waspada rabu 4 november 2009

Page 1

Prakiraan Cuaca Rabu (4/11) Medan 24-320C

Berastagi 17-27 0C

R. Prapat 24-320C

Parapat 18-28 0C

P. Siantar 20-290C

Sibolga 22-33 0C

Berawan

Hujan guntur

BMKG Polonia

WASPADA Demi Kebenaran Dan Keadilan

Harian Umum Nasional Terbit Sejak 11 Januari 1947 Pendiri : H. Mohd. Said (1905 - 1995) Hj. Ani Idrus (1918 - 1999) ISSN: 0215-3017

http://epaper.waspadamedan.com

RABU, Legi, 4 November 2009/16 Zulqaidah 1430 H

No: 22959 Tahun Ke-63

Terbit 24 Halaman

Harga Eceran: Rp 2.500,-

Antara

Antara

BERIKAN HAK JAWAB: Adik Anggoro Wijaya, Anggodo Wijaya keluar ruangan usai memberikan hak jawab di salah satu stasiun TV swasta di Jakarta, Selasa (3/11). Anggodo memberikan hak jawab dan klarifikasi seputar rekaman pembicaraaannya terkait masalah kriminalisasi KPK.

TIM PENCARI FAKTA: Ketua Tim Independen Klarifikasi Fakta dan Proses Hukum kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, Adnan Buyung Nasution (tengah) bersama anggota tim lainnya memberikan keterangan pers seusai mengikuti sidang lanjutan uji materi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (3/11). Tim Independen akan menggelar serangkaian pertemuan dengan pihak LSM, Kapolri, KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, para pemimpin redaksi media massa serta menghadiri gelar perkara dengan pihak kepolisian untuk mencari data dan fakta lebih lanjut.

Polri Periksa Anggodo Bibit-Chandra ‘Bebas’ Anggodo Minta Maaf Catut Nama Presiden

Adnan Buyung: Penyidikan Jalan Terus

JAKARTA (Waspada): Menyusul terbukanya rekaman yang diduga berisi rekayasa kasus Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, Anggodo Widjojo diperiksa Mabes Polri. Status adik buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Anggoro Widjojo itu akan ditentukan dalam 1 X 24 jam ke depan.

JAKARTA (Waspada): Mabes Polri akhirnya menangguhkan penahanan terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. ‘Pembebasan’ itu dilakukan demi kepentingan yang lebih besar, bukan karena tekanan.

“Malam ini penyidik akan mengkonfirmasi, meminta keterangan dalam 1 X 24 jam. Apabila bisa dikonstruksikan secara hukum, maka akan

dibuktikan,” kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Nanan Soekarna di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (3/11) malam.

Dikatakan Nanan, apabila rekaman rekayasa itu benar, maka sangat menyinggung institusi Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Apabila ada oknum yang terbukti bersalah, Nanan berjanji akan ditindak tegas. Menurut mantan Kapolda Sumatera Utara (Sumut) tersebut, pihaknya baru mendengar rekaman rekayasa kasus pimpinan KPK itu saat dibuka di Mahkamah Konstitusi (MK). “Sebelumnya kami belum

Pencatutan Nama Presiden Hal Serius JAKARTA (Antara): Pencemaran nama baik Presiden merupakan suatu hal yang serius sehingga pencatutan nama Presiden Yudhoyono dalam pembicaraan telefon yang disadap oleh KPK akan diikuti langkah hukum. Juru bicara Presiden Dino

Patti Djalal di Kantor Presiden Jakarta, Selasa(3/11), mengatakan Presiden menginginkan kasus tersebut diusut tuntas dan bisa dijelaskan mengapa sedemikian mudah nama Kepala Negara dicatut. “Presiden dari awal menyambut baik langkah ke

