WASPADA Jumat, 10 Januari 2014
Ekonomi & Bisnis
B5
Tekan Harga Di Tingkat Pengecer Pertamina Tambah Pasokan Elpiji
KPID Sumut Tanggapi Iklan ‘Wani Piro’
MEDAN (Waspada): Guna menekan tingginya harga elpiji di tingkat pengecer, Pertamina menambah pasokan elpiji baik tabung 3 kg maupun 12 kg ke masyarakat sebesar 10 persen. Hal tersebut dikatakan Senior Eksternal Manager Public Relation Pertamina Region I Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Fitri Erika, Kamis (9/1), menanggapi keluhan masyarakat tingginya harga elpiji 3 kg, karena banyaknya masyarakat yang beralih dari elpiji 12 kg ke elpiji tabung hijau. Fitri Erika mengatakan, Pertamina tidak memiliki kewenangan untuk menindak pengecer yang menjual harga elpiji melebihi harga eceran tertinggi (HET), karena pedagang pengecer di luar lembaga resmi Pertamina. “Namun untuk menekan harga di tingkat pengecer, Pertamina menambah pasokan 10 persen serta menjadikan SPBU sebagai outlet penjualan,” ujar Erika. Terkait jumlah pasokan elpiji ke masyarakat, Erika mengatakan, untuk penyaluran di Kota Medan elpiji non subsidi 12 kg dan 50 kg sebanyak 4.800 tabung per hari. Sedangkan untuk elpiji bersubsidi 3 kg, penyalurannya mencapai 61.000 tabung setiap harinya. “Untuk Sumut elpiji non subsidi mencapai 13.000 tabung per hari dan elpiji bersubsidi 204.000 tabung per hari,” papar Erika. Sebelumnya, Netty, warga Jalan Air Bersih Medan mengaku keberatan dengan naiknya harga elpiji tabung 3 kg di daerahnya. “Sejak harga elpiji 12 kg mengalami kenaikan, harga elpiji 3 kg juga juga ikut naik, padahal tidak ada kenaikan dari pemerintah,” katanya. Harga elpiji 3 kg yang biasanya Rp14.000-Rp16.000 per tabung tersebut, mengalami kenaikan mencapai Rp19.000 per tabung. “Harusnya ada tindakan terhadap kenaikan harga elpiji di atas HET dan penjualnya juga harus ditindak,” ujarnya. (m41)
MEDAN (Waspada): Wakil Ketua DPRD Sumut Sigit Pramono Asri, mengapresiasi sikap Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut. Pengaduannya tentang tayangan iklan ‘’wani piro’’ di beberapa stasiun televisi, ditanggapi dengan baik. Berbicara di gedung DPRD Sumut, Kamis (9/1), Sigit Pramono Asri, mengaku puas dengan sikap KPID Sumut. Walau hanya dengan pengaduan lisan, lembaga ini telah menanggapi keresahan masyarakat tentang tayangan iklan salah salu merek rokok tersebut. Sigit Pramono Asri, mengaku mendapat salinan surat KPID Sumut tertanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani Ketua KPID H.Abdul Haris Nasution. Surat tersebut ditujukan kepada kantor salah satu stasiun televisi di Jakarta yang selama ini menayangkan iklan rokok. KPID Sumut menilai terdapat pelanggaran penghormatan terhadap nilai-nilai kesukuan, agama, dan antargolongan dalam iklan itu. Di mana, dalam tayangan iklan tersebut, ada seorang memakai pakaian Jawa dan memakai belangkon sambil berkata ‘’wani piro’’. Hal itu melecehkan. |Seolah-olah suku Jawa itu mata duitan. Menurut KPID Sumut, tayangan iklan tersebut telah melanggar Pedoman Prilaku Penyiaran (P3) tahun 2012. Karenanya, stasiun televisi itu diimbau, tidak lagi menyiarkan acara tersebut. Sigit Pramono Asri, menceritakan bahwa beberapa waktu lalu dia bertemu dengan Ketua KPID Sumut di Bandara Kuala Namu. Secara lisan, dia menceritakan tentang keresahan sejumlah tokoh