Page 1


DARI REDAKSI

Menyambung Tali Silaturahmi

D

i Indonesia terdapat beragam kelompok etnik atau suku bangsa. Pembagian kelompok suku di Indonesia pun tidak mutlak dan tidak jelas akibat perpindahan penduduk, percampuran budaya, dan saling pengaruh. Sebagai contoh sebagian pihak berpendapat orang Banten dan Cirebon adalah suku tersendiri dengan dialek yang khusus pula, sedangkan sementara pihak lainnya berpendapat bahwa mereka hanyalah subetnik dari suku Jawa secara keseluruhan. Pemimpin Umum

: Iwan Purnama

Penasehat Hukum

: Mil Benny SH, MH

Pemimpin Perusahaan : Dewi Pujiharti Sekretaris

: Susi Pujiastuti (Echa)

Manager AE Account Eksekutif

: Dewi Pujiharti : Muhamad Irsan

Pemimpin Redaksi

: Syarifudin

Redaktur

: Endang Dwintari R

Asisten Redaktur : Khairul Amri Gaus Kaisuku Redaktur Grafis

: Andi Edward Amdari

Photographer : Satria Setiadi (Teddy) Adang Sumarna Dewan Redaksi :

Iwan Purnama Syarifudin Dewi Pujiharti Susi Pujiastuti Endang Dwintari R

Redaksi : Nurul Hakim Mirza Sirkulasi & Litbang : Untung E. Budiyanto Ahmad Sofyan Sulut dan Gorontalo : Herman Manua Sumatera Selatan : Bengkulu : Bengkulu Selatan & Kaur : Musi Banyuasin :

Edo Fernando S.Com, SH Budi Raharjo Wahyupi Rita Zalika Abu Bakar

Jambi

: Amril

Jawa Barat

: Sulistiyanto

Wilayah Jawa Barat III

: Lilik Rakiyah (Cirebon, Indramayu, Kuningan) Hermanto Abdul Manap

Penerbit CV. TOPIK TRI UTAMA NPWP. 02.656.671.1 - 035.000 No. Rek. 1160005152930 Bank Mandiri Cab. Kemanggisan Hilir Redaksi menerima sumbangan tulisan dan artikel, yang sesuai dengan misi majalah kami dan dapat dikirim ke alamat redaksi atau melalui email yang tertera di bawah ini. Alamat Redaksi Gedung DIA, Jl Kebun Jeruk Raya No 2 Kebun Jeruk, Jakarta Barat 11530 Telp : (021) 98274037, 53675314 Fax : (021) 53654075 Email : redaksi@majalahtopik.co.id Website : www.majalahtopik.co.id

Demikian pula Suku Baduy yang sementara pihak menganggap mereka sebagai bagian dari keseluruhan Suku Sunda. Contoh lain percampuran suku bangsa adalah Suku Betawi yang merupakan suku bangsa hasil percampuran berbagai suku bangsa pendatang baik dari Nusantara maupun orang Tionghoa dan Arab yang datang dan tinggal di Batavia pada era kolonial. Adapun suku-suku bangsa menurut pulau, yaitu Pulau Jawa: Suku Jawa, Suku Sunda, Suku Banten, Suku Betawi, Suku Tengger, Suku Osing, Suku Baduy. Pulau Madura: Suku Madura. Pulau Sumatera: Suku Melayu, Suku Batak, Suku Minangkabau, Suku Aceh, Suku Lampung, dan Suku Kubu. Pulau Kalimantan: Suku Dayak, Suku Banjar. Pulau Sulawesi: Suku Makassar, Suku Bugis, Suku Mandar, Suku Minahasa, Suku Gorontalo, Suku Toraja, dan Suku Bajau. Kepulauan Sunda Kecil: Suku Bali, Suku Sasak. Pulau Maluku: Suku Ambon, Suku Nuaulu, Suku Manusela, Suku Wemale. Dan Pulau Papua: Suku Dani, Suku Bauzi, Suku Asmat. Walau rakyat Indonesia berbeda-beda suku, budaya, adat istiadat, dan bahasa daerah, namun semangat Bhinneka Tunggal Ika, mempersatukan keragaman tersebut. Sehingga Indonesia tak hanya kaya akan sumber daya alam, tapi juga kaya akan suku, budaya, dan adat istiadatnya. Dengan bahasa persatuan: Bahasa Indonesia. Kalaupun muncul organisasi atau paguyuban suku-suku tertentu di suatu daerah, tentunya untuk mempererat tali silaturahmi antara orang-orang yang berasal dari satu suku atau rumpun. Biasanya paguyuban ini dibentuk di tanah rantau di mana banyak terdapat orang-orang dari satu suku tersebut yang menjadi urban di daerah lain—di luar kampung halamannya. Sebut saja misalnya keberadaan Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang (Gebu Minang). Organisasi ini untuk membantu orang-orang Sumatera Barat yang berada di perantauan. Ketua Umum Gebu Minang Ir. H. R. Ermansyah Jamin Dt Tanmaliputi menjelaskan, organisasi yang telah berusia 23 tahun ini dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Minangkabau. Sehingga orang Minangkabau lebih maju lagi dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam bidang ekonomi, budaya, dan bidang lainnya. Toh, keberadaan organisasi orang-orang Minangkabau ini, kata Ermansyah Jamin, tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin, begitu pula dengan organisasi-organisasi etnik atau suku lainnya. Selain ingin mempererat tali silaturahmi, memberdayakan kualitas SDM, mempertahankan budaya dan adat istiadat, juga tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan suku lain sebagai sesama rakyat Indonesia. Gebu Minang hanyalah salah satu contoh organisasi kedaerahan yang di Indonesia, yang didirikan di Jakarta. Hal ini pula yang menjadi perhatian Majalah TOPIK untuk menggali lebih jauh keberadaan organisasi yang mewadahi orang-orang Minangkabau perantauan khususnya, Sumatera Barat umumnya. Sajiannya bisa dibaca di Topik Utama edisi ini. Dan bukan hal yang tidak mungkin pada edisi Majalah TOPIK berikutnya akan diulas secara mendalam keberadaan organisasi atau paguyuban dari etnik atau suku lainnya di Indonesia. Tunggu saja. â˜ź

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

3


Topik Indeks Topik Utama Gebu Minang di Era yang Kian Menantang ........................................ 08 Ermansyah Jamin: Ingin Mengangkat Harkat dan Martabat Orang Minang ... 10

10

Is Anwar: Organisasi Minang Jangan Dijadikan “Alat” ................. 14 Fadli Zon: Saling Melengkapi ........................................................... 16

Topik Ekslusif Karoline: Di Video itu Bukan Saya! ... 18

COVER STORY

Ruby Alamsyah: Video KMN Hasil Editan dan Diarahkan .................................... 22

18

Kontroversi benar atau tidaknya pemeran video porno yang diduga mirip anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan, Karoline Margret Natasha (KMN) masih menjadi perhatian masyarakat luas. Hal ini karena masih adanya beda pendapat dari satu praktisi dan dua analis teknologi informasi (IT) yang diminta bantuannya meneliti video tersebut oleh Badan Kehormatan (BK) DPR RI.

Topik Sosok H. Is Anwar Datuk Rajo Perak SH, Sosok “Four in One” ...

4

28

Topik Otonomi Penerima Kalpataru, Adipura, Adiwiyata Mandiri, dan SLHD Terbaik di Tahun Badak Internasional 2012 ........................................................... 30 Bengkulu Dukung Penerapan Undang-Undang Pers ....................... 34 Menhut: Hutan di Bengkulu Lewati Masa Kritis ..................................... 35 Provinsi Bengkulu Raih Opini WTP untuk TA 2011 ......................... 36 Misteri Bendungan Sumurwatu ............................................................. 37 74 Daerah Penerima WTN 2011 ........................................................... 38

Tarif Iklan Cover IV Cover III Cover II Cover I Center Spread Full Page 2/3 Halaman 1/2 Halaman Advertorial (per halaman)

Abdul Wahab Dalimunthe: “Saya Belum Berani Mengatakan Benar Atau Tidak” .. 26

18

Cover Belakang Luar : Rp. 65.000.000 Cover Belakang Dalam : Rp. 40.000.000 Cover Depan Dalam : Rp. 50.000.000 Folder 2 halaman : Rp. 97.000.000 Halaman Tengah : Rp. 25.000.000 1 Halaman Dalam : Rp. 18.000.000 Halaman Dalam : Rp. 10.000.000 Halaman Dalam : Rp. 13.000.000 min. 2 halaman : Rp. 20.000.000 cp. Manajer Iklan & Promosi : Dewi Pujiharti (081574817575)

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

Untuk menjaga hubungan baik serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sesama pihak yang berkepentingan. Maka kepada relasi, instansi pemerintah, instansi swasta, majalah TOPIK, bila menerima surat dari pihak maupun yang mengatasnamakan redaksi atau berhubungan dengan majalah TOPIK agar mengkonfirmasikan kepada redaksi. Dalam tugas jurnalistiknya, wartawan kami selalu dibekali kartu pers serta surat tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dari redaksi. Wartawan majalah TOPIK dilarang menerima dan meminta apapun dari narasumber.


Topik Korporasi

Topik Hukum

Mega Eltra Pasok Pupuk untuk PT PG Rajawali II ... 42 Pupuk Tersedia, RNI Tingkatkan Produktivitas Lahan .......................................... 44 Bisnis PT Unilever Indonesia Tbk Tumbuh 19,2% di 2011 ...................................... 46 Habibie: UMKM Sarana Tepat untuk Memulai Bisnis ... 48

Citizen Lawsuit Demi Kebaikan Warga dan Kota Jakarta .............................................. 62 Ironis, Pelapor KDRT Malah Jadi Tersangka ... 64 Keselamatan Korban KDRT Kembali Terancam .. 65 Menolak Bayar Klaim, Asuransi MNC Digugat Nasabahnya Sendiri ............................................ 66

Topik Hankam Kapten Sanra Michiko: “Nothing is Impossible” .. 52

Topik Event All New Mercedes-Benz B-Class (W246), Sebuah Kendaraan Keluarga yang Sportif dan Kompak ... 72

48

PT Bank Ekonomi Raharja Tbk Bergabung ke Jaringan ATM Bersama .................................... 73

Topik Ekbis Program Hemat Energi Jangan Hanya Jargon .......... 50

Topik Suplemen Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah .......... 52

Topik Politik Aria Bima: Semua Dikembalikan kepada Ketua Umum .... 56

72

Topik Ragam 74 Topik Kuliner 76

Topik Nasional Pentas Komedi GenRe 2012 BkkbN .................. 58 Legalitas Wakil Menteri yang Dipertanyakan ........ 60

Topik Konsultasi

78 79

Topik Wisata 80 Topik Selebriti Raisa Andriana ‘Wajah Baru’ di Blantika Musik Tanah Air ........ 82

60

Kopaja Bawa Pesan GenRe ....

83

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

82

5


TOPIK UTAMA

Dalam rapat pleno ini, masingmasing bidang di kepengurusan Gebu Minang di bawah kepemimpinan Ir. HR Ermansyah Jamin Dt Tanmaliputi, memaparkan program kerja untuk lima tahun ke depan. Baik melanjutkan kerja di masa kepemimpinan sebelumnya, maupun program-program kerja baru bertujuan untuk meningkatkan kualitas orang-orang Minang, baik dari bidang ekonomi, budaya, dan bidang lainnya. Intinya, “Program kerja kami dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Minangkabau. Sehingga orang Minangkabau lebih maju lagi dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam bidang ekonomi, budaya, dan bidang lainnya. Kita harus siap menghadapi itu. Jadi organisasi ini harus secara jeli melihat, apa sebenarnya yang harus disiapkan menghadapi persaingan yang semakin ketat,” jelas Ermansyah Jamin Kepada Majalah TOPIK. Sekadar diketahui, pengurus Gebu Minang periode 2011-2016 sebanyak 521 orang. Mereka dikukuhkan oleh pituo Minang yang diwakili Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar didampingi Meneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Agum Gumelar dan Wakil Mendiknas Fasli Jalal di Auditorium PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2011 malam. Jumlah pengurus sebanyak itu melebihi jumlah pengurus di masa kepemimpinan Mayjen (Purn) Asril Hamzah Tanjung, yang hanya 320 orang. Dari 521 pengurus itu, sebanyak 384 orang adalah anggota Dewan Eksekutif yang dipimpin oleh Ketua Umumnya Ermansyah Jamin Dt. Tanmaliputi, 18

8

Gebu Minang di Era yang Kian Menantang Dengan misi: “Bersama Membangun Ekonomi dan Budaya Minang,” Ir. HR Ermansyah Jamin Dt Tanmaliputi, ingin mengangkat harkat dan martabat masyarakat Minangkabau. Upaya meningkatkan kualitas orang-orang Minangkabau di era yang kian menantang. foto: Dok.MajalahTopik/Adang S

S

alah satu ruangan di lantai tiga Gedung Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di Jalan Matraman Raya No.19, Jakarta Timur, Sabtu, 12 Mei 2012, dipenuhi para pengurus Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang (Gebu Minang). Siang itu, organisasi masyarakat Minangkabau di kepengurusan periode 2011-2016 sedang menggelar Rapat Pleno Diperluas dengan tema: ‘Mewujudkan Era Kebangkitan Minangkabau di Masa Depan.

Ketua Umum Gebu Minang, HR Ermansyah Jamin (kiri), saat rapat pleno.

orang merupakan direktur-direktur untuk pemberdayaan ABS-SBK, dan sebanyak 119 orang adalah dewan penasehat, dewan penyantun dan dewan pakar. Ermansyah Jamin tetap yakin kepengurusannya akan bisa eksis menjalankan amanah ini sebaikbaiknya dengan dasar kaikhlasan para pengurus yang ditunjuk. Namun pada sisi lain Ermansyah Jamin mengatakan bahwa tidaklah mudah membangun sebuah organisasi yang bertujuan menggalang dukungan masyarakat Minangkabau secara menyeluruh untuk membangun daerah Sumatra Barat. Karena masih ada hambatan kultural, adat, dan hambatan struktural dalam mewujudkan harapan tersebut,” papar Ermansyah Jamin saat memberikan kata sambutan pelantikan dirinya sebagai Ketua Umum Gebu Minang ketika itu. Pada tataran kultural, kata dia,

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

hambatan terletak pada kenyataan bahwa satu-satunya bentuk organisasi sosial tradisional yang dikenal orang Minangkabau, baik yang bermukim di ranah maupun yang berdomisili di rantau, adalah struktur yang terdiri dari kaum, suku dan nagari. Sebab, katanya, tak ada struktur sosial di atas nagari. “Maknanya adalah, setiap organisasi yang akan berkiprah pada tataran di atas nagari, harus membangun suatu landasan kultural yang bisa menjadi rujukan bersama untuk kegiatan para perantau dan parasana yang tinggal di ranah,” kata Ermansyah Jamin. Sebaliknya, lanjutnya, pada tataran struktural, hambatan terletak pada sulitnya mengadakan komunikasi. Dengan demikian banyak organisasi para perantau Minang yang tidak demikian bergairah untuk berada di bawah organisasi yang lebih tinggi dari tingkat nagari.


TOPIK UTAMA ABS SBK, Jati Diri Minangkabau Sebagai salah satu organisasi suku bangsa Minangkabau, Gebu Minang yang didirikan pada tahun 1989 amat akrab dengan jati diri dan identitas kultural Minangkabau, yaitu adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru, yang biasanya disingkat dengan ABS SBK. ABS SBK ini bahkan sudah tercantum secara resmi dalam Anggaran Dasar Gebu Minang. Walaupun demikian–seperti juga halnya dengan Pancasila bagi Bangsa Indonesia–tidak ada yang dapat menjawab secara pasti bagaimana caranya ABS SBK itu harus dilaksanakan dalam kenyataan. Sejak tahun 2003 yang banyak menjadi perbincangan malah tema-tema negatif belaka, seperti Minangkabau di Tepi Jurang, Minangkabau yang Gelisah, atau Minangkabau Menuju Kehancuran.

memprakarsai terbentuknya Lembaga Kajian Gerakan Paderi, yang dipimpin oleh Drs Syafnir Abu Naim Dt Kando Marajo, yang banyak mendalami sejarah Tuanku Imam Bonjol dan Gerakan Paderi, dan Drs. Nurmatias Zakaria, Kepala Balai Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Sumatera Barat.

Kepengurusan Gebu Minang di kepemimpinan Asril Hamzah Tanjung (2005-2010), pada Desember 2010 memutuskan untuk mengambil langkah pilihan kedua. Demikianlah, bulan Januari 2007 Gebu Minang ikut aktif-bersama Arsip Nasional RI di Jakarta-memprakarsai Semiloka Gerakan dan Perang Paderi 1803-1838, yang ditengarai merupakan kurun sejarah lahirnya ABS SBK ini.

Walaupun sudah didapat kemajuan mengenai latar belakang sejarah dan kandungan isi ABS SBK, namun terasa bahwa apa yang telah dihasilkan selama ini masih jauh dari yang dibutuhkan. Perlu diambil langkah-langkah lanjutan agar benar-benar jernih apa yang dimaksud dengan ABS SBK dan bagaimana cara melaksanakannya.

Dalam bulan Juni 2007 Gebu Minang juga aktif berpartisipasi dalam Semiloka Komnas HAM dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas, membahas Hukum Adat Minangkabau, yang disusul dengan penyampaian saran kepada Gubernur Gamawan Fauzi untuk membentuk sebuah Panitia Perumus. Ketika itu, Panitia Perumus yang juga beranggotakan wakil Gebu Minang telah menyelesaikan tugasnya, mempersandingkan 100 ayat Al Quranul Karim dengan 100 pepatah petitih. Kemudian, dalam tahun 2008 bersama Sanak Hari Ikhlas, tim Gebu Minang bukan saja ikut melakukan peninjauan ke Bukik Tajadi, Lubuk Sikaping, Pasaman, salah satu benteng kaum Paderi yang paling tangguh, tetapi juga

Ketika akhirnya dilakukan seminar di Kota Padang, lahirlah satu buku Pedoman Pelaksananaan ABS SBK. Maksud disusunnya buku ini, kata Ermansyah Jamin, karena ketika itu semua yang tercakup dalam ABS SBK tidak pernah tertulis, hanya disampaikan dari mulut ke mulut, kemudian diturunkan dari generasi ke generasi. “Karena ada generasi yang semakin longgar atau makin banyak pengaruh dari luar, nanti ditakutkan bisa hilang. Karena itu, dibuatlah buku Pedoman Pelaksanaan ABS SBK ini,” jelas Ermansyah Jamin seraya menambahkan buku Pedoman Pelaksanaan ABS SBK saat ini banyak dipakai sebagai referensi oleh orangorang Minangkabau di Sumatera Barat, baik di lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan tatanan kehidupan lainnya. ☼ Syarif/Iwan P

foto: Dok.MajalahTopik

Berhadapan dengan kenyataan tersebut, Gebu Minang menghadapi dua pilihan. Pilihan pertama, berdiam diri saja sambil menunggu adanya uraian yang lebih rinci dan lebih operasional dari ABS SBK ini, yang ditangani oleh pihak-pihak yang lebih berwenang. Sedihnya sampai tahun 2010 ini rincian yang operasional tersebut masih belum muncul juga. Pilihan kedua, dengan segala keterbatasan yang ada, Gebu Minang mengambil prakarsa untuk menghimpun seluruh wacana yang ada mengenai ABS SBK, merumuskan draft

awal, menampung masukan dari segala pihak baik dari ranah Minang maupun dari rantau untuk menyempurnakan draft awal tersebut, untuk kemudian mendorong adanya alek gadang orang Minangkabau untuk membahas, memyempurnakan, serta menyepakati rincian ABS SBK tersebut.

Menkumham Patrialis Akbar didampingi Wamendiknas Fasli Jalal (kedua dari kiri) mengukuhkan Kepengurusan Gebu Minang 2011-2016.

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

9


foto: Dok.MajalahTopik/Adang S

TOPIK UTAMA

Ir. H. R. Ermansyah Jamin Dt Tanmaliputi (Ketua Umum Gebu Minang)

Ingin Mengangkat Harkat dan Martabat Orang Minang

M

enurut Ketua Umum Gebu Minang, Ir. H. R. Ermansyah Jamin Dt Tanmaliputi, banyak program yang akan dilaksanakan di kepengurusan periode 2011-2016, baik melanjutkan program kepengurusan sebelumnya, maupun program-program yang baru, dalam upaya mengangkat harkat dan martabat orang-orang Minang. Salah satu yang sudah diwujudkan yaitu, telah dibangunnya mall modern untuk menampung pedagang dari orang-orang Minang di Haur Kuning Bandar Lampung.

Herman Malano, yang memprakarsai pembangunan mall tersebut. “Dananya sendiri dari para pedagang. Sekarang mall tersebut mulai beroperasi. Bangunannya bagus, gedungnya seperti mall modern, dan tidak kalah dengan mall di Jakarta,� kata Ermansyah Jamin kepada Syarifudin dan Adang Sumarna dari Majalah TOPIK. Berikut lebih lengkap petikan wawancaranya.

Diceritakan, tercetusnya pendirian mall ini berawal dari seringnya para pedagang Minang diburu oleh Satpol PP. Kemudian ada peran satu pengusaha yang juga Waketum Bidang Ekonomi Gebu Minang,

Sebenarnya, sejak terbentuknya kepengurusan yang sekarang, memang polanya agak lain dari yang lain, karena Waketumnya ada 15 orang. Untuk satu organisasi sosial mungkin ini baru yang pertama. Maksudnya, berdasarkan

10

Sebagai Ketua Umum Gebu Minang periode 2011-2016, akan Anda bawa ke mana organisasi ini?

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

pengalaman selama ini, kita akan memberikan keleluasaan kepada semua Waketum dengan programnya masing-masing. Diharapkan, nanti dari 15 Waketum itu, program-programnya ada yang jalan. Salah satunya yang sudah berjalan adalah program dari Waketum Bidang Ekonomi, Herman Malano, yang melahirkan satu karya pembangunan mall di Provinsi Lampung. Mall yang diresmikan pada Februari 2012 ini merupakan hasil karya para pedagang itu sendiri. Tentunya untuk menampung para pedagang kaki lima.

Berapa pedagang bisa ditampung di mall tersebut? Kalau tidak salah kira-kira bisa 800 sampai 1.000 pedagang. Mall itu tiga lantai, ada satu ruangan yang besar


TOPIK UTAMA sekali semacam auditorium atau aula agar bisa dipergunakan untuk pesta-pesta perkawinan atau rapatrapat. Bagus sekali, dan saya sangat terkesan dengan mall itu. Semula diharapkan akan diresmikan oleh Menteri Perekonomian, Hatta Rajasa. Namun, beliau mengirimkan wakilnya. Baru setelah diresmikan beliau datang untuk melakukan peninjauan. Kalau tamu dari Jakarta ataupun daerah lain sangat terkesan dengan pembangunan mall itu. Tentunya mall tersebut diutamakan untuk pedagang-pedagang yang ada di Lampung itu sendiri dan pedagang-pedagang asal Minang. Karena, tentunya orang-orang Minang di manapun berada harus membaur, ibarat: ‘di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung’.

Bisa dijelaskan maksud dari banyaknya jumlah pengurus di periode ini, yang sebanyak 521 orang? Jadi di situ ada Pakar, Penyantun, ada Dewan Penasihat, dan lainlain. Dengan banyaknya dewan pengurus yang ada, di mana Waketum sebanyak 15 bidang, ada Sekjen, ada Bendahara Umum, semua itu tentunya kita harapkan organisasi ini bisa melakukan satu kegiatan yang benarbenar agak beda sifatnya dari yang sebelumnya. Jadi, bukan soal 300 atau 521-nya, tapi saat ini dewan eksekutifnya itu menyebar luas dengan 15 Waketum itu kan? Ada Waketum Ekonomi, Hukum dan Advokasi, Ikatan Nelayan Pesisir dan Perikanan, dan masih banyak lagi aspek-aspek kegiatan ekonomi di Sumbar khususnya, dan Indonesia umumnya. Jadi sekarang tinggal mengusahakan kemajuan, karena Waketum-waketum tersebut punya kekuasan otonomi untuk bergerak sendiri, di samping nanti kita sebagai organisasi yang terpadu akan berusaha mengumpulkan dana sebanyakbanyaknya. Tentunya dana itu diperoleh dari siapa pun yang berkenan. Mulai dari orang kaya yang bisnisnya sudah sukses atau dari mereka yang sedang

foto: Dok.MajalahTopik/Adang S

Kemudian, baru-baru ini kita telah menyelenggarakan Sidang Pleno yang dihadiri para pengurus dan anggota Gebu Minang. Dalam sidang ini, kita mendapat masukan-masukan dari Dewan Pituo. Kalau di organisasi lain, biasa disebut sebagai Pembina, tapi di organisasi kami namanya Pituo, yang dituakan, dan dihormati. Melalui sidang ini, diharapkan dari semua yang ada, mulai dari bawah sampai ke atas, sesuai kemampuan yang ada, nanti bisa mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Minangkabau untuk mendukung program-program kami sebaik-baiknya. Program tersebut

tidak hanya di Sumbar saja, tapi juga di rantau regional maupun internasional.

Bersama para Pengurus Gebu Minang Periode 2011-2016.

mengembangkan usahanya, baik bidang perekonomian, sosial budaya ataupun kesenian, dan lain sebagainya.

Apakah sumbangan ini sifatnya sukarela atau seperti yang dilakukan Herman Malano yang sengaja mengumpulkan dana kemudian dibangun mall? Mall itu bukan hanya satu kegiatan, itu cuma salah satu. Karena di kemudian hari, setelah Lampung itu, banyak sekali provinsi lain yang menghubungi Gebu Minang. Mereka menyatakan bersedia menyediakan tanah atau lahan ataupun perangkat lainnya ataupun dana ataupun expertise (keahlian) lainnya untuk dibangun seperti yang sudah ada di Lampung.

Kami ingin tahu juga visi dan misi Anda sebagai Ketum Gebu Minang? Visinya, sebagai organisasi yang telah didirikan 20 tahun silam, dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Minangkabau. Sehingga orang Minangkabau lebih maju lagi dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam bidang ekonomi, budaya, dan bidang lainnya. Kita harus siap menghadapi itu. Jadi organisasi ini harus secara jeli melihat, apa sebenarnya yang harus disiapkan menghadapi persaingan yang semakin ketat. Orang Minangkabau itu kan terkenal dengan masalah adat, karena itu ada yang disebut Asa Sasmita yang dicetuskan sejak jaman perang Padri oleh Imam Bonjol. Sampai sekarang masyarakat Minang masih menganut Asa Sasmita. Itu merupakan ciri khas atau falsafat hidup orang Minang. Kita dalam kepengurusan Gebu Minang yang lampau, telah berhasil mencetuskan karya berupa kongres. Tapi, karena banyak protes di sana, dan berkali-kali diyakinkan, akhirnya kita hijrah dari Bukittinggi ke Kota Padang yang diakomodasi oleh Walikota Padang. Kata beliau, “Sudahlah diadakan saja di sini, saya jamin ini bisa jalan. Masak orang Padang sendiri yang mengadakan kongres untuk Gebu Minang tidak bisa ditampung? Sedangkan agama lain pun di sini bisa saya tampung, apalagi sama-sama agama Islam.�

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

11


TOPIK UTAMA Waktu itu namanya bukan kongres, karena mereka tidak setuju dengan kongres. Lalu acara tersebut namanya dijadikan seminar. Karena kalau kongres, ditakutkan ada keputusan yang mengikat. Kalau seminar, ya seminar saja, tapi materinya sebenarnya sama seperti kongres. Sehingga lahirnya satu buku yang namanya Pedoman Pelaksananaan ABS SBK. Kemudian buku ini dipakai oleh masyarakat yang ada di sana. Maksud dari buku ini, selama ini apa yang tercakup dalam ABS SBK tidak pernah tertulis, jadi dari mulut ke mulut, kemudian diturunkan dari generasi ke generasi. Karena ada generasi yang semakin longgar atau makin banyak pengaruh dari luar, nanti ditakutkan bisa hilang. Ini baru pertama, yang sudah tertulis.

sudah memerlukan satu perangkat modern dalam menghadapi persaingan bebas sekarang ini. Dan orang-orang yang bisa berdagang itu bukan orang Minang saja. Apalagi sekarang muncul persaingan dengan orang dari Jawa Barat, Tasik, Sumedang, semua sudah datang ke Jakarta. Kalau dulu kan ikonnya orang Minang semua yang berdagang, tapi sekarang sudah tidak lagi. Sehingga harus dipersiapkan keahlian orang-orangnya supaya mengerti apa itu ekonomi. Apalagi dengan persaingan yang semakin terbuka, perdagangan bebas, dan lain sebagainya. Jangan sampai mereka malah mundur sendiri.

Kami bersyukur hal ini bisa terwujud dan saat ini banyak dipakai sebagai referensi oleh nagari-nagari di sana maupun ada satu kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah di Bukittinggi yang akan membuka jurusan khusus mengenai masalah ini. Sekarang sudah mulai kita galakkan dan sudah berjalan. Nanti setelah ada dana yang cukup akan dibuka jurusan yang menyangkut adat Minangkabau. Sebenarnya buku pedoman ini memiliki karya sekaligus visi masa depan yang sangat penting bila terlaksana. Karena itu kita serahkan kepada pemerintah daerah untuk melanjutkan pengembangannya, sekaligus untuk melakukan kongres berikutnya. Jadi, pesan dari seminar tersebut diserahkan kepada Pemda Sumbar untuk melanjutkan penelitian itu.

Kebanyakan para pedagang kaki lima tidak tahu apa itu pembukuan atau segala macamnya. Nah, nanti di Sekolah Saudagar diajarkan supaya mereka bisa bebas berkarya, serta mendapatkan dukungan modal melalui bank atau BPR.

Apa yang dipersiapkan agar para pedagang Minang ini tidak patah semangat?

Bata Minang, Galeh Manggaleh atau jual beli secara tradisional, yang kita kembangkan dengan keterampilanketerampilan berdagang. Program ini akan diadakan di Bukittinggi atau mungkin Padang. Saat ini sedang diusahakan tempatnya dulu. Mencari modal utama agar dapat menciptakan sekolah ini. Jadi nanti para pesertanya siapa saja yang berminat, dan dari tamatan mana saja, SMP atau SMA untuk berperan serta di situ dalam mencari ilmu berdagang yang modern. Karena selama ini kan cuma kaki lima.

Apakah orang-orang yang tergabung dalam Gebu Minang syaratnya harus ada keturunan Minang?

Kita akan menggiring mereka kepada bank atau BPR atau institusi yang memberikan modal. Itu namanya

Anda pernah mengatakan bahwa untuk mendukung Minangkabau secara menyeluruh serta foto: Dok.MajalahTopik/Adang S

Apakah nantinya Gebu Minang akan menjembatani bagi pedagang itu untuk mendapatkan modal usaha?

Syaratnya sih memang dikhususkan bagi orang Minang. Tapi, bagi yang bukan orang Minang mempunyai perhatian terhadap organisasi ini, bisa juga bergabung. Mereka biasanya menjadi anggota luar biasa. Karena organisasi ini kan dasarnya ABS SBK, sehingga diharapkan semuanya berdamai dalam Islam, karena orang Minang tidak ada yang beragama lain. Karena, salah satu adat ciri orang Minang itu beragama Islam. Jadi sudah tidak ditanya lagi bahwa orang Minang itu dipastikan orang Islam.

Anda dikabarkan akan membangun Sekolah Saudagar. Bisa dijelaskan konsep dari Sekolah Saudagar ini? Itu sebenarnya program dari pengurus yang dulu, yang ke-IV. Saya sekarang pengurus ke-V. Saya akan melanjutkan program yang belum terwujud, salah satunya program pola perdagangan secara bebas. Orang Minangkabau itu kan kebiasaannya merantau, kalau dulu dengan modal dengkul pun asal berusaha masih bisa kaya. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi, karena

12

Ermansyah Jamin bersama Wakil Ketua Umum bidang Hukum dan Advokasi, Yulianto Syahyu, SH, MH.

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012


TOPIK UTAMA membangun daerah Sumbar ada satu hambatan kultural dan strukturalnya. Maksud dari hambatan-hamabatan tersebut? Sebenarnya hambatan yang real itu tidak ada. Karena pada dasarnya orang Minang itu sama-sama mengerti keberadaan organisasi Gebu Minang yang bisa dimanfaatkan keberadaannya untuk kepentingan diri. Misalnya, ada masalah-masalah yang berkenaan dengan struktural keberadaan mereka di rantau. Seperti kejadian baru-baru ini, ada pedagang Minang yang digebukin dan diusir dari kios-kios mereka. Berdasarkan kasus itu, kita bantu mereka dengan meminta kepada Polri untuk penyelesaian masalah tersebut. Kita juga melaporkan kejadian tersebut kepada Patrialis Akbar, semasih menjabat Kemenkum dan HAM. Akhirnya semua pengurus kios tersebut disuruh datang ke Polda, hari itu juga diurus sampai selesai dan bisa masuk lagi. Jadi ada gunanya lah.

Bagaimana dengan keberadaan para pedangan Minang yang kabarnya sudah mulai tergerus di Pasar Tanah Abang? Kejadian ini sudah kita ‘tangani’ sejak delapan tahun lalu. Pedagang Minang dari pasar Tanah Abang pernah datang ke Gebu Minang. Mereka mengadukan bahwa tempat mereka dibangun, tapi penempatannya tidak jelas. Tadinya di lantai 1, tapi kemudian menjadi lantai 4. Saya bilang waktu itu Blok A sudah dibangun dan harganya mahal sehingga jarang orang Minang berada di situ. Waktu itu di pengurusan yang lama jabatan saya masih Wakil Ketua sekaligus sebagai Dewan Penasihat. tapi bukan di kepengurusan, melainkan di dewan (Gebu Minang). Nah, sekarang yang duduk di Dewan Penasihat ketuanya mantan Ketum Gebu Minang, Pak Asril Tanjung dan Wakilnya Pak Saafroedin Bahar.

Proses selanjutnya? Jadi kita panggil para pengurus di Tanah Abang. Waktu itu saya tercetus ide bahwa pedagang yang ada di Tanah Abang, jumlahnya sekitar 2.000 orang, sudah mapan. Dari 1.000 pedagang itu dipungut Rp.50 juta. Kata pengurus,

lebih dari itu pun bisa. Lalu saya bilang, coba koordinasikan untuk memungut Rp.50 juta dari 1.000 minimal pedagang yang mampu untuk dipegang sebagai agunan atau modal untuk membangun sendiri bangunan di Tanah Abang. Dari modal yang Rp.50 miliar itu kita jadikan agunan untuk pinjam ke bank. Sebagai modal equity kurang lebih 10 persen, yang lainnya dari piihak bank untuk membangun sendiri dan jual kiosnya sendiri. Nantinya kan bisa murah harganya, antara Rp.200 atau 300 juta per meternya. Jadi masih mampu dimiliki pedagang yang lama. Namun gagasan saya tersebut masih dalam proses hingga saat ini.

Mengapa organisasi-organisasi orang Minang tidak dilebur menjadi satu, sehingga menjadi kuat? Itu pertanyaan bagus dan sudah klasik. Kalau bisa saya bilang karena semua orang Minang itu kan inginnya menjadi ketua atau pemimpinnya. Jadi, tadinya Gebu Minang itu didirikan karena merupakan satu organisasi yang mencakup secara nasional. Sedangkan organisasi yang lain-lain itu merupakan organisasi yang bukan mewakili secara nasional. Jadi, kalau kita mengadakan Musyawarah Besar (Mubes), maka mereka itu ikut juga. Mereka juga ikut dalam memilih kepengurusan di dalam Gebu Minang. Jadi secara organisasi, Gebu Minang ini merupakan payung organisasi Minang lainnya. Sebenarnya ada juga yang menganggap sebagai payung, tapi ada juga yang tidak menganggapnya. Tapi tidak masalah. Sepuluh tahun lalu di anggaran dasar kita memang sudah dibuka kesempatan untuk bergabung. Dan lima tahun lalu sudah menyatakan diri dari Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, Medan, dan Palembang. Mereka yang disebut dengan DPD. Kita sebagai Gebu Minang Pusat datang untuk melantik mereka di dalam Gebu Minang.

Biasanya terjadi ketidaksinkronan tersebut disebabkan beda konsep atau ada fakor lain? Ego saja. Mungkin karena kurang approve juga dari organisasi Gebu Minang. Tapi sekarang tidak. Kalau kita

datang ke daerah-daerah, kita bilang bisa membentuk Gebu Minang provinsi atau kabupaten, terserah kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Rupanya dengan cara demikian mereka lebih suka rela, karena orang Minang itu kan tidak mau dipaksa.

Saya sempat ngobrol-ngobrol dengan pedagang di Pasar Tanah Abang yang tidak tahu keberadaan Gebu Minang. Bagaimana ke depannya agar Gebu Minang juga menggandeng orang-orang Minang kelas bawah, tidak hanya para elit atau pengusaha Minang saja? Sebenarnya begini. Kalau dibilang tidak tahu sebenarnya tidak benar, karena kita sering terjun ke bawah. Justru yang tidak tahu itu mungkin untuk elitenya yang kurang sosialisasi. Tapi kalau rakyatnya paling kenal dengan Gebu Minang. Di Sumbar sendiri apabila terjadi musibah, Gebu Minang selalu di bagian terdepan. Kita berangkat ke daerah musibah membawa sejumlah dokter dan perawat untuk membuka posko, juga bahan-bahan pokok, dan pakaian untuk dibagi-bagikan kepada para korban. Jadi, kalau kita ke nagarinagari atau desa-desa, tidak ada yang tidak kenal dengan Gebu Minang. Orang iseng saja kalau ngomong tidak tahu apa itu Gebu Minang. Masa organisasi yang sudah 23 tahun berdiri tidak dikenal. Kalau ada organisasi lain yang bertanya hal tersebut, dulu waktu gempa yang terjadi berkali-kali you di mana? Yang berani buka posko itu kan kita, dulu yang terakhir gempa di Pariaman kita buka posko di kantor walikota. Bahkan para korban banyak yang memilih ke posko kita karena dibilang obat kami paten-paten. Waktu ada gempa di Bantul, Jawa Tengah, atau di Yogyakarta, kita juga datang ke sana membawa tenaga medis.

Berapa jumlah orang-orang Minang di perantauan? Untuk di Jakarta kira-kira ada 2,5 juta jiwa, yang punya hak pilih untuk Pilkada kira-kira 600 – 1 juta jiwa. Terkait pilkada Provinsi DKI, kita mendukung Pilkadanya saja. Mudah-mudahan, mereka memiliki pilihan untuk orang yang terbaik. â˜ź

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

13


TOPIK UTAMA

H. Is Anwar Datuk Rajo Perak, SH (Dewan Pituo Gebu Minang/Mantan Ketua Umum BK3AM)

Organisasi Minang Jangan Dijadikan “Alat� foto: Dok.MajalahTopik/Syarif

dewan penyantun dan dewan pakar. Dari 384 orang Dewan Eksekutif, salah satunya adalah H. Is Anwar Datuk Rajo Perak, SH, yang pernah menjabat Ketua Umum Badan Koordinasi Kemasyarakatan dan Kebudayaan Alam Minangkabau (BK3AM) Jakarta. Bagaimana seorang Is Anwar melihat perkembangan Gebu Minang hingga saat ini, berikut petikan wawancaranya dengan Syarifudin dari Majalah TOPIK.

