LUWUK POST | JUMAT, 11 DESEMBER 2009

Page 1

NOMOR 0701 Harga Rp. 3.000,-

JUMAT, 11 DESEMBER 2009 Fahlia Mohamad Syarif, Putri Saluan yang Sudah 20 Tahun menetap di Jeddah (1)

”Saya hanya Bisa Menangis Kalau Ingat Kampung” Banyak WNI yang berharap bisa mendapatkan keberuntungan; tinggal dan bekerja di Arab Saudi. Dengan nilai gaji yang plus plus, rejeki yang melimpah sudah di depan mata. Tapi tinggal lama di kampung orang tentu tidak selalu menyenangkan. Pengalaman ini setidaknya ikut dirasakan Fahlia Mohammad Syarif, putri asli Saluan yang sudah 20 tahun tinggal di Jeddah. Laporan: HERDIYANTO YUSUF

DRAF REVISI UU PERTANAHAN

Hak Kepemilikan Tanah Bisa Dibatalkan JAKARTA - Masalah pembebasan tanah dianggap sangat mengganggu proyekproyek infrastruktur publik. Sebab itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) awal tahun depan akan mengajukan revisi UU No 20 Tahun 1961 tentang Pertanahan ke DPR. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menuturkan, salah satu poin penting dalam draf revisi UU Pertanahan adalah pembatalan hak kepemilikan atas tanah bila negara menetapkan akan membangun infrastruktur untuk kepentingan publik di atasnya. “Kalau

W

AKTU telah menunjukkan pukul 02.30 Wita. Penghuni jejaring sosial facebook yang masih aktif di account saya tinggal beberapa gelintir saja. Di sudut chatting box saya, ada Fahlia Mohammad Syarif. Saya sudah meng-add, wanita parobaya itu, sejak beberapa bulan lalu. ”Apa kabar pak herdi?” sapanya. Saya jawab baik-baik saja. Dia lalu

menanyakan kabar dan keadaan Luwuk sekarang. Saya menjelaskan seadanya; dari soal perkembangan investasi yang cukup lumayan hingga wacana politik Kabupaten Banggai menjelang pemilihan kepala daerah 2011 mendatang yang mulai memanas. Tema obrolan pun mengalir sampai jauh. ”Belum istrahat?” Baca : SAYA....Hal 15

(FOTO: DOK KELUARGA)

FAHLIA Mohamad Syarif

AKRAB BERSAMA BUAH HATI: Fahlia Muhammad Syarif selalu berupaya mengakrabi empat putrinya. Mereka berencana kembali ke tanah air.

RAPBD Kangkangi Kepmen Tersedot Belanja Pegawai, Ada SPPD yang Hampir Rp1 M

LUWUK - Usulan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2010 yang diajukan eksekutif kepada DPRD Kabupaten Banggai dinilai tidak rasional. Pasalnya, banyak alokasi anggaran yang tidak mencerminkan keberpihakan

Baca : HAK....Hal 15

Baca : RAPBD....Hal 15

Ada Manipulasi Jenazah Nasrudin

SARAH J PARKER

Bingung Cinta SUDAH menikah selama hampir 12 tahun, aktris Sarah Jessica Parker masih belum mengerti makna cinta. Diakui Sarah, ia bukan tipe cewek romantis yang mengerti cinta. Sampai saat ini saya tidak tahu bagaimana menjalani sebuah hubungan. Saya tidak mengerti cinta, akunya seperti dikutip femalefirst. Istri dari aktor Matthew Broderick ini mengaku menjalani hubungan cinta tanpa memandang perasaan. Bahkan, jika ada masalah dalam asmaranya, Sarah tidak pernah mendengarkan nasihat orang-orang disekitarnya. Anda harus berbicara kepada

FOTO : MUHAMAD ALI/JAWAPOS

AVILIANI dan Dahlan Iskan saat diskusi terbatas "Anatomi dan Perspektif Kasus Bank Century" di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (10/12/2009).

Idrus Marham Kecam Sri Mulyani

JAKARTA - Ketua Pansus Angket Kasus Century Idrus Marham menganggap pernyataan Sri Mulyani melecehkan pansus yang dipimpinnya. Idrus yang juga Sekjen DPP Partai Golkar tidak setuju dengan komentar Sri Mulyani bahwa pansus

punya target menggulingkan dirinya dari jabatan menteri keuangan (Menkeu). “Itu kampanye Sri Mulyani mendiskreditkan pansus ini,” kata Idrus di gedung DPR, Senayan, Baca : IDRUS....Hal 15

JEPANG PUJI DEMOKRASI INDONESIA NUSA DUA - Setelah tahun lalu sukses menyelenggarakan Bali Democracy Forum (BDF), Indonesia kembali mengadakan BDF II. Tahun ini, BDF II bertema pembangunan dan demokrasi. Wakil dari 36 negara tercatat hadir dalam acara yang berlangsung di Ballroom

Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, itu. Even tersebut semakin spesial dengan kehadiran tiga pemimpin negara sahabat. Yakni, Sultan Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, PM Jepang Yukio Hatoyama, serta PM Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmao.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sambutannya menyatakan, Indonesia sudah memiliki keseimbangan baru dalam demokrasi. Hal itu terbukti oleh suksesnya pemilu legislatif dan pilpres beberapa waktu lalu dengan Baca : JEPANG....Hal 15

PILKADA

INTERMEZZO

JAKARTA - Beda keterangan kembali muncul dalam lanjutan persidangan kasus pembunuhan Dirut PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Baca : ADA....Hal 15

4 Modus Curang Seleksi CPNS

JAKARTA - Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sudah kebanjiran pengaduan masyarakat mengenai kecurangan proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2009. Dari laporan yang masuk, modus kecurangan bila dipilahkan menjadi empat jenis. Dari penjelasan Deputi Kementerian PAN-RB Bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho empat

Hak Pilih Pakai KTP Domisili

Baca : HAK PILIH...Hal 15

FOTO: RAKA DENNY/JAWAPOS

SAKSI TERAKHIR: Antasari Azhar merupakan saksi satu-satunya dan merupakan saksi fakta terakhir untuk Sigid.

Menpan Tolak Usulan 7 Daerah

Baca : BINGUNG....Hal 15

JAKARTA - Pada 2010 ada 244 pemilihan kepala daerah, sedangkan pemilihan serentak akan dilakukan di tujuh provinsi. Lantas bagaimana dengan DPT (daftar pemilih tetap) yang semrawut saat pemilihan legislatif dan pilpres lalu? Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati menjelaskan, tidak ada masalah dengan DPT. ”Penerapannya berbeda dengan DPT pilpres,” ujarnya. Menurut Nurpati, DPT kali ini akan berbasis pada kartu tanda penduduk (KTP). Hanya warga berdomisili di daerah tersebut yang memiliki hak pilih. warga yang tidak

BALI Demokrasi Forum II, ki-ka, Xanana Gusmao,Hasanal Bolkiah, SBY, Hatoyama di Nusa Dua, Kamis (10/12).

FOTO: MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

David Hendra, Pengusaha Tokek Beromzet Miliaran Rupiah

Berat Lebih dari 5,9 Ons Dihargai Rp 500 Juta Per Ons

Mungkin tak banyak yang menyangka bahwa tokek ternyata bernilai jual tinggi. Bahkan, hewan yang sefamili dengan cecak itu telah menjadi komoditas ekspor yang sangat menjanjikan karena omzetnya bisa mencapai miliaran rupiah. BASKORO SEPTIADI, Semarang

T

AK percaya? Bertanyalah kepada David Hendra. Pria 52 tahun itu adalah salah seorang warga Semarang yang menekuni bisnis tokek. ”Sekali transaksi, saya bisa mengantongi uang ratusan juta rupiah. Bahkan hingga miliaran rupiah,” ungkap pria kelahiran Probolinggo, 24 November 1957,

tersebut ketika ditemui Radar Semarang (Jawa Pos Group) di kediamannya, Jl Puspowarno Tengah, Semarang Barat, kemarin (10/12). Hendra menjelaskan, tokek yang bernilai jual tinggi itu memang bukan sembarang tokek. Beratnya per ekor harus lebih dari 3,5 ons. ”Umumnya

Baca : 4 MODUS....Hal 15 Baca : STRUKTUR....Hal 15

berat tokek di bawah 2 ons. Itu tak laku dijual. Kalaupun dijual, paling hanya laku Rp 2 ribu-Rp 3 ribu per ekor buat obat,” jelasnya. Dia menambahkan, tokek dibagi tiga jenis: tokek hutan, tokek batu, dan tokek rumah. Masing-masing memiliki ciri khas yang membedakan. Namun, di antara tiga jenis tokek itu, tokek rumah paling mahal. Untuk tokek rumah seberat 5 ons-5,9 ons, harganya bisa mencapai Baca : BERAT....Hal 15 F-BASKORO SEPTIADI/RADAR SEMARAN

PEBISNIS TOKEK: David pengusaha tokek beromzet rupiah.

Hendra, miliaran

Lagu Natal untuk Ikan

S

EORANG penyelam berbusana Santa Klaus memberi makan seekor ikan di akuarium Sea Life, Oberhausen, Jerman, Rabu (9/12). Untuk merayakan Natal, Sea Life menyediakan menu khusus bagi ikan-ikan tropis, kura-kura, dan hiu penghuni akuarium berkapasitas 1,5 juta liter itu. Menu tersebut terbuat dari ikan kecil dan bukan pakan kering. Selain itu, lagu-lagu Natal juga diperdengarkan ke seluruh penghuni akuarium. Ini akan berlangsung sampai malam menjelang Natal nanti.

email : redaksi@luwukpost.info

C M Y K

Info Berlangganan Koran dan Iklan : (0461) 325447 Faksmili : (0461) 32507

C M Y K


LUWUK POST | JUMAT, 11 DESEMBER 2009 | HALAMAN 2

Rumah Warga Lenyap Diterpa Gelombang

SDN Balanga Dipenuhi Rumput Liar

Kades Bondat Minta Tanggul PAGIMANA -Bahaya gelombang luapan air laut yang disertai abrasi kian mengancam keselamatan warga yang tinggal di pesisir pantai Pagimana. Selain membahayakan 30 kepala keluarga (KK) di daerah tersebut, gelombang air laut juga berpotensi mengganggu arus lalu-lintas di jalan-jalan desa. Kepala Desa Bondat Maryam Karim mengatakan, tanggul pantai penahan gelombang air laut yang berada di wilayah pesisir kini kondisinya sangat memprihatinkan. Banyak bagian tanggul mengalami kerusakan cukup parah. Maryam Karim juga menuturkan, pihaknya telah berkali-kali mengusulkan perbaikan tanggul sejak tahun 2007. Sayangnya usulan yang pernah disampaikan melalui musrenbang tersebut hingga kini belum terdapat tanda-tanda bakal direspon pemerintah. Beberapa saat lalu, akibat tanggul yang sudah tidak dapat berfungsi maksimal tersebut, warga yang tinggal di pesisir sempat mengalami musibah. Beberapa rumah warga lenyap diterpa gelombang air laut yang menerobos tanggul. Kondisi jalan desa juga mengalami pengikisan oleh air laut. Menurut Maryam, usulan pembangunan tanggul yang diinginkan warga sepanjang 600 meter saja. Sayangnya usulan tersebut belum juga direspon pemerintah. Padahal menurutnya, kebutuhan akan tanggul yang berfungsi baik sangat mendesak. “Pasalnya 300 kepala keluarga yang tinggal di pesisir pantai serta jalan desa telah terancam gelombang air laut yang semakin hari semakin mengkhawatirkan,” katanya.Maryam berharap pemerintah daerah segera merealisasikan pembangunan tanggul di desanya untuk mengurangi ancaman bahaya terhadap warga. (anto)

(FOTO : YANTO IDRIS / LUWUK POS)

SUNGAI : Yang tadinya debet airnya berlimpah, kini surut. Buah dari pembabatan hutan disekitar sungai. Tampak sungai dibendung PT WP untuk menyirami bibit sawit.

DPRD tak Konsekwen Urus Sawit di Bualemo LUWUK-Pengolahan perkebunan sawit di desa Salu Kecamatan Bualemo oleh PT Wiramas Permai menuai kecaman. Selain pihak perusahaan tidak mengindahkan apa yang dikeluhkan warga, pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Banggai dianggap tidak konsekwen memediasi persoalan tersebut. “Sesuai putusan dewan, perusahaan perkebunan yang ada di Desa Salu belum dibenarkan untuk beroperasi. Namun kenyataannya perusahaan itu sudah beroperasi,” tutur Salah satu anggota LBH Luwuk Moh. Ikbal saat ditemui Luwuk Post, Kamis (9/12) dikediamannya. Bukan itu saja kata Ikbal, dampak dari penggundulan dikawasan perkebunan menjadikan debet air sungai menjadi berkurang. Bahkan ada aliran sungai yang sengaja dibendung, untuk penyiraman bibit sawit. “Ini sudah sangat katerlaluan dan tidak manusiawi,” ungkapnya kesal. Selain itu kontribusi

SPESIALIS ALA T VIT AL D ARI SUKAB UMI ALAT VITAL DARI SUKABUMI Langsung ditangani Biang Kejantanan Terbesar Terpercaya Bikin Pria Perkasa. Ditangani Langsung Cucunya Hj. Mak Erot SPESIALIS TERAPI ALAT VITAL PALING SPEKTAKULER LANGSUNG BESAR & PANJANG DI TEMPAT TIDAK MENGGUNAKAN SUNTIK/SILIKON DIJAMIN TANPA EFEK SAMPING BEBAS PANTANGAN UNTUK SEMUA USIA, RAS DAN AGAMA (BERGARANSI). Anda punya keluhan seputar alat vital? Loyo, kecil dan kurang perkasa? Atau anda sudah bosan berobat kemana-mana belum mendapatkan hasil juga? Disini jawabannya?

perusahaan terhadap warga desa tidak jelas. “Jika hanya alasan lapangan kerja, sebelum perusahaan ada warga masih bisa hidup,” akunya. Lanjut Ikbal, Saat ini sudah berkisar 50 hektar lahan yang digunduli oleh perusahaan tersebut, dan dampak langsungnya kemasyarakat sudah mulai terasa, salah satunya kata Ikbal, adalah sebuah persawahan yang tadinya mampu menghasilkan 70 sampai 80 zak gaba, kini hanya berkisar 40 zak persatu kali panen. “Inikan yang rugi masyarakat,” ucapnya. Ikbal mengakui, jika Bupati Banggai telah menerbitkan SK pembentukan tim invetigasi, ironisnya tim yang dibentuk itu, tidak ada actionnya. Ikbal merasa pesimis jika persolan ini akan dimenangkan masyarakat. “Sedangkan DPRD Kabupaten Banggai saja tidak digubris apalagi masyarakat,” Selain itu juga tindakan PT Wiramas Permai sudah melampaui batas. “Masa untuk mengganti rugi pembuatan jalan yang melintasi perkebunan warga hanya dihargai 100 rupiah permeter,” tutur pria asal Bualemo. Lanjut Ikbal, tidak benar jika warga telah menyetujui pengolahan sawit itu, buktinya melalui voting yang dilakukan masyarakat, banyak warga salu tidak menyetujui adanya perusahaan tersebut, untuk mengolah hutan dijadikan perkebunan. Tapi tetap saja perusahaan itu ngotot. Salah satu bentuk protes, warga mencegat alat berat milik perusahaan yang ingin merintis jalan, namun warga tidak bisa berbuat apa-apa ketika perusahaan menghadirkan petugas keamanan. (ynt)

BUNTA-SDN Balanga Kecamatan Bunta, terlihat tidak terawat dan terkesan dibiarkan. Pasalnya, halaman SDN Balanga terlihat dipenuhi rumput liar setinggi lutut orang dewasa. Pantauan awak Luwuk Post beberapa waktu lalu, rumput liar yang memenuhi halaman sekolah itu terilhat memenjat pada dinding sekolah. Ahmat seorang warga sekitar ditemui LP membenarkan kondisi tersebut. Hal itu, disebabkan oleh kurangnya perhatian pihak sekolah, hingga mengakibatkan halaman sekolah tersebut dipenuhi rumput liar dan terkesan semberaut. Padahal sebagai instansi pendidikan, seharusnya pihak SDN Balanga contoh yang baik kepada masyarakat sekitar terkait kebersihan lingkungan. Namun yang terjadi sebaliknya. Pemandangan seperti ini sangat memalukan apalagi letak sekolah itu berada di jalan poros trans sulawesi Bunta. Oleh karena itu, diharapkan kepada pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah SDN Balanga untuk memperhatikan kebersihan lingkungan sekolanya, agar peserta didik merasa nyaman saat berada dilingkungan sekolah. (Amank)

Camat Pagimana Lantik 2 Kades Baru PAGIMANA–Dua Kepala Desa baru di wilayah Kecamatan Pagimana resmi dilantik dan diambil sumpah, Kamis (10/12) kemarin. Kedua Kades masing-masing Asri Kailo dan Ruben Siwi. Asri Kailo memenangkan Pilkades di Desa Balai Gondi. Sedangkan Ruben Siwi mengalahkan lawan-lawannya di Desa Bajo Poat. Asri Kailo ditetapkan sebagai Kepala Desa Balai Gondi melalui SK Bupati Bangkep nomor 141/ 1956 / BPMD. Sedangkan Ruben Siwi SK nomor 141/1957/BPMPD. Pelantikan kedua Kades baru dilakukan Camat Pagimana Marto S Dja’far SSos di kantor camat setempat. Hadir dalam kesempatan tersebut Danramil 1308 Kapten Infanteri Lapakesiharis, Wakapolsek Pagimana Elia Pungus, Babinsa Bajo Poat Serda Makmur Lasari, Kepala Seksi Pemerintahan Kabupaten Bangkep Albuchari Abd Azis SPd, kepalakepala desa, BPD serta staf pemerintah kecamatan. Dalam prosesi pelantikan dua Kades baru, Camat Marto S Dja’far melakukan penyematan tanda jabatan serta penyerahan piagam penghargaan dari Pemerintah Kecamatan Pagimana kepada dua Kades lama, Abdul Sidik Soadi dan Syarif T. Pagi. Keduanya dianggap telah memberikan tugas terbaik selama bertugas. (anto)

Disini jadi ajang pembuktian bagi yang kurang percaya, setengah percaya, yang masih ragu-ragu, yang mau coba-coba dan gagal berobat di tempat lain. Bukan sekedar janji-janji belaka tapi berdasarkan fakta dengan penanganan secara profesional paling aman. Cukup 1 kali berobat kemampuannya luar biasa !!! Dijamin JOSS !!! -

-

Langsung terbukti di tempat, menjadikan alat vital kuat, keras dan tahan lama. Sanggup melakukan hubungan secara berulang-ulang tanpa obat/doping. Mengobati lemah syahwat, impotensi, kencing manis (diabe tes), mengatasi disfungsi ereksi, loyo, kurang gairah, kembali perkasa. Silahkan memilih ukuran : panjang 15 cm diameter 3 cm, panjang 17 cm diameter 4 cm, panjang 20 cm diameter 5 cm. cukup 1 kali berobat keampuhannya luar biasa !!! Dan juga menangani masalah rumah tangga, ingin cepat dapat jodoh, penglarisan. Segala jenis usaha dagang. Raja pelet/pengasihan Banten Selatan : Aji Semar Mesem, Jala Sutera, Pelet Pemikat Sukma, Pelet Sihurung Pendung, dan pasang segala susuk: Susuk Banyu-banyu, susuk Emas, susuk Cahaya Rembulan, dll. PRAKTEK MENETAP : AP AN B AR U-L UWUK PENGINAP APAN BAR ARU-L U-LUWUK PENGIN SULWESI TENGAH JL. AHMAD YANI DEPAN POS POLISI

HP. 0812 4533 5471 / 0857 5677 9995

TIKET PESAWAT MURAH Cek harga, Booking, Issued Tiket klik di :

www.bisnis-tiketpesawat.com/ ?id=dira8379

Cari Sendiri Harga Yang Termurah Yang Anda Mau Dan DAPATKAN KOMISINYA

SEGERA GABUNG DENGAN KAMI

JASA BANGUNAN BONUS HANYA DIAN INI, trima cepat gbr: rumah, ruko, toko, kantor. Desain minimalis sbb: gbr bangunan+RAB+3D+RVISI+contoh gbr+konsultasi=500 RB. Ada diskon khusus s/d 50 %. Hub. 0438734851

Parfum Harga Spesial JUAL: Parfum Orginal, Paris Hilton, Kenzo, Bulgari, Hugo Boss, Tommy Hilligen dll. Hub Ibu Emi. Jl. Sulawesi no. 17, HP 08525681161 / 081340802026

JASA BANGUNAN Dijual Tanah, seluas 427 M2, sudah ada pondasi. Almt:Jl. Jakarta Kel. Wurnialo, Komp.Perumahan Griya Seiban. Hub.(0435) 8717767, 085256488334. (0435) 827066 Dijual Tanah, seluas 427 M2, sudah ada pondasi. Almt:Jl. Jakarta Kel. Wurnialo, Komp.Perumahan Griya Seiban. Hub.(0435) 8717767, 085256488334. (0435) 827066

LOWONGAN KERJA

LOWONGAN KERJA

Dibutuhkan: (1) Recepcionist (wanita) (2) RoomBoy (pria) Syarat:Pendidikan Min SMU/ Sederajat Penampilan menarik. Alamat diantar Langsung ke: Crytal Green Hotel Jln. Gelatik No. 234 Tlp. 831546 / 8773939

Dibutuhkan: (1) Recepcionist (wanita) (2) RoomBoy (pria) Syarat:Pendidikan Min SMU/ Sederajat Penampilan menarik. Alamat diantar Langsung ke: Crytal Green Hotel Jln. Gelatik No. 234 Tlp. 831546 / 8773939

DIKONTRAKKAN Dikontrakkkan, Rumah makan, di Jl. Arif Rahman Hakim/ Tanggikiki. Hub. Tk. Kue larissa. 8734318/ 081356750108

DIKONTRAKKAN Dikontrakkkan, Rumah makan, di Jl. Arif Rahman Hakim/ Tanggikiki. Hub. Tk. Kue larissa. 8734318/ 081356750108

JASA BANGUNAN BONUS HANYA DIAN INI, trima cepat gbr: rumah, ruko, toko, kantor. Desain minimalis sbb: gbr bangunan+RAB+3D+RVISI+contoh gbr+konsultasi=500 RB. Ada diskon khusus s/d 50 %. Hub. 0438734851

Parfum Harga Spesial JUAL: Parfum Orginal, Paris Hilton, Kenzo, Bulgari, Hugo Boss, Tommy Hilligen dll. Hub Ibu Emi. Jl. Sulawesi no. 17, HP 08525681161 / 081340802026

KESEMPATAN TERBUKA DBS group arif yang memiliki jaringan downline yang terus berkembang, mencari lgi member baru (memiliki KTP/SIM, no. HP & No. rek) khusus di Gorontalo yang mau ikut patungan untuk membeli Hak Usaha duta business school (DBS). Tinggal pilih untuk 3 Hak. Usaha (500:600), lalu hub. kami lewat telepon atau SMS di 0852 4247 4780 (sdr. Arif)


LUWUK POST | JUMAT, 11 DESEMBER 2009 | HALAMAN 3

Hakim Perintahkan Jaksa Sidik Jampes Ditekankan BAP Bukan Surat Cinta, tapi Dokumen Negara DENPASAR–Senjata mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) oleh para terdakwa kasus pembunuhan redaktur Radar Bali (Jawa Pos Group) AA Gde Bagus Narendara Prabangsa, sepertinya akan berakhir. Kemarin (10/12) trio hakim Emmy Herawati, Posma P.Nainggolan, dan Ari Winarsih memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) I Made Tangkas untuk segera menyidik Darianto alias Nanoalias Jampes dengan dugaan memberi keterangan bohong. Permintaan majelis hakim itu disampaikan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar dengan terdakwa I Wayan Suecita alias Maong kemarin. ’’Saudara jaksa penuntut, sekarang juga sidik saksi ini (Jampes) terkait memberikan keterangan bohong,” pinta hakim Posma. Hakim bersikap tegas karena Jempes yang juga terdakwa dalam kasus ini, selalu memberikan keterangan berbelit-belit. ’’Eh saksi, kamu jangan sok pintar. Kami majelis hakim tidak perlu komentar Anda. Kami hanya perlukan apa yang kami butuhkan,’’ tegur Posma. ‘’Jampes, maaf saya sebut nama kamu. Saya mengamati dari awal sidang sampai didampingi pengacara hingga sekarang kamu lebih banyak omong, sok tahu, dan sok pintar. Saya inginkan Anda bisa berkata jujur. Tidak menjadi pahlawan dari orang lain. Bagaimana perasaan kamu dan apa kamu bisa merasakan ketika bapak kamu mati,”sentil Emmy. Tidak berhenti sampai di sana. Hakim terus mengingatkan Jampes hingga kelihatan terpojok. ’’Anda tahu BAP itu adalah dokumen negara, bukan surat cinta yang bisa asal main cabut begitu saja,” tegas Posma dengan nada tinggi. Yang bikin Jempes tak bisa berkutik atas penyebutan keterangan Jempes oleh majelis dalam BPA. Bunyinya, ’’Saya melihat kejadian dan saat itu berada di lantai dua dan saya diminta I Nyoman Susrama untuk membersihkan darah.” “Ya benar, itu keterangan saya,” terang Jampes singkat. Tidak kalah garang menampikan jaksa I Made Tangkas. Dia menunjukkan tiga lembar bukti berupa tulisan asli Jampes yang pernah ditulisnya di kejaksaan. Dalam surat itu tertera tanda tangan dan materai enam ribu. Intinya, Jampes membenarkan tanggal 11 Februari 2009 itu terjadi pembunuhan dan melihatnya. Dan tiga lembar bukti tulisan asli Jampes itu ada bukan atas paksaan dan tekanan dari siapa pun. Di tempat terpisah dan waktu bersamaan juga digelar sidang kasus sama dengan menghadirkan Ir I Nyoman Susrama MM sebagai saksi dalam terdakwa I Nyoman Wiradnyana alias Rencana. Susrama dihadirkan sebagai saksi oleh JPU Agung Mega. Adik kandung Bupati Bangli I Nengah Arnawa ini memberi keterangan berbeda. Pertama mengaku tidak ada di rumahnya di Banjar Petak, Bebalang, Bangli saat pembunuhan terjadi tanggal 11 Februari lalu atau pada malam harinya. Sementara saksi lain IB Adnyana Narbawa alias Gus Oblong menyebut Susrama ada di rumahnya. Namun pada kesaksian kemarin, saksi menyebut baru datang ke Banjar Petak pukul 11.00, setelah itu pergi ke Gianyar bersama sopirnya I Dewa Gede Mulia Antara alias Dewa Sumbawa (terdakwa dalam berkas terpisah). Keterangan Susrama itu secara terpisah langsung terbantahkan oleh Sumbawa saat memberikan saksi untuk terdakwa I Komang Gede Wardana alias Mangde. Menurut Sumbawa di depan majelis hakim Daniel Pallitin, dirinya hanya mengatakan bahwa saat kejadian dirinya baru ke Banjar Petak sekitar pukul 15.00 sebelum akhirnya ke Gianyar. Perbedaan jam itu yang membuat sedikit ganjil. Termasuk keterangan saling terbantahkan dari para saksi ini ketika Susrama dan Sumbawa mengatakan saat kejadian ada tukang. Padahal saksi sebelumnya I Nengah Mercedana (kepala tukang) dan Rajin (tukang Susrama) secara tegas diminta tidak bekerja tanpa alasan jelas mulai tanggal 11-14 Februari 2009. Celakanya lagi, Mercedana mengungkap permainan kotor pengacara Susrama, Suryadarma yang meminta Mercedana untuk berbohong dengan mengatakan tanggal 11 Februari tetap kerja. Masih banyak keterangan berbeda satu sama laiannya. Mulai keberadaan mertua Susrama di rumahnya, mobil kijang super warna krem. Selain menjadi saksi, Susrama juga dihadirkan sebagai terdakwa kemarin. Saksinya dari polisi alias saksi verbalisan. Made Sutirtayasa, penyidik dari Polda Bali ini secara tegas mengatakan pemeriksaan Susrama sudah sesuai prosedur. ’ ’Baik statusnya sebagai saksi maupun sebagai tersangka. (pra)

Lagi, Sidang Martono Suling Digelar Jaksa Nyatakan Tuntutannya Cermat LUWUK–Lanjutan sidang kasus perkara sengketa lahan atas dua terdakwa Udji Doolo’o dan Martono Suling kembali digelar di Pengadilan Negeri Luwuk, Kamis (10/12) kemarin. Sidang yang digelar mulai pukul 10.00 Wita dipimpin Ketua Majelis Hakim Nursyam SH MHum, didampingi dua anggotanya Puji H Suroso SH dan Rais Sakrani SH. Sidang digelar untuk mendengarkan pembacaan tanggapan Jaksa Penuntut Umum Wawan Yunarwanto SH atas eksepsi kuasa hukum para terdakwa. Dalam tanggapannya, jaksa menyimpulkan berkas dakwaan yang dijeratkan terhadap kedua terdakwa adalah jelas, cermat dan lengkap.

