Page 1


DARI REDAKSI

Arti Seorang Mahasiswa Peran mahasiswa sebagai agent of change tentunya memiliki banyak makna, yang bermuara pada suatu harapan yaitu keadaan yang lebih baik. Hingga hari ini, masyarakat masih menganggap bahwa mahasiswa tidak hanya sebagai kaum intelektual. Tetapi, mahasiswa dianggap sebagai kaum yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab sosial yang lebih terhadap keadaan sekitarnya. Adalah mahasiswa yang hingga saat ini dianggap masyarakat untuk melakukan banyak perubahan pada segala aspek kehidupan. Mahasiswa identik dengan sosok yang penuh gelora dan idealis. Sayangnya keadaan mahasiswa saat ini banyak mengalami kemunduran. Nampaknya mahasiswa tidak bisa memanfaatkan segala kemudahan yang tersedia pada era informasi ini. Memang jumlah mahasiswa semakin banyak, namun apakah jumlah menjadi jaminan? Jawabannya, tidak. Hari ini bisa kita lihat bagaimana mahasiswa mulai ogah mengimplementasikan nilai-nilai pergerakan mahasiswa pada sebuah organisasi, minat berdiskusi, dan minat belajar pada ranah akademis. Akhirnya lahirlah sebuah kesimpulan, menjadi mahasiswa saat ini hanyalah sebuah trend belaka. Dari keadaan di atas bisa kita lihat bagaimana seseorang dengan mudahnya menjadi mahasiswa. Tentunya kemudahan tersebut karena berbagai

faktor, tak hanya sebatas kebebasan informasi. Seharusnya segala kemudahan yang didapatkan oleh mahasiswa saat ini bisa disikapi dengan arif dan bijaksana. Tak ayal, kemudahan tadi jika tak disikapi secara arif akan menyebabkan mahasiswa terjerembab pada lubang kesalahan yang cukup dalam. Misalnya, persoalan pada ranah akademik, kami sesama mahasiswa juga bukan tak prihatin melihat keadaan ini. Karena hal itulah Isola Pos kali ini mencoba untuk mengingatkan kembali apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang mahasiswa. Nampaknya mahasiswa harus memahami dalam kondisi sesulit apapun untuk mendapatkan nilai, seorang mahasiswa tidak boleh melakukan praktik jual beli nilai. Memang dalam konteks ini tidak sepenuhnya salah mahasiswa, karena tentunya mahasiswa berani berbuat demikian karena ada celahcelah kesempatan yang diberikan oleh pihak kampus. Kemudahan pada era komputerisasi ini seharusnya tak serta merta membuat seorang mahasiswa atau pihak kampus berbuat seenaknya, yang akhirnya mencederai nilai-nilai akademis. Selain mengangkat tema besar tentang praktik jual beli nilai, Isola Pos edisi 54 ini mengangkat permasalahan kurikulum 2013 yang akan segera disahkan, permasalahan kemahasiswaan tentang kouta, dan prosedur Bidik Misi serta permasalahan perubahan kurikulum UPI. Sebagai mahasiswa yang mengemban amanah sosial, tentunya harus berpikir kritis dan mengetahui persoalan yang sedang terjadi di dalam kampusnya. Akhir kata, selamat membaca!

UPM UPI 2012-2013

Pemimpin Umum Isman R. Yoezron Pemimpin Redaksi Farid Maulana Staf Redaksi Julia Hartini, Isman R. Yoezron, Lia Anggraeni, Melly Anggun Puspita, Nisa Rizkiah, Ratih Ika Wijayanti, Rifqi Nurul Aslami, Siti Haryanti, Cindy Mutiaratu Setter/Layouter Yoezron Fotografer Noval Prahara Putra Kontributor Gambar Dipta Radian Saras Perdana Pemimpin Perusahaan Julia Hartini Iklan Julia Hartini Sirkulasi Melly Anggun Puspita Produksi Rifqi Nurul Aslami Kulit Muka Rifki Zaenal Muzaki Penerbit Unit Pers Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Pelindung Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pembina Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan Universitas Pendidikan Indonesia Penasihat Dr. Zakarias Sukarya Soetedja, M.Sn Dr. Yuyus suherman, M.Si

Alamat Redaksi Sekretariat UPM UPI, Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) UPI Lt.1 Ruang 02 Jl. Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154. Tel: 022-2013163 ext 3207 Fax: 022-2103651 E-mail: isolapos@gmail.com Website: http://isolapos.com Twitter : @isolapos

KETUA UMUM: ISMAN R. YOEZRON SEKRETARIS: MELLY ANGGUN PUSPITA BENDAHARA: LIA ANGGRAENI BIDANG ORGANISASI: NISA RIZKIAH BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN: RIFQI NURUL ASLAMI BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN: SITI HARYANTI

2 |

| Maret 2013

2


SKETSA

Pojok Isola “Semuanya bagus, tapi bagaimana implementasinya dan yang terpenting bagaimana mata pelajaran yang 10 itu bisa menghasilkan anak-anak yang kreatif, bukan badut-badut,� kata Guru Besar Emeritus Universitas Negeri Jakarta. Jadi kalau implementasinya buruk, hanya akan melahirkan badut ya, Pak? “Yang dulu-dulu tidak saya liatliat, ngeri kalau dibongkar, ngeri!� kata Direktur Direktorat Akademik, Agus Taufik. Mending ditutup rapat-rapat aja, ya, Pak? Biar nggak ngeri?

Perbaiki SINO!

S

istem informasi nilai online (SINO) sudah diberlakukan sejak saya tingkat satu. Mahasiswa dapat mengakses nilai melalui SINO tersebut. Akan tetapi, meskipun SINO sudah diberlakukan sejak lama, masih terdapat beberapa kekurangan dalam sistem informasinya. Diantaranya adalah ketidaksesuaian nilai di SINO dengan nilai dari dosen, dan juga ketidaksesuaian nama mata kuliah. Hal ini berdampak pada kelangsungan perkuliahan mahasiswa di kampus. Nilai yang tercantum pada SINO banyak yang belum diperbaharui, sehingga tidak sesuai dengan nilai akhir yang diberikan dosen. Hal ini dikarenakan keterlambatan dosen dalam mengumpulkan nilai, sehingga pada Sino muncul nilai K (kosong). Selain itu, ada pula mahasiswa yang

SURAT PEMBACA remedial, sehingga yang dimasukkan ke SINO adalah nilai awal yang belum diperbaiki. Faktor lain yang menyebabkan nilai di SINO tidak sesuai dengan nilai dari dosen yang berdampak pada SKS selesai tidak sesuai dengan SKS kontrak karena nilainya masih kosong, dan yang jelas berpengaruh langsung pada indeks prestasi. Masalah tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena dampaknya begitu terasa bagi mahasiswa yang harus sibuk mengurus administrasi seperti transkrip nilai yang keliru. Padahal itu bukan salah mahasiswa, akan tetapi kelalaian pihak kampus. Tolong kinerjanya diperbaiki lagi, sehingga kita bisa sama-sama nyaman. Terima kasih.

Anggara Bayu Mahasiswa Pendidikan Fisika 2009 November Maret 2012 2013 ||

|| 3


SURAT PEMBACA

Kecewa Terhadap Satpam UPI

S

ebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Isola Pos atas dimuatnya surat pembaca ini. Melalui tulisan ini saya ingin berbagi pengalaman kepada pembaca Isola Pos terkait pelayanan satpam UPI yang berjaga di parkiran. Saya pernah mengalami penga­la­ man buruk beberapa saat sebelum parkir ditertibkan seperti sekarang ini. Waktu itu, motor saya diparkir di depan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat UPI. Saat­ pulang kuliah, motor saya telah dikelilingi motor lain yang berserakan padat. Tentunya saat itu, saya kesulitan untuk mengeluarkan motor saya, ditambah saya perempuan yang tak begitu kuat untuk memindahkan motor-motor yang menghalangi. Tidak begitu jauh, saya lihat dua bapak Satpam UPI yang ditugaskan jaga parkir di sana. Kontan saya pun berteriak memanggil bapak Satpam

B

untuk menolong saya. “Pak, pak, tolong keluarin motor saya!” teriak saya berkali-kali kepada bapak satpam. Namun, betapa kerasnya saya berteriak minta tolong, bapak Satpam tidak juga menolong saya. Padahal, mereka tidak begitu jauh dari saya yang kesulitan menggeser-geser motor. Beberapa kali berteriak, akhirnya pak Satpam melihat kepada saya. Namun, bukannya menolong saya, bapak Satpam malah kembali mene­ ruskan kegiatannya membaca koran. Sepertinya mereka tak tergerak sedikitpun hatinya untuk menolong saya. Untung­nya waktu itu ada mahasiswa yang mendengar teriakan saya. Akhirnya mahasiswa tersebut bersusah payah mem­bantu saya. Sayangnya, Pak Satpam masih tetap saja membaca koran seperti tak peduli. Dengan kejadian itu, saya sungguh kecewa! Saya memang tak

menganggap bapak Satpam sebagai tukang parkir, bukan juga tugasnya menggeser motor, tapi bukankah untuk menolong mah sah-sah saja? Lagian, cuma santai-santai baca koran juga bukan tugasnya bapak Satpam bukan? Melihat kejadian itu juga, saya jadi sangsi. Apakah dengan posisi parkir sekarang bisa membuat pelayanannya semakin membaik? Saya berharap dengan posisi parkir yang sudah terpusat seperti sekarang, tidak ada kejadian yang pernah saya alami seperti waktu itu lagi. Satpam UPI juga harus benar-benar bekerja, tak hanya membaca koran. Setidaknya menolong maha­siswa, apalagi titik parkir sekarang semakin padat.

Intany Pamella Mahasiswi Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 2009

Loket Pusat Administrasi yang Mengecewakan

iro Administrasi Akademik Kemahasiswaaan sejatinya merupakan lembaga yang berperan penting. Fungsinya membantu hal administratif bagi civitas akademika UPI, khususnya mahasiswa. Seperti penerbitan nilai akademik mahasiwa dan pembuatan surat. Idealnya petugas-petugas loket administrasi melaya ni dengan ramah dan membantu mahasiswa. Namun sangat disayangkan, petugas loket yang ada di UPI kerap kali malah berperilaku leha-leha dan terkesan tak niat melayani mahasiswa. Kejadian tersebut saya alami ketika saya membuat surat penelitian skripsi saya. Padahal jika melihat prosesnya tidak terlalu rumit. Saat saya mengajukan surat penelitian, saya datang ke loket dengan membawa map yang isinya berupa surat-surat pengantar dari jurusan dan fakultas

serta persyaratan lainnya. Ketika menemui salah seorang pegawai yang pelayanannya kurang menyenangkan, saya malah disuruh menghadap dulu ke bagian akademik yang ada di lantai atas. Saya menuruti keinginannya, namun saat di bagian akademik ternyata saya disuruh balik lagi ke loket karena seharusnya di loket lah tempat mengajukan surat. Seminggu setelahnya saya kembali untuk mengecek surat tersebut, ter­ nyata belum juga selesai. Kemudian saya kembali lagi entah berapa hari setelah pengajuan, dan jawaban ma­sih sama. Saya coba langsung cek ke lantai atas bagian akademik, dengan ramahnya bagian akademik memberikan penger­ tian bahwa surat saya sudah selesai dan bisa di ambil di loket. Setelah kembali di loket menemui petugas loket yang terlihat niat nggak

niat melayani saya itu, saya malah disuruh masuk ke area kantor dan disuruh mencari sendiri surat saya di tumpukan-tumpukan map yang ada. Tidak diberi penjelasan ataupun pengertian apapun. Ketika saya hendak keluar dan membawa map tersebut barulah seorang petugas berbicara surat tersebut harus di photocopy dan kemudian di cap. Saya di sini tidak berbicara sendiri, tetapi banyak juga mahasiswa lain yang merasakan hal yang sama. Mungkin untuk ke depannya akan lebih nyaman, jika semua petugas loket tersebut memberikan pelayanan yang baik ter­ hadap mahasiswa di UPI.

Neddy Maulani H Mahasiswi Jurusan Pendidikan Geografi UPI

Alamat Redaksi:

Redaksi menerima opini, esai sastra, cerita pendek, feature atau tentang riset/ hasil riset. Tulisan disampaikan melalui email atau langsung ke alamat redaksi dengan identitas lengkap. Redaksi berhak menyunting naskah kiriman tanpa mengubah substansi.

4 |

| Maret 2013

Sekretariat Unit Pers Mahasiswa UPI Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) UPI Lt. 1 Ruang 02 Jl. Dr. Setiabudhi 229 Bandung. 40154 Indonesia E-mail: Isolapos@gmail.com Website: http://isolapos.com


OPINI

Bem Fakultas dan Arogansi Identitas Oleh Zulfa Nasrulloh Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia 2012

J

ika kita pernah memerhatikan pohon besar di jalan raya, kita mendapati pohon dengan batang besar dan cabang besar. Namun memiliki daun yang sedikit sekali. Daunnya hanya ada di ujung-ujung ranting, menjumput seperti lumut atau bahkan di kejauhan kita menganggap pohon itu sama sekali tidak berdaun. Betapa gersangnya pohon tersebut. Pohon itu harus hidup di jalan raya yang penuh dengan polusi dan tangan jahil yang merusaknya. Lalu pernah saya ragu pada daundaun yang tumbuh menjumput di ujung ranting. Apakah akar pohon masih memberikan nutrisi pada daundaun tersebut hingga daun-daun itu tetap tumbuh? Ketika membaca sebuah buku biologi, rupanya pasokan nutrisi bukan hanya dari akar, tapi juga dari fotosintetis yang terjadi pada tubuh daun itu sendiri. Jadi, tidak salah jika saya beranggapan bahwa daun pada pohon besar itu tidak mendapat nutrisi dari akar. Jika pun ada, mungkin hanya sedikit saja. Dinamika organisasi di UPI hari ini seperti halnya pohon tersebut, bahkan mungkin lebih parah kondisinya. Mari kita gabungkan pengandaian kita tentang struktur hierarkis pohon (akar, batang cabang, dan ranting) dengan organisasi intra­universiter (organisasi tingkat un­­i­ ver­sitas, fakultas, dan jurusan). Hari ini secara hierarkis, organisasi di UPI terjadi kecacatan. Tidak adanya organisasi pada tingkat fakul­tas, men­ ciptakan sebuah sistem komuni­kasi yang terputus. Entah secara taktis maupun secara strategis. Kita bisa membayangkan, bagaimana bisa ki­ ta­ me­nyatukan ±49 himpunan de­ ngan karak­teristik yang berbeda da­lam sa­tu forum semisal Sidang Um­um Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa (BEM REMA) UPI. Jangankan un­tuk menciptakan mufakat secara general, pada tataran fakultas pun mereka mengalami per­ pecahan. Secara taktis, ketika ada sebuah isu di kampus yang bersifat mendadak, penyatuan pemahaman dan bersatunya mahasiswa untuk menyikapi isu ter­

sebut sangat sulit dilakukan. BEM Rema sebagai organisasi tingkat universitas, kewalahan menyatukan suara. Ini ber­ hubungan dengan pemahaman yang distorsi secara strategis. Dimana ideologi yang diciptakan himpunan pada penga­ derannya tidak disatukan pada komunal terendahnya. Misalkan pada himpunan-him­pu­ nan di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS) yang notabene setiap satu himpunan dengan himpunan lain memiliki kultur organisasi dan tujuan organisasi yang berbeda. Ketika tidak dipersatukan dalam sebuah tujuan or­ganisasi tingkat fakultas, maka akan ada segolongan himpunan saja yang muncul dengan ideologinya dan juga ada himpunan yang apatis dan berkegiatan sendiri saja. Himpunan-himpunan tersebut hari ini seperti daun yang merimbun di ranting. Daun itu tidak percaya dan peduli pada batang (organisasi tingkat universitas). Ini terjadi karena tidak ada cabang yang memperantarai mereka. Mau tidak mau kita harus percaya organisasi tingkat fakultas adalah jalan yang harus dibuat. Aksesbilitas ini harus berfungsi agar dapat mempersatukan himpunan-himpunan dalam sebuah na­rasi besar, tujuan yang sejalan de­ngan gairah himpunanhimpunan tersebut. Tentu akan ada kesamaan persepsi dan tujuan antar himpunan berbasis kesenian, berbasis olahraga, berbasis teknik, teknologi dan alam. ±49 himpunan akan mengerucut secara sikap menjadi 7 sikap saja. 7 fakultas siap bersatu untuk bergerak dalam satu pemikiran yang sama untuk melawan ketertindasan. Mungkinkah hari ini kita mencipta­ kan kultur seperti itu? Mungkinkah or­ganisasi tingkat fakultas bisa men­ ciptakan jalan komunikasi yang hari ini terpenggal? Ketika kita melihat be­berapa contoh dari fakultas yang telah membuat organisasi di tingkat fakultas, rupanya ada persoalan ter­ sendiri. Organisasi tingkat fakultas tersebut tidak bisa merangkul seluruh himpunan. Alasannya mulai dari per­ soalan konflik masa lalu, perbedaan paham dan kultur yang dipengaruhi

oleh organisasi ekstrauniversiter yang merasuk dalam organisasi, sampai pada persoalan dominasi, mayoritas dan minoritas. Persoalan lain semisal kurangnya memberi kontribusi nya­ ta pada himpunan-himpunan, ti­dak memiliki program kerja yang jelas, menjadi sebuah cermin ketidak­ berfungsian BEM Fakultas yang akhir­ nya terjadi krisis kepercayaan. Kita dapat menarik titik per­ma­ sa­lahan secara lebih kompre­hensif. Kenapa organisasi di tingkat himpunan memiliki egosentris yang begitu kuat? Jika kita menilai sebuah pandangan filsafat, segala yang ber­temu dan bersinggungan secara mate­rial akan menimbulkan aksi dan re­aksi yang berujung pada dualisme nilai. Yakni menjadi baik atau buruk. Mau tidak mau proses persinggungan itu adalah awal yang harus ditempuh. Kegagalan sistem yang terjadi bukan pada berdirinya BEM Fakultas, tetapi pada material yang membangunnya, pada himpunan yang bernaung di dalam­ nya. Secara bentuk, ranting-ranting itu tetap membutuhkan cabang, dan cabang membutuhkan batang. Terjadi simbiosis mutualisme yang tidak boleh di pandang dengan sebelah mata. Himpunan-himpunan yang diben­ tuk oleh kultur seperti apapun, harus melepaskan egosentris himpunannya dan mulai berpikir keluar dan le­ bih mengakar. Konflik horizontal ha­nya akan menguntungkan pihak biro­­krat saja. Ketika UPI hari ini jauh dari visi kerakyatan dan ke­adilan, organisasi mahasiswa tidak sepatut­nya menyombongkan diri dan memper­ tengkarkan sesuatu hal yang artifisial dan penuh arogansi identitas. Himpunan-himpunan sebagai ba­ sis massa harus mulai membuka diri, berpikir kritis. Bahwa hari ini telah terjadi distorsi peran dan fungsi maha­ siswa. Lalu bersama-sama men­cipta­kan saluran komunikasi dan pergerakan maha­siswa yang solid dan terstruktur. Menghargai hierarkis dan bertanggung jawab pada posisi hirarki masingmasing. Setiap elemen organisasi mahasiswa di UPI harus mulai kembali bersatu dan melawan!