Sebagai salah satu Dewan Pituo Gebu Minang periode 20112016, bagaimana Anda melihat perkembangan organisasi ini?

S

ejak didirikan pada tahun 1989, keberadaan organisasi Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang (Gebu Minang) sudah memasuki dua dasawarsa lebih (20 tahun lebih). Rabu, 12 Oktober 2011 lalu, di Auditorium PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta, Pituo Minang yang diwakili Patrialis Akbar (mantan Menteri Hukum dan HAM) didampingi Meneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Agum Gumelar dan Wakil Mendiknas Fasli Jalal melantik 521 orang pengurus Gebu Minang periode 2011-2016. Dari 521 pengurus itu, sebanyak 384 orang adalah anggota Dewan Eksekutif yang dipimpin oleh Ketua Umumnya Ermansyah Jamin Dt. Tanmaliputi, 18 orang merupakan direktur-direktur untuk peberdayaan ABS-SBK dan sebanyak 119 orang adalah dewan penasehat,

14

Gebu Minang ini arti sebenarnya adalah Gerakan Seribu Minang. Jadi, wadah ini diharapkan dapat mengumpulkan uang seribu rupiah per orang bagi setiap orang Minang. Sekarang wadah orang Minang ini bisa dikatakan keberadaannya tidak sesuai dengan harapan.

Perkembangan dari organisasi orang Minang, salah satunya menjadi Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang (Gebu Minang), yang sekarang dipimpin oleh Ermansyah Jamin Dt Tanmaliputi‌ Sebenarnya di Jakarta ini, yang disebut organisasi Minang paling besar adalah BK3AM (Badan Koordinasi Kebudayaan dan Kemasyarakatan Alam Minangkabau) Jakarta. BK3AM membawahi bakor-bakor (badan koordinasi) tingkat kabupaten, kota, dan sampai tingkat bawah. BK3AM berdiri sekitar tahun 60-an. Dari BK3AM itulah kemudian muncul lagi organisasi Minang, namanya Gebu Minang. Hanya, kadangkadang Gebu Minang ini menganggap posisinya berada di atas BK3AM. Pada kenyataannya Gebu Minang dengan

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

BK3AM berbeda tujuannya. Gebu Minang lebih fokus pada perkembangan ekonomi, sedangkan BK3AM mengarah pada kegiatan sosial, kebudayaan, dan adat. Padahal, walaupun BK3AM terbentuk di Jakarta (BK3AM Jakarta), tapi faktanya skup organisasi ini nasional. Memang di daerah (luar Jakarta) namanya macammacam.

Apa yang Anda harapkan dengan adanya Gebu Minang? Dengan adanya Gebu Minang, diharapkan oganisasi ini bisa berkembang, khususnya untuk kepentingan orang Minangkabau. Baik dari sisi ekonomi, budaya, dan sebagainya. Tapi saya melihat keberadaan Gebu Minang, maaf ya, dari awal sampai sekarang tidak banyak manfaatnya bagi orang Minang. Dulu Gebu Minang, ikut mensponsori berdirinya BPR-BPR. Ya, hanya itu saja, lain-lainnya tidak. Karena sekarang orientasinya berbeda. Gebu Minang ini kan organisasi kemasyarakatan, tiap tahun ada halal bi halal, ketika ada orangorang Minang mendapat kesulitan beginibegitu. Kalaupun organisasi-organisasi masyarakat Minang ini mau ditata dengan baik, seperti sekarang ini saya melihat ada Forum Komunikasi Masyarakat Minang (FKMM) Nasional. Menurut saya forum ini lebih bagus, lebih besar, karena skupnya nasional.

Kapan Forum Komunikasi Masyarakat Minang Nasional ini didirikan? Forum ini baru dibentuk sekitar dua minggu yang lalu. Dan Ketua Umumnya Oesman Sapta.

Mengapa organisasi-organisasi masyarakat Minang yang ada saat ini tidak dilebur menjadi satu,


TOPIK UTAMA sehingga menjadi lebih kuat? Forum Komunikasi Masyarakat Minang Nasional ini dibuat menjadi satu-satunya organisasi secara nasional. Jadi, bukan berarti harus menghilangkan Gebu Minang, BK3AM dan sebagainya, organisasi ini tetap saja berjalan. Tapi saya mendukung berdirinya Forum Komunikasi Masyarakat Minang Nasional, karena kepengurusannya sampai tingkat nasional.

Kembali ke Gebu Minang. Kepengurusan Gebu Minang periode 2011-2016 lebih banyak, yaitu 521 orang, dibandingkan periode sebelumnya yang hanya 320 orang. Bagaimana Anda melihat kepengurusan yang terlihat lebih “gemuk” di periode ini? Begitulah, dengan jumlah pengurus sebanyak 521 orang itu, paling-paling yang bekerja hanya beberapa orang saja. Nah, pola-pola seperti ini harus diubah. Saya sendiri memimpin di BK3AM selama 15 tahun, tidak banyak yang bekerja, dan pengurusnya juga tidak banyak paling-paling puluhan orang saja. Kabinet RI saja yang mengurus negara dengan penduduk 200 juta lebih hanya puluhan menteri saja. Jadi Gebu Minang segera mengambil langkah-langkah yang perlu agar organisasi tersebut benarbenar bermanfaat bagi masyarakat Minang. Hampir tiap tahun kami di BK3AM menyelenggarakan berbagai kegiatan bersifat sosial kemasyarakatan misalnya halal bihalal, pulang basamo, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan itu tanpa meminta uang satu sen pun kepada siapapun. Saya sebagai Ketua Umum BK3AM Jakarta melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan sosial tersebut. Tapi, biarkanlah Gebu Minang ini berjalan, mudah-mudahan bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik, sehingga berguna untuk masyarakat Minang. Saya tidak segan-segan mengkritik, karena manfaatnya belum begitu terasa sampai sekarang.

Apa manfaat orang-orang Minang yang tergabung, baik di Gebu Minang, FKMM Nasional, maupun

organisasi atau paguyuban Minang lainnya? Manfaatnya banyak. Baik dari segi sosial, segi kemasyarakatan, dan sebagainya. Pertama, sebagai tempat ajang silaturahmi. Di situ kita bisa berkumpul untuk mempererat tali silaturahmi, sekaligus untuk mempertahankan adat dan budaya Minang. Kedua, kita bisa saling menolong antar orang Minang. Tapi, jangan organisasi ini dijadikan “alat politik”.

Maksudnya? Ya, jangan dijadikan alat untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Dulu terus terang saja ya, bukan maksud saya membanggakan diri saya, saya pegang organisasi masyarakat Minang (BK3AM), tidak pernah minta uang kepada siapapun untuk kepentingan organisasi. Semua biayanya saya tanggung sendiri. Jadi pemimpin organisasi masyarakat Minang, harus berani seperti itu. Dia siap “merobek” kantongnya, dan siap dicaci. Sebab, orang Padang pada umumnya ngomongnya pintar, misalnya kita berbuat yang sekiranya tidak cocok dengan dia, ibaratnya mau buat masjid jadinya gereja, kita dinilainya salah. Tapi, memang tidak semua seperti itu. Jadi saya tegaskan, jika ada orang yang mau menjadi ketua organisasi masyarakat Minang, dia harus siap menekan perasaan, dan siap kantongnya “robek”. Baru bisa jalan organisasi tersebut. Dan saya melihat figur Oesman Sapta seorang pengusaha yang cukup sukses dan termasuk seorang tokoh nasional dan saya mendukung beliau untuk memimpin FKMM tingkat nasional. Mudah-mudahan diharapkan, suatu ketika, FKMM Nasional inilah satusatunya organisasi besar Minang yang bisa mewadahi segala kepentingan orang-orang Minang.

Bagaimana agar keberadaan organisasi Minang ini tak hanya diketahui orang Minang dari kelas bawah, bahkan mereka mau bergabung di organisasi ini, bukan hanya pejabat atau elite-elite

Minang saja? Dulu, zaman saya, kita sering melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya merangkul orang-orang Minang. Misalnya kita buka pasar tradisional dan sebagainya. Jadi memang tergantung pengurusnya juga. Kreativitas pengurusnya tinggi, tentunya akan banyak kegiatan. Makanya saya berharap FKMM Nasional ini akan menjadi wadah satu-satunya perkumpulan orang-orang Minang yang dapat mengangkat harkat dan martabat orang Minang. Jadi, kita harus tunjukkan bahwa kita punya power seperti itu. FKMM tersebut untuk semua lapisan masyarakat.

Posisi Anda di FKKM Nasional? Saya sudah tua, kalau saya ditempatkan sebagai salah satu pengurus saya tidak bersedia kecuali sekadar penasehat atau semacam itu (yang dituakan).

Apa yang membanggakan Anda sebagai orang Minang? Saya bersyukur menjadi orang Minang. Apalagi jarang saya mendengar orang Minang itu terlibat dalam kasuskasus kriminal (bukan tidak ada tapi sedikit presentasi). Karena kita pada umumnya pedagang. Walau ada juga orang Minang yang menjadi preman, bahkan banyak juga orang Minang yang menjadi preman-preman besar. Kemudian, bukan tidak pula orang Minang ini menjadi pedagang semua. Mereka ada yang jadi militer, dokter, dan bidang-bidang lainya.

Harapan Anda kepada orang-orang Minang yang telah sukses, baik di Jakarta, daerah lain, maupun di luar negeri? Harapan saya kepada orang-orang Minang yang telah sukses baik di pemerintahan maupun swasta turut memperhatikan Sumatera Barat lah. Bagaimanapun juga Sumatera Barat adalah tanah kelahiran atau ‘nagari’ mereka. Mereka diharapkan bisa membantu, agar Sumatera Barat menjadi suatu daerah yang membanggakan tak hanya bagi orang Sumatera Barat sendiri tapi juga untuk Indonesia. ☼

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

15


TOPIK UTAMA

Fadli Zon, SS, MSc (Dewan Pakar Gebu Minang)

D

alam rangka memperkaya khazanah seni budaya Minangkabau, Dewan Pakar Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang (Gebu Minang) Fadli Zon, SS, MSc, mendirikan Rumah Budaya Fadli Zon pada tahun 2009. Rumah Budaya ini berhadap-hadapan dengan Rumah Puisi Taufiq Ismail yang beralamat di Jalan Raya Padangpanjang – Bukittinggi, Km. 6, Nagari Aie Angek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

foto: Dok.MajalahTopik/Syarif

Saling Melengkapi

Selama ini Rumah Budaya eksis menggelar kegiatan-kegiatan kebudayaan, mulai dari diskusidiskusi kebudayaan, pameran lukisan, pementasan musik, dan lain sebagainya. Di dalam Rumah Budaya tersimpan sejumlah koleksi benda-benda kuno bernilai tinggi, khususnya yang terkait dengan benda kebudayaan Minangkabau tempo dulu. Di antara koleksi itu, adalah Keris Luk Sembilan asal Pagaruyuang yang dibuat pada abad 18, seterika pakaian dari bara, songket lama, seribu koleksi buku bertema Minang, dan sejumlah lukisan kuno dan fosil kerbau berusia dua juta tahun. Lantas, bagaimana Fadli Zon ini melihat perkembangan Gebu Minang di kepengurusan 20112016, berikut petikan wawancara Syarifudin dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

16

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012


TOPIK UTAMA Seperti apa konsep Rumah Budaya yang Anda bangun di Sumatera Barat? Saya memang memiliki perpustakaan di Jakarta, yaitu Fadli Zon Library, yang mengoleksi sekitar 45 ribu buku, koran-koran tua dari tahun 1862, ada keris, koin, uang kertas, patung, lukisan, piringan hitam, dan lain-lain. Nah, di Nagari Aie Angek, Sumatera Barat, saya mendirikan Rumah Budaya Fadli Zon. Rumah Budaya ini mulanya didirikan sebagai penunjang terhadap berbagai kegiatan Rumah Puisi yang didirikan Taufiq Ismail. Kebetulan di area Rumah Puisi tersebut masih ada lahan, maka saya dirikanlah Rumah Budaya, sekaligus dengan penginapan, jumlahnya ada 22 kamar. Di Rumah Budaya itu ada koleksi lukisan dari tokoh-tokoh Minang, patung, keris (yang baru diresmikan 20 Mei 2012), lalu ada koleksi artefak-artefak Minang, dan lain-lain. Di Rumah Budaya ini juga ada pementasan kesenian, seperti Sanghwang, wayang golek Minang, pementasan biola oleh Idris Sardi, ada diskusi keris, pidato kebudayaan MH Ainun Nadjib, dan lain-lain.

Kenapa dinamakan Rumah Budaya? Karena saya ingin membuat satu kantong kebudayaan di Sumatera Barat. Apalagi Sumatera Barat suatu daerah yang tidak banyak memiliki sumber daya tambang, dan lain-lain, sehingga pendapatan asli daerahnya (PAD) tidak terlalu besar. Saya yakin Sumatera Barat ini hanya bisa maju salah satunya karena wisata. Baik wisata alam, wisata sejarah, budaya, wisata kuliner, dan wisata lainnya.

Bagaimana Anda melihat kepengurusan Gebu Minang periode 2011-2016 ini yang dinilai agak ‘gemuk’? Kalau itu sih terserah saja, karena Gebu Minang ini kan paguyuban. Paguyuban itu kan sifatnya foulentir, jadi siapa yang punya waktu, siapa yang punya minat, mungkin bisa ikut di dalamnya. Saya kira itu semua terserah kepada para pengurusnya. Saya ditempatkan sebagai Dewan

Pakar di kepengurusan sekarang ini, sama seperti di kepengurusan sebelumnya. Bagi saya, duduk atau tidak duduk dalam kepengurusan Gebu Minang, saya tetap punya perhatian sendiri terhadap Sumatera Barat. Saya sendiri asli dari Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Jadi, saya ingin berbuat sesuatulah bagi kampung halaman saya.

Organisasi atau paguyuban Minangkabau tak hanya ada Gebu Minang, tapi ada juga BK3AM, bahkan saya dengar akan dibentuk lagi Forum Komunikasi Masyarakat Minang (FKMM). Mengapa organisasi ini tidak dijadikan satu, sehingga menjadi lebih kuat? Mungkin karena faktor historisnya lainlain. Seperti Gebu Minang kan semula gerakan orang-orang Minang di rantau untuk mengumpulkan uang seribu rupiah. Jadi ada faktor historis. Kalau ada BK3AM dan lain-lain, saya kira juga karena ada faktor historis. Tapi yang paling penting bagi setiap organisasi adalah berbuat sesuatu sesuai dengan visi misi organisasi tersebut didirikan. Jangan hanya sekadar papan nama, dan tidak ada kegiatannya.

Menurut Anda, organisasi atau paguyuban Minang ini sudah mewadahi aspirasi orang-orang Minang? Ya, itu sih perlu diteliti ya. Tapi saya kira Gebu Minang adalah salah satu paguyuban. Karena di sini (Jakarta) banyak sekali paguyuban dari orangorang yang memang sektoral, maupun yang sifatnya kampung halaman. Seperti ada Paguyuban Payakumbuh, Paguyuban Solok, dan lain-lain. Saya kira keberadaan paguyubanpaguyuban ini saling melengkapi saja. Saya kira tidak ada masalah jika memang paguyuban-paguyuban ini tidak disatukan. Tapi berlombalombalah dalam kebaikan. Yang ingin dilihat oleh masyarakat adalah apa yang dilakukan, bukan apa yang dibicarakan, bukan pula apa yang diidam-idamkan.

Konkritnya langkah nyata yang dilakukan itu seperi apa?

Saya kira ruang untuk melakukan dukungan itu banyak. Yang paling minimal adalah dukungan doa. Tapi, yang paling penting adalah dukungan networking terutama politik. Misalnya menyangkut alokasi dana ke Sumatera Barat. Kemudian dukungan ekonomi, misalnya bagi para pengusaha Minang yang sukses di perantauan, kenapa tidak juga membuat suatu usaha ekonomi di kampung halaman. Tujuannya untuk mengurangi angka pengangguran di kampung halamannya.

Apa yang membanggakan Anda sebagai orang Minang? Saya kira kebanggaan sebagai orang Minang itu karena faktor masa lalu juga. Kalau kita lihat yang paling klise dan klasik adalah orang Minang ini banyak sekali kontribusinya pada berdirinya Republik Indonesia. Banyak tokoh-tokoh Minang mulai dari Mohammad Hatta, Sutan Syahrir, KH Agus Salim, Assaat Datuk Mudo, Natsir, Buya Hamka, dan lain-lain. Begitu banyak tokoh-tokoh politik, ekonomi, agama, dan kebudayaan dari Minangkabau yang ikut menorehkan tinta emas dalam sejarah Republik Indonesia. Saya kira, ini merupakan suatu hal yang sangat membanggakan. Di samping Minangkabau sendiri dijadikan Ibu Kota ketika Indonesia jatuh ke tangan Belanda.

Bagaimana agar keberadaan Gebu Minang diketahui orang-orang Minang di level bawah, tak hanya kalangan elite-elite Minang saja? Harus ada program konkrit. Misalnya, harus didata orang-orang Minang yang ada di Jakarta di berbagai bidang. Baik pedagang kaki lima, pedagang di tempat-tempat modern, sampai yang menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Saya kira, kita perlu ada pendataan orang Minang tersebut, walaupun tidak mungkin mendata secara keseluruhan. Tapi paling tidak tokoh-tokohnya yang menonjol di bidang masing-masing. Karena ini bisa dijadikan potensi bagi orang Minang. Nah, potensi ini hanya tinggal menjadi potensi saja kalau tidak dilakukan networking. Kalau dilakukan networking, maka potensi ini akan menjadi suatu kekuatan. â˜ź

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

17


foto: Dok.MajalahTopik/Syarif

TOPIK EKSKLUSIF

Karoline:

Di Video itu

Bukan Saya! 18

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012


TOPIK EKSKLUSIF

K

ontroversi benar atau tidaknya pemeran video porno yang diduga mirip anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan, Karoline Margret Natasha (KMN) masih menjadi perhatian masyarakat luas. Hal ini karena masih adanya beda pendapat dari satu praktisi dan dua analis teknologi informasi (IT) yang diminta bantuannya meneliti video tersebut oleh Badan Kehormatan (BK) DPR RI. Praktisi IT Abimanyu Wahjoewidajat menyatakan bahwa video tersebut benar diperankan oleh KMN. Sementara analis IT Digital Forensik Ruby Alamsyah dan analis Multimedia atau Digital Media Yogi Hartanto masih meragukan keaslian video tersebut. Badan Kehormatan memang menjadwalkan pemanggilan KMN untuk memberikan klarisifikasi pada hari Senin, 4 Juni 2012. Namun, KMN belum bisa memenuhi pemanggilan BK DPR RI ketika itu. BK kemudian menjadwalkan akan memanggil

kembali KMN pada pekan depan. Tim Majalah TOPIK, Iwan Purnama, Syarifudin, dan Gaus Kaisuku, pun berusaha mencari tahu, ada apa gerangan KMN tidak dapat memenuhi pemanggilan BK DPR RI tersebut. Beruntung Majalah TOPIK berhasil menemui KMN di salah satu tempat peristirahatan beliau di Jakarta, Rabu, 6 Juni 2012 siang. KMN sendiri semula menolak untuk diwawancarai. Pertimbangannya, karena masalah ini sedang diproses di BK, sehingga ia tak ingin memberikan pernyataan yang dinilainya akan menimbulkan debat kusir. Selain itu, kondisi tubuhnya baru saja mulai membaik, setelah sempat mendapat gangguan kesehatan pada bagian lambungnya. Namun, pada akhirnya KMN pun bersedia diwawancari, bahkan kami dapat melanjutkan penambahan wawancara berkutnya pada hari Sabtu, 9 Juni 2012. Berikut petikannya:

Apa kabar Ibu Karoline?

kondisi fit 100 persen.

Ya, kondisi kesehatan saya sekarang mulai membaik.

Dari dulu saya memang sudah ada masalah gangguan kesehatan di lambung. Karenanya kondisi saya sangat lemah saat itu. Sepertinya BK dapat memaklumi kondisi saya, dan BK mau menunda, kemudian akan dijadwalkan pemanggilan ulang. Mudah-mudahan dalam minggu ini kondisi tubuh saya sudah membaik, dan saya siap hadir pada pemanggilan berikutnya.

Badan Kehormatan DPR RI memang memanggil saya pada hari Senin, 4 Juni 2012, dengan melayangkan surat. Saya membalas dengan sebuah surat permohonan penundaan karena kondisi kesehatan saya. Surat balasan saya itu dilengkapi dengan surat keterangan sakit dari dokter. Saya kira kalau berhadapan persidangan resmi BK pada hari Senin itu, saya harus dalam

Apa yang sebenarnya yang terjadi dengan video itu sehingga dikaitkaitkan dengan Anda? Sebenarnya saya tidak tahu kenapa video itu dikaitkan dengan saya. Tetapi kalau dilihat dari momentumnya yang

Sebelumnya apakah ada pihakpihak yang tidak menyukai Anda? Saya kira itu pertanyaan sulit, karena kita di politik tentu tidak bisa memuaskan semua orang. Tentu tidak semua orang bisa menjadi kawan bagi kita. Tapi pihak mana saja, saya juga tidak tahu persis. Tapi saya rasa memang ini adalah salah satu risiko terjun ke dunia politik.

Anda merasa tidak pernah berkonflik dengan siapapun? foto: Dok.MajalahTopik/Syarif

Badan Kehormatan DPR RI Senin, 4 Juni 2012, memanggil Anda untuk memberikan klarifikasi. Informasinya, Anda tidak datang karena sedang sakit?

dikeluarkan pada bulan April mendekati Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat pada 20 September 2012. Karena tidak ada bukti, maka kita menduga mungkin ini ada kaitannya dengan situasi politik di Kalimantan Barat.

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

19


TOPIK EKSKLUSIF Saya tidak pernah memperkirakan saya pernah berkonflik dengan siapa. Saya berusaha pada setiap orang untuk bersikap dengan sebaikbaiknya. Cuma kan saya tidak tahu hati orang seperti apa.

Apakah Anda melihat ada konspirasi sehingga Anda merasa dikorbankan dalam kasus ini? Saya tidak tahu, sampai saat ini kita belum tahu siapa saja yang akan bertanggung jawab dalam kasus ini. Sebagai pihak yang paling dirugikan, sebenarnya saya hanya ingin agar masalah ini segera selesai. Kemudian kami dapat berkonsentrasi penuh untuk Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 September 2012.

Apakah sebelum pemunculan video ini ada pihak-pihak yang meneror Anda? Tidak ada.

Diduga pemeran laki-laki dalam video ini adalah salah satu fungsionaris PDI Perjuangan. Komentar Anda? Saya tidak tahu, karena sampai sekarang videonya saja tidak pernah lihat, dan siapa pemerannya saya tidak tahu.

Apa dampak psikologis bagi Anda? Saya kira sebagai manusia tentu hal ini adalah cobaan yang tidak mudah bagi saya dan keluarga, maka kita mencoba untuk bersabar dalam menghadapi masalah ini. Semoga bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya, tidak merugikan pihak manapun.

Harapan Anda terhadap putusan BK? Saya berharap agar nanti keputusan BK dapat diambil dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, sesuai dengan fakta dan bukti yang ada.

Jika tidak benar, kasus ini bisa jadi preseden buruk bagi anggota dewan yang lain ya?

20

Sejak awal saya tidak mau berpolemik. Bukannya saya tidak mau menjawab tudingan maupun pemberitaan di media. Tapi tolong dipahami bahwa pihak kami, dalam situasi politik di Kalimantan Barat, dan kondisi menghadapi Pemilukada Gubernur, kami bersikap sangat hati-hati dalam menyikapi apapun. Makanya sampai dengan hari ini, saya hanya membuat pernyataan resmi dan hak jawab oleh pengacara saya kepada media-media lokal di Kalimantan Barat. Dan untuk media nasional, kami sangat berhatihati dalam memberikan pernyataan. Karena kami tidak ingin ada diskusi debat kusir yang tidak pada tempatnya, dan juga tidak dillakukan oleh orang yang tidak berkompeten. Seperti yang dilakukan oleh rekan saya di DPR, yang menginterupsi pada Sidang Paripurna pada hari Selasa, 5 Juni 2012. Itu salah satu contoh saja. Artinya, kami tidak ingin terjadi debat kusir seperti itu. Intinya kejadian ini kalau dilihat secara momentumnya memang sangat bertepatan, misalnya tepat ketika Partai Demokrat baru menjajaki atau memberikan rekomendasi kepada kita. Ketika kasus ini meledak, ayah saya belum memegang satu pun rekomendasi dari partai, bahkan dari PDI Perjuangan. Inilah yang diharapkan pihak tertentu agar rekomendasi dari partai-partai besar, seperti PDI Perjuangan dan Demokrat tidak diserahkan kepada ayah saya, seandainya kasus ini menjadi sebuah polemik berkepanjangan. Jadi ada indikasi ke arah sana. Karena kita melihat dari dasarnnya, yaitu dari momentum kasus ini dimunculkan. Rencananya kan Demokrat akan mengeluarkan rekomendasi pada tanggal 28 April 2012, sementara kasus ini mulai diributkan seminggu sebelumnya, yaitu tanggal 21 April 2012. Pada saat itu ayah saya belum mendapat rekomendasi walaupun sudah ada arah positif dari PDI perjuangan untuk tetap mendukung, tapi secara de facto suratnya belum diberikan. Untungnya, saya sangat bersyukur bahwa partai-partai pendukung sangat positif dalam melihat persoalan ini, dan tetap memberikan dukungan kepada Pak Cornelis.

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

Sehingga hari Sabtu, 9 Juni 2012 bisa mendaftar pencalonannya dalam Pemilukada Provinsi Kalbar di KPUD Kalimantan Barat. Kedua, kita menghormati proses yang ada di BK. Jadi tidak ada lembaga yang melakukan penyelidikan dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, melalui pengumpulan berbagai informasi dan sebagainya. Dan saya menghormati proses yang sedang dilakukan di BK. Kalaupun nanti saya harus memberikan keterangan, jawaban, dan sebagainya, saya akan menyampaikannya di forum (BK) tersebut. Sehingga tidak ada diskusi debat kusir di mana-mana. Karena itu, saya memilih untuk tetap tenang, cooling down, kemudian mencoba lebih bijaksana dalam menyikapi persoalan ini. Memang, banyak tawaran wawancara ekslusif kepada saya, tapi saya kira kita tunda dulu sampai persoalan ini ada titik terangnya. Selain itu, kami juga harus menjaga stabilitas politik dan situasi keamanan di Kalimantan Barat. Kemudian kita juga tidak bisa nanti saling jawab hanya di media, lalu siapa saja boleh berkomentar. Kami tidak ingin seperti itu. Karena sangat politik sifatnya, sehingga kami sangat berhati-hati sekali. Dan belakangan mulai terungkap bahwa videonya ternyata sudah diedit dan sebagainya. Karena sebelumnya kita bersikap tenang, cooling down, kemudian partai-partai juga tidak panik, sehingga tetap bisa membuat keputusan yang mendukung kita.

Anda yakin di video itu bukan Anda? Saya belum lihat videonya. Tapi saya yakin di video itu bukan saya!.

Support dari keluarga? Musibah ini seperti tsunami ya, jadi awalnya tenang-tenang saja, tapi tiba-tiba wuihh‌. Saya bersyukur mendapat support dari keluarga, dari ayah, ibu, dan suami. Suami saya sih komentarnya cuma, “Seru juga ya menikah dengan kamu.â€? Ya, intinya bersabar saja. Sejauh ini semua memberikan support yang luar biasa kepada saya. Bahkan teman-teman


foto: Dok.MajalahTopik/Adang S

TOPIK EKSKLUSIF satu partai juga memberikan support kepada saya. Termasuk beberapa pengurus partai yang dari jauh, seperti dari Sanggau, Sintang, dan daerah lain memberi support kepada saya melalui SMS. Selain support dari teman-teman satu partai, saya juga mendapat support dari partai yang berbeda, dan support dari teman-teman di komisi DPR RI. Saya jadi mengambil hikmah dari kasus yang ditimpakan kepada saya ini.

Hikmahnya? Hikmahnya, ternyata masih banyak yang memberikan dukungan kepada saya dan keluarga. Biar bagaimanapun hebatnya badai yang ada di luar, tapi kita sebagai keluarga tetap saling mendukung dan men-support.

Lebih mendekatkan diri pada Tuhan? Ya pastilah. Jadi saya berusaha berfikir positif dalam menghadapi persoalan ini. Makanya kita bersikap tenang. Karena kita mengambil hikmah dari persoalan yang ditimpakan kepada saya ini. Salah satunya saya menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Lebih dekat dengan anak, karena saya lebih banyak waktu di rumah. Lebih dekat dengan suami, karena sekarang saya lebih banyak beristirahat di rumah dan sebagainya. Lebih banyak tidur siang. Jadi saya lebih homey. Yang tadinya sangat sibuk, harus pergi lagi dan pergi lagi. Sekarang saya lebih menikmati di rumah. Saya juga bisa mendalami hobby.

Hobby apa yang sedang ditekuni? Saya bikin kerajinan tangan, seperti merajut dan membuat topi, buat baju untuk anak. Saya memang suka membuat kerajinan, tapi ketika itu belum sempat saya dalami. Namun sekarang saya lebih banyak punya waktu untuk mendalami hobby saya tersebut.

Ada yang mengatakan bahwa politik itu kejam. Anda merasa kapok terjun ke dunia politik? Selesaikan dulu deh masalah ini, baru saya bisa memutuskan kapok atau tidak. â˜ź

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

21


foto: Dok.www.chip.co.id

TOPIK EKSKLUSIF

Praktisi Digital Forensic, Ruby

Alamsyah

Video KMN Hasil Editan dan Diarahkan

K

asus video porno yang diduga diperankan oleh anggota DPR dari Fraksi PDIP, KMN cukup menyita perhatian masyarakat. Sebagian masyarakat yang melihat video tersebut mengatakan bahwa memang benar gambar yang ada dalam video itu KMN. Padahal belum tentu orang yang ada dalam video itu adalah KMN. Ini sesuai dengan analisa Pakar Digital Forensic Ruby Alamsyah yang dipanggil oleh Badan Kehormatan DPR untuk diminta pendapat dan analisanya. “Gambar dalam video tersebut merupakan hasil editan, katanya kepada Gaus Kaisuku

22

dari Majalah TOPIK dalam satu sesi wawancara. Berikut petikannya:

Waktu lalu Anda dipanggil oleh Badan Kehormatan DPR, di situ ada perbedaan pendapat antara Anda dan Abimanyu dalam menyikapi dugaan video porno yang diduga diperankan oleh KMN. Anda bilang itu hasil editing, sementara Abimanyu sebaliknya atau asli. Komentar Anda? Jadi begini saja, kalau saya memang praktisi digital forensic. Tugas saya, profesionalitas saya, menganalisa

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

barang bukti digital. Poin ini kita lihat, kasus ini tetap kasus walaupun ranahnya bukan hukum pidana yang murni di Indonesia, alias hanya kode etik di BK. Tapi saya tetap, karena saya dipanggil oleh BK dan saya diminta pendapatnya, saya lakukan analisanya sesuai dengan keilmuan saya yaitu digital forensic. Di mana bukti-bukti dari analisa itu, benar-benar harus terjaga integritasnya. Keasliannya terjaga, terus di-backup dengan ilmiah. Jadi apa yang saya sampaikan kemarin di BK bahwa berdasarkan keilmuan yang saya miliki, dan pengalaman pada kasus-kasus serupa yang pernah saya lakukan, saya


TOPIK EKSKLUSIF memberikan pandangan ke BK. Kita ngomong dulu kasusnya. Saya murni melihatnya dari kacamata sebagai seorang digital forensic, pertama, ada media online yang mengutip dari sebuah situs, di mana situs tersebut menampilkan foto-foto dan screen shoot video terhadap orang tertentu. Kedua, ada data lagi dari beredarnya video yang kita bisa lihat beberapa waktu lalu. Sebenarnya videonya itu tidak tersebar ke online, tapi hanya tersebar lewat orang-orang tertentu alias terbatas. Saya sendiri melihat video tersebut setelah kami dipanggil di Badan Kehormatan DPR yang pemberitaannya mulai muncul di mediamedia online.

Setelah dipanggil BK, apa yang Anda sampaikan? Jadi di kasus ini saya di-request, untuk membuktikan keaslian video ini, dan apakah orang yang ada di video tersebut adalah orang atau anggota DPR yang diduga. Akhirnya dengan situasi seperti itu dan data awal seperti itu, kasus ini saya analisa. Saya siapkan dua metode yang biasanya saya gunakan selama ini. Metode pertama adalah metode yang paling simple dan orang awam bisa lihat juga, yaitu metode face recognition atau dalam bahasa Indonesia adalah pengenalan wajah. Dalam metode ini dianalisa pertalian wajah jadi satu face recognition. Tehnik ini simple yaitu melakukan komparasi terhadap data sumber, yaitu data berupa screen shoot video maupun videonya. Data sumber itu kita compare (dibandingkan) dengan data orang aslinya atau orang yang diduga, itu kan simple. Saya menganggap kasus ini, berdasarkan data awalnya tadi, ada satu file gambar yang berisi sembilan foto. Di mana empat foto di atas adalah foto beliau anggota DPR yang diduga pemeran dalam video itu, di mana fotofotonya yang beredar di internet yang biasa alias tidak ada fotografinya. Kalau Anda lihat fotonya di internet, empat foto di atas lalu ditambahkan lagi lima screen shoot atau hasil capture dari video di bawahnya. Jadi ada empat foto dan lima screen shoot video dijadikan dalam satu file gambar. Berarti yang bisa dianalisa adalah screen shoot dari hasil video.

Hasil caption dari video dimasukkan wajah orang. Tapi, apakah orang yang ada di situ benar anggota DPR yang diduga dalam video porno itu.

Selanjutnya bagaimana? Lalu kita juga ambil manual dari videonya itu, kita ambil bagian mukanya yang paling jelas. Karena video tersebut kalau bisa kita lihat, videonya menghadap samping dan hanya sesekali yang perempuan menghadap ke kanan, baru kita bisa dapatkan wajahnya. Dengan mendapatkan wajahnya lalu kita menggunakan teknik face recognition saya compare, apakah orang dalam video tersebut sama dengan anggota DPR yang diduga. Hasilnya sudah kita balikin lagi ke BK DPR. Berdasarkan teknik pertama, teknik face recognition, tingkat akurasinya bisa tinggi, bilamana data sumber memiliki resolusi yang tinggi, baik dari segi file digitalnya, dari segi kejelasan mukanya, kejelasan wajah seseorang. Kalau resolusinya bagus, maka tingkat akurasinya bisa tinggi terhadap orang tertentu. Kita bicara ilmiahnya dulu, secara logika kan bisa kebayang. Kalau resolusinya tinggi, contohnya sebuah foto Anda beredar dan resolusinya tinggi, dan Anda tidak mengakui foto tersebut foto Anda, lalu saya lakukan teknik face recognition dengan foto Anda yang saat ini. Karena foto Anda yang beredar di masyarakat itu resolusinya tinggi, saya pakai teknik face recognition. Pastinya akan mendapatkan tingkat akurasi yang tinggi. Nah, yang menjadi kendala di kasus ini adalah, walaupun saya tidak menyebutkan hasilnya, Anda tinggal telusuri lagi, apakah video yang beredar itu resolusinya tinggi atau tidak.

Yang saya lihat itu resolusinya rendah sekali kan? Anda bisa menjawab seperti itu betul. Secara ilmiah, dengan teknik face recognition, kalau resolusinya tinggi pasti tingkat akurasinya juga akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya. Masalahnya hasil kemarin, teknik face recognition saya, hanya bisa saya sampaikan ke BK. Tapi, setidaknya pastinya sudah bisa kebayang kan? Tadi teknik pertama ini dibutuhkan

requirement. Orang-orang multimedia, orang yang mengerti high resolution, pasti mengerti tentang ini. Teknik kedua, kasusnya kan ada seseorang yang menyebarkan data di internet sehingga menjadi sebuah kasus. Nah, teknik yang kedua adalah melakukan pelacakan sampai ke pengupload, siapa yang merekam, siapa yang mengedit, dan lain-lain. Teknik pelacakan ini digunakan advanced digital forensic technique, yaitu menggunakan elektronic discovery dan pure investigation, itu akan sangat bisa mendapatkan peng-upload-nya, pengeditnya, perekamnya, dan lain-lain. Teknik kedua ini jauh lebih optimal dan jauh lebih meyakinkan serta tingkat akurasinya akan lebih tinggi bahkan bisa seratus persen.

Berdasarkan pengamatan Anda, bagaimana Anda melihat kasus ini?

Kalau memang video tersebut benar-benar asli, logikanya, si pelaku ini gampang saja tinggal kirim soal video yang aslinya, yang paling bagus, tanpa editan, tanpa arahan, sehingga orang akan tahu bahwa video tersebut adalah si A atau si B. Kalau memang itu file Anda, saya kirim anonim saya ke internet, tanpa saya edit macam-macam, maka orang akan tahu itu Anda tanpa saya harus arahkan ini Anda.

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

23


TOPIK EKSKLUSIF

Dalam kasus video DPR ini, saya bilang tidak bisa memastikan pelakunya, karena resolusinya kecil. Jadi hasilnya tingkat akurasinya akan kecil sehingga presentasinya tidak tinggi dan pasti ditolak. Karena tidak yakin bahwa orang itu si A atau si B. Dalam kasus Luna-Ariel, saya memberikan usulan ke Mabes Polri, saya bisa melakukan pelacakan untuk mendapati orang-orang yang mengupload pertama kali sampai ke orang yang mendapatkan video itu dari mana. Dengan teknik yang kedua itu akhirnya saya bersama Mabes Polri berhasil mendapatkan 24 orang, 9 orang menjadi tersangka dan beberapa orang sudah dijatuhi vonis hukuman. Dari teknik yang kedua ini, saya dapatkan sampai ke peng-upload-peng-upload di internet. Sampai pada peng-upload pertama dan orang yang mendapatkan pertama kali dari Ariel. Jadi teknik pelacakan ini sebenarnya gabungan dari advanced digital forensic. Jadi digital forensic yang tingkatnya lebih tinggi, lalu melakukan teknik elektronik discovery, lalu dilakukan teknik pure investigation. Dengan gabungan itu semua, akhirnya mendapatkan pelaku-pelakunya itu. Karena, seperti yang saya katakan tadi, teknik kedua ini pasti optimal dan tingkat akurasinya seratus persen, karena menelusuri asal muasal kasus ini, yaitu orang meng-upload video tersebut. Sementara dalam kasus video yang diduga diperankan anggota DPR itu,

24

foto: Dok.www.chip.co.id

Simple saja kasus ini, kalau resolusinya kecil teknik kedua ini jauh lebih optimal dan tingkat akurasinya paling tinggi. Karena apa saya bisa bicara seperti ini, hal ini sudah saya terapkan di beberapa kasus, baik yang terpublikasi maupun yag tidak terpublikasi. Salah satu contoh kasus yang terpublikasi besar adalah kasus video porno Luna Maya dan Ariel. Itulah pertama kali saya dipanggil Mabes Polri untuk diminta bantuan untuk menyelidiki kasus Ariel-Luna. Pertanyaan mereka juga sama seperti BK, apakah kamu bisa menyebutkan bahwa pemeran dalam video itu Luna Maya maupun Ariel, dan secara yakin saya mengatakan bahwa itu mereka.

data tersebut tidak bisa dijadikan barang bukti yang sah karena resolusinya kecil sehingga tidak bisa dipastikan orang itu siapa. Sehingga teknik kedua ini lebih optimal dan tingkat akurasinya lebih tinggi sehingga dapat dijadikan bukti yang valid.

