Issuu on Google+


­

DARI REDAKSI

T

Mahasiswa Sebagai Iron Stock

eringat sebuah slogan dari seorang tokoh prokalamasi, Soekarno, “Berikan kepadaku sepuluh pemuda, akan aku goncang­ kan dunia.” Bukan karena tenaganya yang kuat. Bukan pula dari penam­ pilannya yang lebih segar. Akan tetapi dari semangatnya, Soekarno sendiri sadar akan hal itu. Semangat untuk perubahan menuju dunia yang adil dan berimbang. Semangat untuk be­ kerja demi sebuah keinginan besar. Ya, itulah pemuda. Dengan semangat seorang pemu­ da itu, mahasiswa, dituntut untuk berperan lebih. Tidak hanya bertang­ gung jawab sebagai kaum akademis, tetapi di luar itu wajib memikirkan keadaan bangsa. Peran mahasiswa terhadap bangsa dan negeri ini bukan hanya duduk di depan meja, berdis­ kusi, berdemontrasi apalagi hanya mendengarkan ceramah dosen, akan tetapi mahasiswa juga mempunyai peran dalam melakukan perubahan. Peran sentralnya adalah sebagai ge­ nerasi penerus (iron stock) yang melan­ jutkan dan menyampaikan nilai-nilai kebaikan pada manusia. Kami merasa peran iron stock ini harus senantiasa terus terjaga. Lewat berbagai tulisan ini, kami mencoba untuk menjaga agar nilai-nilai itu tetap tersampaikan. Baik untuk generasi saat ini atau pun yang akan datang. Seperti yang pernah disampaikan Pramoedya Ananta Toer “Orang boleh hebat sehebat apapun di dunia ini, tapi selama tidak menulis ia takkan tercatat dalam sejarah” Pada laporan utama Isola Pos edisi 51 ini, kami angkat mengenai rencana kampus pendidikan (UPI) menerap­ kan tarif bagi kendaraan yang masuk wilayah kampus. Rencana ini telah

disosialisasikan sejak awal tahun 2011, berbagai persiapan pun dilaku­ kan. Mulai dari pembentukan tim perancang pengelolaan perparkiran, pembelian peralatan parkir, sampai studi banding ke berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Namun, rencana tersebut me­ nuai beragam reaksi dari mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa menolak rencana parkir berbayar itu. Mereka berfikir bahwa keamanan ketika ma­ hasiswa sedang belajar, sudah men­ jadi hak mahasiswa yang sewajarnya didapat tanpa harus membayar lagi. Mahasiswa kembali dihadapkan pada persoalan duit. Awal Februari 2011, UPI mengeluarkan Surat Kepu­ tusan (SK) No.0654/H40/KU/2011 tentang biaya pendidikan bagi ma­ hasiswa baru jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Dalam SK tersebut, UPI menaikan biaya masuk mahasiswa baru sampai hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini kami sajikan pada rubrik kemaha­siswaan. Kami pun khusus mengangkat tentang status baru yang akan di­ sandang UPI yaitu Badan Layanan Umum (BLU). Pada masa transisi dari Badan Hukum Milik Negara menuju BLU, banyak hal dipersiapkan UPI dalam rangka menghadapi peruba­ han tersebut. Tidak hanya peru­bahan status, rupanya hal tersebut ber­ dampak pada manejemen organisasi, pengelolaan keuangan, dll. Semoga apa yang kami sajikan, bisa membuka mata mahasiswa agar lebih berani untuk memantik api perubahan. Akhir kalimat, kami ucapkan selamat membaca!

Pemimpin Umum Siti Haryanti Pemimpin Redaksi Isman R Yoezron Staf Redaksi Sofia Pamela, Nurjaman, Julia Hartini, Nisa Rizkiah, Resti Sri Cahyati, Lia Anggraeni, Rifqi Nurul Aslami, Novitasari, Fikri Fasha Setter/Layouter Isman R Yoezron Fotografer Fikri Fasha, Isman R Yoezron, Siti Haryanti Karikatur Rian Kulit Muka Firsto Aviantoro Pemimpin Perusahaan Nisa Rizkiah Iklan Lia Anggraeni Distribusi Julia Hartini Rifqi Nurul Aslami Produksi Novitasari Izin Terbit Rekomendasi Rektor IKIP Bandung No. 0947/PT.25.H3/O/1991 Keputusan Menteri Penerangan RI No. 1795/SK/Ditjen.PPG/STT/1993. tanggal 23 April 1993. Penerbit Unit Pers Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Pelindung Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pembina Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswan dan Kemitraan Universitas Pendidikan Indonesia Penasihat Zakaria S. Soeteja, S.Pd, M.Sn. Drs. Yuyus Suherman, M.Si

UPM UPI 2010-2011 KETUA UMUM: SITI HARYANTI SEKRETARIS: FIKRI FASHA BENDAHARA: SOFIA PAMELA BIDANG ORGANISASI DAN PENDIDIKAN: ISMAN R YOEZRON BIDANG INVENTARIS DATA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN: NURJAMAN

2

JULI 2011 ISOLA POS

Alamat Redaksi Sekretariat UPM UPI, Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) UPI Ruang 02 Jl. Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154. Tel. : 022-2013163 ext 3207 Fax. 0222103651 E-mail: isolapos@gmail.com Website: http://isolapos.com Redaksi menerima opini, esai sastra, cerita pendek serta feature tentang riset/ hasil riset. Dikirim via e-mail: isolapos@ gmail.com dengan identitas lengkap. Redaksi berhak menyunting naskah tanpa mengubah substansi.


SKETSA

SURAT PEMBACA

UPI , Kemarin, Hari ini dan Esok

Tak terasa, dua tahun telah berlalu semenjak dinyatakan diterima di Uni­ versitas Pendidikan Indonesia (UPI). Kala itu, sebenarnya saya tak terlalu gembira karena memang bukan pilihan pertama. Tapi, ada hal yang membuat saya bersyukur diterima disini, yaitu biaya pendidikan yang relatif terjangkau dibanding­kan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lainnya. Terlebih saya diterima lewat jalur Seleksi Nasional Masuk Per­ guruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Dengan fasilitas yang disediakan kampus, menu­ rut hemat saya hal itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. Namun, ironis sekali melihat keada­ an kampus hari ini. Fasilitas terus di­ tambah, gedung-gedung megah terus dibangun dan dampaknya adalah biaya masuk adik-adik kita Mahasiswa Baru 2011 yang naik sangat drastis. Berdasar­ kan SK Rektor 0654/H40/KU/2011, lewat

jalur SNMPTN undangan saja biaya yang harus dikeluarkan adalah 12,5-17 juta. Angka yang sangat fantastis dan mencekik bagi keluarga yang kurang mampu. Harus berapa banyak adik-adik kita yang menangis di depan gedung Isola karena tidak bisa masuk UPI hanya karena tidak ada biaya? Untuk apa segala fasilitas itu dibangun jika esensi dari pen­ didikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia justru malah luntur? Jika hari ini saja sudah semahal itu, apakabar biaya pendidikan anak cucu kita nanti? Apakah nantinya pengangguran akan terus bertambah dikarenakan tidak mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan? Jika hal itu terjadi, maka angka kemiskinan di Indonesia dapat terus meningkat. Mungkin benar, di Indonesia “Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin”. Saya sangat berharap agar ada solusi

lain yang lebih berpihak kepada maha­ siswa daripada biaya SPP 2011 yang naik itu. Semoga bisa dipikirkan kembali agar keputusan yang diambil bisa win-win

solution.

Mutia Ramadanti Nur, Mahasiswi Psikologi 2009

POJOK ISOLA P u r n o , Kepala Bagian Operasi, Inventarisasi dan Pemeliharaan, “Kami disuruh setor, jadi kami harus narik.” Kayak Angkot aja ya pak harus narik terus setor? “Manakala statuta itu jadi, bakal ada perombakan jabatan dan ada penyesuaian lagi. Lantas nanti akan ada lagi yang meriang,” Ungkap anggota tim perancang persiapan UPI menuju BLU, Djam’an Satori. Itu tuh statuta apa nyamuk malaria pak? Kok bikin meriang segala...

JULI 2011 ISOLA POS

3


EDITORIAL

Mencari Uang Dibalik Topeng Ketertiban

K

etertiban, siapa yang enggan dengan ketertiban? Siapa pula yang tak mau jika ke­ter­tiban terjaga dengan baik. Semua orang pasti mengharapkan ketertiban. Mungkin itu pula gagasan awal universitas untuk menertibkan perparkiran di wilayah kampus. Isu ini bergulir pada pertengahan Februari 2011, bersamaan dengan pem­ bahasan mengenai Surat Keputusan (SK) Rektor tentang Organisasi Kema­ hasiswaan bersama Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan Universi­ tas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan. Saat itu, Beben, ketua Tim Perancang Pengelolaan Parkir, menga­ takan bahwa awal Maret 2011 UPI akan menertibkan parkir dan menarif setiap kenda­r aan yang masuk. Mengenai siapa yang mengelola perparkiran itu, Beben hanya menegaskan bahwa baik swakelola atau outsourcing mahasiswa akan tetap dipungut uang parkir. Sama halnya dengan pemangku ke­ bijakan di universitas ini, mahasiswa pun sepakat akan penertiban perparkiran itu. Tapi yang menjadi keberatan mahasiswa adalah kenapa harus ditarif. Merespon rencana itu mahasiswa membentuk Komite Mahasiswa Tolak Parkir Berbayar. Restu wahyudin, anggota Unit Kajian Sosial Kemasyarakatan, dipilih sebagai koordi­ nator. Berbagai usaha pun terus dilakukan yaitu dengan mengadakan berbagai disku­ si, audiensi sampai aksi. Harapannya jelas, agar universitas membatalkan rencana tarif parkir. Tetapi universitas tetap bergeming, alasannya UPI sudah mengeluarkan dana untuk membeli peralatan. Padahal, menurut Kepala Bagian Operasi, Inventarisasi dan Pemeliharaan, Purno, Rancangan Kegiatan dan Ang­ garan Tahunan (RKAT) UPI tahun 2011, tak sedikit pun menyiapkan dana untuk pembelian peralatan parkir. Meski mahasiswa menolak dan angga­ ran tak tercantum di RKAT, pungutan uang parkir untuk mahasiswa tetap dipersiapkan universitas. Pembantu Rektor (Purek) Ke­ uangan Sumber Daya dan Usaha (KSDU) Idrus Affandi pun mengatakan “didunia ini tidak ada yang gratis.” Artinya, mau tidak mau civitas UPI yang masuk kampus membawa kendaraan diharuskan bayar. Idrus malah menyuruh

4

JULI 2011 ISOLA POS

mahasiswa untuk menyusun konsep perparkiran sendiri, jika mahasiswa tetap ingin parkir tanpa merogoh kocek. Mengenai sistem pengelolaan Idrus pernah menyatakan pada isolapos.com bahwa nantinya 40 orang satpam akan dikerahkan dan dilatih untuk menjadi juru parkir. Ini menandakan bahwa UPI akan mengelola parkir sendiri (swakelola). Hal itu ditegaskan kembali dengan keluarnya Peraturan Rektor No.2050/UN40/ HK/2011 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Fasilitas Penyimpanan Kendaraan Bermotor di Lingkungan Kam­ pus UPI. Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa pejabat pengelola dan pemeliharaan aset universitas ditugaskan untuk melakukan perencanaan pengadaan perlengkapan. Selain itu pada ayat selanjutnya, Satpam kampus ditugaskan untuk melaksanakan koordinasi penjagaan portal, pengendalian serta pengawasan lingkungan. Langkah swakelola pun kian mantap ketika salah seorang staf Purek KSDU dan tim perancang pengelolaan parkir terbang ke Negeri Gajah, Thailand, tepatnya ke Mahidol University. Tujuannya untuk melihat kondisi pengelolaan sumber daya dan fasilitas. Salah satunya mengenai perparkiran disana. Akan tetapi, kemudian rencana swakelola tiba-tiba urung dan beralih pada outsourcing. Artinya, UPI akan meng­

gandeng perusahaan dari luar untuk mengelola perparkiran di lingkungan kampus. Jika melihat perjalanan kebijakan perparkiran ini, UPI terkesan terburuburu untuk melaksanakan kebijakan tarif parkir ini. Hal ini bisa dilihat dari tak tercantumnya sistem parkir dalam RKAT 2011. Bahkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2011-2015 tak ada sedikit pun yang menyinggung tentang perparkiran. Pada Renstra 2011, Isu perparkiran hanya muncul pada bagian Capaian Kinerja Renstra 2006-2010. Itu pun hanya tertulis “sebuah isu lain yang perlu memperoleh perhatian dalam pengelolaan fasilitas adalah penataan jalan dan lalu-lintas di lingkungan kampus beserta sistem perparkiran.” Padahal, wacana ini sudah muncul sejak 2003. Jika UPI keukeuh ingin menarif parkir, seharusnya UPI membuat pro­ gram yang dipersiapkan dengan matang dan tentunya tidak membebankan civitas akademika. Misalkan dengan membuat program berjangka 2 sampai 3 tahun, sehingga tiap tahun dapat disusun dalam RKAT apa saja kebutuhan dan berapa besaran dana yang dibutuhkan. Selain itu, dalam menyongsong status baru Badan Layanan Umum tahun 2012, UPI juga dapat memasukkan program tersebut sebagai prioritas dengan catatan persiapan dilakukan dari sekarang. Jika niat utama adalah ketertiban se­perti yang dikatakan Idrus, seharus­ nya yang menjadi sasaran bukan civitas akademika khususnya mahasiswa. Mahasiswa sudah membayar SPP sebagai setoran wajib tiap semester. Mahasiswa juga sudah membayar dana pengembangan lembaga berjuta-juta ru­ piah. Apalagi bagi dosen dan karyawan, seharusnya mereka mendapat fasilitas dari tempat mereka bekerja. Ini malah sebaliknya, mereka seolah akan dipaksa untuk merogoh kocek ketika masuk kam­ pusnya sendiri. Maka wajar saja, jika sering kali ma­ hasiswa berkelakar, “Hari ini parkir bayar, esok hari mungkin ke toilet pun bayar ya?” Kadang ada yang berceletuk UPI tak lagi sebagai Universitas Pendidikan Indonesia melainkan kepanjangan dari Universitas Penuh Iuran.