November Maret 2012 2013 ||

|| 5


ADVERTORIAL

Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia

Mengucapkan Selamat kepada :

Robby Maududy (Jurusan International Program Science and Education) Juara 2 Tingkat Nasional Kontes Robot Cerdas Indonesia Robosoccer Humanoid League 2012 Juara 1 Tingkat Regional Kontes Robot Cerdas Indonesia Robosoccer Humanoid League 2012 Noerbani Yusuf (Jurusan Pendidikan Ilmu Komputer) Juara Harapan 1 Tingkat Regional Kontes Robot Cerdas Indonesia Devisi Berkaki Finalis Tingkat Nasional Kontes Robot Cerdas Indonesia Robosoccer Humanoid League2012

Indar Bismoko (Pendidikan Ilmu Komputer) Juara 3 Tingkat Regional Kontes Robot Indonesia Juara 1 Desain Robot Terbaik Kontes Robot Indonesia Prasika Dharma Yoga (Fisika) Juara 3 Tingkat Regional Kontes Robot Indonesia Ruly Anggriawan (Pendidikan Ilmu Komputer) Juara 2 Tingkat Nasional Kontes Robot Cerdas Indonesia Robosoccer Humanoid League 2012 Juara 1 Tingkat Regional Kontes Robot Cerdas Indonesia Robosoccer Humanoid League 2012

Tim mahasiswa FPMIPA peserta ONMIPA 2012, bersama pembimbing dan Pembantu Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan (belakang). Depan sebelah kiri, Sugiri Aryanto (Matematika) peraih medali perak dan tengah Ari Raharja (Kimia) peraih medali perunggu.

Hasil penilaian Seleksi Tingkat Nasional ON MIPAPT 2012 serta keputusan rapat Tim Juri ON MIPA-PT 2012 Bidang Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi diumumkan pada tanggal 15 Mei 2012 di Surabaya. ONMIPA 2012 diikuti oleh 200 peserta, masing-masing bidang diikuti oleh 50 peserta yang sebelumnya berhasil lolos seleksi tahap wilayah. Pemenang-Pemenang ON MIPA-PT 2012 Bidang Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi mendapatkan Medali dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, berupa Medali Emas, Peraih Medali Perak, Peraih Medali Perunggu, dan Honorable Mention. Pemenang mendapat bantuan pembinaan masing-masing bidang.

Kabar bahagia datang dari ajang Asia Pacific Model United Nation (APMUN) yang diselenggarakan pada akhir September 2012 di Bangkok, Thailand. Salah satu mahasiswa FPMIPA UPI, Srie Mulyati dari jurusan Pendidikan Kimia angkatan 2010 yang menjadi delegasi UPI, meraih penghargaan sebagai Outstanding Position Paper dalam Commision on Science and Technology for Development. Dalam papernya Srie Mulyati mengangkat tema Biotechnology Capacity Building dan the Green Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication. Dengan jumlah peserta 2.000 orang dari 46 negara Asia Pacific, sebagian Eropa dan Russia, Srie Mulyati berhasil tembus mendapat penghargaan, dengan proses penjurian ketat oleh juri dan chairman dari berbagai perwakilan negara.


EDITORIAL

M

Prahara Skandal Nilai

emalukan! Itulah kata yang bisa menggambarkan mengenai peristiwa yang sedang menerpa lembaga pencetak guru ini. Betapa tidak, sebuah peristiwa tak disangka-sangka menyeruak seketika bagai geledek di siang bolong mengenai skandal keterlibatan mahasiswa dan pegawai universitas yang kongkalikong memanipulasi nilai mata kuliah. Bahkan, muncul pengakuan-pengakuan bahwa manipulasi diiringi dengan kegiatan transaksi: belanja nilai mata kuliah! Bahkan tak tanggungtanggung, tarif satu mata kuliah dihargai puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Kasus ini sebetulnya sudah tercium sejak medio September 2012 lalu. Diawali dengan laporan dari Pembantu Dekan Fakultas Pendidikan Teknik dan Kejuruan kepada Direktorat Akademik yang mencurigai mahasiswanya bermain nakal mengakali nilai mata kuliah. Konon katanya, laporan ini berdasarkan kecurigaan salah seorang dosen terhadap mahasiswanya yang mendaftar ujian sidang, padahal banyak mata kuliah yang belum diluluskan. Tak disangka, menindaklanjuti laporan tersebut Direktorat Akademik menemukan fakta: kecurigaan itu terbukti! Parahnya lagi, hasil penyelidikan Bina Aparatur, menyebutkan dua pegawai yang biasa bekerja melayani mahasiswa terkait dengan akademik, juga ikut melayani mahasiswa yang berani membeli nilai. Hasil penelusuran Isola Pos juga memunculkan fakta-fakta baru. Praktik jual beli nilai ternyata bukan hanya melibatkan oknum pegawai di layanan akademik saja. Bahkan, oknum Satuan Pengamanan (Satpam), yang jauh dari urusan akademik, juga ikut-ikutan berjasa memuluskan skandal ini terjadi. Tak hanya itu, mahasiswa yang berpengalaman menjalankan bisnis haram ini, ikut-ikutan menjadi pialang jasa pembelian nilai kepada mahasiswa yang membutuhkan. Modus utamanya, memanfaatkan ‘orang dalam’ dan memanfaatkan kelemahan pengawasan sistem. Ternyata praktik ini bukan praktik baru, melainkan sudah berjalan beberapa tahun. Bayangkan, menurut pengakuan dari Kepala Divisi Layanan Pendidikan, sejak tahun 2010 juga pernah ada laporan mengenai praktik ini. Namun bedanya, kasus itu disimpan rapat-rapat: tak ditindak, tak dipersoalkan, dan menguap begitu saja. Menyeruaknya kasus ini sontak membuat gerah para pejabat kampus yang tak mau citranya tercoreng. Seolah bergerak responsif, berbagai rapat dan pembahasan pun digelar. Bahkan, kata Direktur Direktorat Akademik Agus Taufik, sang Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Sunaryo Kartadinata geram begitu mendengar kasus ini. Berbagai upaya pun dilakukan universitas, mulai dari menerbitkan aturan perihal input nilai oleh dosen, hingga penghapusan secara berangsur perbaikan nilai melalui FNU-B. Tak lupa, penyelidikan kasus ini pun dilakukan. Meskipun, Rektor UPI masih berpesan untuk ditelusuri hati-hati. Tak dinyana, hasil penyelidikan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi menemukan fakta mencengangkan: hampir 4000 mata kuliah diduga

janggal dan 124 mahasiswa diduga terlibat. Memang betul seperti dijargonkan Bang Napi di salah satu televisi swasta: Kejahatan tidak hanya muncul akibat niat dari pelakunya, namun karena ada kesempatan. Begitupun ternyata yang terjadi di kampus ini. Hasil penelusuran menyebutkan bahwa sumber masalah berada pada lemahnya pengawasan tentang sistem input nilai melalui Sistem Informasi Nila Online (SINO). Lemahnya sistem dimanfaatkan oleh para oknum yang tak bertanggung jawab. Mengenai kepemilikan akun pengakses SINO misalnya. Pemberian username dan password akun kepada pegawai ini patutnya segera dievaluasi. Menurut keterangan Sumber Isola Pos yang pernah terlibat dalam kasus jual beli nilai ini, kesempatan pada mulanya muncul karena ada rotasi penempatan kerja oleh universitas, namun tidak disertai dengan penggantian password untuk mengakses SINO. Pegawai yang dirotasi masih memegang password, sehingga akhirnya dimanfaatkan untuk mengisi pundi pribadi. Apalagi, melihat kesempatan banyak mahasiswa yang membutuhkan. Dari berbagai modus operandi pelaku, masalah mengarah pada lemahnya pengawasan universitas terhadap sistem yang dijalankan. Sumber Isola Pos yang tak lain adalah pelaku sendiri mengatakan bahwa universitas tak mengecek keabsahan nilainya saat dinyatakan lulus. Pengakuan ini patutlah menjadi bahan introspeksi bagi universitas untuk mengevaluasi sistem. Menindaklanjuti laporan ini, Senat Akademik (SA) UPI pun menggelar rapat menyoal sanksi yang dijatuhkan. Sempat muncul perdebatan cukup sengit, perihal sanksi yang terlalu ringan. Pasalnya, jika menafsir dari aturan yang ada, sanksinya hanya berupa teguran dan peringatan. Anggota SA Komisi C Siti Fatimah, menilai sanksi terlalu lemah. Dia sempat menyarankan untuk merevisi aturan. Namun sepertinya, saran itu tetap tak berguna akhirnya untuk kasus ini. Pasalnya, aturan dibuat saat kasus sudah menyeruak ke khalayak. Meski aturan direvisi, jatuhnya sanksi tak bisa dilakukan karena aturan bersifat baru. Menyitir kata Ketua Komisi Disiplin yang juga Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan Dadang Sunendar, “tak mungkin ada kasus, terus peraturannya berubah.� Pernyataan itu ada benarnya juga, namun bermuka dua. Satu sisi, memang tak masuk akal jika aturan direvisi dengan pertimbangan terlalu ringan dijatuhkan. Hal ini akan terkesan sewenang-wenang. Tapi disatu sisi, juga memunculkan pertanyaan: Kenapa baru ramai-ramai bicara perubahan sanksi? Padahal, kasus ini sudah terjadi sejak 2010, dan tentunya pimpinan tahu, tak mungkin tuli. Alih-alih dikatakan responsif, hal ini malah terkesan reaktif. Reaktif pun bukan karena kasus terjadi, namun karena kabar desas-desus menyeruak keluar. Reaktif, karena takut citra UPI runtuh karena kasus ini. Hal ini tentunya bukan tindakan elok. Kenapa kasus yang disimpan rapat tak ditindak, tapi kasus yang menyeruak membuat kebakaran jenggot?

November Maret 2012 2013 ||

|| 7


BINCANG

H.A.R Tilaar,

NISA RIZKIAH/ISOLA POS

Kurikulum 2013 Hanya Keputusan Politik!

B

eberapa bulan terakhir, rencana peru­bahan kurikulum tingkat se­kolah dasar hingga menengah santer diperbincangkan. Beberapa pihak ada yang pro perubahan kurikulum, di lain pihak malah ada yang menentang keras. Yang menolak beranggapan tidak ada alasan yang mendasar perlunya perubahan kurikulum yang rencananya akan diterapkan Juni 2013 ini. Banyak juga yang menilai, kebijakan perubahan kurikulum terkesan tergesa-gesa. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, perubahan kurikulum mutlak diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman. Namun, yang menolak kebijakan itu pun punya alasan yang mendasar. Yang disoroti mulai dari efektivitas penerapan kurikulum di lapangan, sisi ekonomis, sosiologis bahkan psikologis peserta didik. Tak sedikit pula yang menyoroti bukan pada persoalan diubah atau tidak. Melainkan, konten yang akan diterapkan pada kurikulum 2013 ini juga tak luput dari sorotan publik khususnya akademisi pendidikan. H.A.R Tilaar, salah satu tokoh pendidikan yang menyoroti persoalan perubahan kurikulum ini. Menurut Tilaar, perubahan kurikulum memang diperlukan. Ia me­man­dang bahwa kurikulum meru­pa­kan sarana dalam pendidikan yang akan selalu berubah mengikuti per­kembangan. Namun, tak sebatas itu, menurut Tilaar perubahan pun harus menekankan pada keselarasan nilai-nilai dan tujuan pendidikan. Salah satu jurnalis Isola Pos, Nisa Rizkiah, berkesempatan untuk ber­ bin­cang dengan Tilaar membahas waca­­na perubahan kurikulum ini. Di

Prof.Dr.Henry Alexis Rudolf (HAR) Tilaar, M.Sc. Ed Tempat dan tanggal lahir: Tondano, Sulawesi Utara 16 juni 1932 Pendidikan: Sekolah Rakyat Masa Kolonial, Memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Indonesia tahun 1961, University of Chicago 1964-1965, Memperoleh Master of Science of Education tahun 1967 dan Doctor of Education 1969 di Indiana University. Karier: Guru Besar Emeritus Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Bidang Keahlian: Pendidikan dan Pedagogik. Karya Tulis: Pendidikan dan pembangunan Nasional menyongsong Abad XXI, Manajemen Pendidikan Nasional. Kajian Pendidikan Masa Depan, Lima Puluh Tahun Pendidikan Nasional: 1945-1995 Suatu Analisis Kebijakan.

8 |

| Maret 2013


BINCANG kediamannya, Tilaar menjawab pole­ mik mengenai wacana kurikulum. Berikut petikan perbincangan Isola Pos bersama H.A.R Tilaar: Benarkah kurikulum 2013 merupakan jawaban dari permasalahan pendidikan Indonesia? Perubahan kurikulum itu sesuatu yang harus, sebab kurikulum itu merupakan sarana, sarana di dalam proses pen­didikan. Proses pendidikan ini akan berubah karena perubahan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Tetapi, yang jadi masalah kurikulum 2013 ini yang kesepuluh sejak kemerdekaan dan biasanya kurikulum itu dirumuskan dari atas ke bawah. Akibatnya apa kalau begitu? Menyusun suatu kurikulum itu harus mengetahui apa hakekat dari pendidikan itu. Kita hanya dapat mengetahui proses pendidikan kalau kita tahu apa hakikat pendidikan itu. Kita sudah beberapa kali berganti kurikulum, KBK, KTSP, dan sekarang Kurikulum 2013. Seperti apa kurikulum yang ideal bagi pendidikan Indonesia? Kita lihat dulu apa yang terjadi dengan pendidikan kita secara nasional. Misalnya, kita melaksanakan KTSP, ini seharusnya otonomi itu ada dimana? Di sekolah, otonomi sekolah, sekolah yang menentukan. Tapi apa yang terjadi? Ada Ujian Nasional (UN) yang menjadi peradilan bagi anak-anak kita itu. Jadi, buat apa itu KTSP, sesuatu yang sangat kontroversial. UN itu seharusnya suatu proses pemetaan masalah apa yang di­ hadapi di lapangan, sehingga ini me­ rupa­kan input terhadap perumusan kebijakan pendidikan, bukan untuk mengadili anak-anak kita ini. Ada kesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tergesa-gesa dalam perubahan kurikulum ini, pendapat Anda? Ya, ini sangat tergesa-gesa. Saya memandang akhirnya ini bukan hanya meng­ hilangkan tetapi mematikan kreativ­itas anak-anak kita. Misalnya sekarang kalau dia sudah kelas 6, kelas 3, kelas XI, dan kelas XII mata pelajarannya tinggal mata pelajaran yang akan diujikan. Itu bagaimana akan mengem­bangkan kreativitas anak-anak kita? Bagaimana dengan pelibatan pakarpakar pendidikan dalam perumusan kurikulum 2013?