Dan Anda menggunakan teknik kedua dalam video yang diduga diperankan KMN? Saya melakukan teknik yang pertama. Tapi di laporan saya ke BK, saya sebutkan beberapa metode tadi, yaitu yang pertama dan teknik yang kedua. Karena apa, saya tidak melakukan teknik kedua, karena tidak ada permintaan saya ke sana, dan BK juga bukan penegak hukum. Kalau saya selama ini diminta kerjasama oleh pihak kepolisian, jaksa, atau lawyer. Kalau saya lihat di forum BK, mereka mengerti teknik saya tersebut. Masuk akal menurutnya, dan teknik kedua yang mestinya dilakukan kalau memang teknik pertama tidak memiliki tingkat akurasi yang tinggi, kalau resolusinya kecil. BK memang sempat bertanya kepada saya untuk melakukan hal yang sama seperti kasus Luna Maya dan Ariel, tapi mereka juga sadar bahwa mereka bukan

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

penegak hukum. Sehinggga jadinya akan ada ketidak-efektifan, karena mereka tidak berwenang secara hukum.

Tapi ini kan mereka memutuskan masalah nasib orang? Makanya berpegang teguh dengan keilmuan saya. Teknik pertama kalau memang tidak berhasil tingkat akurasinya, dilakukan teknik ke dua, di mana tingkat akurasinya lebih tinggi dan jauh lebih optimal dan jauh bisa lebih dipertanggungjawabkan. Saya juga sudah study kasus terhadap beberapa kasus saya yang tangani sebelumnya, termasuk kasus video Luna Maya-Ariel. Jadi, saya tidak melakukan teknik kedua dalam kasus KMN karena tidak ada yang request. Profesi saya ini profesi independen saja, jadi kalau kasus seperti ini akan masuk kasus publik, saya biasanya diajak kerjasama oleh penegak hukum. Untuk kasus video yang diduga diperankan anggota DPR ini, sampai saat ini, saya tidak ada yang me-request untuk melakukan teknik kedua. Ada pernyataan Anda, jadi presepsi orang yang melihat video statis atau bergerak tersebut digiring dengan


TOPIK EKSKLUSIF dihadirkan foto-foto asli KMN. Maksud Anda demikian? Iya, betul. Kalau logika saya begini, logika saya ini berdasarkan pengalaman, dan berdasarkan keahlian saya terhadap kasus-kasus. Kasus seperti ini sudah cukup banyak di Indonesia. Kasus-kasus yang telah terjadi seperti ini, baik yang menimpa anggota DPR sebelumnya, dan beberapa public figure lainnya. Kasuskasus seperti ini biasanya dilakukan pencemaran nama baik, modusnya adalah dikirim video aslinya saja. Langsung ke internet video aslinya yang masih bagus, yang resolusinya tinggi, dan yakin bahwa itu adalah si A atau si B. Yang agak keanehan dalam video KMN menurut kacamata saya, berdasarkan modus-modus selama ini saya tangani kasusnya, ada sedikit keanehan. Video yang dikirim itu editan. Mengapa saya bisa bilang editan, karena video itu sudah ditambahkan dengan tampilan awal. Tampilan awal berupa tampilan kartu pos, terus ada gambar peta, dan perangko, itu muncul yang lengkapnya. Nah, video itu merupakan hasil editing. Editing itu dalam bahasa teknik dan bahasa hukum agak sedikit berbeda.

Ilustrasi proses editing video.

Apakah itu rekayasa atau tidak. Kalau kami dari segi teknik, melihat video itu sudah pasti diedit. Karena dilakukan penambahan data, dan juga sudah dilakukan penghilangan wajah seseorang dalam video tersebut. Coba lihat saja, ada kurang lebih seperempat atau seperlima bagian yang hitam di blankspot sebelah kiri. Itu sebenarnya adalah potongan yang di sebelah kanan, yaitu menghilangkan foto atau wajah dari yang laki-laki. Lalu diedit sedemikian rupa menjadi seperti itu. Karena, kalau diedit, dihilangkan yang hitam di kanan, wajah laki-lakinya, pasti orang awam juga bisa melihat, wah fotonya sudah dipotong. Akhirnya dipindah ke sebelah kiri, kurang lebihnya seperti itulah. Intinya video itu sudah diedit. Kalau saya bilangnya edit saja, tidak bilang rekayasa, kalau rekayasa itu adalah adjustment hukum. Bahwa telah terbukti sesuatu itu diedit untuk melakukan rekayasa. Jadi bahasa saya, diedit video ini, saya tidak mau menjusment bahwa itu untuk merupakan rekayasa. Tetapi di video itu ada foto. Foto yang beredar pertama kali di klikitik di download, itu satu file gambar yang berisi sembilan foto. Foto di atas adalah foto anggota DPR yang mengenakan

pakaian lengkap. Yang bawahnya adalah hasil capture dari video.

Jika seperti itu, Anda melihatnya seperti apa? Kalau saya melihat dari kacamata investigasi, kok aneh, ada file-file screen video lalu ditambahkan file-file foto-foto orang. Kan itu kesannya mengarahkan. Karena screen video yang di bawah tampilannya tidak jelas. Kalau anggap saja itu bukan anggota DPR atau public figure, lalu Anda melihat foto yang di bawah hasil dari video, lalu saya edit, saya tambahkan video perempuan lain yang kira-kira mirip dengan yang di screen video tersebut, apakah Anda tahu orangnya siapa, tidak kan? Tapi, kalau saya cantumkan seorang public figure di satu, video yang mungkin orangnya dicari-cari yang mirip, lalu dilakukan foto-foto tersebut di dalam file gambar itu, apakah itu tidak dinamakan sebuah arahan. Kalau memang video tersebut benar-benar asli, logikanya, standar gampangnya saja, si pelaku ini gampang saja tinggal kirim soal video yang aslinya, yang paling bagus, tanpa editan, tanpa arahan, sehingga orang akan tahu bahwa video tersebut adalah si A atau si B. Jadi ada sedikit keanehan di sini, kenapa video yang mungkin ada resolusinya bagus, tetapi diberikan resolusi yang kecil lalu diedit. Misalnya kalau saya punya video senonoh Anda, tapi saya mau mencemarkan nama baik Anda, apakah saya harus melakukan seperti itu? Kalau memang itu file Anda, saya kirim anonim saya ke internet, tanpa saya edit macam-macam, maka orang akan tahu itu Anda tanpa saya harus arahkan ini Anda. Tapi dari semua itu, jadinya teknik yang pertama maupun analisa investigasi tadi menjadikan bahwa ini adalah sesuatu yang belum bisa dipastikan. Maksudnya, teknik yang pertama belum optimal menurut saya. Sehingga belum bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Apalagi tadi Anda bilang menentukan nasib orang, harus sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun secara ilmiah. Jadi saya sarankan tehnik kedua yang dilakukan. â˜ź

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

25


foto: Dok.sumutdaily.com

TOPIK EKSKLUSIF

H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH (Anggota Dewan Kehormatan DPR)

“Saya Belum Berani Mengatakan Benar Atau Tidak”

Kasus video porno yang diduga diperankan oleh anggota DPR dari Fraksi PDIP KMN cukup menyita perhatian masyarakat. Sebagian masyarakat yang melihat video tersebut mengatakan bahwa memang benar gambar yang ada dalam video itu KMN. Padahal belum tentu orang yang ada dalam video itu adalah KMN. Karena melibatkan anggota DPR, maka kasus ini ditangani oleh Badan Kehormatan DPR RI.

M

enurut anggota Badan Kehormatan (BK) DPR dari Fraksi Demokrat H.Abdul Wahab Dalimunthe SH, karena belum ada keputusan dari BK, maka masyarakat jangan langsung menuduh bahwa yang ada dalam video itu KMN. Karena agama Islam sendiri mengajarkan agar jangan menuduh orang sembarangan kalau tidak didukung saksi. “Karena dalam agama Islam menuduh orang berzina saja kalau tidak ada empat saksi tidak boleh. Badan Kehormatanpun sampai sekarang belum memutuskan hasilnya seperti apa. Karena kami belum mendapat data yang kongkrit atau katakanlah yang full begitulah. Memang belum keputusan, dan masyarakat harus menunggu hasil keputusan BK. Namun masyarakat

26

tidak bisa dilarang untuk membicarakan kasus ini. Karena sekarang ini era teknologi dan komunikasi. Tapi bagaimana kita usahakan agar bisa mendapat data dengan dasar-dasar yang kuat sehingga orang yang diduga sebagai pemeran di video porno itu tidak terzholimi,” kata Dalimunthe. Untuk itu Abdul Wahab belum berani mengatakan apakah benar atau tidak orang yang ada dalam video itu KMN. Karena harus menunggu lagi hasil dari para pakar IT. Karena dari dua orang pakar yang dipanggil BK, keduanya menyampaikan hasil yang berbeda. Sehingga perlu dipanggil lagi satu orang pakar yang ahli dalam bidang ini. Abdul Wahab mengemukakan bahwa ia belum berani mengatakan apakah orang yang terlibat dalam video

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

porno itu apakah benar KMN anggota DPR dari PDIP atau bukan. “Sekali lagi saya belum berani mengatakan benar atau tidak karena belum ada kepastian. Saya terus terang bukan ahlinya dalam hal ini. Apalagi pendapat para pakar yang meneliti gambar di video itu berbeda beda. Sehingga rencananya Badan Kehormatan DPR RI mau memanggil satu lagi pakar yang ahli dalam soal ini untuk diminta pendapatnya sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal,” ujar Wahab. Menyangkut apakah kasus ini mempengaruhi dukungan suara pada Gubernur Kalimantan Barat Drs Cornelis yang akan maju lagi untuk periode berikutnya, Wahab mengatakan tidak akan berpengaruh. Ini karena KMN yang diduga pemeran dalam video porno adalah puteri Cornelis. “Itu tidak terlalu pengaruh, karena ini masalah moral saja. Apalagi kalau gubernur sekarang (incumbent) sudah kuat dukungannya di grass root. Memang kita harapkan agar siapapun dia jangan sampai terlibat pada hal-hal seperti ini,” katanya menambahkan. Abdul Wahab menambahkan, dirinya menyarankan agar minggu depan dipanggil orang yang diduga pelaku video porno, kalau tidak benar, ya KMN bilang saja apa adanya. Rencananya BK akan mengeluarkan keputusan bulan Juni, ya tidak lewat dari tanggal 20 Juni. ☼ Gaus K


TOPIK EKSKLUSIF

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

27


foto: Dok.MajalahTopik/Syarif

TOPIK SOSOK Palembang, Malang, dan Jakarta. Karena ayahnya sering kali berpindah pindah kerja, maka sekolah Is Anwar pun sering pindah-pindah ke beberapa daerah di mana ayahnya berdinas kerja. Di balik kehidupannya sebagai urban (berpindah-pindah tempat), ternyata makin memperkaya wawasan Is Anwar terhadap kondisi, kehidupan, dan karakteristik daerah-daerah yang pernah disinggahinya. Setelah tamat SMP di Jambi, Is Anwar berminat belajar di sekolah hakim. Karena saat itu tamatan SMP bisa memasuki SMKA (Sekolah Menengah Kehakiman Atas). “Saya tertarik karena menurut saya hakim itu gagah. Tapi, bukan karena saya mengerti atau tertarik kepada masalah-masalah hukum,” kata Is Anwar tentang ketertarikannya belajar di sekolah kehakiman.

H. Is Anwar Datuk Rajo Perak SH

Sosok “Four in One” Perjuangan H. Is Anwar Datuk Rajo Perak SH, hingga meraih kesuksesan seperti sekarang ini, diretasnya penuh lika-liku. Namun berkat kegigihan, kenekatan, yang disertai pandai membaca peluang, pria bernama asli Izral Anwar ini dinilai seorang sahabatnya yang juga bersuku Minang, H. Irman Gusman MBA, Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, berhasil menjadi sosok “four in one” sebagai perantau Minang yang sukses.

I

rman Gusman menjelaskan, sosok “four in one” itu adalah, Is Anwar yang sukses sebagai wartawan, pengusaha, nini mamak, dan politisi. Irman Gusman bahkan mengklaim hampir tidak ada sosok tokoh Minang yang perjalanan hidup dan capaiannya seperti Datuk Rajo Perak ini. Tokoh yang lain paling hanya “three in one”, yaitu pengusaha, ninik mamak, dan politisi. Sesungguhnya Is Anwar hanyalah putera desa yang dilahirkan di Desa Patai, Kecamatan Koto XI Tarusan,

28

Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, tanggal 10 Juli 1944. Is Anwar merupakan anak bungsu dari dua bersaudara dari pasangan H. Anwar bin Nurut dan Hj. Nurlis binti H. Saleh. Kakaknya bernama Emil Anwar. Pekerjaan ayahnya seorang Mantri Hewan yang kala itu kerap berpindahpindah tugas ke pelbagai daerah, memaksa Is Anwar ikut menjadi urban. Is Anwar misalnya pernah ikut ayahnya menetap di Patai Gurun Panjang Tarusan, Sawahlunto, Bukittinggi, Kota Padang, Sungai Penuh Kerinci (Jambi),

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

Untuk merealisasikan cita-citanya tersebut, Is Anwar kemudian merantau ke Kota Malang. “Dari Jambi menuju Jakarta, saya menumpang kapal laut, lalu naik kereta api ke Malang,” ujar Is Anwar, seraya mengatakan keberangkatannya ke Malang lebih banyak didorong oleh sifat nekad saja. Sebab tak ada tepatan atau kenalan Is Anwar di Malang. Setibanya di Malang Is Anwar pun bingung mau menginap di mana. Di sebuah pos polisi dia bertanya, “Apakah ada asrama yang khusus buat pelajar dari Sumatera?” Polisi yang belakangan diketahui Is Anwar bernama AIP Sapulete menjawab, “Asrama demikian tidak ada. Tetapi ada tempat yang bisa menampung kamu.” Pria itu kemudian membawa Is Anwar ke Panti Asuhan Lafalette milik komunitas Kristiani. Is Anwar baru menyadari, ternyata tak ada tempat buat dirinya untuk sekolah hakim menengah atas tersebut. Setelah menetap sekitar tiga bulan di panti asuhan itu, Is Anwar memutuskan kembali ke Jakarta. Is Anwar beralasan ingin melanjutkan sekolah sambil bekerja. Is juga bilang kepada orangtuanya agar tak perlu mengirimi biaya hidup selama dirinya di Jakarta. Demikianlah, pada tahun 1961 Is Anwar ke Jakarta, dengan modal nekad dan


TOPIK SOSOK

Karena takut akan perkembangan anaknya, tak berapa lama, kedua orangtua Is Anwar pindah ke Jakarta dan menyewa rumah sangat sederhana di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Selama tinggal di Jakarta, Is Anwar pun baru merasakan betapa pahitnya hidup. Merasakan bagaimana beratnya hidup sebagai orang sederhana. Berumur 17 tahun, tak punya sumber penghasilan tetap. “Tapi karena sudah nekad, saya harus menerima risiko apa saja. Asal bisa bermukim di Jakarta, saya rela mengerjakan apa saja, asal halal,” imbuhnya.

kurang enak, terima gaji tanpa bekerja, secara terus menerus. Kemudian Is Anwar memutuskan minta berhenti dari perusahaan itu. “Padahal saat itu saya baru saja menikah,” ujarnya. Is Anwar menikah dengan Ifnah Fauziah, tanggal 1 Juni 1969. Nah, ada kisah mengharu biru ketika Is akan menikahi wanita berdarah Betawi tersebut. Ketika penghulu bertanya tentang mas kawin, spontan Is Anwar menjawab, “Perhiasan mas 10 gram, diutang.” Soal ini dia menjelaskan, “Maklumlah saya sedang tidak punya uang.” Upacara akad nikah itupun tanpa dihadiri kaum keluarga perempuan (calon isterinya). Karena pihak perempuan tidak berkenan menerimanya sebagai calon menantu. Saat menikah, Is Anwar berusia 25 tahun, dan masih berstatus mahasiswa di Universitas Mahaputra. Setelah menikah, untuk sementara mereka

tinggal bersama orangtuanya di Rawamangun, di sebuah rumah sederhana berlantai tanah. Di kampus, Is Anwar aktif sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahaputra. Di kampus juga dia untuk kali pertama terlibat dalam dunia pers media elektronik, yaitu Radio Mahasiswa Universitas Mahaputra, sebagai penyiar dan redaksi. “Saya meliput kegiatan mahasiswa, antara lain demo-demo Kesatuan Aksi Angkatan 66. Saya sendiri juga anggota Laskar Ampera Arif Rahman Hakim (ARH), pimpinan Fahmi Idris. Untuk mengasah ilmu jurnalistiknya, Is Anwar kemudian mengikuti kursus jurnalistik di Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI). Selanjutnya, di samping kuliah, Is Anwar juga berkecimpung di dunia jurnalistik umum. Is Anwar bilang, ketika dirinya terjun ke bidang ini, prosesnya sangat foto: Dok.Pribadi

semangat berkobar-kobar sebagai anak Minang umur 17 tahun yang ingin merantau, ingin mandiri. “Selain mengantungi sebuah SIM A sulit juga mengingat dan menjelaskan kenapa pada tahun 1961 saya tertarik merantau ke Ibu Kota Jakarta. Atau kenapa saya terpedaya oleh Kota Jakarta. Tetapi sekarang saya dapat mengatakan pilihan meninggalkan Jambi untuk menetap di Jakarta, memang mengubah jalan saya,” tutur Is Anwar.

Is Anwar, misalnya, ketika masih SMA bersama seorang temannya, Syafril Wahid pernah berkongsi berjualan cabe yang dibelinya di Pasar Tanah Abang lalu dijual ke pedagang eceran di Palembang. “Dari berdagang cabe ini, saya memperoleh hal yang amat bernilai dalam hidup saya, yaitu sikap mental yang tangguh, yang perlahanlahan membentuk watak saya, praktis banyak akal, tak mudah menyerah, dan tidak bekerja setengah-setengah,” akunya jujur. Is Anwar juga pernah menjadi pegawai rendahan di pabrik sepatu “Sinar Langgeng” di kawasan Mangga Besar Jakarta. Kerja dia memindahmindahkan kulit basah yang berat. Namun, berkat keuletannya, pimpinan perusahaan menawarkan beasiswa untuk Is Anwar sebesar Rp.5.000 per bulan. Selain seluruh biaya sekolahnya ditanggung perusahaan, dia juga boleh tidak masuk kantor selama menjalani masa pendidikan. Meskipun Is Anwar bekerja dan mendapat fasilitas enak dari perusahaan, tapi belakangan dia merasa

Pakaian Kebesaran penghulu selaku Niniak Mamak Pemangku Adat Suku Jambak bergelar Datuk Rajo Perak.

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

29


TOPIK SOSOK unik. Ketika itu ekonomi keluarga orangtuanya amatlah buruk. Misalnya, gaji ayahnya sebagai PNS tidaklah mencukupi. Di rumah kontrakan itu, ibunya harus mencari tambahan dengan membuka kios rokok kecil, di mana kebanyakan pelanggannya hanya membeli rokok batangan, satu atau dua batang. Tapi ibunya tetap melayani dengan telaten. Is Anwar sendiri di samping membiayai kuliah, juga membantu orangtuanya. Misalnya, di luar jam kuliah dia lebih suka kongkow di Komsekko 752 Matraman. Di Komseko ini, Is Anwar berstatus sebagai seorang fotografer. Dia selalu menyandang sebuah kamera hitam putih yang sudah tua, yaitu kamera boks kuno, merek Rolyflex. Lensanya sudah kabur. Kamera itupun kamera pinjaman. Bagi Is Anwar, kamera itu amat berarti, karena menjadi salah satu sumber pendapatan ekstra. Misalnya untuk mengabadikan suatu resepsi, rapat kepolisian, atau untuk mengambil foto seseorang yang tertangkap sebagai pelaku tindakan kriminal. Suatu ketika Komsekko 752 Matraman sedang mengungkap kasus seorang guru besar sebuah perguruan tinggi terkenal di Jakarta. Menurut kabar burung, ia seorang homoseks yang diduga membunuh salah seorang mahasiswanya. Ketika Is Anwar sedang duduk-duduk, ia dekati seorang wartawan, yaitu Tahar, Yoris Noor dari Koran Trisakti. Ia bertanya apakah Is Anwar bisa mengambil foto-foto sekaligus mengumpulkan bahan-bahan sehingga menjadi sebuah berita. Dengan spontan Is Anwar menyanggupi permintaan tersebut. Sesudahnya, Is Anwar pun mengantarkan berita dan foto-foto kepada Tahar di kantor redaksi Koran Trisakti, Jalan Gunung Sahari II. Berita dan foto-foto perrtama tentang kasus guru besar itu langsung dimuat sebagai headline. “Saya pun mendapat honor,” cerita Is Anwar. Cara dan hasil kerja Is Anwar rupanya memuaskan redaksi. Ia kemudian diterima sebagai seorang fotographer merangkap reporter Koran Trisakti, untuk kasus-kasus kriminal. “Jadilah saya seorang wartawan tahun 1968,”

30

aku Is Anwar bangga. Di kantor koran inilah Is Anwar pertama kalinya mengenal Harmoko (kelak Ketua PWI, Menteri Penerangan RI, juga Ketua Umum Golkar dan Ketua MPR), yang saat itu menjadi salah seorang wartawan Trisakti. Pimpinan redaksinya adalah Ny. Soegiarty. Kenapa ia jadi wartawan? “Ya, karena faktor kebetulan saja. Lalu, dengan modal keberanian, sikap nekad seperlunya. Sebab saat itu saya sebenarnya belum tahu apaapa tentang dunia kewartawanan, di antaranya teknik penulisan berita, tidak tahu apa itu struktur penulisan berita piramidal, tak tahu apa itu head atau kepala berita, tak tahu apa itu editorial, artikel, dan lain-lainya,” jawabnya jujur. Sebagai reporter berita kriminal, menurut Is Anwar, gaji yang diterimanya kecil, sekitar Rp.4.000 per bulan. Tetapi dia merasa senang, karena profesi wartawan dianggap cocok dengan dirinya. Pergaulan Is Anwar dengan rekan-rekan wartawan kian luas, tetapi akhirnya ia bersama Harmoko, Tahar, Abiyasa, dan lain-lain menerbitkan Harian Pos Kota. Nomor perdana Harian Pos Kota diluncurkan tanggal 15 April 1970. “Saya adalah salah seorang yang dari awal bersama Harmoko (Pemimpin Redaksi yang pertama), Jahja Suryawinata (Pemimpin Umum), Abiyasa, Tahar, dan Pansa Tampubolon mengasuh bayi Pos Kota,” ungkap Is Anwar. Is Anwar mengakui, walau ketika itu dalam pengetahuan dan kemampuan teknis jurnalistik tertinggal dengan rekan-rekannya yang lain, tapi Is Anwar punya nilai lebih tersendiri. Sebab, ia adalah wartawan spesialis “meng-hunting” berita-berita yang ekslusif. Dia mampu memperoleh berita yang wartawan lain tidak mampu mendapatkannya. Sebagai wartawan, ia akhirnya menemukan motto sendiri. Motto-nya adalah, “Bukan saya yang mencari berita, melainkan berita juga mencari saya.” Setidaknya keadaan demikian dialami Is Anwar ketika berhubungan baik dengan pihak kepolisian. “Tak ada wartawan lain yang begitu dekat

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

dengan polisi seperti saya saat itu,” pungkasnya. Singkat cerita, karena kedekatannya dengan pejabat-pejabat di kepolisian itulah akhirnya Is Anwar mulai melebarkan sayapnya di bidang bisnis dengan mendirikan PT. Dewi Permata Indah. Menurutnya, perusahaan seperti ini biasa disebut orang sebagai “kontraktor”. Bisnis pertamanya adalah membersihkan pesawat-pesawat telepon di lingkungan Komdak Metro Jaya pada awal 1970-an. Proyek tersebut diperoleh berdasarkan kemampuan approach, bukan melalui tender. “Maklumlah hanya bisnis kecilkecilan,” kata Is Anwar merendah. Menurut Is Anwar, barangkali karena proyeknya mengerjakan jasa pembersihan telepon dinilai bagus, maka ia diserahi kerja baru, yaitu menangani jasa pengambilan pas foto black and white untuk SIM di lingkungan Komdak Metro Jaya. Proyek tersebut berlangsung sejak tahun 1975. Mulanya untuk SIM lama, berlanjut ke SIM yang memerlukan foto berwarna. Kol.Pol Soegianto (Alm) adalah orang yang memsponsori dibukanya SIM tersebut. PT Dewi Permata Indah juga pernah mengerjakan puluhan proyek konstruksi, terutama di lingkungan Komdak Metro Jaya. Di seluruh DKI Jakarta dan Bekasi, jumlah proyek konstruksi yang ditangani Is Anwar sekitar 100 proyek besar dan kecil, meskipun banyak pula yang dikerjakan kontraktor lain. PT Dewi Permata Indah inilah yang menangani gedung Operation Room, dan Satlantas Polda Metro Jaya. Juga membangun lapangan tembak di Lido dan asrama (barak) Polri di Ciledug dll. Sebagian besar kantor Komsek di DKI Jakarta dan Bekasi dibangun PT Dewi Permata Indah. Termasuk sejumlah rumah dinas untuk perwira Polri. “Sejak itu saya dikenal sebagai orang bisnis, dalam hal ini bisnis yang sukses,” kata Is Anwar tentang perjalanan kariernya merambah di dunia bisnis. Pada awal 1974, Is Anwar dikirim Kadispen Polda Metro Jaya ke Amerika Serikat. Ia ditugaskan melakukan studi banding mengenai narkotika di New


TOPIK SOSOK York. Kemudian, pada tahun 1985, ia memaparkan tentang teknologi pencetakan SIM di Mabes Polri. Is Anwar menganjurkan agar pembuatan SIM di Indonesia menerapkan teknologi hi-tech seperti di Amerika Serikat, sehingga kualitasnya berstandar internasional. Hasilnya, penelitian yang dilakukan Litbang Mabes Polri menyatakan bahwa anjuran Is Anwar tersebut dinilai feasible untuk diterapkan. Tak lama kemudian setelah melalui tender disetujui Kapolri untuk dijadikan proyek percontohan. Setelah melalui tender, ternyata perusahaan Is Anwar keluar sebagai pemenang. Perusahaannya menangani proses pencetakan SIM secara nasional untuk seluruh Indonesia, suatu bisnis jasa cetak yang dirasakan Is Anwar sebagai prestasi luar biasa.

foto: Dok.Pribadi

Namun proyek tersebut dipegang Is Anwar selama beberapa tahun (1987-1992). Proyek itu berpindah tangan kepada Siti Hardiyanti Indra Rukmana (Mbak Tutut), puteri mantan Presiden Soeharto, yang diduga Is Anwar melalui rekayasa politik dan ekonomi yang tidak fair. Toh, pencaplokan proyek pencetakan SIM oleh Mbak Tutut tersebut, tak langsung mematahkan semangat Is Anwar untuk terus mengembangkan bisnisnya. Is Anwar selain pernah menduduki jabatan penting di Pos Kota Grup, menerbitkan perusahaan pers, menjadi anggota MPR dari utusan

Golongan Karya seteleh Pemilu 1997, anggota DPR mewakili daerah Sumbar, ia juga dikenal sebagai “Raja SIM” Indonesia, karena perusahaannya beroperasi di seluruh Polda dan Polres di Tanah Air. Bidang property Is Anwar bahkan sampai merambah ke luar negeri, seperti Malaysia, selain juga mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, salah satunya Sekolah Al Azhar Plus Bogor. Selain itu, karena ketokohan dan perhatiannya kepada tanah kelahirannya, pada tahun 1990, Is Anwar diangkat menjadi pimpinan kaum atau pemegang payung panji Suku Jambak, dengan gelar Datuk Rajo Perak. Yang memangku gelar Datuk Rajo Perak sebelumnya adalah pamannya sendiri, Prof. Gazali Dunia. Setidaknya kini, seperti dikatakan Irman Gusman, Is Anwar adalah sosok “four in one”. Ia sukses di bidang kewartawanan, pengusaha, nini mamak, dan politisi. Toh, meski diberikan kesuksesan, baik dalam rumah tangga, ilmu, materi, dan kekuasaan, Is Anwar mengaku, “Semua yang saya dapatkan ini berkat doa kedua orangtua saya yang tulus dan ikhlas kepada saya”. Di kalangan elite-elite di negeri ini, khususnya orang-orang sukses dari Minang, Is Anwar juga dikenal sebagai sosok sosial, yang tanpa sungkansungkan membantu kepada siapa saja yang sekiranya patut untuk dibantu. ☼ Syarif

Biodata: Nama TTL

: H. Is Anwar Datuk Rajo Perak, SH : Tarusan, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 10 Juli 1944 Isteri : Hj. Ifnah Fauziah Anak : 1. Iva Dewi Permata, SH 2. Bobby Is Anwar, SH Orang Tua : Ayah : H. Anwar bin Nurut, lahir di Palembang 1919 Ibu : Hj. Nurlis binti H. Saleh, lahir di Padang 1923 Pendidikan: • Pendidikan Muda Hukum, Universitas Mahaputra Jakarta, 1967. • Strata Satu (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM, 2006. Pengalaman: • Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Jakarta, 1967. • Anggota MPR RI, periode 1997-2002. • Anggota Badan Kehormatan (BK) DPR RI, periode 2004-2009 • Wakil Ketua Komisi X DPR RI, periode 2004-2009 • Anggota Dewan Kurator (Penyantun) Universitas Andalas Sumatera Barat • Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI Jaya) • Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia, 1967 • Pemimpin Umum Harian Terbit • Pemimpin Umum Tabloid AKSI • Pemimpin Umum/Redaksi Tabloid Obor Reformasi • Wakil Pemimpin Umum Majalah Wanita Sarinah • Presiden Direktur PT. Is Anwar Plaza • Komisaris PT. Nagari Development Coorporation (NDC) • Presiden Direktur PT. Minang Casia • Presiden Direktur PT. Anata Metro Jaya • Ketua Lembaga Pendidikan Al-Azhar Plus Bogor • Ketua Umum Lembaga Pendidikan Mandala Bogor • Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Agama Islam Balai Salasa Pesisir Selatan Sumatera Barat • Ketua Umum Badan Koordinasi Kemasyarakatan dan Kebudayaan Alam Minangkabau (BK3AM) Jakarta. • dll

Bersama Istri, Anak dan Cucu.

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

31


foto: cahyo/presidensby.info

TOPIK OTONOMI

Presiden SBY menyampaikan sambutan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Istana Negara, Selasa (5/6) pagi.

Penerima Kalpataru, Adipura, Adiwiyata Mandiri, dan SLHD Terbaik di Tahun Badak Internasional 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan penghargaan Kalpataru, Adipura, Adiwiyata Mandiri dan Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah Terbaik, dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan pencanangan Tahun Badak Internasional tahun 2012, di Istana Negara, Selasa, 5 Juni 2012.

P

enghargaan lingkungan disampaikan kepada individu, kelompok maupun perwakilan pemerintah daerah yang telah berprestasi di bidang lingkungan hidup. Pada tahun 2012 ini Program Adipura diikuti oleh 379 kota yang terdiri dari kota metropolitan, besar, sedang dan kecil. Tercatat jumlah kota yang menerima penghargaan Adipura meningkat dari tahun 2011 sebanyak 63 kota menjadi 125 kota pada tahun 2012. Di antaranya, diberikan dua Anugerah Adipura Kencana bagi kota yang telah melampaui batas pencapaian dari segi pengendalian pencemaran air dan udara, pengelolaan tanah, perubahan iklim, sosial, ekonomi serta keanekaragaman hayati. Tahun 2012, Adipura Kencana diberikan kepada Kota Surabaya dan Kabupaten Tulungagung. Kementerian Lingkungan Hidup juga memberikan Anugerah Adipura kepada 123 kota, Piagam Adipura kepada 33 kota dan penghargaan untuk pengelolaan sarana dan prasarana terbaik yaitu Taman Kota terbaik, Pasar terbaik, dan Terminal terbaik. Selain itu, dalam membangun kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang peduli lingkungan hidup, dikembangkan Program Adiwiyata, sekolah peduli dan

32

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

berbudaya lingkungan. Ini bertujuan untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggungjawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Bagi sekolah telah meningkatkan kinerjanya selama tiga tahun berturutturut diberikan penghargaan Adiwiyata Mandiri. Tahun ini peraih penghargaan Adiwiyata Mandiri diberikan kepada 67 sekolah. Dalam upaya pemerintah menyediakan informasi lingkungan hidup yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tahun ini telah dilakukan evaluasi terhadap Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), yang berasal dari 29 pemerintah provinsi dan 129 pemerintah kabupaten/kota. Adapun Penyusun SLHD Tahun 2011 terbaik adalah kategori provinsi, yakni DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Jawa Timur. Sedangkan untuk kategori kabupaten/ kota, yakni Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Majene. Kepada semua para penerima penghargaan SBY menyampaikan penghargaan dan selamat buat peran masing-masing individu, kelompok dan daerah untuk bidang lingkungan. Pesannya, agar hal inii


TOPIK OTONOMI tetap dilanjutkan dalam kepeloporan dan keteladanan pada pemeliharaan kelestarian lingkungan di wilayah saudara masing-masing. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya mengatakan bahwa acara Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2012, dirangkaikan dengan Pencanangan Tahun Badak Internasional 2012. Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga diperingati di berbagai belahan bumi, setiap tanggal 5 Juni. Dan tahun ini, atas gagasan Presiden International Union for Conservation of Nature (IUCN) yang didukung oleh 11 negara tempat sebaran badak dunia, termasuk Indonesia, sepakat untuk mencanangkan Tahun 2012 ini sebagai Tahun Badak Internasional. Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kata Presiden SBY, diperingati sebagai bentuk aspirasi negara kita atas Deklarasi Stockholm pada tanggal 5 Juni 1972. Deklarasi yang juga telah diakui sebagai tonggak sejarah kesadaran masyarakat dunia, atas pentingnya penanganan dan pemeliharaan lingkungan hidup secara bersama. Pada tahun 1992, lanjut presiden, para pemimpin dunia bertemu dalam KTT Bumi di Rio Janeiro, Brazil dan menghasilkan beberapa kesepakatan global yang penting antara lain, Kesepakatan Perubahan Iklim (UNFCCC), Kesepakatan Keanekaragaman Hayati (UN CBD). “Dalam dua minggu ke depan, saya akan menghadiri peringatan 20 tahun KTT Bumi di Rio. Saya juga sudah menyanggupi permintaan Sekjen PBB untuk berperan sebagai co-chairs High Level Eminent Persons yang akan membahas capaian Millenium Development Goals, dan tindak lanjut setelah tahun 2015 mendatang,” kata presiden. Menurut presiden, Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Pencanangan Tahun Badak Internasional ini menjadi tonggak sejarah kesadaran baru masyarakat dunia tentang pentingnya komitmen, pandangan, dan prinsip bersama, untuk secara kolektif melindungi dan meningkatkan kualitas

lingkungan hidup umat manusia. “Kita juga sepakat untuk melestarikan dan mencegah kepunahan badak yang hanya tersisa di 11 negara,” ujar presiden. Pada kesempatan itu presiden mengajak kepada segenap warga bangsa di seluruh Tanah Air untuk menanamkan arti penting kelestarian lingkungan hidup kepada keluarga dan anak-anak kita. “Berikan penjelasan dan pencerahan untuk menjaga, merawat, dan melestarikan, lingkungan hidup di sekitar kita,” pungkasnya. Kepada kalangan BUMN dan BUMD, presiden juga mengajak untuk meningkatkan kualitas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan masyarakat setempat. Menurut presiden, budaya asli Indonesia sesungguhnya sarat akan nilai-nilai pengelolaan alam yang lestari. Berbagai bentuk pemanfaatan kekayaan alam yang dilakukan oleh masyarakat adat secara tradisional, telah terbukti berlangsung selama ribuan tahun, tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan, misalnya budaya panen sasi lompa oleh masyarakat Maluku, atau kearifan lokal Dayak Iban di Kalimantan Barat yang melindungi pohon madu atau bangris, atau pengelolaan damar oleh suku Krui di Lampung. Selanjutnya, presiden meminta kepada Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, dan para Menteri terkait lainnya, termasuk Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk menyukseskan Tahun Badak Internasional yang telah dicanangkan bersama tahun ini. “Jadikan Tahun Badak Internasional sebagai momentum dan akses bagi peningkatan kerja sama internasional dalam melestarian badak di negeri kita. Ajak masyarakat dan instansi terkait untuk menyukseskan Tahun Badak Internasional ini. Libatkan pula para pimpinan lembaga swadaya masyarakat, baik domestik maupun internasional. Jadikan pelestarian badak, sebagai bagian dari pemantapan reputasi bangsa kita sebagai salah satu global leaders pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan,” kata

presiden panjang lebar. Presiden juga mengucapkan selamat kepada mereka yang meraih penghargaan Kalpataru; para bupati dan walikota yang wilayahnya memperoleh penghargaan Adipura; para kepala sekolah yang sekolahnya memperoleh penghargaan Adiwiyata Mandiri; dan penerima Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), disertai ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kerja keras, keteladanan, dan prestasi yang telah diraihnya. “Saudara-saudara telah berjasa besar dalam memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, keindahan kota, dan kehijauan sekolah. Lanjutkan kerja keras saudara-saudara dalam kepeloporan dan keteladanan pada pemeliharaan kelestarian lingkungan di wilayah saudara masing-masing,” kata presiden. Berikut ini nama-nama penerima penghargaan Kalpataru tahun ini dipilih oleh Dewan Pertimbangan Kalpataru yang diberikan kepada individu maupun kelompok masyarakat sebagai pejuang pelestarian lingkungan, sebagai berikut: Penerima Kalpataru kategori Perintis Lingkungan: 1. Galuh Saly beralamat di Desa Batumandi, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan berhasil melakukan pembibitan gaharu lebih dari 1,6 juta pohon yang disertai sosialisasi, pembinaan dan pelatihannya. 2. Ishak Idris beralamat di Kelurahan Iboih, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Aceh secara gigih melalukan penanaman mangrove di kawasan Iboih seluas 32 hektar dan melakukan patroli rutin untuk pengamanan Kawasan Laut di Lhok Iboih dan sekitarnya. 3. Ali Mansyur beralamat di Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur secara konsisten menanam sekitar 1,5 juta dan mangrove dan tanaman lain di pesisir pantai Tuban seluas 134,8 hektar. Kategori Pengabdi Lingkungan: 1. Siti Badriyah beralamat di Desa

