Harga Eceran: Rp3.000
Demi Kebenaran Dan Keadilan
WASPADA Harian Umum Nasional Terbit Sejak 11 Januari 1947. Pendiri: H. Mohd. Said (1905 - 1995), Hj. Ani Idrus (1918 - 1999) ISSN: 0215-3017
SELASA, Pahing, 17 Februari 2015/27 Rabiul Akhir 1436 H
No: 24850 Tahun Ke-68
Terbit 20 Halaman
Antara
Waspada/Andi Aria Tirtayasa
KAPOLRES Jakarta Selatan Kombes Wahyu Hadiningrat diangkat oleh polisi lainnya saat merayakan hasil sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan di di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2).
SEJUMLAH warga memperhatikan 5 unit sepedamotor milik kelompok penyerang setelah dibakar oleh warga di Jl. Muara Toba Selambo, Desa Amplas, Senin (16/2).
Preman Berkelewang Bentrok Dengan Warga Di Selambo
Kabareskrim: Tak Ada Instruksi Merayakan JAKARTA (Antara): Kabareskrim Polri Komjen Polisi Budi Waseso memastikan tidak ada instruksi untuk merayakan dikabulkannya gugatan praperadilan Komjen Polisi Budi Gunawan oleh hakim PN Jaksel. “Nggak ada instruksi dari pusat. Untuk apa?” kata Waseso di Mabes Polri, Jakarta, Senin. Ia berkilah suka cita para anggota polisi merupakan wujud spontanitas prajurit polisi. Waseso bahkan mengibaratkan bila seorang wartawan dikriminalisasi, maka wartawan-wartawan yang lain akan serta merta mengecam terjadinya kasus itu. “Kalau wartawan disentuh, pasti wartawanwartawan lainnya langsung marah. Itulah jiwa loyalitas. Sama dengan polisi,” katanya. Sebelumnya sejumlah polisi yang mengamankan jalannya persidangan mengungkapkan kegembiraan mereka seusai Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan gugatan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin. Para polisi tersebut melakukannya dengan cara yang berbeda-beda. Sejumlah polisi yang berjaga melakukan sujud syukur di aspal halaman PN Jakarta Selatan seusai hakim memutus sidang.
Antara
POLISI bersujud syukur saat merayakan hasil sidang Praperadilan Komjen Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2). Hakim memutuskan bahwa penetapan tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sah.
Gugatan BG Dikabulkan
MEDAN (Waspada): Seratusan preman bersenjata kelewang dan balok melakukan penyerangan terhadap 300 kepala keluarga tergabung dalam Kelompok Tani Pembaharuan Selambo, yang menghuni lahan garapan eks HGU PTPN II Desa Amplas, Kec.Percut Seituan,Senin(16/2) siang. Kelompok penyerang selain membawa senjata tajam, juga membawa botol-botol berisi minyak bensin.Namun, aksi para preman yang diduga suruhan pengembang tersebut berhasil dihalau warga, bahkan warga membakar 5 kereta milik kelompok penyerang tersebut. Informasi Waspada peroleh di lokasi kejadian, aksi penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok preman tersebut terjadi saat para warga sedang bercocok tanam di lahan garapan eks areal HGU PTP II, dan berkumpul di rumah dan di posko. Rencana kedatangan para kelompok penyerang tersebut, ternyata sudah diketahui oleh seluruh warga sehingga mereka bersiap-siap di lahan masing-masing. Tak lama kemudian, seratusan preman yang mengendarai puluhan kereta dan mobil roda empat masuk ke lahan warga. Kelompok penyerang melempari warga dan anak-anak sekolah yang saat itu baru saja pulang dari sekolah. Lanjut ke hal A2 kol. 4
KPK Siapkan PK Ke MA JAKARTA (Waspada): Hakim tunggal Sarpin Rizaldi mengabulkan sebagian permohonan gugatan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Pengadilan Negeri (PN) memutuskan menerima gu-
