Harga Eceran Rp3.000,-
Demi Kebenaran Dan Keadilan
WASPADA Harian Umum Nasional Terbit Sejak 11 Januari 1947. Pendiri: H. Mohd. Said (1905 - 1995), Hj. Ani Idrus (1918 - 1999) ISSN: 0215-3017
KAMIS, Wage, 19 Februari 2015/29 Rabiul Akhir 1436 H
Taufiqurrahman Ruki:
“KPK Harus Waspadai Serangan Balik” JAKARTA (Antara): Taufiqurrahman Ruki, pimpinan lama KPK pada 2004 yang kini ditunjuk lagi sebagai anggota sementara lembaga anti korupsi itu, siap melaksanakan tugas termasuk menghadapi serangan balik koruptor. Taufiqurrahman Ruki, dalam perbincangan dengan satu televisi swasta nasional, di Jakarta, Rabu (18/2), mengatakan KPK jangan terlalu asik menyerang namun harus waspadai serangan balik.
“Selama kita perang melawan korupsi, selama itulah kita harus siap untuk menghadapi serangan balik,” katanya. Presiden Jokowi baru mengumumkan pemberhentian sementara dua komisioner KPK, yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Jokowi juga menunjuk Ruki bersama Johan Budi dan Indrianto Senoaji sebagai pelaksana tugas komisioner KPK. Lanjut ke hal A2 kol. 1
No: 24852 Tahun Ke-68
Terbit 20 Halaman
Komjen Pol. Badrodin Haiti:
“Kami Akan Selesaikan Perseteruan” JAKARTA (Waspada): Calon Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan, akan bertemu dan berkoordinasi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru untuk menyelesaikan perseteruan PolriKPK. “Kami akan menyelesaikan permasalahan ini, dan saya akan koordinasikan dengan pimpinan KPK yang baru nanti,” kata Badrodin usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/2).
Namun, kata dia, solusinya tentu tidak bisa dia katakan di depan publik. “Nanti masalah teknis kami akan bicara dengan pimpinan KPK yang baru,” kata dia. Bersyukur Dipilih Jokowi Badrodin Haiti mengaku sangat bersyukur karena telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon Kapolri. Lanjut ke hal A2 kol. 1
Badrodin Haiti Calon Kapolri JAKARTA (Antara): Komisaris Jenderal Badrodin Haiti diusulkan Presiden Joko Widodo untuk mendapat persetujuan DPR sebagai Kapolri dan pada saat yang sama Presiden memberhentikan dua pimpinan KPK yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjajanto. Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Rabu (18/2), mengambil sikap itu dalam jumpa pers terkait permasalahan KPK dan Polri yang terjadi akhir-akhir ini.
Berikut pidato lengkap Presiden Jokowi: Yang pertama, mengingat bahwa pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri telah menimbulkan perbedaan
Samad Dan Bambang Diberhentikan pendapat di masyarakat maka untuk menciptakan ketenangan serta memperhatikan kebutuhan Polri untuk segera dipimpin oleh seorang Kapolri yang definitif, maka hari ini kami meng-
usulkan calon baru yaitu Komisaris Jenderal Badrodin Haiti untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Kapolri Yang kedua, saya memu-
tuskan Komisaris Jenderal Budi Gunawan untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi polisi agar makin profesional dan dipercaya masyarakat. Kontribusi ini dapat dilakukan
dalam posisi dan jabatan apapun yang nanti diamanatkan kepadanya. Karena adanya masalah hukum pada dua pimpinan KPK yaitu saudara Abraham Samad
penerbitan tiga Keppres pengangkatan tiga orang anggota sementara pimpinan KPK yaitu saudara Taufiqurrahman Ruki, saudara Profesor Dr Indriyanto Senoadji, dan saudara Johan Budi. Saya menginstruksikan kepada Polri dan meminta KPK untuk menaati rambu-rambu hukum dan kode etik untuk menjaga.. untuk menjaga.. keharmonisan antara lembaga negara. Lanjut ke hal A2 kol. 1
Dinkes Sumut Tarik Buvanest Spinal Dari Peredaran
BG Yang Usulkan Badrodin Menjadi Calon Kapolri JAKARTA (Waspada): Kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan, Egy Sudjana mengatakan bahwa kliennya menerima hasil putusan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo menunjuk calon Kapolri baru, Komjen Badrodin Haiti. “Tadi Pak BG menyatakan bahwa menerima apapun putusan Presiden,” ujar Egy di Mabes Polri Jakarta, Rabu (18/2) malam. Egy mengatakan, justru BG yang mengusulkan agar Pelaksana Tugas Wakapolri Komjen Badrodin Haiti menjadi calon Kapolri menggantikan dirinya. “Jadi sebetulnya yang mengusulkan Pak Badrodin jadi calon
dan saudara Bambang Widjajanto, serta satu kekosongan pimpinan KPK, sesuai peraturan perundang-undangan, saya akan mengeluarkan Keppres pemberhentian sementara dua pimpinan KPK dan selanjutnya akan dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti undangundang atau Perppu untuk pengangkatan anggota sementara pimpinan KPK demi keberlangsungan kerja di lembaga KPK. Setelah itu diikuti dengan
Kapolri adalah Pak BG,” ujarnya. Egy beralasan bahwa melihat situasi dan kondisi politik yang sekarang terjadi, dan demi kemaslahatan bangsa, Budi merelakan meninggalkan posisi calon Kapolri. Padahal, secara hukum, BG masih tetap calon tunggal, karena sidang praperadilan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Secara hukum tidak ada masalah, seharusnya Pak BG sudah dilantik,” tuturnya. Selain itu, Kuasa Hukum Budi, Razman Arif Nasution, menambahkan BG tidak terlalu
Antara
Lanjut ke hal A2 kol. 3
PRESIDEN Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla dan Mensesneg Pratikno (kiri) memberikan keterangan pers terkait polemik pelantikan Kepala Kepolisian RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (19/2).