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

33


Dengok, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengimplementasikan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan dengan mencetak 400 Tutor Keaksaraan dan 4.000 warga Keaksaraan seprovinsi. 2. Ali Muryati beralamat di Kelurahan Beragam, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara, mengajarkan pendidikan karakter bagi guru dan siswa TK/PAUD dan ibu-ibu PKK Kota Binjai serta mengajak masyarakat Desa Tanjung Rejo, Kabupaten Deli Serdang untuk menanam Mangrove. 3. Rahmat Arifin beralamat di Kelurahan Aur Duri, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Jambi melakukan pengamanan terhadap habitat harimau sumatera di dalam kawasan TNKS dan memitigasi konflik manusia dengan harimau sumatera melalui pendekatan kearifan lokal. Kategori Penyelamat Lingkungan: 1. Koperasi Peternakan Sapi Perah Setia Kawan beralamat di Desa Wonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur; Selama 22 tahun membangun 883 unit instalasi biogas sebagai energi alternatif untuk masak, penerangan dan pemanas air pada 1.215 KK di 12 desa. 2. Kelompok Masyarakat Penyelamat Hutan Suci Wenara Wana beralamat di Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali melakukan konservasi populasi monyet ekor panjang sejak tahun 1999 dan pada tahun 2011 berjumlah 605 ekor. 3. Kelompok Pemberdaya dan Pengguna Air Oi Seli beralamat di Desa Maria Utara, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat berhasil menyelamatkan 12 sumber mata air di Maria Utara; merehabilitasi 435 hektar lahan kritis kebun dan hutan lindung; merevitalisasi 500 hektar sawah menjadi berpengairan. Kategori Pembina Lingkungan: 1. Samuel Oton Sidin beralamat di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat

34

foto: Antara/Widodo S Jusuf

TOPIK OTONOMI

Para Penerima Kalpataru.

melakukan penanaman pada lahan kritis, melestarikan binatang asli Kalimantan dan berbagai jenis tumbuhan yang disertai pembibitannya serta melakukan penyuluhan lingkungan. 2. Josrizal Zain beralamat di Kelurahan Balai Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat memperbaiki bantaran sungai, penanaman pohon dan pembinaan penambang liar, menciptakan kondisi Pasar Tradisional “Ibuh�, membina 2500 pedagang kaki lima dan mengelola sampah pasar menjadi kompos. 3. R. Haryo Ambar Suwardi beralamat di Desa Jambidan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mengembangkan Hutan Rakyat, Hutan Desa, Gerakan Sekolah Hijau dan Program Konservasi Hutan. Penerima Adipura Kencana: 1. Surabaya (Jawa Timur) 2. Kabupaten Tulungagung (Jawa Timur) Kategori Kota Metropolitan 1. Surabaya (Jawa Timur) 2. Tangerang (Banten) 3. Palembang (Sumatera Selatan) 4. Jakarta Pusat (DKI Jakarta) 5. Jakarta Selatan (DKI Jakarta) 6. Jakarta Timur (DKI Jakarta) 7. Semarang (Jawa Tengah) 8. Medan (Sumatera Utara) 9. Jakarta Utara (DKI Jakarta)

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

Kategori Kota Besar 1. Malang (Jawa Timur) 2. Balikpapan (Kalimantan Timur) 3. Manado (Sulawesi Utara) 4. Yogyakarta (DI Yogyakarta) Kategori Kota Sedang 1. Jombang (Kabupaten Jombang, Jawa Timur) 2. Tulungagung (Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur) 3. Jepara (Kabupaten Jepara, Jawa Tengah) 4. Lumajang (Kabupaten Lumajang, Jawa Timur) 5. Payakumbuh (Kota Payakumbuh, Sumatera Barat) 6. Madiun (Kota Madiun, Jawa Timur) 7. Gresik (Kota Gresik, Jawa Timur) 8. Lahat (Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan) 9. Probolinggo (Kota Probolinggo, Jawa Timur) 10. Pekalongan (Kota Pekalongan, Jawa Tengah) 11. Banda Aceh (Kota Banda Aceh, Aceh) 12. Kediri (Kota Kediri, Jawa Timur) 13. Metro (Kota Metro, Lampung) 14. Bontang (Kota Bontang, Kalimantan Timur) 15. Pasuruan (Kota Pasuruan, Jawa Timur) 16. Lubuk Linggau (Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan) 17. Pangkal Pinang (Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung) 18. Cimahi (Kota Cimahi, Jawa Barat) 19. Magelang (Kota Magelang, Jawa Tengah)


TOPIK OTONOMI 20. Sidoarjo (Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur) 21. Tarakan (Kota Tarakan, Kalimantan Timur) 22. Kendari (Kota Kendari, Sulawesi Tenggara) 23. Tanjung Pinang (Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau) 24. Curup (Kabupaten Rejang, Lebong Bengkulu) 25. Palopo (Kota Palopo, Sulawesi Selatan) 26. Kudus (Kabupaten Kudus, Jawa Tengah) 27. Sukabumi (Kota Sukabumi Jawa Barat) 28. Cilacap (Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah) 29. Blitar (Kota Blitar, Jawa Timur) 30. Banjarbaru (Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan) 31. Pare Pare (Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan) 32. Cirebon (Kota Cirebon, Jawa Barat) 33. Bitung (Kota Bitung, Sulawesi Utara) 34. Cianjur (Kabupaten Cianjur, Jawa Barat) 35. Ternate (Kota Ternate, Maluku Utara) Kategori Kota Kecil 1. Lamongan (Kabupaten Lamongan, Jawa Timur) 2. Tuban (Kabupaten Tuban, Jawa Timur) 3. Kayu Agung (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan) 4. Muara Enim (Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan) 5. Bojonegoro (Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur) 6. Nganjuk (Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur) 7. Mojosari (Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur) 8. Pacitan (Kabupaten Pacitan, Jawa Timur) 9. Magetan (Kabupaten Magetan, Jawa Timur) 10. Ponorogo (Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur) 11. Temanggung (Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah) 12. Sumenep (Kabupaten Sumenep, Jawa Timur) 13. Kepanjen (Kabupaten Malang, Jawa Timur) 14. Caruban (Kabupaten Madiun, Jawa Timur) 15. Boyolali (Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah)

16. Kraksaan (Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur) 17. Pare (Kabupaten Kediri, Jawa Timur) 18. Amlapura (Kabupaten Karangasem, Bali) 19. Pagar Alam (Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan) 20. Bangkalan (Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur) 21. Trenggalek (Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur) 22. Sampang (Kabupaten Sampang, Jawa Timur) 23. Slawi (Kabupaten Tegal, Jawa Tengah) 24. Pangkalan Bun (Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah) 25. Kalianda (Kabupaten Lampung Selatan, Lampung) 26. Sarolangun (Kabupaten Sarolangun, Jambi) 27. Bangil (Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur) 28. Pamekasan (Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur) 29. Ngawi (Kabupaten Ngawi, Jawa Timur) 30. Badung (Kabupaten Badung, Bali) 31. Pati (Kabupaten Pati, Jawa Tengah) 32. Purwodadi (Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah) 33. Kolaka (Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara) 34. Pangkajene (Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan) 35. Gianyar (Kabupaten Gianyar, Bali) 36. Sibolga (Kota Sibolga, Sumatera Utara) 37. Situbondo (Kabupaten Situbondo, Jawa Timur) 38. Wonosobo (Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah) 39. Sanana (Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara) 40. Padang Panjang (Kota Padang Panjang, Sumatera Barat) 41. Purbalingga (Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah) 42. Bantaeng (Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan) 43. Pinrang (Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan) 44. Sekayu (Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan) 45. Donggala (Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah) 46. Bangko (Kabupaten Merangin, Jambi)

47. Wlingi (Kabupaten Blitar, Jawa Timur) 48. Tidore (Kabupaten Tidore, Kepulauan Maluku Utara) 49. Menggala (Kabupaten Tulang Bawang, Lampung) 50. Martapura (Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan) 51. Tanjung Balai (Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara) 52. Stabat (Kabupaten Langkat, Sumatera Utara) 53. Bulukumba (Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan) 54. Barabai (Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan) 55. Airmadidi (Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara) 56. Bondowoso (Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur) 57. Ciamis (Kabupaten Ciamis, Jawa Barat) 58. Malili (Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan) 59. Karanganyar (Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah) 60. Bengkalis (Kabupaten Bengkalis, Riau) 61. Rembang (Kabupaten Rembang, Jawa Tengah) 62. Solok (Kota Solok, Sumatera Barat) 63. Lubuk Pakam (Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara) 64. Prabumulih (Kota Prabumulih, Sumatera Selatan) 65. Barru (Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan) 66. Wonogiri (Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah) 67. Limboto (Kabupaten Gorontalo, Gorontalo) 68. Bangli (Kabupaten Bangli, Bali) 69. Watansoppeng (Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan) 70. Kotamobagu (Kota Kotamubagu, Sulawesi Utara) 71. Sengkang (Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan) 72. Indramayu (Kabupaten Indramayu, Jawa Barat) 73. Singaraja (Kabupaten Buleleng, Bali) 74. Martapura (Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan) 75. Sampit (Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah) 76. Tabanan (Kabupaten Tabanan, Bali) 77. Pelabuhan Ratu (Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat) â˜ź Syarif/Amri/Mirza

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

35


TOPIK OTONOMI

Bengkulu Dukung Penerapan Undang-Undang Pers foto: Dok.MajalahTopik/Budi Raharjo

P

eristiwa bersejarah bagi wartawan Bengkulu terkait perlindungan akan kebebasan pers yang bertanggung jawab seiring dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kapolda Bengkulu, Brigjend Pol Drs. H. Burhanuddin Andi MH dan Ketua PWI Cabang Bengkulu, Sukatno S.Pd, berlangsung di Balai Raya Gedung Daerah Bengkulu, Sabtu 26 Mei 2012. Dilakukannya penandatanganan MoU antara Polda Bengkulu dan PWI Cabang Bengkulu terkait penerapan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam setiap penanganan kasus yang berkaitan dengan produk jurnalistik atau sengketa pers. Kapolda Bengkulu, Brigjend Pol Drs. H. Burhanuddin Andi MH, mengungkapkan penandatanganan MoU dengan PWI Cabang Bengkulu, merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya MoU antara Kapolri Dan Ketua PWI Pusat. “Sebagai langkah maju pers dan kepolisian di Bengkulu dengan adanya MoU ini segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberitaan atau karya jurnalis yang berujung masalah hukum harus diselesaikan dengan UU Pers, “ ujar Jenderal Bintang Satu yang memang dekat dengan wartawan.

foto: Dok.MajalahTopik/Budi Raharjo

Masih menurut Kapolda, penerapan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers harus dimaksimalkan untuk perlindungan wartawan, sehingga

wartawan betul–betul bebas, dalam artian tetap memperhatikan Kode Etik Pers (Kode Etik Jurnalistik ). “Tapi, perlu diingat juga, bedakan antara kegiatan jurnalistik dengan yang tidak,” kata Kapolda seraya mencontohkan, perbedaan antara

kegiatan jurnalistik dan yang bukan, bila wartawan melakukan pelanggaran hukum yang tidak berkaitan dengan tugas–tugas jurnalistik tetap dikenakan sanksi hukum. Hal senada ditegaskan Ketua PWI Cabang Bengkulu, Sukatno, S.Pd. Menurutnya, jika wartawan melakukan pemerasan, mencuri, memperkosa, korupsi, narkoba, dan lainnya yang tidak ada kaitannya dengan tugas– tugas jurnalistik, harus diproses sesuai ketentuan UU yang berlaku sebagaimana masyarakat lainnya bila terbukti bersalah harus dipidana penjara. Penandatanganan MoU antara Kapolda Bengkulu dan PWI Cabang Bengkulu disaksikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Marie Elka Pangestu, Plt Gubernur Bengkulu, H. Junaidai Hamsyah, M.Pd, para peserta Rakernas SIWO PWI dari seluruh Indonesia, unsur Muspida, para Bupati dan Walikota, Kepala Dinas, serta Kepala Badan. ☼ Budi Raharjo

36

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012


foto: Dok.MajalahTopik/Budi Raharjo

TOPIK OTONOMI

Menhut RI Zulkifli Hasan, menyerahkan bantuan bibit dari berbagai macam jenis tanaman kepada kelompok tani.

Menhut: Hutan di Bengkulu Lewati Masa Kritis

M

enteri Kehutanan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, berjanji tidak akan mengeluarkan izin baru penebangan hutan terhadap perusahaan besar se-Indonesia. Langkah ini nilai efektif untuk mengatasi kerusakan hutan yang semakin parah, meski begitu izin penebangan hutan yang lama tidak dicabut. “Saat ini yang masih melakukan aktivitas penebangan adalah perusahaan yang memiliki izin lama. Sedangkan untuk Izin yang baru Kementerian Kehutanan tidak mengeluarkan lagi,” demikian dikatakan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan ketika membuka secara resmi kegiatan Rakernas SIWO PWI yang

Menhut RI Zulkifli Hasan, secara simbolis menanam pohon cemara laut.

dilaksanakan dari tanggal 26-27 Mei 2012 di Provinsi Bengkulu. Masih dalam rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI, Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, secara simbolis menanam pohon cemara laut dari 2.000 pohon yang akan ditanam di sekitar lokasi Pantai Panjang Kota Bengkulu. Menanggapi maraknya pembalakan liar terhadap hutan yang ada di Provinsi Bengkulu Zulkifli mengatakan, “Saat ini sudah menuju perbaikan yang signifikan. Sehingga hutan yang ada di Provinsi Bengkulu sudah melewati masa-masa yang sangat kritis menuju ke arah perbaikan.”

Menhut RI memukul dol, sebagai tanda pembukaan Rakernas SIWO PWI.

Selain menghentikan izin baru penebangan pohon, Pemerintah Pusat juga menggalakkan menanam 2 milliar batang pohon dengan memanfaatkan berbagai even yang diselenggarakan di daerah. Pada bagian lain, Menhut memuji penyelenggaraan Rakernas SIWO PWI yang dipadukan dengan suasana alam dan penanaman pohon, ciptakan Bengkulu bersih dan hijau. Pembukaan kegiatan Rakernas SIWO PWI ditandai pemukulan dol didampingi Plt Gubernur Bengkulu, H. Junaidi Hamsyah, M.Pd, Sekjend PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, dan Ketua PWI Cab Bengkulu, Sukatno, S.Pd. Acara tersebut disaksikan pula oleh Sekretaris Daerah, Drs. H.Asnawi A Lamat, M.Si, Kapolda Bengkulu, Brigjend Pol H.Burhannudin Andi, unsur Muspida, peserta Rakernas SIWO PWI, dan peserta Jambore Daerah Pramuka. Selanjutnya Menteri Kehutanan secara simbolis menanam pohon cemara laut. Usai penanaman, Menhut menyerahkan bantuan bibit dari berbagai macam jenis tanaman kepada kelompok tani. ☼ Budi Raharjo

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

37


TOPIK OTONOMI

Provinsi Bengkulu Raih Opini WTP untuk TA 2011 foto: Dok.MajalahTopik/Budi Raharjo

atas Laporan Keuangan.

B

erdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2011 yang mengacu pada kriteria: 1) Kesesuaian dengan standart akutansi pemerintahan; 2) Kecukupan pengungkapan; 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan 4) Efektifitas sistem pengendalian intern, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) tidak menemukan lagi penyimpanganpenyimpangan yang signifikan yang dapat mempengaruhi penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Atas prestasi tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selama tahun anggaran 2011 Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu telah menjalankan roda pemerintahannya, berupa pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan dengan tertib, taat kepada perundangundangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan. Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, serta telah menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerah berupa: pertama, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Daerah, dan Laporan Arus Kas dan Catatan

38

Pemprov Bengkulu juga menyusunnya berdasarkan Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah. Laporan ini juga merupakan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011. Untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi pada tahun anggaran 2012, Plt Gubernur Bengkulu, H. Junaidi Hamsyah M.Pd, telah menginstruksikan untuk melaksanakan pembekalan bagi semua pengelola kegiatan dan keuangan sebagai capacity building, guna mengantisipasi adanya peraturan-peraturan baru yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Agar para pelaksana dapat melaksanakan pertanggung jawaban keuangan secara benar, cermat dan tepat, serta telah pula menanda tangani fakta integritas sehingga bukan hanya taat kepada peraturan, tetapi juga bijaksana dalam penggunaan sumber-sumber daya serta hemat. “Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden RI pada Raker Pemerintah 2012 di Istana Negara pada hari Kamis, 19 Januari 2012 tentang tahun peningkatan kerja dan prestasi,� demikian disampaikan Plt Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, M.Pd dalam penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) dilaksanakan pada Rapat Paripurna Istimewa penyampaian LHP LKPD untuk Provinsi Bengkulu tahun 2011 pada hari Selasa, 5 Juni 2012, dalam rangka memenuhi amanat

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan negara. Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, laporan keuangan yang telah diperiksa BPK merupakan pertanggung jawaban kepala daerah, yang disampaikan dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Sehubungan dengan itu, BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011 yang dilaksanakan mulai tanggal 9 April sampai dengan 26 Mei 2012. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2011. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Erwin SH, MH, dalam sambutannya mengatakan walaupun opini atas LKPD Provinsi Bengkulu telah WTP masih terdapat permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian, yaitu masalah pemberian hibah, bantuan sosial maupun bantuan keuangan, serta beberapa temuan lain yang jumlahnya tidak melampaui materialitas yang ditetapkan. Erwin juga mengharapkan agar mengharapkan pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menganggarkan dan merealisasikannya. Dia menegaskan bahwa realisasi bantuan sosial yang diperuntukkan bagi satuan kerja yang secara struktural masih berada di bawah Pemda tidak diperkenankan, karena akan menjadi preseden buruk dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan. Sedangkan untuk pemberian hibah ke instansi vertikal, pemerintah daerah harus menyampaikan melalui Menteri Keuangan untuk menghindari terjadinya overlapping pembiayaan. Agar penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan terdahulu segera diselesaikan secepatnya. Penyerahan hasil laporan pemeriksaan atas laporan keuangan daerah Provinsi Bengkulu dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD yang dipimpin Wakil Ketua, Ahmad Zarkasih Sp, dihadiri seluruh anggota dewan, unsur Muspida, kepala dinas/badan. â˜ź Budi Raharjo.


TOPIK OTONOMI

B

eberapa hari yang lalu suasana kantor pengairan di Bendungan Sumurwatu Desa Jatimunggul, Kecamatan Terisi, dipadati oleh kuwu (kepala desa) dan masyarakat dari Kecamatan Terisi, Kecamatan Losarang, Kecamatan Kandanghaur, Kecamatan Gabuswetan, dan Kecamatan Kroya, untuk merumuskan dan mencari solusi terbaik dalam mengatasi kekeringan yang melanda Indramayu barat.

Misteri Bendungan Sumurwatu

Pertemuan demi pertemuan terus dilakukan, berbagai solusi dilaksanakan termasuk usaha menggunakan cara mistik yang dipimpin langsung oleh pengamat pengairan bendungan Sumurwatu, Slamet S, SE beserta para kuwu dari empat kecamatan beserta para masyarakatnya. Para kuwu ini sendiri sudah beberapa hari tidur di pintu air Bendungan Sumurwatu. Kejadian aneh bin ajaib diperlihatkan oleh Yang Maha Kuasa, ketika sesepuh bendungan membuka ritual khusus untuk meminta hujan kepada Allah SWT, dengan syariat ritual khusus di pintu Bendungan Sumurwatu. Baru beberapa saat ritual itu dilangsungkan, langit di atas bendungan langsung diselimuti mendung tebal yang disusul oleh turunnya hujan lebat. Kejadian tersebut sontak disambut sujud syukur oleh beberapa kuwu atas anugerah itu dengan diekspresikan dengan hujan-hujanan bersama sambil mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengamat Pengairan Bendungan Sumurwatu Slamet S, SE, memaparkan kepada Majalah TOPIK, “Setiap tahun Indramayu Tengah (Kecamatan Terisi, Kroya, Gabuswetan, Losarang, dan

Suasana ritual.

Bendungan Sumurwatu, Jatimunggul, Indramayu.

Kandanghaur) selalu kebanjiran, tetapi ironisnya saat musim tanam gadu (sadon) selalu kekeringan air, karena di udik Bendung Sumurwatu tidak ada bangunan pengatur yaitu waduk.” Untuk mencari solusi terbaik permasalahan itu, kata Slamet, pihaknya telah mengajukan proposal untuk membuat perubahan bendungan tetap menjadi bendungan gerak dan Sungai Cicadas dibangun Waduk Bubur Gadung yang berlokasi di Desa

Loyang. “Kami berharap pengajuan itu cepat direalisasi demi untuk mengatasi permasalahan kekeringan air di Indramayu Tengah,” kata Slamet. Bendungan bergerak dan Waduk Bubur Gedung ini sendiri memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah dapat mengairi luas lahan pertanian di Indramayu Tengah seluas 6.000 hektar. Dengan demikian, dapat membantu usaha pertanian di Indramayu Tengah. ☼ Lilik Hermanto

Hujan lebat, sesaat setelah ritual.

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

39


TOPIK OTONOMI

74 Daerah Penerima WTN 2011 Menteri Perhubungan RI, EE Mangindaan memberikan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2011 kepada sebanyak 74 pemerintah kabupaten dan kota yang tersebar di seluruh Indonesia, Selasa, 29 Mei 2012. foto: Dok.foto.detik.com/iwan

untuk membangun tatanan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah masing-masing, serta meningkatkan kinerja dalam pembinaan transportasi perkotaan untuk mewujudkan tertib lalu lintas pada daerahnya masing-masing” kata Menhub.

Walikota Solo, Joko Widodo, menerima piala WTN 2011 dari Menteri Perhubungan, EE Mangindaan.

K

egiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) merupakan kegiatan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota untuk setiap pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Penghargaan WTN tahun ini merupakan kegiatan pelaksanaan lomba yang ke delapan belas kalinya, sejak dimulai tahun 1992, dan sempat terhenti pada tahun 1998 dan 1999. Kegiatan pemberian penghargaan WTN ini merupakan media pendorong untuk

terciptanya lalu lintas dan angkutan perkotaan yang tertib, aman, nyaman, dan efisien. Pada kesempatan pemberian penghargaan WTN tersebut, Menhub EE Mangindaan mengucapkan selamat kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang pada tahun ini berhasil mendapatkan penghargaan WTN. “Saya harapkan melalui pemberian penghargaan Wahana Tata Nugraha ini, akan lebih meningkatkan semangat

I. Penerima Piala Wahana Tata Nugraha Tahun 2011 a. Kota Metropolitan: 1. Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 2. Pemerintah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 3. Pemerintah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah b. Kota Sedang: 1. Pemerintah Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur 2. Pemerintah Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur 3. Pemerintah Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur 4. Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali c. Kota Kecil: Pemerintah Kabupaten Langkat, Provinsi

40

Pada penyerahan penghargaan WTN tahun 2011 ini, untuk pertama kalinya diberikan perhargaan “Wahana Tata Nugraha Wiratama”, yang merupakan penghargaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menhub EE Mangindaan dalam sambutan acara Pemberian Penghargaan WTN 2011 kembali mengingatkan semua stakeholder terkait untuk lebih mengoptimalkan semua sarana dan prasarana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan agar sesuai dengan peruntukkannya. Ditegaskan pula oleh Menhub, pemberian penghargaan WTN tahun 2011 ini bukanlah merupakan tujuan akhir bagi setiap pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, tetapi lebih merupakan jembatan menuju penyelenggaraan transportasi perkotaan yang efisien dan berkualitas di masa mendatang. Berikut daftar lengkap Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2011:

Sumatera Utara II. Penerima Piala Wahana Tata Nugraha Kencana Tahun 2011 a. Kota Besar: Pemerintah Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah III. Penerima Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas Tahun 2011 a. Kota Metropolitan: Pemerintah Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur b. Kota Besar: 1. Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012


TOPIK OTONOMI 2. Pemerintah Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. c. Kota Sedang: 1. Pemerintah Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat 2. Pemerintah Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur 3. Pemerintah Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur 4. Pemerintah Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur d. Kota Kecil: 1. Pemerintah Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat 2. Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan 3. Pemerintah Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah 4. Pemerintah Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah 5. Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur 6. Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur 7. Pemerintah Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur 8. Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur 9. Pemerintah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan 10. Pemerintah Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan 11. Pemerintah Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan IV. Penerima Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Angkutan Tahun 2011 a. Kota Besar: 1. Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 2. Pemerintah Denpasar, Provinsi Bali b. Kota Sedang: Pemerintah Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta V. Penerima Plakat Wahana Tata Nugraha Tahun 2011 a. Kota Metropolitan: 1. Pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan 2. Pemerintah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat b. Kota Besar: 1. Pemerintah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 2. Pemerintah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. c. Kota Sedang: 1. Pemerintah Banda Aceh, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam 2. Pemerintah Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara 3. Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara 4. Pemerintah Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat 5. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan 6. Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat

7. Pemerintah Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat 8. Pemerintah Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat 9. Pemerintah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah 10. Pemerintah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah 11. Pemerintah Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah 12. Pemerintah Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah 13. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur 14. Pemerintah Kota Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan 15. Pemerintah Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan d. Kota Kecil: 1. Pemerintah Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat 2. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat 3. Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat 4. Pemerintah Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat 5. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan 6. Pemerintah Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat 7. Pemerintah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah 8. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah 9. Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah 10. Pemerintah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur 11. Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur 12. Pemerintah Kabupten Situbondo, Provinsi Jawa Timur 13. Pemerintah Kabupaten Bangli, Provinsi Bali 14. Pemerintah Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali 15. Pemerintah Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali 16. Pemerintah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali 17. Pemerintah Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali 18. Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali 19. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat 20. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat 21. Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat 22. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur 23. Pemerintah Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. VI. Penerima Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama Tahun 2011 Pemerintah Provinsi Jawa Timur â˜ź Mirza

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

41


foto: Dok.MajalahTopik/Adang S

TOPIK KORPORASI

Dirut RNI, Ismet Hasan Putro (tengah) dan Dirut PT Mega Eltra Fauzi Yusuf (dua dari kanan) menyaksikan penandatanganan MoU antara PT Mega Eltra dan PT PG Rajawali II.

S

ebagai anak perusahaan PT Pupuk Sriwijaya, PT Mega Eltra turut menjalankan program dari kementerian BUMN yakni program sinergitas antar BUMN. Salah satunya adalah dengan melaksanakan MoU dengan PT PG Rajawali II, yang merupakan anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Dalam MoU yang di tandatangani pada 15 Mei 2012 lalu, PT Mega Eltra akan bertindak sebagai penyalur pupuk untuk kebutuhan PT PG Rajawali II yang berlokasi di Jawa Barat. Direktur Utama PT Mega Eltra Fauzi Yusuf mengatakan, langkah yang diambil oleh dua perusahaan pelat merah ini salah satu langkah awal untuk mengimplentasikan sinergitas antara BUMN yang memang potensinya banyak sekali. “Saya melihat memang ini perlu kita berdayakan dalam lingkungan BUMN karena sinergi ini sudah ada surat keputusannya untuk diimplementasikan melalui Permen No.05 Tahun 2008. Sinergi itu dilakukan untuk menuju terciptanya efisien dan efektivitas bagi perusahaan BUMN,” kata Fauzi. Fauzi menjelaskan, PT Mega Eltra adalah perusahaan yang sudah berdiri hampir 40 tahun lebih. Pada tahun 1998 perusahaan ini bergabung dengan PT PUSRI yang memang

42

Mega Eltra Pasok Pupuk untuk PT PG Rajawali II Sinergi itu dapat terlaksana kalau ada perombakan dari sikap manajemen. Perubahan-perubahan ini harus bisa dilakukan sehingga kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi harus bisa dihilangkan. Karena itu, jika dalam dua tahun ini terjadi perubahan dari pola manajemen sikap ego sentral bisa dihilangkan, seluruh BUMN akan menjadi perusahaan yang luar biasa. diarahkan kegiatan utamanya di bidang perdagangan cat dan jasa konstruksi. Pada awalnya Mega Eltra memang spesialisnya jasa konstruksi untuk bidang jasa elektrik. “Jadi, kalau ada mesin-mesin listrik yang perlu dikembangkan, nah itu bidang-bidang dan kompetensi kita. Kita juga berusaha untuk menjadi rekanan utama daripada PLN,” ungkapnya. Terkait MoU dengan PG Rajawali II, Fauzi menjelaskan, kerjasama ini memiliki nilai penting dalam meningkatkan kinerja tanaman sehingga mampu meningkatkan jumlah gula yang pada gilirannya mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor. "Ini sebuah langkah maju bagi pergulaan nasional untuk mengurangi ketergantungan pada

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

gula impor," ujar Fauzi. Lebih lanjut Fauzi menuturkan komitmennya untuk menjadi perusahaan yang mampu melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan pupuk dan lainnya. "Moto kami adalah enam komitmen mutu (The Six Quality), yaitu quality, cost, delivery, safety, environment, dan moral," tutur Yusuf. Dia juga mengharapkan agar blueprint MoU-nya bisa cepat diselesaikan agar kerjasama ini bisa segera diimplementasikan. Di sisi lain Fauzi menjelaskan, ada dua hal hingga sinergi ini perlu menjadi budaya. Pertama, sebenarnya sinergi itu dalam agama sudah dianjurkan


TOPIK KORPORASI bagaimana kita bisa saling tolong menolong untuk mencapai kemudahan. Kedua, dalam Pancasila pun kita dianjurkan untuk bermusyawarah, bermufakat, sehingga sinergi itu tercipta dengan baik akan memberikan hasil yang optimal. Namun Fauzi tak menampik bahwa sinergi itu sendiri memiliki beberapa kendala. Dia memberikan contoh holding BUMN pupuk yang kini menjadi PT Pabrik Pupuk Indoneisa. Dalam Pabrik pupuk Indonesia itu ada Kujang, PUSRI, Kaltim, dan Petrokimia. Meskipun Mega Eltra merupakan grup di sana, dia melihat sinergi ini sangat sulit untuk dilakukan jika dua hal ini tidak dilakukan. Pertama, bagaimana bisa merubah ego sentral, kepentingan-kepentingan pribadi kita untuk mengutamakan kepentingan bagaimana agar BUMN ini bisa menjadi lebih baik. Kedua, sinergi itu terlaksana kalau ada perombakan dari sikap manajemen. Perubahan-perubahan ini harus bisa dilakukan sehingga kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi harus bisa dihilangkan. Karena itu jika dalam dua tahun ini terjadi perubahan dari pola manajemen sikap ego sentral bisa dihilangkan, seluruh BUMN ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa.

foto: Dok.MajalahTopik/Adang S

Terkait dengan MoU antara Mega Eltra dan PG Rajawali II ini, Fauzi yakin hal ini dapat terlaksana dengan baik, karena banyak cara yang bisa

dilakukan. Misalnya Mega Eltra tidak usah mengambil untung terlalu banyak, tetapi yang penting marginnya harus tetap ada. Lalu dari cara pembayaran dia mencontohkan, Rajawali II dua tidak perlu membayar langsung pasokan pupuk dari kita, tapi bisa dibarter dengan gula dan gulanya nanti Mega Eltra yang jual. ”Ini untuk mempermudah saja. Artinya kesulitan RNI akan kita bantu dan kita juga tidak mau membebani dia juga. Tapi kita tidak mau juga kalau itu tidak menjadi sesuatu yang harus diselesaikan. Dan mereka minta waktu dan itu tidak menjadi masalah buat kita asal bisa dihitung cost moneynya. Bahkan tadi sudah ditawarkan oleh Pak Ismet kalau bisa dibarter dengan gula itu lebih baik, kita siap,” kata Fauzi panjang lebar. Dan ini ini sudah ada kesepakatan akan di kembangkan ke ketiga wilayah dulu dimana lokasi yang cukup menarik. “Kalau misalnya dikasih gula sudah hidup, masak kita tidak memberikan kemudahan. Ke depan Mega Eltra atas penandatanganan ini dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan, dan saya pikir tidak usah bayar pupuknya tidak apa-apa yang penting kita bisa suplai khususnya pada saat musim-musim tanam yang perlu cepat. Ini yang perlu kita antisipasi dengan baik,”ujar Fauzi.

Sementara untuk kinerja keuangan, PT Mega Eltra menargetkan laba bersih bisa berlipat tiga dari tahun lalu. Untuk itu, perusahaan ini akan menggenjot sektor perdagangan dan jasa konstruksi. "Kami targetkan laba bersih tumbuh menjadi Rp.33 miliar," kata Sudar Wiraatmadja, Direktur Keuangan PT Mega Eltra. Pada 2011 laba bersih perseroan yang bergerak di sektor perdagangan, jasa konstruksi, dan industri cat ini hanya Rp.11 miliar. Sementara pendapatan tahun ini diperkirakan tumbuh 30% 40%, menjadi Rp.1,2 triliun. Mega Eltra tentu akan memanfaatkan posisinya sebagai badan usaha milik negara (BUMN). Misalnya di bisnis distribusi pupuk, anggota Pusri Holding ini mendapat dukungan suplai dari PT Pupuk Sriwijaya, Pupuk Kaltim, Pupuk Kujang, dan Pupuk Iskandar Muda. Selain mendistribusikan pupuk, perseroan juga menjadi distributor Semen. Pasokan semen didapat dari Semen Padang, Semen Gresik, Semen Tonasa, Semen Bosowa, dan Semen Baturaja. Namun untuk tahun ini, Mega Eltra hanya akan memperluas distribusi Semen Padang. Semula pasokan hanya Medan, lalu dikembangkan ke seluruh Sumatera Utara. Tak hanya itu perusahaan ini juga menggarap bisnis jasa konstruksi. Dan dari sektor ini Mega Eltra sedang mengerjakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Kalimantan Timur. Di proyek ini perusahaan bergabung dalam konsorsium bersama PT Wijaya Karya dan PT Navigat. Dari nilai kontrak Rp.940 miliar, Mega Eltra peroleh porsi 39%. PLTG itu dibangun sejak Maret 2012 dan selesai 18 bulan kemudian.

Kantor Pusat PT Mega Eltra, Menteng, Jakarta Pusat.

Kontribusi ketiga lini bisnis perusahaan hingga saat ini masih seimbang. Tapi, beberapa tahun ke depan perusahaan akan fokus di bisnis perdagangan. Dengan adanya MoU dengan PT PG Rajawali II komuditas dagang perusahaan ini tentu akan bertambah. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan PT Mega Eltra. ☼ Amri

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

43


TOPIK KORPORASI foto: Dok.MajalahTopik/Adang S

pupuk. Tahun ini, RNI menganggarkan produksi tebu sebesar 83 ton per hektar dengan areal tanaman tebu seluas 58.130 Ha. "Produktivitas tanaman sangat ditentukan oleh pemberian pupuk dengan kuantitas dan kualitas yang tepat, oleh karena itu, RNI menggandeng Mega Eltra untuk menjamin persediaan pupuk," ujar Ismed.

Direktur Utama PT RNI, Ismed Hasan Putro.

Pupuk Tersedia, RNI Tingkatkan Produktivitas Lahan

Dirut PT RNI, Ismed Hasan Putro punya cara menarik untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Meski sudah memilki anak usaha yakni Rajawali Nusindo dan menggandeng beberapa koperasi untuk mendistribusikan gula, karyawan pun turut difungsikan sebagai penjual.

P

T PG Rajawali II, salah satu anak perusahaan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang mengelola lima pabrik gula di Cirebon, Jawa Barat, melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pengadaan pupuk dengan PT Mega Eltra yang merupakan salah satu perusahaan di lingkungan PT Pusri (Persero) yang melakukan distribusi pupuk. Direktur Utama PT RNI, Ismed Hasan Putro mengatakan, pola kerjasama ini akan mensinergikan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-

44

masing pihak melalui suatu kerjasama yang saling menguntungkan. PT PG Rajawali II yang berlokasi di Jawa Barat memiliki perkebunan tebu Hak Guna Usaha (HGU) di PG Jatitujuh dan PG Subang dengan total luas sebesar 12.000 hektar dengan total kapasitas 8.000 TCD. Bagi RNI, pupuk memiliki peranan sangat penting bagi peningkatan produktivitas tanaman. Karenanya, agar penyediaan pupuk dapat terjamin dengan baik sekaligus meningkatkan produktivitas, RNI bekerjasama dengan Mega Eltra selaku distributor

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

Dari hasil realisasi tahun lalu, PG Krebet Baru yang berlokasi di Malang, Jawa Timur mencapai produktivitas tertinggi yaitu 102 ton per Ha dan yang paling rendah adalah PG Jatitujuh yang berlokasi di Cirebon, Jawa Barat, yaitu 62 ton per Ha. "Dengan luas areal Hak Guna Usaha (HGU) di PG Rajawali II seluas 12.000 Ha, maka dengan asumsi penggunaan kebutuhan pupuk 4 ton per Ha, kebutuhan pupuk sebesar 48.000 ton atau kurang lebih setara dengan Rp.30 milyar," kata Ismed. Secara konsolidasi, RNI dengan 10 pabrik gula memproduksi 374.291 ton yang terbagi atas gula bagian petani dan bagian PG. Hasil Produksi lainnya adalah alkohol, spiritus, dan arak. Alkohol dianggarkan memproduksi sebesar 3,8 juta liter dan spiritus sebesar 50 ribu liter dan arak diproduksi sebesar 250 ribu liter. Untuk meningkatkan penjualan gula, selain Rajawali Nusindo, RNI mengandeng koperasi-koperasi yang sudah ada dan pada mulai bulai Mei 2012 karyawan pun turut difungsikan sebagai penjual. Dengan sasaran konsumen langsung seperti restoran, kafe, dan koperasi-koperasi karyawan di lingkungan BUMN. Menurut Ismed, RNI tidak masuk ke pasar modern. “Kita masuknya ke masyarakat langsung, pembeli langsung dan juga konsumsi rumah tangga. Jadi kita tidak mengganggu mata rantai pendistribusian yang selama ini sudah ada. Kami justru lansung masuk ke user langsung sesuai dengan jaringan yang kami miliki,� jelas Ismed. Dia juga menjelaskan anak usaha RNI, Rajawali Nusindo sudah memiliki


TOPIK KORPORASI kantor cabang di 42 kota provinsi dan kabupaten. Dan didukung oleh 15.000 karyawan dan pensiunan yang semuanya digerakkan untuk menjadi tenaga pemasaran gula. Gula dengan Merk Raja Gula dikemas per kilo dan berstandar premium yang harga jualnya flat satu tahun. Artinya walaupun harga gula fluktuatif di pasar tapi harga Raja Gula sama, karena itu target RNI adalah pasar dengan status kelas menengah. Namun harga jualnya tidak jauh dari produk seperti “Gulaku”. Sementara untuk pemasaran tahun ini berdasarkan RKP itu sekitar 120 ribu ton untuk gula yang dimiliki oleh hak PG dan semuanya akan didistirbusikan secara retail. Dan angka sebesar itu berdasarkan alokasi permintaan yang diminta oleh kantor cabang dari Medan, Sumsel, Makassar, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Tahun lalu langkah ini memang dilakukan, dan tahun ini merupakan terobosan yang dibuat RNI. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan value dari produk hasilkan. Selama ini RNI menjual gula langsung kepada pelanggan besar tapi sekarang tidak. Gula dari pabrik dibeli RNI, kemudian nanti didistribusikan oleh anak perusahaan yakni Rajawali Nusindo.