BACA DI HALAMAN DALAM Malaysia Tawarkan Pendidikan Murah Di Asahan Biaya hidup dan perkuliahan untuk program pasca sarjana strata-2 dan strata-3 di Perguruan Tinggi Negeri Malaysia tergolong murah dibanding di Indonesia sehingga langkah universitas Asahan dan Pemkab Asahan bekerjasama dalam pertukaran mahasiswa dan dosen dinilai efisien. 17

Pemprov Tidak Jamin Seleksi CPNS Bebas Calo Meskipun sistem seleksi sudah sangat ketat, namun Pemprov Sumut belum berani menjamin proses penerimaan CPNS 2009 pada 25 November mendatang benar-benar bersih dari praktik percaloan. 16

Puluhan Bidan Datangi Kantor Bupati Langkat, Desak Dinkes Kembalikan Rp11 M Puluhan bidan/perawat puskesmas di beberapa tempat yang bernaung di Dinas Kesehatan Langkat mendatangi Kantor Bupati Langkat dan menuntut agar uang mereka Rp11 miliar lebih dalam wadah simpan pinjam sejak beberapa tahun silam dikembalikan. 20

Ribuan Korban Gempa Nias Resah Bantuan Perbaikan Rumah Belum Diterima Puluhan ribu kepala keluarga yang tercatat menjadi korban gempa Nias mulai resah akibat dana bantuan untuk perbaikan rumah dari pemerintah hingga saat ini belum diterima. 19

Ulama Aceh Timur Dan Perempuan Dukung Larangan Celana Ketat Pro kontra terkait pernyataan Bupati Aceh Barat yang melarang wanita memakai celana ketat kembali memuncak setelah dukungan datang dari ulama Langsa, kini giliran ulama Aceh Timur. Sementara dari Lhokseumawe perempuan di kota itu juga mendukung. 23

Taliban Tolak Ajakan Gabung Presiden Karzai Presiden Afghanistan Hamid Karzai mengajak gerilyawan Taliban untuk meletakkan senjata dan bergabung guna perdamaian. 3

Menanti Kinerja Para Menteri

National Summit 2009 Oleh Ir. H. Chaidir Ritonga, MM

Opini - 12

Oleh DR. Drs. H. Ramli, MM

Opini - 13

Mahkamah Konstitusi sebab ini memang harus diusut tuntas sehingga bisa diketahui siapa yang mencatut. Beliau mau kasusnya diusut tuntas dan bisa dijelaskan kenapa sedemikian mudah mencatut nama presiden,” kata Dino. Ia menambahkan bila terbukti ada upaya pencatutan, maka akan ditempuh upaya hukum. “Tentu akan ada tindakan hukum sebab pencemaran nama baik Presiden adalah suatu hal yang serius,” tegasnya. Terkait sebutan cicak melawan buaya dalam kasus hukum yang menimpa pimpinan KPK non aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, Dino mengatakan Presiden merasa terganggu atas hal tersebut. “Presiden memang kecewa dan terganggu dengan istilah cicak vs buaya, beliau mau semua lembaga negara saling menjaga wibawa dan hubungan baik,” kata Dino.

mendengar,” lanjut dia. Nanan menambahkan, kasus yang akan diusut polisi

Lanjut ke hal 2 kol. 6

Lanjut ke hal 2 kol. 4

yang lebih besar, bukan karena tekanan, ditangguhkan,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Nanan Sukarna. Lanjut ke hal 2 kol. 1

MK Perdengarkan Rekaman ‘Negosiasi’ Rp3,5 M JAKARTA (Waspada): Mahkamah Konstitusi (MK) memperdengarkan rekaman yang diserahkan KPK berisi pembicarakan antara Anggodo dengan seorang perempuan diduga Yuliana tentang “negosiasi” harga kasus KPK oleh penyidik Polri. Rekaman tersebut diperdengarkan pada sidang uji materi pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK tentang pemberhentian pimpinan KPK ketika jadi terdakwa yang diajukan oleh pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah di MK, Jakarta, Selasa(3/11). Dalam rekaman terdengar Anggodo dan Yuliana menyebut-nyebut bahwa penyidik

