Klik: http://luwukpost.info
7
baca koran di dunia maya
KAMIS 27 AGUSTUS 2009
Lima Anggota KPUD Bakal Dipecat LUWUK-Meski Dewan Kehormatan (DK) baru dibentuk dan sebentar lagi turun melakukan pengusutan dugaan pelanggaran kode etik KPUD Kabupaten Banggai, namun sejumlah kalangan sudah memprediksi lebih awal dampak yang akan ditimbulkannya. Salah satu yang bakal terjadi adalah tindakan pemecatan terhadap oknum penyelenggara pemilu tersebut. LSM Yayasan Forum Kedaulatan Rakyat (Yasfora) Kabupaten Banggai, setidaknya telah merekah-rekah kearah itu. “Saya yakin deAswan Ali ngan terbentuknya DK, besar kemungkinan lima anggota KPUD Kabupaten Banggai akan dijatuhi sanksi berat, berupa pemecatan dari lembaga independent tersebut,” prediksi Ketua LSM Yasfora Kabupaten Banggai, Aswan Ali, SH kepada Luwuk Post, Rabu (26/8) kemarin. Menurut Aswan, terbitnya surat penangguhan pelantikkan aleg terpilih kursi ketiha dapil III milik Partai Golkar oleh KPUD Sulteng, setidaknya menjadi salah satu indikator jika pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dilakukan personil KPUD Kabupaten Banggai. “Saya kira surat penangguhan pelantikkan itu bisa jadi salah satu parameter, bahwa besar kemungkinan KPUD kena sanksi karena melakukan pelanggaran,” kata Aswan. Kalau saja DK dapat menguak indikasi tersebut lanjut Aswan, tidak hanya sebatas pemecatan dari institusi negara itu saja. Akan tetapi kata mantan Redaktur Pelaksana (Redpel) Banggai Express ini bisa memungkinkan digiring ke ranah hukum. Mengapa? Yah karena terindikasi kuat melakukan manipulasi suara di pemilu legislatif untuk kepentingan politik uang. “Bisa saja kasus ini mengarah pada ranah hukum,” tegas Aswan sembari menambahkan jika LSM nya siap mengungkap tabir itu jika dibutuhkan. (yan)
Bali Sharing Pengalaman dengan Aleg Baru LUWUK-Samsul Bahri Mang rupanya memiliki jaringan luas. Tidak hanya sebatas aleg lama. Sosok politisi yang lebih ngetop disapa Bali Mang ini juga akrab dengan para aleg wajah baru. Selasa (25/8) malam lalu saja, kediaman Ketua Komisi C DPRD Banggai ini didatangi sejumlah politisi yang jika tak ada aral melintang Jumat (28/8) besok resmi dilantik sebagai penghuni Parlemen Lalong. Mereka adalah Elim Mangontan (PDS), H. Baba (PPRN), Masnawasti Muhammad (PPRN), Yanti V. Koswara (PDP) serta H. Syafruddin (PPRN). Keempat politisi itu juga didampingi personil paguyuban Pojohok. Diantaranya Alwi L. Pauh dan Rahmat Djalil yang juga Ketua Plt. PDP Kabupaten Banggai. Pada kesempatan itupula, Bali didampingi istrinya. Apakah kunjungan berlabel silahturahmi yang digelar di pentras Bali tersebut punya kaitan erat dengan suksesi Ketua Dekab Banggai? Ketika Luwuk Post bergabung, ternyata tidak. Sebagai aleg yang sudah berpengalaman satu periode, Bali Mang banyak melakukan sharing pengetahuannya selama duduk di DPRD Banggai sebagai wakil rakyat. Beragam persoalan yang didiskusikan di malam itu. Termasuk bagaimana mengefektifkan anggaran APBD yang