OPINI

GERAKAN MAHASISWA UPI, DIPERSIMPANGAN? Oleh Kosasih Adi Saputra, Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia 2007-2008

S

alah satu peninggalan gerakan refor­ masi 1998 yang masih tersisa untuk kalangan mahasiswa adalah demo­ kratisasi kampus atau kehidupan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) yang demokratis. Namun hal ini pun perlahan kian pudar, bisa jadi karena kesalahan mahasiswa itu sendiri atau ada penguasa yang menginginkan­ nya. Perjalanan demokrasi di kalangan maha­siswa Universitas Pendidikan Indo­ nesia (UPI), terutama untuk Ormawa ting­ kat universitas setelah beberapa periode didominasi oleh salah satu kelompok yang sulit dikalahkan oleh kelompok lain, saat ini mungkin hanya tinggal kenangan. Hal ini terjadi karena hegemoni yang terlalu berlebihan, puncaknya pada saat mereka membubarkan BEM Fakultas tak sedikit kalangan mahasiswa lain sangat keras me­ nolaknya. Selain karena alasan mereka yang dianggap tidak rasional tetapi juga karena telah mengekang kebebasan mahasiswa dengan tidak adanya saluran organisasi di tingkat fakultas. Melihat kondisi ini tentunya pihak rek­ torat tidak tinggal diam, perlahan gerakan mereka sudah terbaca serta aset-aset yang biasanya mereka kuasai sudah diambil alih oleh pihak rektorat. Selain itu perlawanan dari kalangan mahasiswa yang lain pun tidak kalah seru diantaranya dengan di­dekla­rasi­ kan kembali beberapa BEM Fakultas. Namun yang menjadi keprihatinan penulis dalam masalah ini adalah idealisme mahasiswa yang baru bangkit lagi setelah reformasi. Belum juga menunjukkan hasil­ nya terhadap perubahan bangsa ini, idealis­ me mahasiswa telah gagal dipertahankan oleh aktivis mahasiswa pasca reformasi ini. Khususnya di kampus UPI, setidaknya ada 3 hal penting yang menjadi catatan penulis. Pertama, konsekuensi jika bangunan sudah megah otomatis biaya kuliah jadi mahal. Dengan biaya yang mahal ini tentunya UPI sudah tidak terjangkau lagi oleh kalangan menengah ke bawah. Artinya saat ini maha­ siswa UPI bisa jadi mayoritas berasal dari kalangan menengah ke atas. Kalangan menengah ke atas biasanya kurang memiliki

daya kritis karena sudah terbiasa dengan ke­ hidupan yang cukup. Dengan demikian para aktivis mahasiswa UPI saat ini kurang peka terhadap isu-isu sosial di sekitarnya. Kedua, sekretariat Ormawa digabung­ kan dalam satu lokasi dan diberlakukan sistem buka tutup. Disadari atau tidak hal ini akan membawa dampak mental bagi para aktivis Ormawa. Menurut hemat penulis hal ini merupakan bagian dari politik ruang di lingkungan kampus. Dengan diberlakukan aturan seperti itu kegiatan mahasiswa akan terbatas dan mudah dikontrol. Mereka telah dibiasakan layaknya seorang birokrat sehingga menjadi pengurus Ormawa sama dengan menjadi pejabat dengan memiliki kantor dan jam kerja. Sangat jauh berbeda dengan kondisi sekretariat sebelum bangunan baru ini, dimana sekretariat Ormawa begitu bebas di­ gunakan kapan saja sehingga kebersamaan, kebebasan, pola pikir lebih terbuka dan me­ rakyat. Walau di satu sisi pada saat itu kurang kelihatan indah karena kotor bagi mereka yang kurang baik perawatannya, tetapi dari segi pendidikan mental bagi mereka yang dapat memanfaatkannya dengan baik jelas lebih terbuka dan leluasa. Ketiga, Program Mahasiswa Wira­ usaha (PMW). Ditinjau dari sisi pendidikan ekonomi yang bertujuan membentuk jiwa usaha, program ini bagus. Tetapi jika dilihat dari segi kepentingan gerakan, program ini tentunya membantu dalam memperlemah gerakan mahasiswa untuk kritis. Secara rasional mahasiswa tentunya akan lebih ter­ tarik diberikan modal usaha dibandingkan dengan teriak-teriak atau mengikuti rapat di Ormawa. Mahasiswa saat ini begitu bang­ ganya jika modal bantuan mereka itu cair dan akan sibuk menjadi pengusaha disaat status masih mahasiswa. Nah, ketiga hal diatas bisa dikatakan sebagai bagian dari grand design untuk memper­lemah gerakan mahasiswa dan untuk mengarahkan mahasiswa pada akademik saja atau juga ini bagian dari dinamika perkembangan jaman, sebuah sik­ lus, mungkin juga sunnatullah. Dimana me­ mang jika kondisi sudah tidak memungkin­

kan untuk bergerak, jika mental dan pola pikir mahasiswa sudah ada pergeseran, tentunya tidak bisa dipaksakan lagi atau disamakan dengan apa yang terjadi sebelum­ nya ter­utama kondisi saat panas-panas­nya reformasi. Yang bisa merasakan dan me­ nyadari kondisi ini adalah mereka yang masih duduk atau berjuang di kampus. Akankah saat ini kampus masih men­ jadi lahan yang subur untuk ditanami benihbenih perjuangan atau membiarkan kondisi tetap gersang tanpa ada setetes air pun yang membasahi tanah kaum intelektual ini. Mahasiswa mampu kembali pada jati dirinya tanpa tergoda oleh rayuan dunia. Jika masih dibutuhkan untuk bergerak silah­ kan kuatkan mental, tetap pada jalurnya (on the track) dan hantam dinding tirani sekeras apapun temboknya. Kalau sudah menganggap itu tidak penting apalagi tidak memberikan dampak pada masa depan anda silahkan ikuti apa kata penguasa. Itu pun jika tidak lagi mempedulikan jeritan rakyat dan karut marutnya negeri ini. Sebaiknya jangan dulu berfikir apa yang akan kita dapatkan selama di kampus atau akan ada timbal balik duniawi setelah menjadi pejuang kampus tetapi berfikir de­ ngan keras tentang apa yang bisa diberikan selama di kampus secara tulus dan ikhlas, Insya Allah ini akan lebih berkah. “Mahasiswa Bermental Pejabat” Ketika mahasiswa bermental pejabat Menunggu waktu untuk magang jadi pejabat Dan setelah jadi pejabat Merasa diri sebagai malaikat Ketika mahasiswa merasa orang penting Menghonor di kampus dianggap penting Setelah jadi pejabat Selalu bikin pusing

JULI 2011 ISOLA POS

5


OPINI

Mengajarkan Pancasila Lewat Amalan Oleh Karim Suryadi, dosen Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia.

P

endulum politik Indonesia berayun dari satu titik ekstrem ke ekstrem lainnya. Setelah Pancasila dijauhi, kini muncul wacana mengembalikan Pancasila sebagai mata pelajaran. Tidak sulit mengembalikan Pancasila sebagai mata pelajaran (termasuk mata kuliah) se­ jauh undang-undang yang membatasinya diubah, yang sulit adalah menghapus kebiasaan masyarakat Indonesia terjebak pada formalisme. Betul, sebagai mata pelajaran label Pendidikan Pancasila sudah tidak ada, tetapi substansinya diajarkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi, dari sisi pengajaran hampir tidak ada persoalan. Karena meski porsinya berkurang tetapi substansi dan nilai pesannya tersampaikan. Persoalan mendasar penanaman nilainilai Pancasila adalah sumirnya contoh pengamalan dalam kehidupan sosial. Bukan­ kah hakikat mendidik adalah memberi pengertian dan contoh? Aspek pengertian dapat digapai di sekolah, sisi contoh itulah yang makin langka. Uraian berikut akan melihat pengajaran Pancasila dari dimensi lain, yakni bagaimana Pendidikan Pancasila in action; mengajarkan Pancasila lewat perbuatan. Pancasila yang Dilipat Apakah negara Indonesia telah tumbuh seperti yang diharapkan para bapak pendiri bangsa (founding fathers)? Dalam 64 tahun usianya, apakah Indonesia telah memiliki ukuran-ukuran operasional untuk hidup yang beradab, yang “diturunkan” dari Panca­ sila, sebagai sendi kehidupan, semangat dan identitas kultural Indonesia? Politik Indonesia tidak selalu seiyasekata dengan Pancasila yang menjadi landasan nilainya. Pancasila kerap ditekuk dan dilipat menurut kehendak demi me­ la­yani kepentingan penguasa. Benar apa yang diungkapkan Wakhudin (PR, 6/3), meski Pancasila setia mendampingi ke mana pun “suami” (baca politik) Indonesia mengembara, namun yang suami tetap jelalatan mencari ideologi lain, yang tampak lebih bersinar. Akibatnya, Pancasila kerap hanya menjadi selimut kepentingan ideologis penguasa. Pada masa Soekarno, Pancasila diperas menjadi trisila, lalu menjadi eka sila, sekaligus menjadi tameng untuk me­

6

JULI 2011 ISOLA POS

lin­dungi ideologi lain. Pada masa Soeharto, Pancasila direduksi ke dalam ukuran-ukur­ an normatif-operasional, yang secara kogni­ tif lebih mudah diingat, namun tetap sulit menemukan representasi pengamalannya. Atas semua petaka sejarah ini, Panca­ sila harus menerima hujatan saat Orde Baru tumbang. Bagi sebagian kalangan, BP7, Soeharto, dan Pancasila adalah trisula ideo­ logi yang menopang hegemoni Orde Baru. Pada bulan-bulan pertama reformasi, semua yang berbau Orde Baru dijauhi, termasuk Pancasila dan ABRI. Lantas Pancasila pun ditempatkan di sudut gelap, sebagai ter­ tuduh, tanpa pembelaan. Jika nilai-nilai Pancasila yang murni dicerna secara sehat, tidak selayaknya ia dianggap sebagai sumber penyakit yang menyebabkan body politics Indonesia demam berkepanjangan. Pancasila tidak sepantasnya menjadi tertuduh dan menang­ gung dosa sejarah, karena Pancasila pun menjadi korban politik masa lalu. Karena difungsikan sebagai selimut kepentingan penguasa, sakralisasi dan mitologisasi Panca­ sila berlangsung sedemikian sempurna sehingga kehilangan kontak dengan realitas yang sesungguhnya. Meski diklaim sebagai ideologi terbuka, namun karena tafsir kebenaran atas bentuk pengamalan Pancasila menjadi hak preroga­ tif penguasa, maka Pancasila pun menjadi biang penyeragaman, sekaligus dijadikan lakmus pembeda kelompok-kelompok yang dianggap pro dan kontra pemerintah. Sakralisasi dan mitologisasi itulah yang harus dihentikan. Pancasila tidak boleh diberhalakan. Sebagai ideologi, ia harus dibiarkan cair, dan berdialog dengan semua pikiran yang hidup, menjadi pemandu pem­ bangunan budaya dalam beragam bentuk dan ekspresinya. Dengan begitu, nilai-nilai yang ter­ kandung dalam Pancasila akan menjadi rea­litas yang omnipresent (yang serba hadir). Di sekolah, Pancasila memandu hubungan guru-murid secara santun dan penuh tang­ gung jawab, sekaligus tempat menguji ori­sinalitas nilai-nilai yang dikandung di dalamnya. Di pasar, nilai-nilai Pancasila menjadi spirit yang melandasi kejujuran pedagang dan keadilan dalam mengguna­ kan timbangan. Di ruang sidang parlemen, nilai-nilai Pancasila menjiwai komitmen kerakyatan yang ditunjukkan para anggota

