waspada

Medan Metropolitan

10

WASPADA

Jumat 17 Juli 2009

Calhaj Jangan Panik Soal Paspor Hijau MEDAN (Waspada) : Terkait keputusan pemerintah Arab Saudi tentang penggunaan paspor hijau bagi para calon jamaah haji (Calhaj), Kakandepag Medan, Drs H Abdul Rahim, MHum menghimbau agar tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat.

“Apalagi proses pengurusan paspor akan ada pengaturan secara baik dan tidak akan dipungut bayaran atau gratis, sehingga jangan ada yang mengurus dengan menggunakan jasa calo,” katanya, Kamis (17/7), terkait penerapan paspor hijau oleh pemerintah Arab Saudi pada pelaksanaan haji tahun ini.

Dikatakannya, dalam surat Kakanwil Depagsu bernomor: KW.02/4-c/Hj.00/2219/2009 tertanggal15Juli2009berdasarkan surat dari Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Depag RI No. DJ.VII/3/Hj.00/1520/2009 tanggal14Juli2009yangditujukan kepada seluruh Kakandepag kabupaten/kota di Sumut menyebutkan, selain tidak dipungut biaya dalam pembuatan paspor internasional itu, surat itu juga menjelaskan, pembuatan paspor internasional bagi jamaah Calhaj di Kantor Imigrasi terdekat di mana jamaah Calhaj berdomisili.

Sedangkan dalam pengurusannya, lanjut H Abdul Rahim, jamaah Calhaj diimbau tidak

menggunakan jasa pihak-pihak lain. Sementara persyaratan yang harus dipenuhi jamaah Calhaj, yakni memfotokopi KTP dan Kartu Keluarga serta menunjukkan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir/ Surat Nikah/ijazah.

“Jika salah satudaridokumen itu tidak ada, maka jamaah Calhaj diharuskan mengurus surat keterangan dari Kakandepag kabupaten/kota. Sedangkan jadwal pengurusan paspor jamaah dan pemvisaannyaakandisampaikan lebih lanjut,” sebutnya.

Dia menambahkan, meski tidak bisa dipungkiri bahwa saat pembuatan paspor, para jamaah dari tempat terpencil apalagi diusia yang tidak muda lagi tentu memerlukan waktu khusus dan tenaga yang tidak sedikit untuk bisa membuat paspor. Tetapi dalam hal ini, pemerintah akan memberikan kemudahan dengan pengurusan paspor gratis dan cara pengurusan yang akan disesuaikandenganlokasitinggaljamaah setidaknya di kabupaten/kota.

“Intinya, paspor hijau bagi calon jamaah haji jangan sampai

Tirtanadi Dinilai Terus Gunakan Kekuatan Monopoli MEDAN (Waspada): Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi milik Pemprovsu dinilai terus menggunakan kekuatan dengan kekuasaan yang monopolistik untuk mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif air.

“Dengan kekuatan monopoli yang dimiliki, pemerintah daerah dengan gampang mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan tarif air, sedangkan konsumen yang hanya bergantung kepada PDAM Tirtanadi tidak punya pilihan lain dan mau tidak mau, harus mengikuti kebijakan itu,” kata seorang pengamat Prof. H. Aldwin Surya, SE, M.Pd, Ph.D kepada Waspada, Kamis (16/7), menanggapi rencana Pemprovsu akan melakukan penyesuaian tarif air sebesar 35 persen.

Aldwin menyebutkan, seperti kebijakan sebelumnya PDAM Tirtanadi mengeluarkan kebijakan kutipan Rp3.000 untuk biaya administrasi, meskipun rakyat menolak, tetap saja kebijakan tersebut terus dijalankan, karena tidak ada pilihan lain.

Menurut Aldwin, hukum ekonomi ketika permintaannya semakin tinggi, sementara mereka satu-satunya penawarannya, kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena PDAM sifatnya monopolistik. Oleh karena itu dari segi customer service action (kepuasan pelayanan), beban biaya yang ditanggung dengan tingkat kepuasan yang dimiliki tidak sesuai.

Aldwin yang juga rektor Universitas Dian Nusantara (Udnas) ini menilai, ada indikasi PDAM Tirtanadi dan Pemprovsu diduga memanfaatkan kesempatan di ujung masa tugas DPRD dengan membuat kebijakan-kebijakan untuk menaikkan tarif air agar disetujui anggota dewan karena sudah tidak mempunyai waktu lagi untuk mengurusi permasalahan itu dan sibuk berkemas-kemas meninggalkan kursi dewan. (m41)

Lurah Sei Kera Hilir II Pertahankan Kepling Arogan MEDAN (Waspada): Lurah Sei Kera Hilir II enggan berpihak kepada masyarakatnya terkait tuntutan warga agar mengganti Kepling XIV karena dinilai menyulitkan berbagai urusan.