dikucurkan pada seluruh kecamatan di daerah ini. Menurut Bali, selama ini program peningkatan potensi Sumber Daya Alam (SDA) di daerah belum berjalan maksimal. Memang aku Bali, program itu positif. Namun tidak efisien. Mestinya instansi pemerintah dapat melakukan evaluasi kecamatan apa saja yang punya potensi. Semisal di Lamala. Di kecamatan itu punya peluang untuk dikembangkan komoditi kelapa dalam. Nah kata Bali program itu harusnya difokuskan saja di kecamatan tersebut. Begitu juga di Pagimana. Kalau daerah itu komoditi andalannya adalah ikan asin, program peningkatan potensi alam juga dikonsentrasikan pada kelebihan daerah itu. Hal tersebut berlaku juga pada seluruh kecamatan. “Saya yakin dengan konsep ini, potensi daerah akan semakin terlihat pengembangannya,” kata Bali. Politisi berkumis yang kala itu mengenakan pakaian koko juga mengatakan, rakyat semestinya harus memahami dengan power APBD yang dimiliki. Artinya, tidak semua usulan di daerah dapat terpenuhi. Untuk menyeimbangkan usulan dengan besaran dana yang ada, pemerintah terpaksa mengedepankan kegiatan yang prioritas. “Ini semestinya yang harus ditahu publik. Bukan para aleg tak mengindahkan apalagi tak aspiratif atas usulan itu,” ujar Bali. Meski serius, namun diskusi itu terlihat santai. Sebab sesekali Bali Mang menceritakan pengalaman yang lucu di DPRD Banggai. (yan)
Keputusan KPUD Sulteng hanya Mengantung LUWUK-Ketua Panwaslu Kabupaten Banggai, Suhartono Sahido, SH mengaku menyesalkan atas keputusan KPUD Sulteng yang menangguhkan pelantikkan aleg terpilih asal Partai Golkar Husen Boften. Alasannya dia, apa yang menjadi kebijakan KPUD Sulteng
tersebut tidak konkrit. Sebab sifatnya hanya mengeluarkan keputusan yang menggantung. “Kasus ini ibarat lembaga penyelenggara pemilu makan buah simalakama,” kata Suhartono Sahido, kepada Luwuk Post, Rabu (26/8) kemarin. Meski begitu lanjut Suhartono,
paling tidak masyarakat sudah bisa tahu siapa sebenarnya yang berhak duduk di kursi panas tersebut. “Saya kira ini bagian dari resiko atas keputusan yang kontrofersial,” ujar Suhartono. Pada prinsipnya lanjut mantan wartawan ini, kita juga harus bisa
menghargai upaya keras yang telah dilakukan KPUD Kabupaten Banggai selama ini, yang terus mencoba menyelesaikan masalah yang telah melahirkan polemik itu dengan semaksimal mungkin. Namun demikian kata dia lagi, dengan dipendingnya calon ter-
pilih dapil III ini yakni antara Lisa Sundari dan Husen Boften, makin memperjelas kepada kita bahwa KPUD Kabupaten Banggai dituntut lebih bisa bekerja secara profesional, proporsional dan mandiri. Sehingga pada gilirannya nanti ada kepastian hukum dalam setiap keputusannya. (yan)
Pelantikkan 34 Aleg Cacat Hukum (Foto: Sofyan Labolo)
JUMPA PERS: Caleg Partai Golkar Husen Boften yang didampingi Jubir Irfan Bungaadjim, ketika menggelar jumpa pers bersama wartawan media cetak dan elektronik, bertempat di ruang rapat kantor KPUD Kabupaten Banggai, Rabu (26/8) kemarin.