dewan. Singkatnya, semua orang menghadir­ kan Pancasila secara kontekstual. Semua orang menjadi pengamal, sekaligus menga­ jarkan Pancasila dengan perbuatan. Dengan begitu, Pancasila tidak hanya akan ditemui di dalam buku-buku berlogo burung garuda, atau dokumen berstempel “rahasia”. De­ ngan begitu, revitalisasi nilai-nilai Pancasila tidak identik dengan reinkarnasi kekuatan politik Orde Baru. Dekontruksi Kesadaran Desakralisasi dan demitologisasi Panca­ sila merupakan jalan menuju pembangunan nalar kritis yang bertujuan mempersempit kesenjangan antara nilai-nilai Pancasila dan bentuk amal insan-insan yang me­ ng­aku pancasilais. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila tidak boleh hanya sekedar jargon “kecap pemanis” janji politik. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila harus menjadi sebuah gerakan kesadaran, yang mempertemukan pemimpin dan segenap rakyat di dalam sebuah platform bersama dalam mewujud­ kan masyarakat Indonesia yang adil dan beradab. Kesadaran kolektif sebagai warga bangsa harus terus dipupuk karena banyak pengaruh merasuk ke dalam taman sari Indonesia. Pancasila sebagai jiwa dan karak­ ter bangsa tidak boleh tergantikan, meski beragam isme menyusup lewat berbagai produk budaya asing. Banyak negara mengakui penting­ nya membangun karakter bangsa (national character building) demi menegakkan ek­ sistensi negara-bangsa (nation-state). Kaitan antara keduanya sedemikian kuat, sehingga pembangunan karakter dipandang sebagai penentu nasib dan masa depan bangsa. Pembangunan karakter bangsa In­ donesia secara embrionik telah dilakukan para bapak pendiri bangsa. Kahin (1952) mengakui bahwa, “… latent nationalisms of embryonic character have existed within the chief Indonesian societies since then …” Apa yang dimaksudkan Kahin sebagai “Nasionalisme Laten” sebagai karakter embrionik telah tertanam dalam sanubari para pemimpin bangsa sebelum Indonesia merdeka terwujud. Kekuatan inilah yang ditandai sebagai magma, yang menyembur­ kan semangat dan meng­hadirkan mimpi Indonesia merdeka jadi kenyataan. Nasionalisme Indonesia mengalami


OPINI pasang surut. Secara historis, nasional­ isme Indonesia adalah counter ideologi terhadap kolonialisme, status quo terhadap konservatis­me serta statusquoisme kolo­ nial­isme. Itulah sebabnya, pada awalnya nasional­i sme Indonesia sering tampil radikal dan revolusioner. Nasionalisme sebagai karakter bangsa tetap diperlukan di era Indonesia merdeka sebagai kekuatan untuk menjaga eksistensi, sekaligus mewujudkan taraf peradaban yang luhur, kekuatan yang tangguh, dan mencapai negara-bangsa yang besar, kokoh dan berwibawa. Nasionalisme sebagai karak­ ter semakin diperlukan dalam menjaga har­ kat dan martabat bangsa di era globalisasi karena gelombang “peradaban kesejagatan” ini kian mengaburkan batas-batas teritorial negara. Kedahsyatan terpaan informasi global diperkuat oleh kehadiran industri dan per­ usahaan multinasional yang berinvestasi secara lintas batas negara. Akibatnya, pola konsumsi, gaya hidup, dan kerangka ruju­ kan orang-orang di berbagai belahan dunia pun menjadi seragam. Kehati-kehatian terhadap budaya asing telah diingatkan oleh Mohammad Hatta sejak tahun 1952-an. Meski mengaku tidak takut tenggelam di dalam budaya asing, Hatta mengingatkan seluruh rakyat Indo­ nesia untuk berhati-hati terhadap pengaruh

buruk yang mungkin dibawa produk dan budaya asing. Sesuatu yang dianggap nor­ mal di negara lain mungkin dipandang tidak layak bahkan keji di Indonesia. Hatta mencontohkan, tarian Barat yang sesuai dengan jiwa westerners dapat dipraktikkan tanpa merusak moral mereka. Namun bagi pemuda Indonesia, yang tidak memahami konteks, proses kreatif, dan sis­ tem nilai yang melandasi kemunculan tarian tersebut justru akan merangsang hasrat mereka dan menyalurkannya ke cara-cara yang tidak baik. Karena itu, Hatta menegaskan, bila Indonesia hendak mengambil budaya Barat sebagai model, maka ambillah intinya, bukan kulitnya. Tirulah semangat dan jiwa mereka yang aktif bukan pergaulan sosial mereka yang serba boleh (permissive). Bu­ kan model baju Barat yang serba terbuka yang ditiru, tetapi semangat di dalam hati dan tindakan westerners yang membuat mereka selalu bekerja secara serius dan menuntaskan tugas tepat waktu, dan tidak asal-asalan. Dialog budaya Timur-Barat telah berlangsung lama dan akan terus berlang­ sung. Perkara budaya, persoalannya bukan dari mana ia berasal, namun bagaimana kecocokkan budaya dengan kehidupan para pendukungnya. Sebuah budaya akan dipertahankan bila dinilai masih fungsional

dalam memecahkan persoalan yang umum dihadapi masyarakat. Namun betapa pun menterengnya wujud kebudayaan, bila tidak lagi mampu memberikan jawaban atas per­ soalan yang muncul, ia akan ditinggalkan pendukungnya. Kita tidak tahu lagi apakah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila semua­ nya asli digali dari bumi pertiwi atau berjalin berkelindan dengan nilai-nilai yang dibawa para saudagar dari Gujarat atau bahkan di­ boyong para leluhur dari Sungai Mekhong. Bukan itu substansi dekontruksi pengajaran nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila sebagai pendidikan kebangsaan adalah dialog kontekstual yang memungkinkan Pancasila tetap fungsional dalam memberi jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Hingga hari ini, Indonesia masih menjadi bangsa yang menerima pengaruh asing melebihi kemampuannaya memberi warna dan kontribusi bagi peradaban global. Karena itu, ketika kita merasa tak berdaya menahan pengaruh lalu menerima pikiranpikiran asing, kita pun harus berusaha melihat metode dan jalan pikiran mereka. Sehingga pikiran-pikiran itu ditimbang dari sudut yang relevan dan titik yang paling menguntungkan kepentingan nasional.

INFO IKLAN

DIREKTORAT AKADEMIK MENUJU EXCELLENT SERVICE

L

ayanan prima merupakan keniscaya­ an bagi setiap institusi di era persaingan global. Demikian pula halnya bagi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), visi “Menjadi Universitas Pelopor dan Unggul” hanya akan menjadi sebuah angan-angan apabila tidak didukung oleh komitmen civitas akademika untuk menampilkan kinerja terbaik melalui layanan prima yang dapat memberi kepuasan bagi stakeholders. Direktorat Akademik UPI merupakan salah satu unsur pelaksana adminis­ trasi yang terdiri dari: Divisi Layanan Akademik, Divisi Pendidikan Profesi dan Jasa Keprofesian (P2JK), serta Divisi Rekrutmen Mahasiswa Baru. Eksistensi Direktorat Akademik harus menjadi unit kerja yang handak melalui keunggulan mutu layanan (excellent service), dalam mendukung UPI menjadi World Class University in Education.

Fokus layanan administrasi akademik mencakup seluruh rangkaian kegiatan administratif mulai dari proses seleksi dan penerimaan mahasiswa baru, layanan pembelajaran dan ujian, dan diakhiri dengan layanan proses penyerahan dan pengesahan gelar dalam upacara wisuda. Pusat proses layanan administrasi akademik dilaksanakan di Direktorat Akademik yang didukung oleh Sistem Informasi Akademik (SIAK). Dalam tugas-tugas tertentu, layanan administrasi akademik di desentralisasikan ke Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Kampus Daerah, khususnya menyangkut layanan registrasi akademik bagi mahasiswa lama, layanan pembelajaran, dan layanan penyelenggaraan ujian.

UPI dan Kalender Akademik. Oleh karena itu, kedua pedoman tersebut harus difahami dan dijalankan oleh civitas akademika, baik dosen, mahasiswa, maupun tenaga administrasi. Dengan demikian akan terbina kesamaan pemahaman, komitmen, tindakan, dan disiplin di semua kalangan.

Dalam upaya menciptakan mekanisme layan­an administrasi akademik yang prima, tertib, efektif, dan efesien, kinerja Direktorat Akademik dilandasi oleh berbagai kebijakan UPI sebagai rambu-rambu, khususnya yang dituangkan dalam Buku Pedoman Akademik

Direktur Direktorat Akademik, Prof. Dr. Hj. Tjuju Yuniarsih, S.E., M.Pd.

Mari kita buka, baca, dan fahami aturan-aturan yang dituangkan dalam Pedoman Akademik UPI, untuk kemudian kita laksanakan sesuai Kalender Akademik UPI. Bersama kita bisa! Bandung, Mei 2011

JULI 2011 ISOLA POS

7


BINCANG

Mengulik Ruang Publik bagi Demokrasi

kan aktivitas dan berekspresi secara bebas. Namun demikian, kebebasan ekspresi ini tetap mempertimbangkan norma sosial, toleransi, serta batasanbatasan tertentu yang disepakati dalam penggunaan ruang bersama. Ketiga, mendorong tumbuhnya sense of place, suatu perasaan keteri­ katan emosional antara ruang tersebut dengan kehidupan para penggunanya. Dalam tingkat lebih lanjut sense of place ini akan mendorong sense of community, dan demikian juga sebaliknya. Sense of community adalah suatu perasaan keteri­ katan emosional antar pemakai ruang publik. Keempat, bersifat aktif, yang berarti aksesibel dan dapat digunakan untuk berbagai aktivitas warga, dan bukan sekedar dapat dinikmati secara visual seperti ruang terbuka atau taman yang indah tapi kemudian dipagari.

DOK. PRIBADI

Fungsi ruang publik itu apa saja? Esensi dari ruang publik adalah kha­ layak atau warga itu sendiri. Karena itu, fungsi ruang publik adalah ruang yang menciptakan penguasaan bersama oleh khalayak. Penguasaan untuk apa? Yaitu untuk mewadahi kebutuhan berinteraksi secara terbuka, berkomunikasi secara damai, berekspresi secara bebas, serta mengakomodasi keragaman khalayak itu sendiri.

K

ebebasan menyuarakan pendapat dan berekspresi civitas akademik terutama mahasiswa merupakan ciri dari iklim demokratis dalam lingku­ ngan kampus. Hal tersebut dapat tercapai salah satunya karena aktivitas-aktivitas tersebut mampu terwadahi dengan baik melalui ruang bersama yang dapat di­ akses oleh siapapun. Ruang bersama itu, biasa disebut juga ruang publik. Pada kesempatan ini, Sofia Pamela mewawancarai M.Syaom Barliana, guru

8

JULI 2011 ISOLA POS

besar Jurusan Pendidikan Teknik Ar­ sitektur UPI. Berikut petikan wawan­ caranya. Ruang publik itu idealnya seperti apa? Ukuran ideal saya kira relatif, na­ mun paling tidak, ruang publik harus dapat memenuhi empat hal. Pertama, peka dan responsif terhadap kebutuhan para penggunanya. Kedua, menjamin hak para penggunanya untuk melaku­

Adakah pengaruh ruang publik ter­hadap aspek sosial? Kalau ada, bagaimana dampaknya? Manusia adalah mahluk sosial, yang tentu saja membutuhkan interaksi de­ ngan orang lain. Interaksi sosial ini tidak mungkin sepenuhnya sepanjang waktu terjadi di ruang yang semata-mata for­ mal seperti ruang kerja misalnya, ruang privat atau ruang yang dikendalikan oleh transaksi-transaksi ekonomi belaka. Sebagian besar mungkin, interaksi yang bebas, tanpa beban, terjadi pada ruang publik yang bersifat informal. Jadi, ruang publik itu seperti mewadahi sifat dan gairah kekanak-kanakan dalam diri kita, yang bebas untuk bergerak, berinteraksi, berekspresi dan bereksplo­ rasi. Dampaknya, jelas, ruang publik yang berkualitas, akan menumbuhkan sense of community tadi serta memeli­ hara kesehatan mental, psikologis dan sosial kita. Jika ruang publik tidak tersedia atau tidak aksesibel pada suatu wilayah, apa dampak sosial yang terjadi? Sudah banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ruang publik, mempengaruhi perilaku sosial. Peneli­ tian saya, meskipun tidak spesifik pada