“Terbuktilurahhanyamemberikanperingatanpertama,kemudian jika bermasalah dilakukan peringatan kedua dan begitu seterusnya,” kata Abu Bakar salah seorang warga di sana.

Menurut Abu Bakar, sebagai pimpinan seharusnya dapat mengayomi masyarakat bukan sebaliknya menyengsarakan dengan cara mempersulit pengurusan oleh warganya.

Sementara itu, Lurah Sei Kera Hilir II Vianti Dewi Nasution menyatakan, pihaknya sudah memperingati kepling terkait.

“Jika dalam tempo sebulan prilakunya tidak juga berubah kepada warganya, kita akan berikan Surat Peringatan ke-2,” tegasnya.

Penegasan itu telah disampaikannya kepada sejumlah perwakilan dari puluhan kepala keluarga (KK) yang siang itu datang menagih janjinya untuk memberikan jawaban soal tuntutan warga agar kepling mereka diganti.

Alasan warga menuntut diganti, karena kepling mereka bertindak arogan dan mempersulit warga dalam berbagai urusan, termasuk dalam hal mendapat bantuan pemerintah seperti beras miskin (raskin) dan bantuan langsung tunai (BLT). Tuntutan warga itu tertuang dalam surat pernyataan sikap yang diteken 50-an warga Lingkungan XIV di Gang Mandor Suro dan Gang Toke Umar.

Meski lurah telah memberikan alasan itu, perwakilan warga, di antaranya, HM Yusuf, Aprilyono, Binsar Tambunan, Abdul Muin, dan Rusman mengaku sangat kecewa terhadap lurah yang terkesan melindungi yang salah. Padahal, keluhan warga terhadap prilaku kepling itu sudah lama disampaikan.(m38)

membuat panik apalagi hingga menimbulkan konflik, sebab keputusan ini diatur oleh pemerintah Arab Saudi sehingga mereka yang tidak menggunakan paspor hijau tidak akan mendapatkan visamenunaikanibadahhaji.Pertukaran paspor dari coklat kepada yang hijau bukan menjadi masalah karena pemerintah akan menindaklanjuti secara arif.

Sedangkan jamaah yang sudah memiliki paspor tentu saja tinggal menyesuaikan waktu masa berlakupaspornya,”kataRahimsembari menyebutkan pembuatan

paspor tidak dipungut biaya.

Segera Daftar Diamengatakan,sejak13Juli12 Agustus merupakan waktu pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH/ONH) bagi jamaah Calhaj yang mendapatkan porsi haji tahun ini. Karena itu, jika Calhaj sudah melunasi BPIH agar segera mendaftar ke Kandepag Medan Cq Seksi PB Haji dan Umroh Jalan Sei Batugingging No.12 untuk pendataan jamaah dalam penyusunan Kloter selambatnya seminggu setelah pelunasan BPIH nya.

“Jika sampai batas waktu ditentukan,adajamaahCalhajyang tidak melunasi BPIH nya, maka Calhaj itu dianggap mengundurkandiri.Selamauangnyatidak ditarik dari bank, maka statusnya sebagai jamaah masih masuk “daftartunggu”(waitinglist)untuk berangkattahunberikutnya,”jelas HAbdul Rahimsembarimenambahkan , jumlah jamaah Calhaj Kota Medan untuk tahun 1430 H/2009 ini sekitar 3.000 orang.

Sedangkan hingga kini ada 10.000 orang yang masuk daftar tunggu hingga tahun 2013. (m36)

Aksi Ngelem Anak Jalanan Memprihatinkan Belum Ada Penanggulangan Dari Pemko, Pemprovsu MEDAN (Waspada): Aksi ngelem semakin terang-terangan dilakukan anak-anak jalanan di Kota Medan. Menghirup bahan kimia yang bisa merusak jaringan syarafotakmanusia,tidakmengenalwaktudantempat.Fenomena sosial itu menjadi pemandangan setiap hari, siang dan malam, di perempatan lampu merah.

Pantauan Waspada,kemarin, modusnya berpura-pura duduk.