Polri meributkan uang sebesar Rp3,5 miliar dalam percakapan mereka melalui telefon. Pemutaran rekaman ini merupakan bagian dari total sembilan seri yang ada dengan durasi sekitar 4,5 jam. MK menggelar sidang uji materi pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK yang diajukan oleh pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah. Pasal itu menyebutkan bahwa pimpinan KPK harus diberhentikan tetap jika berstatus sebagai terdakwa. Saat ini, Bibit dan Chandra sedang terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyuapan. Lanjut ke hal 2 kol. 1

Gubsu Terima Penghargaan

Sumut Daerah Berkinerja Baik, Dapat Rp38 M Dari Menkeu JAKARTA (Waspada): Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui Provinsi Sumut unggul dalam banyak indikator prestasi ekonomi di antara seluruh provinsi di Indonesia sehingga menempatkan Provinsi Sumut pada urutan teratas daerah berkinerja baik di bidang pengelolaan keuangan, ekonomi dan kesejahteraan tahun ini. Hal itu ditegaskan Menteri usai menyerah-

kan piagam penghargaan yang berimplikasi pada pemberian dana insentif kepada 9 daerah provinsi serta 45 kabupaten dan kota se-Indonesia, Senin (2/11) malam di Aula Djuanda Gedung Djuanda I Departemen Keuangan Jakarta. Dalam urutan ini, Sumut menempati posisi pertama penerima penghargaan yang

Lanjut ke hal 2 kol. 6

Transkrip Rekaman Rekayasa Satu CD Dan Sembilan Bundel JAKARTA (Antara): Transkrip hasil penyadapan telefon pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari satu cakram padat (cd) dan sembilan bundel kumpulan transkrip. CD dan sembilan bundel diserahkan Plt Komisi Pemberantasan Korupsi Tumpak Hatorangan Panggabean kepada Mahkamah Konstitusi (MK), di mana di dalamnya mengungkap sejumlah nama pejabat Polri dan Kejaksaan Agung. Penyerahan dokumen kepada Ketua Majelis Hakim Mahfud MD dilakukan pada sidang uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, di ruang sidang utama MK, Jakarta, Selasa (3/11). “Kami serahkan sembilan ‘file’ transkrip dan satu cakram berisi rekaman sebagai alat bukti sesuai perintah majelis

hakim yang mulia,” kata Tumpak dan mengaku para pimpinan KPK, seperti dia, Mas Ahmad Santosa, Harjono Umar, Waluyo dan M Jasin belum mengetahui suara percakapan dan transkrip hasil rekaman yang diduga suara dari pengusaha Anggodo Widjojo dengan sejumlah pejabat penegak hukum itu. Sedangkan Mahfud MD menerima berkas dan rekaman yang terbungkus amplop kuning berukuran besar dan terpasang segel dari Tumpak. Tumpak menyatakan, berdasarkan pengakuan dari petugas yang menyadap suara Anggodo, rekaman itu berdurasi selama kurang lebih empat jam 30 menit, dengan dugaan suara rekaman antara Anggodo dengan Wisnu Subroto,

Lanjut ke hal 2 kol. 4

Anggaran Untuk Mobil Menteri Rp62,805 Miliar

Rani Tak Hadir, Hakim Berang JAKARTA (Antara): Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, berang dan memerintahkan Rani Juliani, istri siri Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasruddin Zulkarnaen, dipanggil paksa pada persidangan Antasari Azhar, Kamis (5/11). “Kamis (5/11) harus hadir, kalau sulit hadirkan secara paksa,” kata pimpinan majelis hakim, Herry Swantoro, dalam sidang dugaan pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen dengan terdakwa Antasari Azhar, di Jakarta, Selasa(3/11). Majelis hakim sempat naik pitam dengan penjelasan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang membacakan surat kuasa

“Baru saja tim pembela membawa surat penangguhan penahanan malam ini, maka baru diproses dan malam ini Kapolri demi untuk kepentingan