BINCANG ruang publik, memperlihatkan bahwa pencapaian tata atur lingkungan yang baik secara teknis-material, memberi implikasi bagi pencapaian sosial-moral suatu kelompok masyarakat (pemakai). Sebaliknya, jika tidak tersedia ruang publik untuk mewadahi aktivitas dan menyalurkan berbagai aspirasi tersebut, maka akan memunculkan masyarakat “sakit” yang kehilangan orientasi, ke­ terasingan, konflik sosial, atau bahkan gemar melakukan kekerasan. Pada zaman dahulu di Agora, Yunani terdapat arena publik yang menjadi tem­pat menyuarakan pendapat dan ber­diskusi warga. Bagaimana kai­­­­­tan­nya ruang publik dengan demokrasi? Inti demokrasi adalah meng­ ekspresikan pemikiran dan perasaan yang diimplementasikan dalam ber­ bagai aktivitas sosial, termasuk poli­ tik, dengan tetap menjaga norma dan tidak mengabaikan perasaan orang lain. Ruang publik adalah wadah untuk mengakomodasi berbagai ekspresi dan aspirasi demokrasi tersebut. Demokrasi juga merupakan persi­ langan berbagai pandangan dan keraga­ man, dengan satu sama lain tetap saling menghargai. Ruang publik, sekaligus dapat mendidik masyarakat untuk ber­ budaya demokrasi. Contoh sederhana, kebijakan car free day yang dilakukan di jalan Dago dan Merdeka. Anda lihat setiap warga yang beragam sengaja datang untuk melakukan berbagai ak­ tivitas yang berbeda-beda, menikma­ tinya dengan gembira dan tidak saling mengganggu. Ruang publik dapat mempertemukan berbagai ide, memunculkan kreati­ fitas dan tentunya iklim demokrasi. Apakah ruang publik diperlukan di area kampus? Dengan apa yang sudah saya jawab sebelumnya, maka jelas kampus wajib memiliki ruang publik. Mahasiswa tidak hanya tumbuh dan berkembang melalui aktivitas akademik dan administratif dalam ruang-ruang formal, tetapi juga melalui ruang publik yang mampu me­ rangsang kreatifitas, mengekspresikan berbagai pandangan dan sekaligus mem­ pertemukannya, menghargai hak-hak orang lain dan sebagainya. Dalam konteks kampus UPI, apakah ketersediaan ruang publik sudah meng­akomodir akivitas civitas akademik terutama kegiatan kema­ hasiswaan yang beragam? Kampus UPI termasuk kampus yang

tidak dirancang sejak awal secara kom­ prehensif tapi bersifat inkremental atau tambal sulam. Ini berbeda dengan kam­ pus UI di Depok misalnya. Oleh sebab itu, memang jauh lebih sulit merancang pengembangan kampus pada kawasan yang terlanjur jadi. Terlepas dari persoalan itu, di bebe­ rapa fakultas tersedia inner court plaza seperti di FPMIPA dan FPTK. Dengan kreatifitas anda, gunakan plaza tersebut sebagai wadah beragam aktivitas seperti mimbar demokrasi, diskusi, happening art , atau sekedar bercengkrama dan berfoto bersama. Contoh di UPI terdapat Gedung Olahraga (Gedor) yang dahulu digunakan mahasiswa dan sifatnya aksesibel. Namun, sekarang walaupun fungsinya masih sama, jika akan melakukan aktivitas disana mahasiswa mesti meminta izin dan bayarannya lebih mahal. Bagaimana melihat fenomena ini? Terkait dengan sebelumnya, definisi dari ruang publik adalah ruang yang dapat digunakan oleh warga sepanjang atau sebagian waktu tanpa dipungut biaya. Jadi kalau warga harus membayar, maka tempat itu tidak lagi menjadi ruang publik. Gedor sekarang menjadi gedung ke­ budayaan, sebagian orang menyebutnya Ampiteater (Amphitheatres). Ini salah kaprah, karena ampiteater sesungguh­ nya merujuk pada teater terbuka dan bukan gedung tertutup. Yang saya protes dulu, dalam masterplan yang disahkan MWA UPI, Gedor akan dibongkar dan dibangun baru amphiteater. Terlepas dari persoalan itu, saya menghargai upaya konservasi yang dilakukan, yaitu

mengubah fungsi dengan tetap memper­ tahankan bentuk dan struktur bentang lebar yang elegan. Perubahan fungsi menjadi gedung pertunjukkan (keseni­ an), membutuhkan pengaturan tertentu. Ini yang tampaknya menjadikannya harus berbayar. Saya tidak tahu. Bagaimana saran anda terhadap ketersediaan ruang publik di UPI bagi mahasiswa? Harus dipahami, bahwa yang di­ sebut ruang publik, bukan hanya ruang terbuka seperti taman atau plaza, tetapi jalan-jalan, trotoar, tempat parkir, adalah juga ruang ruang publik. Jadi kalau mahasiswa pejalan kaki masih harus berebut ruang dengan mobil dan motor karena trotoar sempit atau bahkan tidak ada, maka anda belum memiliki ruang publik yang memadai. Dengan sudah tersedianya berbagai fasilitas akademik dan administrasi dalam gedung, sudah saatnya univer­ sitas tidak lagi berfokus pada pemba­ ngunan gedung tetapi memprioritaskan pengembangan dan pembangunan infrastruktur ruang publik ini. Kalau pimpinan universitas memiliki kebera­ nian, misalnya mengubah secara radikal pola tata atur sirkulasi dan parkir yang akan berimplikasi pada penataan ruang publik. Menurut Jane Jacobs, koridor jalan dan jalur-jalur pedestriannya merupakan bagian dari ruang publik utama. Jalan yang baik, biasanya sukses merangsang warga, untuk turun berinteraksi sosial dan beraktivitas secara sehat. Jika jalur sirkulasi sudah tertata baik, selanjutnya akan lebih mudah mengatur fasilitas ruang publik lainnya bagi mahasiswa.

Prof. Dr. M. Syaom Barliana Tempat dan Tanggal Lahir: Kuningan, 4 Februari 1963 Alamat Kadumulya 1 No.21 Cihanjuang, Bandung Pekerjaan: Guru Besar Jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur Riwayat Pendidikan Sarjana Pendidikan Teknik Bangunan FPTK IKIP Bandung,1987; Magister Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Yogyakarta/KPK IKIP Jakarta, 1995 dan Arsitektur Universitas Parahyangan, Bandung, 2002; Doktor Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2008. Kegiatan lain : Penyunting Pelaksana pada jurnal ilmiah Mimbar Pendidikan-UPI, Penyunting Ahli pada INVOTEC (jurnal pendidikan teknologi kejuruan, Editorial Advisory Board of EDUCARE (jurnal internasional), Ketua Redaksi TERAS (jurnal ilmiah arsitektur), juga berpraktek sebagai Arsitek Profesional.

JULI 2011 ISOLA POS

9


ISOLA POS/FIKRI FASHA

KAMPUS

BERSATUNYA DUA IKA

Oleh Fikri Fasha

Ketua Ikatan Alumni (IKA) UPI Baru, Teten Masduki (kiri) duduk bersama Ketua IKA UPI Lama Enggartiasto Lukita (kanan) saat pertemuan membicarakan Islah IKA UPI yang telah 5 tahun terpecah.

S

elembar kertas tersebar di kala­ngan civitas akademika Universitas Pen­ didikan Indonesia (UPI) pada 25 Maret 2011. Selebaran itu disebarkan langsung oleh dua pria dosen UPI, yakni seorang dosen dari jurusan Pendidikan Kewarganegaraan UPI, Cecep Darmawan dan seorang dosen dari jurusan Adminis­ trasi Pendidikan UPI, Iik Nurulpaik. Selebaran itu intinya berisi pernya­ taan menyatunya dua organisasi alumni yang terpecah lima tahun yang lalu. Ikatan Alumni (IKA) yang terpecah itu ialah IKA UPI lama yang dipimpin oleh Enggartiasto Lukita, dan IKA UPI baru pimpinan Teten Masduki. Sebelumnya, perpecahan kedua kubu tersebut disebab­ kan oleh sebagian alumni yang merasa tak terakomodir dalam kepengurusannya dan berujung kericuhan pada kongres IKA yang ketiga pada 25 Februari 2006. Berawal dari permintaan Rektor UPI, Sunaryo Kartadinata, kedua kubu tersebut bersepakat untuk mengakhiri perpecahan yang berlangsung sejak pertengahan 2006 hingga akhir Maret 2011. Berdasarkan keterangan Didin Saripudin, salah seorang pengurus IKA lama, permintaan itu dikeluarkan rektor

10

JULI 2011 ISOLA POS

karena ia tidak menginginkan perpeca­ han ini terus berlanjut. Pernyataan islah dari kedua kubu yang terpecah tersebut, bukan berarti langsung menyatu saja secara keseluru­ han. Namun, proses penyatuan ini masih terus berlanjut hingga mencapai titik temu yaitu membentuk kepengurusan lengkap yang bisa diterima kedua belah pihak. Untuk menindaklanjuti islah terse­ but, keduanya tentu membuat kesepaka­ tan. Kesepakatan yang dimaksud, pihak yang berinisiatif memisahkan diri dari induknya yakni IKA baru, diharuskan untuk segera menggelar kongres paling lambat enam bulan terhitung sejak ishlah dan dilanjutkan dengan kongres bersama antara kedua belah pihak. *** Tanggal 26 Maret 2011, berlangsung sebuah acara pertemuan sekaligus ­Kongres IKA UPI bertajuk “Seminar dan Kongres IKA UPI IV” yang diseleng­ garakan oleh IKA lama di Hotel Savoy Homann Bidakara Bandung. Nampak para pengurus IKA baru turut menghadiri pula acara tersebut meski hanya ikut salah satu agendanya

saja yaitu seminar bertemakan Merajut Sinergi Alumni UPI Menuju Restorasi Pendidikan Indonesia. Ketika sidang Kongres IKA UPI IV akan berlangsung, para anggota IKA baru bergegas pulang. “Ini kan kongres mereka (IKA lama – red), kalau kongres kita (IKA baru – red) kan sudah diberi waktu enam bulan kedepan,” ujar Cecep Darmawan, anggota IKA baru. Sidang kongres berjalan cukup alot, sebagian besar peserta kongres meng­ inginkan Enggartiasto menjabat sebagai ketua umum IKA UPI namun Eng­ gartiasto tak bersedia langsung dican­ tumkan namanya sebagai ketua umum, menurutnya hal tersebut demi menjaga etika organisasi dan kesopansantunan politik. Jika ia langsung terpilih sebagai ketua umum, maka hal ini akan memicu kekecewaan di pihak lain, yaitu pihak dari IKA pimpinan Teten. “Itu tidak elok,” ujar politikus Partai Golongan Karya ini. Ia pun tegas menyatakan keyakinan­ nya, dia hanya ingin menjadi ketua tim formatur. Akhirnya, Enggartiasto Lukita terpilih secara aklamasi sebagai ketua tim formatur IKA UPI periode 2011-2016


KAMPUS dalam Kongres IV IKA UPI. Selanjutnya, menurutnya hal ini disebabkan atas Enggartiasto mendapat mandat penuh dasar koreksi kepengurusan sebelumnya untuk membentuk kepengurusan leng­ karena ia tidak menginginkan kepengu­ kap, termasuk di dalamnya melanjutkan rusan bersama ini memicu permasalahan proses penyatuan IKA UPI. baru. “Sudah lah, dosen dan pejabat Semenjak terpilihnya Enggartiasto struktural UPI mah tidak usah menjadi sebagai ketua tim formatur secara akla­ pengurus, hanya cukup dengan men­ masi, ia diamanatkan untuk menyusun jalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepengurusan bersama dan melanjutkan saja,” ujar Iik. proses penyatuan IKA dalam enam bulan Terjawab sudah bahwa kongres IKA ke depan. Ia optimis bahwa pekerjaan baru yang diberikan amanat selambatini akan selesai selambat-lambatnya lambatnya enam bulan tak bisa terlak­ dua bulan ke depan terhitung sejak kon­ sana. Alasan itu dikemukakan Teten gres IV IKA UPI. “Saya akan berusaha di tengah pertemuan rekonsiliasi yang ­mengakomodasi setiap komponen alumni digelar di kantor Enggartiasto Lukita untuk bersama-sama membangun dan pada 16 Mei 2011. “Mereka (IKA pimpinan membesarkan IKA UPI di pentas nasio­ Teten – red) mengakui bahwa kongres nal,” tandas Enggartiasto sesaat setelah mereka tidak bisa dilakukan,” ujar Eng­ dinyatakan terpilih sebagai ketua tim gartiasto. formatur. *** *** Saat pertemuan rekonsiliasi yang Dua bulan berjalan, kongres IKA baru yang direncanakan selambatlambatnya enam bulan masih simpang siur. Entah hasilnya sudah sampai dimana namun berdasarkan pernyataan salah satu anggota IKA lama, Farida Sarimaya menyatakan, kongres IKA baru tidak mungkin bisa berjalan jika ang­ gota-anggotanya sedikit. Menurutnya, tak ada kejelasan sama sekali mengenai kemajuannya. Berbeda halnya dengan salah seorang pengurus IKA baru, Iwan Herma­ wan, ia mengungkapkan bahwa bagaimanapun caranya kongres itu akan segera diadakan s ec epatnya s ebel um proses penyatuan IKA. Iwan Hermawan, yang sehari-­ha­rinya ak­ Pertemuan Ikatan Alumni UPI, dipimpin oleh Teten Masduki dan Enggartiasto Lukito. tif sebagai sekretaris Forum Aksi Guru Indo­ nesia (FAGI), mengaku bahwa diri ­nya digelar di kantor Enggartiasto, segenap tidak mau melanjutkan adanya proses perwakilan IKA lama dan perwakilan penyusunan kepengurusan bersama dan IKA baru mengadakan pertemuan un­ penyatuan IKA enam bulan ke depan se­ tuk membahas tindaklanjut dari amanat belum adanya kongres IKA baru. Ketika yang diberikan pada Enggartiasto saat ditemui Isola Pos di sela-sela kesibukan­ kongres IKA UPI IV. Meski keduanya nya, Iwan menjelaskan bahwa sebelum telah menyatakan islah, namun kedua proses tersebut berlangsung, harus ter­ perwakilan tetap tidak bertemu dalam lebih dahulu menemukan kesepakatan satu meja. di dalam organisasi yang digelutinya. Pertemuan itu terbagi dua sesi, sesi Pasalnya, jika tidak ada kesepakatan, pertama pertemuan antara Enggartiasto mungkin perpecahan ini bisa terjadi lagi Lukita dengan Teten Masduki yang di­ kedepannya. dampingi oleh anggota-anggota IKA baru. Hal senada pun diungkapkan Iik, Sesi kedua pertemuan antara Teten Mas­