Terdakwa Beberkan Dishubkominfo Razia Kendaraan Beroda Empat Kebocoran Pajak Reklame

JAJARAN Dishubkominfo menggelar peneritban sejumlah kendaraan roda empat. Bagi pengendara yang terkena jaring langsung mengikuti sidang di tempat yang digelar Kamis (10/12) kemarin. FOTO: ALAM

Post disela-sela peLUWUK-Jajaran nertiban tersebut Dinas Perhubungan mengatakan, bahwa Komunikasi dan Inpenertiban yang meformasi (Dishublibatkan tiga instikominfo) Kabupaten tusi hukum tersebut, Banggai, Kamis (10/ hanya digelar dua 12), menggelar pekali dalam setahun. nertiban kendaraan Kata dia, penerroda empat. Razia tiban yang digelar yang digelar di kemarin lebih memseputaran jalan Sulfokuskan pada tan Hasanuddin Lukelengkapan suratwuk tersebut, berhasurat kendaraan sil menjaring se- Rasman Saida seperti KIR, izin jumlah kendaraan operasi dan surat kelengkapan yang dinilai tidak layak operasi. Penertiban yang melibatkan lainnya. “Kami hanya memfokuskan unsur kepolisian, kejaksaan dan pengadilan ini, langsung meng- penertiban pada kendaraan yang gelar sidang dilokasi penertiban. tidak memiliki surat KIR dan Alhasil, sejumlah pemilik ken- lainnya. Seluruh kendaraan roda daraan langsung mengikuti pro- empat yang kami nilai tidak layak ses sidang ‘instant’ yang digelar operasi atau suratnya tidak lengdisalah satu depan toko milik kap, akan kami jaring dan langsung mengikuti sidang di tempat warga setempat. Menurut Kepala Bidang Darat ini,” tandas Ketua Tim Peneritban Dishubkominfo Banggai, Rasman ini. Senada dengan Saidah, Kepala Saida, yang dikonfirmasi Luwuk

Seksi Angkutan Darat Dsihubkominfo Banggai, Masri M SH, menegaskan bahwa dalam penertiban kali ini, pihaknya memang hanya memeriksa kelengkapan surat kendaraan, berupa izin trayek, hak usaha untuk sejumlah jasa angkutan umum, kendaraan truk, serta kendaraan pribadi lainnya. “Untuk SIM dan STNK kami tidak periksa, karena itu menjadi wewenang insititusi kepolisian,” sebut Masri, sembari mengatakan penertiban kemarin digelar di dua titik dalam Kota Luwuk, dimana lokasi penertiban lainnya berada diseputaran kilometer lima arah menuju Toili Amatan media ini, sedikitnya puluhan kendaraan roda empat terjaring dalam penertiban ini, namun dari jumlah tersebut tidak seluruhnya ditahan dan mengikuti proses sidang, sebagian besar hanya diperiksa dan diizinkan kembali meneruskan perjalanan mereka. (tr-03)

Tiga Tahun Penjara untuk Polisi Cabul MAKASSAR-Lima oknum anggota Patroli Motor Polwiltabes Makassar yang terlibat kasus pencabulan mahasiswi di Tanjung Bunga beberapa waktu lalu akhirnya dijatuhi vonis di Pengadilan Negeri Makassar, Kamis, 10 Desember. Namun, hukuman yang diterima terdakwabervariasi. Untuk terdakwa Briptu Jonas Bumbungan dan Briptu Muhammad Azis Tahir divonis tiga tahun penjara. Keduanya dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan pembiaran terhadap perbuatan cabul yang dilakukan oleh rekannya. Bahkan keduanya merekam adegan pencabulan itu dengan menggunakan telepon seluler. Sedangkan untuk Brigpol Fahruddin bin Andi Herman dan Brigpol Syahrul dikenakan hukuman masing-masing 2,5 tahun penjara. Keduanya dinyatakan bersalah karena memerintahkan korban berinisial Ft membuka celana dalam. Keduanya juga sempat memegang ke-maluan korban. Keempat polisi tersebut dinyatakan terbukti melanggar Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencabulan. Sementara untuk Brigpol Harifin dihukum 15 bulan

penjara. Dia juga dinyatakan bersalah karena melakukan pemerasan terhadap pacar korban berinsial As. Harifin terbukti memeras korban dengan meminta uang Rp 500 ribu. Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 368 KUHP. Majelis hakim yang dipimpin Andi Cakra didampingi Jan Manoppo dan Sutoto Adiputro mengatakan, hal-hal yang memberatkan kelima terdakwa adalah merusak citra kepolisian yang saat ini sedang dalam sorotan publik. “Hal-hal yang meringankan adalah para terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah keluarga,” kata Andi Cakra. Penasihat hukum Fahruddin dan Syahrul, M Jamil Misbach serta penasihat hukum Briptu Jonas Bumbungan dan Briptu Muhammad Azis Tahir, Dadang Sutianya, menyatakan akan mengajukan banding. (him)

Terkait Korupsi Sertifikasi Guru

Kerugiaan Negara Capai 941 Juta KOMITMEN Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan jajaranya dalam pemberantasan korupsi nampaknya benar-benar direalisasikan. Kali ini melalui Kejaksaan Negeri Gorontalo lembaga Adyaksa itu menahan lagi satu tersangka kasus dugaan korupsi. Terbukti pada Kamis (10/12) kemarin giliran Rektor Universitas Negeri Gorontalo berinisial NP alias Nelson resmi ditahan. Neslon ditahan sebagai ter-sangka terkait kasus dugaan penyimpangan dana Sertifikasi Guru Tahun 2007. Hal ini tentunnya menambah lagi daftar penghuni di lembaga Pemasyarakatan Gorontalo. Pantauan Gorontalo Post, penahanan terhadap orang nomor satu dikampus merah maron itu dilakukan setelah tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dipimpin Mulyadi Abdulah SH membuat B. A 15 atau berita acara penelitian terhadap Nellson selama kurang lebih dari tiga jam, yang dimulai pukul 10.00-13.00 Wita. Seusai pembuatan berita acara dan penyelesaian administrasi penahanan, Nelson yang mengenakan stelan jas warna abu-abu itu kemudian digiring petugas dari Kejati Gorontalo ke rumah tahanan Lapas Gorontalo dengan menggunakan mobil dinas Kejari. ”Ya, sebagai masyarakat

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP tentang penyusunan surat dakwaan yang teliti. Sebelumnya dalam eksepsi kuasa hokum terdakwa disebutkan, dakwaan yang dilontarkan jaksa terhadap kedua terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima. Jaksa berharap Majelis Hakim dapat memutuskan tanggapan penuntut umum dengan menolak eksepsi dari kuasa hokum para terdakwa Udji Doolo’o dan Martono Suling. Jaksa juga meminta agar Majelis Hakim menetapkan dakwaan penuntut umum adalah sah dan memenuhi sarat sebagaimana diatur Pasal 143 ayat (2) KUHAP.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk akhirnya memutuskan, persidangan akan dilanjutkan Selasa (15/12) mendatang dengan agenda putusan sela. (tr-05)

tentu saya taat aturan, tapi ini kan baru disangka, belum tentu benar atau salah, insya allah sukses acara yang saya buat,”ucap Nelson singkat kepada wartawan sembari buruburu memasuki pintu gerbang Lapas dikawal oleh petugas pengawal tahanan Kejari Gorontalo. Sayangnya Kepala Kejari Gorontalo Payaman SH ketika dikonfirmasi mengenai penahanan Nelson belum bersedia memberikan komentar kepada wartawan mengenai hal itu. “Bapak-bapak wartawan langsung diarahkan oleh pak Kajari ke JPU-nya saja, pak Kajari masih sibuk belum bersedia melayani tamu,”ujar salah seorang staf piket kejari kepada sejumlah wartawan kemarin. Sementara itu JPU Mulyadi Abdulah ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya telah melakukan penahanan terhadap tersangka Nelson, setelah sebelumnya penyidikan kasus tersebut di tahap-II dari jaksa penyidik ke JPU. “Ya, status pak Nelson saat ini sebagai tahanan titipan JPU dalam tahap penuntutan,”Mulyadi. Ditegaskan pula, dalam kasus ini tersangka Nelson diancam pidana primer pasal 2 Subsider pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara, maksimal 20 tahun. Sementara denda dalam pasal tersebut minimal 200 juta maksimal satu milyar. Dijelaskannya, alasan penahanan terhadap para tersangka sendiri menurut Mulyadi dilakukan dengan tujuan untuk kelancaran penanganan perkara saat proses peradilan nanti. Selain itu tambah Mulyadi, penahanan juga dilakukan karena di khawatirkan tersangka akan melarikan diri dan dapat mengulangi perbuatan yang sama. “Pada prinsipnya untuk masalah penahanan ini kami lakukan sesuai prosedur hukum berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHAP tentang penahanan tersangka,”pungkasnya. Seper ti diketahui sebelumnya, keberadaan sertifikasi guru yang dilaksanakan UNG tahun 2007 itu merupakan seleksi menaikan tunjangan kesejahteraan para guru dalam bentuk sertifikasi. Pelaksanaannya dilakukan selama 19 hari dengan menggunakan post dana dari pusat. Indikasinya bermula dimana guru-guru mengantongi bill hotel yang merupakan salah satu tanda bukti keikutsertaan para peserta. Namun berda-

sarkan informasi, bill hotel itu diduga merupakan tanda bukti fiktif karena disinyalir sejumlah guru tidak serta merta menginap di beberapa hotel tersebut. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit investigasi yang dilakukan pihak BPKP Manado, tercatat kerugian negara mencapai Rp 941 Juta. Dikonfirmasi terpisah Ismail Pelu SH selaku kuasa hukum Nelson mengatakan, pihaknya keberatan atas pernyataan Asisten Intelejen Mukti Wibowo SH bahwa pihaknya akan melakukan penahanan hanya untuk mencapai target program 100 hari kerja presiden SBY. ”Klien kami ini belum dinyatakan sebagai orang yang bersalah, bukan buron seperti Anggoro,”tegas Ismail. Dijelaskanya, kesalahan dalam kasus ini adalah akibat pedoman pelaksanaan sertifikasi yang digunakan dinyatakan bertentangan dengan peraturan menteri keuangan, sementara pedoman itu dibuat oleh Dirjen PMPTK. Sehingga menurut Ismail, secaral hukum intelektual Dader atau pelaku utamanya adalah yang membuat pedoman tersebut. ”Seharusnya mereka (Dirjen PMPTK,red) dulu yang ditahan bukan pak Nelson,”tandas Ismail. (GP-80)

MAKASSAR-Indikasi kebocoran pajak reklame yang diributkan anggota DPRD Makassar tahun lalu akhirnya terkuak. Hal itu terungkap saat mantan Kepala Seksi Analisa Perhitungan Pajak Dispenda Makassar, Edman Budiman, diperiksa selaku terdakwa penggelapan pajak sebesar Rp 91 juta, di Pengadilan Negeri Makassar, Kamis, 10 Desember. Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Mustari, serta Kemal Tampubolon dan Parlas Nababan, Edman mengaku telah menerima sekira Rp 91 juta uang pajak dari beberapa perusahaan reklame di Makassar, tahun 2008. Tapi yang disetor ke kas Dispenda Makassar baru Rp 4 juta. Sisanya masih belum disetor. Padahal, sesuai aturan, setiap uang pajak yang diterima dari wajib pajak harus disetor dalam tempo 1x24 jam. “Waktu itu hari Jumat, dan saya tiba-tiba kecelakaan lalulintas dan dirawat di rumah sakit selama beberapa hari,” kelit Edman. Tapi, ketika hakim merinci alur dana Rp 91 juta tersebut, Edman tidak dapat menyangkal. Edman akhirnya mengakui bahwa sebagian uang pajak reklame tersebut digunakan membeli Hp seharga Rp 3 juta, untuk salah seorang oknum kepala bidang di Dispenda berinisial As. “Setelah itu, saya dimintai lagi uang Rp 17 juta,” kata Edman. Sisanya ada yang digunakan sebagai uang konsumsi untuk

tim penertiban reklame. Dan ada juga yang masih disimpan. “Kalau diminta saya akan segera kembalikan,” kata Edman. Sebelumnya, Jaksa Andarias menghadirkan pimpinan PT Agung Advertising, Valya Tatiana Martyo sebagai saksi. Menurut Valya, pada Januari 2008 lalu dirinya membayar pajak reklame sebesar Rp 8 juta dan uang retribusi Rp 13,6 juta kepada terdakwa. Saksi juga menuturkan dirinya pernah membayar Rp 25 juta kepada terdakwa sebagai uang pesanan titik reklame. Tapi titik reklame yang dipesan ternyata tidak ada. Terdakwa mengembalikan Rp 20 juta dan masih ada sisa Rp 5 juta. “Tapi kesepakatan waktu itu, uang Rp 5 juta ini sebagai uang terima kasih. Andaikan titik reklame yang dipesan ada, uang Rp 25 juta ini akan diberikan secara cuma-cuma kepada saya,” kata Edman. Edman juga menuturkan, dirinya sudah pernah melaporkan uang pajak yang belum disetor ke pimpinan (Kadispenda, red). Tapi pimpinan tidak pernah mendesak agar uang itu dikembalikan. “Pimpinan (Kadispenda, red) waktu itu hanya mengatakan kepada saya, kalau target pendapatan pajak tercapai, semua uang pajak yang belum disetor itu tidak perlu dikembalikan,” katanya.(him)


LUWUK POST | JUMAT 11 DESEMBER 2009 | HALAMAN 4

Lurah Baru Programkan Posintoka LUWUK-Program kerja Kepala Kelurahan Baru di tahun ini bisa dikata cukup baik. Selain terjadi peningkatan infrastruktur diberbagai lini, peningkatan sosial kemasyarakatan yang digagas juga menjadi khas yang dilakoni Lurah Baru tersebut. Kepala Kelurahan Baru Sarifjul T. Lumpeng, S.Sos saat ditemui di ruangnya kepada Luwuk Post, Rabu (8/12) kemarin mengatakan, ada dua program utama yang digalakannya meliputi fisik dan non fisik. Untuk fisik berupa pening-katan infrastruktur seperti, adanya pembuatan beberapa jalan setapak, melalui dana PNPM Mandiri, pemberian bantuan bagi anak yang kurang mampu, pembuatan drainase, perbai-kan dan penambahan jaringan pipa air serta penambahan bangunan puskesmas Kelurahan baru untuk rawat inap. “Awalnya penambahan bangunan Puskesmas tersebut sempat bersitegang dengan masyarakat yang berada disekitar puskesmas. Namun berkat komunikasi yang baik serta melakukan pendekatan persuasif secara intens dilakukan, masyarakatpun mengiyakan,” ucapnya. Untuk kegiatan non fisik, saat ini sedang ada program yang lagi trend yakni Posintoka yang menitik beratkan pada jalinan silaturahim antara masyarakat dengan pemerintah Kelurahan Baru. Selain itu wadah ini adalah tempat untuk bertemu serta selalu mengedepankan keterbukaan. Kegiatan ini mendapat dukungan sepenuhnya para pemuda. Safrijul mengakui, jika masyarakatnya memiliki karakteristik dan watak yang keras, namun bisa bisa dikendalikan. Salah satu yang membuat dirinya terharu adalah pada saat mendamaikan sengketa keluarga. Pasalnya beberapa anggota keluarga tersebut telah putus jalinan kekeluargaan. Bahkan tidak pernah bertegur sapa sekitar 15 tahun. Berdasarkan inisiatif sendiri Lurahpun segera memanggil kedua keluarga yang bersengketa beserta tokoh masyarakat. Bertempat di ruangnya Safrijul pun memberikan pemahaman kepada kedua keluarga. Alhasil keduanya saling memaafkan. (ynt)

Para Kades Akan Gugat PNPM Mandiri Jika Musyawarah Desa Batal Digelar

Kepala-kepala desa se Kecamatan Batui untuk mempersoalkan hal tersebut melalui BPMD di kabupaten.

BATUI-Tidak adanya kepastian kapan musyawarah antar desa dalam program PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Batui, membuat para pengurus PNPM se Kecamatan Batui tersebut mempertanyakannya. Semula musyawarah direncanakan digelar akhir Nopember lalu. Namun setelah ditunda, tidak terdapat kabar lagi kapan penundaan akan berakhir. Para pengurus di tingkat desa menuduh pengurus tingkat kecamatan tidak berdaya memperjuangkan program pedesaan ke tingkat kabupaten. Sejumlah pengurus desa mengatakan telah beberapa kali mempertanyakan kapan musyawarah desa akan dilaksanakan. Namun pertanyaan tersebut hingga kini belum juga terjawab. Endang Mahmid salah satu pengurus di Desa Uso menga-

takan, di desanya warga telah menyediakan secara swadaya sejumlah material yang dibutuhkan untuk membangun gedung Taman Kanak-kanak (TK) yang direncanakan bakal menghabiskan biaya hingga Rp17 juta. Endang mengaku telah menginformasikan keadaan tersebut kepada UPK Kecamatan Batui. Sayangnya Endang mendapatkan jawaban yang mengecewakan. Salah satu pengurus UPK Batui menjawab melalui pesan pendek di telepon genggam yang isinya menyatakan, kalau musyawarah tidak juga dilaksanakan hingga tanggal 16 Desember mendatang, maka dana PNPM yang seharusnya digulirkan sebesar Rp3 miliar akan hangus secara otomatis. Rasa kecewa juga melanda Kades Uso Sureat Salim. Ia mengatakan, jika rencana program PNPM Mandiri Pedesaan di wilayahnya benar-benar dibatalkan, maka Sureat berniat mengkoordinir kepala-kepala desa se Kecamatan Batui untuk mempersoalkan hal tersebut melalui BPMD di kabupaten. (arif)

Jambore Pemuda DPRD Belum Terima RKA Persada Perdamaian Digelar Hari Ini Fraksi Ancam Tak Bahas LUWUK – Perkemahan bertajuk Jambore Pelopor Pemuda untuk Perdamaian, telah siap dilaksanakan. Kegiatan yang digelar organisasi pemuda di Kabupaten Banggai tersebut rencananya dilakukan sejak Jumat (11/12) hingga Minggu (13/ 12) di Bumi Perkemahan Desa

Nambo Koyoaan. Kamis (10/12) kemarin, panitia jambore terlihat sibuk melakukan persiapan-persiapan terakhir. Panitia jamboree merupakan gabungan organisasi seperti HMI, GMKI, RADA, dan PMII. Persiapan terakhir meliputi pengecekan kesiapan penerimaan peserta, perlengkapan, sarana outbound seperti flying fox dan bungee trambuling. Kegiatan outbond diprakarsai Bukit Inspirasi Water Park Outbond Center Resort and Resto. Koordinator panitia Ir Saiful Bahri mengatakan, kegiatan outbond yang dimotori Martoni Ronte merupakan hiburan utama bagi para peserta jambore. Saiful juga mengatakan, para peserta jambore akan -berda-

tangan dari seluruh organisasi pemuda se Kabupaten Banggai. Di antaranya organisasi pencinta alam, Mapala, Pramuka, komunitas sepeda motor, dan sejumlah elemen masyarakat lainnya. Sementara Ketua Panitia Imanuel Mangesang menambahkan, jambore akan diikuti sejumlah peserta tamu yang berdatangan dari Provinsi Sulawesi Tengah. Antara lain Pendeta Damanik, Ketua KNPI, para Tomundo Kabupaten Banggai sert wakil para tokoh pemuda maupun perwakilan beberapa suku yang terdapat di Kabupaten Banggai maupun Bangkep. Dijelaskannya, Jambore Pelopor Pemuda untuk Perdamaian merupakan saluran komunikasi antarelemen pemuda sehingga generasi muda terlibat terciptanya perdamaian dan persaudaraan di antara mereka sendiri. (tr-05)

RAPBD 2010 LUWUK-DPRD Kabupaten Banggai hingga Kamis (10/12) kemarin, belum menerima dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing SKPD di lingkungan Pemda Banggai. Padahal, pembahasan APBD 2010 akan mulai dilaksanakan pada Jumat (11/12) hari ini, melalui agenda penyampaian nota keuangan Bupati Banggai, atas APBD 2010. Ketua Fraksi Persada Kabupaten Banggai, Hi.Safrudin Husain, mengatakan, bila sampai Jumat (11/12) hari ini, eksekutif tidak menyampaikan RKA SKPD, maka pihaknya tidak akan bersedia membahas anggaran APBD 2010, hingga dokumen tersebut diberikan. Kata

dia, para anggota DPRD Kabupaten Banggai tidak ingin membahas anggran 2010, dengan hanya bermodalnkan dokumen RAPBD 2010, dan tidak disertai dengan RKA masing-masing SKPD. “Dalam RAPBD itu sangat luas sekali, makanya kami butuh RKA untuk bisa melihat secara detail seperti apa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masing-masing SKPD di tahun 2010 mendatang,” tuturnya. Dijelaskan, bila tidak diberikan RKA, maka DPRD sama halnya membahas sesuatu yang tidak jelas, karena DPRD hanya diarahkan untuk menentukan angka-angka, namun tidak jelas item program dan lokasi kegiatan yang dimaksudkan.“Fraksi kami tidak akan membahas sesuatu yang tidak jelas,” tuturnya. (far)


LUWUK POST | JUMAT, 11 DESEMBER 2009 | HALAMAN 5

BACA : F-PKS.... Hal 6

Bongkar RAPBD, Aleg Paham Dulu Permendagri L U W U K - Te r k a i t dengan keinginan sejumlah aleg untuk membongkar RAPBD 2010 karena dianggap ada yang tak populis, mendapat tanggapan. Bukan berasal dari eksekutif. Akan tetapi dari internal lembaga legislatif itu sendiri. Bagi anggota Komisi B, H. Syafruddin Udin Husain Husain, rencana membongkar RAPBD oleh sebagian aleg, tak ada masalah, mengingat itu menjadi bagian dari semangat para aleg. Akan tetapi politisi yang akrab disapa H. Udin ini punya saran atas planing tersebut. Kepada Luwuk Post Kamis (10/12) kemarin di gedung DPRD Banggai, H. Udin mengaku punya

BACA : BONGKAR.... Hal 6

Tolak Calon Bupati Banggai Impor! LUWUK-Meski Pilkada direncanakan baru akan dihelat tahun 2011, namun pencitraan para calon kandidat cukup menggeliat. Herannya, yang paling berambisi untuk menduduki kursi nomor satu Kabupaten Banggai itu adalah kalangan impor (anak daerah, tapi sudah lama di daerah lain, red). Ternyata tak hanya pencitraan yang kencang dihembuskan. Kampanye tolak calon bupati impor juga mulai diwacanakan. Aktivis muda Kabupaten Banggai, Muh. Rudianto alias Siwa kepada Luwuk Post, Kamis (10/12) kemarin berpendapat, calon bupati impor tak layak memimpin Kabupaten Banggai satu periode mendatang. Ada tiga alasan sehingga ketidak layakan itu harus dialamatkan pada figurfigur yang terlihat intens turun ke sejumlah kecamatan di daerah ini. Pertama kata Siwa, mereka tidak pernah berbuat untuk membangun Kabupaten Banggai. Ironisnya, setelah daerah ini maju barulah mereka

BACA : TOLAK.... Hal 6

Depot Pertamina Luwuk Gelar Syukuran LUWUK-PT. Pertamina (Persero), Kamis (10/12) kemarin memperingati HUT nya yang ke52. Di Kota Luwuk, jajaran Depot Pertamina menggelarnya dengan acara syukuran. Meski sederhana, namun kegiatan yang dipusatkan di halaman PT. Pertamina (Persero) Depot Luwuk itu berjalan cukup khimat. Peringatan HUT Pertamina ke-52 tahun ini mengambil tema “Membangun Kebersamaan untuk Percepatan Transformasi. Pada hajatan itu Pjs OH Depot Luwuk Group,

Jefri Makahekung berkesempatan membacakan sambutan tertulis Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Ny. Karen Agustiawan. Banyak hal yang disampaikan dalam sambutan itu. Mulai dari kilas balik perjalanan Pertamina hingga seabrek apa saja yang telah ditorehkan Pertamina sehingga mampu menjadi roda penggerak ekonomi secara nasional. Usai acara, Pjs OH Depot Luwuk Group Jefri Makahekung kepada Luwuk Post mengatakan, sebelumnya perayaan HUT Pertamina

ini juga diramaikan dengan dilaksanakannya Fastron Badminton Championship yang dipusatkan di GOR Kilongan. “Sekitar 10 hari kejuaraan itu kami gelar,” kata Jefri. Hari ini (kemarin, red) merupakan puncak acaranya. Sebenarnya kata Jefri, perayaan HUT Pertamina tahun ini tak hanya diramaikan dengan kejuaraan bulutangkis. Akan tetapi dilaksanakan juga kejuaraan bola voli. Dengan pertimbangan momen itu

BACA : DEPOT............Hal 6

(FOTO: SOFYAN LABOLO / LUWUK POST)

SYUKURAN: HUT Pertamina ke-52 yang jatuh pada Kamis (10/12) kemarin digelar dengan cara syukuran. Tampak Pjs OH Depot Luwuk Group Jefri Makahekung bersama para undangan ketika memperingati HUT Pertamina, bertempat di pelataran Depot Pertamina Luwuk.

Pemkab Inkonsisten pada Perda Rapat Banmus Digelar di Ruang Obama LUWUK-Bertempat di ruang tamu Ketua DPRD Banggai, Kamis (10/12) kemarin, rapat Badan Musyawarah (Banmus) digelar. Pertemuan tertutup itu dipimpin Ketua DPRD Banggai, Samsul Bahri Mang. Cukup singkat pertemuan itu berlangsung. Usai rapat Banmus, Ketua Komisi A DPRD Banggai, Herwin Yatim kepada Luwuk Post mengatakan, Banmus yang dilaksanakan ini mengagendakan paripurna pembahasan RAPBD tahun 2010, dengan mendengarkan nota pengantar RAPBD dari Bupati Banggai. Pada Senin (14/12) mendatang, dilanjutkan dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi atas pengantar RAPBD tersebut. Herwin juga menginformasikan, dari

BACA : RAPAT.... Hal 6

Nurwahid: Ada Indikasi Korupsi pada Tunjangan Kades

(FOTO: SOFYAN LABOLO / LUWUK POST)

RAPAT BANMUS : Kamis (10/12) kemarin para aleg menggelar rapat Banmus. Banyak agenda yang dibahas dalam pertemuan yang dipusatkan di ruang Ketua DPRD Banggai Samsul Bahri Mang tersebut.