masyarakat Jawa di daerah ini tentang tayangan iklan ‘wani piro’ tersebut. Para tokoh masyarakat Jawa, menurut Sigit, merasa bahwa ikan tersebut tidak mendidik. ‘’Kalimatnya memang ringan dan mungkin saja maksudnya canda. Tapi, kalimat itu melegitimasi sikap transaksional masyarakat dalam semua urusan. Padahal yang dikenal budaya kita adalah gotong royong. Bukan mendapat sesuatu karena membayar,’’ kata Sigit. Dikaitkan dengan suasana sosial politik saat ini, menurut Sigit, iklan itu juga sangat mengganggu. Yakni menggambarkan kalau kita sepakat melakukan transaksional. ‘’Juga pada tayangan itu, simbol-simbol yang dipakai bisa menyinggung suatu suku. Baik busana maupun bahasa yang digunakan,’’ katanya. Sigit, juga memuji sikap Ketua KPID Sumut yang sangat responsip. Walaupun dia hanya menyampaikan pengaduan itu secara lisan, tapi ditindaklanjuti dengan baik. ‘’Seterusnya, kita berharap stasiun TV yang menayangkan iklan itu juga menanggapi surat KPID Sumut,’’ katanya. (m12)
Penjualan Sepeda Motor 7,77 Juta Unit JAKARTA (Waspada): Penjualan sepeda motor nasional selama 2013 mencapai 7,77 juta unit atau naik 8,8 persen dari tahun sebelumnya 7,14 juta unit. Awal tahun 2013 diprediksi penjualan akan mengalami koreksi penurunan atau paling tidak stagnan hingga akhir 2013. Kenyataannya, dari data Asosiasi Industri Sepedemotor Indonesia (AISI) di lansir Kamis (9/1), justru mengalami kenaikan 8,8 persen dari tahun 2012. Tiga merek sepeda motor masih merajai pangsa pasar di Indonesia. Yakni Honda menguasai sampai 60,49 persen. Yamaha, menguasai 32,12 persen, dan Suzuki 5,16 persen. Begitupun marek Kawasaki berhasil menaikkan volume penjualan sekaligus pangsa pasar menjadi 1,98 persen, berkat dari peluncuran jenis sport. Terakhir marek TVS, hanya mencicipi 0,26 persen. Jenis sepeda motor skutik masih tetap menguasai market leader dengan penjualan 4,89 juta unit atau berkontribusi 63,02 persen terhadap total pasar. Sedangkan motor bebek terjual 1,77 juta unit atau 22,8 persen. Namun di tahun 2013, sepeda motor jenis sport terus memperbesar pangsa pasarnya menjadi 14,18 persen atau mencapai 1,10 juta unit. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 765.520 unit, melesat10,72 persen. Semakin membaiknya pendapatan masyarakat kelas menengah di Indonesia, membuat konsumen cenderung membeli sepeda motor sport untuk kepuasan dan bukan lagi sebagai alat transportasi yang mengutamakan fungsional, seperti skutik dan bebek. (J03)
BRI Berbagi Hadiah ‘’Terbelit Untung’’ BALIKPAPAN (Waspada): Bank BRI kembali menyemarakkan program undian Untung Beliung Britama (UBB) 2013. Kali ini tema yang diusung adalah “Terbelit Untung”, melanjutkan pengundian sebelumnya pada Bulan November 2013 di Bandung dan Surabaya. Mengambil tempat di Ballroom Hotel Novotel-Balikpapan, acar dimeriahkan oleh penampilan dari penyanyi Citra Scholastika. Pengundian tahap kedua untuk Regional 2 ini mengundi 1 nominasi pemenang untuk Grand Prize (Range Rover Sport) atau Super Prize (Mercedes Benz S-Class), dan tidak lupa beragam hadiah menarik lainnya, seperti Toyota Alphard, Honda Brio dan Smartphone. “Kami senang dapat terus memberikan apresiasi kepada para nasabah setia Bank BRI. Program undian berhadiah ini juga merupakan salah satu wujud apresiasi terhadap nasabah yang telah bertransaksi