Kedua tangan menutup mulut dan hidung. Setelah dilihat lama dari jarak dekat, ternyata di tangan mereka menggenggam lem kaleng kecil dibungkus kantong plastik kemudian dihirup hingga mata layu dan menerawang.

Setelah ngelem , anak jalanan itu tertidur, bernyanyi dan sebagianadayangkembalimenghampiri pengendara di lampu merah dengan mata layu dan berair. Taman-taman kota menjadi lokasi operasi mereka. Bahkan anakanak jalanan itu membuat ayunan kain diikat di pohon palm dan menggelar lapak, seperti di taman perempatan Jalan Ir H Juanda-Brigjen Katamso, Jalan AH Nasution-Brigjen Zein Hamid, Jalan Gatot Subroto Bundaran Majestik, Jalan Jamin GintingNgumban Surbakti, Jalan Sisingamangaraja-Halat. Selain itu, pos-pos Polantas, satpam dan sudut-sudut ruko yang tidak berpenghuni juga dijadikan lokasi empuk.Titik-titikitusaatiniminim penerangan lampu jalan, membuat aksi mereka kian marak.

Terkadang aksi mereka berhenti ketika sadar arah mata pengendara menyoroti. Seketika

mereka melepaskan tangan yang menempel kuat di hidung dan menyembunyikan bungkusan berisi lem itu. Sebagian menyelinapketempatlain.Merekamelanjutkanaksiitusetelahpengendara melaju saat lampu hijau.

Seorang anak jalanan berusia 13 tahun asal Tanjung Morawa, menepis dikatakan ngelem.

Namunketikadidesak,Selasa(14/ 7) malam, dia akhirnya mengakui mengelem bersama temannya di taman yang mendekat perempatanJalanJuanda-SultanMa’mun Alrasyid.“Mengelemuntukmenghilangkan suntuk, bang,” katanya ketikausaimenghampiripengendaradilampumerahJalanJuanda.

Anak jalanan kelompok rentan yang didahului coba-coba ini, mengaku sudah sebulan mengelem di taman-taman dan emperan ruko. Uang membeli lem dari hasil mengamen seharian.

Kata anak yang hidup di jalanan bersama orangtuanya itu, teman-temannya nekat mengelem dua kali sehari. “Satu lem kaleng kecil untuk satu orang terkadang secara bergantian,” katanya yang enggan menyebutkan namanya.

Sesalkan Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPAIDSU) M. Zahrin Piliang, mengaku prihatin dan menyesalkan pemerintahdaerah,PemkoMedandan Pemprovsu belum juga menangani persoalan sosial ini.

Padahal, lanjutnya, KPAID Sumut telah memberikan masukansoalpenanganananakjalanan dalam Musrenbang baru-baru

ini. Tetapi belum ada tindakan konkret sampai sekarang. Begitu juga Pemprovsu belum mengimplementasiPerdaNo4tahun2008 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. “Mana upaya penanggulangan Pemko dan Pemprovsu, kenapa anak jalanan terus dibiarkan terlantar dengan ngelem,” ujarnya.

Menurut Zahrin, penanggulangan anak jalanan harus dilakukan melalui pendekatan responsif bukan penertiban represif selama ini dilakukan Satpol PP. Setelah ditangkapi dan dipukili kemudian dilepas.

Dalam Musrenbang Pemko Medan, baru-baru ini, lanjutnya, KPAID telah memberikan masukanagarPemkosegeramelakukan pendekatan responsif untuk menanggulangi problem sosial itu.

Harus ada pekerja sosial mendampingi aparat pemerintah untuk berdialog dengan anakanak jalanan. Setelah persoalannya teridentifikasi, lanjutnya, Pemda harus duduk bersama dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan tindakan.

Zahrin mengatakan, berdasarkan pantauan KPID, anak jalanan itu memiliki spesifik sehingga penanganannya juga harus spesifik. Ada yang hidup bersama keluarganya di jalanan dan ada anak yang terputus dengan orangtua. Atas dasar itu dengan upaya responsif yang digalakkan akan bisa menghubungkan kembali anak yang terputus dari orangtua/keluarganya dan menanggulangi anak beserta keluarganya yang hidup di jalan. (m15)

Disbudpar Tidak Lakukan Pengawasan

Warga Protes Restoran Traders MEDAN (Waspada): Usaha tempat hiburan yang tidak memperhatikanlingkunganterjadilagi.

Kali ini warga kompleks Perumahan Taman Pati Indah, memprotes keberadaan Restoran Traders yang terletak di Jalan Patimura, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru.