CMYK

LUWUK-Fraksi PKS bakal mengambil sikap, ketika usulan ke unsur pimpinan dewan untuk menggelar kembali hearing terhadap eksekutif, terkait pembangunan jalan di Halimun, tak diberi lampu hijau. Planing itu diungkapkan anggota F-PKS Hidayat Monoarfa keHidayat Monoarfa pada Luwuk Post di gedung DPRD Banggai, Kamis (10/12) kemarin. Apa yang bakal dilakukan F-PKS itu karena dilatari belum adanya respons balik dari unsur pimpinan dewan, terkait dengan surat yang telah diajukannya. Kemungkinan besar desakan itu mentok. Sebab usulan tersebut tidak berasal dari komisi,

Pertamina Berumur Setengah Abad Lebih

LUWUK-Satu lagi kebijakan Pemkab Banggai yang menuai kritik. Kali ini bukan datang dari kalangan komunitas diskusi. Akan tetapi berasal dari aleg di DPRD Banggai. Berdasarkan hasil reses dewan yang digelar belum lama ini, Pemkab Banggai dianggap tidak konsisten dalam menerapkan Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Muh. Nurwahid Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Aparatur Desa. “Hasil reses menguak hal itu, bahwa pemerintah kita tak konsisten dengan Perda yang dibuatnya,” tegas aleg Muh. Nurwahid, SE kepada Luwuk Post, di gedung DPRD Banggai, Kamis (10/12) kemarin. Belum maksimalnya pelaksanaan Perda dimaksud terbukti hingga kini para Kades tidak difasilitasi

BACA : PEMKAB............Hal 6

PPL Beber Persoalan Dana di Panwaslu Lihat Bandara, Sabarudin Workshop Harmonisasi Pekerja-Pengusaha Digelar LUWUK-Direncanakan Workshop Harmonisasi Pekerja dan Pengusaha akan digelar Senin s/d Selasa (14 s/d 15/12) mendatang, bertempat di Hotel Rosalina Luwuk. Diperkirakan, hajatan yang diprakarsai Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tersebut akan diikuti dua seluruh kabupaten / kota se-Sulteng. Dengan masing-masing wilayah mengirimkan dua pesertanya. Untuk peserta lokal akan melibatkan sebanyak 30 pengusaha beserta perwakilan tenaga kerja. Ketua Panitia Workshop Harmonisasi Pekerja dan Pengusaha, Nurwahid kepada Luwuk Post, Kamis (10/12) kemarin mengatakan, kegiatan yang mendatangkan pemateri dari Jakarta ini, direncanakan akan dibuka Bupati Banggai Ma’mun

BACA : WORKSHOP.... Hal 6

LUWUK-Masa jabatan keuangannya,” kata PPL Panwaslu Kabupaten Bang- Luwuk, Prayudi Baharullah gai segera akan kepada Luwuk berakhir. Namun Post via ponsel, bukan berarti Kamis (10/12) lembaga pekemarin. ngawas pemilu Ketidak mamitu steril dari perpuan menata adsoalan. Terlebih ministrasi kelagi masalah aduangan itu diministrasi. buktikan dengan Adanya persotidak dibayaralan yang melilit kannya honor lembaga yang PPL se-Kabud i k e t u a i Prayudi Baharullah paten Banggai Suhartono sebanyak satu Sahido, SH tersebut, diung- bulan. Ironisnya, tidak kapkan Panitia Pengawas terbayarkannya hak para PPL Lapangan (PPL) Kecamatan pada 13 kecamatan itu, tanpa Luwuk. didukung alasan rasional. “Kami menyayangkan de- “Tak rasional alasan Panwaslu ngan apa yang dilakoni Ketua ketika saya melakukan klariPanwaslu Kabupaten Bang- fikasi padanya,” ujar Prayudi. gai, yang tidak dapat menga BACA : PPL..Hal 6 wasi realisasi kas

Pake Kacamata Kuda

LUWUK-Penilaian aktivis Pojohok, Sabarudin Salatun yang menganggap kebijakan Bupati Ma’mun Amir tak populis dengan direhabnya Bandar Udara senilai Rp. 9 miliar, mendapat tanggapan balik. Adalah Direktur LSM Liuntinuvu, Machtar Sangkota, SH alias Tarang yang menyanggah statemen tersebut. “Yah kalau melihat dengan menggunakan kacamata kuda itu jelas tidak populis. Perlu diketahuinya, hari ini Luwuk bukan lagi seperti zaman tahun 70-an. Luwuk sekarang kota maju yang sejajar dengan kota lain di tanah air,” kata Tarang kepada Luwuk Post, Kamis (10/ 12) kemarin. Pembangunan ruangan VIP di Bandara Syukuran Amir lanjut Tarang, sangat dibutuhkan dalam menunjang Luwuk menuju kota maju. “Bagi saya bandar udara itu merupakan icon Kota Luwuk. Dengan begitu wajar kalau diperindah lagi,” kata Tarang. Dikatakannya lagi, ibukota Kabupaten Bangga ini sedang dalam proses menuju kota metropolitan, apalagi bakal menjadi ibukota Sultim. Salah satu syarat yang

BACA : LIHAT..Hal 6

Seting Kendaraan Sesuai Lintasan Sirkuit

Karathon Double ‘L’ Target Juara Umum DENGAN dukungan lima kendaraan dan lima pembalap, Karathon double ‘L’ berambisi menyabet juara. Tim ini menjadi momok yang disegani oleh lawannya. Dikarenakan sebagian besar para penunggangnya garang jika di lintasan balap. YANTO IDRIS - Luwuk MENGHADAPI kejuaran Moto Prix yang akan dihelat pekan ini, berbagai tim dari lokalan mulai berbenah. Bahkan kesiapan kendaraan mereka sudah mencapai 100 persen untuk bisa bersaing pada level regional. Selain kesiapan kendaraan para joki juga menjadi fokus utama dari setiap tim yang akan berlaga. Salah satu tim racing andalan kota Luwuk Karathon double ‘L’

yang bermarkas di jalan lumbalumba, boleh dikata telah mempersiapkan kendaraan mereka dengan setingan mesin yang cocok untuk sirkuit tugu Adipura Karaton. Rencananya Karathon double ‘L’ akan menurunkan 5 motor balap. Yang akan berlaga di kelas MP 4 dan MP 6, untuk kualifikasi bebek open dan lokal

BACA : KARATHON.... Hal 6

CMYK

F-PKS Bakal Ambil Sikap

(FOTO: YANTO IDRIS / LUWUK POST)

SIAP BERLAGA : Karathon double ‘L’ Racing Team tengah mempersiapkan kendaraan untuk kejuaraan Moto Prix. Tampak para pembalap, mekanik serta menager di mabes Jalan Lumba-lumba Karaton.


LUWUK POST | JUMAT, 11 DESEMBER 2009 | HALAMAN 6

Investor Listrik bakal Ditolak Lantaran Usulan UPM Beratkan Pemkab

(FOTO: SOFYAN LABOLO / LUWUK POST)

BANGKAI KAPAL: Teluk Lalong tak hanya disekitarnya tertumpuk puluhan kontainer. Akan tetapi terlihat juga beberapa bangkai kapal yang tak terurus. Kondisi ini memperparah keindahan kota Luwuk, terlebih lagi kawasan Teluk Lalong.

RAPBD Tembus Rp. 500 Miliar LUWUK-Berdasarkan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2010 yang diajukan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencapai Rp. 500 miliar. “Total RAPBD kita tembus pada angka Rp. 500 miliar. Itu sebagaimana bunyi dokumen yang diajukan seluruh SKPD dilingkup Pemkab Banggai,” kata Sekretaris Komisi C DPRD Banggai, Muh. Nurwahid, SE kepada Luwuk Post, Kamis (10/ 12) kemarin. Adapun sumber dana kata Nurwahid, masing-masing berasal dari dana bagi hasil, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta pendapatan lain daerah yang sah. Sebagai rinciannya, untuk PAD murni sekitar Rp. 16 miliar, DAU Rp. 400 miliar, dana bagi hasil atau perimbangan Rp. 100 miliar lebih. Dari dokumen RAPBD itu diperkirakan, belanja langsung akan terserap Rp. 400 miliar lebih tdk langsung 100 miliar lebih. seluruh skpd yg miliki daya serap besar, yakni pada sektor pendidikan sekitar Rp. 60 miliar lebih, disusul sektor kesehatan Rp. 50 miliar lebih. Daya serap terbesar dari belanja langsung yaitu belanja gaji aparatur yang tercatat hampir 4 ribu PNS. Kata Nurwahid, bakal menyedot dana sebesar Rp. 300 miliar lebih, sehingga dipastikan belanja modal tinggal Rp. 100 miliar lebih. Dikatakan Nurwahid, bila mendasari Permendagri tentang Penyusunan APBD, maka pada tahun 2010 difokuskan untuk biaya urusan wajib yang dipenuhi. Seperti hak-hak dasar masyarakat meliputi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, tekan angka kemiskinan, pengangguran, kelautan, pelayanan air berish, jalan dan jembatan. (yan)

F-PKS

Sambungan dari Hal 5

akan tetapi fraksi. Gambaran tersebut setidaknya telah dilontarkan Wakil Ketua DPRD Banggai, Evert Kuganda sebelumnya. Berangkat dari sinyal tak bagus itu, Hidayat pun kembali berkoar. “Memang fraksi bukan alat kelengkapan dewan. Tapi paling tidak ini merupakan upaya kami dalam menyelesaikan persoalan ini di dalam dewan. Ingat kita bagian dari masyarakat yang kebetulan berada di DPRD,” tegas Hidayat. Di mata anggota Komisi A ini, Evert keliru dalam memahami kerja-kerja fraksi. “F-PKS tidak menyelesaikan masalah. Namun membawa persoalan ini ke unsur pimpinan dewan,” ujar dia. Dengan usulan itu lanjut Hidayat, F-PKS berharap pimpinan dewan merekomendasikan pada komisi. “Saya kira tak

BONGKAR

Sambungan dari Hal 5

sejumlah saran. Pertama, sebelum pembahasan perlunya mempelajari dulu isi dan makna dari Permendagri No. 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. Sebab beberapa pokok kebijakan dalam Permendagri tersebut antara lain memuat belanja langsung diupayakan lebih besar dari belanja tidak lansung. Juga belanja modal diupayakan lebih besar dari belanja pegawai

PEMKAB

Sambungan dari Hal 5

kendaraan roda dua. Padahal dalam klausul Perda tersebut, jelas disebutkan agar para Kades mendapat fasilitas itu. Namun kenyataan di lapangan, pemerintah tak memberlakukannya. “Kalau tidak keliru pada pasal 16 dalam Perda itu diamanatkan demikian, bahwa Kades

Lalong harus Steril dari Bangkai Kapal LUWUK-Pelabuhan Teluk Lalong yang digunakan sebagai fasilitas utama dalam angkutan perbuhungan laut, baiknya disterilkan dari bangkai kapal. Hal ini selain mengganggu pe-mandangan juga berpotensi men-ciptakan pendangkalan pada pelabuhan tersebut. Menurut Ketua Forum Kota (FORKOT) Kabupaten

Banggai, Hasbi Latuba kepada Luwuk Post, Kamis (10/12) kemarin, SKPD terkait sebaiknya mengambil langkah kongkrit. Upaya yang dilakukan adalah dengan mensterilkan sejumlah bangkai kapal yang telah ditinggalkan pemiliknya tanpa adanya izin pemerintah dalam menggunakan fasilitas tersebut untuk

perbaikan. Solusi lain lanjut Hasbi, DPRD dan eksekutif sebaiknya melanjutkan pembangunan jalan lingkar Lalong. “Saya yakin, dengan dibangunnya jalan tersebut, wilayah ini akan steril dari bangkai kapal yang justru merusak pemandangan dan berpotensi menciptakan pendangkalan pelabuhan,” ujar Hasbi. (yan)

Badan Penanganan Bencana Alam belum Dibentuk LUWUK- Beberapa waktu lalu sempat digelar seminar tentang gempa dan tsunami di Kabupaten Banggai. Pada kesempatan itu juga dihadirkan para ahli serta peneliti dari Universitas Gajah Mada Yokyakarta. Berdasarkan hasil penelitian, wilayah Kabupaten Banggai sangat rentan terjadinya gempa yang disertai gelombang tsunami. Berdasarkan referensi ini, seharusnya pemerintah harus lebih giat

berbeda dengan apa yang kami lakukan pada hearing soal asset daerah. Langkah seperti ini yang kami lakukan. Lantas mengapa hearing soal penggusuran tanah warga di Halimun harus terganjal,” tanya Hidayat. Bagaimana kalau pimpinan dewan tetap tidak akan menyikapi desakan itu, dengan alasan bukan dari komisi? Hidayat kembali berujar, kalau itu mentok kami akan kembalikan ke fraksi, yang selanjutnya kami akan bersikap. “Karena kami menyurat resmi, maka kami juga harus menunggu jawaban resmi dari pimpinan dewan. Apa sebenarnya alasan resmi tersebut,” kata Hidayat. Satu hal yang ditekankan Hidayat, kalau kondisi itu harus terjadi, maka hari ini DPRD bukanlah lembaga penyalur aspirasi rakyat. “Saya kira statemen ini bukan ngawur. Namun benar adanya, jika usulan kami harus ditolak,” tegas dia. (yan)

dalam mensosialisasikan. Bahkan bila perlu memberikan simulasi terhadap warga yang tepat berada di titik kritis, perihal adanya ancaman gempa yang tidak terduga. Namun kenyataannya pemerintah lamban menyikapinya. Jangankan sosialisasi, simulasi penanganan bencana hampir tidak pernah dilakukan. Salah seorang staf pada Badan Kesbanglinmas Kabupaten

KARATHON

Banggai yang enggan menyebutkan identitasnya kepada Luwuk Post, Kamis (9/12) kemarin mengatakan, di Kabupaten Banggai untuk penanganan bencana masih bersifat satuan pelaksana. Untuk Badan Penanganan Bencana yang ada hanya ditingkat Provinsi. Satuan pelaksana untuk pe-nanganan bencana, melibatkan berbagai instansi diantaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan serta Kesbanglinmas. (ynt)

sedikit mengalami kendala, hasilnyapun belum terlalu memuaskan. Namun kendala tersebut bisa teratasi. Bahkan kendaraan kami siap untuk berlaga,” tutur mekanik Dodi Dopp kepada Luwuk Post, Kamis (9/12) kemarin. Selain dirinya, tim ini dibantu juga oleh mekanik Anto Kobaa. Ditempat yang sama Manager Kerathon double ‘L’ Oghe double ‘L’ bersama Upink mengatakan, tunggangan para rider yang kami siapkan sudah sangat siap, kami optimis untuk meraih juara, bahkan sampai juara umum, ucap mereka. Tar-

get ini menurut mereka sangat rasional. Selain didukung dengan kendaraan yang sudah melalui uji kalayakan, kebanyakan para rider yang disiapkan adalah orang yang mempunyai talenta khusus didunia balap motor. Upink kembali berkata, kami berterima kasih kepada Ketua DPRD Kabupaten Banggai Syamsul Bahri Mang, SE, atas motivasi serta dukungannya. “Selama ini beliau sudah sangat membantu sehingga tim ini dapat menjaga konsekwensi terhadap dunia Balap di Kabupaten Banggai,” ucapnya. (*)

menampakkan batang hidung mereka dengan mengaku anak daerah. “Saya prihatin dengan tipe mencari simapatik rakyat seperti itu,” ujarnya. Faktor kedua lanjut Siwa, mereka tidak memahami betul kultur masyarakat Kabupaten Banggai. “Bagaimana bisa memimpin daerah ini yang

memiliki 300 ribu lebih jiwa, lantas tidak memahami kultur masyarakatnya. Kan lucu,” paparnya. Pertimbangan ketiga adalah calon bupati impor tidak dikenal masyarakat. “Sudah pastikah karena baru turun dan mencari dukungan, sehingga mereka tidak dikenal,” ujar Siwa. Pada dasarnya masyarakat Kabupaten Banggai sudah jenuh dengan janji-janji manis calon kandidat bupati, yang

selalu memberikan iming-iming. Padahal ketika mereka terpilih sebagai bupati tidak komitmen dari apa yang disampaikannya pada saat kampanye. Dan seperti inilah watakwatak kandidat calon bupati impor yang semua serba ketidak punya jelasan terhadap masyarakat Banggai. Kondisinya berbeda ketika calon kandidat yang sudah banyak berbuat bagi daerah ini. (yan)

atau belanja barang dan jasa. “Ini artinya belanja pembangunan harus dapat porsi seimbang dengan belanja rutin daerah,” kata H. Udin. Saran kedua lanjut Ketua Fraksi Persada ini, dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun 2010, konsideran Mengingat dalam rancangan Perda, harus memuat Permendagri No. 25 Tahun 2009. Itu dilakukan agar isi dari rancangan Perda APBD tidak bertentangan dengan Permendagri. Begitu juga lanjut dia, dalam pembahasan APBD nanti para aleg harus mencermati betul

item-item dalam rancangan Perda APBD, khususnya dalam hal belanja pegawai (bukan gaji PNS, red) dan belanja barang dan jasa. Sebab sulit sekali dipahami dan dimengerti item-item yang diusulkan dengan segala macam istilahnya. “Disitu dimungkinkan terjadi pemborosan penganggaran yang cukup besar, yang sebnarnya alokasinya bisa dialihkan ke biaya pembangunan,” ujarnya. H. Udin kembali memberikan masukan, yakni sistem pembahasan agar bisa bekerja optimal. Sebaiknya saran H. Udin kepada aleg yang punya

pemikiran reformasi tentang perbaikan RAPBD agar dapat membagi tugas setiap anggota Badan Anggaran untuk masingmasing SKPD. Langkah itu ditempuhagar setiap aleg tidak mungkn menguasai item-item dalam anggaran SKPD. “Sangat sulit dan banyak istilah yang rumit dipahami, terutama buat aleg yang baru seperti saya. Jadi harus ada pembagian tugas per SKPD,” kata H. Udin. Masih menurut H. Udin, bila melihat kondisi dan materinya, dalam pembahasan RAPBD butuh waktu minimal seminggu lebih. Kalau terjadi pembahasan

hanya 2 atau 3 hari dgn melihat kondisi dan kemampuan kita saat ini, berarti sudah omong kosong dan tidak benar kinerja lembaga ini. “Saya kira tidak keliru jika rakyat harus mengontrol proses pembhasan ini,” ujarnya. Diakhir komentar, H. Udin berujar, pekan depan para aleg menghadapi salah tugas berat dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat, yaitu pembahasan RAPBD. Disini akan terukur kata dia, apakah kita bisa perbaiki wajah DPRD ini atau kita hanya seperti tong kosong nyaring bunyinya. (yan)

mendapat fasilitas kendaraan roda dua,” kata Nurwahid. Selain itu ketidak konsistennya pemerintah dalam memberlakukan Perda yang sama juga terlihat pada pembayaran tunjangan aparat desa, meliputi gaji pokok, tunjangan anak dan istri serta tunjangan jabatan. Dalam Perda No. 9 Tahun 2007 itu disebutkan gaji pokok sebesar 50 persen dari Upah Minimum Provisni (UMP),

tunjangan istri sebesar 30 persen dari tunjangan pokok, tunjangan anak 10 persen dan tunjangan jabatan 145 persen dari gaji pokok. Kalau diakumulasikan total dana yang harus diterima aparat desa sebesar Rp. 700 ribu per bulannya. Saat ini lanjut Nurwahid, pembayaran tunjangan Kades itu dilakukan setiap triwulan, yang setiap bulannya sebesar Rp. 250 ribu. “Ini jelas ada hak aparat desa yang

hilang,” duga Nurwahid. Mestinya lanjut Sekretaris Partai Patriot Kabupaten Banggai ini Perda itu sudah diberlakukan sejak dua tahun lalu. Akan tetapi dari hasil reses yang dilakukan belum lama ini, para Kades tidak menikmati fasilitas sebagaimana diatur dalam Perda tersebut. Bagi Nurwahid, Perda merupakan regulasi hukum di tingkat daerah. Sebab sudah dilegalitas. Pelanggaran atas

perintah Perda itu bisa merembet pada persoalan hukum, mengingat ada kerugian daerah di dalamnya. Lantas apa sikap dewan dengan fenomena itu? Nurwahid kembali berujar, direncanakan pada momentum perhitungan anggaran akan ada sikap tegas dari dewan. Malah jika perlu pihaknya akan mendorong Komisi A untuk menyikapi persoalan inkonsistennya Pemkab Banggai dalam memberlakukan Perda. (yan)

Sambungan dari Hal 5

Luwuk. Tidak itu saja tim ini juga, diperkuat oleh para rider handal yang syarat dengan pengalaman dilintasan balap. Antara lain Feldi Chupenk, Kemal jayo, Ricki Dopp, Isal Baholo dan Upink. Kelima pembalap tersebut merupakan hasil seleksi dari tim Kerathon double ‘L’ terhadap pembalappembalap masa depan Kabupaten Banggai. “Meskipun pada sesi latihan beberapa waktu lalu, selain

TOLAK

Sambungan dari Hal 5

LUWUK-Investasi listrik yang bakal ditanamkan PT. Utama Prima Mandiri (UPM) di Kabupaten Banggai untuk mengatasi krisis listrik, terancam gagal. Pertimbangannya, karena perusahaan penyedia tenaga listrik ini masih membutuhkan dana dukungan dari Pemkab puluhan miliar. Tawaran tersebut kemungkinan tidak akan diamini pemerintah. Alasannya logis, mengingat masih ada kebutuhan rakyat yang prioritas. Direktur LSM Liuntinuvu, Machtar Sangkota, SH alias Tarang kepada Luwuk Post, Kamis (10/12) kemarin mengatakan, kalau saja usulan pasokan dana sebesar Rp. 20 miliar harus diambil lagi dari kocek APBD Kabupaten Banggai untuk memuluskan investasi UPM, dirinya yakin perusahaan itu tak akan diterima daerah ini. “Kemungkinan besar pak Ma’mun tak mau menjalin kerjasama dengan investor itu, kalau harus pemerintah menalangi dana sebesar Rp. 20 miliar,” ujar Tarang. Mestinya sebagai investor memakai dana sendiri bukan sebaliknya memberi beban ke-

pada pemerintah. “Ini kan aneh investor datang bukan memberikan dana, tapi dana pemerintah kita yang akan digunakan. Kalau begini modelnya, siapa saja bisa melakukannya,” ujar Tarang. Jangan dulu melihat kondisi kekuatan APBD kita. Yang terpenting disini dicermati adalah masih begitu banyak kebutuhan rakyat yang menjadi skala prioritas. “Saya sependapat dengan Ma’mun jika menolak investor itu. Pertimbangannya cukup logis, masih banyak program pemerintah yang masuk skala prioritas,” kata Tarang. Tak hanya konsep investasi 70 persen ditangung Pemkab dan 30 persen ditanggung investor, tawaran kerja sama lainnya yang bagi Tarang tidaklah rasional adalah ketika ada hasil penjualan energi listrik, Pemkab Banggai dibebani lagi 30 persen. “Yah kalau dihitung-hitung, berarti pemerintah harus menalangi 100 persen,” kata Tarang. Dia membandingkan dengan tawaran kerjasama yang diajukan PT. PLN. “Kalau dipilih, mendingan tawaran PLN. Sebab pemerintah hanya mempersiapkan lokasi. Sedang PLN memasuk energi listrik, yang ditaksir energinya dapat menjawab krisis listrik yang terjadi di daerah ini,” pungkasnya. (yan)

KKN Untika Luwuk Berakhir LUWUK-Senin (7/12) Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Tompotika Luwuk berakhir. Para peserta KKN Angkatan IX Untika Luwuk disebar diberbagai Wilayah Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan. Salah seorang peserta KKN Untika Fakultas FKIP yang enggan menyebutkan namanya kepada Luwuk Post Kamis (9/12) kemarin mengatakan, program yang dilaksanakan diberbagai desa meliputi, pembuatan tapal batas, penataan desa, pembangunan Taman Kanakkanak (TK), pembangunan posyandu, serta pembangunan kampus Untika kelas pararel yang dada di Kacamatan Tioli Barat. Sementara untuk kegiatan peserta KKN khusus di kota Luwuk, dipusatkan di Posko kampus, melalui program fisik mancakup, pengaspalan halaman kampus, perbaikan pagar kampus, pembuatan taman. untuk non fisik, diantaranya, bakti sosial serta kegiatan seni lainnya. Lanjut sumber, rencananya kegiatan penutupan kegiatan KKN Untika Luwuk Angkatan IX, acara puncaknya akan dihelar pada hari Sabtu mendatang dikampus Untika Luwuk. Rencananya juga pada hari itu akan dirangkaikan dengan pengresmian berbagai hasil kerja para peserta KKN dilingkungan kampus. (ynt)

RAPAT

Sambungan dari Hal 5

hasil Banmus disepakati tanggal 21 Desember mendatang digelar paripurna pengesahan RAPBD melalui pembahasan pada Badan Legislatif (Baleg)

WORKSHOP

Sambungan dari Hal 5

Amir. Ada sejumlah sasaran yang hendak dicapai pada kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu. Yang paling substansial adalah bagaimana tetap men-

LIHAT

Sambungan dari Hal 5

harus dipenuhi kota ini adalah tersedianya fasilitas bandara yang megah. Mestinya tak hanya Sabarudin, masyarakat Kabupaten Banggai harus bangga. Lewat kepemimpinan Ma’mun Amir, jalur penerbangan saat ini sudah makin luas. “Dulu jalur penerbangan kecil. Sekarang dari Luwuk sudah bisa

DEPOT

Sambungan dari Hal 5

sudah dilaksanakan DPC PDIP, sehingga Depot Pertamina Luwuk membatalkan rencana itu. Namun lanjut Jefri Depot Luwuk berinisitif mendatangkan tiga atlit nasional bola voli. Dia juga menginformasikan, Fastron Badminton Championship yang telah dilaksanakan sukses ini kemungkinan akan

PPL

Sambungan dari Hal 5

Tak cuma itu yang disorot aktivis Generasi Muda Karathon (GMK) ini. Dia juga mempertanyakan soal dana makan, minum dan transportasi selama 8 bulan yang dibayarkan untuk Panwaslu kecamatan, sekretariat kecamatan serta PPL. Tapi sayang, jatah

untuk rancangan Perda ABPD nya. Keesokan harinya atau tanggal 22 Desember diagendakan paripurna hak angket untuk kelistrikan, disusul dengan rencana DPRD akan mengundang investor untuk pemaparan rencana investasi tahun 2010. (yan) jaga keharmonisan antara pekerja dengan pemilik perusahaan dalam hal ini pengusaha. “Mulai dari transportasi, akomodasi, tas serta sertifikat akan diberikan panitia,” kata Nurwahid yang juga carateker Apindo Kabupaten Banggai itu. (yan) langsung ke Jakarta,” terang Tarang. Diakhir komentar, Pemred Babasal Pos ini kembali mengingatkan kepada Sabarudin, agar dalam melihat pembangunan di Kabupaten Banggai yang makin menggeliat ini, termasuk salah satunya Bandara Syukuran Amir, jangan menggunakan kacamata kuda. “Yah kalau pake kacamata kuda, penilaiannya akan subyektif,” tutur pria berkepala plontos ini. (yan)

menjadi agenda rutin tiap tahun, dengan memasukannya dalam kalender tahunan Pengcab Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Banggai. Planing itu berangkat dari tawaran Pengcab PBSI pada Depot Pertamina. “Yah pada dasarnya, kami respons atas tawaran PBSI. Sebab banyak dampak positif yang bisa diambil dengan dihelatnya Fastron Badminton Championship,” ujar Jefri. (yan) PPL kembali tak jelas rimbanya. Pada kesempatan itu, Prayudi mewarning, jika saja tak ada penjelasan yang rasional akibat ketidak jelasan pembayaran dana-dana itu, dirinya dengan mengatasnamakan PPL akan mempertanyakan kejelasan anggaran itu hingga pada tingkat Bawaslu. “Kalau memang tak ada penjelasan, kami akan adukan hal ini pada Bawaslu,” warning dia. (yan)


LUWUK POST | JUMAT, 11 DESEMBER 2009 | HALAMAN 7

Suprapto Tanggapi Dingin Wacana Wabup LUWUK-Salah satu kader PDI-P Kabupaten Banggai, Suprapto, menanggapi dingin wacana yang menyebutkan dirinya layak untuk mendampingi Ihwan Datu Adam, dalam Pilkada Kabupaten Banggai mendatang. Prapto_sapaan akrabnya, yang juga anggota DPRD Banggai saat diminta komentarnya tentang wacana yang mulai menggelinding itu, hanya menjawab dengan senyuman atas pertanyaan wartawan mengenai pencalonan dirinya itu. Padahal, sebelumnya nama SUprapto sempat disebut-sebut mendampingi Ihwan Datu Adam, dalam pertarugan Pilkada Kabupaten Banggai mendatang. (far)

Abd Majid : Berpolitik Harus Santun LUWUK-Sikap sebagian kalangan politisi yang menjadikan propaganda negatif sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan politik yang diinginkan, sama sekali tidak mencer-minkan ciri politik santun. Pemahaman, bahwa demi mencapai sebuah tujuan politik, sese-orang atau kelompok tertentu dapat mengha-lalkan segala cara, dinilai salah. Karena hal seperti itu, tidak memberikan pembelajaran politik yang benar terhadap masyarakat. “ Saya kurang setuju, jika ada kelompok atau orang tertentu, yang demi mencapai tujuan politik yang diharapkan, melakukan propaganda ne-gatif terhadap lawan politiknya.” ujar Ketua Bapilu DPD PPRN Banggai, Abdul Majid Saada. Ia menjelaskan, bahwa upaya mencapai tujuan politik dengan cara yang tidak santun dan beretika, justru hanya akan memantik rasa ketidaksukaan masyarakat terhadap kelompok atau figur yang melakukan hal negatif seperti itu. Dan tentunya, ini akan sangat kontra-produktif dengan tujuan yang ingin dicapai. Secara lugas, politisi yang biasa disapa Opa Majid ini mengatakan bahwa beberapa waktu terakhir, ia mencermati ada figur maupun kelompok tertentu yang melakukan upaya character assasination terhadap Bupati Banggai, Ma’mun Amir, yang diketahui akan tampil sebagai calon incumbent di pilkada mendatang. Harusnya kata Majid, jika mau objektif, selain mengkritik kekurangan dari apa yang dilakukan oleh Bupati selama ini, mereka juga harus punya kebesaran jiwa untuk mengakui bahwa ada hal positif yang sudah dilakukan oleh Bupati. Agar, informasi yang didapatkan masyarakat bisa berimbang. “ Saya kira, agak kurang tepat, jika segala hal yang dilakukan oleh Bupati dinilai negatif. Ini menunjukkan, bahwa mereka yang menilai seperti itu, karena didasarkan adanya tendensi politik,” tukasnya. Lebih lanjut, Majid melihat kompetisi politik yang terlihat sekarang, sudah tidak sehat. Pasalnya opini masyarakat, terkesan digiring pada sebuah pemahaman umum yang sifatnya sangat subyektif. “ Saya pikir, untuk membangun sebuah tatanan kehidupan berdemokrasi yang baik seperti ini, praktek-praktek politik seperti itu harus dihilangkan,” tandas Majid. (bim)