Nama Husen tak Masuk Daftar Aleg Dilantik LUWUK-Kemungkinan pelantikkan aleg terpilih hasil pemilu 9 April di daerah ini hanya berjumlah 34 orang, sulit akan berubah. Pasalnya, KPUD Kabupaten Banggai tetap akan mengakomodir surat penangguhan pelantikkan yang dikeluarkan KPUD Sulteng terhadap aleg terpilih asal Golkar Husen Boften. Ketua KPUD Kabupaten Banggai, Syamsulrizal Djalumang, SH yang ditemui Luwuk Post di kantornya, Rabu (26/8) kemarin mengatakan, secara hirarki KPUD Sulteng berada di atas KPUD Kabupaten Banggai. Itu artinya, petunjuk KPUD Sulteng yang di-
keluarkan melalui surat penangguhan pelantikkan tetap akan menjadi rujukan KPUD Kabupaten Banggai. “Surat itu berisikan perintah. Nah sebagai lembaga yang berada di bawah KPUD Sulteng, kami dituntut menjalankannya,” ujar Syamsulrizal. Dengan demikian lanjut pengacara senior ini, penangguhan pelantikkan terhadap Husen Boften tetap akan dilakukan KPUD Kabupaten Banggai. “Kita dituntut harus loyal dengan atasan. Jika tidak maka habis semua kita,” kata Syamsulrizal. Dikejar dengan pertanyaan ter-
kait akan turunnya Dewan Kehormatan (DK) untuk melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik di lembaga yang dipimpinnya, Syamsulrizal menjawab datar. “Kalau soal itu saya tidak tahu. Yang pasti apa yang dilakukan KPUD Kabupaten Banggai dalam menjalankan perannya, punya dasar hukum,” ujarnya singkat. Prediksi bahwa hanya 34 aleg yang akan dilantik pada Jumat (28/ 8) besok diperkuat dengan telah keluarnya SK pelantikkan dari KPUD Sulteng. Dalam SK tersebut hanya melampirkan 34 nama aleg terpilih. (yan)
Aduan Caleg Demokrat tak Direspons LUWUK-Agenda LINCA dalam mengadvokasi persoalan pemilu 9 April di Kabupaten Banggai, ternyata tak semua sukses. Buktinya, persoalan caleg Demokrat Dapil II yang mengadukan adanya dugaan pengelembungan suara di dapil itu, tak direspons positif KPUD Sulteng. Alhasil dari dua persoalan yang diadukan, hanya polemik Lisa Sundari-Husen Boften yang mendapat lampu hijau KPUD Sulteng. Lantas apa langkah selanjutnya komunitas diskusi yang bermarkas di Jole Pante (Jolpan) Kelurahan Simpong tersebut dalam menyi-
kapi sikap dingin KPUD Sulteng itu? Aktivis LINCA Hasbi Latuba yang dikonfirmasi Luwuk Post via ponsel, Rabu (26/8) kemarin mengatakan, rencananya pihaknya akan menyurati secara khusus KPUD Sulteng. Intinya kata pentolan Forum Kota (Forkot) ini untuk meminta pertanggung jawaban penyelenggara pemilu soal kewajiban mereka dalam melindungi peserta pemilu. Bagi kami, kasus Demokrat Dapil II sampai saat ini azas keadilan dan kepastian hukum belum dipenuhi KPUD. Padahal sudah
jelas menjadi kewajibnnya, sebagaimana amanat UU nomor 22 tahun 2007. “Kami harap dengan langkah itu akan mendapat jawaban, apakah mekanismenya KPUD Sulteng akan mengadukan masalah ini ke MK, terkait tidak jelasnya putusan MK, atau feris KPUD Sultng saja yang menjawabnya,” kata Hasbi. Yang pasti tambah dia, pihaknya hanya butuh adanya kepastian hukum terkait masalah ini. “Untuk menjadi bahan pertimbangan, kami akan melampirkan sejumlah data pendukung dugaan kecurangan di dapil II,” jelas Hasbi. (yan)