Sementara untuk sawit dan karet, Ismed menjelaskan, saat ini RNI baru dalam tahap membuka lahan, membibit, dan memupuk. Hasilnya baru bisa dilihat dalam waktu sekitar enam tahun kemudian. Investasi untuk pengembangan itu yang 100.000 Ha diperkirakan Rp 1,250 triliun dan 20 persen dialokasikan untuk sawit. Dananya dari internal 20 persen dan eksternal 80 persen. “Soal dana kita sudah ajukan dengan Bank BRI dan Bank BNI. Ada juga bank swasta yang masuk menawarkan kerjasama dengan bunga yang lebih kompetitif,” terang Ismed. Tak hanya menerapkan langkah trategis di bisnis penjualan gula, RNI yang terkenal di bisnis agro industri, kini melirik peluang bisnis properti. Ismed mengatakan, perusahaan yang sudah terjun bisnis farmasi dan perdagangan ini berniat menggarap proyek properti tahun ini juga. Sebagai langkah awalnya, perseroan akan merombak kantor pusat RNI di Jl

Denpasar Raya Kavling D III, Kuningan, Jakarta. Kantor ini akan disulap menjadi perkantoran, hotel, dan apartemen. Renovasi kantor RNI dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah aset yang dimiliki perusahaan. Apalagi, lokasi kantor RNI berada di pusat perkantoran di kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Sebagai informasi, kantor pusat RNI di Kuningan berdiri di atas lahan seluas 1,7 hektar. Untuk menggarap proyek ini, RNI tidak sendirian, RNI akan menggalang kerja sama dengan BUMN lainnya, salah satunya PT Waskita Karya. Untuk mendanai pembangunan gedung tersebut, RNI menganggarkan Rp 292 miliar atau 20% dari belanja modal tahun 2012 sebesar Rp 1,46 triliun. Dana ini akan diambil dari kas internal perusahaan dan dikombinasikan dengan pinjaman bank.

Sekilas Mengenai RNI RNI saat ini memiliki 10 pabrik gula yang berada di Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Timur. RNI merupakan holding company yang memiliki 14 anak perusahaan dan satu cucu perusahaan. RNI memiliki corebusiness di bidang usaha Agro Industri, Farmasi dan Alat Kesehatan, serta Perdagangan dan Distribusi sebagai ujung tombak. ☼ Amri foto: Dok.MajalahTopik/Adang S

Pada saat bersamaan RNI juga menggerakkan semua karyawan dan

pensiunan saya untuk ikut memasarkan gula. Dalam rangka apa? Yang pertama, untuk mensejahterakan mereka karena mereka bisa mendapatkan tambahan. Kedua, mendidik mereka untuk menjadi wiraswasta.

Kantor Pusat RNI di Jl Denpasar Raya Kavling D III, Kuningan, Jakarta.

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

45


D

i tengah tantangan yang berat karena terjadinya isu perekonomi global, perusahaan penyedia produk konsumen terbesar di Indonesia PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR), pada 2012 tetap menunjukkan kinerja yang memuaskan. Indikasinya antara lain adalah kenaikan penjualan yang mencapai Rp.23,5 triliun atau naik 19,2 persen dari 2010. Sementara laba usaha mencapai Rp.5,5 triliun dengan marjin usaha 23,2 persen. Kemudian arus kas bersih naik 50,9% menjadi Rp.5,5 triliun. Hal ini terungkap dalam pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta pada 29 Mei 2012 lalu. Pada kesempatan itu pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen final Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2011 sejumlah Rp.296 per lembar saham atau semuanya berjumlah Rp.2,3 triliun. Jika digabungkan dengan dividen interim yang telah dibayarkan sebelumnya, total dividen untuk Desember 2011 yang akan dibagikan kepada semua pemegang saham yang berhak adalah Rp.546 per lembar saham atau semuanya Rp.4,2 triliun (100% payout).

foto: Dok.MajalahTopik/Adang S

TOPIK KORPORASI

Bisnis PT Unilever Indonesia Tbk

Tumbuh 19,2% di 2011

Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk. Maurits Lalisang mengatakan, tahun 2011 merupakan tahun yang sangat baik bagi Unilever Indonesia. Setelah mengalami pasar konsumen yang relatif lemah pada tahun 2010. “Kami melihat adanya peningkatan kepercayaan konsumen selama 2011, khususnya kebangkitan kelas menengah. Namun, kami dihadapkan pada kenaikan harga dua komoditas penting, yakni minyak mentah dan minyak nabati, serta persaingan yang makin intensif dan agresif. Namun, karena kami memiiiki dasar yang kuat, pengendalian biaya yang ketat serta portofolio yang luas, tantangantantangan tersebut berhasil kami lewati dengan hasil memuaskan di semua bagian,� ungkap Maurits.

ulang berbagai brand Home & Personal Care termasuk Clear, Molto, Sunlight, serta satu brand baru untuk perawatan kulit yakni Fair & Lovely yang ditargetkan untuk mass market. Portofolio perawatan kulit untuk pria pun semakin diperkuat melalui Vaseline for Men.

Menurut Maurits, sepanjang tahun, perseroan menerapkan strategi yang memaksimalkan kekuatan utamanya, yakni inovasi dan pengembangan pasar 2011 ditandai dengan keluarnya inovasi-inovasi baru dalam peluncuran

"Kemampuan Unilever yang kuat di bidang riset dan pengembangan secara global sangat mendukung kami dalam menciptakan inovasi produk yang membawa manfaat lebih bagi konsumen dan pada akhirnya

46

Sepanjang tahun, perseroan menerapkan strategi yang memaksimalkan kekuatan utamanya, yakni inovasi dan pengembangan pasar 2011 ditandai dengan keluarnya inovasi-inovasi baru dalam peluncuran ulang berbagai brand Home & Personal Care.

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

akan menguntungkan bisnis kami," ungkapnya. Lebih jauh Maurits Lalisang memaparkan bahwa selama tahun 2011, perseroan terus berinvestasi secara signifikan. Di tahun 2011 Unilever menginvestasikan sekitar Rp.1,7 triliun untuk meningkatkan kapasitas produksi serta distribusi. Total investasi perseroan dari 2010 sampai akhir 2012 akan mencapai sekitar 350 juta Euro. Sebagian besar investasi digunakan untuk meningkatkan kapasitas manufaktur dan distribusi.


TOPIK KORPORASI dalam bisnis dan brand kami, kami telah membangun landasan yang kokoh untuk menciptakan nilai lebih bagi bisnis kami di masa mendatang," ujar Sancoyo. Untuk semakin menekankan prinsip bahwa melakukan bisnis secara sustainable adalah satu-satunya cara untuk menumbuhkan usaha dan perekonomian dan di saat yang bersamaan melindungi lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, Perseroan mengadakan sebuah diskusi seputar sustainability pada tanggal 4 Juni di Jakarta. Diskusi ini diharapkan dapat memicu masyarakat untuk memberi perhatian terhadap hal ini dan pada akhirnya mendorong kalangan usaha untuk membuat langkah nyata untuk menerapkan sustainability di sepanjang rantai nilai mereka.

Unilever memiliki target yang ambisius untuk pertumbuhan jangka panjang. Perseroan percaya bahwa pertumbuhan bisnis akan membawa manfaat bagi perekonomian secara nasional maupun bagi pihak-pihak yang terlibat dalam rantai nilai dari hulu sampai hilir. Namun perseroan juga sadar bahwa pertumbuhan bisnis juga berpotensi membawa dampak negatif. Direktur dan Sekretaris Perusahaan Sancoyo Antarikso mengatakan, pada tahun 2102, benang merah di keseluruhan strategi Unilever adalah fokus yang lebih intensif terhadap agenda berkelanjutan (sustainability), yang mencakup peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, penurunan dampak bisnis terhadap lingkungan, serta pemasokan bahan baku dari sumber yang sustainable. “Strategi yang kami sebut Unilever Sustainable Living Plan, membawa manfaat bukan saja bagi lingkungan dan masyarakat, namun juga menguntungkan bagi bisnis. Kami telah buktikan bahwa dengan mengintegrasikan sustainability ke

Untuk 2012, Unilever tetap optimis namun tetap hati-hati. Prinsip Kehatian-hatian ini terkait dengan isu perekonomian global, melemahnya rupiah serta menurunnya kepercayaan konsumen. Namun, perseroan memiliki strategi yang kuat dan implementasi yang mantap. Untuk itu manejemen akan bekerja keras untuk menghadirkan produk-produk terbaik bagi konsumen dengan memanfaatkan keunggulan kami dalam inovasi serta mengoptimalkan potensi pasar. “Kami percaya, dengan fundamental yang kokoh serta dukungan talenta-talenta terbaik dalam perusahaan, kami akan terus mampu menciptakan nilai lebih bagi Perseroan di tahun 2012,� katanya.

Sekilas PT Unilever Indonesia Tbk.

sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, Unilever memiliki komitmen kuat untuk terus maju bersama Indonesia. Pada tahun 2011 laba bersih tumbuh 22,9% hingga mencapai Rp.4,2 triliun, sementara penjualan tumbuh 19.2 % menjadi Rp.23,5 triliun. Sebagai perusahaan yang mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat, secara berkelanjutan Unilever menjalankan program tanggung jawab perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) tidak hanya pada program korporasi, tetapi juga pada brand-brandnya. Beberapa Program sosial masyarakat yang dilakukan Unilever adalah: Kampanye Cuci Tangan dengan Sabun (Lifebuoy), Program Edukasi Kesehatan Gigi dan Mulut (Pepsodent), Program Pelestarian Makanan Tradisional (Bango), Program memerangi kelaparan dan membantu anak Indonesia yang kekurangan gizi (Blue Band) dan masih banyak lagi. Dalam bidang korporasi, di bawah payung Yayasan Unilever Indonesia, Unilever menjalankan tanggung jawab perusahaannya dalam bidang: program pemberdayaan masyarakat/UKM (Program Pemberdayaan Petani Kedelai Hitam), program edukasi kesehatan masyarakat (Pola Hidup Bersih dan Sehat / PHBS), serta Program Lingkungan (Green and Clean). â˜ź Amr

PT Unilever Indonesia Tbk yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 1933, telah tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Indonesia selama 78 tahun. Sebagai perusahaan penyedia produk konsumen yang mempunyai peran penting di Indonesia, Unilever adalah produsen merek-merek yang sudah sangat dikenal masyarakat, antara lain Pepsodent, Lifebuoy, Lux, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Rinso, Molto, Pond's, Citra, Blue Band, Sariwangi, Royco, Bango, dan Wall's. Sebagai perusahaan yang telah 'go public' pada akhir tahun 1981 dan

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

47


P

ada tanggal 2 Juni 2012 saat perayaan HUT PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di Gedung Smesco Jakarta, ada hal yang menarik yang di sampaikan oleh mantan presiden RI, BJ Habibie.

foto: Dok.bumn.go.id

TOPIK EKBIS

Dalam sambutannya Habibie mengatakan, masa depan Indonesia ditentukan oleh keunggulan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Hal tersebut perlu kita yakini karena sebagai bangsa kita memiliki nilai-nilai budaya yang luhur, nilai-nilai agama yang suci dan kita mampu menguasai mekanisme pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Sebagai bangsa pejuang, kata Habibie, kita akan sukses di kancah pergaulan bangsa-bangsa dunia. “Kita telah memiliki prasyarat merdeka dan bebas untuk masa depan yang lebih sejahtera, tenteram dan cerah merata bagi semua,� ujarnya. Di depan sekitar 1200 orang yang hadir, Habibie menekankan agar kita tetap memegang teguh spirit kebangsaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita mencintai bangsa dan Tanah Air Indonesia kita harus selalu bersemangat dalam meraih cita-cita. Apa yang yang dilakukan PT PNM yang membantu masyarakat di lapisan terbawah untuk memperkuat perekonomian nasional lewat dukungan kredit dan pendampingan usaha kecil mikro mendapat apresiasi dari doktor lulusan Jerman itu. Dia pun banyak memberikan motivasi kepada karyawan PNM. Dia juga menuturkan pengalamannya pada masamasa sulit belajar di Jerman. Habibie mengingatkan pentingnya disiplin, ilmu, dan keterampilan dalam mendukung kerja dan jalan menuju kesuksesan. Pada bagian lain sambutannya, Habibie menuturkan bahwa kegiatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memberikan kesempatan lapangan pekerjaan terbesar di Indonesia. “Yang memberikan peluang lapangan kerja paling besar adalah usaha kecil dan mikro, dan kalau ditambahkan dengan usaha menengah maka peluangnya

48

Habibie: UMKM Sarana Tepat untuk Memulai Bisnis Nilai tambah yang dihasilkan UKM dalam perekonomian nasional sebesar 43,42 persen, sedangkan usaha besar sebesar 44,90 persen. Hal itu menandakan bahwa UKM memberikan nilai tambah yang tidak kalah besarnya dibanding dengan usaha besar.

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012


TOPIK EKBIS bisa mendekati 99 persen memberikan peluang lapangan kerja,” ujarnya. Menurut Habibie, UMKM merupakan sarana yang tepat bagi generasi muda Indonesia untuk memulai bisnis dan menciptakan lapangan kerja, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. “Jam kerja yang sesungguhnya adalah dengan memproduksi suatu barang yang bernilai tinggi dan tepat bagi pasar. Produktivitaslah yang menjadikan seseorang menjadi manusia unggul dan melalui penjualan pasar itulah Anda mulai mengaktifkan jam kerja,” jelasnya. Kesempatan kerja yang disediakan oleh usaha kecil mikro (UKM), kata Habibie, sebesar 88,92 persen dan peluang kerja usaha menengah (UM) sebesar 10,54 persen. Sementara peluang kerja yang diberikan oleh usaha besar (UB), seperti pertambangan dan migas, hanya menyumbang 0,54 persen. Bahkan, lanjutnya, nilai tambah usaha kecil mikro dalam perekonomian nasional hanya selisih 1,48 persen dengan usaha besar. Nilai tambah yang dihasilkan UKM dalam perekonomian nasional sebesar 43,42 persen, sedangkan usaha besar sebesar 44,90 persen. Hal itu menandakan bahwa UKM memberikan nilai tambah yang tidak kalah besarnya dibanding dengan usaha besar. Sementara itu, Direktur Utama PMN Parman Nataatmadja mengatakan untuk meningkatkan pelayanannya PT PNM telah mengoperasikan 22 kantor cabang, 5 kantor cabang pembantu, 76 kantor klaster, 477 unit layanan modal makro (Ulamm), dengan mempekerjakan 4.300 karyawan. Selain itu, melalui jaringan unit layanan modal makro (Ulamm), Permodalan Nasional Madani (PNM) telah menjangkau 2.247 kecamatan, 248 kabupaten, dan 26 provinsi di Indonesia. Kemudian, pada bulan Oktober, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini akan menerbitkan obligasi sebesar Rp.500 miliar. Menurut Parman pihaknya akan berupaya mencari sumber pembiayaan baru guna melebarkan sayapnya di daerah. “Dalam waktu dekat, kami akan

mendirikan unit-unit baru sehingga semakin banyak UMK dapat terlayani. Kami juga akan berupaya mencari sumber pembiayaan baru melalui pasar modal,” kata Parman.

Untuk tahun ini PT PNM menargetkan akan menggelontorkan pembiayaan sektor mikro kecil dan menengah yang mencapai Rp.3 triliun, lebih besar dari tahun 2011 lalu Rp.2,2 triliun.

Selain menyalurkan pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), PNM juga memberikan pembinaan dan pelatihan kepada para nasabahnya melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU).

Untuk itu, menurut Parman, PNM akan terus melebarkan sayapnya, terutama menjangkau daerah-daerah. Dan saat ini pihaknya terus mencari terobosan untuk terus mencari sumber-sumber pembiayaan baru guna mewujudkan tujuan tersebut.

Parman menegaskan, keberadaan PT PNM bertujuan untuk menghindarkan unit usaha mikro, kecil, dan menengah dari bahaya para tengkulak alias lintah darat. Dia mengingatkan lintah darat atau tengkulak yang banyak mengisi ruang usaha sangat meresahkan sejumlah UMKM. Mereka, ungkap dia, banyak bermain di dunia perdagangan dan industri kecil. Parman juga menerangkan, untuk memperoleh pembiayaan dari ULaMM PNM itu terbilang tidak sulit. Menurut dia, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi termasuk kejelasan jenis usaha yang akan mendapat bantuan dana. “Setelah memperoleh dana, mereka juga akan menjalani pelatihan dan pendampingan selama enam bulan,” ucap Parman di hadapan sejumlah wartawan. Terkait nominal maksimal dana yang dapat diajukan ke ULaMM yakni Rp.200 juta. Namun, ujar dia, biasanya nasabah meminjam sekitar Rp.45 juta atau bahkan ada yang hanya membutuhkan Rp.2 juta. “Mereka yang mendapat dana adalah jenis usaha yang masuk ke dalam 18 subsektor yang ditentukan. Antara lain, perdagangan, industri kecil dan kerajinan,” terangnya. Parman menuturkan, sejumlah sektor itu tergolong produktif. Bila terjadi penguatan di lini tersebut, dia meyakini, lini lain pun akan menguat. Untuk itu mereka (pelaku UKM) harus bersatu. Sejak empat tahun lalu, PT PNM, telah menyalurkan total dana pembiayaan sebesar Rp.5,7 triliun. Pinjaman tersebut diberikan kepada 95.000 nasabah sejak empat tahun lalu.

“Dalam waktu dekat, kami akan mendirikan unit-unit baru sehingga semakin banyak usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) yang dapat terlayani.” PNM didirikan dengan tujuan memberikan solusi pembiayaan pada UMKM dengan kemampuan yang ada berdasarkan kelayakan usaha serta prinsip ekonomi pasar. Selain itu PNM juga menyelenggarakan pembinaan yang dilakukan secara built-in dengan aktivitas pembiayaan melalui Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha PNM yang telah mengadakan kegiatankegiatan pelatihan, pendampingan usaha untuk klaster-klaster usaha dan fasilitas lainnya di 25 kota di seluruh Indonesia selama 2011. Hasilnya, pencapaian kinerja yang baik ini juga terlihat pada tingkat kredit yang bermasalah (non-performing loan) bruto untuk pembiayaan mikro yang dapat terjaga pada 1,24 persen per Desember 2011. Angka ini hanya naik sedikit dari 1,15 persen pada Desember 2010. Untuk tahun 2012, PNM rencananya akan menambah 100 unit ULaMM. Penambahan ini akan mendukung kegiatan pengembangan usaha dalam hal frekuensi, jumlah peserta, dan cakupan tempat pelaksanaannya. Segala usaha yang dilakukan PNM tentu patut kita apresiasi, dengan kerja keras dan dukungan dari semua pihak, penguatan sektor UKM tentu akan mencapai hasil yang maksimal. Pada gilirannya akan memberikan dampak yang signifikan untuk perekonomian nasional. ☼ Amr

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

49


TOPIK EKBIS

Program Hemat Energi Jangan Hanya Jargon Program gerakan nasional penghematan energi, yang disampaikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada akhirnya ditanggapi berbagai kalangan. Bahkan beberapa pihak malah meragukan efektivitas program tersebut.

P

engamat Energi Pri Agung Rakhmanto menilai lima kebijakan penghematan yang disampaikan oleh SBY tersebut akan tidak efektif jika tidak diringi dengan penerapan mekanisme reward dan punishment.

Namun dia meragukan kesungguhan pemerintah dalam menjalankan program penghematan BBM dan listrik dengan mengukur efektivitasnya dan mengevaluasinya. Menurutnya dari pengalaman sebelumnya, programprogram serupa selalu jalan di tempat. Ia mencontohkan, penggunaan teknologi pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi

foto: Dok.MajalahTopik/Adang S

Jika ingin berhasil, kata Pri Agung, program tersebut harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh khususnya oleh instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program itu jangan hanya sebatas wacana atau jargon tanpa tindakan konkret serta pengawasan sungguh-sungguh.

"Kebijakan penghematan jangan berhenti di wacana. Laksanakan dengan sungguh-sungguh," ujar Pri Agung.

Antrian di SPBU akibat kelangkaan persediaan BBM di sejumlah daerah.

50

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

bagi kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sudah berulang kali diwacanakan. Namun, hingga saat ini belum terealisasi juga. Bahkan, keraguan terhadap implementasi pengendalian konsumsi BBM melalui penggunaan teknologi itu terlihat jelas dengan tidak adanya alokasi anggaran terhadap program tersebut. "Anggarannya pun tidak ada dalam APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) tahun ini. Tahun depan, juga belum jelas," tutur dia. Ia menambahkan, pemerintah sudah berulang kali memprogramkan penghematan energi dan air melalui Inpres Nomor 10 Tahun 2005, Inpres Nomor 2 Tahun 2008, dan Inpres tertanggal Agustus 2011. "Namun, hingga kini hasilnya belum terlihat," katanya. Sementara anggota komisi VII DPR RI Dewi Aryani menilai program kebijakan hemat energi "ala" SBY itu tidak serius karena tidak mencerminkan kebijakan komprehensif di sektor energi. Bahkan Dewi menilai pidato Presiden SBY soal penghematan Energi bagaikan sebuah lelucon. Sebab, kata Dewi, pidato tersebut tidak serius dan


TOPIK EKBIS tidak mencerminkan kebijakan komprehensif sektor energi. "Kalau pidato hanya berupa 'pengumuman' (atau) ajakan hemat (energi) kenapa harus presiden? Terlalu teknis dan tidak menyeluruh," kata Dewi dalam siaran persnya akhir Mei lalu. Sebagai ketua umum Dewan Energi Nasional, kata Dewi, SBY harusnya fokus kepada pembenahan kebijakan energi nasional. Ia juga mengingatkan bahwa sektor energi tidak selalu berlingkar pada masalah BBM, tetapi menyeluruh dari berbagai sumber energi itu sendiri. "Berbagai determinan penting harus masuk dalam fokus pembahasan. Misalnya, transportasi, industri, lifestyle, dan lingkungan hidup. Karenanya seharusnya pemerintah segera mengkaji penting dan urgensi sektor energi harus menjadi leading sector berbagai kebijakan pembangunan agar berkelanjutan dalam konstitusional dan benara-benar membawa kesejahteraan rakyat," katanya. Politisi PDI Perjuangan itu juga menjelaskan, jika saat ini dalam dokumen negara, Bappenas menyebutkan sektor energi menjadi fokus nomer delapan. Dewi menyayangkan hal itu, karena itu artinya energi belum dianggap sebagai driven force. Dewi mengingatkan agar pemerintah berhenti berwacana dan jangan hanya mengurusi soal pencitraan. Lakukan segera revolusi kebijakan sektor energi. Program penghematan penggunaan BBM hanya menjadi salah satu parsial sektor energi yang bersifat jangka pendek. "Jangkauan waktu harus menjadi fokus, (baik itu) jangka pendek, menengah dan panjang," tandasnya. Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, seruan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang gerakan hemat energi tak hanya sekedar retorika. Sebaliknya, gerakan hemat energi ini dikatakan memiliki tingkat keefektivitasan sebesar 80 persen. Namun, Hatta tak merinci

penjelasan tersebut. "Mobil kendaraan pelat merah atau dinas itu kan ribuan. Kalau tertangkap satu atau dua (karena menggunakan BBM bersubsidi), itu bisa dikategorikan kecil dibandingkan yang patuh. Yang patuh itu lebih dari 80 persen," kata Hatta. Hatta menegaskan, SPBU Pertamina berhak untuk menolak pengendara kendaraan berpelat merah yang hendak membeli BBM bersubsidi. Hatta menganjurkan petugas SPBU untuk menyampaikan bahwa sesuai perintah dan peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kendaraan berpelat merah dilarang membeli BBM bersubsidi. Kementerian, sambungnya, telah melakukan sosialisasi terkait kebijakan larangan tersebut. Ada sanksi bagi para pelanggar. Hatta tak menjelaskan secara rinci terkait sanksi tersebut. Kepada para wartawan dan masyarakat, Hatta meminta agar mereka turut melaporkan jika ada mobil berpelat merah, khususnya milik pejabat, yang membeli BBM bersubsidi. "Kalau perlu dipotret. Laporkan mobil bernomor pelat sekian menggunakan subsidi," kata Hatta. Seperti diketahui pada akhir Mei lalu, SBY menyampaikan pidato yang berisi gerakan nasional penghematan BBM dan listrik. Terdapat lima kebijakan yang disampaikan presiden, antara lain pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang sudah ada. Nantinya, setiap kendaraan akan didata secara elektronik, baik kepemilikan maupun fisiknya. Setiap kali kendaraan mengisi BBM di SPBU, jumlah yang dibeli akan tercatat secara otomatis dan diketahui jumlah pembelian setiap harinya. Di samping itu, untuk mencegah terjadinya kelangkaan BBM, Pertamina akan tetap menjaga pasokan sesuai dengan kuota daerah, tetapi sekaligus menyediakan BBM nonsubsidi secara tak terbatas.

Kebijakan lainnya, yaitu pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah pusat dan daerah, serta BUMN dan BUMD, kemudian pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan juga dengan sistem stiker. Di sisi lain, terkait kekurangan pasokan BBM di wilayah Kalimantan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengklaim, permasalahan kekurangan BBM yang menyebabkan antrean panjang kendaraan di Kalimantan sudah selesai. Jero mengatakan, berdasarkan pertemuan itu dicapai dua kesepakatan. Pertama, Kalimantan memperoleh tambahan pasokan premium bersubsidi. "Sejak kemarin sudah dikirim tambahannya (BBM bersubsidi) ke Kalimantan," ujarnya. Tambahan premium berasal dari 2,5 juta kiloliter bagian 40 juta kiloliter kuota APBN Perubahan 2012. Di luar itu, Kalimantan juga bisa mendapat tambahan lain yang akan diatur oleh BPH Migas. "Sementara, untuk kuota di luar 40 juta kiloliter, mesti ke DPR. Para gubernur sudah mengerti soal ini," ujarnya. Solusi kedua, menurut dia, dengan menambah BBM nonsubsidi, khususnya solar. "Berapa pun kebutuhannya akan dipasok," ucapnya. Jero juga mengatakan, penyebab antrean pembelian BBM di SPBU selama dua bulan terakhir di Kalimantan dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding perkiraan. Sepanjang menyangkut upaya penghematan energi atau bahan bakar minyak, hal itu seyogyanya didukung semua pihak. Seperti hemat listrik, PLN jangan lagi memakai BBM bersubsidi. Paling penting adalah percepatan konversi BBM ke bahan bakar gas. Jika pemerintah betul-betul konsen dan menerapkan secara sungguh-sungguh, kita bisa berharap kebijakan kali ini tidak hanya sekadar wacana di atas kertas seperti yang ditakutkan berbagai kalangan. Jadi kini semua tergantung pada pemerintah, sekadar jargon atau program nyata. â˜ź Amri/Bbs

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

51


TOPIK SUPLEMEN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH

P

asca reformasi bergulir di Indonesia, salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah semakin sentralnya peran kepala daerah dalam penyelengaraan pemerintahan. Sebagai contoh dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selain memiliki tugas dan wewenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, kepala daerah juga memiliki tugas dan wewenang penting lain yakni:

a. Mengajukan rancangan Perda; b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; d. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengingat peran sentral kepala daerah pada era reformasi tersebut maka menjadi konsekuensi logis apabila cara atau sistem pemilihan kepala daerah menjadi salah satu isu strategis yang mendapat perhatian serius. Bahkan tidak kurang konstitusi hasil amandemen mengulas secara eksplisit masalah ini. Dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dinyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Perubahan mendasar dalam semangat dan sistem ketatanegaraan kita terkait dengan cara dan sistem pemilihan kepala daerah kemudian ditindaklanjuti tingkat regulasi yang lebih rendah. Pasca reformasi telah 2 (dua) undang-undang yang mengatur mengenai otonomi daerah khususnya berkenaan dengan pemilihan kepala daerah yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti oleh UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kepala daerah dipilih oleh DPRD sedangkan menurut Undang-

52

Undang Nomor 32 Tahun 2004 kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.

Dalam perjalanan sistem pemerintahan daerah terkini, dapat diidentifikasi bahwa apa yang dirancang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 belum cukup. Problematika seputar pemilihan kepala daerah tidak hanya terkait dengan masalah akseptabilitas dan kapabilitas. Masih ada problematika-problematika lain yang sifatnya lebih kompleks karena menyangkut sistem dari pemerintahan daerah itu sendiri. Problematika tersebut adalah, pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memiliki kekurangan mendasar dalam daerah menempatkan otonom provinsi dengan daerah otonom kabupaten/kota yang pada akhirnya akan berujung pada bagaimana mengkonstruksikan posisi gubernur dan cara memilihnya. Untuk mencermati problematika ini kita perlu menelaah pengaturan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa:

(1) Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan. (2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden. Pengaturan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana tersebut di atas secara jelas menyatakan bahwa dengan menempatkan gubernur sebagai wakil pemerintah di provinsi maka secara otomatis posisi provinsi juga bukan hanya berstatus sebagai daerah otonom saja tetapi juga merupakan wilayah kerja gubernur sebagai wakil Pemerintah. Dalam khasanah akademik, posisi provinsi dalam sistem pemerintahan daerah dapat dikategorikan sebagai “Unit Antara” pemerintahan. Karakteristik khas dari “unit antara” dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih banyak berkenaan dengan pelaksanaan aktivitas dekonsentrasi ketimbang aktivitas desentralisasi. Sebagai implikasinya, Unit Antara lebih berorientasi pada aktivitas manajerial dan berfokus pada efisiensi. Selain itu, Unit Antara lebih banyak mencerminkan aspek dekonsentrasi ketimbang aspek desentralisasi. Oleh karena itu, pada Unit Antara, atau dalam kasus Indonesia adalah pada lingkup

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012


TOPIK SUPLEMEN provinsi, aspek elektoral dalam proses pemerintahan kurang diberi tekanan. Ini artinya dengan gubernur dipilih langsung tidak selaras dengan posisi provinsi sebagai wilayah kerja gubernur sebagai wakil Pemerintah (Unit Antara).

Problematika kedua, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah terkait dengan diskursus posisi wakil kepala daerah. Selain terkait dengan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah, ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 ini juga membawa sebuah diskursus baru mengenai posisi wakil kepala daerah, apakah merupakan posisi political appointee yang merupakan satu paket dengan kepala daerah atau jabatan administrative appointee sebagai jabatan karir. Secara eksplisit bunyi pengaturan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa yang dipilih secara demokratis adalah gubernur, bupati, dan walikota. Dalam kaitan ini muncul diskusi menarik, apakah jabatan gubernur, bupati, dan walikota itu adalah satu jabatan tunggal atau satu paket meliputi dengan wakilnya. Apabila kita gunakan pendekatan formalistik pada apa yang tertulis dalam Pasal 18 (ayat) 4 UUD 1945, jelas ayat dimaksud memberi pesan bahwa konstitusi hanya mengamanatkan pemilihan kepala daerah saja tanpa menyebut jabatan wakil kepala daerah. Ini artinya Gubernur, Bupati dan Walikota adalah nama jabatan tunggal untuk kepala daerah baik untuk tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

UUD 1945 pada dasarnya bersifat litterlijk sehingga apa yang tertulis itulah yang merupakan norma. Penafsiran ini sesuai dengan kenyataan bahwa UUD 1945 selalu menyatakan secara eksplisit posisi jabatan-jabatan yang ada dalam pemerintahan. Sebagai contoh jabatan “Wakil Presiden” itu dinyatakan secara tegas, kemudian “Menteri”, “Duta Besar”, dan lainnya. Dengan demikian, pembentuk undangundang memiliki keleluasaan untuk mengatur jabatan wakil kepala daerah. Artinya, bisa saja Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih dan memegang jabatan tanpa didampingi wakil, atau pengaturan mengenai pemilihan wakil kepala daerah dalam undang-undang dapat saja dilakukan berbeda dengan mekanisme pemilihan kepala daerah.

Tidak tepat apabila diskursus mengenai posisi wakil kepala daerah ini hanya berkutat pada penafsiran pengaturan tertulis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Tentunya selain karena alasan yang lebih mengarah pada pendekatan semantik, juga terdapat alasan lain yang lebih filosofis untuk melakukan reposisi terhadap wakil kepala daerah. Sebelumnya telah diulas bahwa dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, posisi provinsi

merupakan sebuah unit antara pemerintahan sebagai wilayah kerja Gubernur selaku wakil Pemerintah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gubernur merupakan alter ego Presiden yang ada di daerah tanpa ada lagi pembagian kewenangan kepada subyek lain. Ini selaras dengan pengalaman di beberapa negara yang memiliki unit antara dalam susunan dan bentuk pemerintahan daerah, tidak dikenal lagi posisi “wakil wakilnya Pemerintah”. Gubernur, sebagai wakil Pemerintah, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat guna melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Dengan demikian pendekatan ini dapat menjadi bahan pemikiran mengenai posisi “Wakil Gubernur” sebagai administrative appointee karena merupakan salah satu unit dari “perangkat” gubernur dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. 1. Sistem Pemilihan (Perwakilan/Langsung)

UUD 1945 mengatur bahwa pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas dua susunan, yakni susunan pertama adalah provinsi, dan susunan kedua yang wilayahnya terdapat dalam susunan pertama, adalah kabupaten/kota. UUD tidak mengatur secara eksplisit apakah keberadaan susunan tersebut bersifat hirarkis.

Dalam hal kepemimpinan pemerintahan daerah, UUD 1945 mengatur bahwa provinsi, kabupaten/kota masingmasing akan dipimpin oleh Gubernur, Bupati/Walikota. Rekrutmen Gubernur, Bupati/Walikota dilakukan melalui pemilihan secara demokratis. Dalam pengaturan kepemimpinan pemerintahan daerah tersebut, UUD 1945 tidak mengatur tentang keberadaan Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Wakil Walikota. Pengaturan lebih lanjut mengenai pemerintahan daerah termuat dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini mengatur beberapa hal, yang antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. 2. Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. 3. Pasal 24 mengatur bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah, yakni untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Pasal ini juga mengatur bahwa Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah.

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

53


TOPIK SUPLEMEN 4. Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan. Dalam kedudukan tersebut, Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden. 5. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. 2. Keberadaan dan Pemilihan Wakil Kepala Daerah

Terhadap isu kedua, keberadaan jabatan wakil kepala daerah dan cara rekrutmennya, dapat dikaji secara empirik dan teoritik. Secara empirik, jawaban terhadap isu ini dapat dicermati melalui penelusuran terhadap sejarah peraturan pemerintahan daerah di Indonesia. Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, selalu dikenal adanya wakil kepala daerah. Tugas utama wakil kepala daerah adalah membantu kepala daerah dalam pelaksanaan tugasnya. Namun dalam setiap UU yang mengaturnya terdapat variasi cara rekrutmen wakil kepala daerah tersebut. UU Nomor 22 Tahun 1948 mengatur bahwa wakil kepala daerah ditunjuk apabila kepala daerah berhalangan. Penunjukan itu tidak berakibat lahirnya jabatan baru (Wakil Kepala Daerah) disamping jabatan Kepala Daerah. Anggota DPD yang ditunjuk tetap sebagai anggota DPD. UU Nomor 5 Tahun 1974 mengatur bahwa wakil kepala daerah sudah merupakan jabatan permanen, pejabatnya merupakan pejabat karir. Jumlah wakil kepala daerah menurut UU ini sesuai dengan kebutuhan daerah. UU Nomor 22 Tahun 1999 mengatur wakil kepala daerah dicalonkan berpasangan dengan calon kepala daerah dan dipilih melalui perwakilan (oleh DPRD). UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa wakil kepala daerah dicalonkan berpasangan dan dipilih secara langsung (oleh warganegara yang memiliki hak memilih).

Dengan perkembangan pengaturan yang terakhir, peran wakil kepala daerah selain untuk membantu pelaksanaan tugas kepala daerah, juga berdimensi politik, yakni memperluas basis dukungan politik kepala daerah. Untuk hal yang kedua, perluasan basis dukungan politik, wakil kepala daerah secara politis juga memiliki kedudukan yang sama dengan kepala daerah. Namun keadaan ini tidak terjadi pada saat kepala daeah dan wakil kepala daerah sudah dilantik dan duduk dalam jabatan tersebut. Sejak saat pelantikan tersebut, wakil kepala daerah merupakan pembantu atau bahkan “subordinate” dari kepala daerah. UU menentukan bahwa wakil kepala daerah bertanggungjawab kepada kepala daerah. Implikasinya, kedudukan keuangan dan kedudukan protoler wakil kepala daerah seringkali dianggap tidak “fair” oleh wakil

54

kepala daerah. Akibat lebih lanjut adalah terbangunnya kecenderungan hubungan kerja yang kurang harmonis dari pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kecenderungan tersebut antara lain tercermin dari pengungkapan keinginan wakil kepala daerah untuk menjadi calon kepala daerah pada pilkada berikutnya hanya beberapa saat setelah duduk dalam jabatan.

Keadaan tersebut menjadikan kepemimpinan pemerintahan daerah berlangsung tidak kondusif: wakil kepala daerah secara latent menjadi pesaing yang tidak sehat bagi kepala daerah.Keadaan ini antara lain tercermin dari kasus berupa ketika wakil kepala daerah berhalangan tetap, banyak jabatan wakil kepala daerah tersebut yang tidak diupayakan untuk diisi oleh kepala daerah incumbent.

Perkembangan keadaan tersebut memunculkan pertanyaan: apakah jabatan wakil kepala daerah masih diperlukan? Kalau ya, apakah calon wakil kepala daerah dipilih atau diangkat? Dalam pemilihan atau pengangkatan tersebut, apakah calon wakil kepala daerah berpasangan dengan kepala daerah atau tidak? Jawaban terhadap beberapa pertanyaan tersebut sebagian telah terjawab dari praktek pemilihan atau pengangkatan wakil kepala daerah sebagaimana telah diatur dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia. Jawaban lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Jabatan wakil kepala daerah tidak diisyaratkan dalam UUD. Artinya, keberadaan jabatan ini tidak bersifat imperative. Apabila akan diadakan, pengaturannya tergantung pada UU yang mengaturnya. b. UU umumnya mengatur bahwa wakil kepala daerah bertanggungjawab kepada kepala daerah. Pengaturan tanggungjawab tersebut menunjukkan kedudukan yang tidak sama antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan bahkan menyiratkan posisi sebagai “subordinate.” c. Posisi yang tidak setara dan cenderung bersifat “subordinate” mengingatkan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah selayaknya tidak dicalonkan berpasangan. Pencalonan yang demikian itu memberikan beban moral dan sumberdaya yang besar bagi calon wakil kepala daerah untuk memenangkan pilkada. Dalam konteks ini, pemenangan pilkada merupakan beban bersama bagi pasangan calon. Padahal pada saat kemenangan diperoleh, dan pasangan calon tersebut dilantik, hubungan di antara keduanya tidak lagi bersifat kemitaraan tetapi sudah menjadi hierarkis. d. Kalau jabatan wakil kepala daerah diadakan dengan tujuan utama untuk membantu kepala daerah dapat dengan optimal melaksanakan tugasnya, maka

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012


TOPIK SUPLEMEN perlu dipertimbangkan bahwa setiap kepala daerah memiliki kepribadian dan gaya kepemimpinan masing-masing. Hubungan kerja yang harmonis antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagian besar akan dipengaruhi oleh penilaian kepala daerah terhadap motivasi dan gaya kerja wakil kepala daerah. Dalam konteks ini, pencalonan wakil kepala daerah semestinya bermula dari kepala daerah yang membutuhkan wakil kepala daerah. e. Pencalonan wakil kepala daerah oleh kepala daerah terpilih memunculkan status jabatan wakil kepala daerah, dengan dua opsi, yakni: administrative career atau political appointee. Sebagai administrative career, rekrutmen wakil kepala daerah akan berupa pengangkatan dan berasal dari kalangan pegawai negeri, sedangkan sebagai political appointee, rekrutmennya akan berupa pemilihan oleh DPRD dan dapat berasal dari semua kalangan. Apa pun pilihan alternative rekrutmennya, karena wakil kepala daerah dicalonkan oleh kepala daerah terpilih, maka masa jabatannya sama dengan masa jabatan kepala daerah terpilih yang mencalonkannya. Pada saat kepala daerah berhalangan tetap, maka berakhir juga masa jabatan wakil kepala daerah. f. Hubungan pribadi kepala daerah dengan wakil kepala daerah di kebanyakan daerah tidak harmonis: Perlu menentukan satu dari dua pilihan. Pertama, pencalonan wakil kepala daerah dilakukan bersamaan dengan pencalonan kepala daerah oleh partai politik/ gabungan partai politik/kalangan masyarakat pendukung. Kedua, calon wakil kepala daerah ditentukan oleh calon kepala daerah, dan sebaiknya dari parpol yang sama;

Dalam hal kepemimpinan pemerintahan daerah, UUD 1945 mengatur bahwa provinsi, kabupaten/kota masingmasing akan dipimpin oleh Gubernur, Bupati/Walikota. Rekrutmen Gubernur, Bupati/Walikota dilakukan melalui pemilihan secara demokratis. Dalam pengaturan kepemimpinan pemerintahan daerah tersebut, UUD 1945 tidak mengatur tentang keberadaan Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah berbagai isu telah menampil, yang antara lain berkaitan dengan: a) penerapan pemilihan secara langsung sebagai terjemahan dari ketentuan UUD yang berbunyi “dipilih secara demokratis,” b) keberadaan jabatan wakil kepala daerah dan cara rekrutmennya, dan c) pengaturan apakah seseorang yang telah menjabat sebagai Kepala daerah selama dua periode berturut-turut dapat mencalonkan diri sebagai Wakil Kepala Daerah.