DPR Mulai Bahas Regulasi E-Voting JAKARTA - Sistem pemilihan umum elektronis (e-voting) berpotensi diterapkan dalam pilkada dan pemilihan umum nasional mendatang. Komisi II DPR mulai membahas regulasinya setelah melihat langsung penerapan e-voting di Kabupaten Jembrana, Bali. “Kami akan meminta pemerintah juga ikut menggagas e-voting ini,” ujar Abdul Malik Haramain, anggota Komisi II DPR, saat dikonfirmasi kemarin (10/12). Malik ikut rombongan Komisi II DPR yang berkunjung dua hari ke Bali. Para wakil rakyat meninjau e-voting di Dusun Banjar Samblong, Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Jembrana. Saat itu berlangsung pemilihan kepala Dusun Samblong. Para pemilih menggunakan layar monitor sentuh untuk memberi suara. Menurut Malik, sistem e-voting memiliki banyak kelebihan. Setiap pemilih yang ingin menggunakan hak pilih cukup mendaftarkan KTP kepada petugas. Petugas tinggal mendata nomor induk kependudukan (NIK), yang lansgung mempersilakan pemilih menggunakan hak pilih. “Itu didukung sistem administrasi kependudukan di Jembrana yang sudah bagus,” kata politikus PKB itu. Dugaan bahwa pemilih akan kesulitan mengoperasikan program tersebut juga tidak terbukti. Pemilih malah dimudahkan dalam sistem pemungutan e-voting. Pemilih berhadapan dengan layar sentuh yang berisi gambar calon yang akan dipilihnya. “Pemilih tinggal memencet (tanda gambar), hasilnya langsung tersimpan,” ujarnya. Hasil pemungutan suara pun bisa diakses satu jam setelah pemungutan suara. Malik menilai sistem e-voting bisa dilaksanakan dalam skala pilkada. Apalagi, pengadaannya jauh lebih murah dibandingkan pemungutan manual. Tinggal regulasi yang akan dibahas. Rencananya masuk dalam agenda revisi UU Pemda 32/2004. “Inisiatif itu muncul dari daerah, pemerintah harus ikut serta,” tandasnya. Arif Wibowo, juga anggota Komisi II, berpendapat sama. Dia menyatakan, meski bagus, perlu ada evaluasi terkait sistem e-voting. Terutama perbaikan data kependudukan. Hal itu adalah syarat utama agar e-voting bisa berjalan efektif. “(E-voting) tidak jalan kalau NIK belum beres,” kata Arif secara terpisah. (bay)

FOTO : MUHAMAD ALI/JAWAPOS

DISKUSI CENTURY: Christianto Wibisono, Nina Sapti, Aviliani dan Dahlan Iskan saat diskusi terbatas ‘Anatomi dan Perspektif Kasus Bank Century’ di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (10/12/)

Musda Golkar Dipastikan Januari Golkar Tak Batasi Kadernya Ikut Pilkada LUWUK-Partai Golkar tidak akan membatasi kadernya untuk ikut dalam suksesi Pilkada di Kabupaten Banggai mendatang. Hal itu sebagaimana penegasan dalam diskusi bersama DPP Partai Golkar, yang dilakukan bersama para pengurus DPD II Golkar Kabupaten Banggai di Palu, belum lama ini. Salah satu pengurus DPP Golkar Kabupaten Banggai yang ikut dalam diskusi itu, Irfan Bungaajim mengatakan, dalam

mekanisme partai Golkar ke depan kata Irfan, akan dilakukan semacam survey yang dilakukan di internal Golkar, mengenai siapa kader yang memiliki dukungan kuat di tingkat rakyat, dan perlu untuk digusung. Dijelaskan, semua kader dengan mesin politik milik Golkar, wajib hukumnya untuk tunduk dan taat kepada hasil survey partai.Sebab, kandidat yang kuat berdasarkan hasil survey partailah, yang akan mendapat dukungan dan digusung

oleh partai. “Kader Golkar dengan mesin politiknya, wajib untuk tunduk dan taat kepada hasil survey partai,” tuturnya. Meski demikian kata Irfan, Golkar tidak akan mendepolir kadernya yang ingin maju dan mencalonkan diri lewat jalur lain, misalnya lewat jalur independen atau lewat jalur partai lain. “Kalau ada kader Golkar yang ingin maju lewat jalur lain, juga tidak dihalangi, atau tidak dilarang,” tutur Irfan. (far)

Jangan Tarik Wacana Primordial Dalam Pilkada LUWUK- Pernyataan politik yang dilontarkan Sekretaris Partai Penegak Demo-krasi Indonesia (PPDI) Moh.Zuchri Enteding, tentang peluang Ma’mun Amir masih lebih unggul dibandingkan dengan kandidat lain, mendapat reaksi dan tanggapan dari pihak lain. Mat Laode, anggota FKPPI Kabupaten Banggai, mengatakan, Mat Laode hendaknya politisi di Kabupaten Banggai ini tidak menyeret persoalan primordialisme dalam wacana politik menjelang Pilkada. Sebab, yang sangat disesalkan Mat Laode dari pernyataan Moh.Zuchri Enteding itu adalah,

adanya penegasan mengenai penilaian keunggulan Ma’mun yang dilakukan berdasarkan adanya dukungan dari etnis etnis di daerah ini, seperti Banggai Balantak Saluan dan ditambahkan dengan tionghoa. “Adanya anggapan bahwa peluang besar itu karena adanya dukungan dari etnis-etnis itulah, yang saya piker tidak baik. Janganlah menyeret isu etnis yang bagi saya sangat primordial itu, ke ranah politik praktis menjelang Pilkada,” tandas Mat Laode. Ia mengatakan, isu etnis yang cenderung primordial itu, hanya akan merusak sistim demokrasi dan

tatanan kehidupan politik di daerah ini yang sudah dibangun cukup baik selama ini. Alasannya, masyarakat Kabupaten Banggai hidup rukun dan damai dalam multikultur dan etnik yang beragam. “Lama-lama akan rebut karena politisinya menyeret politik ke halhal yang sifatnya primordial. PAdahal ini tidak cocook dikembangkan di Luwuk. Sebab, di Luwuk ini semua etnis ada, dan mereka akur akur saja,” tuturnya. Kata dia, pernyataan yang dilontarkan sekretaris partai itu, justru hanya akan membuat kehilangan simpati dari masyarakat terhadap kandidat yang diwacanakan. “Jangan sampai orang jadi tidak simpati lagi karena diwacanakan seperti itu,” tandas Mat Laode.(far)

Ma’mun Diminta Segera Bersikap LUWUK-Makin dekatnya pelaksanaan agenda Pilkada Kabupaten Banggai, membuat sebagian kalangan pendukung Bupati, Ma’mun Amir menjadi ketar-ketir. Pasalnya, sampai saat ini calon incumbent itu belum bisa menjelaskan secara terbuka soal rencananya untuk tampil sebagai salah satu kandidat di Pilkada nanti. Menurut beberapa orang pendukung Ma’mun, sudah saatnya bagi Ma’mun untuk lebih serius menanggapi setiap perkembangan politik yang terjadi saat ini. Apalagi, sekarang sudah banyak figur yang gencar mencitrakan diri di tengah masyarakat. Parahnya lagi, ada diantara para pendukung kandidat tertentu, yang melakukan propaganda negatif terhadap Ma’mun

Amir, selaku Bupati Banggai, dengan maksud menaikkan pamor dari kandidat yang mereka dukung. Ditempat berbeda, salah seorang penggiat LSM di daerah ini, Tarang Sangkota, menyarankan agar Bupati, Ma’mun dapat lebih berani melakukan manuver politik jika memang bersedia untuk dicalonkan lagi sebagai Bupati di Pilkada mendatang. Pasalnya, dengan sikap Ma’mun yang terkesan diam menyikapi berbagai isu politik yang muncul saat ini, dapat memberikan dampak destruktif terhadap peluang Ma’mun untuk terpilih lagi di Pilkada. “Skarang sudah saatnya bagi Ma’mun untuk merapatkan barisan pendukungnya. Baik itu di masyarakat maupun di kalangan pejabat pemerintah,” ungkap

Tarang. Dan bagi pria berkepala plontos itu, upaya Ma’mun untuk melakukan hal seperti yang disarankannya bukan sesuatu yang tabu dalam sebuah pertarungan politik. “ Disitulah kelebihan dari seorang calon incumbent, ia dapat menggunakan kewenangannya sebagai kepala daerah terhadap kepentingan politiknya,” Tandas Tarang. Bahkan secara tegas, Tarang menyarankan agar Ma’mun lebih selektif dalam memilih dan menempatkan aparaturnya saat ini. Dimana ia harus mengupayakan agar pejabat yang diangkat atau ditempatkan di posisi tertentu, mesti dapat memberikan keuntungan secara politis di Pilkada mendatang. (bim)

3 Organisasi Pendiri Bakal Bertarung LUWUK-Pelaksanaan Musda DPD II Golkar Kabupaten Banggai, dipastikan akan dilaksanakan pada Januari 2010 mendatang. Hal itu dilakukan setelah DPD I Golkar sulteng brhasil melaksanakan Musda pada akhir Februari kemarin. Untuk DPD II Golkar Kabupaten Banggai, pertarungan kepemimpinan Golkar ke depan akan diwarnai kandidat yang bersumber dari organisasi pendiri Golkar. Tiga organisasi pendiri Golkar, yakni SOKSI,Kosgoro dan MKGR, dikabarkan akan bertarung dalam suksesi Ketua Golkar. TIga kandidat tersebut adalah Ketua SOKSI, Am’mun Amir, Ketua MKGR Musdar Amin, dan Ketua Kosgoro Sukri Djalumang. Masing-masing kandidat tersebut kini harus bisa meyakinkan para eksekutor di internal Golkar, mulai dari PKPK Golkar kecamatan se Kabupaten Banggai, serta organisasi yang didirikan lainnya. Sementara itu, Irfan Bungaadjim, salah satu pengurus DPD II Golkar yang juga Sekretaris AMPI Kabupaten Banggai, mengatakan, posisi Ketua DPD II Golkar saat ini Djarun Sibay, juga memperoleh peluang kuat untuk bisa mencalonkan diri kembali. Alasanya, berdasarkan pengalaman dari pelaksanaan Musda DPD I Golkar Provinsi, dengan terpilihnya kembali Aminudin

Panulele, menunjukan kemungkinan bolehnya Djarun untuk bertarung kembali. Dijelaskan, menurut Juklak, periode kepemimpinan di Golkar di batasi selama dua periode, namun Djar’un tidak menutup kemungkinan bisa mencalonkan diri kembali bila ada rekomendasi dari DPP Golkar. “Tergantung DPP, jika ada rekomendasi yang masih membolehkan, maka pak Djar’un masih dibolehkan untuk ikut suksesi, dan kalau itu terjadi, maka Djarun masih sangat berpeluang,” tuturu Irfan. Meski demikian, kata dia, masih ada juga kader dan figure lainnya di Golkar, yang diharapkan bisa memnbesarkan Golkar di masa yang akan datang. Seperti Hi.Syarifudin Tjatjo, yang merupakan senior di Golkar, yang juga pengurus DPD II selaku Wakil Ketua I dan juga sebagai Ketua AMPG. Selain itu, ada juga figure lainnya seperti Samsulbahri Mang,SE yang juga sebagai Ketua DPRD Banggai saat ini. Ada juga kader lainnya seperti Sukri Djalumang, yang dalam kepengurusan di Golkar menjabat Ketua Bappilu, yang ikut mendesain perolehan kursi Golkar dalam pemilu 2009 lalu, serta kandidat lainnya seperti Ma’mun Amir lewat SOKSI dan Musdar melalui MKGR. “Selain Djar’un, masih ada kader dan kandidat lain yang kemungkinan akan mewarnai pemilihan Ketua DPD II Golkar mendatang,” tuturnya.(far)

TS Sukri Agama Terus Konsolidasi LUWUK-Tim sukses kandidat Bupati Banggai, Sukri Agama, terus melakukan konsolidasi hingga ke masyarakat. Koordinator Tim untuk pemenangan Sukri Agama, Mutakin Suling mengatakan, sampai saat ini pihaknya terus gencar melakukan konsolidasi dengan simpul-simpul pemenangan yang ada di kecamatankecamatan. Dijelaskan, simpul untuk masing-masing kecamatan sudah terbentuk, dan saat ini tinggal dilakukan penguatan. Sehingga, untuk beberapa waktu ke depan pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan simpul-simpulk tersebut. “Kami masih terus melakukan konsolidasi dengan simpul yang ada di kecamatan, hingga sampai waktunya untuk maksimal,” tandas Mutakin Suling. Ia mengatakan, selain menjaga stabilitas simpul, pihaknya juga terus membangun komunikasi dengan partai politik yang dapat menggusung dalam proses pencalonan mendatang. “Konsolidasi dengan parpol itu tetap jalan, dan itu yang paling penting. Jadi sampai saat ini konsolidasi itu tetap jalan semuanya, baik untuk simpul pendukung, maupun ke parpol,” tandasnya. (far)

Dari 500 Permohonan Izin Pemeriksaan Kada, SBY Hanya Setujui 138

SBY Diminta Jangan Suka Bersumpah JAKARTA-Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Syamsudin Haris menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebaiknya jangan terlalu banyak bersumpah untuk membantah opini publik sebagai respon terhadap berbagai kasus besar yang akhir-akhir ini terjadi. “Sumpah sebagai respon terhadap opini publik tidak perlu dilakukan presiden karena di saat SBY akan menjabat sebagai presiden dia telah bersumpah di hadapan Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sumpah yang diucapkan di hadapan majelis itu sudah cukup,” kata Syamsudin Haris, dalam diskusi bertema ‘Rapor Bayangan 100 Hari

Kabinet dan Skandal Century’, yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi UI di FX Senayan Jakarta, Kamis (10/ 12). Kalau Presiden SBY terlalu banyak bersumpah dan sibuk membantah berbagai opini publik, Syamsudin Haris yakin 100 hari kinerja Kabinet Indonesia Bersatu akan berlalu tanpa arti dan tanpa isi. “Soal dugaan kriminalisasi pimpinan KPK misalnya. Dari awal SBY mengingatkan hatihati jangan sembarangan menggunakan kata kriminalisasi, sebab Polri punya alat bukti yang cukup kuat. Berselang beberapa hari, SBY pun membenarkan opini publik bahwa kriminalisasi pimpinan KPK itu memang telah terjadi hingga kasusnya ditutup oleh Kejaksaan Agung,”

kata Syamsudin. Tragedi serupa juga terulang seiring mencuatnya skandal Bank Century. “Mestinya Presiden tidak perlu bersikap reaktif ketika LSM Bendera membeberkan temuannya soal aliran dana bailout Bank Century yang diduga bermuara ke Tim Kampanye SBY-Boediono. Kita saksikan SBY kembali bersumpah bahwa hal itu fitnah dan sama sekali tidak mengandung kebenaran. Dan anehnya, dalam catatan media massa setidaknya SBY membantah dan bersumpah hingga 5 kali,” ujar peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu. Terakhir soal peringatan Hari Antikorupsi kemarin, menurut Syamsudin pernyataan SBY bahwa akan terjadi kerusahaan justru telah

mendatangkan rasa tidak aman dan nyaman publik walau sesudah itu SBY menyatakan lagi opininya bahwa dia mendukung acara tersebut sebagai bagian dari upaya memberantas korupsi. “Presiden SBY sangat tidak hati-hati dan sekaligus memperlihatkan kepada publik tentang ketidakjelasan sikapnya terhadap berbagai upaya memberantas korupsi yang saat ini tengah dilakukan oleh masyarakat dunia,” kata Syamsudin. Suka-suka atau tidak suka, lanjut peniliti senior itu, dalam sebuah negara demokrasi, penilaian baik atau tidaknya pemerintahan mutlak di tangan warga negaranya. Dalam perspektif politik, vonis publik tersebut tidak bisa dibantah. “Termasuk

saat ini soal hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan SBY. Hanya ada satu cara bagi SBY untuk memperbaikinya yakni benahi kinerja kabinet dan tidak perlu membuka perang opini dengan publik karena pada akhirnya akan menyulitkan posisi SBY selaku presiden,” saran Syamsudin Haris. Pendapat yang sama juga ditegaskan oleh pengamat hukum tata negara Margareto Kamis. “Sudahlah, SBY sebaiknya berhenti berpidato. Tak perlu bicara banyak soal pemberantasan korupsi apalagi menegaskan akan berjihat melawan korupsi karena fakta yang terjadi sangat kontradiktif,” ujarnya. Soal realisasi izin pemeriksaan kepala daerah untuk diperiksa yang diajukan Kejaksaan

dan Polri kepada presiden 5 tahun lalu misalnya. “Dari 500 lebih yang diusulkan, Presiden SBY hanya mengeluarkan izin sebanyak 138. Dari 138 itu, tidak satupun izin yang keluar terhadap beberapa kepala daerah yang juga Ketua DPD Partai Demokrat seperti Gubernur Maluku Utara dan Walikota Bukittinggi yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi,” kata Margareto. Anehnya, salah satu alasan dari SBY untuk tidak mengeluarkan seluruh izin pemeriksaan terhadap 500 lebih kepala daerah itu hanya menggunakan alasan jangan sampai ada fitnah. Padahal permohonan izin itu diajukan oleh Kejaksaan dan Polri sudah melalui sebuah proses hukum. (fas/jpnn)


LUWUK POST | JUMAT 11 DESEMBER 2009 | HALAMAN 8

PENDAPAT KAMI

Peringatan buat Koruptor PERINGATAN Hari Antikorupsi 9 Desember berlangsung di seluruh Indonesia. Di hampir semua kota, massa turun ke jalan dan meneriakkan yel-yel antikorupsi. Ada yang menyebut sebagai demonstrasi, namun ada juga yang memberikan istilah perayaan hari antikorupsi. Rasanya, tidak perlu kita ribut tentang istilahnya, apakah itu demonstrasi, pawai akbar, atau perayaan kemenangan atas koruptor. Yang jelas, ini adalah cara masyarakat mengekspresikan kejengkelan terhadap para koruptor. Di Jakarta yang semula diramal akan berlangsung rusuh, ribuan orang berunjuk rasa secara damai. Di Surabaya dan berbagai kota lain, demo juga relatif berlangsung aman. Hanya di Makassar yang muncul kerusuhan. Demonstran yang kecewa karena tidak bisa bertemu dengan Gubernur Sulsel Yasin Limpo melampiaskan kema-rahan dengan menyerang kantor gubernur dan melempar sebuah restoran cepat saji. Kejadian Makassar yang penuh dengan kekerasan itu patut disesalkan. Lepas dari noda Makassar, marilah kita beri apresiasi terhadap perayaan hari antikorupsi internasional itu. Peristiwa telah telah memberikan semangat kepada kita untuk selalu mengingat-ingat bahawa korupsi itu harus kita lawan dan kita lenyapkan. Bahkan, bisa menjadi energi untuk secara bersama-sama memburu para koruptor. Kita harus juga melihat demonstrasi yang diikuti ribuan orang itu sebagai bentuk ekspresi kekecewaan. Publik kecewa karena praktik korupsi masih tetap tinggi. Rakyat marah karena orang-orang yang diduga korup atau menjadi makelar kasus korupsi masih bebas berseliweran. Misalnya, mengapa Anggodo yang sudah mengakui rekaman suaranya masih belum juga tersentuh hukum? Padahal, rekaman yang diputar di Mahkamah Konstitusi secara jelas menunjukkan betapa “berkuasanya” pengusaha asal Surabaya itu dalam mengatur aparat hukum. Penyidikan kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S. Goeltom pun tidak juga memuaskan. Padahal, saksi kunci Agus Condro secara jelas dan gamblang menceritakan dirinya ikut menerima suap. Mantan anggota DPR itu membeberkan barang bukti secara lengkap. Tapi, pemeriksaan tetap jalan di tempat. Sungguh mengecewakan! Gerakan uang receh kasus Prita merupakan simbol perlawanan publik terhadap ketidakadilan. Rakyat merasakan penegakan hukum sudah tidak dapat dipercaya. Betapa kita semakin curiga dengan aparat hukum yang seharusnya menjadi benteng keadilan. Kekecewaan rakyat seperti bola salju yang menggelinding dan terus membesar. Demonstrasi besar-besaran kemarin sebenarnya merupakan akumulasi dari kekecewaan yang semakin dalam itu. Pemerintah dan para koruptor harus memahami demo besar-besaran di seluruh Indonesia tersebut sebagai bentuk kemarahan atau bentuk ekspresi rakyat yang merasakan ketidakadilan.Peringatan itu juga ditujukan kepada para wakil rakyat yang kini menjadi anggota panitia khusus (pansus) hak angket kasus Century. Jangan coba-copa untuk bersikap curang atau berusaha membelokkan pengusutan skandal bailout Rp 6,7 triliun itu. Rakyat pasti akan marah bila pansus itu menguap tidak berbekas. Marilah kita melihat gerakan demonstrasi kemarin sebagai bentuk ekspresi kekecewan rakyat terhadap pemberantasan korupsi. Pemerintah harus menjadi pemicu agar pemberantasan terhadap para pencuri uang rakyat lebih giat. Penegak hukum harus sadar bahwa dirinya saat ini disorot oleh publik yang sering kecewa terhadap pro-ses pengadilan yang sering tidak adil. Seluruh rakyat Indonesia, marilah kita menjaga semangat untuk menjadikan segala bentuk praktik korupsi, kolusi, pungli, penyuapan, nepotisme, dan sebangsanya sebagai musuh bersama. (*)

+628124510xxxx Met,,,Ciang X-Cool, knlkn nama z Ayu. Z ingn menitip slm sm tmn z. Marsela pakaya,ina,yg d gorontalo. Dan jg untk tant sy Fatra d bandung. Dan yolanda,miranda,yulia. Dll. By Ayu. +628124532xxxx Yth kapala pln bunta kinapa ini lampu di bunta ini masih bagilir padahal somo 20010 kinapa masi bagilir.bilang 20010 somo siangmalam tapi kinapa ini masih bagilir.kapan ini bunta momaju kalau lampu masih bagilir terus. +628134233xxxx Ass..buat pndukung pra kndidat2 clon bpti,tdk ush adu argumen lbih baik diam n brdoa agr allah mmbrikn pmimpin yg bsa mnsejahtrakn rakyat,yg mndngarkn aspirasi rakyat n mnerima pndapat dr rakyat,tdk ush kt sling mnilai clon pmimpin kt,smua clon pmimpin adlah mnusia bkn mlaikt at rasul,smuax ad kkurangan n klebihnx,entah dy org parlemen psat at daerah sm sj,hx hti n niatx yg brbda,i2 yg kt blm tau,hx allah yg tau,jd lbih baikx kt diam,jalani yg ad n lbih utma zikir n doa utk kslamatan n ksejahtraan daerah kt,klw saling rbut kt akn hncur sprti jman pnja2hn dlu kt d bdohi dgn janji2 plsu pnja2h,i2 jgn samp trulang lgi,krna masy lwk sy tau sdh pntar2 jd tdk mgkn mau d bdohi..oc mri kt br1 utk daerah yg kt cintai ini. LP yg baik tlg d muat sms sy ya..by ANG +628134275xxxx Utk pemilik nmr hp 08575612xxxx atau siapa sj yg terlalu yakin kalau PLTA sangat tepat dibangun di Kab.Banggai;1.Kalau anda baca koran Lwk Post tgl 9-10 Desember dan majalah mingguan Tempo terbitan minggu lalu tentang pembangkitan tenaga listrik, terbukti teori dan penjelasan sy ada benarx,krn sampai thn 2011,PLN Pusat akan membangun berapa unit PLTG dan PLT Panas Bumi di beragai daerah di Indonesia dan PLN Cab.Luwuk akan ketambahan dua unit pembangkit listrik,yaitu PLTD dan PLTG,bukan PLTA lho,skali lg bukan PLTA.2.Perlu anda2 ketahui,org2 PLN/Pemerintah dan Investor Tenaga Listrik jauh lebih pintar dr anda2 dan jg sy dan pastix mereka sdh memperhitungkan dg matang PLT jenis apa yg cocok dan tepat utk suatu daerah,sesuai dg perkembangan dan kebutuhan

Kaji Ulang UU HAM ( Bagian Pertama ) PADA 10 Desember tahun ini adalah 60 tahun sejak Deklarasi Universal tentang HAM ditandatangani. Tahun ini pula Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN resmi didirikan pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, 23-25 Oktober 2009. ASEAN Intergovernmental Human Right Commission (AIHRC) sebetulnya digagas sejak pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Phuket, Thailand, tiga bulan lalu. Dalam pidato peresmian, Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva menyatakan bahwa tujuan pembentukan komisi itu untuk meningkatkan dan melindungi HAM di kawasan Asia. Pembentukan komisi tersebut memiliki makna penting bagi sejarah perkembangan negara ASEAN karena dua hal. Pertama, secara arkeologis, berbicara tentang penegakan harkat dan martabat bangsa Asia sama dengan bercerita tentang pergulatan tiap-tiap bangsa lebih dari tiga abad melawan kolonialisme. Sebelum kolonialisme, bangsa Asia memiliki harapan hidup lebih panjang ketimbang Barat, kemakmuran dijaga oleh tiap kekuasaan pribumi, dan perkembangan peradaban dilandasi keselarasan

Oleh : Saifur Rohman dosen hukum lingkungan Universitas Airlangga

manusia dengan alam. Setelah kolonialisme, warga Asia seperti baru saja terjaga dari mimpi buruk. Kedua, secara teleologis, pembentukan badan HAM ASEAN merupakan titik pijak strategis untuk merumuskan kondisi martabat bangsabangsa di Asia pada masa depan. Pertanyaan yang mendesak diajukan, apakah cukup riil visi badan itu dalam perlindungan dan peningkatan HAM di Asia? Apa tolok ukur ideal dalam perumusan nilai-nilai hak asasi yang sesuai dengan bangsa-bangsa Asia? Nilai HAM tidaklah muncul dari kehampaan. Universal Declaration of Human Right pada 10 Desember 1948 merupakan reaksi atas trauma berkepanjangan dari Perang Dunia II. Nilainilai seperti kebebasan, persaudaraan, dan kebahagiaan dirumuskan sesuai dengan sistem ideologi, tata norma, dan situasi ruang-waktu yang melekat pada warga Barat saat itu. Trauma itu sekurang-kurangnya da-

pat dilihat dalam konvensi tentang penghukuman yang kejam dan merendahkan. Hal itu dikonkretisiasi dalam Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment (konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia) pada 9 Desember 1975. Hal itu disusul dengan program Aksi Wina 1993 seba-gai desakan terhadap percepatan universalisasi HAM. Pemerintah Indonesia baru menandatangani pada 23 Oktober 1985 dan diratifikasi pada 1998 dalam bentuk UU No 5/1998. Tidak Memadai Selama ini gerakan yang bersifat lintas negara pada bidang HAM di Asia memang tidak terlihat memadai. Di Indonesia, barulah pada 1998-2003 pemerintah mencanangkan program yang memprioritas urusan penegakan HAM. Sekurang-kurangnya program

itu menghasilkan UU No 39/1999 tentang HAM dan UU No 26/2000 tentang pengadilan HAM. Di sejumlah negara di Asia, penciptaan perangkat pemajuan HAM sebagaimana diamanatkan PBB tidak membawa kemajuan yang berarti. Malaysia menentang keras permodelan HAM yang telah disponsori Amerika. Tidak berbeda dengan Thailand, Myanmar juga mengaku memiliki standar HAM berbeda ketika mengatasnamakan kultur. Sejumlah negara lain, seperti Filipina, Brunei, dan Laos, memahami konsepkonsep HAM tidak seperti yang diungkapkan Barat. Persoalan yang tidak pernah dipikirkan bersama, dalam banyak hal masalah HAM tidak melulu bisa dijelas-kan atas nama universalitas. Apa yang terjadi di dataran Asia berbeda dengan di negara-negara Barat. Seperti persangkaan Rudyard Kipling tentang perbedaan hakiki antara Barat dan Ti-mur, hanyalah peristiwa Perang Dunia II yang menyatukan pengalaman war-ga dunia dalam satu abad terakhir. Selain itu, mengikuti ungkapan Kipling, ‘’Never the twain shall meet’’.( Bersambung )