menggunakan layanan e-Banking Bank BRI, “ujar Muhamad Ali, Corporate Secretary BANK BRI, Selasa (07/1). Dalam program ini, jutaan nasabah Bank BRI dari Sabang sampai Merauke yang menabung di Tabungan BRI BritAma, Tabungan BRI Junio, Tabungan BRI BritAma Bisnis dan BritAma Valas akan dihitung poinnya, sejak Agustus - Desember 2013 dan berpeluang memenangkan beragam hadiah menarik dari Bank BRI. Tabungan BRI BritAma merupakan produk tabungan Bank BRI yang memiliki beragam kemudahan. Dapat digunakan untuk bertransaksi di lebih dari 9.700 unit kerja Bank BRI. Dengan memiliki Tabungan BRI BritAma, nasabah akan mendapatkan Kartu Debit BRI/ Kartu ATM untuk dapat bertransaksi di lebih dari 18.000 jaringan ATM BRI yang tersebar di seluruh Indonesia, serta dapat digunakan di jaringan ATM Bersama, Prima, Cirrus, Bankcard dan Link didalam maupun luar negeri. Kecepatan dan kemudahan transaksi ditunjang oleh layanan e-Banking BRI, seperti Mobile Banking BRI, dan Internet Banking BRI yang juga dapat diakses melalui aplikasi BRI Mobile di smartphone Blackberry, iPhone dan Android. Selain di Merchant BRI Kartu Debit BRI juga dapat dipergunakan sebagai sarana belanja di berbagai merchant berlogo Master Card. (rel)
Direksi Bank Sumut Jangan Dipolitisasi MEDAN (Waspada): Penetapan direksi Bank Sumut yang saat ini sedang berlangsung jangan dipolitisasi oleh siapapun. Sebaliknya, semua pihak harus berpikir bahwa bank itu sangat penting untuk memajukan perekonomian daerah ini. To k o h m a s y a ra k a t Su m u t Meherban Shah (foto), mengatakan itu, Rabu (8/1). Dia juga merupakan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI). “Saya pasti ikuti dan dapat info siapa saja yang namanya dimajukan. Dalam masalah ini harusnya sebagai anak bangsa, kita harus berpikir bahwa bank itu berkepentingan untuk memajukan ekonomi daerah,” jelasnya. Katanya, kalau masalah direksi Bank Sumut sampai di bawa ke wilayah politik, apalagi sampai memaksakan kehendak, malah akan membuat bank milik pemerintah tersebut sulit berkembang. “Kepentingan daerah ini, kepentingan orang yang menabung di dalamnya dan kepentingan para karyawannya harus di atas kepentingan segelintir elit yang memaksakan kehendak,” ungkapnya. MPI, katanya, mengaku prihatin dengan kosongnya kepemimpinan di bank tersebut sejak Juni 2012. “Kita mengultimatum pemegang saham pengendali agar jangan mengkhianati keinginan masyarakat. Kalau memang terbukti memiliki berbagai pelanggaran dan sudah pernah gagal ikut fit and proper test jangan diajukan lagi ke otoritas moneter atau ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ungkapnya. Meherban Shah, meminta agar para pemikir di Bank Sumut jangan berbuat sesuai kepentingan masing-masing. “Kalau memang selama ini mereka mau berbuat untuk kepentingan masyarakat banyak tanpa muatan politis harusnya jabatan direksi di Bank Sumut tidak begitu lama kosong,” tuturnya. Menurut Meherban Shah, harapan ke depan, tentu dengan terpilihnya direksi yang kapabel bisa memberi kenyamanan terhadap operasional Bank Sumut. (m06)
Waspada/Surya Efendi
JERUK: Seorang anak memetik jeruk di Kab. Karo, kemarin. Jeruk yang dikirim ke Jakarta ini dijual Rp 5.000 - Rp 10.000 per kg (tergantung ukuran). Sebagian hasil sayur dan buah di Karo ini masih terganggu erupsi Gunung Sinabung.