Jadi misalnya begini ya, apa yang disebut dengan uji publik? Waktu uji publik yang pertama, saya bilang begini uji publik artinya publik menguji. Saya sebagai publik akan menguji, konsepnya benar atau salah. Saya bilang konsepnya salah. Konsep dalam arti pelaksanaannya, bukan isi materinya. Saya bilang, kurikulum itu tidak ada yang menetap itu akan terus berubah. Tetapi, perubahan itu bukan sekedar perubahan saja, tetapi atas sebab apa kita mengubah kalau kita tahu apa yang terjadi di lapangan. Salah satu perubahan konten kurikulum adalah penyederhanaan mata pelajaran di sekolah dalam bentuk integrasi, tanggapan Anda? Orang yang belajar mengenai pendidikan, masalah penggabungan di dalam suatu keterkaitan lingkungan misalnya, itu bukan hal yang baru. Apa yang ada di balik perumusan ini, saya pikir ini keputusan politik. Bicara secara pendidikan itu sudah deathlock. Apakah mungkin pada anak kelas 1 menggabungkan dengan Bahasa Indonesia, bagaimana itu dengan guru? Bisa kita bayangkan guru Bahasa Indonesia itu merangkum seluruh ilmu pengetahuan untuk anak-anak ini. Tapi ini dipaksakan kan, politic is power. Kita mau atau tidak, ini adalah jalan. Di tingkat SD ada pengurangan jumlah mata pelajaran, dari 10 menjadi 6 jam, dan ada beberapa pengintegrasian mata pelajaran? Semuanya bagus, tapi bagaimana implementasinya dan yang terpenting bagaimana mata pelajaran yang 10 itu bisa menghasilkan anak-anak yang kreatif, bukan badut-badut. Anak-anak yang bisa mengelola kekayaan alam kita, kekayaan budaya kita. Lalu bagaimana dengan penerapan full day school, apakah cocok untuk anak-anak di Indonesia? Ini tidak ada penelitian, seharusnya penelitian ini digalakkan. Sistem ini dipinjam dari sekolah yang ada di Swiss, bukan anak Indonesia. Yang menggunakan konsep ini orang-orang yang tidak mengetahui apa itu pendidikan, apa itu anak, dan perkembangan anak. Saya katakan, psikologi kita itu hanya meminjam dari teori Piaget dan Kohlberg. Piaget itu dari Swiss, Kohlberg dari Amerika. Apakah anak-anak

Swiss dan Amerika sama dengan anak Indonesia? Dalam rancangan kurikulum SMA, sistem penjurusan didasarkan pada minat pendidikan lanjutan dan bahkan ada sistem nonpenjurusan (SKS), tanggapan Anda? Bagus, seperti yang dilakukan di Finlandia. Nanti di kelas X ada ujian yang membantu untuk menentukan minat di pendidikan tinggi. Finlandia berhasil dengan sistem demikian. Tapi di kita how implements? Ini yang jadi masalah. Bagaimana anak-anak itu mendapatkan pengetahuan di dalam proses pendidikan yang memberikan kebebasan untuk memilih. Kalau begitu, ada kesan kurikulum ini meniru sistem pendidikan luar negeri. Apakah langkah tersebut tepat bagi pendidikan kita? Finlandia itu didukung oleh penelitian-penelitian, bukan asal buat. Nah, sedangkan kita sangat lemah dalam penelitian. Oleh sebab itu, usul saya, perubahan itu dimulai dari Lembaga Perguruan Tinggi Keguruan (LPTK) menggalakkan penelitian. Bagaimana LPTK ditingkatkan mutunya. Saya harapkan UPI, salah satu dari empat tertua yang dibangun oleh M.Yamin. Dalam catatan Anda, apa persoalan mendasar yang harus dibenahi dalam kurikulum di Indonesia? Kita tidak tahu apa yang terjadi di lapangan, konsepnya oke, tapi di lapangan tidak tahu. Not the content but the process, yang dapat menemukan kreativitas pada anak-anak kita. Kalau proses yang terpenting, kuncinya ada pada siapa? Pada guru yang melaksanakan. Nah, itu bagaimana Finlandia empat puluh tahun yang lalu membenahi pendidikannya, mereka memulai dari LPTK, bukan dari yang lainnya. Melihat SDM yang ada, apakah kurikulum 2013 dapat diimplementasikan dengan baik? Pesimis soal ini. Pengalaman yang lalu, ini sudah kesebelas kalinya kita gagal karena kita tidak datang ke lapangan. Guru-guru itu kasihan, ditun­tut macam-macam, seperti salah satunya sertifikasi, sedangkan sekarang mau melaksanakan kurikulum baru, kita pertanyakan siapa yang akan menatar 2 juta guru yang ada di Indonesia?

November Maret 2012 2013 ||

|| 9


CINDY MUTIARATU/ISOLA POS

KAMPUS

Para calon guru lulusan Universitas Pendidikan Indonesia, saat upacara Wisuda Gelombang III Tahun 2012 Desember lalu. Setelah kurikulum baru di berlakukan, lulusan pabrik guru ini belum dapat diakui sebagai guru, mereka harus mengikuti Program Profesi Guru.

Kurikulum Baru UPI Tekankan PPG Oleh Rifqi Nurul Aslami

A

khir Desember 2012 lalu, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) meluncurkan rancangan kurikulum baru. Kurikulum baru itu disosialisasikan dalam situs www.upi. edu, dalam bentuk file dengan nama Rambu-rambu Perubahan Kurikulum UPI 2013. Tak kalah dengan Kurikulum Pendidikan Indonesia 2013 yang rencananya akan berubah dan disahkan pada bulan Juli 2013 nanti. UPI pun tahun ini berencana untuk merubah kurikulumnya. Dengan munculnya kurikulum UPI yang baru tersebut, ada beberapa hal yang mengalami perubahan di dalamnya. Pendidikan Profesi Guru (PPG) salah satunya, dalam kurikulum UPI sebelumnya, PPG tidak ada dan tidak diwajibkan untuk ditempuh oleh lulusan sarjana UPI. Namun, dalam Kurikulum UPI yang baru, PPG diwajibkan untuk setiap sarjana yang ingin menjadi guru profesional bahkan diintegrasikan. Memang jika dilihat, perubahan tersebut lebih

10 10|

| Maret 2013

menitikberatkan upaya UPI untuk meningkatkan profesionalisme lulusannya. Salah satu caranya yakni dengan mengikuti PPG. Meski sudah delapan semester menempuh pendidikan di bangku kuliah, lulusan UPI belum resmi dinyatakan sebagai pengajar yang profesional. Ketua Perubahan Kurikulum UPI Dinn Wahyudin mengatakan, rencananya kurikulum UPI ini dilaksanakan pada tahun 2013 ini. Dinn mengungkapkan, PPG merupakan program tambahan yang wajib diikuti oleh lulusan sarjana itu sarjana pendidikan. Selanjutnya, Dinn mengibaratkan sarjana pendidikan dengan sarjana kedokteran. Sama seperti sarjana kedokteran yang harus mengikuti pendidikan keprofesian dokter untuk benar-benar bisa menjadi dokter. “Ya kurang lebih profesi guru dan dokter sekarang sama lah,” katanya. Selain harus menempuh waktu selama satu tahun untuk benar-benar

menjadi guru, dengan adanya PPG, mahasiswa yang ingin resmi menjadi guru harus merogoh kocek lebih dalam. Pasalnya ada penambahan biaya untuk mengikuti PPG. Menurut Direktur Direktorat Akademik Agus Taufiq, setiap mahasiswa harus mengeluarkan uang sebesar 1112 juta per tahunnya. Namun, ia menambahkan, ada keringanan bagi mahasiswa yang mengikuti Program dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) yakni Program Sarjana Mendidik Terluar, Tertinggal, dan Terdalam (SM3T). Jika mahasiswa yang mengikuti SM3T dana PPG digratiskan. “Urusan dana itu konsekuensi sendiri,” ucap Agus. Agus menambahkan, dengan adanya PPG UPI mencanangkan ke depan kualitas pendidik lulusan UPI dapat menjadi guru yang profesional dalam bidangnya. Agus mengatakan dengan adanya PPG, pemerintah memberi peluang yang sama untuk lulusan sarjana yang berkeinginan


KAMPUS

menjadi guru. Tidak hanya lulusan sarjana pendidikan yang bisa menjadi guru, lulusan sarjana nonkependidikan pun bisa menjadi guru dengan mengikuti PPG ini. Namun, mahasiswa yang berasal dari jurusan nonkependidikan harus merogoh kocek lebih besar dibanding mahasiswa yang berasal dari jurusan pendidikan. Selain itu, mereka harus mengikuti matrikulasi terlebih dahulu. Matrikulasi adalah pemberian mata kuliah kependidikan, seperti kurikulum pendidikan, psikologi pendidikan dan mata kuliah pendidikan lainnya. Matrikulasi tersebut ditempuh selama satu semester. “Jadi mahasiswa nondik yang ikut PPG, dia harus matrikulasi,” kata Agus. Dinn mengatakan ke depan yang berminat untuk menjadi guru tidak dibatasi dengan lulusan sarjana pendidikan saja namun yang nonkependidikan juga bisa untuk menjadi guru. Melihat perubahan ini, mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah Wisnu Adam Alfiqri tidak setuju dengan adanya perubahan kurikulum yang menitikberatkan adanya PPG. Menurutnya, dengan adanya PPG dirinya menilai sia-sia telah kuliah di UPI. Menurutnya UPI sebagai universitas yang mencetak guru seolah mengakui kelemahannya dengan adanya PPG ini. ‘‘UPI sekarang sudah tidak ada kharismanya lagi sebagai kampus pendidikan,” katanya. Wisnu menambahkan, dengan adanya PPG yang membebaskan sarjana non-kependidikan untuk menjadi guru, menjadikan persaingan dengan calon guru yang lain semakin ketat. Menurutnya, jika lulusan UPI bersaing dengan lulusan universitas lain yang bukan Eks-IKIP tentunya lulusan UPI akan kalah. Misalnya, lanjut Wisnu, lulusan UPI disaingkan dengan lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Padjajaran (Unpad) yang tentunya mereka lebih baik daripada lulusan UPI. Dari awal mereka fokus mengenyam pendidikan sewaktu kuliah, lebih spesifik, sedangkan di UPI mata kuliah tentang keilmuan kurang lebih banyak tentang kependidikannya karena UPI kampus pendidikan. “Jadi dengan adanya PPG malah mematikan

Grafik model kurikulum yang terintegrasi dengan PPG pada Rambu-rambu Pengembangan Kurikulum UPI 2013.

universitas keguruan dong?” sindirnya. Menanggapi hal ini, Dinn tidak memungkiri adanya anggapan seperti itu. Menurutnya, memang nanti lulusan UPI akan lebih banyak bersaing dengan lulusan universitas lain. Namun, di kurikulum baru ini dirinya sudah merancang pembeda antara lulusan UPI dengan lulusan universitas lain. Pembeda, katanya lagi, untuk lulusan UPI didalamnya ada nuansa pendidikan dan universitas lain tidak. “Ya wayahna kenapa milih kuliah di UPI kan?” *** Kurikulum baru UPI ini, kata Dinn sama saja dengan Kurikulum Pendidikan Indonesia yang akan mengundang banyak perdebatan. Namun kurikulum ini merupakan perubahan yang tidak bisa dihindari, maka Dinn meminta agar semua pihak mendukung perubahan kurikulum baru ini, baik itu dari pihak dosen maupun dari mahasiswa. “Ya, di sini kita jangan sampai men-debateble tentang kurikulum ini, lah! Sebaliknya kita harus mendukung karena kurikulum ini baik untuk semua,” katanya. Menurutnya, dalam perubahan

kurikulum ini tidak akan sempurna memang jika perubahan ini tidak dibarengi dengan kualitas pengimplementasinya. Dalam hal ini khususnya ditujukan kepada dosen. Sebagus apapun kurikulum yang dirancang akan sulit diimplementasikan apabila kualitas dosen sebagai pelaksana kurikulum tidak diperbaiki. Oleh karena itu, akan ada evaluasi untuk para dosen agar lebih baik lagi dalam pelaksanaan pembelajarannya. Harapan dengan adanya kurikulum baru ini, dosen harus lebih transparan kepada mahasiswa. Tidak hanya soal uang tetapi mengenai program seperti nilai dan pemberian tugas. Mahasiswa diberikan penjelasan bagaimana cara untuk mendapatkan nilai A, apa saja yang harus dikerjakan, harus masuk tatap muka berapa kali dan lain sebaginya. Seharusnya dosen harus di update ilmunya, pengetahuanya agar kurikulum ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. “Kalau perlu nanti perlu adanya workshop untuk dosen,” ujar Dinn.

November Maret 2012 2013 ||

|| 11


KAMPUS

Bahasa dan Seni, Intinya Pisah Dulu! Oleh Rifqi Nurul Aslami

B

ak mendapat angin segar, delapan tahun penantian akhirnya menemukan titik terang. Sebuah surat dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS) Nenden Srilengkawati, 30 Maret 2012 lalu. Surat Keputusan No:1129/UN40.3/DT/2012 berisi tentang Pembentukan Tim Pengembangan Fakultas Pendidikan Seni dan Budaya (FPSB). Hal ini berkaitan tentang kabar adanya pemisahan FPBS.

Kini perjuangan untuk pemisahan FPBS kembali diusung. Turunnya Surat Keputusan (SK) membuat Tim Pengembangan FPSB segera bergerak cepat. Proposal penyusunan pengajuan fakultas baru pun dibuat oleh mereka dan diajukan kepada rektor, pembantu rektor serta Senat Akademik (SA). Tak butuh waktu lama, selang dua bulan, tepatnya pada Mei 2012 proposal pendirian FPSB disambut baik oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Hubungan Internasional Furqon. “Saya pikir pemisahan Bahasa dan seni ini ide bagus,” ujarnya. Furqon optimis bahwa pendirian FPSB ini se­ce­patnya akan segera terlaksana. Padahal, kesiapan mengenai pendirian FPSB ini masih belum terlihat, terlebih FPSB belum memiliki gedung baru yang nanti akan ditempati kelak.

Namun Furqon mengatakan, soal pe­nam­bahan jurusan dan gedung bi­sa menyusul setelah resmi dibuka. Se­­jauh ini, menurutnya tidak ada per­masalahan

12 12|

| Maret 2013

Baik Furqon, Agus, maupun Zakarias sama-sama optimis pen­ dirian FPSB dapat diresmikan secepatnya. Sayang, keinginan mereka ini tidak dibarengi dengan persyaratan yang harus ditunjang demi keberlangsungan FPSB ke depannya, seperti kesiapan pengajar di Prodi baru. Pasalnya hingga saat ini Prodi Seni Teater pun belum memiliki dosen seni yang benarbenar mumpuni. “Untuk Prodi Seni Teater paling dosennya dari Jurusan Bahasa Indonesia, “ kata Zakarias. NOVAL PRAHARA /ISOLA POS

Rencana berpisah dengan FPBS bukan kabar yang baru lagi. Dulu, tahun 2004-2008 pemisahan ini sempat diusulkan oleh beberapa dosen jurusan seni kepada Dekan FPBS Chaedar Alwasilah. Kabarnya rencana pendirian Fakultas Pen­ didi­kan Seni dan Budaya (FPSB) ini sempat ditolak. Belum adanya pro­fesor, jumlah pengajar bertitel doktor yang masih kurang, jumlah jurusan dan Program Studi (Prodi) serta tenaga pe­ngajar yang belum mencukupi men­­jadi alasan ditolaknya pendirian FPSB.

disegerakan agar dapat me­ngem­ bangkan kemampuan orangorang seni dalam bidangnya. Ia mengungkap­kan bahwa saat ini pro­posal tersebut sudah diajukan kepada pihak rektorat, sedang di­ ka­­ji yang nantinya akan turun ke pihak SA. Meski begitu ia mengaku bahwa dari pihak Tim Perumus Pendirian FPSB belum mengirimkan surat ke SA. “Tapi inti­nya, sih, yang penting berpisah dulu saja, masalah ke depan nanti kita pikirkan,” tandasnya.

Salah satu ruang seni di Gedung FPBS UPI

untuk mendirikan FPSB. “Saya pikir, sih, tahun ini sudah bisa dinikmati. Mengenai kapan resminya, mungkin kita butuh waktu saja,” katanya. Hingga saat ini dirinya masih belum mengetahui perihal perkembangan pro­posal yang telah diajukan seperti apa. Menurutnya, pihak universitas belum memberikan keputusan apaapa. “Sepertinya belum ada kajian di SA karena belum ada surat ke sana,” ujar Furqon. Menurutnya, kemungkinan se­telah proposal itu sampai di tangan pihak universitas dan SA, masalah ini akan dibahas pada ra­pat pleno antara rektorat dan SA. “Jadi keputusan terakhir ada pada rektor, tetap rektor yang berwenang memutuskan,” ujarnya. Meski be­gitu, Ketua Tim Pendirian FPSB Zakarias Soetedja bersama timnya ya­kin bahwa FPSB akan diresmikan tahun 2013. “Mudah-mudahan tahun ini, yah,” harapnya. Keinginan serupa di­ungkapkan oleh salah satu ang­gota Tim Perumus Pendirian FPSB Agus Budiman. Saat ditemui Isola Pos, ia mengatakan bahwa pendirian FPSB lebih baik

Menurutnya tidak ada yang salah tentang pendirian FPSB. Semenjak status UPI berubah dari Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, UPI memiliki kewenangan untuk mendirikan fakul­ tas baru. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa sekarang UPI bisa membuka fakultas baru. Apapun yang terjadi, menurut Zakarias, yang penting antara bahasa dan seni dapat berpisah terlebih dahulu. Sama halnya dengan Zakarias, adanya perubahan status UPI pun menurut Furqon salah satu menjadi alasan kuat yang mendukung karena UPI diberikan otonom penuh oleh pemerintah untuk membuka fakultas apa saja selagi tidak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan. “Jadi dari situ juga ada otonomi dari universitas untuk membentuk fakultas baru,” kata Furqon.


KAMPUS

Mahasiswa PPL Tanggung Akomodasi Dosen Oleh Cindy Mutiaratu

P

elaksanaan kegiatan Program Pe­ngala­man Lapangan (PPL) bagi beberapa mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dirasa berat. Beberapa mahasiswa yang mendapatkan tempat PPL di luar kota harus membayar lebih untuk biaya kunjungan dosen pembimbing. Biaya kunjungan ini termasuk diantaranya biaya transportasi untuk dosen. Seperti yang dialami mahasiswa Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olah­ raga Fakultas Pendidikan olahraga dan Kesehatan Fatur. Pada pelaksanaan PPL semester lalu di Subang, ia mesti membayar biaya tambahan sebesar Rp 1 juta. Uang tersebut digunakan untuk membiayai kunjungan dosen pembimbingnya. “Lima ratus ribu se­tiap kali datang. Kemarin dosen pembimbingnya datang dua kali,” jelas Fatur. Sama halnya dengan Fatur, maha­ sis­wa Jurusan Pendidikan Kimia Fa­ kul­tas Pendidikan Matematika dan Il­­mu Pengetahuan Alam Robi, juga

ha­rus membayar biaya kunjungan dosen pembimbing. Robi dan lima or­­­­ang anggota kelompoknya yang melaksanakan PPL di Jakarta harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 250 ribu untuk menanggung biaya ako­ modasi dosen. “Seharusnya bebas bia­­ya, tapi saya ikhlas biar tidak jadi mudharat,” ungkap Robi. Ketika dikonfirmasi ke Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Profesi, Ahmad Kustiwa, ia menyatakan kegia­tan PPL seharusnya bebas biaya. Pihak universitas sudah memberikan honor kepada setiap dosen pembimbing yang ditugasi untuk membimbing mahasiswa PPL baik yang melaksanakan PPL di luar atau di dalam kota. “Kalaupun ada ya­ng bayar, ya itu kesepakatan antara mahasiswa dan dosen saja,” kata Ahmad. Ahmad menjelaskan, hal ini te­lah menjadi suatu problema yang tak kun­ jung selesai. Dosen yang mem­­­bimbing di luar dan di dalam ko­ta menerima jum­lah honor yang sa­ma dan tidak ada tambahan untuk bi­aya akomodasi.