Negara Paling Korup ( Bagian Pertama ) KAPANKAH sebuah negara dikatakan paling korup? Banyak jawaban yang dapat dikemukakan. Tetapi, paling tidak, kita dapat menggolongkannya ke dalam tiga dalil utama. Jawaban terhadap pertanyaan ini boleh jadi mewakili opini kita masing-masing dalam memperingati Hari Antikorupsi sedunia sebagai sebuah gerakan moral untuk memberantas korupsi yang makin hari makin sistemik. Tanpa Penegakan Hukum Dalil pertama negara paling korup tecermin dari bagaimana cara mereka menegakkan hukum. Umumnya, mereka mengaku sebagai negara hukum yang memiliki hukum, tetapi dalam praktik pemerintahannya, negara gagal menegakkan hukum dengan benar. Peraturan dan segala macam ketentuan hukum untuk mengatur warga negara dan aparatur pemerintah dalam negara semacam ini tidak lagi berdiri di atas kepentingan yang murni. Penegakan hukum menjadi karut-marut, dapat dibeli, bahkan diperlakukan seperti karet dalam tafsir-praktiknya. Hal seperti ini terjadi karena terlalu banyak kepentingan yang membuat hukum tidak lagi murni dan bersih dalam menegakkan keadilan. tenaga listrik daerah yg bersangkutan.3.Bahasa anda itu bahasa org kehabisan bahan,sy tdk ada hubungan apa2 dg yg namax mafia BBM dan memang bukan uang sy yg dipakai utk membangun PLTA dan jg bukan uang anda.Yang menjadi topik pembahasan kita adalah apakah sudah tepat PLTA dibangun di Kab.Banggai?.4.Dan terbukti .... YOU LOSS....!!!,makax jgn sok pinter dan sok tau,kasihan deeh looo... +628134275xxxx Utk pmlk no hp 08575612xxxx,anda kalau sdh tdk punya bahan,diam sajalah,krn semakin lama anda semakin ngawur dan semakin ketahuan ketidak pahaman anda tentang dunia kelistrikan khususx tentang Pembangkit Tenaga Listrik.Mesin pembangkit tenaga listrik apa yg anda maksud hargax sampai triliunan rupiah,dari mana anda dptkan referensi tersebut????.Kalau hanya utk meyakinkan org tentang teori2 dan cerita anda,tdk usah pakai bohonglah,sdh tdk zamanx lagi pakai cara2 begituan.Akan lebih baik kalau anda banyak membaca dan nonton berita serta mau menerima masukkan dan informasi dr orang lain. +628135452xxxx Maaf ya pak polisi dan pak hakim tlg sipembunuh istri(muslim mallo) ini di hukum seumur hidup saja yg ditakutkan jng nanti klau dia keluar penjara membunuh lagi karena sdh kebiasaan, +628135455xxxx maju terus FUAD MUID lanjtkan perjuangn dan cita2 alm ISMAIL MUID yg berpihk pd rakyt kecil doa km slalu bersma bapak.AMIN +628135455xxxx for FUAD MUID, maju terus kami slalu mendo’akan smga bpk d lindngi oleh allah swt dan dbrikan anugrah shingga bpk bisa mewjdkn cita2 almrhum ISMAIL MUID untk memimpin banggai Insya Allah (AMIN YA’ RABBAL ALLAMIN) +62816438xxxx Saya ikutan nimbrung debat PLTA. Hitung2anx keliatan titipan OKNUM MAFIA PLN yg diUNTUNGkan dgn krisis listrik ini krn dpt pemasukan dari penjualan meteran bekas atau baru dan dari deal2 lainx. Dgn adax PLTA baru 5MW. Maka semua permintaan sambungan baru dan penambahan daya bisa dilaksanakan secara resmi, gak spt skrg yg meteran 900w aja bisa dijual 15 JUTA. Balantak, Bunta dan sekitarx bisa nyala 24jam. Jika ada kapasitas lebih, maka sebagian mesin PLTD bisa dimatikan, hemat BBM. Disaat musim panas, debit air menurun, barulah PLTD digunakan. Bagi oknum MAFIA PLN, jelas penambahan PLTA ini sgt tdk diinginkan. Krn jika daya berlebih, mrk tdk bisa MENIKMATI penghasilan diatas kebutuhan

Oleh : : Sonny Eli Zaluchu kolumnis dan teolog. Sedang menyelesaikan program D.Th di STBI Semarang

Keadilan dalam negara semacam ini bisa diatur dan diubah sesuai dengan kepentingan siapa yang hendak dibela atau atas pesanan siapa. Hukum menjadi order yang diperlakukan ibarat barang dagangan. Tidak heran menyaksikan aparat bertindak membingungkan dalam usahanya menegakkan hukum, diskriminatif, dan memperlihatkan perilaku yang saling bertentangan. Selalu ada standar ganda penegakan hukum. Bahkan, hukum dijadikan seperti karet yang bisa ditarik ulur sana-sini. Diperlukan usaha sangat keras untuk memperjuangkan rule of law. Semua orang enggan melakukannya karena mereka adalah pelanggar hukum juga. Memang negara terlihat memiliki dan menghasilkan banyak produk hukum dan legislasi. Tetapi, semua produk tersebut bukan ditujukan untuk menjamin usaha penegakan hukum bagi kepentingan umum (warga negara). Hukum itu demi melegitimasi kepentingan sepihak dan kekuasaan para penyelenggara negara. Itu sebabnya, dalil

pertama dari negara paling korup adalah negara hukum yang tidak menegakkan hukum. Aparatur Korup Dalil kedua dari negara paling korup adalah memiliki aparatur yang korup. Di mana-mana di dalam sistem pemerintahan dan penyelenggaraan negara, tidak ada yang namanya bekerja untuk melayani kepentingan umum. Pegawai negeri yang digaji negara untuk melayani masyarakat memiliki banyak dalih untuk menjadikan semua urusan menjadi sangat birokratis dan mengondisikan masyarakat menempuh jalan pintas. Tujuannya jelas. Uang telah menjadi indikator di dalam menggerakkan birokrasi dan pelayanan umum. Sistem birokrasi berubah bentuk menjadi biro jasa yang serba memerlukan biaya dari satu meja ke meja lain. Mencoba mengikuti prosedur dengan cara yang biasa justru akan dihambat dan dipersulit. Papan dan pengumuman untuk tidak melakukan suap atau menggunakan calo, tidak memiliki kekuatan untuk menghambat semua

masy. Makanya sudah 3 thn gak ada tambahan daya krn PLN Lwk sengaja tdk mengusulkan ke Pusat. Dari proyek 10.000MW pemerintah pusat, Lwk tdk tercantum di dalamnya. Padahal daerah kecil lainx masuk didaftar 10.000MW.

kepemimpinan bpk. Allahuakbar3. Amin yarobbillallamin. MERDEKA.

+628524084xxxx BaikX d’larAng Itu Siswa Siswa Yg paKe KndaRAan Brm0tor pD saAT JAm peLAJaraN sKlh,,kRn Hanya d’paKAi unTUk ugal2An (b0los). Thx Bwt Lwk posT +628524090xxxx Ass wr wb mhn bupati dan dispora kab.bgi tlng tmptkn guru2 pns daerah dimts dan aliyah sekab.bgi kasian coba ingt undang2 pnddkan nasional no 20 thn 2003 bhwa madrasah2 tnggung pemerintah daerah juga +628524090xxxx Ass...hey lwk post bilang akn kajari n pngdilan negeri lwk tahanjo itu oknum2 mantan anggta dprd yg terlbat kasus korupsi yg pux ptusan PN LWK N PT PALU yg masi berkeliaran tanpa pandang bvlu sikat padorang spya tobat krna ini pesan presiden sby jadikan hukum sbg panglima +628524090xxxx Menuju 2011 banyak tokoh2 yg diwacanakan yg diaspirasikan. Rakyat menyambut karena bnyk alternatif2 pilihan kita: MAMUN-SYAHRAIN,SUKRI-MASULILI,FUAD-AMIR LAGONAH,MUSDAR-BRAMPIDADA,IKHWAN-HERWIN, dll terus berkembang. Masih banyak Yg rakyat bisa wacanakan dp Calon.Ada HARIS,ALPIAN dst Yg patut diperhitungkan. Mari Trus Kita Wacanakan,Jadi rakyat ada dp alternatif2 Pilihan! Banggai bnyk punya orang2 potensi. Hidup rakyat! +628524101xxxx As, bwt n0 08565650.. knpa klu qt b4 dkug Ma’mun amir?? sapa m0 block??!! dan 1 lg i2 qt p hak..0ko dkug nai 0m puad.. Aku tatap m0ndkug i Ma’mun.. marah2jow qt ttap dkug p Ma’mun.. Maju truz BPK MA’MUN AMIR.. thakz ya Lwk p0zt tlog mu4t akannn.. By PENDUKUNGNYABPK MA’MUN AMIR.. +628525603xxxx KONPIRMASI LP UJI DOLO KORUPSI APA SAMPAI MILYARAN RUPIAH.MAKASIH. +628525603xxxx ASS LP KORAN TGL 5 DESEMBER KO GA DIANTERIN YNG MUNCUL TGL 9 DES GAK XAMBUNG BERITAXA.BY PELANGGAN BANGGAI. +628525628xxxx Aslm, p’ Fuat muit. Mykt Bggai merindukan

+628525628xxxx Aslm, p’ Fuat muit. Sesuai survei, susunggux mykt Banggai. 99% maux bpk yg jdi bpti. Yg lain2 itu cma mlu mo ba blang sya dukung bpk. Apalagi bpk pasangan dgn om ote/Amir lagona. So pasti untk pgm 100%. MERDEKA. +628526362xxxx Qt sbg bangsa indonesia t’ush sling mnjatuhkan antra pndatang & asli sluan,,lbh baik Qt b’1 dmi kmjuan daerah dan utk indonesia yg lbih baik..by Tunas Bngsa. +628534001xxxx Halo pendatang 08134275xxxx memo kamu ibarat katak dalam tempurung sebenarnya adalah you sendiri karena sy juga pendatang yg tidak suka di sanjung krn telah lebih berhasil di bandingkan dgn penduduk asli. Camkan, sifat egomu jangan terlalu di tonjolkan +628565650xxxx Kpd Yth.REKTOR UNISMU Lwk.tlng dklarifikasi keuangan kwjbn mhsswa yg ada sm pengelola lama PAGIMANA (MURNOP SUADE) Jgn smpe prsyrtan KKN bulan maret tertunda bagi mhsiswa yg sdh lunas persyrtan ingat.. SK PENGELOLA yg terbitkan REKTOR bukn mhasswa. . +628565650xxxx Untk no 08524101, kalu oko mba,mendukng, OM fuat” POHOKOT” dukungmo na anum atina mian nu sinaa’ dan kalu mongkaoho kita mosingkabot pe’.aku mian nu kintom montandai’ ok. +628575610xxxx Itu..kan kongku dosen aijo na totu,u jd oko ola mompoambang anak daerah.salak to..soba basa na luwuk pos tgl 10 des judulx 2011.pln luwuk miliki pembngkt listrik 15MW. jd misa pesimis ka PLTA ola mompohodi oko an ngaku SE.Maaf aku ola mongale bai PKL ku wktu dagi i sikolan i bendung sigura2 PLTA ASAHAN (MAAF MISA ASAAN KMPUNG UTUS MAMI)dari Sangaluum ir timbuhung. +628575612xxxx Ass...Kami kaum dhuafa skecamtan pgimana mengucapkan terima kasih kpada orgnisasi GEMPAR (generasi muda pduli pagmana 2000) ats plksnaan sunatan massal hri snin kmarin dgn jmlh 97 orng kmi msh mnunggu kgiatn lain dri orgnssi GEMPAR yg dpt lngsung menyentuh msyarakat smoga organissi ini ttp eksis & kmi siap brada dblkang untk mengibrkan panji GEMPAR... Semoga... Dr kaum dhuafa yg diabaikan

praktik tersebut. Dalam hal ini birokrasi tidak lagi digerakkan oleh semangat pengabdian dan responsibilitas. Tidak ada pula yang namanya integritas dan rasa bersalah melanggar hukum dan sumpah jabatan. Uang suap, pemberian, ucapan terima kasih, gratifikasi, makelar kasus, mafia pengadilan, konspirasi, dan kolusi menjadi ciri utama para aparatur dan birokrat di negara yang terkorup. Saking kuatnya budaya korupsi ini berakar di dalam karakter dan perilaku aparat, orang bersih yang masuk dalam sistem justru akan tersandera oleh sistem itu sehingga tidak punya pilihan lain kecuali melakukan hal yang sama atau tersingkir. Usaha penegakan hukum untuk menghukum para pelaku tidak pernah serius dilakukan karena kesalahan telah menjadi sistemik. Bahkan, para penegak hukum sendiri adalah korup. Itu sebabnya, dalil kedua untuk negara paling korup adalah negara yang aparaturnya korup. Pemimpin Fobia Apa hubungannya antara pemimpin dan negara terkorup? Ini yang disebut tanggung jawab kepemimpinan. Sebuah negara yang baik akan dihasilkan dari kepemimpinan yang baik. ( Bersambung ) +628575646xxxx Utk 08524125xxx jagoanmu di tingkat nasional hebat apanya ??? Jagoan kami bukan tingkat kabupaten hanya tingkat desa saja tapi bersih dari korupsi, lihat saja prosesi adiknya (alm. Ismail Muid) pelayatnya ribuan berjubel dari kec. Nuhon sampai kec. Kintom karena apa ??? Jauh dari bercak-bercak korupsi dan dekat dengan rakyat kecil. +628575646xxxx Skali lagi sy tekankan pd anda no 08134275xxxx ruang berfikir ekonomi anda tidak meluas. Perlu anda tahu bahwa listrik itu adalah kebutuhan primer. Dalam konsep ekonomi yg namanya kebutuhan primer ketersediaan bahannya tidak bisa hanya di ukur pas2an. Next, anda tidak tahu bahwa sistem jarinan PLN adalah regional bukan per daerah. Jadi, pasokan listrik yg banyak bukan hanya di peruntukkan bagi 1 daerah, tapi di suplai ke daerah2 yg masuk kawasan regional PLN. Terakhir, anda tidak punya konsep yg jelas dlm berkomentar, kata anda PLTA bisa menghasilkan ratusan MW setelah itu berubah jdi 30MW, yg sok pintar tapi tidak betul sebenarnya siapa, sy atau anda ? Catatan bagi anda, kalau hanya berharap PLTD dan PLTM kota baru di bukit halimun yg bisa menyamai ibu kota di provinsi2 yg maju hanyalah sebuah mimpi. +628575646xxxx For 08524125xxxx dan 08525600xxxx kami mayoritas gorsal (gorontalo-saluan) di kilo 1 dan pasar tua yg bukan keluarga alm. Ismail Muid dan juga bukan etnis saluan, sms yg anda muat hanya mengada-ada karena menyepelehkan dan menghina alm. Ismail Muid dan marganya. Masy. Kab. Bgi semuat tahu bahwa alm. Ismail Muid adalah mantan pejabat yg berani membongkar keserakahan, ketidakadilan di jajaran pemkab Bgi, buktinya sekarang mulai antri pejabat pemda di periksa di kejaksaan, malah sudah ada yg masuk bui, apakah itu bukan BALA’ ??? Soal meninggal bukan bala’ tetapi alm. Tidak pernah terlansir di koran karena kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Bila anda keberatan kami selaku pendukung Fuad Muid akan tunggu di kilo 1 sebab identitas kalian sudah kami kantongi. +628575651xxxx LP.. Yth : sy dukun pernyataan yg pux 08135436xxxx. btl sekali penyataanx teman, knp kt ini pendatang selalu di tuduh negatip org penduduk, padahal klu bukan pendatang blm seperti begini kab. Banggai. padahl nnt priode putra dae rah memimpin kab. Banggai. selama ini putra bangsa trs. nah coba skrg piala adi pura skrg di mn !. Klu bkn pendatang mana bs ada sawa seluas itu dll. jadi tdk usah terlalu membanggakan diri org penduduk kt ini sm2 bangsa NKRI. dari putra bangsa.

PENERBIT : PT Luwuk Cemerlang. GENERAL MANAGER/PEMIMPIN REDAKSI : Herdiyanto Yusuf. REDAKTUR PELAKSANA : Haris Ladici. REDAKTUR : Haris Ladici, Zulhelmi Alting, Gafar Tokalang,Rustam Nono,Sofyan Labolo .STAF REDAKSI : Nasri Sei,Sofyan Labolo,Rustam Nono, Amiadin Lawia. BIRO BANGKEP; Rustam Nono (Salakan), Ahmad Awaluddin,Iwan Bua (Banggai). BIRO AMPANA; Nasri Sei. BIRO PAGIMANA; Anto Yasin. BIRO BUNTA; Karman.BIRO BUALEMO; Sofyan Taha. ART & PERWAJAHAN : Sudin Salasa (Koordinator), Utam Nasila,Wawan Kusika, Agus tiawan, Muh. Albar Amin. PRESIDEN KOMISARIS : Imawan Mashuri. KOMISARIS : Benny H Raintama, Suhendro Boroma. DIREKTUR : Mohamad Sirham, Urief Hassan. MANAGER KEUANGAN : Haryono, STAF KEUANGAN : Aswar Poibara (Koordinator) Astuti Mohune (Kasir) . STAF PEMASARAN : Dales Lantapon. ( Koordinator ) Staf.Berlian Lupy,.MANAGER IKLAN : Sukriyadi Mamu . STAF IKLAN : Hawa Minarni A Bayak.(Kasir), Sutadi Utiarahman. PERCETAKAN : Andri Bumbungan (Koordinator),Opick Kasim,Yusuf Nelwan. OMBUSDMAN : Ismail Pelu (Ketua), Hinca IP Pandjaitan (Anggota).TARIF IKLAN : Umum Rp 20.000,-/mmk (hitam putih/BW),Rp 30.000-/mmk (Warna/FC ), MUNGIL : Rp 50.000,- (1x muat). HARGA LANGGANAN KORAN : Rp 65.000,- (luar kota tambah ongkos kirim). ALAMAT REDAKSI: Jl. Imam Bonjol No. 4 Km 3 Luwuk Telp. (0461) 325447 Fax : (0461) 325071 email : redaksi@luwukpost.info. PERWAKILAN GORONTALO : JL. NANI WARTABONE NO. 144 A GORONTALO Telp. (0435) 827551-827552 Fax : (0435) 829603. PERWAKILAN MANADO : Jln. Babe Palar No.54, Telp (0431) 855558 Fax : (0431) 840763-860398. PERWAKILAN SURABAYA : Graha Pena Building, Jln Ahmad Yani No.88, Telp (031) 8287999.PERWAKILAN JAKARTA : Gedung Graha Pena Lt.6, Jl. Raya Kebayoran Lama No.12, Telp : (021) 53699509, Fax (021) 5328487.


LUWUK POST | JUMAT 11 DESEMBER 2009 | HALAMAN 9

Miley Cyrus Waswas Makanan Inggris AKTRIS sekaligus penyanyi Miley Cyrus berencana merayakan pesta Natal di Inggris. Namun, Miley merasa khawatir dengan makanan Inggris yang belum pernah dicobanya. Sangat aneh berada di negara lain tanpa tahu apakah kata Miley seperti dilansir Showbiz Spy.Cyrus mengaku belum pernah mencoba makanan Inggris. Padahal, ia sangat selektif memilih makanan yang cocok. Aku agak stress memikirkan itu, tapi nampaknya aku harus membiasakan diri, terang penyanyi berusia 17 tahun itu. Terlepas dari rasa stress terhadap makanan, kata Miley, perayaan Natal di negeri Pangeran Charles tersebut akan lebih menyenangkan. Maklum saja, di sana Miley sudan dinanti idolanya. Melihat banyaknya fans di Inggris, aku bisa menjadi sedikit jauh lebih berarti, pungkasnya. (jpnn)

Dhini Aminarti Kangen Disuapin Mama JELANG pernikahannya pada 12 Desember nanti, artis sinetron Dhini Aminarti menggelar acara siraman dan pengajian di kediamannya di Pejaten, Jakarta Barat. Saat siraman berlangsung, calon suami Dimas Seto ini sempat menitikkan air mata. Sedih juga sih, bentar lagi aku kan mau nikah jadi ninggalin orangtua deh, kata Dhini ditemui di kediamannya seusai siraman, kemarin.Bagi Dhini, kasih sayang yang diberikan kedua orang tuanya sulit terlupakan. Sebab sejak kecil ia selalu mendapat perlakuan istimewa. Aku sedih bukannya nggak bisa bareng lagi sama mereka, tapi intensitas berkurang aja. Sebab aku kan dari dulu sama Papa dan Mama. Mandi aja dimandiin lho sama mereka, aku Dini. Tadi sempat dimandiin sama orang tua juga. Ya, kebayang masa kecil suka dimandiin sama Mama, sekarang sudah nggak bisa dimandiin lagi. Kalau sama Mama aku termasuk sering disuapin dulu,� tutur Dhini. Bekas kekasih Indra Brugman ini juga tengah mempersiapkan segala kelengkapan pernikahannya, termasuk diantaranya menjalani siraman yang merupakan tradisi dalam keluarganya. Dari kecil memang pingin kalau nikah pakai siraman. Selain karena itu tradisi keluarga, siraman sendiri mempunyai arti membersihkan lahir batin. Seneng banget bisa melengkapi tradisi (siraman-red) hari ini, mudah-mudahan proses pernikahannya berjalan lancar, harap cewek berhidung mancung tersebut. Pasca siraman, kata Dhini, ia belum boleh bertemu dengan Dimas. Menurutnya, saat siraman, calon pengantin memang tidak boleh bertemu. Katanya sih, supaya nggak terjadi apa-apa. Yang aku denger kalau pantangan itu dilanggar, kita berdua bisa berantem nantinya, tutup dia. (jpnn)

Kecil Chiquita Meidy Kesengsem Kla Project BEKAS penyanyi cilik Chiquita Meidy ngebet kembali unjuk gigi di bidang tarik suara. Jika menyanyi lagi, Chiquita mengaku ingin berduet dengan dengan Katon Bagaskara, vokalis Kla Project.Aku suka sama mas Katon Bagaskara. Dia oke banget suaranya, nggak ada yang ngalahin, puji Chika saat ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Yang paling bikin cewek yang lahir di Jakarta 19 tahun lalu itu kesengsem padasuami dari Ira Wibowo itu, saat mendengar lagulagu Kla Project. Chika mengungkapkan, hampir semua lagu Kla Project penuh dengan perpaduan etnik Jogja. Aku suka dari Kla Project itu karena

musik-musiknya etnik gitu, kan dia itu lagunya benar-benar ada Jogjanya dan segala macamnya, trus liriknya itu jenius. Nggak tahu juga kenapa ya aku suka kla project, tutur Chika. Pelantun Kuku Ku itu masih menyimpan harapan agar bisa sepanggung dengan Kla Project. Meski pernah bertemu dengan beberapa personilnya, Chika belum sempat mengungkapkan keinginannya tersebut.Ketemu jarang sih. Tapi belum pernah sepanggung, pengen banget padahal. Pokoknya Kla Project nggak ada matinya deh, tutup mahasiswa jurusan semester 3 jurusan akutansi di salah satu Universitas Swasta di Jakarta itu. (jpnn)


LUWUK POST | JUMAT 11 DESEMBER 2009 | HALAMAN 10

Puluhan Cabid dan Dokter Disekolahkan AMPANA- Pemerintah Daerah Tojo Una-una terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Upaya tersebut di lakukan dengan menggenjot Sumber Daya Manusia (SDM) para tenaga medis. Sepertihalnya tenaga bidan. Untuk meningkatkan pelayanan kebidanan di wilayah terpencil, Pemda memberikan biaya siswa bagi calon bidan pada Akademi Kebidanan di Palu. “ Seluruhnya dibiaya oleh Pemerintah Daerah. Begitu selesai kuliah mereka akan ditempatkan di sejumlah kecamatan di daerah ini,” ungkap Sekretaris Kabupaten (Sekab) Drs, Bahrun Ladjuba, kemarin. Selain menyekolahkan, Calon Bidan, Pemerintah daerah juga menyekolahkan sejumlah Dokter untuk menjadi Dokter Ahli. Ini dilakukan dalam hal meningkatkan Sumber Daya Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ampana. “ Setelah selesai studinya, mereka akan kembali mengabdi di Rumah Sakit Umum, untuk menerapkan ilmu yang mereka peroleh,” terangnya. Masih terkait peningkatan kualitas kesehatan bagi masyarakat di daerah ini. Dikesempatan itu Sekab menginformasikan bahwa Pemerintah Daerah telah memprogramkan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) kerja sama dengan PT. Askes. Ini diberikan kepada masyarakat yang memiliki kualifikasi ekonomi kurang mampu. “ 100 persen masyarakat kurang mampu berobat gratis, dan saat ini secara bertahap mulai terakomodir,” jelasnya. Bupati Tojo Una-una Drs. Damsik Ladjalani sebelumnya pernah menekankan bahwa program Jamkesmasda memiliki batasan tertentu. Artinya bagi warga yang memiliki kartu Jamkesmasda, hanya diperbolehkan berobat gratis di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Puskesmas) serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ampana. Selain dari itu, warga wajib membayarnya. “ Kalau berobat di Dokter Praktek harus bayar, tidak boleh gratis,” tegasnya disela-sela menyerahkan kartu Jamkesmasda kepada para komunitas buruh belum lama ini. (Nas)

SUNSET DI TOGEAN : Panorama alam di kepulauan Togean, Tojo Una-una seperti tak pernah habis untuk dinikmati. Gambar ini adalah pemandangan saat sunset di kepulauan yang terkenal dengan wisata bahari itu.