Di Batam:
Listrik Padam Pelanggan Dibayar MEDAN (Waspada): Kondisi kelistrikan di Sumut sangat berbanding terbalik dengan yang ada di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Di Batam, perusahaan listrik akan membayar kompensasi kepada pelanggan, bila terjadi pemadaman listrik. Panitia Khusus (Pansus) Listrik DPRD Sumut, Rabu (8/ 1), mengundang pihak PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam, untuk didegarkan presentasenya tetang pengelolaan listrik di sana. Perusahaan itu adalah anak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang dikelola secara mandiri, tanpa mendapat subsidi dari pemerintah ataupun induk perusahaannya. Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam Adrian Chalit, menyebutkan, masa pemadaman listrik di Batam sudah lama berakhir.Yang dibahas di sana adalah Tingkat Mutu Pelayanan (TMP). Artinya, menurut Adrian, kalau mutu pelayanan yang diberikan oleh perusahaan listrik kurang, maka konsumen mendapatkan kompensasi. ‘’Misal, kalau terjadi listrik padam, maka kami (perusahaan listrik) harus membayar kepada konsumen,’’ katanya. Memang, kata Adrian, berbeda dengan di Sumut atau daerah-daerah lain, tarif listrik di Batam selalu berubah. Katanya, masyarakat Batam sudah terbiasa dengan kondisi, setiap tiga bulan tarif listrik selalu berubah. Bisa naik, tapi juga bisa turun. Tergantung dari kurs dolar, tingkat inflasi dan harga ba-
han produksi (batubara, gas dan solar). Namun begitu, menurut Adrian, bukan berarti tarif listrik di sana tinggi. Malah dibandingkan dengan Tarif Dasar Listrik (TDL), tarif listrik di Batam masih lebih murah. Contohnya untuk tarif golongan R1 saat ini Rp601per kwh. Sedangkan TDL Rp1004 per kwh. Golongan R1 Rp791, sementara TDL Rp1.145 per kwh, dan seterusnya. ‘’Jadi, masih lebih murah tarif di Batam dari pada di Sumut,’’ katanya. Dari paparan Adrian, diperoleh informasi bahwa tenaga listrik di Batam memang tidak pernah dikelola oleh pemerintah. Pada saat wilayah itu dibuka sebagai kota industri dahulu, pengelolaan listrinya dikelola oleh Otoritas Batam. Setelah kota itu berkembang, listrik di sana kemudian dikelola oleh PT Pertamina. Baru pada tahun 1993, pengelolaan listrik Batam diserahkan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui anak perusahaannya PT Pelayanan Listrik Nasional. ‘’Memang singkatannya samasama PLN. Tapi perusahaan kita tidak mendapat subsidi sedikitpun dari pemerintah maupun induk perusahaannya,’’ katanya. Sumatera Utara, menurut Adrian, sebenarnya dapat juga mengelola ketenagalistrikannya
sendiri. Itu sangat dimungkinkan dengan adanya UU No 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Undang-undang ini, katanya, memberikan ruang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengurusi kelistrikan. Sangat berbeda dengan undang-undang yang sama, yakni No 15 tahun 1985, yang menyerahkan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh negara dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara. Dijelaskannya, di dalam UU No.30/2009, menyebutkan penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Sedangkan penyelenggarannya dapat dilaksanakan oleh BUMD, swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat. Seperti di Batam, kata Adrian, penyedia tenaga listrik tidak dimonopoli oleh satu perusahaan saja. Di sana ada lima perusahaan sejenis yang memasok tenaga listrik. Bukan hanya swasta, tapi juga ada BUMD. “Jadi, di Batam, selain ada UU Ketenagalistikan, juga ada Perda dan Peraturan Walikota. Dan bedanya dengan Sumut, kalau menyangkut koodinasi masalah listrik harus ke Kementerian ESDM. Kalau kita di Batam, cukuk ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan,’’ kata Adrian. Walau mengaku daya listrik yang dibutuhkan Kota Batam tidak sebesar Sumut, namun