21Warga kompleks PerumahanTaman Pati Indah, membuat surat keberatan atas dua hal dari keberadaan usaha yang memiliki izin restoran itu. Surat itu telah mereka layangkan ke berbagai instansi. Waspada memperoleh copysuratkeberatanitudariSekretaris Komisi C DPRD Medan Zulkifli Husein, SE, Kamis (15/7).

Warga membuat surat keberatantanggal13Juli2009,ditujukan kepada camat Medan Baru.Tembusannya disampaikan kepada Gubsu, Kapoldasu,Walikota Medan, DPRD Medan, Kapoltabes, DinasPariwisataMedan,Kapolsek Medan Baru dan Lurah Kelurahan Darat.

Dalam suratnya, warga meminta instansi terkit menertibkan Restoran Traders, karena meng-

anggu ketenangan mereka. Dari restoran itu setiap malam terdengarsuaramusikyangsangatkeras hinggalarutmalam.Halitu mengganggu ketentraman warga.

Selainsuarabising,wargajuga mengeluhkan bau busuk hasil limbah Restoran Traders yang tidak mengalir di parit. Pihak restoran tidak pernah membersihkan saluran parit yang mengandung limbah itu.

Kata warga, mereka tahu izin yang diberikan Pemko kepada pengelolaTradersadalahrestoran.

Tapi praktiknya restoran itu menampilkanjugamusikdengan suarasangatkeras.Wargamenduga musik diputar untuk tamu-tamu tertentuyangtidaklagidatanguntuk menikmati makanan.

Di antara warga yang menandatangani surat keberatan adalah Apin, penghuni rumah no 142, Sumardi, penghuni rumah no 145 A, Dr Jansen (no 145 B), Budi (no 145 C), Amei (no 145 D), dan seterusnya hingga penghuni rumah no 145 T. Menanggapi masalah ini, Sekretaris Komisi C DPRD

Medan Zulkifli Husein, SE, minta, Pemko segera merespon pengaduan warga. Menurutnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) sudah seharusnya memantauseluruhkegiatanusaha yang berkaitan dengan hiburan, karena disinyalir banyak yang melanggar.

Seperti masalah Restoran Traders, menurut Zulkifli Husein, terjadi karena lemahnya pengawasan dari Disbudpar. Setelah menerbitkanizin,instansiinitidak lagi melakukan pemantauan hingga terjadi pelanggaranpelanggaran. Walau mengaku belumturunkelapangan,namun Zul Husein, mengaku keberatan masyarakat itu benar. “Karena tidak mungkin masyarakat ingin mencari masalah,’’ katanya.

Komisi C sendiri akan mengundang berbagai pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini. Yakni Disbudpar, pengelola RestoranTradersdanmasyarakat. ‘’TapisebaiknyaDisbudparsegera menyelesaikanmasalahini,hingga tidak menimbulkan masalah berkepanjangan,” katanya. (m17)

400 Warga Polonia Berobat Gratis MEDAN (Waspada): Memperingati Hari Bhakti TNI Angkatan Udara ke-62, diadakan bhakti sosial pengobatan massal lebih kurang 400 warga Jl. Starban Ujung, Kelurahan Polonia, Kecamatan Polonia, Kamis (16/7).

PersonilTNIAUmemilihbhaktisosialdikawasanpadatpenduduk, kebetulan Kelurahan Polonia kawasan ujung Bandara tergolong padat penduduk memerlukan perobatan gratis.

Mayor Kes Drg S. Harmoko, Kepala Rumah Sakit Dr Abdul Malik TNI AU Medan yang juga Ketua panitia pelaksana ketika dikonfirmasi membenarkan, kegiatan ini dalam rangka Hari Bhakti TNI AU ke-62. Bahkan, menurut Harmoko, program ini mengacu kepada Undang-Undang nomor 34/2004 tentang TNI, bhakti sosial merupakan operasi militer selain perang (OMSP).

Hadir pada kesempatan itu antara lain Panglima Hanudnas III, Marsma TNI Chaerudin Ray, SE, Dan Lanud Medan, Kol. Pnb Tata Endrataka, pengurus PIA Ardhya Garini dan keluarga besar TNI AU. Harmoko menegaskan, puncak kegiatan Hari Bhakti TNI AU ke-62 biasanya pada 29 Juli 2009, antara lain dilakukan bhakti sosial pengobatan massal secara gratis, donor darah di RS. Abdul Malik Medan, anjangsana ke sejumlah panti asuhan di kawasan Medan, karya bhakti dilingkungan masyarakat, ziarah ke Makan Taman Pahlawan (TMP)dan berbagai kegiatan olah raga.