Puluhan Guide Ikut Pembekalan AMPANA- Puluhan Guide (Pemandu Wisata) mengikuti kegiatan pembekalan yang dipusatkan di Marina Cottage Ampana Kota, kemarin. Kegiatan yang dimotori oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Touna ini turut menghadirkan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pramuwisata Indonesia . Keseluruhan peserta yang nota benenya para Guide ini adalah para pemandu di sejumlah kawasan wisata di daerah ini. Diantaranya Fadila Cottage, Kadidiri Paradise, Bomba Reat, Bolilanga Cottage, Hotel Oasis, Marina Cottage, Losmen Malenge Islands, Paradise Cottage, Lestari Cottage, Reat-reat Islands Cottage, Guide Free Lance, Oasis Black Marlin serta Frilens. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pramuwisata Indonesia I Nyoman Kandia mengatakan, potensi wisata bahari Tojo Una-una sangat menjanjikan untuk dijadikan sumber pendapatan daerah. Begitupun dalam aspek peningkatan perekonomian masyarakat. Pengembangan sektor kepariwisataan di daerah ini, mestinya tak hanya digantungkan pada Dinas terkait saja, namun perlu di dukung oleh sektor lainnya. Seperti perhubungan, pekerjaan umum serta instansi terkait lainnya. Peran-peran strategis ini lanjut dia, sangat dibutuhkan untuk menciptakan tatanan pariwisata yang hendak dibangun. “ Kita harus mampu menciptakan se-

suatu yang menarik di daerah ini. Sehingga, para turis semakin tertarik untuk mengunjungi obyek-obyek pariwisata di daerah ini, khususnya di wilayah kepulauan Togean. Ini tentunya perlu di dukung adanya sarana pendukung yang memadai. Sehingga dibutuhkan peran-peran lintas sektor untuk menopang kegiatan kepariwisataan,” pinta pria kelahiran Bali , yang sudah 20 tahun lamanya bergelut di dunia Guide ini. Selain mengenai sarana pendukung, kata dia yang patut di maksimalkan adalah pemberian pelayanan yang cukup memuaskan kepada wisatawan asing yang berkunjung ke daerah ini. Tugas dan peran ini merupakan bagian dari kerja-kerja Guide. Selain memandu wisata, Guide juga memiliki fungsi untuk menyosialisasikan program Pemerintah Daerah kepada wisatawan yang berkunjung. Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional perlu dimiliki oleh seorang Guide. “ Menjadi Guide minimal harus berkualifikasi pendidikan D IV, ini tidak mudah, karena perannya sebagai informan. Untuk itu pentingnya pembekalan di berikan kepada Guide di daerah ini,” terangnya. Terkait kegiatan ini, Bupati Tojo Unauna yang di wakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Arfan Pando’o Spd, mengatakan, pemerintah daerah setempat tengah berupaya untuk meningkatkan kuali-

tas pelayanan bagi wisatawan manca negara yang berkunjung ke sejumlah obyek wisata di Touna. Upaya ini dilakukan dengan memberikan pembekalan kepada para pemandu wisata. Hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan Himpunan Pramuwisata Cabang Tojo Unauna. Selain upaya tersebut kata dia, pemda setempat tengah membangun sejumlah infrastruktur pendukung kepariwisataan. Seperti Bandar Udara, serta penyediaan sarana transportasi yang memadai bagi wisatawan. “ Untuk akomodasi wisatawan yang bekunjung terus ditingkatkan,” terangnya. Senada dikatakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Touna Jafet Latulola. Menurutnya, upaya dalam hal peningkatan pelayanan terus dilakukan, melalui program yang digulirkan dinas terkait.. “ Terkait pelayanan kami terus menjalin koordinasi dengan instansi terkait lainnya. Begitupun HPI Cabang Tojo Una-una. Kegiatan pembekalan semacam ini juga bertujuan untuk mencetak Guide-Guide yang handal dan profesional dalam memandu pariwisata,” pungkasnya. Sekadar diketahui, tema pelatihan para Guide tersebut adalah ‘Membentuk Pemandu (Guide) yang profesional dan mandiri dalam rangka mempromosikan potensi objek wisata Tojo Una-una, yang berdaya saing global (Nas)

HPI Bakal Transfer Bule’ Dari Bali AMPANA- Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) akan membantu Pemerintah Daerah Tojo Unauna dalam hal meningkat kunjungan wisata di daerah ini. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaat jaringan HPI di seluruh dunia. “ Kami punya banyak teman di seluruh dunia. Tidak menutup kemungkinan setelah tiga hari para turis berkunjung ke Bali akan di transfer ke Tojo Una-una tepatnya ke obyek wisata bahari Kepulauan Togean,” ungkap Ketua DPP HPI I Nyoman Kandia kepada Luwuk Post, kemarin. Selain upaya tersebut, HPI juga akan menyebarluaskan informasi mengenai eksistensi obyek wisata kepulauan Togean melalui Webside HPI. “ Kebetulan saya juga akan berkunjung ke obyek wisata kepulauan Togean. Sesampainya di sana (Togean,red) saya akan mengambil dokumentasi seputar kawasan wisata bahari, selanjutnya, kami akan tampilkan melalui webside kami,” tuturnya. Dengan begitu lanjut dia Tojo Una-una dapat dijadi-

kan icon wisata di Sulawesi Tengah. Hal ini tentunya perlu mendapat dukungan dari masyarakat luas di daerah ini. Jika masyarakat telah siap, secara otomatis sektor pariwisata semakin berkembang. “ Masyarakat bisa menjual khas yang dimiliki daerah ini, melalui peran-peran kreatif warga. Ini harus didukung oleh Pemerintah Daerah setempat dalam menciptakan keunikan-keunikan tersendiri yang dapat menarik perhatian wisatawan manca negara,” harapnya. Ini juga kata dia perlu digenjot melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) desa wisata. Metode program ini dilakukan dengan menetapkan sebuah desa untuk dijadikan sebagai desa wisata. Desainnya harus menampilkan khas daerah ini. “ Program ini digulirkan dalam rangka mendukung sektor pariwisata di daerah. Ini bisa di terapkan di Tojo Una-una,” tuturnya. “ Pada prinsipnya HPI akan membantu Pemda setempat sesuai kemampuan kami,” tambahnya serius. (Nas)


LUWUK POST | JUMAT, 11 DESEMBER 2009 | HALAMAN 11

Beras Turun, Jelang Natal Diperikarakan Naik BANGGAI-Setelah sempat mengalami kenaikkan harga yang cukup signifikan menjelang dan sesudah datangnya hari raya idul Adha, beberapa waktu lalu, kini harga jual beras di pasaran Banggai, sudah kembali turun dan normal seperti harga sebelum naik lalu. Berdasarkan pengecekan harga di lapangan menunjukan bahwa kini harga beras jenis biasa telah turun harga. Kalau menjelang hari raya lalu, beras jenis ini naik dari harga sebelumnya menjadi Rp 280 ribu perkarungnya, sekarang harga beras tersebut telah turun menjadi Rp 260 ribu perkarungnya. Begitu juga dengan jenis beras lainnya seperti beras cintanur dan ciluang. Dulunya harga beras jenis ini mencapai Rp 290 ribu perkarungnya, tetapi kini harganya telah turun menjadi Rp 270 ribu perkarungnya. Penurunan harga jual ini, menurut para pedagang beras, karena banyaknya stok beras yang ada pada mereka. Pada umumnya mereka mengaku stok beras yang ada ini, merupakan sisa pada masa orderan lebaran lalu. Sementara itu, penurunan harga beras ini disambut gembira oleh banyak masyarakat selaku konsumen beras. Menurut mereka penurunan harga ini telah membuat mereka bisa bernapas lega dan padat kembali melonggarkan ikat pinggang mereka, setelah pada kenaikan harga jual beras beberapa waktu lalu, mereka sempat melakukan penghematan dengan tidak menunda pembelian beberap jenis kebutuhan lainnya. (Wan)

Tomat Turun, Rica Masih Mahal BANGGAI-Berbeda dengan harganya pada pertengahan bulan lalu, kini harga jual tomat di Banggai sudah mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Harga tomat pada bulan lalu berkisar dari Rp 10 ribu hingga Rp 12 ribu persatu kilogramnya. Setelah megalami penurunan secara beransuransur, kini tomat sudah dapat dibeli dengan harga Rp 6 ribu perkilogramnya. Penurunan harga jual tomat ini, terjadi karena banyak pasokan tomat dari luar daerah yang masuk di Banggai. Pada umumnya tomat yang masuk di Banggai ini, berasal dari wilayah Luwuk, Toili dan beberapa daerah lainnya di Kabupaten Banggai. Berbeda dengan harga tomat yang relatif telah turun, harga cabe alias rica di Banggai, masih sangat tinggi. Harga yang tinggi pada rica ini, telah terjadi sejak dua pekan belakangan ini. Harga rica dengan takaran muk kecil (alat ukur khusus), di jual dengan harga Rp 10 ribu padahal takaran demikian dulunya hanya dijual dengan harga Rp 5 ribu. Kepada Luwuk Post, Eman, seorang pedagang rica di Banggai, mengaku “pedasnya” harga rica di Banggai ini, terjadi karena kekurang stok. Dimana kebanyakkan para petani di Banggai, lebih tertarik menjual rica mereka kepada para penampung dari luar daerah seperti Kendari Manado dan Irian Jaya. “Banyak petani rica di Banggai sekarang cenderung menjual hasil panen mereka pada penampung dari luar daerah. Itulah yang membuat stok rica agak sedikit dan harganya juga telah mahal,” urai Eman. Eman mengkwatirkan jika hal ini terus saja dibiarkan akan menyebabkan terjadinya pergerakan harga rica ke arah yang lebih tinggi lagi. (Wan)

Nilai Perdagangan CPO Capai Rp 96 Miliar Zen : Terbesar Berasal Perkebunan Sawit PT KLS

Foto: Fery Pradolo/INDOPOS

MUSNAHKAN UNGGAS : Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bersama pejabat pemerintahan kemarin memusnahkan 763 kg daging Trenggiling sitaan di Taman Wisata Alam, Angke Kapuk, Jakarta Utara. Selain pemusnahan barang bukti 763 kg daging trenggiling hasil sitaan Dirjen Bea dan Cukai, juga dilakukan penyerahan sejumlah satwa yang dilindungi kepada Departemen Kehutanan untuk dilepasliarkan ke habitat asalnya.

Pemerintah Siapkan Rp 145 M per Tahun JAKARTA-Peternak sapi mendapat perhatian dari pemerintah. Melalui Departemen Keuangan, mereka bakal menggelontorkan Kredit Usaha Pemilikan Sapi (KUPS) sebesar Rp 145 miliar/ tahun. Insentif in berupa subsidi bunga yang diharapkan mendorong peternakan di Indonesia menjadi industri atau agribisnis. Sehingga pada 2014 nanti, peternak bisa memenuhi sendiri bibit sapi terutama jenis potong atau pedaging. “Proses skema bantuan untuk peternak berupa KUPS sudah dimulai sejak 1,5 tahun lalu. Tahun ini Menteri Keuangan sudah menyetujui dan akan dilaunching Desember ini,” ujar Direktur Jenderal Peternakan Departemen Pertanian, Tjeppy D. Soedjana disela seminar Mendorong Peningkatan Usaha Pembibitan Sapi Menuju Swasembada Daging Nasional di Bank Jatim, kemarin (10/12). Dijelaskannya, subsidi bunga tersebut hanya akan mewajibkan peternak membayar bunga 5

persen. Selisih dengan bunga kredit komersil akan dibayar oleh pemerintah. Dari dana Rp 145 miliar per tahun, diperkirakan bisa memberikan 200.000 ekor induk sapi. “Dari total tersebut, 20 persen berupa sapi perah, 80 persen sapi potong. Bila anak sapi perah jantan juga bisa menambah stok daging sapinya,” tuturnya. Saat ini sendiri sudah ada 3 kelompok yang akan mengakses KUPS di Desember nanti, yaitu dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Lampung. Persyaratannya, lanjutnya, peternak yang boleh mengakses tidak boleh milik individu. “Harus perusahaan bermitra, koperasi atau kelompok peternak,” jelasnya. Sejatinya , sudah ada 32 kelompok peternak yang mendaftar. Tapi, mereka harus melalui proses dan melakukan Perjanjian Kerjasama Perbankan (PKP). Untuk bank yang sudah bisa memberikan KUPS adalah BRI. Kedepan Bukopin, Mandiri dan BNI juga akan ikut ambil bagian. Sementara, bank

daerah yang ingin ikut ambil bagian menurutnya bisa mendaftar ke bagian Sistem Manajemen Investasi, Depkeu. “Semakin banyak yang terlibat diharapkan bisa makin lancar penyalurannya,” katanya. Terkait standard plafon kredit, menurutnya peternak akan diberi dana kelolaan Rp 66 miliar oleh bank untuk 5.000 ekor induk. Tapi bila kelompok petani tersebut mengelola lebih dari itu, plafon kreditnya akan disesuaikan. Secara terpisah, Ketua Satgasda Konsultan Keuangan Mitra Bisnis (KKMB) Jatim, Wibisono mengatakan memang masih kecil bank yang memberikan kredit ke sektor peternakan. “Mungkin bank menganggap terlalu berisiko dan tak bankable. Tapi dengan adanya KUPS, kemungkinan akan makin menarik karena terbukti sektor ini feasible,” jelas pria yang juga menjabat Deputi Pemimpin Bank Indonesia Surabaya Bidang Ekonomi Moneter. (diojpnn)

Listrik Tahap II Butuh Rp 160 Triliun JAKARTA-PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memperkirakan program percepatan pembangunan pembangkit listrik 10 ribu Mega Watt tahap II memerlukan investasi sebesar USD 16,005 juta (160 triliun). Dana itu dibutuhkan untuk me-nambah kapasitas listrik 10.677 MW. “Dana itu yang dibu-tuhkan PLN maupun IPP (Independent Power Pro-duser) untuk membangun pembangkit,” ujar Direktur Perencanaan PT PLN (Persero), Bambang Praptomo kemarin. Pembangkit yang akan dibangun PLN pada program percepatan 10 ribu MW tahap II mencapai 6.415 MW. Proyek itu diperkirakan akan menelan dana investasi sebesar USD 7,605 juta. Sedangkan yang dikerjakan oleh IPP, lanjut Bambang, berkapasitas 4.262 MW dan membutuhkan investasi sebesar USD 8,450 juta. Total pembangkit yang diusahakan PT PLN maupun IPP di Indonesia saat ini mencapai 29.373 MW. Sementara proyek percepatan 10 ribu MW tahap I, menurut dia, akan habis diserap pada tahun 2012. “Ini untuk m e n g i m b a n g i pertumbuhan kebutuhan

energi yang rata-rata 6,8 persen per tahun,” ungkapnya. Sementara itu, Dirut PLN, Fahmi Mochtar mengaku butuh banyak waktu dan biaya untuk bisa memenuhi kebutuhan listrik nasional dimasa mendatang. Untuk itu, pihaknya telah melakukan langkahlangkah penghematan dan percepatan pembangunan proyek pembangkit. “Kita sudah lakukan efisiensi penggunaan dari BBM ke gas. Di semester pertama tahun ini kita sudah bisa hemat Rp 9,7 triliun,” kata dia. Meski tahun lalu rugi Rp 12,3 triliun, namun hingga akhir tahun ini PLN memprediksi bisa untung Rp 7,2 triliun dan laba usaha Rp 12,3 triliun. Perusahaan pelat merah itu memang memperkirakan bakal meraih laba membukukan laba sekitar Rp 6 triliun pada semester I tahun ini. ”Walau tahun ini kita prediksi untung, tidak berarti listrik byar pet berhenti. Karena pemba-ngunan infrastruktur listrik itu kan butuh waktu,” tukasnya. Percepatan pembangunan pem-bangkit 10 ribu MW memang mulai menunjukkan hasil. Setidaknya hal itu

ditunjukkan dengan masuknya satu unit PLTU Labuan di Kabupaten Pandeglang Banten. PLTU itu mamasok listrik sebesar 300 MW ke sistem interkoneksi Jawa Bali sejak Juli 2009 lalu. Pembangkit itu menggunakan batubara sebagai bahan bakarnya. Dalam kunjunganya ke PLTU Labuan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin (ESDM), Darwin Zahedy Saleh mengungkapkan bahwa kontrak pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik 10 ribu megawatt telah mencapai 27 juta ton per tahun dari total kebutuhan 30 juta ton per tahun. ”Kontrak sudah 27 juta ton itu untuk jenis batu bara rendah kalori,” tuturnya. Menurut dia, pemerintah bersama PLN saat ini terus berupaya meneliti keberadaan batu bara untuk memasok kebutuhn pembangkit listrik 10 ribu MW. Penelitian terutama untuk mencari kandungan batu bara serta kontrak pengadaan agar pasokan tetap aman. ”Penggunaan BBM akan dikurangi dari 50 persen menjadi 20 persen. jelasnya. (wir/luq)

LUWUK-Nilai perdagangan harga minyak sawit mentah Crude Palm Oil (CPO) Kabupaten Banggai per Januari-November mencapai 20.555.000 ton atau setara Rp 95.933.000.000 dengan harga jual CPO di pasar lokal Rp4.600 perkilogram. “CPO yang diproduksi baru dapat dipasarkan di pasar lokal dalam negeri,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Banggai, Zen Zubeidi di kantornya belum lama ini. Produksi CPO sebesar 20.555 ton berasal dari perkebunan kelapa sawit milik PT. Kurnia Luwuk Sejati (PT. KLS) seluas 7 ribu hektare dari 15 ribu hektare milik PT. KLS. Zen mengatakan nilai perdagangan CPO memang masi rendah karena dijual dipasar

lokal dalam negeri.“Jika dijual dipasar internasional nilai perdagangannya akan naik,” kata Zen. Harga CPO dipasar internasional diproyeksi bisa mencapai US$800 per ton awal tahun depan dengan fluktuasi harga tak melebihi US$100 per ton. Ia menekankan pentingnya industri perkebunan sawit di Banggai untuk meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Kepala Bagian Umum, Personalia dan Legal PT KLS Yulius Tipa mengatakan harga CPO dipasar lokal dalam negeri kerap turun menyebabkan nilai perdagangan turun. “Harganya fluktuatif dan sering turun saat terjadi goncangan ekonomi global,” kata Yulius. Selain PT. KLS terdapat perusahaan nasional yakni PT. Wira Mas Permai akan menanamkan invetasi perkebunan sawit seluas puluhan ribu hektare. (aha)

Gerai Gipsum Diminati Warga LUWUK- Gerai Gipsim di kota Luwuk diminati warga yang sedang membangun rumah atau pusat perkantoran. Sejak dua tahun terakhir, setidaknya terdapat belasan gerai Gipsum yang menawarkan jasa pembuatan Gipsum. “Selama dua tahun ini persaingan Gipsum ketat karena banyak perajin yang membuka gerai,” kata Syafii pemilik Gerai Gipsum di Kilolila kelurana tanjung Tuwis, Kamis. Dengan persaingan ketat, Syafii masi dapat menjual 500 meter Gipsum jenis les plafon atau hiasan lampu plafon. Selain les plafon dan hiasan lampu

plafon, Syafii juga menyiapkan produk Gipsum seperti hiasan kaligrafi dan hiasan dinding. Untuk les plafon Gerai Syafii menjualnya dengan harga Rp100 ribu permeter. Jika order banyak ia mempekerjakan 10 karyawan. Gipsum kata Syafii tak membutuhkan jiwa seni khusus karena pembuatan Gipsum menggunakn alat cetak. Untuk membuat Gipsum, dibutuhkan Casting Plaster sejenis semen putih yang lembut. Untuk meningkatkan kekuatan produk dibutuhkan bahan Rafing yang digunakan sebagai otot sejenis benang halus. (aha)

Warga Keluhkan Jadwal Kapal Pelni BANGGAI-Jadwal keberangkatan kapal KM Sinabung milik PT Pelni dari Pelabuhanan Banggai, yang sering berubahsudah, sangat disayangkan oleh banyak masyarakat. Menurut beberapa warga, pihak Pelni tidak konsisten terkait keberangkatan dan tibanya kapal ini. Dimana seharusnya kapal harus tiba di Banggai pada malam hari, justru beruba pagi atau siang harinya. Kepada Luwuk Post, kemarin, seorag warga Banggai, yang minta namanya tidak dise-butkan dalam korab, menga-takan seharusnya jika ada perubahan jadwal datang dan berangkatnya kapal, pihak Pelni harus

melakukan pemberitahuan dari jauh-jauh hari,sehingga masyarakat sudah dapat mengetahuinya sejak dini.”Harus ada pemberitahuan sejak beberapa hari sebelumnya, sehingga masyarakat yang menjadi calon penumpang mengetahuinya dan merasa tidak dirugikan,” pinta sumber ini.Menurut sumber ini, yang paling dirugikan dari masalah tersebut adalah calon penumpang dari luar kota seperti Luwuk dan sejumlah daerah lainnya. Sebab merekabiasanya terlihat terkatung-katung di terminal tunggu pelabuhan Banggai, dengan durasi waktu yang cukup lama. (Wan)

Proyek Percepatan Pembangkit Listrik 10 Ribu MW tahap II Jenis Pembangkit PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) PLTGU (Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) Total Daya

Kapasitas 4.294 MW 3.583 MW 1.626 MW 1.174 MW. 10.677 MW

foto : UKON FURKON SUKANDA/INDOPOS

TUNJUKKAN HASIL : Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, saat meninjau proyek PLTU Labuan, Banten, kemarin. Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Jack Purnomo, Dirut PLN Fahmi Mochtar, serta Wagub Banten HM Masduki. Proyek pembangkit 10.000 MW tersebut mulai menunjukkan hasil dengan masuknya 1 unit PLTU Labuan 300 MW ke sistem interkoneksi Jawa Bali.


Luwuk Post Jumat 11 Desember 2009 Halaman 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN IZIN USAHA ANGKUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGGAI,

Menimbang

:

a. b.

c. Mengingat

:

bahwa dengan berkembangnya pelayanan angkutan umum pada satu atau beberapa trayek tertentu serta dengan melihat kemajuan usaha angkutan di Kabupaten Banggai, maka perlu dilakukan penertiban usaha trayek dan usaha angkutan; bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka jenis dan tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Retribusi Izin Trayek dan Izin Usaha Angkutan.

1. 2.

Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 3527); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia.Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47).

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 14 (1) (2) (3)

BAB XI 1SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15 Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(1) (2) (3)

(1) (2)

Dengan Persetujuan Bersama

Menetapkan

:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI dan BUPATI BANGGAI MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN IZIN USAHA ANGKUTAN

(1) (2)

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Banggai. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Bupati adalah Bupati Baggai. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisiasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai. 8. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah. 10. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. 11. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman, dan simpul yang berbeda; 12. Izin Angkutan Khusus adalah pemberian izin pada kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau mengangkut barang – barang khusus; 13. Izin Usaha Angkutan adalah setiap usaha baik perorangan maupun berbadan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan di jalan. 14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjuntnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retrubusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda. 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama retribusi izin pengelolaan trayek dan izin usaha angkutan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin penyediaan usaha angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pasal 3 Objek Retribusi adalah penerbitan izin trayek angkutan penumpang angkutan dan izin usaha angkutan. Pasal 4 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek angkutan penumpang dan izin usaha angkutan. BAB III KETENTUAN PERIZINAN Pasal 5 (1) Setiap kegiatan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek dan kegiatan usaha angkutan Wajib memiliki Izin. (2) Izin Trayek dan Usaha Angkutan berlaku selama usaha berjalan secara kontinyu. (3) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan, setiap tahun wajib memberikan laporan (4) Mekanisme dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 6 Izin trayek dan Izin Usaha Angkutan dapat dicabut apabila : a. Pemegang izin dengan sengaja memalsukan data atau dokumen yang dilampirkan sewaktu mengajukan permohonan izin; b. Pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini; c. Pemegang izin melakukan perubahan trayek tanpa persetujuan pemberi izin; d. Pemegang izin atas kemauannya sendiri menyerahkan kembali kepada pemberi izin; e. Terjadi perubahan pemegang izin tanpa sepengetahuan pemberi izin. BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 7 Retribusi Izin Trayek dan Izin Usaha Angkutan digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu. BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 8 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa didasarkan pada jumlah, jenis kendaraan, jangka waktu dan jenis pelayanan izin. BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin. (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah biaya dalam melakukan upaya pengecekan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemberian izin. BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 10 Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek ditetapkan sebagai berikut : a. Tarif Retribusi Pemberian Izin Trayek : 1. Mobil penumpang umum, sebesar Rp. 100.000,-/Kend/5 tahun; 2. Mobil Bus (seat 9 s/d 15 orang), sebesar Rp. 200.000,-/Kend/5 tahun; 3. Mobil Bus (seat 16 s/d 26 orang), sebesar Rp. 250.000,-/Kend/5 tahun; 4. Mobil Bus (seat > 27 orang), sebesar Rp. 300.000,-/Kend/5 tahun. b. Tarif Retribusi Izin Angkutan Khusus sebesar Rp.15.000,- / kend/1xperjalanan c. Tarif Retribusi Usaha Angkutan : 1. Penumpang, sebesar Rp. 50.000,- / izin/Kend; 2. Barang, sebesar Rp. 75.000,- / izin/Kend. BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Banggai. BAB IX MASA RETRIBUSI TERUTANG Pasal 12 Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (Enam) Bulan. Pasal 13 Retribusi terutang pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT. Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

(3)

(1) (2) (3)

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 16 Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempoh pembayaran. Sejak jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis, wajib retribusi yang terutang. Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. BAB XIII KADALUARSA Pasal 17 Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah. Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung; BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 18 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan – catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan tempat ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 19 Wajib retribusi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Pengelola trayek dan usaha angkutan penumpang yang izinnya diperoleh sebelum terbitnya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai masa izin berakhir. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai. Ditetapkan di Luwuk pada tanggal 7 Agustus 2009 BUPATI BANGGAI,

MA’MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk pada tanggal 7 Agustus 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI, MUSIR A. MADJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2009 NOMOR 12 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN IZIN USAHA ANGKUTAN I.

UMUM

Dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dapat terwujud. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta Peningkatan pertumbuhan perekonomian di Daerah diperlukan penyediaan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai termasuk Retribusi Izin Trayek dan Izin Usaha Angkutan. Hal yang menjadi pusat perhatian dalam Peraturan Daerah ini adalah upaya pembinaan terhadap penyelenggaraan Izin Trayek dan Izin Usaha Angkutan sehingga sektor ini dapat memberikan kontribusi yang memadai bagi pembangunan di Daerah ini, namun dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 21 Tahun 1998 perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru dan tarifnya disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dewasa ini. II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 12 Pasal 1 Cukup Jelas Cukup jelas Pasal 2 Pasal 13 Cukup jelas Cukup jelas Pasal 3 Pasal 14 Cukup jelas Ayat (1) Pasal 4 Cukup jelas Cukup jelas Ayat (2) Pasal 5 Cukup jelas Ayat (1) Ayat (3) Cukup jelas Cukup Jelas Ayat (2) Pasal 15 Cukup jelas Cukup jelas Ayat (3) Pasal 16 Cukup Jelas Ayat (1) Ayat (4) Cukup jelas Cukup Jelas Ayat (2) Pasal 6 Cukup jelas Cukup jelas Ayat (3) Pasal 7 Pasal 17 Cukup jelas Ayat (1) Pasal 8 Cukup jelas Cukup jelas Ayat (2) Pasal 9 Cukup jelas Ayat (1) Pasal 18 Cukup jelas Ayat (1) Ayat (2) Cukup jelas Cukup jelas Ayat (2) Pasal 10 Cukup jelas Cukup jelas Ayat (3) Ayat (2) Cukup jelas Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 11 Dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa karcis

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 57

Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22

Ayat (1) Cukup jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas


LUWUK POST | JUMAT 11 DESEMBER 2009 | HALAMAN 13

Hamsen : Ke Malut Bukan Cuma Wacana

Tentang Balut, Info Depdagri Melegakan CATATAN RUSTAM NONO TENTU saja informasi tentang Departemen Dalam Negeri RI (Depdagri) menyatakan administrasi pemekaran Kabupaten Banggai Laut (Balut) tidak ada masalah, benarbenar melegakan warga masyarakat maupun pemerintah di d a e r a h penghasil rumput laut, Bangkep. Begitu kabar administrasi Balut dinilai tak bermasalah, harapan masyarakat dan pemerintah kembali mekar. Pernyataan administrasi pemekaran Balut tak bermasalah, terungkap dalam rapat antara Depdagri dengan DPD serta DPR-RI di Jakarta. Dalam rapat yang mengupas masalahmasalah maupun rencana-rencana pemekaran daerah tersebut, rencana pemekaran Balut dinyatakan sebagai berkas yang paling lengkap admini-strasinya.Informasi tersebut juga mengin-dikasikan, realisasi pemekaran Balut kini berada di tangan pemerintah pusat. Dengan sendirinya, wacana pengawalan pemekaran tersebut juga perlu dilakukan di tingkat pusat. Elemen pemuda, terutama yang berasal dari wilayah calon pemekaran, menanggapi positif kabar menggembirakan tersebut. Mustakin Moidady misalnya. Menurutnya berdasarkan informasi seputar isi rapat para petinggi di Jakarta membuatnya yakin Balut benar-benar akan berdiri. “Soal infrastruktur, Balut cukup komplit. Demikian halnya potensi daerahnya. Balut memiliki Sumber Daya Alam yang sangat berlimpah,” katanya.Rencana Kabupaten Balut meliputi beberapa kecamatan. Yakni Banggai, Banggai Tengah (Banteng), Banggai Utara (Batara), Banggai Selatan (Bangsel), Bangkurung, Labobo, dan Bokep. Wilayah-wilayah tersebut selama ini menjadi penyumbang PAD potensial ke kantong Pemerintah Kabupaten Bangkep. Mustakin yakin, jika Balut berdiri maka PAD daerah itu dapat menghidupi pembangunan.Namun Mustakin juga mengutarakan, daerah tidak dapat tinggal diam sambil menunggu realisasi Balut. Pengawalan, tetap harus dilakukan. (*)

Warga Banggai Fokus Ke Malut

BANGGAI-Pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulteng, yang rencananya akan dihelat pada pertengahan tahun depan, diprediksi akan dijadikan moment untuk menunjukan bahwa masyarakat Banggai, serius dengan keinginan mereka dalam upaya pengabungan wilayah ke Provinsi Maluku Utara (Malut). “Masyarakat Banggai akan bersatu dan tidak mau ambil bagian atau memberikan hak suaranya pada pelaksanaan Pilgub nanti. Ini sebagai komitmen rakyat Banggai, untuk bergabung ke Malut,” cetus seorang tokoh masyarakat Banggai, yang enggan menyebutkan namanya kepada Luwuk Post, Kamis (9/12) kemarin. Lanjut lagi, sumber ini menuturkan, selama ini Banggai, hanya sebagai simbol saja dalam peta Provinsi Sulteng, karena selama ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, tidak pernah menunjukan wujud perhatiannya kepada masyarakat pulau Banggai. “Ini sikap rakyat yang akan kami tunjukan nanti, harap ini dapat dihargai sebagai sebuah pilihan politik rakyat Banggai,” tegas sumber. Masyarakat Banggai, seperti yang sudah-sudah hanya menjadi sebuah komiditi politik dari para elit politik di Sulteng, tanpa diberikan sebuah perhatian dalam bentuk kerja nyata dalam melakukan advokasi terhadap persoalan-persoalan rakyat yang terjadi di Banggai. Kepada wartawan, sumber ini mengaku, dirinya akan mengkampayekan kepeda seluruh masyarakat Banggai, agar tidak ikut memberikan suaranya dalam pelaksanaan pilgub mendatang, sebagai wujud komitmen terhadap upaya pengabungan wilayah ke Malut. “Ini saya akan kampayekan secara luas kepada masyarakat, saya yakin masyarakat akan meresponnya,” tekan sumber. Terkkait dengan wacana pengabungan wilayah ini, masyarakat Banggai, telah menunjukanupayaupaya ekstrimnya. Dulu masyarakat Banggai pernah melakukan serangkai tindakan “ekstrim” dalam menunjukan keseriusan merekan untuk bergabung ke Malut, tindakantindakan itu diantaranya dilakukan dengan mencopot seluruh logo Sulteng yang ada di Banggai, melakukan pencopotan plat kendaraan khusus Sulteng. (Wan)

Harapan Besar Warga Banggai

(foto dok Luwuk Post)

MASIH TANGGUH : Bupati Bangkep Drs Irianto Malingong MM sulit digoyang. Dia masih terlalu tangguh bagi lawan -lawan politiknya pada pilkada 2011 mendatang. tampak Irianto sedang menjenguk pasien sakit di Puskesmas Ples Salakan bersama Muspida.