gatan pemohon sebagian dan menolaknya sebagian,” ujar
hakim Sarpin di PN Jaksel, Senin (16/2). Hakim memutuskan, penetapan tersangka BG oleh KPK tidak sah secara hukum. Hakim Sarpin memberikan putusan tersebut setelah menimbang berbagai hal yang
mencakup dalil gugatan pihak BG selaku pemohon, jawaban atas gugatan KPK sebagai termohon, bukti dan saksi-saksi yang diajukan kedua pihak. “Demikian dengan selesainya pembacaan putusan ini, maka seluruh rangkaian
pemeriksaan perkara pe Sarpin Rizaldi menganggap, objek permohonan praperadilan yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) termasuk dalam objek praperadilan. “Sehingga PN Jaksel ber-
hak memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Sarpin saat membacakan putusan gugatan praperadilan. Pada sidang sebelumnya, KPK sebagai pihak termohon
berpendapat permohonan BG tidak termasuk objek praperadilan dan melanggar asas legalitas hukum pidana. Sementara hakim Sarpin menganggap, segala tindakan penyidik dalam proses penyidikan dan tindakan penuntut
umum dalam proses penuntutan merupakan tindakan upaya paksa. Dengan demikian ia memutuskan bahwa permohonan Budi masuk dalam objek praperadilan. Lanjut ke hal A2 kol. 6
Perubahan Peruntukan GNM Bakal Mulus Di DPRD Medan
Antara
DEPUTI Pencegahan KPK Johan Budi SP memberi keterangan pers menanggapi putusan sidang gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/2).
Sebelum Ditembak, Aktivis Anti Korupsi Soroti GNM BELAWAN (Waspada): Sebelum ditembak oleh empat orang tak dikenal (OTK), aktivis anti korupsi Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumatera Utara (Gebraksu), Muchtar Effendi menyoroti rencana perubahan peruntukan Gedung Nasional Medan (GNM),yang akan di paripurnakan DPRD Medan dalam waktu dekat ini. “Masalah GNM itu persoalan yang sedang kami sorot di antara dua kasus menonjol lainnya yakni soal dugaan korupsi di Dinas Bina Marga Sumut dan korupsi perjalanan dinas anggota DPRD Langkat,” kata Saharuddin, Ketua Gebraksu Medan, Senin (16/2). Ditanya kemungkinan pelaku penembakan terhadap Muctar Effendi merupakan
orang suruhan dari pihak yang terkena imbas tiga hal yang sedang disorot Gebrkasu terutama kasus GNM, Saharuddin tidak membantah.Namun dia tidak dapat memastikan kasus yang mana. Menurut Saharuddin yang merupakan salah seorang pelopor pemekaran Medan Utara ini, alasan mereka menolak rencana perubahan peruntukan GNM karena sikap pengembang telah menyakitkan dan mencederai rasa juang masyakarat Sumut . Selain itu, Gebraksu menilai banyak aset pemerintah yang dialihkan atau digeser ke pihak swasta dan hal itu harus dihentikan agar tidak berkepanjangan. Lanjut ke hal A2 kol. 5
Al Bayan
Batu Pijak Ibrahim Oleh Tgk H. Ameer Hamzah WAKTU Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail diperintah oleh Allah SWT membangun dasar-dasar Baitullah (Ka’bah), beliau berpijak atas sebuah batu besar. Batu tersebut terkenal dengan istilah Maqam Ibrahim. (Tempat pijak berdiri membangun Ka’bah, bukan kuburan Ibrahim, sebab kuburan Nabi Ibrahim ada di Kota Al-Khalil Pelestina). Pada batu tersebut terdapat sepasang tapak Nabi Ibrahim As. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang asal usul batu tersebut. Ada yang berpendapat batu ini berasal dari surga yang diturunkan Jibril As bersama batu Hajar Aswad. Ada juga yang berpendapat batu tersebut mulanya terletak atas Jabal Qubis, kemudian diambil oleh Ismail untuk tempat berdiri ayahnya membangun Ka’bah. Lanjut ke hal A2 kol. 2