MEDAN (Waspada): Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut menyurati distributor dan Dinkes Kab/Kota se - Sumut untuk segera menarik dari peredaran obat injeksi jenis Anastesi Buvanest Spinal. Hal ini terkait meninggalnya dua orang pasien RS Siloam Karawaci Jakarta yang diduga disebabkan obat injeksi tersebut untuk operasi Caesar. Sekretaris Dinkes Sumut Afwan Lubis mengatakan, meskipun obat jenis itu masih ada di beberapa rumah sakit, namun dengan adanya kasus ini, dokter enggan menggunakan obat tersebut. Hal itu juga
sesuai anjuran Perhimpunan Dokter Anestesi Indonesia, yang juga melarang penggunaan obat tersebut ke pasien. “Mengenai obat itu, kita sudah melakukan antisipasi, dengan menyurati distributor dan Dinkes Kab/Kota untuk ditarik dari peredaran atau tidak dipakai. Tetapi sampai hari ini masih ada investigasi dari BPOM dan hasilnya belum keluar. Sekedar untuk antisipasi tetap kita surati,” ujar Afwan, Rabu (18/2). Lanjut ke hal A2 kol. 6
Berita terkait baca halaman A6
Minta Eksekusi Mati “Bali Nine” Dibatalkan
PM Australia Ungkit-ungkit Bantuan Tsunami
Antara
PIMPINAN KPK TEMUI PENDUKUNG: Pimpinan KPK Bambang Widjojanto (ketiga kanan), Abraham Samad (keempat kanan), Adnan Pandu Praja (kelima kanan), dan Zulkarnaen (keempat kiri) menemui pendukung KPK yang terdiri dari alumni dan mahasiswa dari berbagai universitas di halaman gedung KPK, Rabu (18/2). Sejumlah universitas antara lain UI, IPB, ITB, UNPAD mendukung KPK dan menolak kriminalisasi terhadap pimpinan KPK.
MUI Jombang Harus Sikapi Ajakan Shalat 3 Waktu MEDAN (Waspada): Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara meminta MUI Jombang, Jawa Timur, segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Pondok Pesantren Urwatul Wutsqo, Desa Bulurejo, Kec. Diwek Jombang Jawa Timur, terkait beredarnya stiker berisi ajakan melakukan shalat 3 waktu. “Ini sudah menjadi sorotan publik karena seluruh Indonesia, sudah melihat dan membacanya melalui media. Karenanya, MUI Jombang segera meng-
ambil sikap dan menelusuri, mengapa mereka mengeluarkan stiker tersebut. Intinya, MUI Sumut mendukung kebijakan atau langkah yang diambil MUI Jombang agar masyarakat tidak resah,” kata Sekjen MUI Sumut Prof Hasan Bakti Nasution di Medan, Rabu (18/2). Menurut dia, MUI Jombang perlu mempertanyakan, mengapa pihak pondok pesantren mengeluarkan stiker itu dan harus dibagi-bagikan. Lanjut ke hal A2 kol. 6
Al Bayan
Wasiat Jibril Oleh Tgk. H. Ameer Hamzah MALAIKAT Jibril adalah yang bertugas membawa wahyu Allah kepada para Rasulnya, sejak Nabi Adam AS sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jibril juga kepala dari para malaikat yang tak terhitung banyaknya. Kalau boleh kita ibaratkan, Jibril “Perdana Menteri” dari Maharaja Allah Azza wa Jalla. Jibril pernah menampakkan dirinya dalam rupa yang asli kepada Nabi Muhammad SAW, dan pernah juga menyerupai dirinya seperti rupa manusia. Selain menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, Jibril juga memberikan nasihat-nasihat pribadinya kepada sahabatnya Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Baihaqi disebutkan, Jibril telah datang kepada Rasulullah dan berwasiat.“Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, sesungguhnya engkau akan mati. Lanjut ke hal A2 kol. 3
waspadamedan.com Waspada Daily
@Harian_Waspada