Irianto Malingong Masih Terlalu Kuat

SALAKAN-Bupati Bangkep Drs Irianto Malingong MM masih terlalu tangguh bagi lawan-lawan politiknya dalam Pilkada 2011 mendatang. Ketua DPC PPI Bangkep Sabarudin Salatun menyatakan, peluang Irianto Malingong memegang kembali tampuk kepemimpinan di Bangkep masih sangat besar. “Pak Irianto masih sangat kuat,” kata Sabarudin kepada Luwuk Post,

kemarin. Menurutnya, sebagai incumbent Irianto memiliki dukungan yang sangat luas hingga ke akar rumput. Apa lagi, Irianto juga dinilai pen-guasa yang mencetak berbagai ke-berhasilan selama ini. “Banyak bukti-bukti pembangunan yang dilaksa-nakan Pak Irianto yang tidak bisa dilupakan oleh masyarakat Bangkep,” tutur kontraktor Bangkep tersebut. Sabarudin yakin

benar, berkat keberhasilan-keberhasilan tersebut Irianto bakal melenggang mulus memenangkan Pilkada. Sebab Irianto juga disokong kekuatan 2 partai besar yakni PDIP dan PAN yang akan berfungsi men-jadi mesin politik kemenangan Irianto.“Saya sendiri akan mendukungnya dalam Pilkada 2011 mendatang,” tandas Sabarudin. (tam)

SALAKAN-Ketua Gapeksindo harus memiliki kemampuan melobi. Dengan kemampuan tersebut, Ketua Gapeksindo dapat membela kepentingan kont r a k t o r. Mustakin Moidady Kalau tidak memiliki kemampuan melobi, Ketua Gapeksindo hanya akan mengancam eksistensi kontraktor lokal. Sebab kue proyek dipastikan tidak bakal merata. Beberapa di antaranya bahkan bisa saja lari ke kontraktor asal luar daerah. Mustakin Moidady dinilai satusatunya calon Ketua Gapeksindo yang paling memiliki kemampuan melobi. Lantaran itu gelombang dukungan agar Mustakin dapat menduduki kursi tertinggi di Gapeksindo, kian kencang saja. Menyusul dukungan yang diungkap dua kontraktor Arfa dan Ancu, kini hal serupa berdatangan dari para kontraktor asal Kota Salakan, pusat pemerintahan Bangkep saat ini.

Dukungan agar Mustakin pemuda asal Mansamat Kecamatan Tinangkung Selatan tersebut dapat memenangkan pemilihan ketua melalui Musda Gapeksindo sebentar lagi, juga diungkap Kristanto Apit dan Tante Kuni serta sejumlah kontraktor lainnya. Mereka menilai Mustakin paling tepat memimpin Gapeksindo. “Mustakin kontraktor yang akrab dengan siapa saja. Dia juga bisa membaur dengan semua kontraktor karena dia tidak memilih-milih teman. Mustakin juga kontraktor yang sangat mudah dihubungi,” tutur beberapa kontraktor tersebut. Mustakin juga dinilai merupakan figur pemimpin masa depan. Selain muda, enerjik, ia juga memiliki hubungan luas. “Dia itu dengan semua kontraktor akrab dan selalu terbuka setiap menghadapi persoalan. Pemimpin yang memiliki gaya seperti Mustakin yang harus dipilih,” kata Tante Kuni. Ditandaskannya, Mustakin memiliki kemampuan melobi yang tidak dimiliki kontraktor lainnya. “Ingat, yang jadi pemimpin Gapeksindo adalah orang yang memiliki kemampuan lobi dan jaringan yang kuat. Pak Mustakin memiliki semua itu. Dia memang layak menjadi pemimpin asosiasi para kontraktor,” katanya lagi.

Kepada Luwuk Post yang menemuinya, Mustakin Moidady mengaku telah mendapatkan mandat berupa penyampaian aspirasi yang dilakukan sejumlah kontraktor. Para kontraktor memintanya maju berlaga dalam pemilihan Ketua Gapeksindo sebentar lagi. “Ya, mereka telah mendatangi saya. Mereka menyatakan dukungan terhadap saya agar saya dapat menjadi Ketua Gapeksindo,” papar Mus, panggilan akrab Mustakin Moidady. Menyikapi aspirasi tersebut, Mustakin menyatakan menyambut positif. Ia juga mengatakan siap turun laga memperebutkan posisi Ketua Gapeksindo. “Kalau itu memang kehendak dan aspirasi kawankawan, tentu saya akan maju,” katanya. Mustakin berjanji akan berusaha keras memajukan organisasi Gapeksindo. Antara lain meningkatkan posisi tawar para pengusaha local terhadap pemerintah. Harapannya, pemerintah tidak memandang sebelah mata terhadap kemampuan kontraktor setempat. Sebab pada kenyataannya kemampuan kontraktor Bangkep tidak kalah hebat dengan kontraktor asal luar daerah.“Ini bukan cerita, tapi bukti yang akan segera saya lakukan,” tandas Mustakin sambil tersenyum. (tam)

SALAKAN-Hari pertamanya kembali bekerja nanti, Bupati Bangkep Drs Irianto Malingong MM diminta mengevaluasi kinerja aparatnya. Permintaan tersebut diajukan beberapa pemuda Bangkep yang menengarai beberapa pejabat maupun pegawai yang malas masuk kantor saat bupati berada di tanah suci untuk beribadah haji.Irianto juga diharapkan dapat menemukan

pejabat serta pegawai bermasalah tersebut, lalu menjatuhkan sanksi tegas. “Kami minta mereka diberi sanksi tegas. Sebab banyak pejabat maupun pegawai yang sering absen masuk kantor waktu bupati naik haji,” kata Hamdan, pemuda Bang-kep kemarin. Menurutnya, pejabat maupun pegawai malas tersebut sangat merugikan daerah yang telah men-

jamin mereka melalui gaji maupun tunjangan. Bupati Bangkep Drs Irianto Malingong MM sebelum berangkat ke tanah suci pernah berpesan kepada bawahannya agar selama dirinya menunaikan ibadah haji, seluruh pejabat maupun pegawai Pemkab Bangkep tetap melaksanakan tugas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (tam)

Dukungan ke Mustakin Kian Bergelora

Bupati Diminta Tindak Tegas Pejabat Malas

BANGGAI-Isu Pengabungan wilayah pulau Banggai ke Provinsi Maluku Utara (Malut), yang terus mengemuka belakangan ini, ternyata benar-benar telah membuat masyarakat di daerah tersebut berharap banyak. Mereka pun berharap agar pengabungan wilayah ke Malut ini, tidak hanya sebatas wacana saja, tanpa realisasinya.”Kami berharap banyak dengan Malut ini, tetapi semoga semuanya bukan hanya sebatas wacana saja, yang sengaja dihembuskan untuk kepentingan politik dari oknum-oknum tertentu,” Kata Abdul seorang warga Banggai, kepada Luwuk Post, Kamis (9/12) kemarin. Abdul bukanlah satusatunya warga yang berharap hal serupa. Tony, seorang warga Banggai lainnya kepada wartawan, menyampaikan harapan yang sama. “Kalau yang dulu hanya wacana, muda-mudahan kali ini sudah terealisai,” harap Tony. Menangapi harapan tersebut, Ketua Lembaga Adat Banggai (LAB) Hamsen B Kuat, mengatakan dirinya selaku pimpinan lembaga yang selama ini menjadi ujung tombak dalam upaya pengabungan tersebut, mengungkapkan bah-

wa apa yang mereka lakukan ini benar-benar serius. “Kami tidak hanya bermain wacana saja, tetapi kami benar-benar serius dengan upaya pengabungan ini,” kata Hamsen.Buktinya dari keseriusan itu, kata Hamsen, mereka telah melakukan upaya dalam bentuk menyatukan persepsi dengan pihak Kesultanan Tarnate. Dan Alhamdulillah kata dia, phak Kesultanan Tarnate telah memberikan respon positifnya terkait keinginan pengabungan pulau Banggai ke Maluku Utara. “Upaya kami sudah lakukan dan hasilnya pihak Kesultanan Tarnate telah memberikan respon positifnya, itu ditunjukan dengan adanya surat balasan dari Sultan Tarnate, terkait dengan keinginan tersebut” katanya. Ditambahkannya, cepat atau lambatnya realisasi pengabungan ini sangat tergantung dari komitmen masyarakat untuk memperjuangkannya. Untuk itu Hamsen, mengajak kepada seluruh masyarakat Banggai, untuk bisa bergandeng tangan demi mewujudkannya. “Seluruh masyarakat harus bersatu untuk mewujudkan pengabungan ini, karena cepat atau lambatnya realisasi Banggai ke Malut ini, tergantung komitmen masyarakat untuk memperjuangkannya,” ulang Hamsen lagi menegaskan. (Wan)

BANGGAI-Setelah seluruh prosesi upacara adat Banggai, selesai di laksanakan di Banggai, Sabtu mendatang seluruh perangkat adat Banggai dan Batui, akan melangsungkan hajatannya syukuran di Kecamatan Batui.Hajatan syukuran kali ini, akan dilaksanakan secara adat Batui, tetapi namun tidak keluar dari nafas keislaman yang selama ini memang melekat pada adat Banggai dan Batui. Tomundo Banggai, Ir H Iskandar Zaman MM, dijadwalkan akan hadir pada kegiatan adat tersebut. Tomundo juga akan didampingi oleh sejumlah perangkat adat Banggai, seperti Basalo Sangkap dan Kapitan kota. Upacara syukuran ini sendiri, merupakan refleksi

dari rasa syukur masyarakat adat Batui yang telah sukses menggelar upacara tumpe atau pengantara telur burung maleo kepada Tomundo di Banggai. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa pada pekan lalu, di Banggai telah dilaksanakan upacara tumpe. Ditemui Luwuk Post, di Sekertariat Lembaga Adat Banggai (LAB), Ketua rombongan perangkat adat Banggai, Ahmad Yusuf, mengatakan rombongan perangkat adat Banggai, akan bertolak menuju Batui, Sabtu pagi mendatang dengan menggunakan kapal motor. Dikatakan Ahmad Yusuf, dalam rombongan adat itu, Tomundo tidak ikut serta karena beliau sudah le bih duluan berangkat. (Wan)

Tomundo Ikuti Kegiatan Adat di Batui

ISKANDAR ZAMAN


14

JUMAT 11 DESEMBER 2009

TP MAZEMBE ABU DHABI – Al-Ahli terganjal di laga pembuka Piala Dunia Antarklub 2009. Namun, asa Asia di ajang tersebut masih terjaga. Sebab, benua terbesar itu masih punya satu wakil, yakni Pohang Steelers. Klub asal Korea Selatan tersebut malam nanti menghadapi jawara Afrika TP Mazembe (tayangan langsung TVOne pukul 23.00 WIB) di Mohammed Bin Zayed Stadium. Pengamat menilai laga itu sebagai pertemuan dua tim yang baru saja bangkit dari tidur panjang. Penilaian tersebut dilandasi prestasi kedua tim yang sempat paceklik gelar di ajang internasional. Mazembe misalnya. Klub Kongo itu sukses menjadi juara Afrika setelah menunggu 42 tahun. Sedangkan Pohang kembali merajai pentas Liga Champions Asia 2009 setelah kali terakhir jawara pada edisi 1997 dan 1998. “Kami telah siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Motivasi para pemain berlipat. Tentu saja kami ingin menang dan memang punya peluang untuk menang. Saya yakin Pohang menembus semifinal,” tegas Sergio Farias, pelatih Pohang, dalam sesi jumpa pers kemarin (10/12). “Tak ada lawan ringan di ajang ini. Kami buta kekuatan Mazembe. Yang pasti, Mazembe tim kuat. Itu yang membuat mereka bisa sampai ke sini (UEA),” sambung Denilson, striker Pohang. Denilson sendiri bakal menjadi tumpuan Pohang untuk menggedor benteng Mazembe. Dia akan berduet dengan striker asal Makedonia Stevica Ristijk. “Kami bukan tim yang terlalu mengandalkan pemain bintang. Tapi, tim ini punya kemampuan,” kata Farias. Soal kans, Farias mengucapkan, setiap tim punya peluang untuk menjuarai Piala Dunia Antarklub 2009. Meski Barcelona dan Estudiantes ditempatkan sebagai unggu-

V

POHANG STEELERS

Menjaga Asa Asia

GUSLAN GUMILANG/JAWA POS

MERIAH : Suporter Al-Ahli membawa berbagai alat musik tradisional saat mendukung tim kesayangannya Rabu malam lalu (9/12).

lan, tak tertutup kemungkinan wakil Asia bisa membuat kejutan. “Kami akan menjaga asa Asia di ajang ini,” tandasnya. Seperti Pohang, kubu Mazembe menyatakan buta kekuatan lawan. ”Banyak yang tidak mengenal tim ini (Mazembe) dan kekuatan kami. Saat pertandingan nanti, akan kami tunjukkan seperti apa kekuatan tim yang menjadi juara di Afrika. Segalanya akan ditentukan di lapangan,” sumbar Diego Garzitto, pelatih Mazembe. Menurut dia, yang paling penting untuk dilakukan adalah menjaga ritme dan motivasi tim. ”Para pemain memiliki motivasi yang bagus.

0 AL-AHLI

Yang terpenting, kami tidak terbebani dengan apa pun. Tentu saja kami ingin menang. Tapi, lebih baik kami fokus pada

permainan tim ini. Jika ber-main baik, dengan sendiri-nya hasil akan mengikuti,” tutur Garzitto. (ham/ bas)

Perkiraan Pemain TP Mazembe (4-4-2)

Pemain : 1-Muteba (g); 3-Kilitcho, 5-Thsani, 4-Nkulukuta, 16-Ngoyi; 20-Mihayo, 13-Bedi, 8-Mputu, 7-Ndonga; 11-Kabangu, 18-Mvete

PELATIH : Diego Garzitto Pohang Steelers (4-3-3)

Pemain : 1-Hwayong (g); 17-Hyun Gil, 4-Okayama, 15-Jae Won, 5Taesu; 12-Hee Cul, 7-Jae Sung, 6-Gi Dong; 9-Stevica, 10-Denilson, 11Meung Chung

PELATIH : Sergio Farias

V AUCKLAND CITY 2

Menang karena Lebih Tenang ABU DHABI-Ambisi Al-Ahli untuk menuai prestasi tinggi di ajang FIFA Club World Cup 2009 harus dikubur dalam-dalam. Sebab, meski tampil dominan dan mendapatkan dukungan total suporter yang memadati Mohammed bin Zayed Stadium, Al-Ahli tetap gagal melangkah ke perempat final. Langkah tim elite Uni Emirat Arab (UEA) itu terganjal di kaki Auckland City. Pada laga yang berakhir kemarin dini hari (10/12), wakil Oseania tersebut berhasil menaklukkan tuan rumah 2-0 (1-0). Dua gol Auckland dilesakkan Adam Dickinson (45’) dan Chad Coombes (67’). Dengan kemenangan itu, Auckland berhak menantang Atlante FC yang sudah menunggu di perempat final pada Sabtu besok (12/12). Jika berhasil melewati Atlante, Auckland berhak menantang Barcelona di semifinal. “Para pemain pantas memperoleh kemenangan. Mereka bermain lebih tenang dan selalu berupaya memaksimalkan peluang yang ada. Padahal, lawan juga tampil cukup

bagus,” papar Paul Sosa, pelatih Auckland, pada sesi jumpa pers setelah pertandingan. “Ini menunjukkan, pemain kami punya sikap profesional meski kami bukan pemain profesional,” lanjutnya bangga. Sangat beralasan kalau Sosa menyebut faktor ketenangan menjadi kunci kemenangan Ivan Vicelich dkk. Sebab, jam terbang Auckland di ajang Piala Dunia Antarklub memang lebih tinggi daripada AlAhli. Auckland pernah tampil di even yang sama tiga tahun lalu. Saat itu mereka kalah oleh klub Mesir Al-Ahly pada laga pertama dengan skor 0-2. Mereka juga dibekuk Jeonbuk (Korsel) 0-3. “Bisa saya katakan, inilah musim terbaik bagi sepak bola Selandia Baru,” ujarnya yang merujuk sukses timnas senior Selandia Baru meraih tiket Piala Dunia 2010 Afrika Selatan. “Anak-anak sangat senang dengan keme-nangan kali ini. Mungkin kami akan hadapi lawan sulit di laga berikutnya, tapi ini bukan saatnya untuk kehilangan

TERJUNGKAL : Mohamed Rashid tergeletak setelah pelipis kirinya disikut pemain Auckland City. GUSLAN GUMILANG/JAWA POS

kepercayaan diri,” papar dia. Sayang, sukses melewati babak playoff Piala Dunia Antarklub 2009 harus dibayar mahal. Bek andalan James Pritchett cedera. “Dia (James) memang pemain yang tak tergantikan. Kita lihat bagaimana keadaan-

nya,” kata Sosa. Sementara itu, kubu Al-Ahli meratapi kegaga-lannya. Padahal, The Red Knight -julukan Al-Ahli- sangat membutuh-kan kemenangan sebagai pelengkap sukses mereka sebagai host Piala Dunia Antarklub 2009. ”Seluruhnya tampil bagus. (ham/bas)


JUMAT, 11 DESEMBER 2009

BSNP Perketat Regulasi UNAS JAKARTA - Pemerintah dan majelis rektor sepakat aturan ujian nasional (unas) akan diberlakukan lebih ketat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Anggota Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) Prof Mungin Eddy Wibowo mengatakan, aturan ketat itu juga berlaku untuk para pengawas dan tim pemantau independen (perguruan tinggi) maupun sekolah. Mungin menjelaskan, ada sejumlah rambu-rambu aturan yang wajib dipatuhi siswa. Selama pelaksanaan ujian berlangsung, peserta dilarang menanyakan jawaban atau menerima jawaban dari siapapun. Termasuk, membantu atau memperlihatkan jawaban ujian kepada peserta lain. “Kalau terjadi pelanggaran, wajib disanksi,” terangnya. Namun, sanksi itu sejatinya tidak serta merta diberikan. Siswa yang melanggar tata tertib ujian bakal diberi peringatan terlebih dahulu. Namun, jika peserta mengindahkan peringa-

tan tersebut, maka pengawas ruangan berhak mencatat dan mengusulkan agar siswa tersebut didiskualifikasi. “Laporan itu akan ditulis dalam BAP (berita acara pemeriksaan, Red) oleh pengawas,” jelas Mungin. Tahun ini, pengawas sekolah maupun TPI diberi kewenangan untuk menghentikan pelanggaran. Sejumlah tata tertib lain yang harus dipatuhi peserta unas antara lain, hadir 15 menit sebelum ujian, jika terlambat hadir wajib mendapat izin dari kepala sekolah untuk mengikuti ujian tanpa ada perpanjangan waktu, peserta tidak diperkenankan membawa alat komunikasi apapun dan kalkulator, siswa wajib mengumpulkan catatan apapun, dan selama ujian berlangsung peserta hanya diperbolehkan meminta izin keluar ruangan satu kali saja. “Itupun harus dikawal oleh pengawas ruangan. Sedangkan, pengawas ruang yang satunya tetap tinggal di kelas,” jelasnya. Aturan yang ketat, kata Mungin,

tak hanya berlaku untuk siswa. Sanksi juga bisa diberikan kepada pengawas ujian yang melanggar prosedur operasional standar (POS) yang ditetapkan BSNP. Pengawas juga tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi. Pengawas yang terbukti turut membantu siswa atau berbuat curang dengan cara lain, bakal dibebas-tugaskan dan diganti pengawas lain. “Mereka juga diusulkan agar tidak diikut-sertakan dalam pelaksanaan unas tahun depan,” ungkap pejabat asli Semarang itu. Sanksi yang sama juga berlaku bagi tim pemantau independen (TPI) yang terbukti melanggar POS. Sebagaimana diketahui, tahun ini peran PTN sebagai pengawas unas untuk SMA/MA/SMALB dan sebagai TPI untuk SMP/MTs/SMPLB. Prosedur yang serupa juga berlaku bagi sekolah yang terbukti melakukan kecurangan. Bedanya, kata Mungin, sanksi yang diterima sekolah berdasarkan peraturan perundangan. Misal-

nya, sekolah terbukti membocorkan soal cadangan. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, cukup banyak sekolah yang memanfaatkan soal cadangan. “Soal itu dikerjakan oleh para guru, kemudian jawabannya disebarkan kepada siswa. Inilah yang menjadi perhatian pengawas nantinya,” kata Mungin. Jika pelanggaran tersebut dilakukan secara berjamaah atau tersistematis mulai kepala sekolah hingga para guru, maka sanksi bakal dijatuhkan terhadap sekolah. Tapi, jika dilakukan secara perorangan, sanksipun akan ditanggung secara individu. “Dari awal kami akan sosialisasikan sejumlah peraturan ini agar menjadi warning,” ujarnya. Mungin menambahkan, guru pengajar mata pelajaran yang sedang diujikan dilarang berada di kawasan ujian. Mereka bakal diperingatkan jika melanggar. “Tapi, jika tetap mengindahkan peringatan itu, maka akan diberi sanksi,” ujarnya. (kit/iro)

berat

dengan pemberian obat, makanan, atau alat pemberat lain yang mampu meningkatkan berat badan tokek. ”Pernah ada yang memasukkan gotri (pelor) di tubuh tokek biar beratnya tambah,” ceritanya. Namun, pengusaha multitalenta tersebut memiliki cara sendiri untuk mengantisipasi penipuan dalam bisnisnya itu. Suami Tabita Sriwatiningsih tersebut menyatakan telah memiliki jaringan perdagangan tokek yang kuat. Mayoritas pembeli yang dilayani adalah konsumen di luar negeri. Untuk jaringan ke bawah, mulai para penjual dan pengumpul, Hendra menggunakan cara tersendiri guna mencegah penipuan. Yakni, penjualan melalui foto serta pembayaran melalui beberapa tahap. ”Usaha dengan omzet miliaran seperti ini rawan penipuan. Kalau tidak cermat, akan mudah ditipu makelar. Karena itu, saya punya cara sendiri untuk mengatasi penipuan,” ujarnya. Dia menjelaskan, sistem penjualan tokek dipasarkan melalui foto tertutup. Tokek tidak diperlihatkan secara utuh. Namun, tokek difoto di atas timbangan digital

yang di sampingnya diletakkan koran untuk mengetahui tanggal berapa tokek tersebut difoto. Foto tersebut kemudian dipasarkan melalui internet atau dikirim dalam bentuk print out. Orang yang hendak membeli tokek harus lebih dulu menyatakan sanggup bertransaksi dengan mentransfer sejumlah uang. ”Selanjutnya, saat terjadi transaksi langsung, barulah dibayar lunas,” jelasnya. Untuk pembelian dari pengumpul atau pemilik, Hendra menggunakan tiga tahap pembayaran untuk menghindarkan penipuan. Pertama, pernyataan kesanggupan dengan membayar sejumlah tertentu. Lalu, selama beberapa hari, dia mengamati kondisi kesehatan tokek. Jika tokek tetap sehat, dirinya baru membayar uang muka. Baru setelah beberapa minggu dipastikan tokek dalam keadaan aman dan sehat, dia membayar lunas harga yang disepakati. ”Tentunya, kita harus lebih cerdas dari para penipu. Saya sudah punya pengalaman ditipu orang. Itu menjadi pengalaman paling berharga,” kata pria yang sehari-hari mengendarai Honda Jazz merah tersebut.

Hendra menambahkan, mayoritas tokek dijual ke luar negeri. Namun, dengan alasan bisnis, dia enggan menyebutkan negara-negara pengimpor tokek asal Indonesia itu. ”Ya pokoknya dibeli orang luar sana, Mas,” tegas bapak empat anak itu. Di luar negeri, tokek yang beratnya lebih dari 3,5 ons digunakan untuk bahan penelitian. Termasuk untuk menciptakan obat-obatan, pembuatan senjata biologi, serta kepentingan teknologi biologis lainnya. ”Tokek untuk pengembangan teknologi ke depan tidak akan surut. Justru permintaan akan semakin tinggi,” ujarnya optimistis. Untuk mengembangkan bisnis tersebut, selain di Semarang, kini Hendra telah mampu membuka lima kantor pemasaran. Yakni, di Bekasi, Bandung, Surabaya, Denpasar, dan Jakarta. Kantor cabang tersebut, selain untuk bisnis tokek, juga dimanfaatkan Hendra untuk bisnis lain yang ditekuni lebih dulu. Yaitu, membuka kursus bahasa, pembuatan website, serta bisnis handphone dan komputer. (abaz/aro/jpnn/kum)

n Sambungan dari Hal 1

Rp 250 juta per ons, sehingga per ekor bisa laku sampai Rp 1 miliar. ”Bahkan, tokek dengan berat lebih dari 5,9 ons dihargai Rp 500 juta per ons,” tuturnya. Hendra yang baru setahun menekuni bisnis tokek itu menyatakan baru saja melakukan transaksi tokek rumah seberat 7 ons. Untuk transaksi itu, si mediator (penghubung, Red) minta bayaran Rp 500 juta. ”Anda percaya atau tidak? Tapi, ini benar-benar terjadi,” tegasnya meyakinkan. Untuk jenis tokek lain, lanjut dia, harganya memang tak setinggi tokek rumah. Tokek batu misalnya, harganya hanya Rp 5 juta per kg dan harga tokek campuran cuma seperempat harga tokek rumah. ”Tokek batu itu besar-besar. Seekor bisa lebih dari 1 kg,” ujarnya. Karena harganya yang sangat menggiurkan, wajar saja bisnis tersebut sekarang menjadi santapan empuk para tukang tipu. Modus penipuannya bisa dilakukan

ada

n Sambungan dari Hal 1

kemarin (10/12). Kali ini terjadi saat Antasari Azhar menjadi saksi untuk terdakwa Sigid Haryo Wibisono. Perbedaan itu terkait dengan pertemuan Antasari dengan Rani Juliani di Hotel Gran Mahakam. “(Pertemuan) hanya satu kali di Gran Mahakam,” kata Antasari. Pengakuan itu tentu berbeda dengan dakwaan jaksa yang menyebut pertemuan terjadi dua kali. Selain itu, itu juga bertentangan dengan keterangan Rani sendiri. Istri siri Nasrudin itu juga mengaku pertemuan untuk meminta bantuan Antasari terkait SK pengangkatan menjadi dirut sebuah BUMN. Namun Antasari membantahnya. “Tidak pernah bicarakan SK Nasrudin menjadi dirut (BUMN),” tegas Antasari. Dalam persidangan kemarin, Antasari melontarkan pernyataan adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan pertemuan di Hotel Gran Mahakam untuk menekan dirinya. “Ada pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan pertemuan itu,” kata Antasari. Pertemuan Antasari dengan Rani menjadi salah satu hal yang digali majelis hakim yang diketuai Charis Mardiyanto. Sebab, Antasari saat itu menjabat sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bertemu dengan seorang perempuan di kamar sebuah hotel.

saya

n Sambungan dari Hal 1

katanya. ”Kalau di Jeddah kan baru jam 10 malam,” katanya sambil tertawa. Saya hanya tersenyum. ”Ya, beginilah.....saat ini kalau rindu kampung fasilitas tehnologi sudah sangat mendukung,” katanya. Dulu, menurut Fahlia, kalau teringat kampung halaman terpaksa hanya bisa menangis. ”Habis, telpon saja susah,” ujar Fahlia, yang mengaku perasaannya seperti diiris-iris saat berbicara soal Luwuk, Kabupaten Banggai, tanah kelahirannya 46 tahun lalu. Fahlia sudah 20 tahun tinggal dan bekerja di Jeddah, kota pelabuhan terbesar di Arab Saudi. Dia dan suaminya, Hamid Umar Bahsyuan tinggal di sebuah apartemen Asyifa Syarafiah. Mereka menikah di Luwuk pada September 1988

hak

n Sambungan dari Hal 1

suatu infrastruktur untuk kepentingan publik sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang, kepemilikan tanah milik masyarakat atau milik negara otomatis gugur,” kata Djoko usai rapat membahas proyek jalan tol Trans Jawa di Istana Wakil Presiden kemarin (10/12). Dia mencontohkan, setelah pemerintah pusat menetapkan akan membangun jalan tol, bandara, atau pelabuhan dalam rencana tata ruang satu daerah, maka hak milik tanah yang akan digunakan otomatis tidak bisa dijual selain kepada negara. Selama ini, bila ada rencana pembangunan jalan tol, maka calo tanah di sepanjang