duki dengan Enggartiasto Lukita yang turut dihadiri pula oleh para perwakilan IKA lama. Berbagai polemik pun bermunculan, seakan-akan permasalahan ini tak beru­ jung. Permasalahan dipicu karena se­ bagian alumni merasa belum puas terkait penyusunan kepengurusan bersama dan proses penyatuan kedua IKA tersebut. Diantaranya, dikhawatirkan terjadi kembali adanya politik internal kampus. Yakni sebagian alumni yang mempunyai kepentingan untuk memiliki jabatan dalam organisasi alumni tersebut. Meski begitu, Enggartiasto me­ ngusulkan agar pejabat struktural UPI tidak diperbolehkan masuk sebagai pengurus. Juga dosen-dosen UPI tidak dimayoritaskan pula di dalam kepengu­ rusan bersama. Menanggapi hal tersebut, Teten pun menambahkan agar organisasi ISOLA POS/FIKRI FASHA

alumni ini menjadi bentuk lembaga yang otonom dan bebas dari birokrasi. Persoalan di dalam organisasi ini, ungkap Enggartiasto, meski dilanda berbagai masalah tak mengurungkan niatnya untuk segera melanjutkan proses penyatuannya hingga terselenggaranya rapat kerja nasional (Rakernas) IKA UPI yang diagendakan sebelum pelantikan kepengurusan bersama. “Mereka (IKA pimpinan Teten – red) terima atau nggak terima, itu bukan urusan,” ujar Eng­ gartiasto.

JULI 2011 ISOLA POS

11


KAMPUS

Karut Marut Program Kesehatan Oleh Rifqi Nurul Aslami

D

alam rincian biaya masuk Univer­ sitas Pendidikan Indonesia (UPI) tahun ajaran 2011/2012 tak tertera biaya kesehatan yang mesti dibayar. Pa­ dahal, pada tahun ajaran 2010/2011 ter­ pampang rincian besaran biaya kesehatan yang mesti dibayar mahasiswa baru, Rp 100 ribu. Biaya tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yang hanya Rp 12.500 per tahun. Apakah tahun ajaran 2011/2012 tidak perlu lagi membayar dana kesehatan? Pertanyaan itu langsung terjawab oleh Direktur Perencanaan dan Pengembangan UPI, Agus Setiabudi. “Ada pengalokasian dana untuk kesehatan dan itu tercantum pada biaya registrasi,” ucap Agus. Biaya registrasi yang tertera dalam rincian itu satu juta rupiah. Dana ke­ sehatan yang akan dialokasikan dari duit satu juta itu rencananya Rp 300 ribu dan digunakan untuk empat tahun. Berbeda dengan besaran biaya kesehatan Rp 100 ribu yang belum jelas untuk setahun atau empat tahun. “Kita cuma pelayan, kebija­ kan keuangan ada di pusat,” ujar Manager Poliklinik, Lucky Angkawidjaja. Namun ketika ditanyakan kepada Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Kemitraan, Dadang Sunendar dia menga­ takan bahwa yang harusnya menentukan berapa lama penggunaan dana Rp 100 ribu adalah Poliklinik. Karena yang mengetahui kebutuhan obat dan kebutuhan layanan kesehatan adalah Poliklinik. “Saya tidak tahu masalah program, yang mengetahui tim dokter,“ tutur Dadang. Lucky juga mengaku belum tahu menge­nai rencana besaran dana serta program kesehatan mahasiswa 2011. “Saya belum mendapat instruksinya,” kata Lucky ketika di­tanya lebih lanjut soal bagaimana program kesehatan untuk mahasiswa 2011 nanti. Kendati uang telah ditarik, dan ma­ hasiswa baru 2011 telah datang, manajer poliklinik sampai saat ini tak mengetahui program kesehatan itu. Tidak berhenti pada ketidakjelasan program kesehatan bagi mahasiswa 2011 saja, pembahasan penggunaan dana kesehatan mahasiswa 2010 yang dalam hitungan bulan akan segera berakhir tahun ajarannya pun masih belum rampung. Per­ soalan lain yaitu tidak adanya Surat Kepu­ tusan (SK) yang mengesahkan kegiatan layanan kesehatan mahasiswa 2010. Menurut Pakar Hukum Universitas

12

JULI 2011 ISOLA POS

Katolik Parahyangan, Asep Warlan suatu program sekecil apapun harus adanya pengesahan dari pimpinan.“ Suatu kegia­ tan yang membebankan dana kepada masyarakat tanpa SK dapat dikatakan se­ bagai pungutan liar atau kegiatan kegiatan­ nya itu liar dan status hukumnya bersifat ilegal,” ujar Asep. Lebih lanjut lagi, soal pengelolaan dana kesehatan yang sampai hari ini masih dikelola oleh pihak universitas. Ketika merumuskan program kesehatan mahasiswa 2010 pada awal 2010 lalu, sempat diwacanakan akan dibentuk satu unit khusus yang akan mengelola dana kesehatan. Menurut salah satu tim dokter kala itu, Setyo Wahyu Wibowo, diharapkan dengan dibentuknya unit khusus tersebut pengelolaan dana kesehatan dapat akunta­ bel dan transparan. Selain itu lanjut Setyo, dana yang telah diterima dari mahasiswa dapat dikelola secara optimal untuk la­ yanan kesehatan. Mahasiswa angkatan 2010 yang ter­ daftar sebanyak 9.926. Mereka membayar biaya kesehatan masing-masing Rp 100 ribu. Mahasiswa angkatan 2009 keatas yang registrasi sebanyak 25.588. Total dana untuk kesehatan yang terkumpul pada tahun 2010 Rp 1,312 Milyar. Dana tersebut sebesar Rp 440 juta dialokasikan untuk santunan kematian, kecelakaan dan ban­ tuan berobat ke rumah sakit, dan Rp 872,3 juta dialokasikan untuk biaya pengobatan di Poliklinik UPI. Berdasarkan rekapitulasi penerima santunan kematian dan bantuan pengoba­ tan pada September sampai Juni 2011, tidak terdapat perbedaan antara mahasiswa 2010 dengan mahasiswa angkatan sebelumnya. Misalnya Mahasiswa Pendidikan Tata Boga 2009, Azri Tiara Purnama, mendapatkan santunan kecelakaan Rp 1,25 juta pada September 2010. Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2010, Muhammad Rijal, pun mendapatkan santunan kece­ lakaan Rp 1,25 juta pada Oktober 2010. Keluarga dari seorang mahasiswa Pen­ didikan Guru Sekolah Dasar 2008, Laeni Juliawati mendapatkan santunan kema­ tian Rp 1,5 juta pada Januari 2011. Pada Februari 2011, keluarga dari seorang Maha­ siswa Pendidikan Geografi 2010, Kartini juga mendapatkan santunan kematian Rp 1,5 juta. Padahal dana untuk santunan kematian dan bantuan pengobatan yang dibayarkan mahasiswa angkatan 2009 ke

atas hanya Rp 7.500. Besaran dana santunan kematian dan bantuan pengobatan yang terserap oleh seluruh mahasiswa UPI pada September sampai Juni 2011 Rp 61,8 juta. Sedangkan sumber dana dari seluruh mahasiswa pada tahun 2010 untuk santunan kematian dan bantuan kesehatan sebesar Rp 440 juta. Lain halnya untuk pengobatan di Poliklinik UPI, setiap mahasiswa ang­ katan 2010 tidak dipungut biaya untuk poli umum sedangkan poli gigi gratis jika hanya bedah minor. Sedangkan mahasiswa angkatan 2009 ke atas setiap kali berobat mendapatkan potongan harga 20% dari biaya pengobatan di Poliklinik. Mereka punya jatah potongan karena biaya yang mereka bayarkan dialokasikan Rp 5 ribu dari Rp 12.500. Menurut Bendahara Poliklinik, Elly Rosmalia, besaran biaya yang harus dikeluar­kan untuk pengobatan di Poli­ klinik UPI meningkat dibanding tahun sebelumnya. “Ya, tiga kali lipat lah dari tahun kemarin,” ujarnya. Pada tahun 2009, rata-rata dana pengobatan Poliklinik setiap bulan sekitar Rp. 3 juta Dengan demikian, dana yang terserap untuk pengobatan di Poliklinik sampai pada Juni 2011 diperkirakan sekitar Rp 90 juta, padahal sumber dana dari mahasiswa di tahun 2010 untuk pengobatan di Poliklinik sebesar Rp 872,3 juta. Sampai saat ini, dari total dana kese­ hatan pada tahun 2010 yaitu Rp 1,312 M, baru sekitar Rp 151,8 juta yang terserap. Se­hingga masih terdapat sisa sekitar ­Rp­­ 1­,160 M. Jumlah tersebut akan semakin bertambah mengingat tahun 2011 masih akan ada pemasukan lagi dari mahasiswa 2009 ke atas, mahasiswa 2010 jika dana kesehatan yang Rp 100 ribu hanya untuk satu tahun dan mahasiswa 2011 . Seperti disebutkan dalam Isola Pos edisi 50, Kepala Divisi Perencanaan Direk­ torat Keuangan, Agus Amir mengatakan, jika sisa anggaran dana dalam satu tahun tidak habis terpakai maka tidak bisa digu­ nakan pada tahun berikutnya, melainkan akan digunakan untuk keperluan univer­ sitas. Oleh sebab itu, sangat disayangkan jika sisa dana kesehatan sebesar Rp 1,160 M tersebut tidak dioptimalkan untuk layanan kesehatan mahasiswa.


