Prakiraan Cuaca Kamis (25/2) Medan 25-330C
Berastagi 17-28 C
R. Prapat 25-330C
Parapat 18-28 0C
P. Siantar 20-300C
Sibolga 21-32 0 C
Berawan
0
Hujan guntur
BMKG Polonia
WASPADA Demi Kebenaran Dan Keadilan
http://epaper.waspadamedan.com
KAMIS, Wage, 25 Februari 2010/11 Rabiul Awal 1431 H
No: 23070 Tahun Ke-64
Harian Umum Nasional Terbit Sejak 11 Januari 1947 Pendiri : H. Mohd. Said (1905 - 1995) Hj. Ani Idrus (1918 - 1999) ISSN: 0215-3017
Terbit 28 Halaman (A1-8, B1-8, C1-12)
Harga Eceran: Rp2.500,-
Inalum Tolak Gubsu MEDAN (Waspada): PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) berkeberatan memenuhi permintaan Gubsu menyalurkan energi listrik 200 Mega Watt ke PLN Sumut, untuk mengatasi pemadaman yang telah berlangsung cukup lama.
Antara
PENGHARGAAN UNEP: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima penghargaan UNEP yang diserahkan Direktur Eksekutif UNEP, Achim Steiner dalam Upacara Pembukaan Konfrensi ke-11 UNEP - Sesi khusus Konferensi PBB Program Lingkungan di Nusa Dua, Bali, Rabu (24/2). Penghargaan itu diberikan kepada Presiden Yudhoyono atas inisiatif untuk tata kelola kelautan melalui kesepakatan Manado.
Warga Saudi Arabia Dituduh Teroris JAKARTA (Antara): Warga Saudi Arabia yang dituduh teroris, Al Khelaiw Ali Abdullah A alias Ali, mulai disidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (24/2). Jaksa penuntut umum (JPU), Totok Bambang, menyatakan terdakwa dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme. “Dengan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme,” katanya. JPU menyebutkan akibat dari meledaknya bom di Hotel Ritz Carlton dan JW Mariott, kerugian yang diderita pihak hotel sebesar Rp18,5 miliar. “Dan penurunan tingkat hunian mencapai 70 persen, sedangkan korban meninggal tiga orang dan luka-luka 36 orang,” katanya. JPU juga menyebutkan bahwa terdakwa melakukan usaha membuka warnet dan jual beli komputer di Indonesia. “Itu tidak sesuai dengan paspor dan visa budaya dengan disponsori Syaefudin Zuhri (teroris) yang dipergunakan terdakwa untuk masuk dan tinggal di Indonesia,” katanya. Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 13 huruf (a) Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme. “Perbuatan terdakwa juga diancam pidana Pasal 50 UU Nomor 9 tahun 1991 tentang Keimigrasian,” katanya.
Dalam pertemuan dengan Pemprovsu dan PLN, Rabu (24/2), Managemen PT Inalum mengaku belum bisa memenuhi permintaan energi listrik 200 Mega Watt (MW) untuk PT PLN (Persero) Sumatera Utara guna mengatasi pemadaman bergilir ini. Sebaliknya Inalum justru berharap bisa dibantu PLN Sumut karena mereka juga kekurangan energi. Apalagi, utang energi sebesar 75.000Watt Hour (barter energi) sejak tahun 2000 sampai kini belum dilunasi PLN Sumut. “Berat rasanya kami bisa memenuhi permintaan paso-
kan energi tambahan 200 MW ke PLN Sumut. Saat ini kami hanya mengoperasikan tujuh unit generator pembangkit yang seluruh dayanya sudah habis terpakai,” kata Direktur Umum dan SDM PT Inalum Nazril Kamaruddin dalam pertemuan di Kantor Gubernur. Nazril mengatakan, PLTA Sigura-gura saat ini hanya mampu memenuhi beban Inalum sebesar 510 MW, plus membantu PLN Sumut di saat beban puncak. “Jadi, tidak ada celah energi yang bisa dipasok ke PLN
Lanjut ke hal A2 kol. 6
Anggaran Bandara Kualanamu Ditambah JAKARTA (Antara): Pemerintah memastikan menambah anggaran tambahan untuk penyelesaian pembangunan Bandara Kualanamu di Deliserdang, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) pada tahun ini. “Saya belum dapat kepastian jumlah yang akan dikucurkan, ada yang bilang Rp600 miliar tapi ada juga yang bilang sampai Rp1 triliun. Tolong dicek lagi ke Pak Anggito. Tapi yang pasti akan dikucurkan tahun ini dari APBN-P,” kataWakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono menjawab pers di sela Kongres Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Jakarta, Rabu(24/2). Dia mengakui bahwa jumlah
kucuran dana yang mendapat persetujuan Kemenkeu masih jauh dari kebutuhan dana yang diajukan Ditjen Perhubungan Udara karena sampai 2011 diperkirakan memerlukan Rp2,004 triliun untuk penyelesaian Bandara Kualanamu. Oleh karena itu pihaknya memperkirakan, dengan tambahan dana yang disetujui itu, maksimal pemerintah hanya sanggup menyediakan Rp1,202 triliun sampai Rp1,602 triliun. Bambang juga menyebut, dalam rancangan DIPA 2010 Kemenhub, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp602,42 miliar sehingga sebenarnya proyek itu masih kekurangan dana Rp402 miliar-Rp802 miliar.