HALAMAN 15

SAMBUNGAN

Pertanyaan-pertanyaan pun terlontar dari hakim. Misalnya, “apakah saudara nyaman bertemu di hotel?” dan “apa tidak membayangkan kemungkinankemungkinan yang bisa terjadi?” Bahkan anggota majelis hakim Harri Sasangka sempat berseloroh, “Karena wajah Rani juga tidak jelek.” Kalimat Harri tersebut sontak memancing tawa pengunjung sidang dan jurnalis yang meliput. Menanggapi hal itu, Antasari yang juga menjadi terdakwa dalam perkara itu mengatakan, ”Saya positive thinking saja.” Antasari mengaku, sejak menjadi ketua KPK, dirinya memiliki keterbatasan-keterbatasan di ruang publik. Namun dia berdalih, pertemuan dengan Rani di hotel Gran Mahakam bersamaan dengan saat dia menunggu orang dari Sumbar. ”Maka di kamar itu tidak dikunci. Tidak punya niat jelek,” katanya. Dalam keterangannya, Antasari mengatakan, tujuan melaporkan ke Kapolri adalah untuk menyelidiki teror yang dialami secara umum. Teror itu misalnya, saat istrinya, Ida Laksmiwati, keluar dari sebuah mall. Dia didekati oleh seseorang berkendara yang mengancam agar suaminya tidak membongkar kasus korupsi. Teror lain adalah saat liburan bersama keluarga di Bali pada 3 Januari 2009. Antasari mendapati istrinya terdiam. Saat ditanya, Ida mengatakan baru saja menerima telepon bernada ancaman dari seorang

laki-laki dan perempuan. Misalnya si perempuan yang berujar, ”Saya sudah capek melayani suami ibu.” Namun Antasari membantah teror tersebut berasal dari Nasrudin. ”Saya tidak punya asumsi (teror) dari Nasrudin. Tidak ada teror dari Nasrudin,” tegas pria kelahiran Pangkal Pinang itu. ”Sampai hari ini saya juga belum tahu (teror) dari siapa dan saya yakin itu bukan dari nomor almarhum.” Perbedaan keterangan juga terjadi antara Antasari dan Sigid. Misalnya Antasari yang mengaku tidak merasa kesal dengan hasil penyelidikan tim bentukan Kapolri yang diketuai Kombes Chaerul Anwar. ”Keterangan saksi (Antasari, Red) tidak benar,” tegas Sigid saat diminta pendapatnya oleh ketua majelis hakim. Seperti diketahui, hasil penyelidikan tidak menemukan indikasi teror. Selain itu, dugaan dengan pemakaian narkoba juga tidak diketemukan. Menurut Sigid, Antasari pernah menyatakan kekesalan terhadap Nasruddin Zulkarnaen. ”Kemudian saya menyarankan untuk dilaporkan ke Kapolri,” katanya. Pernyataan Sigid juga dikuatkan kuasa hukumnya, Sholeh Amin. ”Setiap kali bertemu Sigid, dia berbicara tentang teror itu, tapi tidak diakuinya,” kata Sholeh. Usai persidangan Sigid, di ruangan yang sama digelar persidangan dengan terdakwa Antasari. Sidang menghadirkan saksi ahli forensik Abdul Mun?im Idris

dan ahli balistik M. Simanjuntak. Dalam keterangannya, Mun’im menyebut kondisi jasad Nasrudin sudah dimanipulasi saat diterimanya. ”Mayatnya sudah dimanipulasi,” katanya dalam sidang yang diketua hakim Herri Swantoro itu. Dia menjelaskan, kondisi itu karena Nasrudin sudah mengalami pindah rumah sakit. Sesaat setelah ditembak pada 14 Maret, dia dilarikan ke RS Mayapada Tangerang. Namun kemudian dipindahkan ke RSPAD Gatot Subroto. ”Mayatnya sudah tidak asli, seperti rambut sudah digunting dan lukanya sudah dijahit,” terang ahli forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) itu. Sesuai dengan keahliannya, Mun’im lantas menjelaskan faktor-faktor saat hendak melakukan otopsi. Yakni keadaan mayat baik, keaslian barang bukti, teknis pemeriksaan, dan koordinasi. ”Akibat kondisi mayat (Nasrudin) seperti itu tidak ada ciri luka tembak. keaslian tidak terjaga karena sudah dijahit,” ungkapnya. Meski begitu, dokter berkacamata itu menyatakan Nasrudin meninggal akibat dua tembakan. ”Hasil pemeriksaan forensik, korban meninggal dengan tembakan jarak jauh,” katanya. Namun dia menggarisbawahi, pengertian jarak jauh itu bisa karena memang jarak jauh atau karena terhalang sesuatu. ”Sehingga jarak menjadi terkesan jauh,” sambungnya.(fal)

dan dikarunia empat buah hati. Empat puluh hari setelah kelahiran putri pertama mereka, atau persisnya tahun 1989, sang suami harus kembali ke Arab Saudi. ”Sebagai istri, saya ikut suami meski harus memboyong si kecil yang masih berumur beberapa hari,” kenangnya. Sang suami, memang tidak asing dengan negeri Onta itu. Meski lahir dan menghabiskan masa kecilnya di kilometer 1 Luwuk, namun Hamid Umar Bahsyuan sudah tinggal dan menetap di Arab Saudi sejak masa remaja. Tak heran, setelah cukup umur, Hamid lalu kembali ke Luwuk. ”Katanya untuk cari jodoh,” cerita wanita yang lahir dari pasangan Muhammad Syarif dan Kuraesya Delawarkhan ini. Rupanya jodohpun tak lari kemana-mana. Saat itu, Bahasyuan remaja tanpa sengaja melihat Fahlia muda yang lagi mengikuti lomba gerak

jalan. Pandangan pertama itu, rupanya telah membuat Hamid jatuh hati. Maka, tanpa menunggu waktu lama, Hamid lalu melamar Fahlia. Mereka menikah. Di Arab Saudi, Fahlia mulanya hanya ikut suami saja. Tapi sebatas menjadi ibu rumah tangga saja, membuat Fahlia tak betah. ”Pada tahun 1990, kebetulan ada penerimaan tenaga guru sekolah Indonesia di Konsulat Jendral (Konjen) RI, saya coba-coba melamar menjadi guru. Eh, tak tahunya diterima,” ungkap alumnus STKIP Tompotika Luwuk itu berkisah. “Jadi, status saya di kedutaan hanya sebagai guru titipan saja. Tapi alhamdulillah diberi gaji sesuai dengan penggajian setempat, makanya saya bisa tetap hidup di sini, hehehe,” timpalnya berseloroh. Dengan gaji itu plus pendapatan suaminya, sebenarnya sangat cukup bagi Fahlia untuk hidup layak di Arab Saudi. Anggota keluar-

ganya juga sangat betah tinggal di sana. Terutama empat buah hatinya, yang umumnya memang lahir dan besar di sana. ”Itulah sebabnya, anak-anak saya lebih merasa betah tinggal di Arab, ketimbang di tanah air,” katanya. Berbeda dengan empat buah hatinya, Fahlia justru selalu memimpikan bisa kembali pulang kampung. ”Luwuk terlalu banyak menyimpan kenangan buat saya. Saya ingin kembali ke sana,” ujarnya sedih. Anak-anak dan keluarganya juga sebenarnya mau. Tapi sebagai manusia, Fahlia juga menyimpan perasaan takut apakah, dia dan keluarganya bisa hidup layak seperti ketika tinggal di jeddah saat ini. ”Tapi kalau Allah mengijinkan mungkin tahun 2010 aku udah mau balik ke Indonesia. cukup sudah 20 thn merantau...hehehehe. doain ya biar bisa tercapai cita-citaku,” ujarnya.(bersambung)

trase atau jalur jalan tol yang akan dibangun segera bergerak. Mereka akan membeli tanah dengan harga pasar, namun meminta ganti pada pemerintah berpuluh kali lipat. Dengan pengguguran hak atas tanah setelah penetapan rencana proyek, maka pemilik hak atas tanah tidak bisa lagi menjual. Sebab, pengurusan akte jual-beli secara otomatis akan ditolak oleh notaris maupun BPN. Pemilik hanya dapat bertransaksi dengan tim pembebasan lahan yang ditunjuk pemerintah. ”Cara ini sudah lama diterapkan di Malaysia dan Filipina, sehingga pembangunan jalan tol di dua negara itu jauh lebih cepat dibanding di negara kita. Padahal kita belasan tahun lebih dahulu membangun jalan tol dibanding mereka,” paparnya. Meski hak atas tanah dibatal-

kan, tidak berarti ganti rugi yang diberikan pemerintah akan seperti penggusuran. Pemerintah akan menyewa penilai atau appraisal independen untuk menentukan nilai ganti rugi yang paling tepat. Bila nilai ganti rugi berdasarkan perkiraan tim penilai tidak bisa diterima, tim pembebasan lahan akan menitipkan ganti rugi ke pengadilan. ”Kita harapkan 2010 sudah selesai dibahas DPR sehingga setelah setahun proses pembebasan lahan, proyek jalan tol Trans Jawa mulai Cikampek hingga Surabaya akan selesai penuh pada 2014,” terang Djoko. Upaya lain adalah rencana penggabungan perusahaan pengelola jalan tol Trans Jawa menjadi dua konsorsium, yakni mulai Cikampek hingga Semarang dan mulai Semarang hingga Surabaya.

Penggabungan itu diyakini akan meningkatkan tingkat pengembalian investasi (interest rate of return) proyek rata-rata satu-dua persen. ”Bila sekarang IRR-nya hanya sekitar 15 persen, maka setelah di-bundling nanti akan menjadi 16-17 persen. Jadi pemilik ruas tol akan lebih diuntungkan,” katanya. Penggabungan ini diyakini juga akan menarik bank untuk mengucurkan kredit ke sektor infrastruktur, terutama proyek jalan tol. Selama ini, bank umumnya baru bersedia mengucurkan kredit kalau pembebasan lahan sudah selesai atau hampir selesai. ”Jasa Marga kita unggulkan menjadi lead arangger bundling, tapi tidak tertutup kemungkinan pihak lain,” katanya.(noe/agm)

BPKP Tolak Audit Ulang Century JAKARTA Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menolak permintaan Menkeu Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan audit ulang terhadap kebijakan penyelamatan Bank Century. BPKP menyatakan secara etika audit ulang terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak bisa dibenarkan. “Kami tapi tidak dalam posisi untuk mengaudit kembali (bailout Bank Century) karena BPK sudah melakukan audit,” ujar Pelaksana Tugas Kepala BPKP Kuswono Suseno dalam keterangan pers setelah pembekalan peserta rapat kerja Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) di Istana Wakil Presiden kemarin (10/12). Dia menegaskan, ada kode etik tak tertulis di dunia auditing

bahwa kalau satu lembaga pengawasan sudah melakukan audit, maka lembaga lain tidak dimungkinkan melakukan audit ulang. Rabu lalu (9/12), Menkeu Sri Mulyani memang menyatakan bahwa dirinya bisa saja memerintahkan BPKP untuk mengaudit ulang kasus kasus Century setelah hasil audit BPK menyatakan ada dugaan kasus korupsi dalam aliran dana Bank Century. Meski demikian, Kuswono menilai BPKP dapat saja melakukan evaluasi atas hasil audit yang dilakukan BPK. Namun, hasil akhirnya bukan pendapat atas hasil audit, melainkan kesimpulan dan saran yang harus dilakukan pemerintah untuk menanggapi hasil audit BPK. “Kalau Presiden melalui Menkeu memerintahkan BPKP

mengevaluasi keadaan yang sebenarnya, ya untuk check and balances, itu sah-sah saja,” katanya. Bila mendapatkan perintah untuk melakukan desk evaluation, BPKP akan memeriksa ulang dokumendokumen yang terkait dengan keputusan pemerintah menalangi Bank Century. Baik dokumen dari Departemen Keuangan maupun Bank Indonesia. Namun, dia menilai evaluasi kondisi perbankan bukanlah persoalan yang mudah dilakukan. Sebab, kondisi kesehatan satu bank sangat terkait dengan kedaan dan pengaruh lingkungan saat kebijakan bailout diambil. “Sampai saat ini, kami belum mendapat perintah melakukan desk evaluation,” kata Kuswono. (noe/oki)

rapbd

RAPBD 2010 yang diajukan eksekutif kepada DPRD, mengangkangi atau inkonsistensi dengan regulasi Permendagri 25/2009 tersebut. Dijelaskan, inkonsistensi itu juga terlihat pada pos belanja perjalanan dinas per SKPD, yang mencantumkan angka di atas Rp200 juta per SKPD, bahkan ada SKPD tertentu yang anggaran perjalanan dinasnya hampir mencapai Rp1 miliar. Inkonsistensi lain yang terlihat kata Nurwahid adalah, belanja untuk pembuatan RKA, itu tidak sesuai dengan standar analisis belanja dan standar analisis harga. “Harusnya itu tidak terjadi perbedaan per RKA besaran alokasi anggarannya,” tutur Nurwahid. Selain itu, hampir setiap kegiatan di masing-masing SKPD, terdapat biaya perencanaan di setiap satu kegiatan. Hal itu menunjukan adanya pembengkakan anggaran untuk merencanakan kegiatan di masing-masing

SKPD, karena setiap program yang dilaksanakan mengalokasikan anggaran perencanaannya. Dengan inkonsitensinya desain RAPBD untuk 2010 yang dipandang bertentangan dengan Permendagri, maka DPRD dalam pembahasan APBD 2010 yang dijadwalkan akandilaksanakan mulai Senin 14 Desember mendatang, akan melakukan rasionalisasi secara total. “Kami juga akan mengembalikan RAPBD sesuai dengan amanat Permendagri 25/2009 yang lebih akan diarahkan pada urusan urusan wajib Pemda yang menjadi kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat Kabupaten Banggai,” tandas Nurwahid. Di samping itu, DPRD kata dia, akan mengakomodir hasil reses DPRD yang tidak ter-cover dalam hasil Musrembang Pemda. “Pada prinsipnya hasil Musrembang eksekutif bukan harga mati yang tidak bisa dirubah,” tandasnya.(far)

demokrasi di Indonesia,” ujar SBY. PM Jepang Yukio Hatoyama memuji loncatan demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. ”Kami memuji kedewasaan demokrasi di Indonesia tumbuh sangat bagus,” ungkapnya. Dalam kesempatan tersebut, dia berharap negara-negara di Asia mau terlibat dalam BDF. Khususnya Korea Utara agar menjadi negara terbuka serta melaksanakan proses demokrasi yang transparan. (art/jpnn/oki)

bingung

n Sambungan dari Hal 1

terhadap kebutuhan rakyat, melainkan hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan eksekutif dan pegawai negeri. Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Banggai, Moh Nurwahid,SE mengatakan, dalam rencana alokasi APBD 2010, anggarannya sebesar Rp 500 miliar lebih. Dari angka itu, dicantumkan belanja langsung untuk pegawai hampir Rp 400 miliar. Sedangkan untuk belanja modal hanya Rp100 miliar lebih. “Ini sangat bertentangan dengan Kepmendagri No 25/2009 tentang pedoman penyusunan APBD 2010 yang menekankan bahwa belanja aparatur harus lebih kecil dari belanja modal,” tandasnya di kantor DPRD Banggai, kemarin. Artinya kata Nurwahid,

jepang

n Sambungan dari Hal 1

keterlibatan pemilih sampai 84 persen. SBY juga membeberkan hasil survei LSI yang menyatakan bahwa 90 persen masyarakat percaya demokrasi dan pemerintahan menuju arah yang benar. ”Perbaikan kondisi demokrasi terjadi dalam 11 tahun terakhir. Kami bersyukur ada keseimbangan baru dalam

idrus

n Sambungan dari Hal 1

Jakarta, Kamis (10/12). Idrus meminta mantan Menko Perekonomian itu berhati-hati dalam berbicara. Sri Mulyani juga diingatkan agar permasalahan pribadinya dengan Aburizal Bakrie tidak dibawa-bawa dalam persoalan angket. ”Kalau ada persoalan pribadi, itu urusan lain. Kalau begini, ini namanya pelecehan terhadap pansus,” imbuh dia. Sebelumnya diberitakan di media asing, Sri Mulyani menilai Pansus Century sangat penuh kepentingan. Menurut dia, sejum-

hak pilih

n Sambungan dari Hal 1

tinggal di daerah itu tak bisa ikut. ”Tidak bisa nanti ada orang yang bilang saya dulu bisa memilih saat pilpres, sekarang kok tidak bisa,” katanya. Nah, daftar pemilih sementara (DPS) itu, lanjut Nurpati, akan didukung dinas kependudukan dan catatan sipil daerah bersangkutan. Sebab, lembaga tersebut memiliki data penduduk. ”Data dari catatan sipil akan disandingkan dengan DPT pilpres untuk dikoreksi. Itu yang kemudian menjadi DPT pilkada,” jelas Nurpati. Sementara itu, Menteri Dalam

4 modus

n Sambungan dari Hal 1

modus itu adalah perjokian peserta tes, makelar atau calon yang menjanjikan bisa meluluskan calon dengan syarat menyerahkan uang, pejabat yang menitipnya calon, dan terakhir perlakuan diskriminatif yakni memprioritaskan putra asli daerah. Ramli menjelaskan, jumlah laporan yang masuk ke Kementrian PAN-RB menyusut hingga mencapai 50 persen dibanding dengan laporan pada proses seleksi CPNS tahun lalu. Namun diakui, jenis modus kecurangan tetap sama dari tahun ke tahun. “Meski laporannya berkurang di atas 50 persen dibanding 2008, namun kasus jokey maupun makelar CPNS masih tetap ada. Sesuai data yang ada laporan jokey hanya satu dua saja. Sedangkan makelar CPNS juga ada tapi hanya laporan lisan dan bukan laporan tertulis,” kata Ramli Naibaho di Jakarta, Kamis (10/12). Selain dua kasus tersebut, lanjutnya, pemerintah juga menerima laporan tentang titip menitip calon. Hanya saja jumlahnya juga menurun dibanding tahun sebelumnya. Sayangnya, Ramli tidak menyebutkan jumlah pasti pengaduan yang sudah diterimanya itu. Laporan lainnya adalah masih adanya sikap pemerintah yang

n Sambungan dari Hal 1

seseorang bergelar doktor jika Anda ingin nasihat, ketusnya. Namun, ia merasa bangga bisa mempertahankan pernikahannya hingga 12 tahun lamanya. Saat ditanya rahasia kelanggengan rumah tangganya, dia malah bingung. Aku bukan ahli hubungan. Aku tidak tahu apapun, tutup dia. (jpnn)

lah politikus rivalnya selama ini berusaha menggulingkan dirinya dari jabatan. Mereka dianggap tidak senang dengan upaya Sri Mulyani memperbaiki birokasi di Indonesia. Secara langsung, dia menunjuk Aburizal Bakrie bersama Partai Golkar yang dipimpinnya. Wakil Ketua Pansus Gayus Lumbuun menambahkan, pansus tidak mempunyai agenda untuk menjatuhkan Sri Mulyani. Pansus akan menggali fakta dan orang-orang yang terlibat. ”Pansus tidak punya agenda apa pun terhadap kedudukan menteri. Jadi, kalau ada yang ikut dimintai keterangan dan bersalah, itu pertanggungjawaban terhadap kedudukannya,” kata Gayus. Secara terpisah, Menkeu Sri

Mulyani Indrawati menolak berkomentar saat ditanya mengenai pernyataan kontroversialnya yang dimuat The Wall Street Journal. ”Saya sedang kerja. Saya tidak mau komentar,” ujarnya di sela acara pemusnahan minuman keras selundupan di Tanjung Priok, Jakarta, kemarin (10/12). Dalam pernyataannya, Sri Mulyani menyebutkan bahwa pansus hak angket Bank Century merupakan upaya para politisi yang menentang agenda reformasi untuk mendiskreditkan dirinya. Bahkan, dia juga terangterangan menyebut nama Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan Partai Golkar. (dyn/owi/agm)

Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, standar honor petugas pilkada diatur gubernur. Besarannya mengikuti kemampuan daerah. ”Peran gubernur untuk mengoordinasi akan terus kami dorong,” kata Gamawan. Dia menambahkan, standar honor pelaksana dan pengawas pilkada tidak harus mengikuti standar pilpres. Sebab, kalau itu dilakukan, anggaran pilkada membengkak hingga lima kali lipat. Karena itu, tambah dia, gubernur yang akan mengoordinasikan penentuan standar honor tersebut. Batas maksimal honor itu adalah standar yang dipakai pada pemilu

legislatif dan pilpres lalu. ”Tapi, itu dilakukan apabila anggaran daerah mampu,” katanya. Konsekuensinya, standar yang dipakai satu provinsi bisa berbeda dengan provinsi lain. Seperti diwartakan, pemilu serentak pada 2010 tidak dilakukan secara nasional dalam satu waktu. Tapi, serentak dalam satu provinsi. Yakni, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu. ”Kalau dalam satu waktu, tidak bisa dibayangkan bagaimana nanti jika ada sengketa di MK (Mahkamah Konstitusi, Red),” kata mantan gubernur Sumatera Barat tersebut. (aga)

masih mengutamakan putra daerah meski jumlahnya mulai berkurang juga “Yang menggembirakan, pelamar cacat mulai banyak yang diterima pemerintah daerah. Karena mereka sadar orang cacat punya hak sama asalkan dia memiliki kompetensi,” cetusnya. Mengenai berkurangnya laporan yang masuk ke pusat, menurut Ramli, hal ini menunjukkan pelaksanaan CPNS sudah lebih baik. Kemajun yang lain, meningkatnya kemandirian daerah dalam menyelesaikan sendiri kasuskasus seleksi CPNS yang ada di daerahnya masing-masing

masing-masing adalah dari Kabupaten Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Bau-Bau, Bolmong Timur, Bolmong Selatan, Bolmong Utara, serta dari Bolmong Induk. Mereka diterima langsung oleh Ramli Naibaho yang didampingi Kabag Humas Indratno. Dijelaskan Ramli, penolakan pemerintah pusat ini tak lain karena karena pengumuman CPNS sudah diumumkan daerah-daerah tersebut, sehingga tidak mungkin diubah lagi. Lain halnya katanya, jika permintaan perubahan itu dilakukan sebelum tes CPNS dimulai (masih masa pendaftaran), di mana pemerintah bisa meninjau lagi keputusan tersebut. “Bisa diubah, asalkan ada koordinasi dan ada alasan kuat, serta masih satu rumpun. Misalnya, tidak ada pelamarnya karena S1 Pertanian kurang, yang berarti bisa diganti dengan lulusan sekolah menengah pertanian,” jelasnya. Masalah kosong atau tidak adanya pelamar, lanjut Ramli pula, sebenarnya sudah bisa ketahuan pada saat pendaftaran. Kalau melihat banyak yang kosong, BKD mestinya harus segera mengambil tindakan, dengan melaporkannya ke pusat agar diganti. ”Yang terjadi sekarang lain. Sudah diumumkan, tapi pelamarnya sedikit karena SDM-nya terbatas. Mereka minta diganti. Lha, bagaimana bisa? Nanti dipikir menterinya menclamencle lagi,” tandasnya. (esy/jpnn)

NEGOSIASI DITOLAK Di tempat terpisah kemarin, Kantor Kementerian PAN & RB kedatangan perwakilan dari BKD dan anggota DPRD dari tujuh kabupaten/kota. Mereka ingin melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat agar ada kompensasi (formasi CPNS) buat mereka, ternyata tidak dikabulkan. “Hari ini saya baru saja menerima perwakilan BKD, serta anggota DPRD dari tujuh daerah. Semuanya sama. Tapi apa boleh buat, sudah terlanjur diumumkan formasinya. Jadi tidak bisa diubah,” kata Deputi Kementerian PAN & RB Bidang SDM Aparatur, Ramli Naibaho, saat ditemui di kantornya, Kamis (10/12). Disebutkan Ramli, perwakilan yang datang Kamis siang itu,


Luwuk Post 16

sportivo

JUMAT 11 DESEMBER 2009

C M Y K

AKHIR MANIS

MILAN – Lengkap sudah 16 kontestan yang bakal tampil di babak 16 beasr Liga Champions. Hal itu seiring berakhirnya matchday keenam yang dihelat serentak dalam dua hari terakhir. Di grup F yang sangat alot sejak laga pertama, dua tiket ke babak hidup mati akhirnya direbut Barcelona dan Inter Milan. Barcelona sebenarnya hanya butuh hasil imbang untuk menyandang status juara grup. Namun, sang juara bertahan itu tampil ngotot dan sukses menekuk tuan rumah Dynamo Kiev 2-1 di Lobanovsky Dynamo Stadium. Gol Barca dicetak Xavi Hernandez (33’) dan Lionel Messi (86). Mereka mengandaskan harapan Dynamo yang unggul lebih dulu lewat tendangan bebas Artem Milevsky pada menit kedua. Pada saat yang sama, Inter memenangi laga hidup mati melawan Rubin Kazan di Milan. Nerazzurri –julukan Inter– menang 2-0 lewat gol Samuel Eto’o dan Mario Balotelli. Barca menjadi juara grup dengan 11 poin, unggul dua angka atas Inter. Sedangkan Rubin berada di tempat ketiga sehingga berhak tampil di babak 32 besar Europa League. Kami melakukan yang terbaik untuk mengamankan posisi juara grup. Saya gembira anak-anak bisa melakukannya. Ini adalah proses yang sangat berat. Saya yakin, fase selanjutnya bakal lebih sulit,” papar Josep Guardiola, entrenador Barca, seperti di-

lansir AFP. Meski punya jadwal tanding yang sangat ketat menjelang Piala Dunia Antarklub di Abu Dhabi, Guardiola tidak ragu menurunkan skuad terbaiknya. Tidak heran kalau arus serangan Barca sangat deras. Kiper Kiev Oleksandr Shovkovskiy dipaksa membuat enam penyelamatan. Barca juga cerdik memanfaatkan kengototan tuan rumah yang wajib menang demi tiket lolos. Karena fokus menyerang, tim asuhan Valeri Gazzaev itu melupakan sektor pertahanan. Itu paling tampak setelah gol Milevsky. ”Anak-anak bereaksi dengan baik ketika dalam keadaan tertinggal. Buktinya, setelah membuat satu gol, Dynamo tidak R

bisa lagi menyentuh lapangan tengah kami. Kami lebih sabar dan mengendalikan permainan,” papar Guardiola seperti dikutip Goal. Beratnya perjuangan lolos dari penyisihan grup menjadi poin yang ditekankan pelatih Inter Jose Mourinho. ”Musim lalu kami lolos lebih awal setelah kalah dua kali dan mengumpulkan tujuh poin. Sekarang, kami mungkin lolos belakangan, tapi hanya kalah sekali dan memetik sembilan poin,” kata Mourinho sebagaimana dilansir Associated Press. Sementara itu, kubu Rubin sama sekali tidak menyesal telah tereliminasi dari Liga Champions. Bagi klub juara Rusia itu, perjalanan di fase grup Liga Champions musim ini merupakan pengalaman luar biasa. Maklum, ini adalah keikutsertaan pertama mereka di kompetisi antarklub paling bergengsi tersebut. Bisa mengalahkan Barca dan sempat menahan imbang Inter dan Dynamo Kiev jelas mengejutkan. Bahkan, torehan itu melampaui ekspektasi awal Rubin. ”Buat kami, bisa tampil di Liga Champions merupakan prestasi. Ini adalah langk a h besar buat tim dan sepak bola Rusia

pada umumnya,” papar Kurban Berdyev, arsitek Rubin. ”Bisa kompetitif di grup yang dihuni Barcelona, Inter, dan Dynamo Kiev merupakan sebuah kepuasan luar biasa,” tambahnya. Menurut pelatih yang telah delapan tahun menangani Rubin itu, timnya belajar banyak dari debut di Liga Champions ini. Yakni, mengatur kondisi fisik dan psikologis pemain serta mekanisme rotasi. ”Ini kali pertama kami harus menyiapkan game demi game yang semuanya penting. Tidak mudah buat kami. Apalagi, Liga Rusia baru saja selesai. Kami sangat lelah, baik secara fisik maupun psikis. Meskipun tidak lolos, kami tidak menyesal. Ini adalah pengalaman yang menakjubkan,” jelas Berdyev. (jpnn)

LOLOS BABAK 16 BESAR - Girondins Bordeaux (Grup A) - Bayern Munchen (Grup A) - Manchester United (Grup B) - CSKA Moskow (Grup B) - Real Madrid (Grup C) - AC Milan (Grup C) - Chelsea (Grup D) - FC Porto (Grup D) - Fiorentina (Grup E) - Olympique Lyon (Grup E) - Barcelona (Grup F) - Inter milan (Grup F) - Sevilla (Grup G) - Stuttgart (Grup G) R - Arsenal (Grup H) - Olympiacos (Grup H) Keterangan - Drawing babak 16 besar dilangsungkan 18 Desember 2009. - Drawing mempertemukan juara grup dengan runner-up grup. Namun, klub senegara dan sebelumnya segrup tidak akan bertemu lagi. - Babak 16 besar dimainkan 16-17 dan 23-24 Februari 2010 (first leg) serta 9-10 & 16-17 Maret 2010 (second leg).

LOLOS: Penyerang Inter Milan Mario Balotelli merayakan gol saat melawan Rubin Kazan di Stadion Giuseppe Meazza kemarin.

C M Y K


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.