waspadamedan.com Waspada Daily
@Harian_Waspada
MEDAN (Waspada): Permohonan perubahan peruntukan lahan Gedung Nasional Medan (GNM) di Jl. Sutomo sudut Jl. Veteran di DPRD Medan,yang dilakukan secara pribadi dipastikan bakal mulus. Hal tersebut setelah adanya persetujuan Wali Kota Medan terkait objek lahan yang sempat menarik perhatian
sejumlah kalangan, khususnya sejarahwan dan akademisi. Permohonan perubahan peruntukan lahan GNM tersebut telah masuk ke DPRD Medan dan segera diparipurnakan pada Senin (23/2). Namun, informasi terakhir Waspada peroleh dari Rapat Banmus, perubahan peruntukan GNM diundur dalam batas waktu yang belum dapat
ditentukan. Ketua DPRD Medan HJ Hutagalung mengakui, pihaknya telah mengagendakan paripurna terkait perubahan peruntukan GNM. Selain pemohon telah melengkapi sejumlah bukti kepemilikan lahan, Wali Kota Medan telah menyetujui agar perubahan peruntukan GNM yang dimohonkan oleh H. Alfredo ditin-
daklanjuti di DPRD Medan. “Ini surat dari Wali Kota Medan.Ini akta sertifikat tanda bukti hak dari BPN dan ini akta pernyataan keputusan rapat Yayasan Dana Gedung Nasional. Kalau melihat bukti yang diajukan pemohon, tidak ada alasan kalau perubahan peruntukan tidak dikabulkan. Lanjut ke hal A2 kol. 7
Poldasu Sita 288.888 Dolar AS Palsu MEDAN ( Waspada): Subdit II/Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Sumut mengungkap peredaran uang dolar AS palsu di Medan. Tiga tersangka diamankan berikut disita barang bukti 2.888 lembar pecahan 100 dolar AS, atau senilai 288.800 dolar AS dengan nilai sekira Rp3,5 miliar (kurs 1 dolar AS Rp12 ribu). Direktur Dit Reskrimsus Poldasu Kombes Pol. Ahmad Haidar didampingi Kabid Humas Poldasu Kombes Pol. Helfi Assegaf kepada wartawan di Mapoldasu, Senin (16/2) mengatakan, penangkapan dilakukan Jumat (13/2) di salah satu hotel di Medan. “Ketiga tersangka tertangkap tangan saat mengedarkan uang dolar AS itu. Mereka menjual per
Waspada/gito ap
PETUGAS Subdit II/Dit Reskrimsus Poldasu memperlihatkan 2.888 lembar pecahan 100 dolar AS palsu, Senin (16/2) di Mapoldasu. blok senilai 100 ribu dolar palsu seharga Rp2 juta sampai Rp8 juta,” katanya. Namun belum diketahui lokasi pembuatan uang dolar palsu itu. Ketiga tersangka
yang ditangkap mengaku sebagai pengedar, sedangkan dolar palsu diperoleh dari seseorang berinisial DJ berdomisili di Aceh. “Saat ini pemasoknya ma-
sih dalam penyelidikan, termasuk lokasi pembuatannya,” kata Ahmad Haidar. Dalam pemeriksaan di Subdit II/Cyber Crime, ketiga tersangka mengatakan sudah pernah berhasil menjual dolar palsu itu. “Ya, mereka mengatakan pernah menjual tiga blok senilai 300 ribu dolar AS kepada warga negara Malaysia di kota Binjai seharga Rp10 juta,” sebut Haidar. Para tersangka mengaku sudah tiga bulan menawarkan uang dolar AS palsu itu kepada rekan-rekannya di Binjai, Langkat, Pematangsiantar, Medan dan Riau, Pekanbaru. Dan sekira dua bulan lalu menjualnya kepada Robert, warga negara Malaysia. Lanjut ke hal A2 kol. 3
Antara
HAKIM tunggal Sarpin Rizaldi mengetukkan palu pada sidang praperadilan pemohon Komjen Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2).