Biaya akomodasi pun akhirnya dibe­ ban­kan kepada maha­siswa. “Ini me­ mang dari dulunya sudah begini,” ung­ kap Ahmad. Hal ini ditanggapi oleh salah satu ma­hasiswa yang akan melaksanakan PPL di semester genap, mahasiswa Ju­rusan Pendidikan Bahasa Perancis Reynaldi Fajrin. Menurutnya, kelebih­ an biaya yang harus ditanggung dos­ en tidak seharusnya dibebankan pa­da mahasiswa. Ia juga menyatakan ke­be­ ratan­nya jika harus menanggung biaya akomodasi dosen. “Udah harus bayar biaya hidup lebih, ditambah la­gi bayarin dosen, agak berat juga,” ungkapnya. Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Biasa Asep Abdul Aziz, yang juga PPL di Jakarta menyatakan hal senada. Menurutnya biaya transportasi dosen pembimbing semestinya ditanggung oleh universitas. “Apa gunanya mem­ bayar SPP semester 8 kalau masih har­ us menanggung transportasi dosen?” tanyanya.

INFO IKLAN

November Maret 2012 2013 ||

|| 13


Ternyata Desas-Desus Itu Benar! Oleh Farid Maulana dan Isman R Yusron

S

elentingan itu sontak beredar dari mulut ke mulut. Tak jelas mulai kapan desas-desus itu mulai nyaring diperbincangkan khalayak, namun menurut kabar yang Isola Pos terima, kejadian tersebut terjadi di medio September 2012. Desas-desus itu cukup mengejutkan. Kabarnya, ada mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang ketahuan melakukan praktik belanja nilai. Awal Oktober tahun 2012, seorang mahasiswa Jurusan Teknik Elektro yang tak mau disebut namanya me­ ne­rima sebuah pesan singkat dari salah satu temannya. Isi pesan itu menceritakan adanya kabar, seorang mahasiswa di Fakultas Pendidikan Teknik dan Kejuruan (FPTK) yang di drop out karena diketahui melakukan pemalsuan nilai. Ia bertanya pada bebe­ rapa orang temannya yang dikenal. “Tau kasus nilai di FPTK nggak?” tanya mahasiswa tadi. Cerita tentang skandal manipulasi nilai mata kuliah ini ternyata cepat menyebar. Beberapa mahasiswa me­ ngaku pernah mendengar dosennya mewanti-wanti mahasiswa untuk tidak terlibat. “Hati-hati kalian jangan sampai terpengaruh oknum-oknum tidak ber­ tanggungjawab,” kata salah seorang mahasiswa yang meminta untuk tidak disebutkan identitasnya, menirukan kata salah seorang dosennya di kelas. Saat menelusuri kebenaran cerita ini, Isola Pos pun akhirnya menda­ patkan keterangan dari Direktur Di­ rek­torat Teknologi Informasi dan Komunikasi (DirTIK) Munir. Munir me­nga­takan kasus itu terungkap saat DirTIK mendapat ‘tugas’ dari Direktorat Akademik September ta­ hun lalu. DirTIK diminta mengecek nilai mahasiswa yang dicurigai bermasalah. Tak disangka kecurigaan itu terbukti. DirTIK, memperlihatkan data temuan lebih dari 4.000 kasus dugaan pemalsuan nilai mata kuliah yang dilakukan mahasiswa. Untuk lebih meyakinkan kebe­ naran desas-desus tersebut, Isola Pos

14| 14

| Maret 2013

lang­sung menyambangi Direktur Di­ rek­torat Akademik Agus Taufik demi mendapat keterangan yang jelas. Di ruangannya, Agus membenarkan ka­ sus tersebut terjadi. “Ini kejadian luar biasa, seorang calon pendidik main gi­ la,” ujar Agus terlihat sedikit berang. “Harus dilacak, sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” tambahnya. Agus mengatakan, kasus ini ter­ ungkap saat Direktorat Akademik di­­ min­ta menindak lanjuti surat dari Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FPTK Agus Setiawan. Surat itu berisi kecurigaan dosen di salah satu program studi FPTK, dimana salah satu mahasiswanya mendaftar ujian sidang skripsi. Padahal mahasiswa ter­sebut masih harus meyelesaikan banyak mata kuliah. Modus yang digunakan dengan menggunakan For­mulir Evaluasi Nilai Ujian (FNU-B). “Ngirim surat ke saya minta dicek. Benar saja. Make FNU-B,” kata Agus Taufik kepada Isola Pos. Kemudian, menindaklanjuti te­muan­­ nya itu, Agus Taufik meminta kepada DirTIK untuk mengecek dan menyelidiki lebih lanjut. “Saya minta TIK (DirTIKred memberi informasi. Dibuka saja, selesaikan se-selesainya,” ujar Agus. Beberapa hari setelah Direktorat Akademik menerima surat dari FPTK, Direktorat Akademik kembali memperoleh kabar bahwa ada mahasiswi di salah satu jurusan di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) juga diduga melakukan pemalsuan nilai. Namun berbeda modusnya, untuk yang satu ini tanpa melalui FNU-B, melainkan langsung memasukkan nilai dari Sistem Informasi Nilai Online (SINO). Direktorat TIK yang menelisik kasus ini langsung mengecek dari database Access Control System (ACS) UPI. Ternyata tak hanya di FPTK dan FPIPS yang bermasalah. Di beberapa fakultas juga ditemukan kasus serupa. “FPOK, FIP, FPBS ada beberapa kasus,” kata Munir saat ditemui di ruang kerjanya. Masih menurut Munir, jumlah pemal­

suan nilai terbesar terjadi di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK). Sementara, kata Munir, Fakul­ tas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), dan Fakul­ tas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) dianggap bersih dari kecurangan. Menindak lanjuti temuan-temu­an ini, Agus mengaku langsung mela­por kepada Rektor UPI Sunaryo Karta­ dinata. Kata Agus, begitu mendengar hal ini, Sunaryo langsung marah besar. “Sebelum ke Komdis (Komisi Disiplinred) kita lapor ke Pak Rektor. Kata Pak rektor supaya Komdis bergerak, ditelusuri dengan hati-hati. Berpijak pada fakta, jangan sampai salah arah menemukan mahasiswanya, oknum, agennya,” cerita Agus. Sejak kasus ini terungkap, ternyata Komdis sudah bergerak ke setiap fakultas menemui beberapa mahasiswa yang diduga terlibat kasus jual beli nilai. Beberapa mahasiswa yang ditemui Komdis mengakui perbuatan mereka meski memberikan berbagai alasan. Menurut Ketua Komdis UPI Dadang Sunendar, alasan yang dilon­tarkan sangat beragam. Mulai dari alasan kepepet karena batas waktu kuliah yang hampir berakhir, hingga alasan biaya bayar kuliah karena tambah waktu jika mengulang. “Yang paling banyak ini, terbawa-bawa oleh teman,” kata Dadang. Dadang mengatakan sanksi kepa­da ­maha­siswa yang terlibat akan dijatuhkan secepatnya. “Minggu-ming­gu ini keluar,” kata Dadang. Sementara, saat menemui Kepala Divisi Hukum UPI Endang mengatakan sanksi yang akan dijatuhkan masih dalam proses pengkajian. Kepala Divisi Layanan Akademik Liris Raspatiningrum bercerita pernah didatangi salah satu mahasiswa yang terlibat dalam kasus ini. Mereka yang datang kepada Liris bimbang atas status mereka karena belum ada keputusan sanksi. “Mereka menyesali, tapi meng­ inginkan kejelasan status,” kata Liris. Sebagian mahasiswa, kata Liris, sudah ada yang mengundurkan diri.


Tak Hanya Mahasiswa, Pegawai Juga Oleh Farid Maulana dan Isman R Yusron

Gedung Pusat Administrasi (dulu Gedung BAAK). Beberapa pegawai yang berdinas di Administrasi Akademik, terlibat kasus jual beli nilai.

B

egitu menerima surat yang berisi kecurigaan dari Pembantu Dekan bidang Akademik Fakultas Pendidikan Teknik dan Kejuruan (FPTK) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Direktur Direktorat Akademik Agus Taufik langsung berge­ rak cepat. Agus langsung mengecek kecurigaan itu. Kemudian, bagai petir di siang bolong, Agus langsung kaget begitu menemukan kecurigaan itu terbukti. Saat mengecek, Agus menemukan ada mahasiswa yang bermain licik memalsukan nilai melalui Formulir Evaluasi Nilai Ujian (FNU-B). Agus pun langsung melapor kepada Rektor UPI Sunaryo Kartadinata. Kata Agus, rektor marah besar. “Pak rektor berpesan supaya ditelusuri dengan hati-hati, jangan sampai salah arah, menemukan mahasiswanya, oknum, agennya,” kata Agus.

Selain mahasiswa yang terungkap melakukan praktik kotor ini, sete­ lah ditelusuri ternyata pegawai ad­ mi­­­nistrasi UPI juga turut andil menyediakan jasa jual nilai. Agus Taufik membenarkan bahwa yang terlibat dalam kasus belanja nilai ini tak hanya melibatkan mahasiswa saja. Kata Agus, sesuai hasil dari Pembinaan Aparatur (BINAP) ada dua orang pegawai UPI yang terlibat. “Sudah diberhentikan, sudah diputuskan dua orang itu di non-jobkan, sekarang wajib hadir untuk tandatangan,” jelas Agus kepada Isola Pos. Kedua pegawai tersebut menurut keterangan Agus, merupakan pegawai yang bekerja di Biro Administrasi Aka­ demik dan Kemahasiswaan (BAAK) (kini bernama Pusat Administrasi). “Benar saja, make FNU-B, ada petugas disini (BAAK–red) yang memasukan nilai lewat FNU-B,” kata Agus.

Bahkan, kata Agus, sekali mene­rima jasa dengan melalui pemasukan nilai FNU-B, tarifnya puluhan hingga ratusan ribu rupiah. “Rupa-rupa, kalau saya tidak salah,” kata Agus. Saat Isola Pos bertanya siapa nama pegawai terse­ but untuk kepentingan kon­­fir­ masi, Agus enggan menjawab. “Nanya-nya mes­ti­nya ke Bu Yayah,” kata Agus. Yayah yang dimaksud Agus, adalah Yayah Rahya­sih yang merupakan Direk­tur Direktorat Sumber Daya Manusia. Isola Pos pun langsung menemui Yayah untuk me­ minta keterangan siapa pe­ ga­wai yang terlibat dalam kasus ini. Namun, saat Yayah ditanyai perihal per­ soalan ini, ia mengaku ti­ dak mengetahui. Malahan, ber­beda dengan keterangan Agus, Yayah mengatakan bahwa tak ada keterlibatan dari pegawai atas kasus ini. “Belum ada pegawai yang terlibat kasus ini,” katanya. Menurut Kepala Divisi Layanan Aka­demik Liris Raspatiningrum, ia percaya bahwa dua pegawai yang tadi terlibat, tidak bergerak sendirian. Me­nu­rutnya, masih ada orang lain yang juga ikut berperan. Hanya saja, kata Liris, akan sangat sulit untuk membuktikannya. “Saya pikir ada,” kata­nya. Mengenai hal ini, Agus enggan berkomentar dan mem­ persoalkan masalah tersebut. “Jangan ngarang-ngarang juga. Faktanya cuma segitu,” kata Agus. Terus menelusuri hal ini, Isola Pos akhirnya bertemu dengan salah satu sumber yang tak mau disebutkan iden­ titas jelasnya. Dia mengaku menge­ tahui bahkan pernah melihat sendiri akan keterlibatan pegawai BAAK yang pernah menjual nilai kepada

November Maret Maret2012 2013 2013|||

||15 |15


mahasiswa. “Ada dari pihak BAAK, karyawankaryawan disitu,” kata dia. Bahkan, kata Sumber Isola Pos tersebut, tak hanya pegawai di BAAK yang terlibat, Satuan Penga­ manan (Satpam) universitas pun juga ikut-ikutan me­ nyum­bang jasa jual beli nilai. “Ada juga dari Satpam, pihak kedua, sih,” katanya. Dia menjelaskan, bia­ sa­nya jika melalui jasa Satpam hanya untuk maha­ siswa-mahasiswa yang su­ dah kenal dengan Satpam saja. “Kayak ke saya, saya juga pernah ditawarin, karena saya deket,” ujar­ nya. Alurnya, jelas dia, mahasiswa meminta ‘ban­ tuan’ kepada Satpam terse­ but, lalu olehnya diteruskan kepada pegawai BAAK. “Yang langsung ke BAAK juga ada, cuma karena udah kenal aja,” katanya. Isola Pos sempat bertanya siapa Satpam yang terlibat tersebut, namun dia tidak secara langsung menyebutkan namanya. Kepada Isola Pos dia hanya menyebutkan ciri-cirinya saja. “Satpam yang biasa di PKM (Pusat Kegiatan Mahasiswa-red) sekarang, itu Satpam di PKM yang gemuk item, dia juga alumni FPOK, kalau dari satpamnya, ya dia,” katanya. Keterangan keterlibatan pegawai UPI lainnya juga datang dari Direktur Direktorat TIK Munir. Menurut Munir, tak hanya pegawai di BAAK yang terlibat dalam kasus jasa penjualan nilai ini, melainkan pegawai di fakultas juga ikut terlibat. Menurut keterangan Munir, di fakultas juga ada oknum yang menyalahgunakan username dan password yang digunakan untuk mengentri nilai. Namun, akun yang digunakan memakai akun BAAK, karena akun fakultas hanya dapat melihat nilai saja. Setelah diselidiki, ternyata ada salah satu pegawai di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) yang ikut-ikutan terlibat. Keterangan ini didapatkan Isola Pos dari salah satu dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Dharma Kesuma. Untuk memastikan kebenaran kete­

16| 16

| Maret 2013

Kantor Divisi Layanan Akademik Direktorat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia.

rangan tersebut, Isola Pos menemui yang bersangkutan di gedung FIP. Saat ditemui dan di­tanyakan tentang keterlibatannya de­ngan kasus ini, ia hanya terdiam tak men­­jawab atau membantah pertanyaan Isola Pos. Terlihat wajahnya memerah dan terlihat gelisah, lalu ia pun pergi meninggalkan Isola Pos. “Saya kerja dulu,” katanya sambil berlalu. Menurut keterangan Agus Taufik, yang bersangkutan juga telah di nonjobkan, sama nasibnya seperti pegawai di BAAK. “Sekarang wajib lapor tiap hari,” kata Agus. Menelusuri simpul-simpul keter­ libatan para pegawai UPI dalam kasus ini, sumber lain yang mau berbicara kepada Isola Pos namun tidak mau disebutkan namanya juga memberikan keterangan. Kata dia, bukan hanya pegawai administrasi yang terlibat menjual jasa perbaikan nilai, namun dosen juga terlibat. “Saya ngamalin (melakukan-red) sendiri,” katanya mengaku. Menurut pengakuan sumber Isola Pos ter­sebut, dia pernah melakukan pembelian nilai kepada salah satu dosen Mata Kuliah Dasar dan Umum (MKDU). “Yang jelas-jelas bermain itu dosen MKDU, dosen itu jarang masuk kelas, masukin nilai juga semaunya, asal kita mau ngasih uang aja,” katanya kepada Isola Pos saat ditemui

di rumahnya. Dengan terkuaknya berbagai ke­ ter­libatan beberapa pegawai UPI dalam praktik jual beli nilai, Liris Raspatiningrum menyarankan un­tuk dilakukan perbaikan secara menye­ luruh. “Ini kesalahan di semua pihak. Pegawai, mahasiswa, layanan dosen, dan ketegasan pimpinan. Pimpinan tahu tapi tidak ditindak. Jangan sampai seperti ini,” kata Liris. Liris khawatir jika kasus ini tidak segera dituntaskan. Pasalnya, jika dibiarkan bisa jadi kasusnya akan terulang. Liris mengaku mengetahui bahwa di Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA) juga pernah terjadi kasus seperti ini pada tahun 2010. Hanya, kata Liris, kasus tersebut diselesaikan di lingkungan fakultas, tidak sampai menyeruak ke luar. “2010 sudah pernah dilaporkan. Hanya tidak pernah diungkap dan dituntaskan. Masalahnya jadi gunung es,” kata Liris. Jika merujuk pada pernyataan Liris, artinya kasus ini sudah lama terjadi. Saat dikonfirmasi mengenai hal ini kepada Agus Taufik, dia hanya berkomentar, “yang dulu-dulu tidak saya liat-liat, ngeri kalau dibongkar, ngeri!”

Liputan Oleh Julia Hartini dan Farid Maulana.


Mengabai Moral, Menerjang Aturan Oleh Julia Hartini dan Isman R Yusron Gedung DIrektorat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Pendidikan Indoonesia (UPI).