Eksplorasi Tambang Akan Dibatasi
menurut Adrian, dengan mengelola listrik sendiri, pihaknya kini telah dapat mengembankan bisnisnya. Yakni tidak lagi hanya memasok Batam, tapi sudah mensuplay untuk Provinsi Kepulauan Riau. “Susahnya kalau listrik tidak kita kelola sendiri, kan distribusinya meluas. Katakanlah Sumut, kan tidak bisa hanya untuk Sumut, tapi juga untuk Aceh dan juga mungkin Sumbar. Kalau kita di Batam tidak demikian. Listrik yang kita hasilkan hanya untuk Batam. Makanya kita bisa surplus energi,’’ katanya. Hampir berakhir Ketua Pansus Listrik DPRD Sumut H.Ajib Shah, mengatakan saat ini tugas Pansus hampir berakhir. Pertemuan yang dilakukan hari itu adalah yang terakhir, sebelum Pansus membuat kesimpulan tentang masalah ketenagalistrikan di Sumut. Selain pihak PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam, hari itu mengundang dan mendengar masukan dari berbagai pihak. Diantaranya para akademisi dari Frakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Nomensen, UMA, UMSU, ITM dan UISU. Juga ada perwakilan Kadin Sumut dan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumut. Kata Ajib Sah, seluruh masukan dari pihak berkompeten itu akan disimpulkan untuk kemudian disampaikan pada rapat paripurna dewan, yang akan dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Banmus) kemudian. (m12)
Harga Daging Sapi Capai Rp100 Ribu MEDAN (Waspada): Harga daging sapi di pasar tradisional Kota Medan mencapai Rp100 ribu perkilogram. Kenaikan harga tersebut yang bertahan sejak akhir tahun 2013 lalu, membuat banyak pedagang menghentikan jualannya karena merugi. Agus, salah seorang pedagang daging sapi di Pusat Pasar Medan mengatakan, tingginya harga daging sapi saat ini sudah terjadi dari distributor penyalur daging sapi. “Kami tidak tahu pasti apa penyebab dari kenaikan harga daging sapi tersebut, namun kenaikannya cukup tinggi dan membuat omzet pedagang menurun drastis. Biasanya, sehari penjualan bisa mencapai 150 sampai 200 kilogram, namun
kini hanya 100 kilogram saja,” ujar Agus kepada wartawan, Kamis (9/1). Mewakili pedagang daging sapi lainnya, Agus berharap pemerintah segera melakukan tindakan strategis untuk menstabilkan harga saat ini. Karena, tingginya harga daging sapi yang mencapai Rp100 ribu tersebut membuatbanyakpedagangyang memilih untuk menghentikan jualannya karena merugi. Sementara itu, di Pasar Pringgan harga daging juga sama seperti di Pusat Pasar yaitu mencapai Rp100.000 per kilogram. “Harga daging dari agen mengalami kenaikan, sehingga kami menjualnya ikut naik Rp100 ribu per kilogram,” ungkap Hasibuan. (m41)