Ami Bakar:Sikap KPUD Sangat Memalukan LUWUK-Antipati atas kebijakan KPUD Sulteng dalam menangguhkan pelantikkan terhadap caleg Partai Golkar Husen Boften, terus mengalir. Tak respek atas keputusan KPUD Sulteng sebagaimana terlampir dalam surat berperihal penangguhan peresmian keanggotaan DPRD Banggai atas nama Husen Boften di dapil III itu, berasal dari aleg PDIP Kabupaten Banggai, Abu Bakar Alidrus. Ditemui dikediamannya, Rabu (26/8) kemarin, Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Banggai yang akrab dipanggil Ami Bakar ini menilai, pelantikkan 34 aleg yang akan dihelat Jumat (28/8) adalah cacat hukum. “Kalau saja pelantikkan itu tetap dilaksanakan, bagi saya itu cacat hukum,” tegas Ami Bakar. Tudingan Ami Bakar tersebut bukan tanpa dasar. Dia menjelaskan, ketika itu terjadi berarti banyak pelanggaran yang dilakukan KPUD terhadap UU nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu. Pertama kata Ami, pada Bab I pasal 1 point 6, jelas disebutkan KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ketika pleno KPUD Kabupaten Banggai berubah menyusul adanya surat penangguhan dari KPUD Sulteng, dimana letak kemandirian institusi negara tersebut. Dengan terjadinya pengurangan jumlah aleg terpilih yang akan dilantik juga bertentangan dengan pasal 26 ayat 2 point D
yang menyebutkan kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300 ribu sampai dengan 400 ribu jiwa memperoleh alokasi 35 kursi. “Nah ketika hanya 34 aleg yang dilantik sementara daerah ini harus memenuhi 35 kursi, itu juga namanya pelanggaran,” tegas Ami Bakar. Kerancuan lain jika dikaitkan dengan kondisi yang terjadi sekarang lanjut Ami Bakar juga bersebrangan degan Bab XII tentang penetapan hasil pemilu. Di bab tersebut tepatnya pasal 201 ayat 3 disebutkan KPUD kabupaten/kota menetapkan hasil perolehan suara parpol untuk calon anggota DPRD nya, paling lambat 12 hari setelah pemungutan suara. Namun yang terjadi di KPUD Kabupaten Banggai tidak demikian. Malah pleno penetapan caleg terpilihnya plin-plan sehingga melahirkan polemik besar. Lagipula dalam UU pemilu tersebut, tak satupun yang mengatur tentang penangguhan pelantikkan aleg terpilih. “Coba anda buka seluruh lembaran UU nomor 10 tahun 2008, apakah ada yang mengatur soal penangguhan pelantikkan,” kata Ami Bakar sembari membolakbalik lembaran UU tersebut. Semestinya kalau KPUD Kabupaten Banggai bijak serahkan saja persoalan ini pada internal parpol, dalam hal ini Partai Golkar untuk menentukan sikap politiknya. Bukan serta-merta memutuskan menerima usulan KPUD Sulteng untuk mempending pelantikkan salah satu aleg terpilih. “Saya kira kondisi ini sangat memalukan sekaligus merusak tatanan demokrasi kita,” pungkas dia. (yan)
Polemik Lisa-Boften ada Benang Merah Catatan:
O L E H
Sofyan Labolo SURAT penangguhan pelantikkan aleg terpilih Partai Golkar Husen Boften yang dikeluarkan KPUD Sulteng, langsung menggemparkan konstalasi politik di Kabupaten Banggai. Betapa tidak, fenomena itu baru kali pertama terjadi di daerah kita ini,
bahwa ada aleg terpilih yang tepending pelantikkannya. Tarik-menarik peraih kursi ketiga dapil III partai beringin antara Lisa Sundari dan Husen Boften, memang sudah terjadi sejak lama. Malah dari sekian banyak sengketa pemilu, polemik ini yang paling kencang berhembus. Wajar saja kalau publik bingung melihat persoalan tersebut. KPUD Kabupaten Banggai dalam merumuskan caleg terpilih kursi paling panas itu, terkesan plin-plan. Bayangkan saja ada lebih satu kali pleno menetapkan siapa sebenarnya keterwakilan dari dapil yang mencakup Pagimana, Bunta, Bualemo dan Nuhon itu. Apakah Lisa atau Boften. Lebih menambah kompleks kebingungan publik adalah di tubuh lembaga penyelenggara pemilu terdapat dualisme pendapat. Ada yang mendukung Lisa ada juga yang lebih berat pada Boften. Keduanya punya data masing-masing. Bahkan perang statemen di media massa juga sempat mengalir dari Panwaslu Kabupaten Banggai. Lembaga yang berperan sebagai pengawas pemilu ini juga tak satu persepsi dalam memandang persoalan itu. Benar-benar rakyat dibuat bingung de-