L

aksana badai mendera, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) kali ini digoyang isu mengenai terungkapnya kasus jual beli nilai. Hasil penelusuran yang dilakukan Isola Pos sejak kasus ini mulai menyeruak ke khalayak, ternyata jual beli nilai banyak melibatkan berbagai pihak, mulai dari mahasiswa, pegawai administrasi hingga Satuan Pengamanan (Satpam) universitas. Tak pelak, menyeruaknya kasus ini membuat gerah Rektor UPI Sunaryo Kartadinata. Menurut Direktur Direktorat Akademik Agus Taufik, Sunaryo geram begitu mendengar kasus ini. “Pak rektor marah besar,” kata Agus. Pada awal Desember 2012, rapat pleno segera digelar untuk membahas persoalan ini. Yang dibicarakan meliputi tindak lanjut penyelidikan kepada pihak-pihak yang terlibat, hingga berbicara sanksi yang diberikan kepada pelaku. Namun sayangnya, penelusuran sebab kasus ini bisa terjadi,

masih sedikit dibicarakan. Dari berbagai modus yang dilakukan pelaku dalam skandal ini, masalah utama mengarah pada penyalahgunaan input nilai melalui Sistem Informasi Nilai Online (SINO). Menurut Direktur Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (DirTIK) Munir, kejadian jual beli nilai ini diawali dari penyalahgunaan username dan password untuk mengentri nilai oleh oknum. Akun ini, kata Munir, hanya dimiliki oleh pegawai di Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) serta pegawai administrasi di fakultas. Munir menjelaskan, akun yang dimiliki pegawai BAAK dapat secara langsung mengentri nilai dalam SINO. Namun, akun yang dimiliki fakultas hanya dapat melihat nilai saja tanpa dapat merubah isinya. Menurut informasi yang didapatkan Isola Pos, ada enam orang yang bisa memasukkan dan mengganti nilai melalui SINO. Keenam orang tersebut semuanya adalah pegawai administrasi di BAAK. Menurut salah seorang Sumber Isola Pos yang mengaku mengetahui praktik jual beli nilai, kasus jual beli yang melibatkan pegawai BAAK sebenarnya kerap terjadi dan sudah berjalan sejak lama. Menurut keterangan dia, kasus ini bisa terjadi akibat rotasi penempatan kerja dilakukan oleh universitas, namun kepemilikan akun untuk mengakses SINO tersebut tidak juga diganti. “Itu kan hanya orangnya saja yang dirotasi, namun password-nya tetap dipegang pegawai BAAK tersebut,” katanya kepada Isola Pos saat ditemui Februari lalu. Persoalan ini pun sempat dikritisi oleh Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Didi Sukyadi. Menurut mantan kepala perpustakaan ini, password yang dimiliki oleh setiap pegawai BAAK yang di SK-kan oleh rektor UPI ini harusnya diganti dan dibuatkan SK baru setiap tahunnya. “Jika tidak, password-nya bisa disalahgunakan oleh orang tersebut,” ujar Didi Menurut Didi, hal ini melahirkan peluang bagi oknum untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. “Jadi kan mahasiswa cuma tahu mereka membutuhkan, ada permintaan dan penawaran,” ujar Didi. Hal tersebut juga diakui langsung oleh Sumber Isola Pos, yang tak lain merupakan pelaku sendiri. Menurutnya,

November Maret Maret2012 2013 2013|||

||17 |17


penyebab utama praktik jual beli nilai bisa terjadi merupakan akibat dari sistem UPI yang terlalu lemah. “Kalau sistemnya bagus, orang sulit menembus sistem itu,” komentarnya. Sumber tersebut mengakui, untuk membeli nilai pusatnya ada di BAAK. Bahkan ia menjelaskan bahwa untuk melakukan hal itu alurnya sangat mudah. “Birokrasinya simpel. Kita manfaatkan orang dalem. Berapa biaya? Tergantung lobi, ketika udah deket mereka nggak lihat nominal,” katanya kepada Isola Pos saat ditemui di rumahnya. Menurut pengakuannya, biasanya untuk membeli nilai kisaran harganya mulai dari 200 hingga 700 ribu rupiah. Lagi-lagi ia mengatakan bahwa salah UPI sendiri kenapa sistemnya lemah. “Sistem yang salah, tidak dijaga dengan baik, ketika mahasiswa mau lulus nggak dicek lagi,” ujarnya. Menurut dia yang sudah bergerak sejak tahun 2008 itu, justru sistem nilai online-lah yang memberikan peluang besar praktik jual beli nilai ini. Saat menemui Direktur Direktorat TIK (DirTIK) Munir membantah hal tersebut, menurutnya kesalahan bukanlah berasal dari sistem, melainkan hanya kesalahan orang yang tidak jujur saja. “DirTIK itu kan pengembang dan pemelihara sistem, pemilik sistemnya akademik. Kesalahan orang tidak jujur, oleh orang yang tidak berhak, mencuri password orang lain,” sergah Munir. Setelah kejadian kasus jual beli nilai menyeruak beberapa waktu lalu, untuk mencegah hal tersebut terjadi lagi, universitas melalui Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Hubungan Internasional, menerbitkan surat edaran bernomor 4183.UN 40/DT/2012 mengenai Sistem Input Nilai Dosen (SINDO). Melalui SINDO, pemasukan data nilai berbasis web hanya dapat dilakukan oleh dosen yang bersangkutan. Dalam edaran tersebut, setiap dosen wajib memasukan nilai mahasiswa sebelum tanggal 25 Februari. Dalam surat tersebut, juga disebutkan bahwa penggunaan form FNU-B untuk memperbaiki nilai, berangsur-angsur akan ditiadakan. Dengan munculnya surat tersebut,

18| 18

| Maret 2013

nantinya tidak ada lagi campur tangan pegawai lain, kecuali dosen yang bersangkutan yang dapat mengentri nilai mahasiswa. Anggota Senat Akademik Komisi C Siti Fatimah mengaku optimis dengan diluncurkannya SINDO. “Sistem kita mulai baik,” katanya. Menurut Siti, dengan SINDO, yang dituntut berubah tak hanya sistem, melainkan juga dengan dosennya. “Dosen juga nggak bisa seenaknya. Ini tuh benar-benar merubah perilaku,” ujarnya. Namun, apakah dengan hal tersebut masalah serta merta selesai? Ternyata, hal tersebut belum tentu bisa membersihkan kampus ini dari praktik manipulasi nilai. Masalah muncul dari pengakuan salah satu mahasiswi yang ditemui Isola Pos pada bulan lalu. Dia yang tidak mau disebutkan identitas jelasnya ini bercerita bahwa pernah ada dosen di jurusannya, yakni Jurusan Pendidikan Luar Biasa yang ‘nakal’ untuk mengakali nilainya. Sumber Isola Pos ini seorang mahasiswi, ia mengaku pernah memiliki masalah terkait nilai dengan salah seorang dosen laki-laki berinisial HD. Ketika nilai teman-teman seangkatannya sudah keluar di Sistem Informasi Nilai Online (SINO), ia heran karena nilainya dan dua rekannya masih Belum Lengkap (BL). Beberapa waktu kemudian, Sumber Isola Pos ini diminta oleh HD untuk menemuinya mewakili dua teman lainnya. Pikir sumber kami, ia diminta menemui HD untuk membicarakan mengenai nilainya yang BL. Namun, bukannya membicarakan perbaikan nilai mata kuliahnya, Sumber Isola Pos ini malah diajak menemani HD untuk makan bersama. Mendengar ajakan tersebut, sontak ia kaget. Saat itu, sempat ia menolak dan meminta tugas pengganti untuk melengkapi nilainya. Namun, permintaan Sumber Isola Pos ini tak digubris, sang dosen keukeuh meminta untuk menemaninya makan di restoran. Saat itu HD sempat mengancam tidak akan mengeluarkan nilainya dan dua rekannya jika ia tak mau menemai sang dosen. Mendengar ancaman tersebut, mahasiswi Jurusan Pendidikan Luar

Biasa ini tak punya pilihan. Nasib dua orang rekannya saat itu ada di tangannya. Dengan berat hati, akhirnya sumber kami ini menerima ajakan menemani HD makan bersama. “Setelah saya ikut makan, saya dapat nilai,” ungkapnya kepada Isola Pos. Dia menyayangkan hal tersebut bisa menimpa kepadanya. “Jurusan tuh budek apa, yah? Aku pengen dia dikeluarin lah, males!” katanya. Menanggapi persoalan ini, Adeng Chaedar Alwasilah, salah seorang Guru Besar UPI berkomentar, pelanggaran moral dan etika seperti ini tak seharusnya terjadi di lingkungan akademik kampus yang memiliki motto Edukatif, Ilmiah, dan Religius ini. Menurut Chaedar, rapuhnya sistem yang ada dan akhlak individu yang buruk, mendorong muculnya berbagai kasus tersebut. “Seperti mahasiswa yang memanipulasi nilai, padahal mereka adalah calon pendidik,” ujarnya. Lambannya UPI dalam menindak pun memicu kejadian ini terus menerus terjadi. Sampai saat ini Komisi Dispilin (Komdis) masih menimbangnimbang sanksi apa yang diberikan. Menurut Ketua Umum Komdis Dadang Sunendar, sanksi pada orang-orang yang ketahuan belum dijatuhkan, mengingat pihaknya harus menimbang sesuai dengan kesalahan pelaku. “Kita masih melihat indikasi kesalahan,” katanya. Kejadian yang terus berlarut dari tahun ke tahun menurut dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Dharma Kesuma, juga diakibatkan oleh struktur sosial UPI yang rusak dan egois. Menurutnya, UPI terlalu egois karena tidak mau terbuka dan terkesan menutup-nutupi permasalahan. Hal ini menurut Dharma, justru memicu munculnya opini publik yang negatif. “Padahal, maksud orang kritis itu, agar UPI keras dalam mengatasi masalah yang ada,” katanya. Dharma sangat menyayangkan munculnya kasus praktik jual beli nilai tersebut. Seharusnya UPI tegas dalam menindaklanjuti masalah ini. “Harus dibongkar penyelewengan tersebut,” tandasnya.

Liputan Oleh Julia Hartini, Siti Haryanti, dan Farid Maulana.


Berdebat Menyoal Sanksi Oleh Julia Hartini dan Isman R Yusron

T

ak seperti hari-hari biasanya, kala itu lantai tiga gedung University Centre Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mendadak didatangi para pejabat kampus. Matahari baru sepenggallah tingginya, namun ruang rapat di lantai itu yang biasanya sepi, mulai riuh didatangi. Hari itu, Rabu 12 Desember 2012, seluruh anggota Senat Akademik (SA) diundang hadir dalam rapat pleno yang digelar terkesan mendadak. Tentunya, rapat yang digelar atas himbauan Rektor UPI itu, bukan membicarakan hal yang biasa. Rektor Sunaryo Karta­dinata hadir menandakan agendanya luar biasa, bukan rapat rutin yang bia­sanya digelar. Pembicaraan rapat pleno itu sangat serius. Persoalan yang dibahas pun agak ‘panas’, membahas kasus yang menyeruak mengenai kasus jual beli nilai yang dilakukan oleh mahasiswa serta melibatkan beberapa pegawai administrasi. Agenda rapat pleno yang utama membahas mengenai sanksi yang akan diberikan kepada pihak yang terlibat. Meski kasus tersebut sudah menye­ ruak, pembicaraan rapat dila­kukan se­ca­ra hati-hati. Nama pelaku tak di­ se­butkan secara gamblang saat itu. Pelaku juga tak lang­sung didakwa, namun masih di­­be­rikan husnudzan dan diminta untuk diselidiki lebih lanjut. “Kita masih menggunakan asas praduga tak bersalah, jadi cuma menyebutkan inisial,” kata salah satu anggota Komisi C Senat Akademik Siti Fatimah. Menurut Siti, menindaklanjuti la­po­ran ini, SA meminta ke­pada pembantu dekan bidang aka­demik dan kemahasiswaan di setiap fakultas untuk me­nelusuri fakta kebenaran kasus ini. “Diminta untuk mengecek, benar ti­dak ada kecurangan-kecurangan,” kata Siti saat ditemui Isola Pos di ruangannya. Dalam rapat tersebut, dibahas me­ ngenai sanksi yang diberikan kepada pelaku. Namun, kata mufakat mengenai sanksi yang diberikan ternyata sulit di­ capai. Perdebatan bermunculan me­nge­ nai sanksi yang diberikan. Yang banyak dipersoalkan adalah mengenai sanksi yang dianggap terlalu ringan. Berdasarkan Keputusan SA No.002/

Senat-Akd./UPI-SK/VIII/2007 tentang pe­ doman perilaku mahasiswa, sanksi yang diberikan kepada pelaku dalam kasus ini adalah berupa pembatalan nilai mata kuliah yang telah ditempuh, sebagian atau seluruhnya. Yang di­per­debatkan, jika menafsir dari pera­turan tersebut, mahasiswa yang ter­libat berulangkali dihitung satu ka­li­pelanggaran. Beberapa anggota SA tak sepakat mengenai hal ini. “Naha? Harusnya berat, dikeluarkan! Sanksinya kurang lah,” kata Siti. Kata Siti, dirinya pernah mendesak kepada Komisi C untuk memperbaiki segera peraturan tersebut. Bahkan, kata Siti, ia pernah mendesak perbaikan peraturan bukan hanya kasus nilai saja. “Ada beberapa fakta juga di Komdis (Komisi Disiplin-red), ada pelanggaranpelanggaran. Ketika dilihat di pedoman perilaku tidak ada,” ungkapnya. Setelah beberapa perdebatan mun­ cul, akhirnya muncul saran un­tuk me­ revisi peraturan yang ada. Alasannya te­tap, karena peraturan yang ada di­ rasa tidak lagi sesuai. Tapi meski be­ gitu, kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan kepada mahasiswa tidak akan sampai dikeluarkan. Pasalnya, sank­­si tersebut tak diatur dalam Kepu­ tusan SA tersebut. Menurut Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan Da­ dang Sunendar, saran untuk merevisi aturan tersebut, menurutnya tidak mung­kin dilakukan. Kata Dadang, ke­ putusan akan tetap sesuai dengan Ke­ pu­tusan SA No.002/Senat-Akd./UPISK/VIII/2007. “Tidak mungkin ada ka­­sus, terus peraturannya diubah,” ujar Dadang kepada Isola Pos saat ditemui diruangannya. Namun meski begitu, kata Dadang, semua keputusan tetap berada di tangan rektor. “Yang menjatuhkan sanksi tetap Pak Rektor,” tambahnya. Senada dengan Dadang, Ketua SA UPI Syihabudin juga menyatakan hal serupa. Menurutnya, pelaku yang terlibat diberikan sanksi sesuai yang ada dalam peraturan. “Kita mendukung langkah-langkah uni­ver­sitas dalam menindaklanjuti ada­nya indikasi orang yang membantu me­manipulasi nilai atau dicurigai,” kata Syihabudin. Meski begitu, Syihabudin mene­

gaskan bahwa untuk memberikan sank­ si kepada pihak yang terlibat dengan kasus jual beli nilai tentunya tak ada kata toleran. “Dalam pening­katan mutu tiada maaf untuk pelang­garan,” katanya. Namun, saat dita­nya­kan mengenai sank­si yang tepat diberlakukan kepada pelaku pe­lang­garan, Syihabudin hanya me­nyatakan, “tepat tidaknya sanksi se­ suai besar kecilnya kesalahan.” Dari hasil penelusuran, yang ter­libat dalam kasus jual beli nilai ini tak hanya mahasiswa, beberapa pe­gawai universitas juga nyatanya ikut terlibat. Tentunya, jika pegawai terlibat, seperti mahasiswa, pegawai juga perlu diberikan sanksi. Saat ditanyakan me­­ngenai sanksi terhadap pegawai, Syihabudin mengatakan, “oh, pasti ada. Kalau peraturannya dikeluarkan, ya dikeluarkan.” Namun, saat Isola Pos menanyakan persoalan sanksi untuk pegawai kepa­ da Direktur Direktorat Akademik Agus Taufik, dia mengatakan bahwa yang bersangkutan hanya dinonaktifkan bekerja. Namun menurut Agus, yang bersangkutan masih wajib hadir untuk tanda tangan. “Masih ak­tif,” katanya. Keputusan yang hanya menonjobkan pegawai ini mengundang ko­men­ tar miring dari Siti Fatimah. Menurutnya, sanksi tersebut begitu ringan sehingga harus dikaji ulang. “Waktu kita lihat hukumannya, kok cuma segitu,” ucap Siti sambil sedikit tertawa. Memang, jika melihat pada Pera­ turan SA tahun 2007, sanksi yang diberikan hanya berupa teguran atau peringatan kepada yang ber­sangkutan. Dalam peraturan tersebut tidak sampai disebutkan sank­si dikeluarkan. Hal ini juga dikatakan oleh Dekan baru Fakultas Bahasa dan Seni Didi Sukyadi. Kata Didi, peraturannya hanya berupa teguran atau peringatan kepada orang yang bersangkutan dan tidak sampai dikeluarkan. Sedangkan, untuk mahasiswa diberi pembinaan. “Menurut ahli hukum, peraturan baru tidak bisa dipakai, meskipun sudah dikaji karena kejadiannya tahun ini,” kata Didi Mengenai persoalan ini Agus tak banyak berkomentar. Baginya de­ngan terungkapnya kasus ini sudah menjadi hukuman bagi para pelaku

November Maret Maret2012 2013 2013|||

||19 |19


KEMAHASISWAAN

Karut Marut Bidik Misi Oleh Melly A. Puspita

H

ingga siang hari, pelataran depan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), masih juga dipadati para mahasiswa. Meski cuaca mulai mendung, perlahan rintik hujan turun membasahi pelataran, jejalan mahasiswa tak begitu saja bubar. Antrean panjang masih kerasan di depan mesin ATM. Begitu juga dengan Hani Hanifah, mahasiswi yang tercatat sebagai penerima Biaya Pendidikan Miskin Berprestasi (Bidik Misi) itu, bertahan meski sudah hampir satu jam mengantri. Bukan karena nyaman, Hani tetap

ber­tambah juga. Seharusnya dengan da­na Bidik Misi dirapel selama empat bulan, saldonya bertambah sebesar Rp 2,4 juta. Heran dengan itu, mahasiswi jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga itu segera mendatangi Pusat Administrasi Center UPI. Di sana ia menjelaskan perihal dana beasiswa yang belum diterimanya pada seorang pegawai Pusat Administrasi Center UPI, Ani. Setelah dicek, ternyata nama Hani Hanifah tidak tercantum dalam Surat Keputusan Rektor UPI Nomor : 490/UN40/DT/2012 tentang Penetapan Mahasiswa Baru

Nama Hani Hanifah tercantum dalam SK Rektor tentang calon mahasiswa penerima Bidik Misi UPI tahun 2012.

mengantri. Namun, hari itu ia mendapat kabar gembira bahwa Bidik Misi sudah cair. Ini sangat berarti baginya. Artinya, ada harapan untuknya membayar uang kosan yang sudah empat bulan menunggak. Tiba giliran Hani masuk ke ruang mesin ATM. Dengan penuh harap, per­ lahan ia memasukkan kartu ATM-nya, lalu log-in. Ia pun memilih cek saldo re­ ke­ning. Kerut muncul di alisnya ketika ia melihat nominal saldo yang belum

20 20|

| Maret 2013

UPI Penerima Program Bantuan Pendidikan Bidik Misi, yang bersumber dari DIPA Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012. Padahal Hani telah terdaftar sebagai mahasiswa yang lolos verifikasi Bidik Misi UPI 2012. “Kata Ibu Ani gara-gara dulu enggak mengumpulkan nomor KAP (Kode Aktivasi Pendaftaran-red), jadi saya enggak ditetapin jadi penerima Bidik Misi,” jelas Hani pada Isola Pos.