JAKARTA (Antara): Perdana Menteri (PM) Tony Abbott mengungkit-ungkit bantuan yang pernah diberikan Australia kepada Indonesia ketika menghadapi bencana alam tsunami pada akhir 2004 dan mengaitkannya dengan permintaan agar eksekusi mati duo “Bali Nine” dibatalkan. “Jangan lupa beberapa tahun lalu ketika Indonesia terkena tsunami, Australia mengirimkan miliaran dolar bantuan kemanusian, dan beberapa orang Australia meninggal dalam upaya itu,” kata PM Abbott di Gold Coast, Queensland, seperti direkam jaringan TV ABC, Rabu (18/2). “Saya ingin katakan kepada penduduk dan Pemerintah Indonesia bahwa kami di Australia selalu ada untuk membantu Anda, dan kami berharap Anda akan membalas (kebaikan itu—red) sekarang,” tambahnya. Meskipun PM Abbott memahami Indonesia adalah negeri tetangga yang sangat penting untuk Australia, ia menegaskan, “Kita tidak bisa abaikan masalah ini, bila tindakan baik kami kepada Indonesia tidak diperhatikan oleh mereka (Indonesia—red).” Pidato ini merupakan respon terhadap pernyataan Menteri Luar Negeri RI, Retno
Rumah Terbakar Di Jl. Pelajar MEDAN (Waspada): Dua rumah semi permanen di kawasan Jl. Pelajar Ujung, Gang Suka Indah, Kelurahan Binjai, Kec Medan Denai habis dilalap si jago merah, Rabu (18/2) sekitar pukul 22:00. Tidak ada korban jiwa, kerugian ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Pantauan Waspada di lapangan, api diduga berasal dari bahan Dakron untuk pembuat bantal yang terbakar menyambar seluruh bahan-bahan yang ada di dalam rumah. “Tadi rumah saya tinggal sebentar, tiba-tiba rumah terbakar dan saya diberitahu oleh masyarakat, sehingga saya buruburu untuk mengeluarkan barang-barang berharga yang Lanjut ke hal A2 kol. 3
LP Marsudi , yang menegaskan bahwa eksekusi mati adalah proses hukum yang berlaku di Indonesia. Pernyataan Menlu Sementara Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia mengerti posisi Pemerintah Australia yang berupaya membela hak warga negaranya, yang akan menjalani hukuman mati setelah dinyatakan bersalah dalam kasus penyelundupan narkoba skala besar di Bali.
“Kami mengerti posisi Pemerintah Australia untuk menunjukan kehadiran bagi warga negaranya. Walaupun kami mengerti posisi Pemerintah Australia, harus digarisbawahi bahwa (hukuman mati) ini murni masalah penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa,” kata Menlu Retno dalam konferensi pers di Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Selasa. Menlu RI kembali menjelaskan mengenai kebijakan hukuman mati yang diterapkan pemerintah Indonesia terhadap
Jaksa Agung Kumpulkan Kajati Bahas Eksekusi Mati JAKARTA (Antara): Jaksa Agung RI M.Prasetyo mengumpulkan sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) untuk membahas pelaksanaan eksekusi mati tahap kedua yang waktunya belum ditentukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony Tribagus Spontana di Jakarta, Rabu (18/2) menyatakan, Kajati yang dikumpulkan yang wilayahnya memiliki terpidana mati. “Rapat koordinasi antara Jaksa Agung bersama para Kajati yang di daerah hukumnya ada terpidana mati yang telah ditolak grasinya,” katanya. Ia mengatakan bahwa para Kajati tersebut menyampaikan persiapan rencana eksekusi mati kepada Jaksa Agung. “Kajati menyampaikan persiapan untuk pelaksanaan eksekusi tahap berikutnya,” katanya. Sementara itu, Kajati Bali Momok Bambang Samiarso mengakui rapat itu terkait dengan koordinasi dan persiapan eksekusi mati.”Yang penting tadi rapat untuk koordinasi persiapan eksekusi mati di masing-masing kejati,” katanya. Ia menambahkan bahwa Kejati Bali sudah siap, termasuk mengirimkan narapidana mati ke LP Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. “Akan tetapi, saat kami mau kirim ternyata tampaknya LP Nusa Kambangan masih belum siap,” katanya. Lanjut ke hal A2 kol. 7
net
KEJAKSAAN Agung, Selasa (17/2), mengumumkan penundaan eksekusi mati duo “Bali Nine” yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.