ngan kisruh tersebut. Apa sebenarnya pemicu utama sehingga pertarungan Lisa-Boften harus berbuntut dengan terbitnya surat penangguhan pelantikkan oleh KPUD Sulteng, bahkan kabarnya akan turun Dewan Kehormatan (DK) untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran kode etik pemilu? Pertanyaan itu langsung melahirkan sejumlah spekulasi politik. Ada yang menyebut perseteruhan Lisa-Boften menjadi bagian dari pertarungan elit di birokrasi Partai Golkar. Bahkan ada juga yang sampai menganalisa, konflik Lisa-Boften tak terpisahkan dengan momentum suksesi Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Banggai yang akan dihelat Oktober mendatang. Benarkah kedua asumsi itu? Secara kasat mata Partai Golkar terlihat adem ayem dalam menyikapi perebutan kursi yang dilakukan dua kadernya. Karena memang Golkar tak ingin ‘tangan berdarah’. Sehingganya partai ini menyerahkan sepenuhnya pada penyelenggara pemilu. Sikap ‘dingin’ Golkar itu tergambar ketika kelompok paguyuban yang menamakan diri Lintas Carita (LINCA) menggelar aksi demo ke KPUD beberapa waktu lalu. Dimana salah satu tuntutan aksi yang diprakarsai Hasbi Latuba cs itu bertalian dengan
polemik perebutan kursi ketiga dapil III milik Partai Golkar. Namun partai teloran Orde Baru (Orba) ini tidak terlihat begitu pro aktif. Masih teringat jelas di benak penulis, bahwa ada elit di birokrasi sempat masuk dalam ranah polemik itu. Bahkan menurut pengakuan salah seorang pengurus Partai Golkar Kabupaten Banggai, sempat terjadi perdebatan sengit melalui hand phone (HP) antara Ketua KPUD Kabupaten Banggai Syamsulrizal Djalumang, SH dengan elit birokrasi tersebut, lantaran melakukan pembelaan terhadap salah satu caleg Golkar. Sampaisampai ‘campur tangan’ itu dikaitkan dengan salah satu organisasi Islam. Namun belakangan rumor yang menyebut ada elit birokrasi yang mengintervensi KPUD serta ada ormas Islam yang turut memback-up ditampik. Setelah dibantah, wacana itupun meluntur. Lantas bagaimana dengan kader Golkar yang satunya? Kabarnya pula, caleg Golkar ini juga mendapat pembelaan dari salah seorang pejabat elit di tubuh Pemkab Banggai. Meski manufer politik itu tidak begitu kentara ke publik. Musda DPD II Partai Golkar Kabupaten Banggai, memang
baru akan menunggu usai pelaksanaan Munas serta Musda DPD I Golkar Sulteng. Yang kemungkinan akan dilaksanakan pada Oktober nantinya. Kendati begitu pertarungan merebut jabatan yang kini diduduki Djar’un Sibay tersebut genderangnya sudah mulai ditabuh. Polemik Lisa-Boften setidaknya menjadi salah satu bukti bahwa persaingan merebut Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Banggai sudah mulai terlihat kompetitif. Ada yang berujar, kursi ketiga dapil III Partai Golkar yang kini masih menjadi tanda-tanya besar akan terjawab, ketika dua kader beringin itu mampu melakukan ‘pendekatan’ terhadap penentu kebijakan di partai besar tersebut. Hal itu tentu tergantung juga power yang melakukan back-up terhadap dua kader yang berseteruh. Nah kekuatan ini yang akan menentukkan siapa sebenarnya yang punya peluang besar untuk duduk pada kursi nomor wahid di DPD II Partai Golkar di Musda mendatang. Dengan menahkodai partai besar itu, tentu saja akan mempermulus perjalanan karir politik lewat Pilkada Kabupaten Banggai 2011 mendatang. Benarkah asumsi itu? Hanya internal Partai Golkar lah yang mengetahuinya. (*)