Antara

INSENTIF DAERAH BERPRESTASI: Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan piagam daerah berprestasi kepada Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin di Jakarta, Senin (2/11) malam. Pemerintah memberikan dana insentif kepada sembilan provinsi dan 45 kabupaten/kota berdasarkan kinerja keuangan, ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

JAKARTA (Waspada): Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengucurkan dana sebesar Rp 62,805 miliar guna keperluan kendaraan dinas menteri atau pejabat negara setingkat menteri Kabinet Indonesia Bersatu periode 2009-2014. Dalam permohonannya ke Badan Anggaran DPR, Selasa (3/11), pemerintah menyebut anggaran tersebut untuk keperluan pembayaran pajak pengadaan kendaraan dinas menteri atau pejabat setingkat menteri. Pengamat ekonomi Sustainable Development Indonesia (SDI) Drajad Wibowo mempertanyakan nominal anggaran untuk pembayaran pajak ini yang terlihat besar.

Tujuh Tahanan Meninggal Akibat AIDS MEDAN (Waspada): Sedikitnya tujuh tahanan yang menghuni Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tanjung Gusta meninggal dunia setelah terjangkit Human Immunodeficiency Virus/Aquired Immuno Deficiency Syndromme (HIV/AIDS). “Kasus meninggalnya tujuh tahanan akibat HIV/AIDS ini terjadi pada periode September – Oktober 2009,” kata Kepala Klinik Voluntary Counseling and Testing (VCT) Rutan Tanjung Gusta Medan dr. Sakti Siregar kepada wartawan disela-sela acara Pelatihan Kegawatdaruratan di RS Haji Mina Medan, Selasa (3/11). Menurut Sakti, tingginya angka kematian pengidap HIV/AIDS yang berstatus sebagai tahanan di Rutan Tanjung Gusta dalam dua bulan terakhir ini, tidak terlepas dari kurangnya perhatian keluarga mereka. Sakti menjelaskan, sekitar 95 persen penghuni Rutan adalah pecandu

dan pengguna narkoba. Dari jumlah tersebut, 57 orang di antaranya terjangkit HIV/AIDS. Namun, tidak semua pengidap HIV/AIDS tersebut ditahan karena kasus narkoba atau kepemilikan psikotropika. Sebagian besar pengidap HIV/AIDS tersebut ditahan karena terlibat dalam kasus pencurian dan perampokan. “Mereka ini mencuri dan merampok karena sakaw (ketergantungan narkoba). Jadi, hasil kejahatan tersebut dijual untuk membeli narkoba,” tambahnya. Ketika menjalani masa tahanan di Rutan, beberapa di antara pengidap HIV/AIDS tersebut terdeteksi masih tergolong stadium awal. Bagi yang sudah memasuki stadium tiga dan empat dengan gejala komplikasi infeksi, maka pihak Klinik VCT Rutan akan merujuknya ke RSUP H. Adam Malik.

Lanjut ke hal 2 kol. 1

Dia memperkirakan, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembayaran pajak penjualan barang mewah (PPnBM) pengadaan kendaraan dinas baru untuk para menteri KIB II. “Itu (mungkin) PPnBM untuk mobil baru itu,” ujarnya, Selasa di Jakarta. Saat dikonfirmasi soal anggaran, anggota Badan Anggaran DPR Maruarar Sirait terlihat kebingungan. Di hadapan wartawan, dia lantas menelefon Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menanyakan hal ini. Lewat sambungan telefon tersebut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa alokasi anggaran ini untuk pajak kendaraan bermotor (PKB) sekitar 80 kendaraan dinas yang lama milik menteri dan pejabat setingkat menteri. “Itu untuk menteri, pejabat setingkat menteri, serta Lanjut ke hal 2 kol. 1

erampang Seramp ang - Ternyata guncangannya baru ‘6 SR,’ entah besok lusa - He...he...he...


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.