SEPTEMBER 2010

LAPORAN UTAMA

Bergegas Mencari Keuntungan Oleh Siti Haryanti

A

da pemandangan berbeda di pintu masuk Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) hari itu, juga di beberapa titik yang biasanya digunakan sebagai tempat parkir civitas akademika UPI. Pasalnya setelah audiensi dengan Komite Mahasiswa Tolak Parkir Berbayar pada 8 Mei 2011, Pembantu Rektor Bidang Keuangan Sumber Daya dan Usaha, Idrus Affandi menginstruksikan kepada Satuan Keamanan (Satpam) UPI untuk tidak menjaga kendaraan di UPI. Menurutnya menjaga kendaraan bu­ kan tugas pokok dan fungsi Satpam. Oleh karena itu semua petugas keamanan yang biasanya menjaga parkir, pembatas jalan dan rambu-rambu ditarik. Mahasiswa pun disuruh membuat konsep perparkiran sendiri jika menginginkan parkir gratis. UPI merencanakan mengelola parkir secara swakelola dan akan memungut bayaran secara harian sebesar Rp. 1.000,untuk motor, Rp. 2.000,- untuk mobil, Rp. 20.000 untuk bus dan truk. Pembayaran berlangganan dengan tarif Rp 15.000,untuk motor dan Rp. 30.000,- untuk mobil. Sedangkan untuk kendaraan inap dikenakan tarif Rp. 10.000,-/hari untuk mobil, Rp 5.000,-/hari untuk motor dan Rp. 30.000,-/hari untuk bus dan truk. Tim perancang pengelolaan per­ parkiran UPI bergegas menyiapkan se­ gala sesuatu untuk penataan perparkiran bertarif ini. Mulai dari landasan hukum sampai dengan Standard Operating Procedure (SOP). Mereka pun telah melakukan studi banding dengan berbagai perguruan tinggi. “Lihat disana (Mahidol University Thailand-red) jalanan itu rapi, tidak ada yang parkir sem­ barangan,” ujar Dadi Darmadi sambil memperlihatkan foto-foto perparkiran di Mahidol University, hasil studi ban­ dingnya mengenai sistem keamanan dan penataan kampus bersama Beben Rubini, Anton Kalikawe dan empat orang lainnya. “Saya sampai cuti kuliah S2 untuk menyiapkan ini (Parkir berbayar -red),” ujar Dadi yang menjabat sebagai sek­ retaris dalam Tim perancang pengelo­ laan perparkiran UPI kepada Isola Pos. Meskipun demikian dalam Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) UPI 2011, tidak ada rencana untuk melakukan

14

JULI 2011 ISOLA POS

penataan perparkiran. Koordinator Mahasiswa Tolak Parkir Berbayar, Restu Wahyudin mengatakan bahwa rencana parkir berbayar adalah suatu bentuk komersialisasi kampus dan harus dihentikan. Menurutnya dengan akan diberlakukannya parkir berbayar semakin memberatkan mahasiswa di tengah biaya pendidikan yang semakin mahal. Rencana parkir berbayar di UPI be­ rawal dari adanya penawaran kerjasama dari perusahaan parkir yang menawarkan

jaminan keamanan dan keuntungan yang cukup besar ke­ pada UPI pada awal 2011. Namun UPI tidak memberi keputusan yang tegas kepada perusahaan parkir tersebut dan meminta mereka untuk menunggu dua bulan lagi. Tidak lama setelah itu, UPI mem­ bentuk tim perancang pengelolaan perparkiran . Mereka merencanakan mengelola perparkiran secara mandiri (swakelola). Surat Keputusan Rektor dengan no 2050/UN40/HK/2011 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Fasilitas Penyimpanan Kendaraan Ber­


LAPORAN UTAMA

motor di Lingkungan Kampus UPI pun dikeluarkan. Namun rencana tersebut terben­ tur dengan tidak adanya dana untuk membeli peralatan perparkiran yang diperkirakan oleh Tim perancang pengelolaan perparkiran UPI membutuhkan dana ham­ pir satu milyar. Beben mengung­ kapkan untuk membeli peralatan seperti tenda dan pembatas jalan yang menghabiskan dana Rp 39 juta saja harus me­ mangkas alokasi dana untuk pe­ ngadaan alatalat penunjang perkantoran. “Masih ragu lah gitu,” ujarnya de­ ngan senyum masam. Kepala bagian Ope­ rasi, Inventaris d a n Pe m e l i ­ haraan UPI, Purno juga mengamini pernyataan Be­ ben. Purno me­ ngatakan bahwa perparkiran tidak ada d a l a m RKAT UPI, sehingga akan menga­ lami sedikit kendala dalam hal pendanaan jika swakelola. “Kalau swakelola kita butuh modal besar yang harus dikeluarkan oleh UPI,” ucapnya ketika ditemui di ruang kerjanya. Senada dengan Purno dan Beben, Dadi mengungkapkan keraguan UPI un­ tuk melakukan swakelola parkir. Menu­ rutnya UPI tidak mau mengeluarkan dana yang besar untuk swakelola jika tidak jelas nanti apa keuntungannya. Selain hal tersebut, dari sisi hukum masih banyak hal yang perlu dikaji mengenai istilah berlangganan dan pe­ngenaan tarif kepada dosen dan kar­ yawan. “Jika dosen dan karyawan juga bayar, itu kan bertentangan dengan un­

dang-undang kepegawaian,” ujar Beben saat ditemui Isola Pos. Selain itu soal nominal tarif juga menjadi hal yang terus dibicarakan dan dikaji. Pakar hukum Universitas Parahya­ ngan, Asep Warlan Yusuf mengungkap­ kan bukan karena bertentangan dengan undang-undang apapun jika dosen dan karyawan tidak dikenakan tarif. Sudah menjadi kewajiban lembaga untuk mem­ berikan fasilitas parkir kepada dosen dan karyawannya. “Dan mahasiswa bayar biaya kuliah itu sudah sepaket dengan fa­ silitas parkir,” ucap Asep ketika ditemui setelah berdiskusi dengan mahasiswa di Auditorium Fakultas Pendidikan ­Teknologi dan Kejuruan UPI. Persoalan pajak kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang harus dibayar ke­ tika UPI akan menyelenggarakan parkir berbayar juga menjadi bahan pertimba­ ngan tersendiri bagi UPI. “Pendapatan parkir itu kan nanti harus dibagi juga dengan Pemda, jadi tidak akan masuk ke kantong UPI semua, apalagi kantong pribadi,” ujar Idrus saat audiensi dengan mahasiswa. Namun, menurut Asep Warlan, kegiatan perparkiran di UPI tidak perlu ada pajak kepada Pemda karena tidak melibatkan pihak luar. “Berbeda dengan di UGM (Universitas Gajah Mada-red) yang melibatkan masyarakat luas, kare­ na itu kan (jalan di UGM yang dilewati masyarakat umum-red) jalan umum, jadi harus ada pajak ke Pemda,” paparnya. Pada akhir april 2011, setelah ber­ bagai persiapan yang dilakukan, UPI mengambil keputusan untuk meng­ gandeng outsourcing dalam mengelola perparkiran. Idrus mengungkapkan langkah ini diambil demi profesional­ isme. “Belum teruji di UPI ini, belum teruji oleh saya,” ujarnya ketika ditanya jika demikian apakah tim perparkiran UPI tidak profesional. “Kalau orang luar teu baleg kan bisa ditendang ku saya,” lanjutnya. Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa(BEM Rema) UPI, Riki Ardianto mengatakan bahwa langkah UPI menggandeng outsoucing merupakan suatu bentuk ko­m ersialisasi gaya baru. Selain itu menurutnya dalam mengambil keputu­ san ini UPI tidak melalui proses yang baik karena masih banyak penolakan dari civitas akademika. “Apa untungnya untuk mahasiswa,” ujarnya memper­

tanyakan. Setelah ditetapkan keputusan un­ tuk outsourcing, UPI pun bergegas mengundang perusahaan-perusahaan parkir. Pada 11-12 Mei 2011 tujuh perusa­ haan parkir mempresentasikan sistem, manajemen, sampai dengan persentase pembagian pendapatan parkir di ruang serbaguna gedung Biro Aset dan Fasilitas UPI. Namun Ketua Panitia tender, Purno mengatakan hanya ada lima perusahaan parkir yang mengikuti tender. “Ada sepuluh perusahaan, lima perusahaan parkir dan lima WTP (Water Treatment Plan-red),” kata Purno. Setelah perusahaan-perusahaan tersebut mempresentasikan tawaran kerjasamanya, panitia tender yang dike­ tuai Purno langsung melakukan evaluasi dan menentukan pemenang. “Hanya 2 hari sampai terpilih calon pemenang,” ujar Purno. Terkait waktu yang relatif singkat dalam pelaksanaan tender perparkiran ini, Purno beralasan sejak awal tim pe­ rancang pengelolaan perparkiran UPI te­ lah menyiapkan dua rencana, swakelola dan outsourcing. “Jadi ketika pimpinan memutuskan untuk outsourcing, semua sudah disiapkan,” kata Purno. Ketua Himpunan Mahasiswa Ju­ rusan Pendidikan Luar Biasa (PLB), Muhammad Abdul Aziz mengungkapkan kekhawatirannya atas keputusan UPI menggandeng outsourcing. “Dikhawatir­ kan UPI menjadi ladang komersialisasi,” ujarnya. Pada 24 Mei 2011 Divisi Keamanan dan Ketertiban Kampus UPI sudah mulai melakukan pendataan terhadap ken­ daraan dosen dan pegawai UPI. Menurut Purno semua civitas akan bayar parkir termasuk rektor. Pendataan kendaraan dilakukan karena untuk dosen dan pega­ wai tidak memungkinkan jika ditarif di lapangan. “Mungkin akan diambil dari tunjangan, gaji 13 atau apa lah nanti, tapi hal ini masih akan dibicarakan,” papar Purno. Dosen Jurusan PLB, Sima Mulyadi mengatakan tidak menjadi masalah jika tunjangan atau gaji dosen dipotong untuk membayar parkir asal digunakan untuk kebaikan bersama dan berpihak pada dosen dan mahasiswa. “Jika di­ gunakan untuk kepentingan segelintir orang, saya tidak ikhlas dunia akhirat,” tegasnya.

JULI 2011 ISOLA POS

15


SEPTEMBER 2010

LAPORAN UTAMA

Menuju Parkir Berbayar Oleh Nisa Rizkiah

ada beberapa perusahaan parkir menawarkan kerja sama. Tapi, tidak ditanggapi oleh pihak universitas. Beberapa persiapan banyak dilakukan oleh Tim Perancang Pengelolaan Parkir. Misalkan diter­ tibkannya lahan-lahan untuk per­ parkiran dan dibagikannya Tanda Masuk Kampus (TMK) sebagai ben­ tuk sosialisasi bahwa di UPI akan diberlakukan tarif parkir berbayar. Dalam TMK juga disebutkan, segala bentuk kehilangan menjadi tang­ gung jawab pemilik kendaraan. Ternyata uji coba tersebut me­ nuai protes dari mahasiswa. Salah satunya, menolak apabila parkir ditarif tetapi tidak ada ganti atas kehilangan kendaraan. Tim ini juga membeli perleng­ kapan parkir seperti pembatas jalan, spanduk sosialisasi untuk lahan parkir serta larangan parkir di sembarang tempat dan payung untuk satpam yang menjaga parkir. Tak sedikit dana yang sudah dike­ luarkan untuk hal itu. Lalu, dari mana dana itu se­ dangkan universitas tak menyediakan dana untuk lahan perparkiran? “Ada dana yang kami anggap tidak terlalu urgent pada anggaran perlengkapan, kami menggunakan dulu anggaran itu,” kata Ketua Tim Perancang Pengelolaan Parkir UPI yang saat itu masih dipegang oleh Beben Rubini. Anggota Tim Perancang Pengelolaan Parkir, Purno mengatakan, dengan cara seperti itu ada beberapa pengadaan per­ lengkapan universitas yang dibatalkan agar dialihkan pada pembelian per­ lengkapan perparkiran. “Tambal sulam, peralatan mana yang di-cancel, mana yang dibeli dulu,” ujar Purno. Beda lagi dengan yang diutarakan Dadi, walaupun sistem pengelolaan parkir berbayar tak diterapkan, pembelian perlengakapan tersebut tetap akan dilakukan karena sudah direncanakan. Laporan pertanggungjawaban dana itupun, kata Beben sudah dilaporkan kepada Direktorat Keuangan. Adapun, honor untuk satpam yang dipekerjakan sebagai juru parkir selama dua bulan pada masa awal persiapan perparkiran di lingkungan UPI, sedang diajukan oleh Beben kepada pihak universitas. “Saya

DOC.MAHIDOL UNIVERSITY

Kunjungan studi banding di Mahidol University. Pertemuan ini mendiskusikan tentang perencanaan infrastruktur kampus, aset dan fasilitas, parkir dan manajemen keamanan kampus.