10 Imigran Gelap Kembali Diamankan Di Tg Balai
Antara
TERSANGKA: Tersangka teroris warga negara Arab Saudi, Ali Abdullah mendengarkan penerjemah yang menerjemahkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Totok Bambang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (24/2/). Ali didakwa melanggar pasal 13 huruf (a) UU 15/2003 tentang terorisme serta pasal 50 UU 9/1992 tentang Keimigrasian.
BACA DI HALAMAN DALAM 75% Pedagang Sukaramai Pakai Lilin Para pedagang mencemaskan pemadaman arus listrik oleh PT PLN (Persero)Wilayah Sumut menimbulkan kondisi pasar tradisional Sukaramai rawan kebakaran. Hampir 75 persen pedagang kain dan lainnya di pasar itu menggunakan lilin sebagai alternatif penerangan. B2
Setelah Diresmikan, KRDI Sri Lelawangsa Tidur Keceriaan warga Medan kelihatan semakin sirna karena Kereta Rel Diesel Indonesia (KRDI) Sri Lelawangsa yang sudah tiba di Depo KA Pulo Brayan Desember 2009 masih juga tersimpan hingga Jumat (19/2). B1
Soal Sarang Walet, Bupati Aceh Selatan Siap Digugat Bupati Aceh Selatan Husin Yusuf menyatakan siap menghadapi gugatan H Khaidir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, dalam kasus pencabutan pengelolaan gua sarang burung walet, Kec. Kluet Utara, Kab. Aceh Selatan. C8
Semangat Maulid Dalam Pilkada Oleh Kusmin, M.Pd
Opini - C10
Saatnya KPK Mengawasi Pilkada Oleh Umar Syadat Hasibuan
Opini - C10
TANJUNGBALAI (Waspada): 10 Imigran gelap asal Afghanistan dan Irak diamankan Polres Tanjungbalai di Lingkungan III, Kel. Seiraja tepatnya di Perkebunan Kelapa, Kec. Seitualangraso, Kota Tanjungbalai, Rabu (24/2) sekitar pukul 15:00. Penangkapan itu berdasarkan informasi warga tentang berkeliarannya orang asing di wilayah Tanjungbalai dan untuk menindaklanjuti kebenarannya, Polres menurunkan personelnya untuk melakukan penyelidikan dan akhirnya menemukan 10 imigran gelap tersebut. “Kami amankan mereka saat bersembunyi di sebuah
bangunan masjid yang tidak digunakan sekitar lima tahun lalu dan semuanya pria,” ujar Kapolres Tanjungbalai AKBP Puja Laksana, dikonfirmasi Wa s p a d a m e l a l u i K a s a t Reskrim, AKP Junianton Siahaan. Untuk sementara, kata Siahaan, hasil penyelidikan imigran gelap tersebut terdiri dari tujuh orang Afganistan dan tiga orang Irak dan mereka diduga berasal dari Malaysia yang datang menggunakan perahu nelayan, hingga kini pihak Polres belum mengetahui tujuan mereka karena kesulitan berkomunikasi.(a37/csap)
AP
EVAKUASI KORBAN LONGSOR: Sejumlah anggota TNI dan Tim Sar mengevakasi salah satu korban longsor yang terjadi didaerah Tenjolaya,Pasir Jambu, Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/12). Longsor yang terjadi pada hari Selasa (23/2) tersebut mengakibatkan 30 rumah warga tertimbun longsoran tanah tebing. Hingga saat ini baru 16 warga tewas yang berhasil dievakuasi dan diperkirakan masih ada sekitar 50 warga yang masih tertimbun longsoran. Baca berita halaman A3.