Kepala RS. Abdul Malik yang didampingi Pentak Lanud Medan, Kapten Sudjarwoto, membenarkan, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, jajaran TNI AU mengadakan bhakti sosial dua kali setahun. Dalam kegiatan ini melibatkan tujuh dokter, empat bidan dan belasan perawat dari RS Dr Abdul Malik Medan.

Sementara tahun 2009, April sudah dilakukan kegiatan di kawasan padat penduduk Kelurahan Karang Sari Medan, dan 16 Juli 2009 di Kelurahan Polonia, termasuk khitanan massal kepada anak-anak warga yang kurang mampu. (m32)

Waspada/Abdullah Dadeh

PENGOBATAN GRATIS:Warga Kelurahan Polonia Medan, ramai-ramai datang ke Posko pengobatan gratis Hari Bhakti TNI Angkatan Utara ke-62.

Waspada/Surya Efendi

SISA POHONTUMBANG: Pekerja dari Dinas Pertamanan Kota Medan, Rabu (15/7), membersihkan sisa pohon tumbang di Jl. Letjen Djamin Ginting, Padang Bulan Medan, setelah diterpa hujan deras dan angin kencang, kemarin. Jika tidak dirawat dengan baik, pohon-pohon dipinggir jalan dikhawatirkan akan memakan korban.

Penyaluran Raskin 2010 Berlanjut Pemko Medan Dinilai Cukup Baik MEDAN (Waspada): Program pemerintah mengentaskan perekonomian rakyat kepada keluarga miskin melalui penyaluranberasmiskin(raskin)dengan harga murah diperkirakan tidak akansemurahtahun2009,karena pemerintah berencana akan menaikan harga tebus menjadi Rp2.000 per kg dari saat ini Rp1.600 per kg. Demikian juga jumlah keluarga miskin yang mendapatkannya akan berkurang.

Rencana akan adanya kenaikan harga untuk program berasbagikeluargamiskin(raskin) terungkap dalam rapat monitoring dan evaluasi program raskin oleh tim koordinasi raskin Provinsi Sumut, dihadiri Ketua Tim Program Raskin Pusat dan Raskin Bulog Pusat di Balai Kota Medan, Kamis (16/7).

Ketua Tim Monitoring Program Raskin Kementerian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Dr Adam Setiana dalam pertemuan itu menjelaskan, program raskin hingga tahun 2010 masih adadanpemerintahberketetapan untuk melanjutkannya. Program raskin itu terbukti sangat membantu dan sangat diharapkan masyarakat ekonomi lemah, tetapipemerintahmerencanakan akan menaikan harga tebus dari saat ini Rp1.600 per kg menjadi Rp2.000perkg,sedangkanjumlah beras yang diterima tetap 15 kg per rumah tangga sasaran (RTS)

dibagikan selama 12 bulan.

Rencana kenaikan ini kata Deputi Menko Kesra dan Sosial, merupakan rencana dari Departemen Keuangan. ‘’Bukan harganyasajayangberubah,tetapi jumlah pagunya juga akan berkurang,’’ ujarnya.

Namun pihaknya berharap dan akan berusaha untuk menambah jumlah pagunya minimal hargainitidaknaik sama dengan tahun 2009.

Ketua Tim Monitoring Program Raskin Kementerian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Dr Adam Setiana mengatakan, apakahrencanakenaikaniniakan dilaksanakan, masih tergantung dengan keputusan DPR RI. Karena rencana ini pada tahun sebelumnyajugatelahdiajukannamun gagal karena ditentang dewan.

Mengenai jumlah yang dibagikanmelebihiyangdiberikan pemerintah pusat 15 kg/keluarga.

Menurut Setiana, hal itu bisa saja dilakukan oleh pemerintah daerah masing masing yang diperoleh dari APBD-nya Kepada Asisten Ekbang Pemko Medan Harmes Joni, camat dan lurah, Setiana menjelaskan, jumlah pagu raskin seluruh Indonesia pada tahun 2010mendatangsudahdiperoleh pemerintah,yakni17.500.000RTS. Jumlah ini berkurang dibanding tahun 2009 yang mencapai 18.500.000. RTS. Mengapa jumlah RTS malah

berkurang, menurut Adam, masalah ini memang dilematis karena jumlah ini bergantung dataBadanPusatStatistikdimana updating data ini dilakukan BPS setiap tiga tahun sekali.