11

Mei 2011, di ruang Rapat Biro Aset dan Fasilitas Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) diadakan sebuah presentasi pengelolaan perparkiran dari masing-masing perusa­ haan parkir. Terdapat tujuh perusahaan yang diundang untuk mempresentasikan kelebihan pengelolaan perparkiran yang akan diterapkan di UPI. Tujuannya untuk memperoleh pe­ rusahaan mana yang bisa diajak beker­ jasama dengan universitas. Saling me­ nguntungkan tentunya menjadi indikator utama universitas dalam menentukan perusahaan yang akan disanding. Pre­ sentasi yang berlangsung selama dua hari tersebut langsung menghasilkan pemenang, CV. Vastika Alta. Perusahaan ini nantinya akan mengelola perparkiran di lingkungan kampus UPI, semua biaya ditanggung oleh pengelola. Tadinya pengelolaan perparkiran akan dilakukan secara swakelola, yaitu pengelolaan secara mandiri yang tidak melibatkan pihak luar. Hal itu ditegaskan

16

JULI 2011 ISOLA POS

dengan keluarnya Peraturan Rektor No 2050/UN40/HK/2011 tentang ketentuanKetentuan Pokok Pengelolaan Fasilitas Penyimpanan Kendaraan Bermotor di Lingkungan Kampus UPI, pada 24 Maret 2011. Tapi ini disanggah oleh Sekretaris Tim Perancang Pengelolaan Parkir UPI, Dadi Darmadi. Dia mengatakan, swakelo­ la hanya sebagai bentuk pengkajian dan analisis untuk melihat kekurangan dan kelebihan antara swakelola dan outsourcing. Pengkajian tersebut, lanjut Dadi, tak cukup dengan membandingkan pada perguruan tinggi yang sudah menerap­ kan sistem perparkiran berbayar. Oleh karena itu, dilakukanlah uji coba terlebih dahulu. “Uji coba itu wajib diadakan, su­ paya mendapatkan gambaran seperti apa bila nanti diterapkan,” ucap Dadi. Jika dilihat pada awal mula peren­ canaan perparkiran sejak Januari 2011, Tim Perancang Pengelolaan Parkir sudah bersikukuh untuk swakelola, walaupun


ISOLA POS/ISMAN R YOEZRON

LAPORAN UTAMA

Seorang pengendara motor memberikan karcis parkir Tanda Masuk Kampus (TMK) yang dibagikan sebagai sosialisasi penerapan tarif parkir di lingkungan kampus UPI.

sedang mengajukan honor untuk para jukir (juru parkir-red) sebesar Rp 300.000 per orang, tapi belum ada keputusan,” ujar Beben. Untuk mengetahui sistem per­ parkiran yang profesional, pada 29 April 2011 beberapa orang perwakilan UPI terbang menuju Mahidol University, Thailand. Perwakilan tersebut terdiri dari empat orang Tim Perancang Pengelolaan Parkir UPI yaitu Beben Rubini, Anton Ka­ likawe, Purno dan Dadi Darmadi juga satu orang staff Pembantu Rektor Keuangan Sumber Daya dan Usaha (Purek KSDU) Uus Kusnaedi, Endang yang mewakili Sekretaris Universitas, dan Neri Herwadi dari International Office UPI. Rombo­ ngan ini datang untuk melakukan studi banding berkaitan dengan perencanaan infrastruktur, aset fasilitas, manajemen parkir dan keamanan juga tentang aspek lingkungan kampus di sana. Atas berbagai alasan itulah, pengelo­ laan perparkiran diserahkan kepada pihak luar dengan bentuk kerjasama. Hal itu juga dikarenakan Tim Perancang Pengelolaan Parkir tak memperoleh dana untuk membiayai pengelolaan perparkiraan. Misalkan saja Tim ini per­ nah berencana untuk meminjam dana kepada universitas sebesar Rp 290 juta untuk membeli peralatan parkir. Purek

KSDU, Idrus Affandi juga pernah me­ nyampaikan kepada mahasiswa bahwa, UPI sudah memesan peralatan parkir dari Jerman dengan harga Rp 500 juta. Setelah dikonfirmasi kembali oleh Isola Pos, ternyata itu hanya rencana saja. Ren­ cana itu pun diurungkan karena tak ada anggarannya. Tak hanya itu, Idrus pernah menyam­ paikan kepada mahasiswa saat au­diensi pada Februari 2011, bahwa UPI akan meminjam dana dari pihak luar untuk pengelolaan parkir sebesar Rp 900 juta. Lagi-lagi itu hanya rencana saja dan ren­ cana itu juga dibatalkan. Oleh karena itu, mau tak mau harus menggandeng pihak luar. Dengan cara seperti ini, maka Tim Perancang Pengelolaan Parkir sebagai pelaksana kebijakan pimpinan UPI tak perlu repot memikirkan untuk mencari dana. *** Sistem parkir berbayar yang akan diberlakukan kepada seluruh civitas akademika UPI ini bukanlah barang baru. Pada tahun 2003, rencana ini akan diberlakukan pengelolaannya oleh pihak keamanan kampus, salah satu pem­ bayaran yang ditawarkan untuk maha­ siswa dilakukkan setiap kali membayar SPP. Namun, karena saat itu sedang ban­ yak pembangunan di lingkungan kampus

dan panjangnya jalur birokrasi yang ha­ rus dilalui, rencana ini hilang begitu saja. Setelah UPI berbadan hukum pada 2004, rencana ini dimasukan ke dalam Rencana Strategi tahun 2005, lagi-lagi mengalami hal yang sama, kandas di tengah jalan. Pada permulaan 2011 barulah wacana perparkiran muncul kembali, pihak uni­ versitas cukup serius akan menerapkan parkir berbayar. Alasan UPI menerap­ kan hal tersebut untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di sekitar lingkungan kampus. Idrus menuturkan penerapan tarif ini karena tuntutan za­ man. “Ini merupakan suatu tuntutan zaman, tidak ada satupun yang gratis,” ujar Idrus. Dengan penerapan sistem perparkiran tersebut, lanjut Idrus akan terdapat kesetaraan dengan kampus yang lain. Saat disinggung mengenai persoalan dana, Idrus enggan menjawab. Menu­ rutnya hal itu tidak seharusnya menjadi konsumsi publik. Hal ini juga pernah ditanyakan oleh Isola Pos saat audiensi mengenai perparkiran pada 8 Maret 2011. Audiensi dipimpin oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa (BEM REMA) dan dihadiri oleh Purek KSDU Idrus Affandi, Direktur Direktorat Kema­ hasiswaan (Dirmawa) Cecep Darmawan dan staff Dirmawa Herman TB. Dalam audiensi tersebut, Idrus tidak menjawab pertanyaan sumber dana tersebut. Dia hanya berkata, “Anda bukan KPK sehing­ ga tidak perlu tahu mengenai hal ini.” Mengenai tindakan yang dilakukan oleh Tim Perancang Pengelolaan Parkir dalam penggunaan dana sebesar Rp 50 juta tadi merupakan sesuatu hal yang di­ anggap keliru. Hal ini diutarakan oleh En­ dang Danial selaku Ketua Satuan Audit Internal UPI. Menurut Endang, seharus­ nya segala sesuatu itu harus berdasarkan kegiatan yang telah dicatat dalam RKAT. “Semua berbasis kegiatan yang dibentuk dalam RKAT,” ujar Endang. Namun, dalam kondisi hal tersebut bisa saja dilakukan dengan memperoleh izin dari pimpinan universitas. Pro­ sedurnya adalah pimpinan universitas membuat surat kepada Tim Perancang Pengelolaan Parkir dan tembusannya diberikan kepada unit yang bersangku­ tan, dalam hal ini Biro Aset dan Fasilitas dan Direktorat Keuangan UPI. Tidak sampai disitu, Isola Pos juga menemui Direktur Keuangan, Memen Kustiawan untuk menanyakan hal terse­ but. Tapi, ia menugaskan untuk menemui Ikin Sholikin. Namun, sebagai Kepala Divisi Akuntansi, Ikin belum mengetahui sumber dana perparkiran tersebut.

JULI 2011 ISOLA POS

17


SEPTEMBER 2010

LAPORAN UTAMA

Ada “Untung” Dibalik Parkir ISOLA POS/ISMAN R YOEZRON

Oleh Siti Haryanti

Tampak Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa (BEM REMA) UPI, Ali Mahfudz tengah berseru di depan mahasiswa yang disaut oleh teriakan dan kepalan tangan ketika bersiap untuk mengadakan aksi menuntut dicabutnya kebijakan perparkiran.

M

ahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan memakai almamater kebesarannya mema­ dati halaman parkir gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM). Spanduk, poster, dan pengeras suara pun disiapkan. 17 Februari 2011, mahasiswa menggelar aksi turun ke jalan setelah dua kali audiensi yang dilakukan tidak menemukan solusi yang diharapkan. Dengan mengusung tiga tuntutan, yang salah satunya menuntut pembatalan kebijakan parkir berbayar, mahasiswa berorasi keliling kampus dan berakhir di gedung Isola. Di depan gedung Isola mereka berorasi dan meminta Rektor UPI Sunaryo Katadinata untuk berdialog ber­ sama mereka. Hampir tiga jam mahasiswa menunggu, Sunaryo tak juga menampa­ kan diri dihadapan mahasiswa. Akhirnya mereka membubarkan diri tanpa hasil yang diharapkan. Di tengah guyuran hujan, 5 Mei 2011, ratusan mahasiswa kembali menggelar aksi, masih dengan tuntutannya menolak rencana parkir berbayar. Aksi yang diakhiri

18

JULI 2011 ISOLA POS

dengan audiensi di ruang rapat gedung Isola, lagi-lagi tak dihadiri oleh rektor se­ perti yang mereka harapkan, dan kembali pertemuan itu menemui jalan buntu tanpa kesepakatan yang diharapkan. “Hal ini menandakan bahwa suara mahasiswa yang lahir di pendiskusian bersama ormawa (Or­ ganisasi Mahasiswa-red) tidak didengar,” ujar Koordinator Komite Mahasiswa Tolak Parkir Berbayar UPI, Restu Wahyudin. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa (BEM Rema) UPI, Ali Mahfud mengungkapkan alasannya me­ nolak parkir berbayar, menurutnya meng­ eksploitasi mahasiswa untuk mencari ke­ untungan merupakan suatu langkah yang kurang tepat. “Kalau ingin menjadikan parkir sebagai ladang mencari uang, jangan memungut dari civitas akademika. Pungut saja dari orang-orang yang bukan civitas UPI,” ujarnya saat sosialisasi perparkiran di Auditorium PKM 17 April 2011. Restu juga mengungkapkan hal senada, menurutnya pengelolaan parkir untuk menciptakan keamanan dan keter­ tiban sudah menjadi tanggung jawab UPI.

“Tidak seharusnya dibebankan kepada mahasiswa,” tegasnya. Pembantu Rektor Bidang Keuangan Sumber Daya dan Usaha, Idrus Affandi mengungkapkan alasan menyelenggar­ akan pengelolaan parkir berbayar adalah untuk memberikan rasa aman kepada ma­ hasiswa ketika menyimpan kendaraannya. “Saya itu berfikir keselamatan mahasiswa, saya lebih condong pada keselamatan mahasiswa,” ujarnya. Berdasarkan data rekapitulasi laporan kehilangan tahun 2009 yang dibuat oleh Divisi Keamanan dan Ketertiban Kampus UPI, sebanyak empat motor yang hilang pada tahun tersebut. Meski begitu, tanpa parkir berbayar pun menurut Komandan Satuan Keamanan (Satpam) UPI, Anton Kalikawe, sistem keamanan yang selama ini berjalan yaitu dengan memberikan kartu ketika masuk, penjagaan di setiap titik parkir, dan memusatkan keluar masuk kendaraan di dua pintu saja telah dapat menekan tingkat kehilangan dibanding tahun-tahun sebelumnya. “Hanya tinggal ketertibannya saja, mahasiswa itu kan ka­


LAPORAN UTAMA lau parkir kadang suka dimana saja, jalan juga masih dipakai parkir,” papar Anton ketika ditemui di ruang kerjanya. Masih menurut Anton, ketidaktertiban tersebut karena tidak adanya sarana parkir yang memadai. Oleh sebab itu, Anton me­ nyarankan kepada tim perancang pengelo­ laan perparkiran untuk menyediakan sarana, khususnya tempat menyimpan kendaraan. “Sebaik apapun sistem kalau tidak ditunjang sarana nol besar,” ungkap Anton. Soal rencana parkir berbayar Anton tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Menurutnya mau bayar atau tidak bayar yang terpenting baginya adalah men­ jalankan tugas. “Kami (Satpam-red) sudah digaji oleh negara,” tegasnya. Ketua tim perancang pengelolaan per­ parkiran UPI, Beben Rubini mengatakan untuk menyediakan sarana perparkiran membutuhkan dana yang cukup besar. Tim perancang pengelolaan perparkiran UPI memperkirakan untuk persiapan pelak­ sanaan parkir saja akan menghabiskan dana Rp 900 juta. Keamanan, masih menurut Beben, merupakan kebutuhan bersama sehingga untuk pengadaan sarana pun harus ditanggung oleh seluruh civitas akademika. Seperti yang diungkapkan Anton

keamanan dapat ditekan meskipun meng­ gunakan sistem konvensional, UPI tinggal menyediakan tempat menyimpan ken­ daraan. Dan seperti yang telah direncana­ kan oleh tim perparkiran UPI, terdapat 18 titik lahan di UPI yang dapat digunakan sebagai lahan parkir. Wakil Komandan Satpam UPI, Dadi Darmadi mengungkapkan kendaraan yang masuk ke lingkungan kampus UPI keba­ nyakan pihak luar, hampir 50% kendaraan yang masuk bukan civitas UPI. “Banyak motor-motor warga, pengunjung sarana olahraga, tamunya Aa gym,” paparnya pada Isola Pos. “Di gerlong kan susah nyari par­ kir jadi parkir di UPI,” lanjut Dadi. Selain kendaraan warga sekitar, pe­ ngunjung sarana olahraga, Isola Resort dan sebagainya, UPI juga sering menjadi tempat persinggahan bus-bus pariwisata. Hal ini terlihat dari bus-bus pariwisata yang kadang nampak memenuhi lahan parkir di sekitar masjid Al Furqon. Seperti rencana tarif yang dirancang tim perancang pengelolaan perparkiran UPI, tarif bus Rp 20 ribu, 20 kali lebih besar dari tarif motor. Kemudian muncul pertanyaan me­ ngapa UPI tidak memaksimalkan potensi tersebut sehingga tidak harus membebani

Beberapa kendaraan roda dua nekad parkir didepan spanduk bebas kendaraan roda dua.