wa harga kedelai yang ideal adalah 1,5 kali harga beras. Harga ini pernah ditetapkan pada tahun 1990-an. Kala itu, Indonesia pernah mencapai swasembada kedelai. “Ukuran harga kedelai itu 1,5 kali harga beras. Misalnya, harga beras Rp7 ribu, maka harga kedelainya Rp10 ribu. Itu baru layak,” ujar dia. Kemudian, pria ini menganjurkan agar pemerintah memberikan insentif harga kepada pembeli, tidak kepada petani. Sebab, yang terpenting bagi petani kedelai adalah harga beli
Petani Di Aceh Tidak Miliki Cadangan Beras BANDA ACEH (Waspada): Petani di Pidie dan Pidie Jaya kini terpaksa harus membeli beras yang mereka hasilkan sendiri dengan harga mahal. Itu terjadi karena mereka tidak memiliki cadangan untuk kebutuhan konsumsi sendiri. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Aceh Razali Adami, mengaku prihatin melihat kondisi ini. Karena harga gabah saat ini naik signifikan. Mencapai Rp5.000 per kg. Harusnya, kondisi ini menguntungkan petani. “Namun sialnya, ketika harga beras naik petani menjadi kelabakan. Karena ternyata mereka tidak memiliki saving (stok beras atau gabah) untuk kebutuhan konsumsi sendiri. Bahkan celakanya lagi, mereka menjadi pembeli beras dengan harga mahal, “ungkap Razali Adami kepada Waspada, Kamis (9/1). Menurut dia, jika saja petani Aceh memiliki saving yang cukup selama menunggu masa panen berikutnya, kenaikan harga beras yang terjadi seperti sekarang ini tidak akan menjadi masalah. “Dahulu petani di Aceh tak pernah mengalami krisis stok pangan, kecuali akibat gagal panen yang. Phui, adalah satu bentuk stok pangan khas Aceh di masa lalu, “ kata Razali Adami. Mengatasi masalah ini, dia mengatakan akan kembali mengkampanyekan masalah disiplin pangan keluarga petani Aceh. Pihaknya akan berusaha agar gabah produksi Aceh langsung diolah dan digiling di Aceh, walaupun untuk itu diperlukan teknologi pengolah pertanian. Selama ini, sebut Razali, gabah yang dihasilkan para petani banyak dibawa ke umatera Utara, karena Aceh tidak memiliki mesin giling yang mampu memproduksi beras berkualitas super dan premium. (b09)
Aceh Utara Alami Krisis Pupuk
Waspada/Sugiarto
SEORANG pedagang sedang menawarkan daging sapi kepada calon pembeli di Pusat Pasar Medan.
Petani Nilai HBP Kedelai Kurang JAKARTA (Waspada): Pemerintah menetapkan harga beli petani (HBP) kedelai Rp7.500 per kg. Namun, petani menganggap harga tersebut masih kurang. “Harga produksi sekilo kedelai membutuhkan Rp7.1507.200 per kg. Kalau dihargai Rp7.500 per kg, petani dikasih untung hanya Rp200 per kg. Tinggal layak atau tidak kalau dikasih harga segitu,” kata seorang petani asal Nganjuk, Ahmad Shaiku, Kamis (9/1). Ahmad, mengatakan bah-
BANDA ACEH (Waspada): Gubernur Aceh Zaini Abdullah, berjanji akan melakukan pembatasan eksplorasi bahan tambang dan mineral di Aceh. Dia menilai sebagian besar lahan galian tersebut belum layak dibuka karena berada di kawasan hutan lindung. “Bahan mineral ini belum layak kita buka untuk saat ini. Karena itu kita perlu revisi kembali perizinan eksplorasi bahan tambang ini,” ujar Zaini Abdullah, menjawab Waspada, usai melakukan pertemuan dengan Dubes Republik Rakyat Tiongkok untuk RI, Liu Jian Chao, Kamis (9/1) di Meuligoe Gubernur, Banda Aceh. Zaini, mengakui, saat ini beberapa bahan mineral telah dieksplorasi di Aceh. Seperti bijih besi dan emas. Baik yang dilakukan masyarakat maupun perusahaan tambang. “Kita lihat, mineral yang di eksplorasi itu umumnya berada di kawasan hutan-hutan lindung yang wajib kita lindungi,” cetusnya. Untuk itu, tambah