Tak patah arang, Hani kembali memperjuangkan beasiswanya dengan bertemu Kepala Perekrutan Mahasiswa Baru Asep Supriatna. Bukannya diban­tu, Hani malah disalahkan Asep karena tidak mengumpulkan nomor KAP waktu itu. “Anda kemana saat penetapan di BAAK (sekarang Pusat Administrasi) waktu itu? Kenapa tidak datang kemari kalau tidak ada nomor KAP-nya?” kata Asep dengan nada tinggi. “Yang daftar ke UPI tahu enggak? 45 % dari 17.000. Masa satu demi satu dicari kan tidak mungkin.” Awal November tahun lalu, selur­uh mahasiswa penerima Bidik Misi angkatan 2012 diminta untuk mengum­ pulkan kembali nomor KAP masingmasing. Hani yang telah menyerahkan nomor KAP miliknya pada saat regis­ trasi akademik Juli lalu, tak menyim­ pan salinannya. Ia tidak tahu kode itu akan diminta kembali pada saat pencairan. Apalagi, bisa berakibat pembatalan penetapan dirinya sebagai penerima Bidik Misi 2012. Di sisi lain, dalam buku pedoman Bidik Misi, hanya tercantum bahwa bantuan dapat dihentikan jika terbuk­ ti memberikan keterangan yang tidak be­n­ar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang di­sam­ paikan; Tidak memenuhi persyaratan akademik yang ditetapkan oleh per­­ guruan tinggi penyelenggara; Melaku­ kan pelanggaran terhadap tata tertib kehidupan kampus dan peraturan lain yang berlaku di perguruan tinggi pe­nyelenggara; Divonis pengadilan me­la­kukan pelanggaran terhadap Hukum Negara Republik Indonesia dengan hukuman setidak-tidaknya 2 (dua) tahun; Mengundurkan diri; dan Meninggal dunia. Kini, lanjut Asep, Hani telah men­ jadi mahasiswa reguler. Mendengar hal itu, Hani tak kuasa menahan tangis. Sam­bil terisak, ia mengatakan tak mam­pu membayar biaya semester un­tuk tetap berkuliah. Asep pun menawarkan Hani untuk mengajukan peminjaman ke Baitul Maal Wat Tamwil


KEMAHASISWAAN

(BMT) di Al-Furqon. Namun, itu tak menyelesaikan masalahnya. Itu hanya akan menambah daftar hutang yang harus ia bayar. Karena dana beasiswa dirapel be­ be­rapa bulan, ia menunggak biaya kosan semenjak awal kuliah. Untuk menutupi biaya hidupnya sehari-hari pun bergantung pada pinjaman dari temannya. Ia berjanji pada mereka akan melunasi setelah beasiswa Bidik Misinya cair. Kini, bergantung pada kiriman orang tua sebesar Rp 200 ribu per bulan tak kan cukup untuk melunasi hutang itu. Setelah menemui Asep tak berbuah hasil, Hani mencoba menemui Pem­ bantu Rektor Bidang Akademik dan Hubungan Internasional Furqon pa­da Januari 2013. Furqon menjawab harap­ an Hani. Ia merekomendasikan Hani untuk didanai BMT berupa biaya hidup sebesar Rp 600 ribu per bulan dan SPP. Furqon menjamin hal tersebut hingga beasiswa Bidik Misi Hani kembali. Namun, angan didanai BMT nya­ ta­nya tak terwujudkan. Regulasi yang rumit membuat Hani kesulitan men­ dapatkan dana yang dijanjikan. Kini, dengan terpaksa, ia berhenti kuliah dan bekerja untuk membantu keluarganya yang tidak mampu secara ekonomi. Ayah­­nya yang bekerja serabutan di ru­ mah, tak bisa membiayai kuliahnya. Anak kedua dari empat bersaudara ini, satu-satunya yang bisa melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Kakak dan adik-adiknya hanya mampu sekolah hingga jenjang SMP. *** Masalah mengenai Bidik Misi tak ber­henti sampai pencabutan status beasiswa Hani. Keterlambatan pencairan dana, misalnya. Seringnya pencairan dana yang dirapel beberapa bulan membuat kesulitan mahasiswa membiayai kebutuhan sehari-harinya. Terlebih bagi mereka yang tidak di­ subsidi oleh orang tua. Seperti yang dialami mahasiswa Jurusan Psikologi Dhian Ningrum, yang kesulitan karena terlambatnya pencair­an dana Bidik Misi. Selama bebe­rapa bulan itu ia mengais rejeki sebagai guru privat sekolah dasar untuk memenuhi ke­bu­ tuh­an hidupnya. Sayangnya, bebe­rapa minggu terakhir sepi permintaan untuk mengajar. “Sekar­ang, sih masih bisa ditutupi deng­an mengajar, tapi sayang­

Nama Hani Hanifah sudah tak tercantum dalam SK Rektor UPI tentang penetapan mahasiswa penerima Bidik Misi UPI tahun 2012.

nya lagi sepi permintaan,” katanya pada Isola Pos. Tercantum dalam Pedoman Bidik Misi 2012, bantuan tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip 3T yakni Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu. Dalam prinsip tepat waktu, bantu­an biaya hidup seharusnya di­ salur­kan kepada mahasiswa penerima bantuan per bulannya atau maksimal tiga bulan terhitung dari awal kalender akademik. Nyatanya, keterlambatan ma­sih sering terjadi. Kesenjangan biaya SPP per semes­ ter antara mahasiswa reguler dan pe­ ner­ima bantuan Bidik Misi pun tak lu­put menjadi persoalan. Mahasiswa Bi­dik Misi menerima bantuan dana sebesar Rp 6 juta per semesternya. Dana itu terdiri dari Rp 600 ribu per bulan untuk bantuan biaya hidup mahasiswa Bidik Misi dan Rp 400 ribu per bulan untuk bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan. Artinya, mahasiswa Bidik Misi mengeluarkan Rp 2,4 juta untuk biaya semesteran. Berbeda dengan maha­sis­ wa reguler yang mengeluarkan biaya semes­teran rata-rata sebesar Rp 750 ribu untuk angkatan 2010 dan Rp 1,7 juta untuk angkatan 2011 serta 2012. Jelas ini menimbulkan pertanyaan ten­ tang selisih biaya yang mencapai Rp 1,5 juta atau sekitar 3x lipat lebih mahal

dibandingkan reguler angkatan 2010. Pertanyaan ini, salah satunya, disampai­kan Ketua Lingkar Bidik Misi UPI M. Ahiq Taufiqurrohman. Ia mempertanyakan selisih biaya yang harus ia keluarkan terpaut jauh dengan teman-temannya yang masuk melalui jalur reguler. “Saya dipotong Rp 2,4 juta per semesternya padahal saya angkatan 2010 untuk regulernya Rp 750 ribu,” ujar Ahiq. Menanggapi hal tersebut, Staf Bendahara Pengguna Keuangan UPI Eti Rohaeti mengatakan, biaya SPP mahasiswa Bidik Misi lebih mahal dibandingkan dengan reguler karena mereka tidak membayar biaya masuk universitas. Namun jika dihitung, un­ tuk mendapatkan gelar sarjana, ma­ hasiswa Bidik Misi membutuhkan bia­ ya yang lebih banyak dibandingkan ma­ha­siswa reguler. Biaya masuk mahasiswa reguler angkatan 2010 rata-rata sekitar tu­ juh juta rupiah dengan SPP per se­ mester rata-rata Rp 750 ribu rupiah. Jika dikalkulasikan, maka ma­hasiswa reguler UPI angkatan 2010 me­ ngeluarkan biaya Rp 13 juta rupiah untuk lulus strata-1 selama delapan semester. Sedangkan mahasiswa Bidik Misi angkatan 2010 mengeluarkan bia­ ya sebesar Rp 19,2 juta untuk bisa lulus strata-1 selama 8 semester.

November Maret 2012 2013 ||

|| 21


RISET

Hemat Bahan Bakar dengan Minyak Cengkeh Oleh Ratih Ika Wijayanti

B

ayangkan, jika sari minyak cengkeh dapat meningkatkan performa mesin kendaraan Anda. Betapa nyamannya jika anda dapat berkendaraan tan­pa harus memikirkan berapa banyak ba­han bakar yang akan Anda habiskan. Untuk menempuh jarak 1 kilometer diperlukan sedikitnya 0,13 liter atau 130 mililiter bahan bakar. Jika konsumsi ba­ han bakar dapat direduksi sebanyak 25%, maka pengguna kendaraan bermotor dapat menghemat sepertigapuluh liter bahan bakar. Angka yang relatif tinggi un­tuk mengurangi konsumsi bahan ba­­kar di tengah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kian meningkat. Lantas, terobosan seperti apa yang dapat mewujudkan keinginan tersebut?

MELLY ANGGUN/ISOLA POS

Sebuah penelitian yang dilakukan Dosen Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia (FPMIPA UPI) Asep Kadarohman bersama dosen lain­ nya yaitu Hernani, Ijang Rohman, Ririn Kusrini, dan Riszki Maryam Astuti me­ ne­mukan penggunaan minyak ceng­ keh, eugenol, dan eugenil asetat da­pat Asep Kadarohman, ketua peneliti efisiensi proses pembakaran bahan bakar minyak melalui penggunaan minyak cengkeh. meningkatkan efektivitas dan efisiensi minyak esensial sebagai bio-aditif dapat meningkatkan ki­ pro­ses pembakaran BBM. ner­ja mesin dengan mengurangi konsumsi bahan bakar. Penelitian yang dibantu oleh 14 mahasiswa dari Jurusan Sebelumnya, penemuan Butkus dkk. menyatakan bahwa Kimia yaitu Nizar, Ani, Afrilia, Bambang, Deviyani, Kurniadi, 5% minyak terpentin pada bahan bakar diesel memiliki pe­ Irwan, Luki, Ratna, Rendi, Rian, Wisnu, Yulia, dan Rizki ini nga­ruh positif terhadap kinerja mesin dan emisi gas buang. bertujuan menganalisis proses pembakaran bahan bakar pada mesin dengan menggunakan tiga bahan bio-aditif. Pada tahun 2010, sejumlah penyelidikan eksperimental ya­ng merumuskan beberapa campuran bahan bakar die­ sel untuk memenuhi persyaratan Komisi Serikat Eropa menyerukan pengganti bahan bakar 5,75% oleh bio-fuel. Namun, produksi bio-diesel pada kenyataannya melibatkan beberapa proses yang kompleks dan memerlukan biaya mahal. Beberapa hal ini lah yang melatarbelakangi Asep Kadarohman dkk. melakukan penelitian ini. “Dengan kita menggunakan bahan bio-adiktif ini diharapkan lebih ramah lingkungan dan sebagai solusi tentang ketersediaan bahan bakar dari fosil yang semakin berkurang,” ujar Asep.

Kali ini, Asep Kadarohman dkk. membandingkan mi­ nyak terpentin dengan minyak cengkeh sebagai bio-aditif yang paling potensial. Hasilnya menunjukkan, minyak cengkeh bio-aditif memiliki kinerja yang lebih baik daripada minyak terpentin dalam meningkatkan proses reaktivitas pem­bakaran bahan bakar.

Di samping itu, penggunaan bahan bakar fosil untuk mengurangi penipisan di seluruh dunia dari bahan bakar tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh bio-diesel. Beberapa cara dalam menghemat energi dan mengurangi emisi telah ditingkatkan seperti modifikasi mesin, perangkat teknologi after treatment, dan elevasi sifat bahan bakar diesel dengan menggunakan aditif.

Penelitian ini melibatkan empat sempel. Sempel pertama (S1) adalah bahan bakar diesel murni, sempel kedua (S2) adalah bahan bakar diesel ditambah 0.2% minyak ceng­ keh, sempel ketiga (S3) adalah bahan bakar diesel ditam­bah 0.2% eugenol, dan sempel keempat (S4) adalah bahan bakar diesel ditambah 0.2% eugenil asetat. Aspek yang akan diuji­ kan pada keempat sempel ini adalah Break Specific Fuel Consumption (BSFC), Ignition Delay (ID), Cylinder Gas

Asep Kadarohman dkk. menemukan bahwa beberapa

22 22|

| Maret 2013

Selanjutnya, penelitian ini difokuskan pada minyak cengkeh. Minyak cengkeh itu sendiri merupakan minyak atsiri yang terdiri dari eugenol sebagai komponen utama. Eugenol memiliki struktur yang besar dan memiliki dua atom oksigen. Dari reaksi ester eugenol inilah eugenil asetat dapat terbentuk.


RISET

Kita Tahu!

Grafik pengaruh penambahan bioaditif minyak cengkeh terhadap laju konsumsi bahan bakar

Pressure (CGA), Combustion Duration (CD), Fuel Energy (FE), Total Heat Release (THR), dan THR/FE. “Kita bereksperimen dengan macam-macam kadar dan sampai opti­­ m­um di 0,2 % cukup efektif meng­ hematkan antara 1-2% bahan bakar minyak,” jelas Asep. Minyak cengkeh yang digunakan dalam eksperimen ini diambil dari Mitra Pala Mas, Purwakarta Indonesia, sementara, eugenol dan eugenil asetat dibe­li dari Aroma Industri Indesso Cilengsi Bogor, Indonesia. Sifat fisik­ nya diperoleh melalui pengukuran berat jenis, gravitasi API, titik anilin, viskositas, densitas, flash point, nomor cetane, dan nilai kalor. Data yang di­ per­­oleh lalu dibandingkan dengan Standar Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Indonesia untuk spesifikasi ba­han bakar diesel. Solar murni lalu diperiksa pada mesin injeksi langsung satu silinder untuk menganalisis me­ ka­nisme dalam proses pembakaran. Kesimpulan akhir penelitian me­ nun­jukan, perilaku pembakaran cam­ puran bahan bakar terutama dise­ babkan kandungan senyawa bio-aditif. Se­nyawa terpene yang terkandung da­ lam minyak cengkehlah yang paling ber­peran dalam membuat solusi sempurna perbandingan bahan bakar bio-aditif dengan bahan bakar murni. Senyawa terpene menyebabkan pem­ ba­ka­ran lebih cepat dan lebih pendek penundaan pembakaran (ignition delay-ID) mesinnya. Selain itu, pengayaan oksigen ke eugenol melalui esterifikasi memban­ tu pembakaran bahan bakar lebih optimal. Hal ini dibuktikan pada ke­ce­

patan mesin 2500 rpm, campuran eu­ genol bahan bakar memberi pelepas­an panas total (Total Heat Release-TH) tertinggi dengan tekanan yang rendah. Namun, pengayaan oksigen ke eugenol menjadi eugenil asetat tidak meningkatkan kinerja pembakaran pa­da kecepatan mesin rendah. Penelitian minyak cengkeh, eugenol, dan eugenil asetat sebagai bahan bakar diesel bio-aditif dan kinerjanya pada mesin satu silinder ini telah dievaluasi. Dari penelitian ini ditemukan sebanyak 0,2% bio-aditif berupa tiga campuran bahan bakar tersebut bisa menurunkan BSFC dan me­­n­­gurangi emisi gas buang dari mesin. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pada persen rendah bio-aditif, tes kinerja tidak menunjukan penurunan BSFC yang signifikan. Hal itu berarti bio-aditif tidak dapat menghemat kon­ sum­si bahan bakar. Namun, penurunan BSFC pada setiap formula menunjukan bah­wa minyak cengkeh, eugenol, dan eugenil asetat memiliki potensi besar un­­tuk mengurangi tingkat konsumsi ba­­han bakar dalam komposisi yang lebih besar. Meski dari beberapa sempel yang diuji dalam penelitian ini menunjukan hasil yang cukup baik, namun jumlah oksigen yang lebih besar menghasilkan emisi NOx yang dipancarkan dari mes­in lebih tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaharuan for­mu­ la pada terpena dan oksigen unt­ uk mendapatkan kinerja yang mak­­s­i­mal, di mana formula harus mempertimbangkan efek negatif dari proses pembakaran.