para terpidana kasus peredaran dan penyelundupan narkoba skala besar. “Saya ingin menggarisbawahi bahwa kebijakan hukuman mati merupakan bagian dari penegakan hukum yang positif di Indonesia yang diimplementasikan untuk jenis kejahatan yang sangat keji,” ujar dia. “Dan putusan hukuman mati itu dibuat oleh sistem peradilan yang independen dan imparsial,” lanjutnya. Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Retno untuk menanggapi desakan dari beberapa pihak kepada pemerintah RI agar mempertimbangkan kembali hukuman mati terhadap beberapa terpidana mati kasus peredaran narkoba skala besar, yang diantaranya warga negara asing. Desakan paling besar datang dari pemerintah Australia yang dua warga negaranya akan segera dieksekusi mati, setelah dinyatakan bersalah untuk kasus penyelundupan narkotika skala besar di Bali. Dalam pelaksanaan hukuman mati itu, kata dia, Pemerintah Indonesia telah memastikan bahwa proses hukum yang dijalani para terpidana telah benar-benar sesuai dengan sistem hukum di Indonesia dan hukum internasional. Lanjut ke hal A2 kol. 3
Antara
LELANG HARTA GAYUS TAMBUNAN: Peserta lelang mengangkat nomor miliknya saat lelang barang rampasan dari terpidana kasus korupsi Gayus Tambunan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV, Jakarta Pusat, Rabu (18/2). Pada kesempatan itu sebuah apartemen dan dua mobil terlelang.
Gubsu: Musda Pertegas Posisi KNPI Sumut Laboratorium Kader Bangsa Yakinkan Tak Ada Intervensi Dari Pemprovsu MEDAN (Waspada): Gubsu H. Gatot Pujo Nugroho berpesan agar para pemuda Sumut menjadikan Musda ke-13 DPD KNPI Sumut menjadi wadah untuk mempertegas posisi KNPI sebagai laboratorium kader pemimpin bangsa. “Itu artinya, Musda ke-13 pada 19 dan 21 Februari 2015, harus kondusif, demokrasi, tertib dan lancar, sehingga menambah bukti bahwa pemuda Sumut cukup dewasa dan bermartabat selaku kader pemim-
BAP Samsul Dikirim Lagi Ke Jaksa Polresta Medan Berharap Bisa P21 MEDAN (Waspada): Reskrim Unit Judi Sila Polresta Medan mengirim lagi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Samsul, tersangka kasus pembunuhan dan penganiyaan pembantu rumah tangga (PRT) ke Kejari Medan. “Sudah kita kirim lagi BAP Samsul ke Jaksa, Selasa (10/2),” kata Kasat Reskrim Kompol Wahyu Bram melalui Kanit Judi Sila AKP Martuasah Tobing, Rabu (18/2). Dijelaskannya, pengiriman BAP ini dilakukan setelah penyidik melengkapi apa kekurangan yang disampaikan Kejaksaan kepada penyidik. “Penyidik telah melengkapi apa kekurangan yang disebutkan Jaksa dan telah menambahkan kekurangannya di BAP,” jelas Martuasah Tobing. Setelah BAP dilengkapi lanjutnya, kemarin kita kirim lagi ke Jaksa. “Kalau sudah lengkap atau P21, tersangka dan barang bukti segera kita kirim ke Kejari Medan,” kata Martuasah. Berharap P21 Dijelaskannya, Reskrim Polresta Medan berharap pengiriman BAP yang kedua ini bisa dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. “Harapan penyidik, BAP yang dikirim Lanjut ke hal A2 kol. 7
pin bangsa,” ujar Gubsu didampingi Kadispora Sumut H Bahar Siagian SH MSP, Rabu (18/2). Gubsu memerintahkan Dispora Sumut agar mendukung penyelenggaraan Musda, namun tidak ada intervensi dari pihak Pemprovsu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam pemilihan kepengurusan periode men-datang. Gubsu menyatakan KNPI y an g m eru p ak an wa da h Lanjut ke hal A2 kol. 7
Ada-ada Saja Penyelam Temukan 2.000 Koin Emas SEKELOMPOK penyelam menemukan 2.000 koin emas di sebuah pelabuhan. Koin emas tersebut peninggalan dari Kekhalifahan Fatimiyah yang menguasai sebagian besar Timur dan Utara Tengah Afrika. Lanjut ke hal A2 kol. 2
Serampang - Mantan Kapoldasu juga yang paten - He...he...he...