Dalam memahami perbedaan argumen kedua kelompok tersebut diperlukan beberapa penegasan pandangan, baik

mengenai makna “dipilih secara demokratis” maupun mengenai “pemerintahan daerah” sebagai berikut:

1. Pengertian “dipilih secara demokratis” dapat bermakna: a) dipilih melalui badan perwakilan, dan b) dipilih secara langsung oleh rakyat. Kedua mekanisme pemilihan tersebut memiliki legitimasi yang sama, dan oleh karena itu, persoalan aplikasinya untuk pemilihan kepala daerah terletak pada pertimbangan sesuai tidaknya dengan kebutuhan. Kebutuhan tersebut ditentukan oleh fungsi yang diemban oleh pemerintahan daerah. 2. Pengertian “pemerintahan daerah” dapat dibedakan antara pemerintahan daerah yang menjadi Unit Dasar, dan pemerintahan daerah yang menjadi Unit Antara. Dalam kasus Indonesia, pemerintahan daerah dibedakan antara kabupaten/kota (Unit Dasar) dan provinsi (Unit Antara). 3. Pada praktek pemerintahan daerah secara universal, Unit Dasar berfokus pada pemberian pelayanan, sedangkan Unit Antara berperan utama dalam pengkoordinasian. Dari segi wilayahnya, Unit Dasar bersifat lokal, dan Unit Antara bersifat regional. Oleh karena itu, pada lingkup Unit Antara, aktivitas dalam proses pemerintahan lebih bersifat dekonsentrasi dan kurang pada aspek perwakilan. 4. Berdasarkan fungsi yang diemban oleh Unit Dasar dan Unit Antara berbeda, maka mekanisme pemilihan kepala daerah untuk Unit Dasar (kabupaten/kota) dan Unit Antara (provinsi) dapat berbeda. Implikasi lebih lanjut dari opsi Gubernur dipilih oleh badan perwakilan (DPRD) adalah perlunya pengaturan persyaratan bakal calon Gubernur yang lebih menjamin terpilihnya calon yang memiliki kapabilitas sebagai wakil Pemerintah. Dalam hal ini, persyaratan bakal calon perlu ditambah dengan butir “mendapat pertimbangan pemerintah pusat.” Pemenuhan terhadap persyaratan tersebut dapat berupa langkah-langkah sebagai berikut: 1. DPRD melakukan pendaftaran calon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Bakal calon yang terdaftar diajukan kepada pemerintah pusat untuk diberi pertimbangan. 3. Untuk memberikan pertimbangan, pemerintah pusat membentuk tim independen, yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur pemerintah, dan organisasi profesi. Hasil pertimbangan berupa kualifikasi bakal calon. 4. Bakal calon yang “qualified” disampaikan kepada DPRD untuk ditetapkan menjadi calon kepala daerah, dan kemudian dilakukan pemilihan oleh DPRD. 5. Calon dengan suara terbanyak (hasil pemilihan) oleh DPRD disampaikan kepada pemerintah pusat untuk disahkan. ☼

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

55


TOPIK POLITIK

Pemilu 2014 tidak lama lagi, bagaimana dengan Megawati, apakah masih mencalon kan diri sebagai presiden atau tidak lagi? Karena, publik melihat ada tarikan dalam tubuh PDIP antara yang menginginkan dan yang tidak menginginkan Megawati maju di Pilpres 2014. Komentar Anda? Nggaklah, PDIP tertib dari dulu. Pencalonan presiden dari PDIP semua diserahkan kepada Ketua Umum untuk mengambil suatu keputusan politik. PDIP sudah jelas bahwa dalam keputusan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) kemarin tetap pada hal yang sama, menyerahkan hal itu kepada ketua umum untuk menentukan nanti pada Pilpres 2014 mau mencalonkan siapa. Karena PDIP sudah terbiasa dan disiplin untuk masalah itu.

Tapi ada pernyataan dari Taufiq Kiemas bahwa Megawati tidak usah maju di Pilpres 2014, karena sudah saatnya muncul generasi muda. Ada apa sebenarnya?

56

foto: Dok.MajalahTopik/Gaus K

K

etika Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Taufiq Kiemas melontarkan wacana saatnya pimpinan muda untuk mencalonkan diri sebagai presiden 2014, publik terhenyak. Bahkan Taufik meminta Ketua Umum PDIP Megawati, yang juga isterinya, tidak lagi mencalonkan diri mengingat faktor usia. Wacana tersebut cukup mendapat sambutan hangat, karena merupakan tambahan energi untuk pimpinan muda melakukan proses regenerasi. Bagaimana wacana itu disikapi oleh internal PDIP sendiri. Masihkah Megawati mempunyai peluang untuk dicalonkan? Untuk lebih jelasnya, Gaus Kaisuku dan Syarifudin dari Majalah TOPIK mewawancarai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Aria Bima. Berikut petikannya:

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI PDIP, Aria Bima

Semua Dikembalikan kepada Ketua Umum Saya pikir soal partai saja. Partai sudah memutuskan bahwa untuk hal pencalonan presiden, diserahkan kepada ketua umum.

Khusus menyangkut pernyataan Taufiq Kiemas bagaimana, karena publik kan ingin tahu.. Ya Pak Taufiq kan memberikan wacana. Mungkin menyampaikan hal yang lebih merupakan satu pendapat sebagai senior partai. Tapi Pak Taufiq juga pada akhirnya semuanya dikembalikan ke partai.

Ataukah ada friksi dalam tubuh PDIP?

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

Tidak ada, PDIP dari dulu selalu satu (suara). Mungkin sebelum pengambilan keputusan itu ada wacana. Ya namanya wacana hanya sebagai spelling politic saja. Karena rakornas sudah memutuskan kok, serahkan kepada ketua umum.

Bagaimana dengan wacana didorongnya Puan Maharani sebagai calon presiden dari PDIP? Mau Mbak Puan, mau Aria Bima, mau Ibu Mega lagi, ya diserahkan kepada ketua umum. Karena itu sudah keputusan rakornas, ya bagaimana? Dan saya kira itu lebih efektif dalam dinamika partai.


TOPIK POLITIK Maksud Anda biar ditubuh partai tidak terjadi perpecahan? Iya. Biar lebih efektif, lebih simple, tidak terlalu banyak wacana.

Apakah Taufiq Kiemas juga setuju? Dari dulu Pak Taufiq Kiemas itu mendukung Ibu Mega, saya tahu persis. Baik secara pribadi maupun sebagai Ketua Dewan Penasehat. Pak Taufiq itu orang yang sangat kenyang makan asam garam organisasi kepartaian. Namun kalau statement yang disampaikan ke publik, namanya juga tokoh dan senior partai. Tapi begitu mekanisme partai, Pak Taufiq sangat mentradisikan hal itu.

Bagaimana mekanismenya? Pandangan-pandangan itu kita sampaikan lewat mekanisme partai, tidak bisa berwacana saja.

Jika ada suara-suara dari kader PDIP di tingkat bawah yang bersuara lain, bagaimana menampungnya? Nanti ketua umum akan menyampaikan apakah itu membentuk suatu tim atau apa, wong namanya diserahkan kepada ketua umum.

Apakah pola seperti itu dikatakan demokratis? Menyerahkan kepada ketua umum itu juga demokratis. Itu bukan atas kehendak ketua umum, atas kehendak daripada forum demokratis partai lewat rakornas. Itu satu hal yang dikatakan efektif, untuk apa partai bicara terlalu detail soal pimpinan. Sekarang bicara lebih pada pemberdayaan partai dan fungsi partai dalam mengagregasikan dan mengartikulasikan kepentingan rakyat lewat kepentingan-kepentingan rakyat yang real. Seperti mengurusi harga gabah dan membludaknya harga gabah di tingkat kecamatan.

Secara pribadi Anda menilai apakah Megawati masih pantas? Ya ada kejujuran, ada ketulusan, ada konsistensi dan idiologi. Beliau perjuangannya idiologis bukan orientasi

kemenangan kekuasaan. Mau didukung atau tidak, Mbak Mega tidak terlalu perduli. Bedalah Mega sama tokohtokoh lain yang sekarang. Mega punya sikap, punya ide, punya kehendak untuk bagaimana politik atau jabatan presiden itu merupakan sarana yang paling efektif untuk mengimplementasikan ide-ide soal keadilan sosialnya. Kalau rakyat ternyata memilih yang lain, ya (PDIP) beroposisi. Dan silahkan rakyat merasakan. Mega kan tidak mau harus disetel harus begini, harus begitu supaya kelihatan bagus, supaya rakyat tertarik, supaya bisa bohongin rakyat, nipu rakyat supaya dia terpilih. Ibu Mega tidak mau seperti itu. Mega itu mempunyai konsistensi di dalam berpikir dan bersikap. Ada dorongan bathin yang cukup besar dibandingkan pemimpin lain yang tidak ada (rasa) malu, atau kalah malu. Mega tidak seperti itu. Atau mentransaksikan dukungan dia untuk kursi kabinet, tidak ada itu. Rakyat milih sesuai pilihannya, ya sudah. Nanti rasakan hasil seperti apa, supaya dilihat. Kalau rakyat kita masih belum sadar politik dan memilih yang keliru kan demokrasi bisa keliru juga. Terlalu sering saya menyiapkan dia untuk mencitrakan diri biar ditonton rakyat itu kelihatan hebat, tapi dia tidak mau. Misalnya saya siapkan Ibu Mega datang ke sini, bantu korban banjir Jakarta, dan sudah saya siapkan media diekspose. Kata Ibu, “Kalau saya datang terus hebat ditampilkan media, saya kelihatan hebat, sementara yang saya bantu belum selesai masalahnya, nggak mau saya.� Beliau datang di tempat yang tidak ada orang medianya, beda dengan yang lain yang pengen nyumbang satu karung beras saja masuk media, kan begitu lho. Makanya saya katakan value (nilai) dia itu memang ada ketulusan di situ. Kalau you bantu ya bantu, nggak usah cari media. Saya katakan demikian, karena saya dampingi Ibu Mega selama lima tahun. Mbok, bergaya kampanye beginibegini biar kelihatan menarik, supaya orang simpatik, tidak ada urusan bagi Ibu. Ibu Mega itu hanya mikirin rakyat, dia berkehendak jadi presiden supaya rakyat itu tambah sejahtera. Kalau tidak mau, ya sudah silahkan milih yang lain. Dia juga tidak mentransaksikan

kekuatan PDIP atau kekuatan dukungan dia dalam satu, dua, lima atau enam kursi di kabinet. Karena itu bukan satu hal yang mendidik dalam membangun konsolidasi demokrasi.

Anda mengatakan bahwa Megawati itu beda dari pemimpinpemimpin yang lain, perbedaan yang paling mendasarnya itu di mana? Berbuat untuk rakyat. Bukan Mega tidak ada salah ya, tapi salah benarnya motifnya itu adalah untuk kepentingan rakyat. Dia konsisten untuk hal itu. Semasa Mega jadi presiden, pemerintah pernah impor beras, kemudian dia tutup kran impor. Dengan demikian, kurang (beras) atau tidak, kita harus berjabat tangan, gitu lho. Mau merengek-rengek butuh beras 200 juta ton, dia juga tidak ada urusan. Megawati juga ketika jadi presiden, tapi berkantor di partai, di Lenteng Agung. Tidak bangun kantor di Jalan Diponegoro, misalnya.

Berarti Anda mau katakan bahwa pemimpin sekarang tidak punya ketulusan? Ya, tidak punya ketulusan. Tapi Anda kan tanya soal Mega. Ada kelebihan dia di antara pemimpin lain, itu salah satunya adalah ketulusan. Dalam motif keinginan untuk berjuang atau dalam hal jujur pada rakyat. Lepas dari rakyat mau suka atau tidak, Mega tidak terlalu mikirin. Yang penting dia seperti itu, dia tidak berusaha memoles untuk supaya kelihatan baik, dia tidak merendahkan diri, dia punya integritas sebagai pemimpin. Suka atau tidak, mau didukung atau tidak, dia semacam itu. Justru itu yang langka untuk sekarang. Di mana politik yang serba transaksional. Mega sendiri sebenarnya sangat bisa mentransaksionalkan keberadaan PDIP ini. Mau dari gubernur, bupati, sampai walikota, semuanya bisa. Mana ada rekomendasi PDIP untuk ajang pilkada Mega minta duit, tidak ada. Kalau ada hanya kenakalan-kenakalan dilakukan oleh beberapa oknum saja. Tapi garisgaris partai tidak ada itu. Dan Mega sendiri saya yakin tidak akan mau dan tidak akan pernah menerima. â˜ź

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

57


TOPIK NASIONAL

Pentas Komedi

GenRe 2012

Guna terus menguatkan gema program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) di masyarakat, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan menggelar Pentas Komedi GenRe (Generasi Berencana) 2012 BKKBN. Pentas ini dilangsungkan di Mall Stral Park Jakarta Barat, tanggal 1-3 Juni 2012.

P

engetahuan tentang hubungan suami isteri hingga alat kontrasepsi merupakan sesuatu yang masih tabu di kalangan masyarakat ketimuran. Tapi, hal itu tidak “terlarang” jika yang menyampaikannya adalah Kopaja (Komedi Pasukan Jogja). Pembicaraan yang berbau pornografi disampaikan dengan lawakan sehingga diterima masyarakat dengan kemasan segar dan lucu.

salah satu personel Kopaja saat tampil di Mall Sentral Park Jakarta Barat, Sabtu, 3 Juni 2012. Pertanyaan membuat bingung ke dua personel lainnya Fuady dan Kelik Eko Prasetyo. Karena tidak kunjung dijawab, akhirnya Ibeng menyebutkan jawabannya. “Kalau kondominium ditempati manusia. Kalau kondom organ tubuh manusia,” terangnya. Penonton pun terbahak-bahak, seperti dilansir di laman Indopos online.

“Apa bedanya kondom dan kondominium?” tanya Ibeng Sudiro,

Tidak hanya itu, candaan mengenai keluarga berencana yang dibawakan

58

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

grup asal kota gudeg tersebut. Di antaranya, mengenai KB kalender. ”Kalau mau berhubungan anunya ditutupin kalender,” kata Ibeng yang disambut riuh tawa pengunjung. Dua lawakan tersebut hanya sebagian di antara banyak lawakan peserta Pentas Komedi GenRe 2012 yang diselenggarakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Banyak lawakan yang diberikan peserta mendapatkan sambutan meriah. Tapi ada juga lawakan yang dianggap “garing”. Di atas panggung berukuran 10 meter x 5 meter 33 grup lawak dari 33 provinsi menampilkan kebolehannya di depan dewan juri Effendy Ghazali, pelawak Kelik Pelipurlara, Budayawan Arswendo, dan Stand Up Comedy Soleh solihun. Keberhasilan trio Ibeng, Fuady, dan Kelik membuat penonton terhidup


TOPIK NASIONAL membuat mereka diganjar sebagai pemenang pertama Pentas Komedi GenRe 2012. Hadiah uang tunai Rp.30 juta dan piala presiden diberikan kepada juara asal Jogja tersebut. Sedangkan juara kedua dan ketiga diraih tim asal Jakarta dan Papua. “Kita membawa pesan program GenRe yang sedang digalakkan BKKBN. Tetap dengan gaya khas Jogja disesuaikan gaya modern sekarang. Tidak lepas unsur tradisi karena kita pakai batik. Bahasa kita tetap medok. Materinya kita sesuaikan dengan kultur nasional,” ucap Fuad, sapaan sehari-hari Fuady. Personel yang badannya paling kecil ini mengatakan, rahasia kemenangan mereka karena lawakan dibawa dengan model trilogi atau tik tok. Setiap lawakan yang disampaikan langsung dijawab maupun diceletukin oleh personel lainnya. “Kita ini dari keluarga petani ganja?” Tanya Fuad. “Iya keluarga petani gandum dan jagung,” timpal fuad. Candaan trio yang baru terbentuk tahun ini tidak sebatas saling menimpali omongan saja. Ada juga lagu-lagu bernada lucu tapi tetap dalam koridor KB yang mereka sampaikan. “Improvisasi di panggung. Pokoknya kita sesuaikan situasi seenak mungkin. Tapi tetap berinteraksi dengan penonton untuk cairkan suasana,” kata Fuad. Fuad mengaku, kekompakan mereka ini karena pengalaman. Manggung di sejumlah acara di Jogja pun sudah sering mereka lakukan. Beberapa kali mereka juga menjadi master ceremonial (MC) di beberapa acara. “Mau tidak mau kita dituntut berusaha melucu. Minimal seminggu dua kali tampil. Kalau materi nanti datang sendiri,” paparnya. Anggota lainnya, Kelik menambahkan, materi yang ditampilkan tergantung audience. Ukuran keberhasilan pun kalau membuat penonton tertawa. “Kalau tidak ngelucu nggak puas,” katanya. Ibeng kembali mengatakan, kesulitan dalam perlombaan kali ini adalah

musuhnya lebih banyak. Berasal dari seluruh Indonesia. Selain itu, nomor urut 9 yang didapatkan sangat mendukung. Karena juri masih fresh menilai. Hanya saja, saat tampil penonton sudah banyak yang pergi atau berteduh. Sebab lokasi acara di tengah taman yang tidak ada pohon besarnya. Padahal, peserta pertama sampai ketujuh masih ramai. “Mungkin pas kita sudah kecapean. Posisi panas juga. Makanya kita harus narik massa. Butuh 3 menit buat bikin mereka tertarik. Waktu kita hanya 15 menit. Membuat mereka tertarik tidak perlu datang ke depan panggung. Cukup noleh aja. Ada apa sih,” kata penyiar I-radio Jogja tersebut. Menurut personel yang baru bergabung ini, lomba kali ini menjadi tantangan baru bagi mereka. Sebab lawakan harus bertema. Biasanya mereka tampil bebas. Selain itu, tema-tema yang dibawakan sangat kental budaya timur mengenai hal-hal tabu. ”Kita sampaikan secara santai. Jadi yang awalnya tabu sudah enak-enak saja. Kalau keceplosan saat tampil sudah biasa. Makanya di awal kita harus tahu situasi. Di acara apa, siapa yang kita hadapin. Kalau segmennya anak muda yang seumuran bebas ceng-cengan kasar,” katanya. Itulah gambaran hiburan yang ditampilkan di Pentas Komedi GenRe 2012 BKKBN. Sebelumnya, Dr dr Sugiri Syarief dalam konferensi persnya di BKKN, Rabu, 6 Juni 2012, mengatakan bahwa Pentas Komedi GenRe 2012 BKKBN ini tentunya akan menjadi bagian rangkaian pendukung diperingatinya Hari Keluarga ke XIX tanggal 29 Juni yang akan diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat. Kegiatan yang sifatnya pentas seni ini sudah dilaksanakan untuk ketiga kalinya. Pentas pertama diadakan di Bandar Lampung, kedua di Jakarta dengan nama ‘Festival Kreasi Seni Budaya Genre Nusantara 2011.’ Event ini telah digelar Plaza Arsipel TMII pada 24 Juni hingga 26 Juni 2011. Dan untuk yang ketiga adalah kegiatan ‘Pentas Komedi GenRe 2012 BKKBN.’

Disebutkan, pentas ketiga ini diikuti peserta dari 33 provinsi di Indonesia, di mana masing-masing provinsi akan menghadirkan tujuh orang peserta, terdiri dari tiga orang peserta (penampil) dan empat orang pendamping (official). Tim provinsi yang mengikuti lomba ini merupakan hasil seleksi di tingkat wilayah masing-masing melalui tahapan yang beraneka ragam, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, sampai tingkat provinsi, dan akhirnya ke tingkat nasional. Sebagai upaya ikut meramaikan kegiatan pentas ini, juga dimeriahkan oleh artis-artis modern seperti grup band Nidji dan grup band Ungu, serta pengisi acara lainnya. Acara ini dipandu oleh MC Ananda Omes dan Rina Rose. Kegiatan ini diikuti oleh peserta yang menampilkan seni comedian/lawak/ humor budaya yang nantinya akan dinilai oleh tim juri serta menghasilkan juara-juara meliputi juara I, II, III, serta juara harapan I, II, dan III. Seluruh juara mendapatkan dana pembinaan, piagam penghargaan, serta piala. Adapun para juri yang menilai para peserta, yaitu Paulina (pejabat BKKBN), Effendi Gazali, Arswendo Atmowiloto, Soleh Solikhun, dan Kelik Pelipur Lara. Selain tim juri, juga didukung pemateri yaitu Sudibyo Alimoeso (Deputi KSPK), Silih Agung Wasesa, dan Cak Lontong. Sugiri Syarief berharap, melalui kegiatan ini diupayakan agar para pelaku seni terus berupaya meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang Kependudukan dan KB dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan kepeduliannya terhadap programprogram tersebut. Untuk itu, kelompok atau komunitas seni ini, selain mempunyai tugas melakukan KIE KKB di masyarakat, juga berwenang untuk menetapkan kebijakan dan strategi KIE melalui media seni. “Karena itu, perlu ketersediaan sarana komunikasi informasi dan edukasi, di mana salah satu media yang dinilai efektif dan efisien adalah melalui media seni tradisional,” katanya. ☼ Mirza/Teddy

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

59


TOPIK NASIONAL

Legalitas Wakil Menteri yang Dipertanyakan Setelah sempat mengalami status quo, posisi atau jabatan Wakil Menteri kembali mendapatkan ‘angin segar’. Hal itu terkait dengan telah ditandatanganinya Keputusan Presiden (Kepres) dan Peraturan Presiden (Perpres) baru terkait pengangkatan Wakil Menteri.

Keppres pengangkatan masing-masing wakil menteri perlu diperbarui agar tidak mengandung ketidakpastian hukum,” ujar Mahfud. Meski demikian, tambah Mahfud, MK menegaskan jika jabatan wakil menteri tetap ada karena itu konstitusional. MK juga tidak melihat keberadaan wakil menteri bertentangan dengan pasalpasal lainnya. Hal itu dikarenakan pada Pasal 10 telah disebutkan jika terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu. Terkait dengan latarbelakang jabatan wakil menteri, apakah merupakan jabatan struktural atau fungsional, juga dirasakan janggal. Karena semuanya dilakukan sendiri oleh presiden dan tidak seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada umumnya.

Ketua MK Mahfud MD saat membacakan putusan.

S

eperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan gugatan atas pengangkatan wakil menteri yang diajukan Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK). Pengabulan MK tersebut tertuang pada putusan sidang Pengujian Pasal 10 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam putusan tersebut, MK bersepakat jika penjelasan pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” demikian Ketua MK Mahfud MD saat membacakan putusan pada 5 Juni 2012 di Jakarta. Atas putusan MK tersebut, masalah pun muncul khususnya terkait dengan landasan hukum para wakil menteri yang saat itu menjabat. Gugatan terhadap pengangkatan

60

wakil menteri yang diajukan GN-PK ke MK didasarkan atas alasan, bahwa penjelasan Pasal 10 yang menjelaskan bahwa wakil menteri adalah pejabat karir dan bukan anggota kabinet bertentangan dengan Pasal 17 dan Pasal 28D ayat 3 UUD 1945. Pada Pasal 17 UUD 1945 disebutkan jika dalam menjalankan tugasnya presiden hanya dibantu oleh menteri. Selain itu, pengangkatan wakil menteri oleh presiden melanggar UUD yang menjamin bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dalam sidang dengan nomor perkara 79/PUU-IX/2011 itu, MK menilai penjelasan Pasal 10 menimbulkan kekacauan implementasi atau legalitas dalam hukum kepegawaian dan birokrasi pemerintahan. Itulah alasan MK memutuskan bahwa penjelasan tersebut inkonstitusional. “Semua

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

Nama PNS ikut terseret karena berdasarkan keterangan saksi dari Badan Kepegawaian Nasional, hanya ada dua jabatan PNS, yakni jabatan struktural dan fungsional. Jika wakil menteri disebut merupakan jabatan struktural, maka seharusnya, 20 orang wakil menteri haruslah menduduki jabatan Eselon IA terlebih dahulu. Padahal, pada kenyataannya, presiden mengangkat tanpa memperhatikan hal tersebut. Dan kalau wakil menteri diperlakukan sebagai jabatan fungsional maka seharusnya jabatan itu bersifat tertentu terhadap satu bidang dan bukan jenis profesi atau keahlian. “Pokok-pokok Kepegawaian menyebutkan bahwa jabatan karir itu jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki PNS setelah memenuhi syarat yang ditentukan,” jelas Mahfud mengutip pernyataan saksi ahli Eko Sutrisno yang dihadirkan dalam sidang. Pro dan kontra pun sempat mewarnai hasil keputusan MK tersebut. Sebagian kalangan mendukung dan sebagian lagi, tentu saja, menolaknya. Untuk mengatasi hal tersebut, sejumlah pihak meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secepatnya menerbitkan keputusan presiden yang baru terkait dengan pengangkatan dan jabatan


TOPIK NASIONAL wakil menteri. Wakil Ketua MPR Lukman Saifuddin meminta Presiden SBY secepatnya mengubah keputusan presiden tentang wakil menteri. Setelah itu, presiden melantik kembali para wakil menteri, agar memiliki dasar hukum yang kuat. “Selama para wakil menteri yang saat ini menjabat tidak dilantik kembali dengan keputusan presiden yang baru yang disesuaikan dengan putusan MK, maka semua kebijakan mereka rawan digugat di pengadilan tata usaha negara dan pengadilan perdata,” ucap Lukman yang juga Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini. Pengamat Hukum Tata Negara Margarito pun menilai para wakil menteri belum bisa menjalankan tugas mereka, seperti mengesahkan atau membuat peraturan dikarenakan pelantikan mereka yang tak memiliki kekuatan hukum, selama Presiden belum menerbitkan keputusan presiden yang baru. Presiden SBY pun menanggapi situasi demikian dengan menandatangani Keppres dan Perpres baru terkait pengangkatan wakil menteri. Seperti dikutip dari laman setgab.go.id, yang dilansir dari Vivanews.com, keppres baru mengenai pengangkatan wakil menteri tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Ini merupakan pengganti ketentuan mengenai Wakil Menteri yang terdapat pada Perpres No 47 Tahun 2009, Perpres No 76 Tahun

2011, dan Perpres No 92 Tahun 2011. Dalam Perpres No 60 Tahun 2012 disebutkan, wakil menteri berada dan bertanggungjawab kepada menteri, dan mempunyai tugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian. Adapun tugas wakil menteri diuraikan secara rinci dalam Pasal 2 Perpres tersebut dimana diantaranya membantu menteri dalam proses pengambilan keputusan Kementerian, membantu menteri melaksanakan program kerja dan kontrak kerja, memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian, melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian, dan membantu menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian. “Wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatan wakil menteri paling lama sama dengan masa jabatan, atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang bersangkutan,” demikian bunyi Pasal 4 Ayat 1, 2 Perpres No 60 Tahun 2012. Adapun mengenai hak keuangan dan fasilitas lainnya, wakil menteri disebutkan mendapat hak di bawah hak keuangan dan fasilitas menteri, namun di atas jabatan struktural Eselon IA.

Dan ketentuan mengenai besaran hak keuangan dan fasilitas lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Dalam Pasal 6 Perpres juga disebutkan bahwa wakil menteri dapat berasal dari PNS atau bukan pegawai negeri. Bagi wakil menteri yang berasal dari PNS akan diberhentikan dan/atau diberhentikan sementara dari jabatan organiknya, selama menjadi wakil menteri, tanpa kehilangan statusnya sebagai PNS. Jabatan organik tersebut akan diaktifkan kembali apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatan sebagai wakil menteri sebelum mencapai batas usia pensiun. “Pegawai negeri yang diangkat menjadi wakil menteri diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan perundang undangan,” demikian bunyi Pasal 7 Ayat 3 Perpres No 60 Tahun 2012. Ditegaskan pula dalam Perpres, apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, wakil menteri tidak diberikan hak pensiun dan/atau pesangon sebagai wakil menteri. Dalam menjalankan tugasnya, wakil menteri secara administratif mendapat dukungan dari Sekretariat Jenderal atau Sekretariat Kementerian, dan secara teknis didukung Direktorat Jenderal, Deputi, Inspektorat Jenderal/Inspektorat Kementerian, badan dan pusat di lingkungan Kementerian. ☼ Endang/Bbs

Pelantikan Wakil Menteri di Istana Negara.

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

61


TOPIK HUKUM

Citizen Lawsuit Demi Kebaikan Warga dan Kota Jakarta

G

ugatan bertajuk Citizen Lawsuit (gugatan warga negara) dengan register perkara No. 53/PDT.G/2012/ PN.JKT.PST ini dilayangkan pada 31 Januari 2012 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain Pemprov DKI sebagai Tergugat I, diikutkan pula DPRD DKI Jakarta selaku tergugat II dan Presiden RI selaku tergugat III. Para tergugat yang notabene selaku para penyelenggara negara. Guna memantapkan standing gugatan maka sepuluh partai politik yang memiliki wakil di dewan legislatif pun dilibatkan sebagai para turut tergugat. Agustinus Dawarja dan Ngurah Anditya Ari Firnanda, keduanya merupakan lawyer yang mengajukan gugatan perdata tersebut. Menurut Agustinus, ada banyak alasan diajukannya gugatan ini. Pertama, penggugat dan seluruh warga Jakarta selayaknya menikmati rasa aman dan nyaman saat menggunakan ruas jalan sebagai fasilitas umum, namun di ibukota rasa nyaman seperti itu sudah sangat sulit, di mana-mana terjadi kemacetan hampir setiap jam kerja lebih-lebih paska terguyur hujan. Kemacetan menimbulkan kelelahan sehingga bisa mengganggu keselamatan. Berdasarkan data dari Polda Metro Jaya serta sumber pemberitaan yang terpercaya, saat ini jumlah kendaraan yang ada di Jakarta sekitar 11,4 juta unit (meliputi 8,2 juta unit sepeda motor dan 3,1 juta unit mobil). Dari jumlah ini, 98% merupakan kendaraan pribadi sedangkan sisanya yang hanya 2% saja adalah kendaraan umum yang dapat mengangkut lebih dari setengah jumlah penduduk Jakarta. Bahkan Dinas Perhubungan DKI merelease pertambahan jumlah kendaraan, untuk sepeda motor mencapai 1.500 unit dan

62

untuk mobil 250 unit per hari. Sehingga total kendaraan yang melaju di jalanan per harinya dapat mencapai 5 juta unit. “Banyaknya jumlah kendaraan di Jakarta saat ini tidak diikuti dengan penambahan ruas jalan yang memadai, sehingga dapat dipastikan kemacetan terjadi hampir sepanjang waktu,” ungkap Agustinus. Pernyataan itu senada dengan statement Direktur Lalin Polda Metro Jaya Royke Lumowa, bahwa jumlah kendaraan itu tidak sebanding dengan luas ruas jalan yang ada. Panjang jalan di Jakarta hanya 7.650 Km dengan luas 40,1 Km atau 0,26 persen dari luas wilayah Jakarta. Sedangkan pertumbuhan panjang jalan hanya 0,01 persen per tahun.

foto: Dok.MajalahTopik/N.Hakim

Kantor hukum Lex Regis-Agustinus Dawarja & Partners menggugat Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta dan Presiden RI karena para penyelenggara negara tersebut dinilai tidak sanggup mengatasi kemacetan di ibukota yang dampaknya sangat merugikan seluruh warga ibukota.

Kemacetan Timbulkan Kerugian Yang Tak Sedikit Kemacetan di seluruh ruas jalan di Jakarta, lanjut Agustinus, tidak hanya mengganggu kesehatan fisik dan psikis semata tapi juga menimbulkan pemborosan BBM. Padahal pemerintah selalu berkampanye tentang hemat energi dan BBM. “Bagaimana mungkin bisa mengikuti seruan pemerintah tersebut, bila kemacetan yang begitu dahsyat masih merajai Jakarta. Dan adagium di masyarakat yang menyatakan ‘Kalau tidak macet bukan Jakarta namanya’ menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menghapusnya,” tegas Agustinus di kantor hukumnya di bilangan Jakarta Selatan. Masyarakat tidak sadar bahwa bila kemacetan yang mengakibatkan pemborosan BBM itu sudah menguntungkan Pemprov DKI Jakarta terutama dalam pendapatan melalui pajak. Karena berdasarkan ketentuan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah mengharuskan

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

Agustinus Dawarja, SH, salah satu lawyer yang mengajukan gugatan Citizen Lawsuit.

pungutan pajak bagi bagi kendaraan yang menggunakan BBM. Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dalam undangundang tersebut berbunyi, jenis pajak provinsi terdiri dari pajak bahan bakar kendaraan. Diperkuat lagi dalam ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Ayat (1) UU Pajak dan Retribusi Daerah tadi. Selain pemborosan masalah biaya juga pemborosan waktu dan efektifitas kerja. Banyak sekali waktu terbuang sia-sia hanya gara-gara terkuras oleh kemacetan. Lebih jauh Agustinus mengatakan, bahwa ketiga tergugat yang notabene selaku penyelenggara negara semestinya harus tunduk dan patuh


TOPIK HUKUM pada ketentuan UUD 1945 yang telah mengamanatkan pada pemerintah untuk menjamin hak-hak warga negara termasuk mendapatkan rasa aman dan nyaman. “Penyelenggara negara yang memiliki otoritas penuh namun tidak mengeluarkan satu kebijakan yang dapat mengatasi kemacetan di Jakarta dengan segera, maka dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena merugikan hak-hak asasi warga negara dalam menggunakan fasilitas umum. Dan para turut tergugat yang duduk di dewan legislatif sebagai pemegang amanah rakyat pada faktanya berdiam diri dengan tidak melakukan suatu usaha apapun dalam memperjuangkan terbebasnya Jakarta dari kemacetan yang telah nyata-nyata merugikan warga,” tandas Agustinus.

sampai 12 bulan ke depan.

Dengan demikian menjadi patutlah kiranya jika para tergugat di atas dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata, yang masing-masing berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut” dan “Setiap orang yang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Selama proses persidangan, kata Ngurah, tergugat II (DPRD DKI) tidak pernah sekalipun hadir di persidangan, sedangkan dari 10 parpol sebagai turut tergugat hanya partai Demokrat dan PDI-P yang hadir beberapa kali. Sedangkan yang kerap hadir selama proses sidang hanya pihak Pemprov DKI Jakarta dan pihak Presiden RI. Pemprov DKI Jakarta melalui kuasa hukumnya menanggapi legal standing penggugat dengan menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini, karena citizen lawsuit tidak dikenal di dalam hukum positif di Indonesia, selain itu menyatakan juga bahwa kemacetan di Jakarta merupakan masalah yang sangat kompleks, harus berkoordinasi dengan banyak pihak dan lintas daerah serta butuh penanganan yang mempertimbangkan banyak faktor khususnya rasa keadilan di masyarakat. Begitu juga hal serupa disampaikan tergugat III (Presiden RI) memberikan tanggapannya melalui Jaksa Pengacara Negara.

Ngurah Anditya yang juga selaku penggugat menambahkan, sesungguhnya ada delapan kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kemacetan di Jakarta, di antaranya menambah jumlah angkutan umum, menaikkan pajak kendaraan bermotor pribadi dengan sangat tinggi, dan menaikkan tarif parkir atau secara serius melarang seluruh kendaraan yang parkir di badan jalan, melarang seluruh pedang kaki lima baik di trotoar maupun pinggir jalan, membatasi jumlah kendaraan bermotor berdasarkan usia kendaraan, melarang angkutan umum berhenti (ngetem) di pinggir jalan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, kecuali memang tersedia tempat yang diperuntukan untuk hal tersebut, menertibkan (sterilisasi jalan) parkir liar yang ada di ruas-ruas jalan di DKI. Jakarta dan moratorium kendaraan baru di wilayah Jabodetabek selama 6

foto: Dok.MajalahTopik/N.Hakim

Dalam berkas gugatan dinyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan Presiden RI selaku para tergugat dalam persoalan ini telah melanggar UUD 1945 khususnya Pasal 28H Ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan Pasal 9 Ayat (3) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Serta melanggar Pasal 35 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi, “Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana

diatur dalam undang-undang ini.

Ngurah Anditya, salah satu penggugat Kemacetan Jakarta.

Pada Selasa, 5 Juni 2012, persidangan gugatan citizen lawsuit berlanjut dengan agenda penyampaian Replik. Dalam replik yang disampaikan oleh Ngurah selaku penggugat pada dasarnya ditujukan untuk menjawab legal standing yang diajukan oleh tergugat I dan tergugat III sekaligus memperkuat diktum-diktum yang ada dalam gugatan citizen lawsuit mereka. “Bahwa Citizen Lawsuit bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru di Indonesia, sebagai contoh pada tahun 2006 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pernah menyidangkan Gugatan Citizen Lawsuit dengan Register Perkara No. 228/Pdt.G/2006 PN. Jakarta Pusat tentang pelaksanaan ujian nasional, dengan demikian kami berharap kepada majelis hakim yang memeriksa jalannya persidangan ini agar mengabulkan gugatan kami. Karena gugatan kami ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi semata-mata demi terbebasnya warga ibukota dari kemacetan yang berdampak merugikan ekonomi, kesehatan, ataupun efisiensi waktu,” pungkas Ngurah. ☼ N. Hakim

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

63


foto: Dok.MajalahTopik/N.Hakim

TOPIK HUKUM Pada 4 April 2012 Tuti mulai menjalani sidang perdana dengan menghadapi dakwaan Pasal 44 Ayat (1) dan (4) UU PKDRT oleh jaksa (JPU) di Pengadilan Negeri Bekasi. Tim lawyer dari LBH APIK selaku kuasa hukum selalu mendampingi korban Tuti di setiap sidang. Di samping itu LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) juga ikut memberikan perlindungan kepada Tuti selaku korban dan/atau saksi.

Pada persidangan ke-10 (24/5/12), majelis hakim dalam perkara No. 406/Pid.B/2012/ PN.Bks yang diketuai Tri Hadi Budi Satrio telah menetapkan Tuti sebagai tahanan rumah. Penetapan membuat LBH APIK dan LPSK merasa kecewa serta menilai majelis sangat tidak arif. Terlebih lagi dengan Tuti, LBH APIK bersama LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), menggelar konferensi pers. merasa sangat terpukul karena di rumah itulah terjadinya TKP. Imbas dari putusan tersebut maka LBH APIK bersama dengan LPSK dan Komnas Perempuan serta LSM KPPA mengadakan jumpa pers di kantor LPSK, Gedung Proklamasi (1/6/12).