Eugenol Eugenol (C10H12O2), merupakan turunan guaiakol yang mendapat tambahan rantai alil, dikenal dengan nama IUPAC 2-metoksi-4-(2-propenil)fenol. Ia dapat dikelompokkan dalam keluarga alilbenzena dari senyawa-senyawa fenol. Warnanya bening hingga kuning pucat, kental seperti minyak . Sumber alaminya dari minyak cengkeh. Terdapat pula pada pala, kulit manis, dansalam. Eugenol sedikit larut dalam air namun mudah larut pada pelarut organik. Aromanya menyegarkan dan pedas seperti bunga cengkeh kering, sehingga sering menjadi komponen untuk menyegarkan mulut. Terpene Terpene merupakan suatu golongan hidrokarbon yang banyak dihasilkan oleh tumbu­han dan terutama terkandung pada getah dan vakuola selnya. Terpentin Terpentin adalah getah dari pohon Pinus (Pinus merkusii) yang kemudian diolah men­­­jadi terpentin. Kegunaan terpentin ada­lah untuk bahan baku industri kos­me­ tik, minyak cat, campuran bahan pelarut, antiseptik, kamfer, dan farmasi. Esterifikasi Reaksi esterifikasi Fischer adalah reaksi pem­­bentukan ester dengan cara mere­ fluks sebuah asam karboksilat bersama se­buah alkohol dengan katalis asam. Asam yang digunakan sebagai katalis biasa­­nya adalah asam sulfat atau asam Lewis seperti skandium (III) triflat. Break Specific Fuel Consumption (BSFC) Rem Konsumsi Bahan Bakar Spesifik ( BSFC ) adalah ukuran efisiensi bahan bakar dalam poros mesin reciprocating. Ini adalah tingkat bahan bakar konsumsi dibagi dengan daya yang dihasilkan. Hal ini juga dapat dianggap sebagai kekuatanspesifik konsumsi bahan bakar, untuk alasan ini. BSFC memungkinkan efisiensi bahan bakar dari mesin reciprocating yang berbeda secara langsung dibandingkan. sumber: www.wikipedia.org

November Maret 2012 2013 ||

|| 23


KONTEKS

Para Pengabdi yang Tak Diakui Oleh Lia Anggraeni

P

erempuan itu tengah asyik memotret sebuah pentas seni yang tengah berlangsung di sekolahnya. Sebuah kamera berwarna hitam masih digenggamnya sedari tadi. Sesaat kemudian ia telah duduk di bawah pohon rindang saat Isola Pos menemuinya. “Mereka kan pasti menyuarakan aspirasi. Teteh mah kalau untuk ikut demo, sih, nggak, tapi mendukung, sih. Harapannya segera didengar. Kalau bukan diperjuang­kan oleh mereka, ya sama siapa lagi?” tutur Ririn Wulandari saat ditanyai tentang nasib guru honorer di Indonesia. Ririn adalah guru honorer di SMA Budi Luhur Cimahi. Sudah dua setengah tahun ia menjadi guru honorer geografi di sekolah tersebut. Ingin menjadi se­ orang guru, begitu cita-citanya sejak dulu. Menimba ilmu empat setengah tahun di Jurusan Pendidikan Geogra­ fi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Ririn lulus dengan predikat cumlaude. Selembar ijazah hasil kerja kerasnya itu, seolah memberi harapan untuk menggapai cita-citanya. Berbekal selembar ijazah, beberapa kali ia melamar ke pintu-pintu sekolah. Meski Ririn kerap mendapat penolak­an dari sekolah, namun Ririn tak lantas berhenti men­coba. Hingga akhirnya, suatu hari datang seorang teman memberi kabar baik tentang adanya lowongan guru di salah satu sekolah di daerah Cimahi. “Dari be­rapa puluh sekolah, baru, deh ada yang nyangkut,” tuturnya saat bercerita kepada Isola Pos pertengahan Januari lalu.

LIA ANGGRAENI/ISOLA POS

Tak disangka, baru saja setahun mengajar, Ririn malah diberhentikan secara sepihak oleh sekolah. Alasan­ nya, jumlah murid yang semakin menyusut men­ja­di­kan pihak sekolah mengambil keputusan untuk mengurangi jumlah guru. Tak patah arang, Ririn me­lang­kahkan kakinya kembali, melamar sana sini sambil berharap ada yang mau menerimanya sebagai pe­ngajar. Tak butuh waktu lama, akhirnya ia diterima di salah satu lembaga bimbingan belajar (Bimbel) Sony Sugema College.

Seorang Guru Honorer sedang mengajar di kelas.

24 24|

| Maret 2013

Namun, hingga setahun mengajar di sana, Ririn tak lantas nyaman. Ririn merasa ada yang berbeda saat mengajar di lembaga bimbel ketimbang saat dirinya mengajar di sekolah. “Bimbel mah lembaganya bukan dari pemerintah jadi ke depannya teh bagus atau nggaknya tergantung banyaknya siswa,” ujar Ririn. Pemikiran tersebut membuat dirinya memutuskan untuk mencoba melamar lagi di sekolah. Beruntung, tak lama berselang, berkat kerja kerasnya dua sekolah langsung menyambut baik menerimanya sebagai guru honorer. Ririn gembira dirinya diterima sekolah yang ia lamar. Namun, baginya dia mengajar di dua sekolah saja belum cukup mem­ban­tu­nya untuk memenuhi target jam mengajar sebagai persyaratan


KONTEKS

memperoleh sertifikasi. Jika ia ingin memperoleh sertifikasi, jumlah jam mengajar dalam seminggu harus 24 jam. Hal itu pun semakin memacu Ririn untuk mencari sekolah lain demi memenuhi jumlah jam mengajarnya yang masih kurang. “Teteh di sini aja cuma 8 jam, di sekolah lain juga sama. Ini juga masih harus nyari 1 tambahan sekolah lagi, soalnya baru 16 jam,” kata Ririn. Sampai saat ini Ririn belum menemukan tambahan sekolah yang ia inginkan. Selama menjadi guru honorer di sekolah, gaji yang Ririn peroleh tak sebe­rapa. Dengan sistem gaji mati, satu bulan Ririn mengajar disamakan de­ngan satu minggu Ririn mengajar. Rp 192.000, itulah gaji yang diterima Ririn tiap bulannya. Jauh berbeda jika dibandingkan dengan gaji yang diterimanya di SSC. “Eta mah cekap jang naon nya?” candanya diiringi tawa. *** Memang, hingga saat ini tak dapat menutup mata atas permasalahan yang menyangkut pendidikan di negeri ini. Pengamat pendidikan, H.A.R Tilaar pun mengakui bahwa banyak masa­ lah pendidikan yang masih mem­ bingungkan untuk diatasi. Guru honorer salah satunya. “Guru yang berjasa bagi bangsa kita tapi tidak diperhatikan,” ujarnya saat ditemui oleh Isola Pos di tempat kediamannya. Munculnya masalah ini ia anggap sebagai buah kesalahan dari Badan Pendidikan Nasional. “Dulu, waktu saya jadi asisten menteri, kepala biro itu dipegang oleh Prof.Sukiman, anak buah saya. Dia yang mengangkat guru hono­rer, karena kekurangan tenaga. Nah, saya bilang ini suatu kesalahan,” tutur Tilaar. Ia sempat memperingatkan bahwa pengangkatan guru honorer akan membawa masalah. Tidak adanya latar belakang pendidikan yang tepat dan terbatasnya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), menjadi argumentasi yang dilontarkan Tilaar. Dugaan­nya tak meleset. “Ternyata sekarang mengalami masalah, jadi saya angkat tangan, ini bukan tanggung jawab saya,” lontarnya. Pendapat serupa pun dilontarkan oleh Guru Besar Kewarganegaraan UPI Aim Abdul Karim. Aim memandang

bahwa asal muasal masalah guru honorer justru bermuara dari pemerintah, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mestinya, kata Aim, ketiga unsur tersebut melakukan pemetaan kebutuhan guru di seluruh tanah air dan menganalisis penempatan guru honorer yang dibutuhkan. Namun menurut Aim, masalah guru honorer tak bisa disangkutkan kepada pemerintah saja. Ada pihak lain yang perlu bertanggung jawab atas hal ini. Aim menilai bahwa selama ini Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) seakan berlombalomba untuk memproduksi guru tanpa menganalisisnya terlebih dahulu. “Cikal bakal permasalahan adalah karena overloaded-nya lulusan,” ujarnya. Dalam hal ini, menurut Aim, pemerintah tidak konsisten dengan membiarkan Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta mendidik mahasiswa semaunya. “Kalo Depdiknas punya data untuk PNS itu 40.000 orang. Sementara output LPTK lebih dari itu tiap tahunnya. Hanya ada 10% untuk jadi PNS, 90%-nya kemana?” sindir Aim. Maka secara tidak langsung pengangguran diciptakan sendiri oleh LPTK. Hal tersebut pun diakui oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Hubungan Internasional UPI Furqon. Sebuah tanda tanya besar muncul dalam benak Furqon. “Ini ada apa sebetulnya?” Ia menyadari bahwa ke kebutuhan LPTK saat ini lebih banyak dibandingkan kebutuhan di lapangan. “Ironis juga, kita itu overloaded dan oversupply. Kadang lebih dari 300.000 per tahun kelebihannya daripada kebutuhannya,” ujar Furqan. Fakta di lapangan menunjukkan selama ini ada distribusi yang tidak merata. Meski begitu ia mengharapkan guru honorer tidak hanya mengajar untuk mencari materi. “Teman-teman (guru honorer-red) harus betul-betul mengabdikan diri mencerdaskan bangsa.” Tak hanya itu, menurut Furqon harus ada manajemen dan distribusinya yang baik. Namun, kini posisi guru honorer makin terasingkan. Pasca turunnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru

dan Pengawas Satuan Pendidikan mengharuskan beban kerja guru paling sedikit ditetapkan 24 jam tatap muka dalam seminggu. Guru-guru PNS yang ada di sekolah negeri pun kekurangan jam mengajar. “Makanya sekarang semakin tersisih guru honorer karena tidak ada peluang,” ungkap Aim. Satu per satu permasalahan mulai mencuat. Soal gaji guru honorer misalnya, fakta di lapangan guru honorer digaji lebih rendah ketimbang upah minimum tiap daerah. Hal ini dinilai oleh H.A.R Tilaar sebagai tindakan yang tidak manusiawi. Padahal nasib lulusan dari setiap LPTK merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam UUD 1945 pun telah disebutkan bahwa pendidikan itu hak setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayainya? “Tapi diinjakinjak oleh pemerintah,” tandas Tilaar. Bicara soal gaji guru honorer, Aim sepakat dengan Tilaar. “Sebetulnya kalau mau menganalisis gaji berarti harus gaji yang layak, akhirnya ini hanya menjadi main-mainan,” tuturnya. Bahkan, di lapangan Aim menemukan sisa dana Bantuan Operasional Sekolah milik sekolah dibayarkan untuk gaji guru honorer. Menurutnya, hal ini merupakan ketidakmampuan sekolah untuk menggaji guru honorer. Harusnya, pemerintah serius melakukan pemetaan dan mengangkat guru honorer sesuai janji dan aturan yang ada. Tak hanya itu, diperlukan kerjasama antara tiga pihak ini, Depdiknas, LPTK, dan guru honorer yang profesional. Begitu menurut Aim. Kini, para guru honorer semakin sering menuntut hak-haknya. Ririn, salah satu bagian dari mereka, hanya bisa memberikan dukungan pada mereka. “Kalau bukan diperjuangkan oleh mereka, ya sama siapa lagi?” tukasnya. Memang, ia mengakui bahwa menjadi guru honorer bukan hanya mencari materi saja. Ada keinginan bahwa suatu saat dirinya akan diangkat menjadi seorang PNS. Bagi Ririn, untuk mendapatkan status berpakaian safari tersebut harus dibutuhkan sebuah kesabaran. “PNS kan nggak mudah juga. Istilahnya mah mimilikan,” ucap Ririn. Tak ada salahnya harapan yang diutarakan oleh Ririn. Namun, apakah pemerintah sanggup memenuhi hak mereka sepenuhnya?

November Maret 2012 2013 ||

|| 25


Komunitas Aksukun, saat menggelar aksi memperingati Hari Aksara Nasional di Taman Cikapayang, Dago.

LITERATUR, TAK MUDAH LUNTUR Oleh Julia Hartini

L

embaran naskah kuno itu tersimpan apik di ruangan bersuhu yang tak boleh kurang dari lima derajat celcius. Lekukan-lekukan estetis tergurat dalam naskah yang ditulis di daun nipah yang kini sudah mengering dan rapuh. Naskah beraksara sunda itu tersimpan dalam sebuah kotak berwarna cokelat. Sanghyang Raga Dewata, nama naskah yang berukuran 21,5 x 6,5cm itu. Satu-satunya naskah yang beraksara Pranagari atau aksara sunda kuno yang masih tersimpan di Museum Sri Baduga. Menurut Pengelola Museum Sriba­ du­ga Pamong Budaya Madya Sri Mulya­ ti, Naskah Sanghyang Raga Dewa­­ta ditemukan di Sukaraja, Tasikmalaya. Naskah tersebut terdiri dari 25 lempir atau 50 halaman. Naskah tersebut ditulis oleh nenek moyang zaman dahulu. Sebenarnya,

26 26|

| Maret 2013

bu­kan hanya naskah yang beraksara Sunda Kuno saja yang dikenal oleh masyarakat dahulu. Ada juga aksara sunda seperti aksara Cacarakan, Pe­ gon, ataupun Ngalagena.

Studi S-3 di Universitas Padjajaran (UNPAD) dengan mengambil Jurusan Filologi. Sinta Ridwan, nama perempuan yang gemar bergelut de­ ngan aksara daerah itu.

Keseriusan mengenai penulisan aksara daerah pun tidak hanya dilirik oleh masyarakat tradisional nusantara saja. Aksara yang zaman dahulu ditulis di daun lontar, di bambu, dan juga di kulit saat ini dilirik masyarakat masa kini. Mereka berlatih menulis aksara daerah, dari anak muda sampai orang tua. Meskipun bukan ditulis di media yang sama dengan zaman dahulu, hal itu tidak menyurutkan kreativitas mereka.

Ditemui di Gedung Indonesia Menggugat tempat sekolah aksaranya dulu, yang kini berpindah di Balai Bahasa Universitas Padjajaran, Sinta me­nuturkan bahwa mempelajari Aksa­ra daerah merupakan pintu ger­bang untuk mengenali sejarah. Ia menambahkan aksara daerah mem­pu­nyai nilai moral yang bisa dipelajari oleh kita di masa kini. “Gimana kita bisa menghargai kehidupan, kalau budayanya saja dilupakan,” ucap Sinta yang mendirikan Sekolah Aksara Sunda Kuno (Aksakun) sejak tahun 2009 itu.

Penulisan aksara sunda ditularkan salah satunya oleh sebuah sekolah ak­ sara yang digagas oleh seorang perem­ puan yang kini tengah melanjutkan

Sekolah Aksakun yang diikuti oleh 500 orang dari berbagai kalangan itu

DOK.PRIBADI

BUDAYA


BUDAYA

DOK.PRIBADI

Sri Mulyati mengatakan bahwa usaha yang dilakukan pemerintah misalnya membuat Undang-Undang Peraturan Daerah tentang Penggunaan, Pemeli­ ha­raan, dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda. Menurutnya, hal itu merupakan upaya untuk men­­ dekatkan masyarakat dengan buda­ yanya. “Seperti di jalan-jalan pun sudah ada tulisan aksara kuno di bawah huruf latinnya,” tambah perempuan yang sudah mengabdi sejak tahun 2000 di Museum Sribaduga itu. Manfaat mempelajari aksara kuno pun dapat diambil hal positif. Misalnya, ketika membaca naskah kuno dengan berbagai aksara-aksara kuno lainnya. Sri melanjutkan, ada hal yang bisa

berlatih menulis aksara daerah, setiap hari Jumat dan Minggu. “Dengan begitu mereka akan kenal dengan aksara daerah serta senang karena terbiasa berlatih aksara daerah,” tutur Sinta sambil tersenyum. Sinta menambahkan bahwa Aksara adalah salah satu identitas atau ciri masyarakat berbudaya. Hal serupa diungkapkan oleh Dosen Filologi, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia yang sering membaca naskah beraksara Sunda, Tedi Permadi. Ia mengatakan bahwa fungsi dalam mempelajari aksara Sunda Kuno me­ mang bukan untuk dimanfaatkan secara praktis karena saat zaman dulu aksara sunda kuno dianggap sakral oleh para nenek moyang. “Bacaan aksara sunda dalam naskah biasanya digunakan saat ritual atau upacara-upacara daerah dengan waktu yang tidak sembarangan” kata Tedi. “Masyarakat nusantara zaman dahu­lu telah mengenal aksara Sunda Kuno, kemudian Pegon, Cacarakan, dan saat ini aksara Ngalagena,” tutur Tedi yang sudah menamatkan S-3 nya di jurusan yang membahas ilmu tentang bahasa, kebudayaan, pranata, dan sejarah suatu bangsa yang terdapat dalam naskah kuno. Tedi menambahkan bahwa masya­ra­kat Sunda zaman dahulu telah melirik budaya tulis menulis yang diakul­tu­ rasikan dengan budaya mereka yaitu sastra lisan.

Selain itu, menurut Tedi, dengan ada­nya naskah ber­­ak­sara Sunda Kuno itu menggambarkan kebiasaan ma­ sya­­­rakat Sunda dahulu yang sudah mengenal tulis me­­­­nulis aksara da­­­e­­rah. Tedi pun menerangkan bahwa aksara me­ ru­pakan salah sa­ tu ciri kemajuan peradaban, jika su­­­­atu masyarakat dijauhkan dengan budayanya maka bang­sa itu telah ke­ hilang­­an jati diri. Dirinya me­li­hat sa­ at ini ma­sya­­rakat mulai me­­­ngenali dan me­rindukan Naskah Aksara Sunda Kuno kem­­bali budaya yang ada dengan ak­sara yang estetis. “Ini dilihat dari munculnya komunitas atau sekolah aksara kuno,” kata Tedi yang ditemui di ruangan Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Berbagai cara bukan hanya di­ laku­kan oleh masyarakat saja, na­ mun ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Pengelola Museum Sribaduga Pamong Budaya Madya,

DOK.MUSEUM SRIBADUGA

Komunitas Aksukun tengah menulis dengan aksara sunda.

dipelajari baik ilmu alam maupun man­usia. “Banyak kandungan yang bisa kita petik dalam naskah yang beraksara kuno itu,” lanjut Sri. Melestarikan Aksara Sunda akan membuat budaya Sunda semakin kuat. Dengan begitu aksara daerah sebagai identitas suatu masyarakat tidak akan luntur begitu saja dimakan oleh zaman.

November Maret 2012 2013 ||

|| 27


RESENSI BUKU

NEGERI PARA PELAWAK Oleh Lia Anggraeni

“Jangan senang duluan, kalau pejabat lebih lucu daripada kita … terus yang nonton kita nanti siapa … ? Kita akan sepi job!” ujar Gareng di seberang telepon sana.

N

egeri kita layaknya negeri para pelawak. Lawakan yang satu dan lainnya semakin gencar terlontar dari mulut-mulut yang katanya menyalurkan aspirasi rakyat. Setiap dari mereka tak mau kalah mengeluarkan bualan untuk merayu rakyat. Sayangnya, rakyat telah jenuh melihat lelucon yang mereka pertontonkan.

Meski begitu, buku ini berhasil menyentil hati manusia yang tak jauh berbeda dengan hati monyet. Seperti yang diceritakan dalam kisah tentang Lakone Hanoman Ambasador, Sujiwo Tejo hendak menunjukkan bahwa sesuatu yang wujudnya bukan manusia bisa saja sebenarnya sudah manusia. Karena esensinya adalah manusia.