MPR Gelar Paripurna Sahkan Tata Tertib Pemakzulan PDIP: Tak Ada Hubungan Dengan Pansus Century JAKARTA (Waspada) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menggelar Sidang Paripurna 1 Maret 2010 dengan agenda tunggal menetapkan Pengesahan Rancangan Keputusan MPR tentang Peraturan Tata Tertib MPR. Dalam Rancangan Keputusan MPR tentang peraturan tata tertib MPR, memuat pengaturan mengenai impeachment atau pemakzulan terhadap presiden dan/atau wakil presiden yang diatur lebih lanjut dalam Bab XNVII tentang tata cara pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden. “Baru kali ini MPR melaksanakan rapat paripurna dan agendanya dibatasi hanya pada agenda tatib dan kode etik MPR,” kata Ketua MPR Taufik Kiemas pada wartawan di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Rabu (24/2). Walaupun tata tertib MPR memuat pengaturan mengenai impeachment ,Wakil Ketua MPR Hajriyanto menegaskan, tidak akan mengagendakan sesuatu yang sifatnya, atau secara khu-
“Pejabat Harus Kembalikan Fee Ke Negara” JAKARTA (Antara): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, pejabat yang menerima imbalan (fee) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) maupun bank lainnya, seharusnya mengembalikan penerimaan tersebut pada kas negara. Mendagri, di Jakarta, Rabu (24/2), mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses kasus penerimaan imbalan BPD itu dan sebaiknya KPK menyebutkan nama pejabat yang menerima imbalan beserta besarannya. “Sebaiknya memang mengembalikan kalau sudah diketahui siapa orangnya dan
berapa. Sebaiknya diberitahu pejabatnya si A menerima berapa, si B berapa,” katanya. Gamawan mengaku hingga saat ini belum mendapatkan informasi dari KPK tentang nama-nama pejabat yang menerima imbalan dari BPD. Menurut dia, terkait dengan kasus ini pihaknya menyerahkan seluruh prosesnya pada KPK, termasuk tentang mekanisme pengembaliannya. “Saya tidak masuk wilayah KPK, itu otoritas KPK,” katanya. Kementerian Dalam Negeri, ujarnya, telah bersikap tegas bahwa penerimaan imbalan dari BPD itu dilarang, apapun bentuknya. Untuk itu, Gamawan
mengingatkan, pejabat daerah untuk berhati-hati menerima pemberian dari pihak lain. “Imbalan itu bisa macammacam bentuknya, seperti main golf. Saya mengimbau kepala daerah untuk berhatihati,” katanya. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK M Jasin menegaskan, KPK bisa meneruskan penanganan kasus imbalan dari BPD kepada pejabat negara ke tahap penindakan tindak pidana korupsi jika pihak yang diduga terkait tidak kooperatif selama proses pencegahan. “Kami tidak ‘bluffing’ (menggertak),” kata Jasin pekan lalu.
sus membahas pemakzulan. “MPR tidak khawatir rapat paripurna itu melebar ke manamana seperti pemakzulan,” kata Hajriyanto meminta agar
Bahas Kesimpulan Akhir, Pansus Rapat Tertutup JAKARTA (Waspada): Panitia khusus angket Century menggelar rapat membahas kesimpulan akhir di Hotel Sultan Rabu (24/2) malam. Rapat yang digelar tertutup ini tak menutup kemungkinan adanya lobi antar fraksi. “Rapatnya tertutup,” kata Ketua Pansus Angket Century Idrus Marham saat dikonfirmasi wartawan tentang rapat Pansus di Hotel Sultan, Jl Gatot Subroto, Jakarta. Idrus menjelaskan, Pansus sedang mengumpulkan pandangan akhir fraksi yang dibacakan Selasa kemarin malam. Namun menurut Idrus, tidak menutup kemungkinan ada lobi. Lobi, menurut Idrus, tidak selalu berkonotasi negatif. “Lobi ya silakan saja. Terserah kalau mau lobi sembilan orang itu,” kata Idrus. Soal lobi tidak dibantahWakil Ketua Pansus Century Mahfudz Sidik. Mahfudz yang akan memimpin rapat ini menyampaikan ada kemungkinan lobi. “Kan belum selesai, kalau mufakat tidak bisa, ya lobi,” jelas Mahfudz kepada detikcom. Sembilan anggota Pansus saja yang menghadiri pertemuan. Perwakilan fraksi akan membahas kesimpulan bersama tim ahli. Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Benny K Harman, saat baru tiba di Hotel