Ketua tim Raskin Bulog Pusat Bakri dalam pertemuan itu menjelaskan, program raskin yangtelahditetapkanpemerintah dilanjutkan hingga tahun 2010 ini akan mengalami perbaikan administrasi, di mana setiap keluarga miskin akan mendapat kartu raskin. Program ini diharapkanakanmenjaminterjadinya tertib administrasi.

Sedangkan Kepala Divre Bulog Sumut yang baru, Muhammad Muchtar, dalam pertemuan itu mengatakan, penyaluran dan pembayaran raskin di Medancukupbaikatau92persen.

“Ini artinya telah menyamai prestasi nasional.”

Kepada camat dan lurah, Kabulogsu mengingatkan agar pembayaran raskin diselesiakan dengan baik karena uang raskin ini adalah uang negara.

Asisten Ekbang Pemko Medan Harmes Joni kepada ketua tim monitoring dan evaluasiraskinpusatmenjelaskan, masyarakat miskin yang menerima raskin di Medan berjumlah 86.323 RTS dan dibagikan ke 148 titik kelurahan dengan jumlah raskin yang telah disalurkan sebanyak 7 putaran (bulan ke 7). (m35)

Sesalkan DPRD Tak Tanggap Ternak Babi MEDAN (Waspada): Warga Medan Denai menyesalkan sikap anggota DPRD Medan terutama dari fraksi partai Islam dan berbasis Islam, karena tidak menyuarakan keluhan mereka menyusul terjadinya ternak babi bersebelahan dengan masjid.

“Kami prihatin melihat keberadaan anggota dewan di Medan terutama dari fraksi partai Islam,” kata tokoh masyarakat Medan Denai, Usman, Jakfar dan Ikhyar kepada Waspada di Medan, Selasa (14/7).

Kata Usman, harusnya fraksi partai Islam peka dan tanggap untuk menyuarakan aspirasi dan keluhan masyarakat Medan Denai yang terzalimi dengan munculnya ternak babi bersebelahan dengan rumah ibadah.

Keresahanmasyarakatsudah berlangsung lama yakni tiga hingga lima tahun setelah hadir, tumbuh dan berkembangnya ternakbabidikawasanitu.Sejumlah pengaduan baik lisan dan tulisan sudah juga disampaikan ke Pemko dan DPRD Medan.

Bukan hanya itu, kata Jakfar,

dua tahun lalu warga juga sudah melakukan aksi unjuk rasa damai dengan nama Masyarakat Anti Ternak Babi (MATI), meminta Pemko dan DPRD Medan menertibkan ternak babi di kawasan itu.

Herannya, aksi damai yang dilakukan masyarakat tersebut tidak pernah disambut hangat oleh partai Islam di lembaga legislatif untuk ikut memperjuangkan bagaimana agar ternak babi yang merupakan sumber keresahan itu ditertibkan.

Padahal,kataIkhyar,paracaleg dari partai Islam dan berbasis Islam termasuk dari partai nasional ketika melakukan reses dan kampanye pileg, selalu menjanjikan akan memperjuangkan keiginan masyarakat dari wilayah itu. “Ketika itu, kami hanya minta tertibkan ternak babi,” tegas Ikhyar.

Saat ini, keresahan umat di kawasan Kecamatan Medan Denai, sudah berada pada posisi puncak, bahkan memprihatinkan setelah adanya ternak babi disebelah tempat suci yakni mas-

jid di Jalan Tangguk Bongkar.

Namun,keresahanitusamasekali tidak mendapat sambutan para anggota dewan terutama dari partai Islam.

Harusnya, sebagai wakil rakyat apalagi dari daerah pimilihan Kecamatan Medan Denai, timpal Usman, tanpa diminta mereka harus menyikapi dan memperjuangkannya di lembaga legislatif dan eksekutif. Tapi itu yang tidak terjadi.

Tak satu pun fraksi partai Islam secara maksimal membantu perjuangan umat Islam di kawasanKecamatanMedanDenai,untuk menertibkan ternak babi. Kalau pun ada hanya separuh hati.

Dalamkonteksini,mengingat sudah menyangkut masalah akidah, harusnya para anggota dewan dari lintas partai berazaskan Islam menyatu, bagaimana agar keresahan warga karena ternak babi bisa diselesaikan. “Para anggotadewanjanganlagimelihat kepentingankelompok,tapiharus mengedepankan kepentingan umat dan mempertahankan akidah,” kata Ikhyar. (m14)