Sayangnya, hal tersebut berimbas buruk bagi Petruk, Gareng, Bagong, Semar, dan tokoh-tokoh pewayangan yang lain. Hampir sebulan ini mereka sepi job, sampai Petruk pun harus bertengkar hebat dengan sang istri karena dapur mereka tak lagi ngebul.

Namun, saat mereka telah berhasil mengumpulkan jutaan demonstran un­ tuk menyerbu para pejabat, mereka lantas berubah pikiran. Begitu bertatap muka langsung dengan pejabat, mereka malah ingin bersalaman dan mengucap terima kasih karena telah sangat me­ng­ hi­bur masyarakat. “Aslinya lebih lu­cu daripada yang di televisi,” teriak mereka. Cuplikan cerita di atas menggugah sekaligus menggelitik pembaca tentang apa yang tengah terjadi di negeri kita. Rupa-rupanya, tak hanya manusia saja yang bisa berceloteh dan melantunkan

28 28|

| Maret 2013

218 halaman yang ditulis dengan gaya mendalangnya, Sujiwo Tejo sedi­ kit banyak menyentil pihak-pihak ya­ng mencederai negeri ini dengan ting­kah pongah mereka. Dengan gaya penceri­ taannya yang nyeleneh tapi santai, ia mengajak pembaca untuk berpikir ten­tang pribadi bangsa ini yang nyaris luntur oleh hal-hal yang memalukan. Ceritanya yang ceplas-ceplos ini, membuat Lupa Endonesa memiliki nilai lebih karena keunikannya. Ter­ le­bih Lupa Endonesa mengenalkan ki­ta untuk tidak lupa akan kekayaan nusan­­tara yang mulai ditinggalkan yaitu wayang.

Begitulah kiranya hingga suatu hari Gareng menyampaikan keluhan pada Petruk, sahabatnya yang tengah asyik tertawa menonton televisi yang menyiarkan kasus KPK dan Polri. Konon, semenjak menyeruaknya kasus KPK, kejaksaan, dan polisi, minat penonton dagelan jadi sepi. Masyarakat lebih terpingkal-pingkal oleh banyolan para pejabat di layar televisi.

Tak hilang akal, ide nyeleneh pun muncul dalam benak mereka bertiga untuk mendemo penyelenggara negara agar calon pejabat tidak cuma dites kesehatan dan track record-nya saja. Mereka meminta calon-calon pejabat dites juga apakah mereka punya bakat melawak. Kalau punya bakat melawak, jangan jadi pejabat, suruh saja jadi pelawak.

Bukan untuk memojokkan Indo­ne­sia, tapi ia sengaja menyodorkan realita yang sepatutnya menjadi pe-er bagi kita bangsa Indonesia agar tidak lupa akan jati diri yang sesungguhnya.

Judul

: LUPA ENDONESA

Penulis

: Sujiwo Tejo

Penerbit

: Bentang Pustaka

Tahun Terbit

: Cetakan pertama, September 2012

Jumlah Halaman : 232 Halaman sindiran tentang kebobrokan negeri ini, para ponokawan, tokoh pewayangan pun bisa melakukan hal yang serupa. Siapa yang menyangka pula jika Petruk, Gareng, Bagong, Semar dapat me­nu­turkan perilaku buruk juga menggelikan yang tertulis di negeri ini. Tak ketinggalan, masalah korupsi yang semakin merebak, gotong royong yang telah memudar, dan kedigdayaan fulus yang bikin senyum bangsa Indo­ ne­sia dapat dibeli ikut dituturkan oleh tokoh-tokoh pewayangan lainnya. Ya, lewat buku Lupa Endonesa, dalang nyentrik, Sujiwo Tejo mem­ per­tontonkan kebobrokan Indo­ne­sia.

Bagai menyelam sambil minum air, Sujiwo Tejo sengaja memperkenalkan para lakon wayang seperti Gatotkaca, Kurawa, Dewi Kunti, dan tokoh-tokoh wayang lainnya kepada pembaca. Se­ h­i­ng ­ ga di samping ia menyampaikan sindiran halus yang ditujukan untuk pejabat di Indonesia, ia pun mengajak pem­baca akrab dengan para tokoh pewa­yangan ini. Namun, tak jarang dalam setiap cerita yang ia tulis sering diimbuhi ka­li­mat­-kalimat berbahasa Jawa tan­ pa­ men­cantumkan makna kalimat ter­ se­but. Sehingga pembaca yang tidak mengerti akan merasa kesulitan untuk memahami maksud dari kalimat yang ditulis oleh penulis. Lupa Endonesa hendak membuka mata kita, bangsa Indonesia untuk berhenti membuat tingkah yang mem­ bikin malu harga diri ibu pertiwi. Lupa Endonesa, bukan sekedar buku biasa. Memoar yang ditulis oleh Sujiwo Tejo ini patut menjadi pegangan bangsa Indonesia agar tak menjadi bangsa yang pikun atau mungkin pura-pura lupa atas permasalahan yang terjadi di negeri ini. Selamat membaca, Cuk!


RESENSI BUKU

Antara Paris dan Peristiwa Sejarah Indonesia Oleh Rifqi Nurul Aslami Judul

: PULANG

Penulis

: Leila S. Chudori

Penerbit

: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG)

Tahun Terbit

: Cetakan pertama, Desember 2012

NOVAL PRAHARA/ISOLA POS

Jumlah Halaman : 552 Halaman

A

wan hitam menggantung di atas langit Jakarta, keadaan politik mencekam. Semua yang berhu­ bungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) kala itu diamankan tentara. Adalah Dimas Suryo, seorang pemuda anggota redaksi kantor Berita Nasional yang tidak memilih menjadi bagian dari dua kubu yang ada di kantornya. Saat itu, kantor Berita Nasional terkenal memiliki dua kubu, kubu simpatisan PKI dan kubu anti PKI. Namun, Dimas memilih untuk tidak memihak pada keduanya. Menurutnya, dengan tidak memilih itu adalah sebuah pilihan. Sayangnya, apa yang diyakini Dimas sebagai pilihannya membawa­ nya untuk pergi jauh dari tanah air ya­ng amat dicintainya. Konstelasi po­ li­tik tahun 1965 berubah seketika saat terjadi pembunuhan terhadap jen­de­ ral-jenderal terbaik Indonesia. Pem­bu­ nuhan ini diyakini sebagai tindakan yang dilakukan oleh PKI. Akibatnya, se­gala hal yang berbau PKI saat itu terkena imbasnya. Sebut saja Hananto Prawiro, ia meru­pakan sahabat Dimas sejak masa kuliah, rekan kerja di kantor Berita Na­si­onal, juga lelaki yang akhirnya menikahi Surti Anandari. Perempuan yang pernah begitu dicintai Dimas. Selain Hananto, ada Risjaf, Nugroho dan Tjai. Namun, Han yang paling tidak beruntung diantara mereka. Hananto adalah seseorang yang memilih untuk berhaluan kiri. Ia menyadari konstelasi

politik Indonesia berubah drastis tahun 65. Saat itu, seharusnya ia bersama Nugroho pergi ke Santiago, Cile untuk konferensi wartawan internasional. Na­­ m­un, akhirnya Dimas yang diminta pergi menemani Nugroho. Dimas belum menyadari sepenuh­ nya apa yang telah terjadi di tanah air. Sampai akhirnya sepulang dari Cile, Dimas dan Nug menuju Peking, China. Sesampainya disana, mereka mulai menge­­tahui apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Indonesia. Sesuatu yang lebih penting dari itu, paspor me­ re­ka dicabut. Ini berarti, mereka tak bisa pulang ke tanah air. Keadaan yang sangat mencekam ditambah mereka mendengar kabar bahwa Mas Han, begitu ia akrab disapa telah men­­jadi buron dan daftar pencarian orangorang kiri. Tidak hanya Han, seke­ lo­mpok pemuda ini juga ikut dalam daftar pencarian orang kiri. Keadaan ini, akhirnya membawa Dimas, Nug, Risjaf dan Tjai terdampar di Paris pada tahun 1968. Setelah sebelumnya mereka terlunta-lunta di Peking selama tiga tahun. Selama itu pula, mereka selalu mencari jalan untuk bisa kembali ke Indonesia dan dan mencari kabar tentang keluarga mereka masing-masing, keluarga Ha­nan­to dan Surti. Khususnya Dimas, Ia selalu merasa ketakutan dan dihantui rasa bersalah. Pasalnya, Dimas yang bukan seorang PKI dan tidak memilih menjadi golongan manapun harus menerima imbasnya. Bukan terhadap dirinya, tetapi terhadap keluarganya di Indonesia yang dianggap sebagai simpatisan PKI. Kedatangan Dimas di Paris berte­ pa­tan dengan Revolusi Mei 1968, re­ vo­lusi yang digerakan oleh maha­ sis­wa Universitas Sorbonne dan bebe­­rapa universitas di Paris lainnya yang melawan pemerintah Perancis. Saat itu, Dimas bertemu seorang pe­ rem­­­puan Paris bernama Vivienne

Deveraux. Gadis bermata biru dengan tata­pan tajam ini berhasil memikat hati Dimas. Hingga akhirnya, Dimas menikahi Vivienne. Dari pernikahan ini, Dimas dianugerahi seorang anak perempuan yang diberi nama Lintang Utara. Lintang tumbuh menjadi gadis cantik dan cerdas perpaduan sempurna Dimas dan Vivienne. Lintang dewasa yang juga kuliah di Universitas Sorbonne, akhirnya akan menyelesaikan masa studinya pada bidang sinematografi. Ia mengambil topik tentang keluarga eksil tahanan politik PKI tahun 65. Dengan bantuan kekasihnya, Naryana, Lintang berhas­il mendapatkan paspor menuju Indone­ sia, tanpa mencantumkan nama Suryo dibelakang namanya. Jakarta 1998 yang sudah jauh berubah dari tahun 1965 kini ada diha­ da­p­an Lintang, tanah airnya. Berbagai peristiwa ia alami selama di Indonesia. Lintang juga menjadi saksi mata ten­ tang salah satu peristiwa besar da­lam panggung sejarah Indonesia. Reformasi Mei 1998 yang menjatuhkan rezim Soeharto yang telah berkuasa 32 tahun. Alur yang disajikan dalam novel fik­si ini ialah alur campuran. Kita bisa merasakan, bagaimana penulis mam­ pu mengajak pembaca untuk merasa­ kan berbagai lompatan dalam setiap tulisannya melalui surat-surat yang dibu­at oleh para tokohnya. Tokoh yang disajikan juga sangat hidup dan kita seperti terlibat dalam berbagai perg­ olakan yang ada di dalamnya. Mem­­ baca pulang kita diajak membuka mata melihat sejarah yang terbungkam, dan menelusuri kota-kota di Prancis. Namun dalam novel ini, pembaca sempat dibingungkan oleh kata ganti aku. Kata ganti aku yang terkadang berubah menjadi Dimas, Lintang dan Vivienne sedikit membingungkan pem­­baca dalam novel ini. Terlepas dari itu, novel ini mengantarkan pembaca hingga titik klimaks akhir cerita, baha­ sa yang digunakan penulis pun mudah dipahami. Selain itu, melalui sosok Dimas, Leila menyisipkan ba­nyak makna dan pembelajaran dalam hidup, terutama akan sebuah pilihan. Selamat membaca, selamat membuka mata!

November Maret 2012 2013 ||

|| 29


KOLOM

Cerita Luka “Bumi Siliwangi” Oleh Siti Haryanti

I

nilah realita banyak yang tidak sekolah. Di tengah-tengah kota apalagi di pelosok desa. Berjuta anak bangsa tak mampu terus sekolah karena biayanya saja sudah semakin menggila. (Aku Mau Sekolah Gratis Marjinal) Penggalan lirik itu mewakili teriakan rakyat atas kondisi “negeri” di bawah pemerintahan Prabu di Bumi Siliwangi. Teriakan yang berasal dari seluruh penjuru negeri. Teriakan yang mencoba menembus telinga para pemimpin yang bersemayam di gedung putih yang kokoh. Teriakan yang akhirnya hanya menjadi kidung pengantar tidur.

mahasiswa dari Wallahualam!

kalangan

jelata.

Tak hanya sang Prabu, pejabat yang membantunya pun sering bertutur serupa. Namun, betapa luka hati para jelata saat mendengar doanya pada suatu hari di balik meja gedung putih itu. Saat sekelompok mahasiswa yang mewakili jeritan rakyat, memprotes kenaikan biaya masuk pada tahun 2011 yang melambung dan biaya SPP yang naik dua kali lipat dari tahun sebelumya, sang pembantu memanjatkan doa: “Ya, semoga yang masuk ke UPI bukan dari golongan ekonomi menengah ke bawah.”

Sang Prabu, yang orang Spanyol biasa menyebutnya sebagai Excelentísimo e Ilustrísimo Señor Professor Doctor Don, tentu tak tuli. Don bukan sebutan mafia, tapi gelar hormat bagi pangeran intelek, pasti mendengar, meski banyak yang meragukan karena tetap bergeming. Kian hari, teriakan itu terdengar samar dan lirih saja dibalik gedung Belanda itu. Ternyata, tak hanya gedung yang Belanda wariskan untuk Sang Prabu di Bumi Siliwangi, tapi juga sistem pendidikan yang tak bisa dijangkau rakyat jelata. Pendidikan hanya bisa dinikmati oleh kelompok penguasa dan mereka yang berduit saja. Cerita-cerita luka, upaya anak negeri untuk mengenyam pendidikan terserak di antara gedung-gedung megah. Di antara mobil-mobil pejabat yang mewah. Di tengah upaya-upaya membunuh bangsa sendiri dengan kedok otonomi. Di Bumi Siliwangi! Sang prabu di setiap pidatonya selalu mengumbar janji, tak akan ada mahasiswa yang dikeluarkan karena masalah ekonomi. Janji mulia dan sudah pasti dicatat oleh para dewa di surga. Namun entah apa yang akan para dewa lakukan saat mendapati sang prabu menyodorkan kertas pengunduran diri seorang mahasiswa yang telah dia tanda tangani kepada

30 30|

| Maret 2013

Ah ... Sungguh negeri yang ngeri! Meski demikian, angin segar mereka embuskan ketika 2011 lalu. Mengumpulkan dana bantuan dari masyarakat yang mampu membayar lebih saat registrasi. Judulnya untuk membantu masyarakat miskin. Alihalih memberikan dana bantuan dengan mudah, cepat dan transparan pada mereka yang berhak menerima, mereka justru dibenturkan dengan birokrasi yang berbelit dan terkesan dipingpong. Dengan dalih banyak orang yang membutuhkan bantuan, dana yang berasal dari masyarakat itu pun tak jarang hanya dipinjamkan. Diputar lagi agar yang lain juga bisa dibantu, demikian alasan mereka. Padahal

Rp 3,49 Milyar dana yang terkumpul pada 2011 pun hanya terpakai Rp 770 juta. Pada 2012 dana bantuan dari masyarakat saat registrasi pun mengucur lagi. Lalu, apa yang ada dibalik kata membantu yang mereka dengungkan itu? Entah lah... Cerita luka juga mengalun dari penerima Biaya Pendidikan Miskin Berprestasi (Bidik Misi). Cerita keterlambatan pencairan dana sampai memaksa mereka menceracau ingin menjual ginjal di jejaring sosial. Pemotongan bantuan jika diakumulasikan tiga kali dari SPP yang dibayarkan mereka yang dari jalur reguler. Sampai kehilangan status sebagai penerima Bidik Misi pun menambah panjang daftar luka masyarakat miskin di Bumi Siliwangi. Luka demi luka tergores di hati masyarakat miskin negeri ini. Pendidikan menjadi barang mewah yang haram untuk sekedar diimpikan jika tak ingin luka. Instansi pendidikan yang mestinya menjadi kawah candradimuka bagi anakanak bangsa untuk menjadi ksatria, kini menjadi pabrik yang hanya memproduksi kebutuhan pasar yang tinggi. Jati diri pendidikan semakin memudar. Tujuan pendidikan sebagi alat untuk menyelamatkan bangsa, kini di tangan-tangan yang tidak tepat justru menjadi alat untuk membunuh bangsanya sendiri. Memang, cerita luka si miskin menjadi hal yang menarik di negeri ini. Layaknya sinetron yang mampu mengaduk-aduk perasaan penontonnya, cerita si miskin membuat sebagian orang ikut menangis, tak jarang yang abai, ada pula yang mengaku sebagai perwakilan mahasiswa tapi berlaku layaknya birokrat, ada yang berempati tapi setengah hati. Ya, ini lah cerita luka dari Bumi Siliwangi! Akankah kita terus menikmatinya atau mengubah luka ini menjadi cerita bahagia? Anda yang harus menjawabnya, mahasiswa!


Menuntut Nurani Menggugat Diskriminasi Oleh Isman R Yoezron Sesungguhnya suara itu tak bisa diredam mulut bisa dibungkam namun siapa mampu menghentikan nyanyian bimbang dan pertanyaan-pertanyaan dari lidah jiwaku Suara-suara itu tak bisa dipenjarakan di sana bersemayam kemerdekaan apabila engkau memaksa diam aku siapkan untukmu : pemberontakan! (Sajak Suara - Wiji Thukul)

S

aat mahasiswa menuntut haknya, berarti ada sebuah kewajiban yang diabaikan. Apalagi saat yang menuntut adalah kaum lemah yang tak tahan lagi atas penindasan. Kaum yang menuntut aksesibilitas, pastinya tak menuntut muluk-muluk. Mereka hanya ingin hak dasar manusianya terpenuhi. Kekurangan bukanlah kutukan, kekurangan bukanlah alasan untuk menjegal harapan. Saat mereka bersuara, menuntut hak asasi, kampus harus segera penuhi. Di sini kita bicara kemanusiaan, bukan berbicara tentang keinginan. Mereka menuntut hati, meminta empati, bukan meminta represi bukan juga apologi. Mereka butuh perlakuan tanpa diskriminasi. Tak butuh alasan, tak butuh kasihani juga tak butuh harapan-harapan yang selalu palsu!

November Maret 2012 2013 ||

|| 31


ISOLA POS EDISI 54  

SKANDAL DAGANG NILAI

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you