Sultan menyebutkan dia hanya ingin melihat teman-teman menulis kesimpulan. “Jadi tidak ada lobi, saya hanya mengecek,” kata politisi Demokrat itu. Benny mengatakan, sikap Pansus masih terbuka mengalami peruabahan. “Apa yang dianggap salah atau benar, bisa saja berubah,” katanya. “Semua bisa terjadi malam ini.” Benny lalu berjalan menuju lift. Saat itulah dia menyatakan akan menuju lantai 12, tempat di mana kesimpulan disusun. Dan menurut seorang pegawai hotel, di lantai 12 hanya terdapat kamar, tak ada fasilitas ruang pertemuan. (dtc/vivanews)
MEDAN (Waspada): Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan memutuskan Rahudman-Eldin sebagai bakal calon (balon) walikota-wakil walikota Medan periode 2010-2015 yang sah diusung Partai Demokrat. Sedangkan Denni-Dianto gugur untuk maju dalam Pilkada Mei mendatang. “Kami sudah bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Hadi Utomo. Mereka memberikan keterangan resmi dan memutuskan balon yang diusung partai tersebut pasangan Rahudman-Eldin,”
S UA S A N A r u m a h orangtua Hj Rini Sofyanti di Binjai biasa saja. Pintu pagar hijau rumah besar di lahan 5 rante itu terbuka lebar yang menandakan siapa saja boleh masuk. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Cuma Rini memang untuk saat ini tidak mau diganggu oleh siapapun. Pengakuan ibunda Rini, Hj Sri Ismudiyati, 59 kepada Waspada, Rabu (24/2) sore mengatakan kalau Rini berpesan kepadanya agar jangan diganggu oleh siapapun. “Ma, adek jangan diganggu dulu,” kata Sri menirukan ucapan anaknya.
Mertua Pun Ikut Tewas PEMATANGSIANTAR (Waspada): Ketahuan selingkuh dengan wanita lain hingga isteri minta cerai, seorang suami diduga dengan tega membunuh isterinya dan mertuanya menggunakan sebilah pisau serta mencoba membunuh diri dengan menikam tubuh sendiri. Korban tewas terdiri Mitalia, 22, ibu rumah tangga dan ibu kandungnya, Kasih, 69, ibu rumah tangga, keduanya warga sama di Jalan Sederhana, Nagori Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Sedang, tersangka pelaku Hen, 28, yang sehari-hari bekerja sebagai sopir, warga sama dengan kedua korban. Peristiwa yang cukup mengagetkan warga sekitar Jalan Sederhana itu terjadi di dalam rumah tersangka pada Selasa (23/2) pukul 23:30 ketika kedua korban mendatangi tersangka di rumahnya. Waspada/Surya Efendi
diatur dalam UUD 1945 Bab III tentang kekuasaan pemerintahan negara Pasal 7 A, 7 B dan pada poin ke-4 dan 5 Mahkamah Konstitusi (MK) wajib memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR paling lama 90 hari setelah permintaan DPR diterima oleh MK. Bila MK memutuskan bahwa presiden dan atau wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wapres, maka DPR menyelenggerakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan atau wapres kepada MPR RI. Selanjutnya pada poin ke6 ditegaskan, MPR harus menggelar sidang untuk memutuskan usul DPR selambat-lambatnya 30 hari sejak MPR menerima usulan DPR. Dan poin
Lanjut ke hal A2 kol. 3
Rahudman-Eldin Balon Demokrat
Plong...
Isteri Minta Cerai Suami Main Bunuh
Lanjut ke hal A2 kol. 6
agenda tunggal tersebut tidak dipolitisasi dan mengaitkan masalah itu dengan keadaan sekarang ini. Soal pemakzulan sudah
Lanjut ke hal A2 kol. 3
kata anggota KPU Kota Medan Divisi Hukum dan Humas, Pandapotan Tamba kepada Waspada, Rabu (24/2), melalui telefon dari sekretariat DPP PD Jalan Pemuda Jakarta Timur. Dijelaskan Tamba, DPP Partai Demokrat akhirnya memilih pasangan Rahudman Harahap-Dzulmi Eldin sebagai balon walikota dan wakil walikota Medan yang sah. Dengan begitu, pendaftaran Denni Ilham Panggabean-Dianto MS akan dianulir. ”Hadi Utomo menyatakan DPP PD hanya mengakui SK No 58 milik Soetan Bathoegana dan Bangun Tampubolon sebagai pengurus DPC PD Kota Medan. Di luar SK 58, mereka tidak mengakuinya termasuk No 469 milik Denni Ilham Panggabean,” ucap Tamba. Disebutkan Tamba, dengan keputusan Ketum DPP PD tersebut dan dikuatkan dengan berita acara yang diteken langsung
Lanjut ke hal A2 kol. 6
erampang Seramp ang - Jantan jugala yang disalahin - He...he...he...