Zaini, langkah yang dilakukan Pemerintah Aceh mendidik generasi muda keluar negeri supaya mereka mampu mengelola sendiri kekayaan alam Aceh. Soal adanya masyarakat yang melakukan galian emas, Zaini, mengatakan itu persoalan yang harus dipikirkan bersama, seperti dengan memberi mereka pekerjaan lain. Sebelumnya Gubernur Zaini Abdullah dalam pertemuan dengan Dubes Liu Jian Chao dan rombongan juga menyampaikan tentang pembatasan dan moratorium bahan mineral ini. “Aceh masih punya banyak lahan untuk perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan yang bisa dilakukan kerjasama dengan pengusaha Tiongkok,” cetusnya. (b06)
petani yang bagus, sehingga para petani bisa bergairah untuk menanam kedelai. Apabila harga Rp10 ribu diterima pemerintah, Ahmad, mengklaim bahwa hal itu bisa melecut para petani kedelai untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Seperti diketahui, Rabu (8/ 1) Januari 2014, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, mengatakan bahwa kebutuhan kedelai nasional masih cukup besar. Tapi memiliki ketergantungan terhadap impor yang cukup tinggi
sekitar 60-70 persen dari kebutuhan lokal. “Insentif harga diberikan dalam bentuk penetapan HBP kedelai yang ditentukan dengan mempertimbangkan biaya usaha tani kedelai, dampak terhadap tingkat inflasi dan keuntungan petani. HBP kedelai merupakan harga acuan pembelian kedelai di tingkat petani yang ditetapkan setiap tiga bulan,” kata Gita dalam keterangan tertulisnya. (vvn)
ACEH UTARA (Waspada): Dalam beberapa minggu terakhir, Kab. Aceh Utara mengalami krisis pupuk. Akibatnya, para petani kalang kabut. Karenanya, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) diminta untuk segera mengatasi kelangkaan itu. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Aceh Utara Mukhtaruddin, Kamis (9/1), mengatakan, untuk bulan Januari ini, pupuk urea yang harus dipasok mencapai 360 ton. Kata Muktaruddin, surat permintaan pupuk telah disampaikan pihaknya kepada PT. PIM. Sekarang ini, dia juga mengaku masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari Bupati Aceh Utara tentang penyaluran pupuk bersubsidi kepada masing-masing wilayah. “SK dari Gubernur Aceh sudah kita terima kemarin. Dalam SK itu tercantum tentang kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Provinsi Aceh. Dalam SK itu juga disebutkan, Aceh Utara mendapat jatah pupuk pada tahun 2014 sebanyak 7.221 ton,” kata Mukhtaruddin. Pupuk sebanyak itu, katanya, diperuntukkan untuk kebutuhan tanaman perkebunan dan juga peternakan. Penyaluran pupuk disesuaikan dengan musim tanam. Sedangkan untuk pupuk SP 36 jatah untuk 2014 sebanyak, 2.205 ton, kemudian NPK 3.632 ton, organik 1.1163 ton dan ZA 455 ton. “Untuk pabrik penyedia pupuk NPK dan lainnya akan disurati juga, tapi yang terpenting, pupuk urea harus segera ada di pasaran,” sebutnya. Guna mengatasi kelangkaan pupuk, Distannak telah menyampaikan kepada 6 distributor yang ditunjuk PT. PIM untuk segera menebus pupuk, agar dapat segera didistribusi kepada petani, dan diharapkan dalam minggu ini semua petani di Aceh Utara bisa mendapatkan pupuk dengan mduah. Menyikapi hal tersebut di atas, Suryadi, Humas, PT. PIM kepada wartawan mengatakan, pupuk baru disalurkan kepada petani kalau mereka telah menerima rekomendasi dari Distannak Aceh Utara. (b18)