Ironis, Pelapor KDRT Malah Jadi Tersangka LBH APIK: Filosofi yang terkandung dalam UU PKDRT sejatinya menjadi alat pelindung bagi kaum perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap tindak KDRT. Dan penetapan PN Bekasi yang menempatkan Tuti sebagai tahanan rumah dinilai menghalangi korban dalam mendapatkan perlindungan dari shelter maupun LPSK.

A

dalah Tuti Mujiarti seorang warga Bekasi yang telah mengarungi biduk rumah tangga selama 21 tahun bersama Djoko Nugroho Sulistiyono (DNS). Pasutri yang telah dikaruniai tiga buah hati ini tinggal di kawasan Kemang Pratama Bekasi. Sepintas orang menyangka kehidupan rumah tangga mereka bahagia karena secara materi terbilang berkecukupan. DNS sendiri merupakan direktur pada PT. Jababeka. Namun siapa sangka pasutri tersebut kerap bertengkar bahkan acap kali disertai tindak kekerasan (KDRT). Singkatnya, pada 31 Desember 2011 terjadi pertengkaran besar. DNS sempat kalap, selain memukul wajah, juga menendang paha dan punggung Tuti. Lebih ekstrim lagi, anak pertamanya yang bermaksud menolong ibunya pun ditampar dan diludahi oleh DNS. Tak pelak, Tuti pun melaporkan tindak KDRT tersebut ke Polda Metro Jaya. Belum lagi laporan Tuti diproses lanjut, besoknya DNS malah melaporkan Tuti ke Polresta Bekasi sebagai pelaku KDRT. Jelas sudah, pasangan tersebut saling melapor. Namun ironisnya, Tuti malah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka (21/3/12) dalam perkara yang dilaporkan oleh DNS. Proses hukum yang terkesan janggal itulah yang menyebabkan kasus ini mulai mencuat.

64

Salah satu lawyer LBH APIK yang membidangi Pelayanan Hukum yakni Rinto Tri Hasworo, SH menyatakan bahwa kliennya telah beberapa kali mengalami KDRT berupa pemukulan dan penganiayaan serta kekerasan fisik maupun psikis. Di tahun 1994 dalam satu pertengkaran DNS pernah memukul kliennya menggunakan stick golf hingga telinganya berdarah. Beberapa kali Tuti mengajukan cerai. Namun action Tuti ditanggapi DNS dengan melaporkan kakak dan ibundanya ke Polresta Bekasi dengan dituduh mencuri perhiasan. DNS akan mencabut laporan polisinya asalkan Tuti mau mencabut gugatan cerainya. Itulah bargaining yang ditawarkan DNS kepada Tuti. Dengan terpaksa Tuti pun menerima bargaining tersebut. Sekira Agustus dan Oktober 2010 kliennya mengalami lagi KDRT lalu mengajukan cerai. Seperti pada kasus sebelumnya DNS pun berpolah sama dan menawarkan bargaining lagi. “Laporan balik suami kepada Tuti diproses lebih cepat, laporan balik ini disinyalir bertujuan agar Tuti mencabut laporannya dan menghentikan proses hukum. Seperti pada kasus-kasus sebelumnya DNS selalu berusaha melakukan semacam bargaining agar Tuti mencabut laporannya,â€? kata Rinto. Pernyataan senada juga terlontar dari mulut Ratna Batara Munti S.Ag, M.Si selaku Dewan Pembina LBH APIK. Menurut Ratna, selama menjalani proses hukum kliennya acap kali mendapatkan intimidasi, tekanan dan diskriminasi dari pihak penegak hukum polisi, jaksa, dan hakim. Pada kesempatan tersebut Ratna juga menyinggung tentang filosofi diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Sesungguhnya, menurut Ratna, filosofi diberlakukannya undang-undang tersebut tidak lain diperuntukkan bagi kaum wanita dan anak-anak yang sangat rentan terhadap tindak KDRT. â˜ź N. Hakim

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012


TOPIK HUKUM

Di dalam Pasal 12 UU No. 13/2006 itu, kata Tasman, lebih menegaskan bahwa LPSK bertanggung jawab untuk menangani setiap upaya perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/korban diatur di dalam undang-undang ini. “Itu artinya jelas bahwa bahwa LPSK merupakan lembaga yang kuat dalam kewenangannya untuk melindungi saksi dan atau korban. Hanya saja memang sampai saat ini UU tidak menempatkan LPSK sebagai sistem dalam sistem peradilan pidana. Ini menjadi PR pembaharuan hukum untuk kedepan agar LPSK juga ditempatkan sebagai sub sistem peradilan pidana dalam hukum di Indonesia,” ujar anggota LPSK yang background-nya sebagai lawyer litigasi. Lebih jauh Tasman menegaskan, bahwa LPSK sangat menyesalkan penetapan Pengadilan Negeri Bekasi (31/5/12) atas perkara No. 406/Pid.B/2012/ PN.Bks yang menjadikan korban Tuti menjadi tahanan rumah. Tasman menilai penetapan tersebut mencerminkan belum sensitifnya majelis hakim terhadap witness & victim protectia bahkan dinilai telah menghalanghalangi pihak LPSK dalam tugas dan wewenangnya untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan/ korban KDRT dengan dugaan kuat telah dilakukan oleh suaminya (DNS). Putusan tersebut juga dinilai seakanakan majelis hakim telah meremehkan LPSK sebagai lembaga negara.

Ditemukan sejumlah kejanggalan yang mengindikasikan upaya penegak ukum menghalang-halangi LPSK memberikan perlindungan terhadap terlindung, korban Tuti. Pertama, terkait tindakan penyidik yang justru mendahulukan proses hukum laporan balik DNS, padahal Tuti paling dulu melaporkan tindak pidana itu. Kedua, tindakan majelis hakim yang menganggap kehadiran LPSK Ilegal yang hanya bersifat mengganggu saja. Ketiga, tindakan majelis hakim yang mengeluarkan penetapan penahanan rumah terhadap terlindung, padahal di rumah tersebut Tuti kerap mengalami kekerasan. Selanjutnya Tasman mengatakan, pihaknya mendapatkan perlakuan tidak baik dari majelis hakim atas perkara nomor 655/Pid.B/2012/PN.BKS atas perkara DNS sebagai terdakwa yang menganggap kehadiran LPSK sebagai pengganggu dan mengabaikan hak Tuti sebagai saksi dan korban

KDRT yang masuk dalam program perlindungan LPSK. "LPSK telah secara resmi menyatakan bahwa Tuti telah masuk program perlindungan dan dasar pertimbangan LPSK menerima permohonan perlindungan Tuti, diantaranya Tuti mengalami kekerasan fisik akibat kekerasan yang dilakukan DNS" ujar Tasman. Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dalam release yang dikeluarkan LPSK mengatakan, pihaknya menyesali tindakan aparat penegak hukum yang tidak mendukung dan berkesan menghalangi upaya perlindungan yang dilakukan LPSK. "Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban, instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK, fakta hari ini menunjukan aparat penegak hukum telah melanggar ketentuan hukum tersebut," ungkapnya. ☼ N. Hakim

Keselamatan Korban KDRT Kembali Terancam LPSK: Penetapan tahanan rumah bagi Tuti dinilai menghalangi upaya LPSK memberikan perlindungan terhadap korban KDRT baik secara fisik maupun psikis. Selain itu dikhawatirkan kejadian KDRT yang serupa terulang kembali di tempat kejadian perkara yang sama. foto: Dok.MajalahTopik/N.Hakim

T

asman Gultom, SH., MH. AAAI.K, selaku Penanggung Jawab bidang Pelayanan dan Perlindungan Saksi dan Korban LPSK dalam konferensi pers bersama LBH APIK menerangkan bahwa LPSK merupakan satu lembaga negara dalam tugas dan wewenangnya melindungi saksi dan/korban baik secara fisik atau psikis itu memiliki undang-undang sendiri yakni UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. “Di dalam Pasal 1 Ayat (1) UU LPSK dijelaskan tentang terminologi saksi, sedangkan di Pasal 5 poin (a) juga telah mengatur hak saksi dan atau korban untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang dapat mempengaruhi kesaksian,” terang Tasman.

Tasman Gultom, SH.,MH.,AAAI.K, Penanggung Jawab Bidang Pelayanan dan Perlindungan Saksi dan Korban LPKS.

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

65


TOPIK HUKUM

Menolak Bayar Klaim, Asuransi MNC Digugat Nasabahnya Sendiri foto: Dok.MajalahTopik/N.Hakim

Pengajuan klaim asuransi ditolak. Upaya musyawarah antara Tim Kuasa Hukum dan pihak Asuransi pun tak berbuah hasil. Gugatan ke Pengadilan menjadi jalan terakhir untuk mencapai rasa keadilan.

yang merupakan salah satu produk asuransi dari MNC Life Assurance. Guruh sebagai pemegang polis No. 112500000007 mulai resmi menjadi pertanggungan sejak 15 Desember 2011 sampai 14 Desember 2012. Plan yang diambil Guruh adalah silver dengan manfaat pertanggungan yaitu biaya harian rawat inap di rumah sakit sebesar Rp.2 juta. Andi menggaris bawahi bahwa sejak terjadinya perjanjian dan kesepakatan tentang asuransi atau pertanggungan antara kliennya dengan pihak tergugat yang tertuang dalam polis, maka sesuai dengan Pasal 246 KUHD jo Pasal 247 KUHD, kesepakatan mana telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata, sehingga kesepatakan tersebut berlaku sebagai undang-undang yang harus dilaksanakan dengan itikad baik di antara kedua belah pihak. Lebih lanjut Andi mengungkapkan bahwa kliennya yang berdomisili di wilayah Tangerang telah dirawat di RS. Husada antara tangal 14-24 Februari 2012 (10 hari). Menurut diagnosa dokter yang merawatnya dan tertuang dalam rekam medis menyatakan bahwa Guruh mengidap penyakit dyspepsia. Beberapa waktu kemudian Guruh pun mengajukan klaim yang telah diterima oleh pihak asuransi pada 9 Maret 2012, dengan tak lupa menyertakan syarat-syarat pengajuan klaim yang tertuang dalam polis.

Andi Baroar Nasution, SH.,MH., Kuasa dari Guruh yang menggugat Asuransi MNC.

K

antor hukum spesialis asuransi yakni Kritikal-Law Office, atas nama dan mewakili Guruh mengajukan gugatan wanprestasi dan ganti rugi ke Pengadilan Negeri Tangerang, Senin, 21 Mei 2012. Gugatan perdata dengan registrasi No. 253/Pdt.G/12/ PN.TGR tersebut dibidikkan kepada MNC Life Assurance. Gugatan tersebut merupakan buntut dari kebuntuan dan tidak adanya titik temu proses negosiasi serta mediasi antara penggugat selaku kuasa dari nasabah asuransi dengan pihak MNC Life Assurance. “Kami mewakili klien bernama Guruh

66

yang menjadi nasabah asuransi kesehatan pada MNC Life Assurance. Gugatan ini diajukan karena pihak asuransi menolak klaim asuransi yang menjadi hak klien kami. Berbagai upaya negosiasi dan musyawarah sudah kami tempuh, namun tidak menemui titik temu yang baik. Gugatan ini menjadi alternatif kami terakhir untuk mendapatkan hak klien kami,� kata Andi Baroar Nasution, SH. MH, salah satu kuasa dari penggugat saat ditemui di PN Tangerang. Menurut Andi, kliennya merupakan pemegang polis asuransi yang sah dari Asuransi MNC Sehat (Hario Sehat)

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

Pada 30 Maret 2012, kata Andi, pihak asuransi mengirimkan surat kepada kliennya bernomor 0008/HSP-IND/ CLM/2012 tentang pemberitahuan keputusan klaim Hario Sehat Rawap Inap atas nama Guruh yang intinya berisi penolakan untuk membayarkan klaim asuransi yang diajukan Guruh. Surat penolakan Asuransi MNC itu mengacu pada pasal 1 (12) dan 13 (9m) lembar polis tentang pre existing condition yaitu radang lambung (gastritis, dyspepsia, ulcus peptitum), dan gangguan tukak usus 12 jari. Guruh tak menyangka bahwa klaimnya itu bakal ditolak. Untuk apa ikut asuransi kalau klaimnya tidak bisa diambil? Padahal dirinya selalu


TOPIK HUKUM memenuhi kewajibannya sebagai nasabah dan mengajukan klaim sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Sejak penolakan klaim kliennya itu, Andi selaku kuasa Guruh, mendatangi dokter RS. Husada yang merawat kliennya yakni dr Jonkie T.Sp PD. Dokter tersebut menjelaskan bahwa dyspepsia bukanlah seperti apa yang dimaksudkan oleh pihak asuransi. Apabila pihak Asuransi MNC menyebutkan dyspepsia adalah radang lambung dan gangguan (tukak) usus 12 jari, maka setidaknya untuk membuktikannya haruslah ada pemeriksaan tambahan atau pendukung yang dilakukan untuk melihatnya, misalkan pemeriksaan endoscopy. “Diagnose dyspepsia yang dimaksudkan dr Jonkie yang tertuang dalam surat keterangan dokter pada formulir pengajuan klaim yaitu sehubungan dengan nyeri ulu hati, mual, muntah, dan badan lemas,” ucap Andi.

Somasi dan Upaya Musyawarah Tak Digubris Pihak Asuransi Sebelum diajukan gugatan, Andi terlebih dahulu melakukan somasi kepada pihak asuransi, namun tak juga ditanggapi dan tak direspon. Selanjutnya Andi dan timnya mendatangi kantor Asuransi MNC untuk melakukan permusyawarahan karena Andi menduga ada perbedaan penafsiran dengan pihak MNC terkait dengan surat penolakan tersebut. “Kedatangan kami yang pertama tidak membuahkan hasil, bahkan pihak asuransi terkesan meremehkan kami selaku kuasa hukum,” tukas Andi. Pada 9 Mei 2012 kembali diadakan pertemuan antara pihak kuasa hukum dengan pihak MNC (bagian klaim, legal, dan dokter). Ada hal-hal yang menarik, kata Andi, yang ditemui pada pertemuan itu. Di antaranya, pada saat pihak kuasa hukum menanyakan kepada dokter MNC mengenai pengertian dyspepsia, lantas dokter itu menjawab, dyspepsia adalah nyeri ulu hati, mual, muntah, badan lemas, dan diare. Pernyataan dokter MNC sama persis dengan pernyataan dr Jonkie yang merawat kliennya. “Dengan adanya penjelasan dokter dari

MNC yang disaksikan secara bersama, semestinya tidak ada alasan lagi bagi Asuransi MNC untuk tidak membayar klaim klien kami,” tegas Andi. Namun sayangnya, permusyawarahan yang dilakukan antara pihak kuasa hukum dengan pihak MNC menemui jalan buntu. “Pihak MNC tetap menolak untuk membayarkan klaim dan siap menempuh proses upaya hukum,” tegas Andi. Pihak asuransi bahkan menantang siap menempuh proses upaya hukum dengan nasabah atau kuasanya. Dalam gugatannya, Andi menyertakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perasuransian, di antaranya Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian (dalam hal Menimbang huruf c, d), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian pada Pasal 23 Ayat (1) dan Pasal 37, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/ KMK.06/2003 pada Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27. Dalam UU No. 2/1992 (dalam hal Menimbang huruf c, d) menyebutkan bahwa (c) Usaha perasuransian yang sehat merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi resiko yang dihadapi anggota masyarakat dan sekaligus merupakan salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat, sehingga memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian, dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. (d) Dalam rangka meningkatkan peranan usaha perasuransian dalam pembangunan perlu diberikan kesempatan yang lebih luas bagi pihak-pihak yang ingin berusaha di bidang perasuransian dengan tidak mengabaikan prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab, yang sekaligus dapat mendorong kegiatan perekonomian pada umumnya. PP No. 73/1992 Pasal 23 Ayat (1) menyebutkan, perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya

dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim. Sedangkan di Pasal 37 menyebutkan, setiap perusahaan perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan pelaksanaannya tentang perizinan usaha, kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha, penyampaian laporan, pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi, atau tentang pemeriksaan langsung, dikenakan sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha. Kemudian ketentuan Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 Pasal 37 menyatakan, ketentuan dalam polis asuransi yang mengatur mengenai pemilihan pengadilan dalam hal terjadi perselisihan yang menyangkut perjanjian asuransi tidak boleh membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan penanggung. Pasal 26 menyatakan, (1) Perusahaan asuransi hanya dapat meminta dokumen sebagai syarat pengajuan klaim sesuai dengan yang tertera dalam polis asuransi. (2) Dalam hal polis asuransi mencantumkan syarat lain-lain sebagai persyaratan klaim dan syarat lainnya harus relevan dengan pertanggungan dan wajar dalam proses penyelesaian klaim. (3) Ketentuan mengenai syarat lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) harus dimuat dalam polis asuransi. Pasal 27 menyatakan, perusahaan asuransi harus telah membayar klaim paling lama 30 hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar. “Atas penolakan klaim tersebut sangat mengganggu fikiran dan batin klien kami, juga menyita waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk membayar lawyer. Oleh karenanya dalam gugatan kami juga menyertakan ganti rugi atas kerugian yang diderita klien kami baik kerugian materi ataupun materiil. Kami juga meminta kepada majelis yang nantinya memeriksa proses peradilan agar sudilah kiranya untuk meletakkan sita jaminan atas harta yang dimiliki tergugat, sebelum majelis nantinya memutus perkara ini nantinya,” pungkas Andi kepada Majalah TOPIK. ☼ N. Hakim

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

67


TOPIK HANKAM

Kapten Sanra Michiko Moningkey, S.Sos: (Kepala Urusan Penerangan Pasukan dan Umum Lanud Halim Perdanakusuma)

“Nothing is Impossible”

A

foto: Dok. Pribadi

da satu kebanggaan tersendiri bagi seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) manakala dipercaya dalam sebuah penugasan misi perdamaian PBB di negara yang sedang mengalami konflik. Begitu pun bagi Kapten (Dinas Khusus) Sanra Michiko Moningkey, S.Sos yang mendapat kepercayaan bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan pada November 2009 hingga November 2010. Kebanggaan itu bertambah manakala ia tahu bahwa dirinya merupakan perwira wanita TNI Angkatan Udara pertama dan satu-satunya yang dikirim dalam misi perdamaian PBB ke Lebanon Selatan. Sebelumnya belum pernah ada perwira wanita TNI Angkatan Udara yang dikirim dan tergabung dalam Indonesia Batalyon untuk misi perdamaian PBB tersebut. Serangkaian tes seleksi untuk menjadi bagian dari Satuan Tugas Indonesia Batalyon Mekanis Kontingen Garuda XXIII-D/UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) atau yang lebih dikenal dengan nama INDOBATT/ Indonesian Battalion pada Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB di Lebanon Selatan pun berhasil dilaluinya. Meski awalnya ada kebimbangan yang berkecamuk dalam hati, terlebih lagi mengingat putera satu-satunya Miracle Marjoko (7 tahun) harus ditinggalkan selama menjalankan tugas negara ini, tak dapat dipungkiri, ada rasa bangga dalam diri Michiko. “Bangga dapat ditunjuk dan dipercayakan pimpinan TNI untuk turut serta berperan aktif dalam sepak terjang TNI di kancah Internasional seperti dalam misi perdamaian PBB di Selatan Lebanon, Timur Tengah,” tutur Michiko.

2009 – 2010 berkekuatan 1326 personil militer. Dan berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/2438/ XI/2009 tanggal 17 November 2009 tentang Perintah Untuk Melaksanakan Tugas Operasi Pemelihara Perdamaian UNIFIL di Lebanon, hanya ada lima Wanita TNI diantara 1326 personil militer pria. Kapten (Dinas Khusus) Sanra Michiko Moningkey, S.Sos merupakan satu-satunya Perwira WARA (Wanita Angkatan Udara) yang tergabung dalam Satuan Tugas Batalyon Mekanis Kontingen Garuda XXIII-D/UNIFIL (Indonesian Batalyon/ Indobatt) yang bermarkas di UN Position 7-1 di desa Adshit Al-Qusayr, jauhnya dua jam seperjalanan dari Markas Besar UNIFIL di Naqoura, daerah pesisir pantai dekat kota Tyre.

Kontingen Garuda Indonesia tahun

Sebelum keberangkatan ke daerah

68

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

penugasan, pembekalan yang hampir menyeluruh tentang apa dan mengapa misi perdamaian dunia diadakan dan di mana peran serta TNI mengusung visi dan misi yang mulia ini pun diberikan kepada seluruh prajurit TNI. Persiapan mengikuti tugas luar negeri ini terbilang sangat cepat, yakni hanya dalam waktu tiga minggu di daerah Cipatat. Bagi wanita kelahiran Manado, 3 Januari 1976 ini, saat menunggu pengumuman adalah kesempatan untuk mempererat hubungan batin dengan putera tersayangnya. Walaupun saat itu belum diketahui secara pasti apakah positif berangkat atau tidak ke Selatan Lebanon. Bagaimana perasaan dan pengalaman Kapten (Dinas Khusus) Sanra Michiko Moningkey, S.Sos selama bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon


TOPIK HANKAM Selatan? Berikut petikan wawancara Endang Dwintari Respati dan fotografer Satria Setiadi dari Majalah TOPIK.

Bisa diceritakan dipilihnya Anda sebagai wanita satu-satunya perwira TNI Angkatan Udara untuk ditugaskan ke Lebanon dan kemudian bergabung dengan Indobatt? Saya juga sebenarnya tidak pernah menyangka dan menduga kalau dipanggil untuk mengikuti seleksi yang dipusatkan oleh Markas Besar TNI, dalam hal ini adalah Pusat Pemeliharaan Misi Perdamaian (PPMP). Adapun tes seleksi yang diikuti semua perwira TNI sama, antara lain tes kesehatan, tingkat kesegaran jasmani, tes psikologi, tes administrasi, tes mengendarai kendaraan dengan kemudi di sebelah kiri, dan tes komputerisasi. Mungkin, di antara sekian tes yang dijalankan, yang membuat saya tidak kagok adalah selama ini saya rutin berolahraga, sehingga ketika harus menjalani seleksi dengan berbagai tes, fisik saya sedang dalam kondisi sangat siap. Jadi, bisa dibilang, saya tidak kaget ketika harus mengikuti berbagai tes, termasuk tes fisik. Saya bertugas di Lebanon mulai dari November 2009 sampai November 2010.

prajurit TNI terbaik untuk dikirim ke misi perdamaian PBB di Lebanon. Pra-tugas kami jalani selama kurang lebih tiga minggu sebelum kemudian dikirim ke Lebanon. Dalam pemanggilan pra-tugas sesi terakhir, kami diberikan simulasi penanganan konflik di perbatasan dan simulasi pendekatan kepada warga masyarakat yang berada disekitar daerah konflik.

Bisa dijelaskan tugas-tugas Anda bersama pasukan TNI lainnya yang ditugaskan ke Lebanon tersebut? Tugas kita sebenarnya adalah mendukung misi perdamaian PBB di daerah konflik, seperti Lebanon, sesuai Piagam PBB yang telah diberlakukan untuk pasukan-pasukan misi perdamaian. Intinya, saya bersama pasukan TNI lain yang dikirim ke Lebanon menjalankan operasi militer berupa operasi pemeliharaan perdamaian di bawah bendera PBB. Jadi, kita tidak menggunakan kekuatan senjata. Pendekatan kita, mungkin, lebih ke bidang kemanusiaan.

Ada berapa negara yang tergabung dalam misi perdamaian PBB di Lebanon ketika Anda dikirim ke sana?

kemanusiaan di sana. Untungnya, selama ini TNI sudah tidak asing lagi dengan misi-misi kemanusiaan, seperti yang menjadi program kita di Tanah Air, yakni TNI Masuk Desa. Sehingga, ketika diterapkan di Lebanon dengan sendirinya kita seperti merasa sepenanggungan dengan warga masyarakat di sana. Di sana TNI mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki negara lain, yakni setiap bertemu dengan siapa saja kita pasti akan angkat tangan. Mau dibalas atau tidak, kita pasti angkat tangan. Setelah itu kita senyum. Dan, ternyata, itu menjadi ciri khas dari kita, Indonesia.

Pengalaman paling berharga yang Anda alami selama bertugas di Lebanon? Kalau menyangkut tugas dan tanggungjawab sebagai perwira penerangan Indonesia Batalyon, ketika kami mendapatkan komplain dari rekan jurnalis di sana yang berasal dari Lebanon. Saat itu, saya harus bisa memperlihatkan daya kemampuan saya untuk bisa menetralisir situasi saat itu, untuk mengambil hati dia (jurnalis dari Lebanon). Karena dia komplain kepada pasukan kita yang melarangnya untuk mengambil gambar saat tentara Israel melakukan patroli melewati perbatasan. Tugas kita di sana kan untuk menjaga jangan sampai terjadi sesuatu hal yang bisa memicu terjadinya pertengkaran atau perselisihan, apalagi kalau sampai kita menjadi sasaran (tembak) atau saling membidikkan senjata. Hal itulah

Cukup banyak. Karena mereka yang dipanggil dan mengikuti seleksi berikut tesnya berasal dari tiga matra, yakni AU, AD, dan AL. Dipanggilnya saya mengikuti seleksi dan tes karena perwira penerangan sangat diperlukan. Dan kami ditempatkan dalam Indonesia Batalyon. Selama satu bulan kami mengikuti tes. Usai mengikuti tes, kami mengikuti yang namanya pemanggilan pra-tugas, yakni pembekalan bagaimana kami mengenal penugasan di sana, misi dan visi dari TNI sendiri yang mana adalah menjunjung tinggi perdamaian dunia. Kami pun dikirim ke Lebanon untuk bergabung dengan negaranegara lain yang tergabung dalam misi perdamaian PBB. Dalam pemanggilan pra-tugas sudah terpilih sebanyak seribu

Kapten Sanra Michiko, satu-satunya Perwira WARA (Wanita Angkatan Udara) yang tergabung dalam Satuan Tugas Batalyon Mekanis Kontingen Garuda XXIII-D/UNIFIL.

foto: Dok. Pribadi

Ada berapa perwira atau anggota TNI yang dipanggil dan mengikuti seleksi?

Kita bergabung dengan sekitar 32 negara di mana kami dibagi menjadi beberapa sektor atau wilayah. Setiap negara mempunyai program masingmasing untuk menjalankan misi

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

69


foto: Dok. Pribadi

TOPIK HANKAM

Kapten Michiko, saat mengikuti pertandingan olahraga tenis meja untuk kategori single yang diselenggarakan di sela-sela misi perdamaian PBB.

yang sangat tidak kita inginkan, terlebih lagi pasukan kita berada di tengah. Saya katakan kepada mereka, bahwa kita datang ke negaranya, Lebanon, dengan niat baik yakni membantu. Saya pun meminta mereka untuk menghargai niat kami itu. Meskipun pada awalnya mereka tidak mau menerima penjelasan dari saya, namun pada akhirnya kesalahpahaman itu pun bisa saya atasi. Bahkan, sampai sekarang pun saya berteman sangat baik dengan jurnalis asal Lebanon tersebut.

Kesulitan seperti apakah yang Anda alami dalam menjalankan tugas perdamaian bersama pasukan dari negara lain di Lebanon? Pertama, sebenarnya, musuh yang paling besar dan berat yang harus kita hadapi di sana adalah suhu dan cuaca. Di sana itu suhu dan cuaca sangat dingin. Bagi saya dan anggota TNI yang bertugas di sana, menghadapi suhu dan cuaca taruhannya adalah nyawa. Dengan suhu dan cuaca yang sangat dingin, kita harus melakukan patroli selama 24 jam dalam sehari. Sebagai perwira penerangan yang ditugaskan dalam misi perdamaian PBB di Lebanon dan melihat kondisi para prajurit TNI dengan suhu dan cuaca sedemikian dingin, saya merasa berkewajiban memberitahukan kepada masyarakat di Tanah Air tentang kondisi tersebut. Saya kabarkan bagaimana perjuangan para anggota TNI yang

70

bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon di tengah suhu dan cuaca yang sedemikian dinginnya. Sehingga, saya pun merasa, perjuangan mereka itu patut dihargai. Pengalaman kedua saya yang menarik adalah ketika saya memperoleh medali emas dalam sebuah turnamen atau pertandingan olahraga antar batalyon. Adapun pertandingan yang saya ikuti dan berhasil mendapatkan medali emas adalah olahraga tenis meja untuk kategori single dan campuran atau ganda. Merupakan kebanggaan bagi saya ketika berhasil mengalahkan peserta lain, seperti dari Cina, Malaysia, Nepal, dan India. Selain tenis meja, saya juga berhasil memenangkan kejuaraan bulutangkis dengan memperoleh medali emas untuk kategori single dan campuran atau ganda. Dalam sejarah kejuaraan atau turnamen olahraga yang diselenggarakan di sela-sela misi perdamaian PBB tidak pernah ada yang berhasil membawa empat medali emas sekaligus ke negaranya. Dan, empat medali emas itu diboyong oleh satu-satunya wanita TNI yang turut dalam pasukan misi perdamaian PBB di Lebanon ke Tanah Air, yakni saya.

Apa yang membuat Anda bertekad atau berkeinginan menjadi anggota TNI? Saya tidak ingin menyusahkan kedua orangtua. Saya tidak mau menjadi beban untuk kedua orangtua.

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

Paling tidak, sabun dan bedak bisa saya penuhi sendiri. Itu berarti kan saya harus mempunyai pekerjaan. Kebetulan, Papi saya adalah pensiunan TNI AD dengan pangkat terakhir sersan mayor. Ibu saya adalah seorang pustakawan. Saya sendiri sebenarnya merupakan lulusan sarjana perpustakaan Universitas Hassanudin (Makasar). Ketika perpustakaan berada di bawah Fakultas Sosial Politik, maka disebut Sarjana Sosial. Padahal, sebenarnya, spesialisasi saya adalah bidang perpustakaan. Saya kombinasikan, latar belakang ayah yang berasal dari TNI AD, maka saya pun memutuskan untuk masuk ke TNI ketika dibuka pendaftaran untuk sekolah pertama perwira atau prajurit karir. Saya mendaftar dan masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2002.

Bagaimana Anda tertarik untuk masuk dan menjadi anggota TNI AU? Ketika saya mendaftar dan mengikuti seleksi tingkat nasional yang diadakan di Magelang, saya bersama peserta lain yang berasal dari tiga angkatan atau matra, yakni AD, AU, dan AL, diberikan angket untuk menentukan pilihan masuk ke angkatan mana. Untuk pilihan pertama saya memilih AD karena ayah saya berasal dari AD, pilihan kedua jatuh pada AL karena saya pernah melakukan scuba diving, sementara AU tidak pernah terpikirkan oleh saya untuk menjadi pilihan. Sehingga, AU pun menjadi pilihan ketiga atau terakhir saya dalam angket tersebut. Tetapi, ketika tes psikologi, mungkin, barulah kelihatan di situ, dan saya pun kemudian dipilih oleh TNI AU. Tetapi, bagi saya, mau ditempatkan di mana pun, yang namanya pengabdian dapat dilakukan di angkatan mana saja. Itulah motivasi awal kenapa saya memutuskan untuk memilih masuk menjadi anggota TNI. Saya harus bisa berhasil, paling tidak karena saya sangat sayang kepada kedua orangtua saya. Itu berarti, kalau saya sayang kepada kedua orangtua, saya tidak mau menjadi beban buat mereka.

Bisa dijelaskan tugas dan wewenang Anda sebagai Kepala Urusan Penerangan Pasukan dan Umum, Lanud Halim


TOPIK HANKAM Perdanakusuma? Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Perwira Penerangan Indonesia Batalyon. Saya mempunyai misi yaitu masyarakat Indonesia itu wajib tahu apa yang dikerjakan dan dilakukan, khususnya personil TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma ini, apa yang selama ini kami upayakan, kami kerjakan, apa yang kami lakukan, yang tidak jauh-jauh dari dunia penerbangan. Karena personil TNI AU sendiri dikenal dengan sebutan Airman yang selalu bekerja secara profesional dan berkaitan dengan dunia penerbangan. Sebagai personil TNI AU, kami harus selalu siap selama 24 jam, kadang-kadang harus meninggalkan keluarga, terkadang kita juga harus mengorbankan waktu pribadi kita, tapi biar bagaimanapun yang namanya “Bagimu Negeri” tidak ada alasan apa pun. Kita harus tetap menjalankan tugas dan kewajiban. Lanud Halim Perdanakusuma sendiri bisa dikatakan adalah ‘Pintu Gerbang Negara’ di mana menjadi tempat naik dan turunnya para tamu negara dan para pejabat negara dari manapun. Sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa kita (TNI AU) tidak pernah ‘tidur’. Kita selalu standby selama 24 jam dalam menjaga seluruh persada negeri ini.

Sebagai orang yang mewakili kaum wanita, apakah menurut Anda masih ada perbedaan gender antara tentara dari kalangan pria dengan kaum wanita saat ini? Mungkin saya bisa jelaskan berdasarkan pengalaman saya ketika bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon. Saya adalah pionir atau satu-satunya perwira wanita yang dikirim dalam misi perdamaian PBB di Lebanon yang tergabung dalam Indonesia Batalyon. Selama sejarah Indonesia Batalyon, tidak pernah ada perwira wanita TNI yang bergabung. Di tahun saya, sayalah yang pertama yang dipercaya oleh pimpinan untuk bertugas di sana. Saya pun sangat bersyukur sebagai perwira wanita TNI satu-satunya dan pertama yang ditugaskan ke sana. Itu berarti saya menjadi pembuka jalan bagi rekanrekan atau adik-adik saya, khususnya sesama perwira wanita, yang lain. Dan,

memang benar, setelah saya, ada sekitar satu regu anggota wanita TNI yang dikirim pada misi perdamaian PBB dalam bendera Indonesia Batalyon. Dan saya pun bersyukur, ketika dan selama berada di sana, tidak pernah ada perlakuan khusus atau istimewa dikarenakan saya adalah seorang wanita. Saya sendiri pun tidak pernah meminta untuk diistimewakan. Tetapi, karena kodrat saya sebagai seorang wanita, ada beberapa hal yang perlu juga diperhatikan, seperti kamar mandi yang harus terlebih dahulu dipersiapkan disana sebelum saya terjun atau pergi. Selain itu, barak atau tempat tinggal sementara juga tetap harus terpisah dengan prajurit pria lainnya. Untuk hal-hal lain tidak ada perlakukan istimewa yang diberikan kepada saya. Kita harus bisa survive bersama dengan rekan-rekan prajurit pria lain. Sebagai prajurit, profesionalitas harus benar-benar dijunjung tinggi.

Pandangan Anda kepada kaum wanita dari generasi muda agar mau mengabdi di kesatuan TNI (AD, AU, AL)? Saya rasa, peluang yang besar sekali sebenarnya untuk masuk dan mengabdi di kesatuan TNI, baik AD, AU, maupun AL. Yang terpenting adalah kita mempunyai tekad dan kemauan,

kemudian kita mempersiapkan untuk masuk di kesatuan. Memang, kelihatannya, sangat ekstrim masuk ke dunia militer. Tetapi, namanya militer tentunya diperlukan kesiapan fisik, kecerdasan, kemampuan intelektual, dan sebagainya. Jadi, saya rasa, peluang untuk masuk ke kesatuan TNI bagi adik-adik, khususnya kaum wanita, sangat bagus. Masih sangat dibutuhkan begitu banyak puteri-puteri Indonesia untuk bisa bergabung ke TNI dan mengabdikan diri di lingkungan pekerjaan yang mayoritas didominasi kaum pria. Tetapi tidak ada salahnya untuk mencoba dan masuk. Bukankah di mata Tuhan kita semua sama. Yang membedakan hanya fungsi dan peran dari masing-masing kita.

Apakah moto hidup Anda? Nothing is impossible. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Segala sesuatu itu mungkin, selama kita mau berusaha. Dan memang tidak ada yang gratis di dunia ini. Kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Usaha dan kerja keras. Tidak usah memikirkan hasilnya. Kalau sudah kita kerjakan, hasil itu pasti akan datang dengan sendirinya. Siapa pun orangnya yang sudah bekerja tidak akan mungkin tidak mendapatkan hasil. “Siapa yang mencangkul akan memetik hasilnya”. ☼

Biodata Kapten Sanra Michiko Moningkey, S.Sos Nama Lengkap : Sanra Michiko Moningkey Pangkat/Korp/NRP : Kapten Sus/529272 Jabatan : Kaur Penerangan Pasukan dan Umum Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma Tempat/Tgl Lahir : Manado, 3 Januari 1976 Tamat TNI : 22 Juni 2002 Pendidikan : a. Umum : S-1 Sarjana Perpustakaan b. MIliter : Sepa PK 2002 Kursus : a. Umum : Master of Ceremony b. Militer : Sussarjemen, Sussarcab, Suspa Info, KIBI AU, KIBI Dephan Anak : Miracle A. Marjoko Riwayat Kepangkatan : a. Letda Sus tmt 22 Juni 2002 No. Skep/474/VII/2002 b. Lettu Sus tmt 01 Oktober 2004 No. Skep/136-TIII/VIII/2004 c. Kapten Sus tmt 01 Oktober 2008 No. Skep/173-TIII/IX/2008 Riwayat Jabatan : a. Kapentak Lanud El Tari Kupang b. Kapentak Kosekhanudnas I Jakarta c. Kasubsialsuspen Dokprod Dispenau d. Kapentak Lanud Sam Ratulangi Manado e. Kasi Pustak Koopsau I Jakarta f. Perwira Penerangan Satgas Indobatt 23-D/UNIFIL g. Kaur Penerangan Pasukan dan Umum Lanud Halim Perdanakusuma Riwayat Penugasan : Luar Negeri di UNIFIL tahun 2009 – 2010 ☼

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

71


P

T Mercedes-Benz Indonesia (MBI), Rabu (6/6), di Jakarta secara resmi mengumumkan dimulainya penjualan Mercedes-Benz B-Class baru untuk pasar nasional. Generasi kedua dari mobil berukuran kompak ini akan memberikan pilihan baru bagi kalangan modern yang membutuhkan kendaraan keluarga sarat teknologi canggih, sistem keselamatan terbaru, dan kemewahan. B-Class terbaru akan menjadi pilihan penting karena inilah mobil yang memimpin di kelasnya dalam berbagai hal.

foto: Dok.MajalahTopik/Adang S

TOPIK EVENT

Secara subtansial B-Class terbaru dibangun untuk menjadi pemenang di berbagai sisi yang dibutuhkan sebuah kendaraan keluarga. Mobil yang kini tampil dengan desain semakin dinamis ini lebih lincah dan efisien, tetapi juga nyaman serta memberikan ruang lapang. Desain dan teknologi B-Class baru juga dikembangkan dengan terminologi terbaru Mercedes-Benz. Bahkan sistem yang menggerakkan mobil ini sepenuhnya baru, yaitu mesin bensin empat-silinder dengan injeksi langsung (direct injection) dan turbo charging berikut transmisi kopling ganda (dual clutch) 7G-DTC. Selain itu, ketinggian mobil dibuat lebih rendah dan posisi tempat duduk lebih tegak sehingga menghasilkan tampilan sebagai kendaraan sport kompak dinamis yang layak dibawa berwisata.