Kecewa Putusan Praperadilan BG
Sejumlah Aktivis Medan Demo MEDAN (Waspada): Sejumlah aktivis di Medan, tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (MAK) Sumatera Utara demo di depan Kantor Pos Jl. Balai Kota Medan, Senin (16/2). Mereka menyampaikan orasi mendukung KPK dan kecewa terhadap putusan praperadilan. Setelah beberapa jam melakukan orasi, mereka berjalan kaki mengelilingi Lapangan Merdeka, lalu menuju gedung Pengadilan Negeri (PN) Medan. Mereka mengkritik putusan sidang praperadilan (prapid) yang memenangkan Komjen Budi Gunawan (BG). Mereka juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak melantik Komjen BG sebagai Kapolri. “Pengabulan gugatan
Kapoldasu Beri Kuliah Umum Di USM Indonesia Anggota Polres Siantar Dikeroyok Generasi Muda Jangan Minder, Indonesia Bukan Negara Inferior MEDAN ( Waspada): Pengedar Narkoba Kapoldasu Irjen Pol. Drs. H. P E M ATA N G S I A N TA R (Waspada): Briptu Henrik Pratama,anggota Sat Binmas Polres Pematangsiantar dikeroyok beberapa orang saat hendak menangkap pengedar narkoba di Jl. Tanah Jawa Simpang Gang Puri, Kel. Melayu, Kec. Siantar Utara, Senin(16/2) siang. Informasi Waspada himpun, awalnya Briptu Henrik Pratama mendapat informasi adanya pengedar narkoba di sekitar lokasi kejadian yang sudah meresahkan. Saat itu Henrik didampingi warga sekitar mendatangi tersangka dan langsung memegang tangannya untuk digari.
Eko Hadi Sutedjo,SH,MSi mengatakan, generasi muda Indonesia harus bangga dengan bangsa dan negaranya. Sebab, Indonesia merupakan negara paling strategis di seluruh dunia yang memiliki potensi alam melimpah, salah satunya laut. Saat ini, laut Indonesia menjadi jalur perlintasan bagi kapal-kapal negara lain yang berbatasan dengan Indonesia. “Laut kita dilintasi kapal dari 10 negara yang berbatasan dengan Indonesia, jika kapal – kapal ini mau singgah untuk isi bahan
Lanjut ke hal A2 kol. 3
Lanjut ke hal A2 kol. 1
prapid oleh hakim menunjukkan lemahnya penanganan korupsi. Ini telah mencederai rasa keadilan masyarakat. Karena itu, kami meminta Presiden Jokowi tidak melantik Komjen BG menjadi Kapolri, dan menyelesaikan masalah antara Polri dan KPK,” ujar Koordinator Lapangan, Anggun Rizal Pribadi, dari Lembaga Bantuan Hukum Medan, kepada wartawan, Senin (16/2). Dia meminta agar Komisi Yudisial memeriksa hakim Sarpin karena diduga kuat telah melakukan pembelaan terhadap BG. Tercatat, hakim Sarpin sudah 9 kali dilaporkan atas beberapa kasus selama bertugas di PN Medan. Lanjut ke hal A2 kol. 7
Ada-ada Saja Dari Donor Jadi Jodoh SEORANG wanita mendonorkan ginjalnya secara sukarela kepada pria yang tidak dikenalnya. Namun, siapa sangka bahwa pendonor dengan pasien ginjal yang tidak pernah bertemu ini berlanjut ke pertunangan. Lanjut ke hal A2 kol. 1
Serampang Waspada/Mursal AI
KAPOLDASU Irjen Pol. Drs. H. Eko Hadi Sutedjo (tengah) didampingi Rektor USM Indonesia DR. Ivan Elisabeth Purba, MKes (kanan) dan Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba saat tiba di Aula USM Indonesia, Senin (16/2).
- Kacau dunia persilatan - He...he...he...