All New Mercedes-Benz B-Class (W246)

Sebuah Kendaraan Keluarga yang Sportif dan Kompak

"Sebuah kebanggaan bagi kami bisa melepas kendaraan keluarga lima penumpang berkelas mewah untuk pasar Indonesia. Tidak diragukan lagi bahwa B-Class baru merupakan pemimpin di kelasnya dalam berbagai aspek. Sebagai tambahan, B-Class terbaru juga sangat efisiensi bahan bakar," kata Presiden Direktur PT Mercedes-Benz Indonesia Dr. Claus Weidner. Weidner menambahkan kehadiran B-Class terbaru sangat tepat mengingat kebutuhan konsumen di Indonesia terhadap mobil keluarga terus meningkat dari tahun ke tahun. "Dengan B-Class pengguna akan merasakan keuntungan lebih dalam soal fungsi, teknologi, keselamatan, dan kemewahan." lanjut Weidner.

Desain eksterior: kesempurnaan ruang bersama tampilan wajah menarik

B-Class terbaru memiliki tipikal sebagai kendaraan sport wisata Mercedes. Mobil ini menawarkan hanyak ruang yang dikombinasi dengan performa dinamis layaknya sedan hatchback. Kesan tersebut tertuang pada garis berkarakter pada desain eksterior, di mana bagian depan dan belakang sportif berperawakan lebar.

Lebih aerodinamis: nilai hambatan angin setara station wagon

Dengan nilai hambatan angin (drag coefficient) hanya 0,27cd, B-Class terbaru memiliki tingkat aerodinamis terbaik di kelasnya. Selain memberikan pahatan eksterior aerodinamis, langkah-langkah optimalisasi juga banyak dilakukan pada

72

titik-titik yang lebih detil, seperti aliran udara di sekitar roda depan, desain di bagian bawah bodi, serta alur udara untuk pendinginan.

Konsep baru: keseluruhan tinggi yang lebih rendah tapi lebih banyak ruang di dalam.

Sebuah konsep kendaraan baru telah mendasari tercapainya desain dinamis pada B-Class terbaru. Aspek paling menyolok terdapat pada tinggi yang hanya mencapai 1.558 mm dari permukaan jalan, atau lebih rendah sekitar 5 cm dari model sebelumnya.

Desain interior: kualitas tertinggi dalam sebuah dimensi baru

Pada interior kesan besar bisa langsung tertangkap ketika kita melihat susunan dashboard yang dibuat dengan pola tiga dimensi. Tiga ventilasi bundar besar di tengah, dan nozel unik yang dirancang bersilangan juga telah menambah nilai sportif pada tatanan interior yang mengusung idiom desain emosional. Ditambah layar besar berwarna (TFT) di atas tiga ventilasi, kesan masa depan pada desain interior B-Class tidak terbantahkan.

Pergerakkan: didesain untuk efisiensi maksimum

Mesin bensin empat-silinder terbaru berkapasitas 1.6-liter pada B 200 menghasilkan tenaga maksimum 115 kW (156 hp) dengan torsi puncak hingga 250Nm pada putaran mesin 1.250 rpm. Meski performa yang dihasilkan tinggi, namun B 200 hanya membutuhkan pasokan bensin 5,9 liter per 100 km. Sementara nilai emisi yang dihasilkan hanya 138 gram C02/km. Secara menyeluruh konsumsi bahan bakar B 200 lebih hemat 12 persen dari pendahulunya. â˜ź Adang Sumarna

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012


TOPIK EVENT

D

alam rangka meningkatkan layanan nasabahnya dan mempermudah transaksi elektronis, PT Bank Ekonomi Raharja Tbk menggandeng PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) untuk bergabung ke jaringan ATM Bersama. Melalui kerjasama ini nasabah Bank Ekonomi mendapatkan kemudahan dalam hal layanan transaksi elektronis berupa tank tunai, transfer antar bank dan informasi saldo di lebih dari 32.000 jaringan ATM Bersama di seluruh Indonesia. Di sisi lain, transaksi antar bank akan lebih mudah sehingga memberikan efisiensi bagi nasabah. "Kami sangat peduli akan kebutuhan nasabah karenanya melalui kerjasama ini seluruh nasabah kami bisa mendapatkan akses lebih luas, juga kemudahan dan efisiensi dengan memanfaaikan besarnya jaringan ATM Bersama. Inilah salah satu upaya kami untuk dapat menghubungkan nasabah dengan berbagai kesempatan yang ada, agar mereka dapat mencapai harapan-harapan mereka," kata Tony Turner, Direktur Utama PT Bank Ekonomi Raharja Tbk, Rabu (6/6). Dijelaskannya, kerja sama ini sekaligus membuktikan tekad Bank Ekonomi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada nasabah khususnya melalui penyediaan kemudahan fasilitas berbasis teknologi informasi. Apalagi saat ini sekitar 79 institusi telah tergabung dalam layanan ATM Bersama, yang terdiri dari bank-bank pemerintah, swasta, asing, daerah dan BPR di seluruh Indonesia.

foto: Dok.MajalahTopik/Adang S

Artajasa merupakan perusahaan terdepan dalam penyediaan infrastruktur sistem pembayaran di Tanah Air. Artajasa juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanannya pada jaringan ATM Bersama di mana salah satunya melalui uji coba Disaster Recovery yang sukses dilakukan bulan lalu.

Karenanya tidak mengherankan, jaringan ATM Bersama terus tumbuh dan berkembang dengan terminal ATM yang luas dan tersebar ke seluruh Indonesia. "Sebagai mitra bisnis bagi berbagai industri yang terkait dengan sistem pembayaran, kami terus berupaya menciptakan inovasi teknologi yang dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi institusi maupun masyarakat luas demi terciptanya efisiensi nasional," kata Arya Damar, Direktur Utama PT Artajasa Pembayaran Elektronis. ATM Bersama tidak hanya memberikan kenyamanan transaksi antar individu, tetapi juga kemudahan bagi nasabah bank maupun lembaga selain bank anggota ATM Bersama dalam melakukan berbagai transaksi. Fitur-fitur ATM Bersama diimplementasikan tidak hanya di terminal ATM saja tetapi diperluas melalui terminal EDC hingga telepon Selular nasabah.

Sekilas PT Bank Ekonomi Raharia Tbk:

PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk adalah penyedia layanan perbankan komersial yang didirikan pada tahun 1989 dan sampai dengan 31 Januari 2012 telah memiliki 96 kantor cabang di 28 kota di berbagai wilayah Indonesia, yang didukung oleh lebih dari 2500 karyawan. Penerima Service to Care Award 2012 dan 10 Best Bank Service Excellence 2012 ini telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan sampai dengan 31 Desember 2011, 98,94% sahamnya dimiliki oleh HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited selaku anak perusahaan dari HSBC Holdings Ptc. Sebagai anggota Grup HSBC, Bank Ekonomi merupakan bagian dari salah satu organisasi jasa keuangan terkuat di dunia.

Sekilas PT Artaiasa Pembavaran Elektronis:

PT Artajasa Pembayaran Etektronis (Artajasa) merupakan pionir dalam penyedia jaringan infrastruktur perbankan di Indonesia. Sejak berdirinya pada tanggal 10 Februari 2000, Artajasa fokus menggarap pasar transaksi elektronis di Indonesia. Salah satunya adalah layanan ATM Bersama. Artajasa juga menyediakan solusi Online Payment bagi penerbit tagihan (billing provider), seperti jasa telekomunikasi, multifinance, penerbit kartu kredit, energi, pendidikan dan asuransi yang memungkinkan para penggunannya melakukan pembayaran tagihan. Pada tahun 2005 Artajasa meluncurkan fitur interkoneksi regional dengan Malaysian Electronic Payment System (MEPS). Artajasa juga turut mendukung perkembangan bank daerah agar mampu bersaing dengan bank-bank lainnya, dengan teralisasinya layanan BPDNet Online, yang melayani setor tunai melalui teller bank daerah kepada rekening BPD lainnya secara real time dan nasional. â˜ź Adang Sumarna

PT Bank Ekonomi Raharja Tbk Bergabung ke Jaringan ATM Bersama Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

73


TOPIK RAGAM

Spa

di Indonesia

Bisnis spa menjamur di berbagai kota di Indonesia. Peminatnya pun bukan hanya berasal dari kalangan perempuan saja, tapi juga kaum laki-laki. Untuk menjadi pengusaha spa, tentu saja, diperlukan pengetahuan dan ketrampilan dalam menjalaninya.

K

ata Spa berasal dari bahasa Latin Sante Par Aqua yang artinya sehat melalui terapi air. Ada juga yang mengatakan bahwa Spa adalah nama kota di Belgia yang memiliki sumber air panas alami dan mengandung mineral dengan khasiat terapeutik atau pengobatan. Dalam Permenkes No. 1205/10/2004, Spa adalah upaya kesehatan ala tradisional yang menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi ketrampilan hidroterapi, pijat (massage), aroma terapi yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (Body, Mind and Spirit/Soul). Dalam literatur lain, yakni UU No 10 Tahun 2009 tentang Undang Undang Pariwisata disebutkan bahwa Spa adalah usaha jasa perawatan kesehatan yang menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi ketrampilan hidroterapi, pijat (massage), aroma terapi makanan minuman sehat yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (Body, Mind and Spirit/Soul) dan tetap mempertahankan tradisi budaya bangsa.

74

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

Untuk di Indonesia sendiri, industri spa terdiri dari dua tipe, yakni Health Spa yang terdiri dari Destination Spa, Resort Spa, Day Spa, Amenity Spa, Mineral Spring Water, dan Residential Spa; dan Medical Spa yang memiliki Rehabilitation Spa sebagai bagiannya. Bagi para pengusaha Spa, tentunya mengetahui secara benar dan pasti adanya peluang di usaha ‘wangi’ ini. Beberapa peluang usaha Spa meliputi usaha jasa perawatan Spa, pendidikan Spa (training centre), produk perawatan Spa, peralatan Spa, dan konsultan Spa. Kesemua peluang itu terkait satu dengan yang lainnya. Keberadaan Spa, khususnya di Tanah Air, tak bisa dianggap sepele. Meski ia bersifat atau berkonsep tradisional, namun Pemerintah menganggapnya sebagai lahan usaha yang tak bisa dipandang dengan sebelah mata. Tengok saja lembaga atau departemen pemerintah yang mendukung atau memberikan perhatian terhadap industri Spa di Tanah


TOPIK RAGAM Air, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang bernama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional), dan Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan (sekarang bernama Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif). Tidak hanya dari kalangan pemerintahan saja, di luar itu, dukungan pun mengalir dari sejumlah mitra, yakni Asosiasi Spa Indonesia (ASPI) dan Asosiasi Spa Terapis Indonesia (ASTI). Asosiasi Spa Indonesia (ASPI) adalah bentuk atau wadah tunggal, tempat berhimpun pengusaha dan profesional di bidang Spa dari seluruh Indonesia dalam mengatur, membina, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perawatan kecantikan melalui Spa. Sedangkan, Asosiasi Spa Terapis Indonesia (ASTI) didirikan sebagai wadah para praktisi bidang Spa untuk memperjuangkan peningkatan dan profesional agar mampu bersaing di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Konsep Spa Indonesia Untuk menjadi pengusaha Spa dan bisa menjalankan usaha Spa, ada beberapa pengetahuan dan keterampilan yang perlu dipelajari, diantaranya pengetahuan tentang sejarah Spa; pengetahuan tentang konsep Spa; mampu menganalisa unsurunsur seperti strength (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunity (peluang), dan threats (hambatan/ancaman); perencanaan bisnis, manajemen operasional Spa, dan sales and marketing finance, serta MSDM. Menurut Lie Chu, SPd, MSi, pendiri sekaligus pemilik Lembaga Pendidikan dan Salon Putri Ayu, Spa merupakan perawatan kecantikan dan kebugaran dari daerah setempat sehingga basisnya pun bernuansa budaya. Budaya dan tradisi dalam perawatan kecantikan dan kebugaran, kata Lili sapaan akrab Lie Chu, tumbuh melalui ramuan yang dibuat oleh peramu obat-obatan tradisional dengan pengaruh filosofi masyarakat setempat. “Diantara perawatan tradisional yang masih terus dikenal adalah perawatan kecantikan dan kebugaran dari daerah Jawa dan Bali baik teknik perawatan maupun ramuannya, bahkan terkenal hingga mancanegara,” tutur perempuan kelahiran Jakarta, 1 Juli 1959 ini. Ditambahkan Lili, konsep dasar dari Spa Indonesia terbagi atas tiga kategori besar, yakni konsep arsitektur dan interior disain, konsep produk perawatan, dan konsep perawatan Spa itu sendiri. Untuk konsep arsitektur dan interior disain spa Indonesia, Lili menjelaskan, sangat dipengaruhi oleh budaya luar yang masuk, seperti dari Cina, India, Portugis, pengaruh Islam, atau Timur Tengah. Untuk konsep produk perawatan, perawatan keseimbangan jiwa raga dan sukma telah terbukti dari relief Borobudur yang menunjukkan berbagai perawatan wanita, perawatan rendam dengan bunga dan herbal, perawatan untuk bayi hingga meditasi. Menyinggung mengenai konsep arsitektur Spa Indonesia, Lili melihat saat ini populer selalu menunjukkan kedekatan dengan alam Indonesia, dan pengaruh yang sangat kuat berasal

dari disain Javanesse dan Balinesse. Gemericik air dan aromaterapi yang disajikan pun menggunakan bahan dasar yang diolah dari tumbuh-tumbuhan di Indonesia, essential oil atau minyak atsiri berasal dari Jawa, antara lain minyak pala, akar wangi, cendana, bunga melati, bunga mawar, bunga sedap malam, sangat digemari hingga saat ini. “Bali juga dikukuhkan sebagai The Best SPA destination 2009 oleh Majalah The SENSE. Hal ini memperkuat identitas Indonesia dengan pembuatan konsep disain interior Bali untuk usaha Spa, baik lokal Indonesia maupun internasional,” papar Lili.

Rempah Indonesia Rempah Indonesia sangat identik dengan terminologi Jamu. Jamu dalam bahasa Jawa merupakan kependekan dari ‘bejane sing nemu’ yang berarti ‘berkah bagi yang menemukan’. Jamu merupakan ramuan pengobatan tradisional yang ditemukan oleh para ahli pengobatan kuno Jawa, menjaga daya tahan tubuh dan berfungsi sebagai obat. Penentuan jenis tanaman atau rempah menjadi ramuan membutuhkan waktu pengamatan yang sangat lama. Penentuan bahan utama dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus (ahli jamu). Gejala alam, bentuk tanaman yang ditunjukkan, meditasi menjadikan kekuatan untuk mendapat petunjuk dari Tuhan YME. Penerapan dan penggunaannya dilakukan secara turun temurun dan menjadikan jamu Indonesia telah melalui empirical study di mana bukan bukti secara klinis namun studi yang telah dicobakan kepada manusia dan telah digunakan turun temurun. Rempah dibuat berdasarkan kepentingan atau peruntukan dan disesuaikan dengan usia dan jenis kelamin. Rempah yang digunakan untuk perawatan tubuh atau penggunaan di luar, seperti lulur, mangir, dan boreh sangat populer untuk perawatan Spa di Indonesia. Selain untuk formulasi perawatan badan, rempah diekstrak sebagai aromaterapi menjadikan Spa Indonesia unik. Konsep perawatan Indonesia adalah perawatan holistik, tidak saja perawatan kebugaran dan kecantikan secara fisik saja. Namun, ada delapan siklus kehidupan wanita yang mendasarinya, yakni masa bayi, masa pubertas, masa persiapan pernikahan, masa pernikahan, periode persiapan melahirkan, periode pasca melahirkan, periode persiapan menopause, dan masa menopause. Selain untuk wanita, ada juga perawatan Spa khusus untuk pria, yakni bertujuan menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Untuk perawatan pria, memiliki lima periode, yaitu masa bayi, perawatan masa pertumbuhan, perawatan persiapan pernikahan, masa pernikahan, dan masa andropause. Lili memberikan tips atau saran bagi para Spa terapis dan pemula untuk senantiasa menggali tradisi budaya bangsa melalui sejarah Spa. Selain itu, sebelum melakukan usaha Spa dengan baik, para Spa terapis harus mampu memastikan seperti apa permintaan pasar melalui visibility study. Dan yang lebih penting lagi, tambah Lili, menetapkan perencanaan usaha Spa dengan baik agar pelanggan atau customer merasakan kepuasan pelayanan Spa di tempat usaha. ☼ Endang

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

75


TOPIK KULINER

Pengelola Waroeng Ciragil

Berawal dari Keinginan untuk Membantu Teduh, nyaman, dan asri. Tiga unsur itu yang pertama ditemui saat melangkahkan kaki memasuki rumah makan yang terletak di kawasan Ciragil, Jakarta Selatan, ini.

M

endengar nama rumah makan satu ini, mungkin, yang terbayang dalam benak adalah sebuah ruangan khusus untuk memasak yang penuh dengan segala peralatan memasak, beraroma khas masakan, dan penuh uap dari sebuah kompor yang menyala. Namun, di dapur satu ini, kesan atau bayangan itu akan sirna. Suasana yang nyaman, teduh, asri, dan resik senantiasa menyambut para tamu yang menjadi pelanggannya. Yap, Dapoer Ciragil nama dari rumah makan satu ini. Dipilihnya nama tersebut lebih dikarenakan keinginan sang pemilik agar rumah makannya itu terkesan tidak terlalu eksklusif sehingga banyak orang yang ingin mampir. Kenyamanan dan kualitas pun menjadi syarat utama yang senantiasa dipegang rumah makan yang berdiri pada tahun 2006 ini. Berawal dari keinginan sang pemilik, Viraguna Bagoes Oka (akrab disapa Oka), yang ingin membantu memberikan tempat yang lebih layak bagi para pedagang kaki lima yang biasa menjajakan dagangannya

76

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012


TOPIK KULINER di sepanjang Jalan Ciragil, Jakarta Selatan. “Karena dikhawatirkan dapat mengganggu arus lalu lintas di kawasan ini, maka sang pemilik terpikirkan untuk membantu memberikan tempat bagi para pedagang itu yang lebih layak. Istilahnya, kami hanya memfasilitasi para pedagang kaki lima tersebut agar mempunyai tempat berdagang yang lebih layak,” tutur Viswananda Bagoes Oka, putera pertama dari sang pemilik yang diserahi tanggungjawab mengelola Dapoer Ciragil.

bakar/goreng, bebek bakar/goreng, sup buntut kacang merah, bakmi/bihun goreng, sayur asem, soto mie, sop iga kambing, pempek, siomay, dan lain-lain. “Adapun untuk menu andalan, customer biasanya mencari ayam bakar/goreng, bebek bakar/goreng, dan plecing kangkung. Dan, ketiga menu itu menjadi menu andalan sejak Dapoer Ciragil berdiri,” tambah Nanda. Seperti halnya makanan, minuman yang ada di Dapoer Ciragil pun merupakan minumanminuman yang umum dijumpai di rumah makan atau pedagang kaki lima, seperti es doger, es teler Ciragil, es shanghai, es sirop cincau/tape, aneka jus, es campur ‘Jimbaran’, dan sebagainya. Untuk dessert atau hidangan penutup, Dapoer Ciragil menyediakan aneka kue, yakni pancake, poffertjes, apanko/papako, klappertaart, cup cake, dan rainbow cake.

Menurut Nanda, sapaan akrab pria muda lulusan Edith Cowan University, Perth Australia, jurusan Bisnis, tahun 2009 ini, di awal berdirinya Dapoer Ciragil hanya menjajakan beberapa makanan, seperti ayam bakar/goreng, bebek bakar/goreng, ketoprak Ciragil, bakso Ciragil, dan es kelapa muda. Namun, seiring perkembangannya, semakin banyak pedagang yang menjajakan dagangannya di Dapoer Ciragil, seperti pedagang jus, es campur, es doger, dan lain-lain.

Di tengah persaingan di bidang kuliner yang sangat ketat, khususnya di kawasan Jakarta Selatan, Dapoer Ciragil hadir tidak hanya untuk memuaskan selera santapan bagi para pecinta kuliner, namun juga memiliki misi khusus, seperti di awal berdirinya, yakni membantu memfasilitasi para pedagang kaki lima agar memiliki tempat yang lebih layak bagi para pelanggannya. Sehingga, persaingan bagi Dapoer Ciragil menjadi satu hal yang wajar. Namun, yang terpenting, seperti dikatakan Nanda, menjaga kualitas menjadi satu hal utama yang tidak boleh dilepaskan. ☼ Endang

Meski sang pemilik asli dari Bali, namun di rumah makan yang buka mulai dari pukul 11.00 – 21.00 Wib ini, tidak khusus menyediakan masakan-masakan khas dari Pulau Dewata. Jenis makanan yang disajikan pun adalah makanan-makanan yang umum ditemui di kaki lima, seperti ketoprak, gadogado, bakso, dan sebagainya. Selain ketiga menu tersebut, Dapoer Ciragil juga menyediakan ayam

Ayam Bakar

Ayam Goreng

Aneka Jus Buah Poffertjes (desert)

Plecing Kangkung

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

77


TOPIK KONSULTASI

S KONSULTASI eks DAN KELUARGA

Bersama Dr Ferryal Loetan, ASC & T, SpRM, MKes-MMR

Suami Suka Onani Pak Dokter Yth, saya sudah menikah pada November 2011. Umur saya 25 tahun dan suami 28 tahun. Tetapi kenapa suami saya suka melakukan onani, padahal saya tidak ingin di tempat tidur. Saya selalu berusaha memuaskan suami saya. Saya sangat kecewa sekali. Saya merasa butuh, tetapi suami saya malah bermain sendiri. Yang ingin saya tanyakan: Apakah wajar seorang yang sudah menikah dan ada penyalurannya tetapi melakukan? Apa yang harus saya lakukan? Evie-Ciledug Jawab: Memang kalau dilihat sepintas kayaknya kok keterlaluan banget. Orang

78

masih pengen kok suami malah main sendiri.Tapi bisa jadi ini adalah faktor kebiasaan dari pasangan Anda itu sejak lama sebelum menikah. Saya rasa Anda tidak perlu marah atau kecewa. Cobalah untuk mendekati dengan santai. Kalau perlu bila saat dia masturbasi kamu turut membantunya dengan berbagai cara, misalnya dengan oral ataupun manual. Dan ajak dia sekalian membantu pula untuk memasturbasi kamu sendiri. Barulah dalam pendekatan itu kamu berusaha untuk menunjukan bahwa kamu pun masih ingin dan butuh. Sehingga hal ini nantinya menjadi suatu permulaan dalam hubungan seks sang sebenarnya. Juga perlu ditanamkan bahwa hubungan seks itu tidak perlu harus memasukan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita, banyak

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 Mei - 14 Juni 2012

cara lain untuk mencapai kepuasan kedua belah pihak. Saya rasa mulai saat ini tidak perlu ada yang disembunyikan dan mulailah untuk terbuka.

Payudara Bisa Diperbersar? Dokter,Yth Saya mempunyai pacar berumur 19 tahun yang mempunyai ukuran payudara kecil (hampir rata-rata). Yang ingin saya tanyakan: 1. Apakah ukuran payudara pacar saya bisa diperbesar, berhubung dia masih berusia 19 tahun? 2. Apakah dengan diraba atau diremas dan dihisap dapat memperbesar ukuran payudaranya tersebut? Budi-Jakarta Jawab: Payudara seorang wanita yang belum lewat masa pubernya masih bisa dibantu rangsang pertumbuhannya dengan menggunakan obat-obatan. Tetapi kalau lewat masa pubernya ya tentu saja menjadi sulit. Tapi biasanya nanti setelah si gadis hamil dan menyusui biasanya buah dadanya akan bertambah besar dan kebanyakan tidak


TOPIK KONSULTASI akan menyusut lagi. Kalau sering diraba, dihisap dan diremas memang bisa membesar sedikit, karena itu terangsang dan tentu saja akan mengecil kembali setelah rangsangannya hilang. Jadi saya sarankan, jangan terlalu sering diremas ataupun dihisap, karena itu tidak akan memepengaruhi payudara pacar Anda sendiri.

Lihat Film BF, Tidak Terangsang Dokter yang baik, saya cewek berumur 24 tahun. Saya suka tidak sengaja melihat film-film porno (BF), baik yang dilakukan normal, maupun yang lesby atau gay. Tapi saya tidak pernah terangsang atau libido saya tidak pernah naik, malah jujur saya cenderung jijik. Yang saya tanyakan, apakah saya termasuk cewek frigid atau bagaimana menurut Pak Dokter gimana? Satu lagi, kalau saya dengar cerita teman soal seks lumayan agak terangsang juga. Makasih Anggi-Depok Jawab: Untuk Anggi yang masih muda, sebagian besar wanita memang kurang begitu tertarik dengan film-film seks apalagi yang hanya berbau seks saja tanpa disertai rasa romantisme. Karena memang wanita itu akan lebih mudah terangsang kalau ada unsur romantismenya dibanding kalau ada unsur erotisme saja. Jadi kejadian yang terjadi pada kamu itu ya, wajar-wajar saja kok.

Jarang Telat Haid Saya wanita berumur 20 tahun, biasanya saya haid kecepatan terus dan tidak pernah terlambat, dan sekarang saya sudah terlambat sampai dua hari. Apakah saya bisa dikatakan sedang hamil dok? Endang-Tangerang Jawab: Memangnya selama ini kamu selalu melakukan hubungan seks atau tidak? Kalau jawabannya iya, maka kemungkinan kamu hamil bisa saja. Tapi kalau selama ini kamu tidak

pernah berhubungan seks, tentu saja kemungkinan itu tidak ada. Malah sebaiknya kamu perlu diperiksakan ke dokter agar dapat diketahui ada apa sebenarnya yang terjadi.

Susah Masuk Saya adalah pria yang baru saja menikah beberapa hari yang lalu. Selama ini terus terang Dok, saya mengalami kesulitan dalam melakukan hubungan intim dengan isteri, karena memang hal yang baru bagi kami. Saya selau gagal dalam melakukan penetrasai ke dalam vagina istri saya tersebut. Saya bingung apakah hal ini karena ukuran anu saya yang memang super “big� atau punya isteri saya yang memang terlalu kecil lubangnya, atau bagaimana. Mohon penjelasannya yang lengkap Dok, kerena sampai saat ini punya saya belum bisa masuk. Pele-Kebayoran Jawab: Memang tentu saja sangat sulit bagimu untuk masuk, pertama kali apalagi bila memang kalian berdua baru pertama kali melakukannya. Sebenarnya ada baiknya saat memasuki mahligai perkawinan tersebut konseling lebih dahulu sehingga tidak menimbulkan masalah seperti keadaanmu saat ini. Yang penting saat ini Anda harus sabar, demikian pula isteri. Dan masing-masing saling membantu untuk dapat berhasil dalam melakukan penetrasi. Kalau memang ukuranmu cukup wah, memang akan menjadi lebih sulit lagi. Mungkin posisi yang sesuai dapat kalian temukan agar bisa dapat berhasil dengan lancar tanpa hal-hal yang menyakitkan. Yang penting sekali lagi adalah harus sabar dan berhati-hati, jangan kasar dan memaksakan karena menimbulkan trauma nantinya. Bila masih sulit, hubungi saya, saya akan membantu kalian berdua.

Meski Penetrasi Tidak Tuntas Saya sebentar lagi mau menikah, tapi beberapa waktu yang lalu kami

melakukan hubungan suami isteri, begitu kami sadar ada sedikit bercak darah. 1. Apakah itu pertanda selaput sudah sobek, mengingat penis tidak masuk semuanya, hanya ujung saja. 2. Apakah bisa timbul kehamilan, karena kami tidak sampai ejakulasi. Han-Medan Jawab : Kalau sudah terlanjur melakukan walaupun tidak sampai sempurna, ya sudah, toh disesali juga tidak ada gunanya. Sabarlah dan tunggu saja waktunya, tidak lama lagi ya kan? Nanti juga akan merasakan. Katakan kepada pacarmu hal yang sama. Jadi prinsipnya kalian berdua bersabar saja sampai waktunya nanti. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu cobalah menghindari kalian berdua ke tempat-empat yang dapat merangsang datangnya setan yang mudah menggoda kalian. Seperti tempattempat gelap dan menggoda, ok? â˜ź

Jika Anda ingin berkonsultasi, silahkan kirimkan pertanyaan anda melalui email ke redaksi@majalahtopik.co.id

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 Mei - 14 Juni 2012

79


TOPIK WISATA

Danau Singkarak

Pesona Wisata

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan pariwisata alamnya yang sangat menawan. Sepanjang negeri terbentang danau, lembah, dan air terjun yang sangat layak untuk dikunjungi.

S

alah satu kawasan wisata yang patut dikunjungi saat kita datang ke ‘Negeri Pagaruyung’ ini adalah Danau Singkarak. Danau Singkarak merupakan danau terbesar kedua di Pulau Sumatera, setelah Danau Toba. Membentang di dua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, yakni Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, Danau Singkarak memiliki luas 107,8 km2. Danau ini merupakan hulu Batang Ombilin dimana air danau sebagian dialirkan melalui terowongan menembus Bukit Barisan ke Batang Anai untuk menggerakkan generator PLTA Singkarak di dekat Lubuk Alung, Padang Pariaman. Berada pada letak geografis koordinat 0,36 derajat Lintang Selatan (LS) dan 100,3 Bujur Timur (BT) dnegan ketinggian 363,5 meter diatas permukaan laut (mdpl). Danau Singkarak mempunyai luas permukaan air mencapai 11.200 hektar dengan panjang maksimum 20 kilometer dan lebar 6,5 kilometer dan kedalaman 268 meter. Selain itu, danau ini juga memiliki daerah aliran air sepanjang 1.076 kilometer dengan curah hujan 82 hingga 252 milimeter per bulan. Lokasi danau seluas 129.70 km2 ini juga bisa dibilang sangat strategis, yakni berada di pinggir jalan antara Kabupaten Tanah Datar dan Solok. Wisatawan pun dapat menikmati pemandangan dari sisi yang dikehendaki di pinggir danau yang berliku-liku dikarenakan lokasinya yang mudah dijangkau. Memang, tak bisa dipungkiri, pemandangan disekitar Danau Singkarak begitu menawan dan memikat hati. Mata pun seakan tak bosan-bosannya memandang hamparan air kebiruan yang jernih dengan riak-riak kecilnya.

80

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012


TOPIK WISATA Ikan Bilih Selain potensi alam yang mempesona, Danau Singkarak juga terkenal dengan biota airnya, yakni ikan Bilih. Ikan Bilih (Mystacoleucus padangensis) merupakan spesies ikan endemik (yang diperkirakan hanya hidup di danau ini), dan menjadi salah satu makanan khas. Ikan Bilih termasuk salah satu dari tiga spesies ikan perairan air tawar yang memiliki populasi kepadatan tinggi yang ada di habitat Danau Singkarak. Dua spesies ikan lainnya adalah Asang/Nilem (Osteochilus brachmoides), dan Rinuak. Selain ketiga spesies ikan tersebut, penelitian para ahli juga mengungkapkan ada sekitar 19 spesies ikan perairan air tawar yang hidup di Danau Singkarak, yakni Turiak/turiq (Cyclocheilichthys de Zwani), Lelan/Nillem (Osteochilis vittatus), Sasau/barau (Hampala mocrolepidota), Gariang/tor (Tor tambroides), Kapiek (Puntius shwanefeldi), Balinka/belingkah (Puntius belinka), Baung (Macrones planiceps), Kalang (Clarias batrachus), Jabuih/buntal (Tetradon mappa), Kalai/gurami (Osphronemus gurami lac) dan Puyu/ betok (Anabas testudeneus). Selain itu, ada juga ikan Sapek/sepat (Trichogaster trichopterus), Tilan (Mastacembelus unicolor), Jumpo/gabus (Chana striatus), Kiuang/gabus (Chana pleurothalmus), dan Mujaie/mujair (Tilapia pleurothalmus).

Deretan pohon yang tumbuh disepanjang tepian danau dan menjadi pembatas antara daratan serta air, hamparan areal persawahan, Ikan B hamparan Bukit Barisan yang ilih. melatarbelakangi tanpa batas, dan kokohnya Gunung Singgalang serta Marapi menambah keelokan obyek wisata ini. Pesona Danau Singkarak memang tak pernah habis untuk diceritakan. Tak heran jika Danau Singkarak menjadi salah satu daerah tujuan wisata unggulan, sekaligus menjadi destinasi pelengkap bagi wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Sumatera Barat ini. Untuk menuju Danau Singkarak dapat ditempuh dari Bandara Minangkabau Padang sekitar 1,5 sampai 2 jam dengan angkutan umum yang tarifnya sekitar Rp 25.000 sampai Rp 30.000. Selain itu, bisa ditempuh dengan berkereta dari Padang melalui simpang tiga pekan Solok. Berbagai aktifitas pun dapat dilakukan di Danau Singkarak, selain menikmati pemandangannya yang menawan, seperti bersampan, berenang, memancing, mendayung, olahraga di darat misalkan jalan santai, jogging dan senam, serta olahraga udara seperti paragliding, terjun bebas, parasailing, dan paralayang.

Dengan hanya ada 19 spesies ikan yang hidup di Danau Singkarak, menunjukkan tidak terlalu tingginya keanekaragaman ikan yang ada di sana. Kondisi mesogotrofik Danau Singkarak yang menyebabkan daya dukung habitat ini untuk perkembangan dan pertumbuhan organisme air seperti plankton dan betos, sangat terbatas. Dari beberapa kali penelitian yang telah dilakukan menunjukkan populasi plankton dan betos di danau tersebut sangat rendah. Padahal, komunitas plankton merupakan basis dari terbentuknya suatu mata rantai makanan dan memegang peranan sangat penting dalam suatu ekosistem danau. Ikan Bilih yang merupakan ikan khas (endemik) Danau Singkarak merupakan ikan pemakan plankton yang panjangnya sekitar 6 hingga 12 sentimeter dan merupakan hasil evolusi selama berjuta-juta tahun di lingkungan danau tersebut. Karenanya, bisa dikatakan, ikan Bilih memiliki ikatan yang sangat erat dengan Danau Singkarak. Rasanya tak lengkap jika ke Sumatera Barat tidak mengunjungi Danau Singkarak dan mencicipi kuliner khasnya, yakni ikan Bilih. Ayo, tunggu apa lagi? â˜ź Endang/Bbs

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

81


TOPIK SELEBRITI

‘Wajah Baru’

di Blantika Musik Tanah Air

W

ajah baru kembali menghiasi blantika musik Tanah Air. Adalah Raisa Andriana, wanita cantik kelahiran Jakarta 06 Juni 1990, yang mulai dikenal pencinta musik Tanah Air setelah membawakan lagu berjudul “Serba Salah”. Sebelum bernyanyi solo, Raisa merupakan vokalis band bentukan Kevin Aprilio bernama Andante.

Dalam berkreasi menciptakan lagu, tak dapat dipungkiri oleh Raisa peran teknologi informasi yang cukup membantu. Hobinya mengutakatik teknologi ternyata banyak bermanfaat bagi pekerjaannya. Melalui video akustik sederhana lagu “Serba Salah” yang di-upload di youtube menjadi salah satu jalan yang membuat lagunya semakin dikenal luas.

Lagu “Serba Salah” yang menjadi andalan dalam album pertamanya, “Raisa”, bergenre pop dengan sedikit sentuhan R&B membuat penyanyi cantik yang tergabung dalam label rekaman Universal Music Indonesia ini memberi warna tersendiri dalam industri musik Tanah Air.

Predikat pendatang baru tak membuat Raisa kehilangan kepercayaan dirinya. Ia pun semakin percaya diri, terutama jika berbicara di depan orang untuk berbagi pengalaman bermusiknya. Raisa berharap, apa yang dilakukan dapat memberikan inspirasi bagi orang lain dalam mewujudkan impiannya. “Saya yakin, karena pasti ada alasan kenapa ada di sini. Kita akan datang ke kampus dan ketemu mereka dan tanya soal perjalanan saya. Misalnya hasilkan lagu tiap hari dan lain-lain. Makanya saya yakin dengan apa yang saya lakuin sehingga mereka akan terinspirasi. Jadi, pede saja,” tutur biduan yang sangat mengidolakan Brian McKnight dan Stevie Wonder ini. ☼ Endang/Bbs

Raisa yang mengaku sudah mengenal musik dan lagu dengan teknik vokal yang dipelajari secara otodidak sejak usia 3 tahun. Hingga akhirnya kesempatan pun menghampiri mahasiswi Bina Nusantara Internasional ini melalui sebuah label yang mengajaknya rekaman. Pada single “Serba Salah”, sejumlah musisi turut membantu, seperti Asta (RAN), Ramadhan Handy dan Adrianto Ario Seto.

82

Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012


TOPIK SELEBRITI

P

engetahuan mengenai hubungan suami isteri hingga alat kontrasepsi merupakan sesuatu yang masih tabu dibicarakan di kalangan masyarakat ketimuran. Namun, hal itu tidak ‘terlarang’ bagi grup lawak Kopaja (Komedi Pasukan Jogja). Pembicaraan yang berbau pornografi disampaikan dengan lawakan sehingga diterima masyarakat dengan kemasan segar dan lucu. Kopaja yang beranggotakan Ibeng, Fuady, dan Kelik adalah grup lawak asal Yogyakarta yang berhasil keluar sebagai pemenang pertama Pentas Komedi GenRe 2012 yang diselenggarakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) beberapa waktu lalu. Berbagai lawakan seputar hubungan suami isteri dan alat kontrasepsi yang dilontarkan Kopaja pun mendapat sambutan yang cukup meriah. Tak heran, dewan juri yang terdiri dari Effendy Ghazali, pelawak Kelik Pelipurlara, Budayawan Arswendo Atmowiloto, dan Stand Up Comedy Soleh Solihun mengganjar mereka sebagai pemenang pertama.

“Kita membawa pesan program GenRe yang sedang digalakan BKKBN. Tetap dengan gaya khas Jogja disesuaikan gaya modern sekarang. Tidak lepas unsur transidi karena kita pakai batik. Bahasa kita tetap medok. Materinya kita sesuaikan dengan kultur nasional,” ucap Fuad, sapaan sehari-hari Fuady. Menurut salah satu personel Kopaja, Kelik, lomba kali ini menjadi tantangan baru bagi mereka. Biasanya mereka tampil bebas. Namun, untuk lomba kali ini, lawakan harus memiliki tema. Selain itu, tema-tema yang dibawakan sangat kental budaya timur karena bersentuhan dengan hal-hal tabu. ”Kita sampaikan secara santai. Jadi yang awalnya tabu sudah enak-enak saja. Kalau keceplosan saat tampil sudah biasa. Makanya di awal kita harus tahu situasi. Di acara apa, siapa yang kita hadapin. Kalau segmennya anak muda yang seumuran bebas cengcengan kasar,” katanya. ☼ Endang/Bbs

Kopaja Bawa Pesan GenRe Majalah TOPIK | Edisi 61 | 15 Mei - 14 Juni 2012

83


Bisnis, Hukum & Politik

KAROLINE : DI VIDEO ITU BUKAN SAYA!

www.majalahtopik.co.id

MAJALAH TOPIK ░ EDISI 61 ░ 15 MEI - 14 JUNI 2012

Magazine TOPIK

Majalah Topik Edisi 61 (Mei-Juni 2012)  

Kontroversi benar atau tidaknya pemeran video porno yang diduga mirip anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan, Karoline Margret Natasha...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you