civitas akademika dengan tarif? “Kita ini belajar mendidik, jangan hanya mau di­ usapan, kita harus punya jiwa yang struggle,” demikian Idrus menjawab kepada Isola Pos. Tarif parkir untuk kendaraan yang masuk ke UPI akan segera diberlakukan. Pasalnya UPI telah menggandeng CV. Vas­ tika Alta untuk mengelola parkir. menurut Ketua panitia tender, Purno CV. Vastika Alta akan memberikan kepada UPI keuntungan sebesar 40%. Jika habis masa kontrak dan tidak diperpanjang lagi kontrak tersebut, maka seluruh peralatan parkir akan men­ jadi milik UPI. UPI juga tidak perlu repot memikirkan pajak kepada pemerintah dae­ rah. “Kalau ada kehilangan juga kan enak, kita tinggal mengajukan complain,” papar Purno. Tak heran jika UPI lebih memilih menggandeng outsourcing daripada harus swakelola. CV. Vastika Alta akan mengenakan tarif Rp 1.000 untuk motor setiap kali masuk UPI, dan Rp 2.000 untuk mobil. Sedangkan tarif per bulan dipatok harga Rp 20.000 untuk motor dan Rp 40.000 untuk mobil. Ketika dikelola oleh outsourcing, Idrus menginginkan adanya penggantian kehi­ langan kendaraan, kemudian ada tempat penyimpanan helm di setiap titik parkir. ISOLA POS/ISMAN R YOEZRON CV. Vastika Alta, perusahaan parkir yang keluar sebagai pemenang menjanjikan hal itu. Meskipun demikian Idrus mengaku sama sekali tidak terlibat dalam pemi­ lihan perusahaan parkir. “Semua saya serahkan kepada panitia, saya gak mau lah ngurusan nu kitu,” tegasnya ketika ditemui Isola Pos di ruang kerjanya. Seorang mahasiswa Jurusan Pen­ didikan Seni Rupa, Teguh Alam Rek­ sajati mengatakan bahwa sejak awal menolak rencana parkir berbayar ini. Na­ mun jika harus bayar dia menginginkan ada fasilitas yang memadai sehingga mahasiswa merasa aman dan nyaman menyimpan kendaraannya. “Jangan sampai motor kita tetap kehujanan, kan percuma juga kita bayar tetap gak nya­ man,” ujarnya. Lain halnya dengan Teguh, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pen­ didikan Luar Biasa, Asep Abdul Aziz menanggapi persoalan-persoalan terkait rencana UPI menarik tarif parkir ini dengan berbagai pertanyaan yang sam­ pai hari ini belum terjawab. “Ada apa ini sebenarnya, apakah ada niat terselubung lainnya?,” demikian Aziz mengung­ kapkan kebingungannya akan persoalan parkir yang tidak gamblang dipaparkan kepada mahasiswa.

JULI 2011 ISOLA POS

19


LAPORAN KHUSUS

Cap Baru Bernama BLU Oleh Isman R Yoezron

H

dana yang dibebankan kepada ari itu, rabu 20 Oktober masyarakat jadi tinggi,” kata 2010, merupakan Dies Johar. Natalis Universitas Pen­ Melihat keadaan tersebut, didikan Indonesia (UPI) ke-56. 56 pada 28 September 2010 peme­ tahun lalu pemerintah Republik rintah mengeluarkan Per­ Indonesia mengesahkan pendi­ aturan Pemerintah (PP) No.66 rian Perguruan Tinggi Pendidikan Tahun 2010 sebagai perubahan Guru (PTPG) yang menjadi cikal atas PP No.17 tahun 2010 ten­ bakal UPI. Suasana di Gedung tang pengelolaan dan penye­ Balai Pertemuan Umum (BPU) lenggaraan pendidikan. Dalam UPI, tempat acara istimewa itu PP tersebut tercantum, tata digelar, ramai oleh orang berjas. kelola perguruan tinggi tak lagi Beberapa birokrat kampus duduk diberikan otonomi luas, akan sembari mengobrol, menunggu tetapi pemerintah melalui PP acara dimulai. ini mengatur kembali otonomi Rektor UPI, Sunaryo Kar­ yang bisa dimiliki PT. tadinata tampak menaiki mim­ Otonomi yang diberikan bar setelah dipersilahkan oleh sebagaimana tercantum dalam pembawa acara. Tak membuang pasal 58F PP No 66 Tahun 2010 banyak waktu, Sunaryo berpidato yang meliputi manajemen tanda acara Dies Natalis itu dimu­ organisasi, keuangan, sum­ lai. Sunaryo menjelaskan misi berdaya manusia dan sarana kelembagaan UPI dengan pidato prasarana universitas, sebatas yang berjudul “Mengo­kohkan kebijakan pengelolaan, pe­ Misi Kelembagaan Menuju Im­ rencanaan, dan pemanfaatan plementasi PP 66/2010.” saja. Itu pun dapat dijalankan Dalam pidato itu Sunaryo ketika PT menerapkan pola menggambarkan arah perjalanan Pengelolaan Keuangan Badan universitas yang tengah gamang Layanan Umum (PK BLU) pasca pembatalan UU No.9 tahun Artinya, keleluasaan dalam 2009 tentang Badan Hukum Pen­ pengelolaan kekayaan yang didikan (BHP). Dampak dari pem­ dimiliki ketika BHMN secara batalan itu, Perguruan Tinggi (PT) Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010. Payung hukum baru perguruan tinggi, setelah otomatis tak lagi menjadi hak berstatus Badan Hukum Milik UU No.9 Tahun 2009 tentang BHP dibatalkan Mahkamah Konstitusi. universitas. Serta merta status Negara (BHMN) kini kehilangan BHMN yang dimiliki oleh UPI payung hukum. “Pembatalan ini melalui PP No.6 yang diterbitkan pada memiliki implikasi besar bagi perguruan luas. Otonomi yang diberikan meliputi tahun 2004 dicabut keabsahannya. Peme­ tinggi, terutama PT yang berstatus BMHN segi pengelolaan keuangan, kelembagaan, rintah mengarahkan PT BHMN, menjadi seperti UPI ini,” ucap Sunaryo. sumberdaya, juga akademik. Bahkan, Perguruan Tinggi milik Pemerintah (PTP) Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) bangunan serta pegawai yang sejatinya dengan memakai pola PK BLU. mengetuk palu membatalkan UU No.9 ta­ milik pemerintah dialihkan pengelolaan­ Dalam PP 66 Tahun 2010, jika univer­ hun 2009 pada 31 Maret 2010 lalu, PT yang nya kepada universitas. sitas masih ingin memiliki otonomi, harus berstatus BHMN memasuki babak baru Banyak yang menilai keleluasaan memakai PK BLU. Atas hal itu, maka yang penentuan status PT. Dengan pembatalan otonomi yang diberikan kepada PT BHMN menjadi dasar hukum PK BLU ialah PP UU tersebut, kini UPI yang sudah tujuh seolah membuat PT negeri menjadi No.23 Tahun 2005. Pada pasal pertama tahun menjadi PT BHMN harus merubah PT swasta. dosen Jurusan Administrasi PP tersebut dijelaskan, BLU adalah in­ kembali statusnya. Pendidikan UPI, Johar Permana menilai, stansi di lingkungan pemerintah yang Perubahan status PT tak sekadar pada praktiknya BHMN malah mengan­ dibentuk untuk memberikan pelayanan berganti nama, tapi tata kelola universitas dung unsur privatisasi. “Kebijakan yang kepada masyarakat berupa penyediaan pun berubah. Ketika berstatus BHMN, berbau privatisasi itu kan mengurangi barang dan/atau jasa yang dijual tanpa perguruan tinggi memiliki otonomi sangat kontrol pemerintah, sehingga penggalian

20 20

JULI2011 2011 ISOLA ISOLAPOS POS JUNI


LAPORAN KHUSUS mengutamakan mencari keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisiensi serta produktivitas. Dalam Pasal 3 dijelakan bahwa asas dari penyelenggaraan BLU merupakan suatu unit kerja di bawah kementerian. Kewenangan yang diberikan kepada lem­ baga didelegasikan oleh instansi induk lembaga. Selanjutnya, dalam pasal yang sama tersurat bahwa status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian atau instansi induk. Artinya, ketika UPI ber­ transisi menjadi BLU, maka UPI adalah suatu unit kerja dibawah kementerian pendidikan yang menjadi instansi in­ duknya. Dosen Jurusan Administrasi Pen­ didikan, Yoyon Bahtiar Irianto men­ jelaskan, perbedaan mendasar antara BHMN dengan BLU berada pada segi otonomi yang dimiliki. Yaitu apa yang disebutnya sebagai otonomi total pada BHMN dan otonomi terbatas pada BLU. Menurut Yoyon, secara konsep BLU ini hanya suatu sistem yang memberikan otonomi di pengelolaan keuangan. BLU pada dasarnya tidak melepaskan ­esensi dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN). ­Meski begitu, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset masih dikelola secara mandiri. “Otonomi terbatas dalam BLU ini dicerminkan dengan adanya penga­ wasan yang ketat dari pemerintah,” terang Yoyon saat ditemui Isola Pos di ruangan kerjanya. Senada dengan Yoyon, Johar juga menjelaskan bahwa ketika berstatus BLU pengelolaan PT tak lagi sebebas semasa BHMN. Pengawasannya dibawah kementerian, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keuangan yang menjadi instansi induk universitas. “Dengan BLU itu kontrol pemerintah menjadi ketat,” ucap Johar. Univeritas Negeri Jakarta (UNJ), adalah salah satu PT yang sejak tahun 2009 telah terlebih dahulu menerapkan status BLU. Ketua tim proyek BLU UNJ, Dedi Purwana menerjemahkan BLU ini sebagai suatu kefleksibelan dalam mana­ jemen keuangan universitas. Menurutnya universitas bisa mengelola keuangan se­ cara langsung untuk kegiatan operasional dan hanya tinggal melaporkannya ke negara. “Namun, kefleksibelan itu tidak diartikan seenaknya,” kata Dedi. Ia men­ jelaskan, meski fleksibel dalam PK BLU tetap ada Satuan Biaya Umum (SBU) yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan dan dijadikan patokan. Dalam PK BLU memungkinkan universitas untuk meru­ muskan Standar Biaya Khusus (SBK)

sesuai dengan kebutuhan universitas. Itu pun kata Dedi, harus terlebih dahulu mendapat izin dari menteri keuangan. “Fleksibel dalam mengelola keuangan lah, namun mengikuti prinsip efektifitas dan efisiensi serta masih dalam koridor kebutuhan universitas,” terangnya ketika ditemui Isola Pos di ruangannya. Dedi menerangkan, dalam status BLU pengelola keuangan akan dibagi kepada dua pejabat, yaitu pejabat teknis dan pejabat yang khusus mengelola keuangan. Dia menjelaskan, fungsi pejabat teknis di BLU adalah meminta pengajuan untuk pengeluaran universitas. Sedangkan pejabat keuangan berfungsi untuk menyetujui pengajuan pengelolaan keuangan. Dedi membandingkan fungsi kedua pejabat tersebut saat UNJ berstatus PTN. Ketika berbentuk PTN, semua pemasukan universitas harus terlebih dahulu disetor ke negara. Jika universitas mengajukan permintaan untuk pembiayaan tertentu, harus mengajukan dulu ke Kantor Per­ bendaharaan Negara (KPN), lalu KPN yang mengesahkan dan mengeluarkan dana. “Nah, dalam BLU, KPN ini pindah ke pejabat keuangan,” jelas Dedi. Dedi juga menjelaskan, kebebasan dalam mengelola aset yang dimiliki pergu­ ruan tinggi seperti dalam BHMN, ketika berstatus BLU akan dicabut. “Dalam BLU, 100% asetnya menjadi milik pemerintah, jika akan mengoptimalisasikan lahan ge­ dung dan yang lainnya, harus disetorkan ke negara dahulu baru bisa digunakan,” terang Dedi Purwana. Namun pengelolaan aset dalam BLU tersebut menurut Dedi sampai saat ini masih simpang siur. Ada dua persepsi yang berbeda terkait hal ini. Di satu sisi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) me­ nganggap bahwa aset-aset yang berada di universitas adalah milik negara, dan pendapatannya itu harus disetor ke negara terlebih dahulu. Di sisi lain, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU mengatakan aset tersebut meski milik negara boleh langsung dimanfaatkan dan penghasi­ lannya dipakai untuk penyelenggaraan universitas. “Perbedaan itu menjadi suatu kebingungan tersendiri, satu sisi kita takut akan BPK, di satu sisi kita memiliki kesempatan itu. Akhirnya hal ini yang menjadi kendala,” keluh Dedi. Ketika berstatus BLU, Dedi membe­ narkan bahwa pengawasan dari pemer­ intah lumayan ketat. Berbeda dengan BHMN, kontrol dari pemerintahnya hilang karena memiliki badan hukum tersendiri. Bentuk pengawasan pemerintah ketika

BLU, kata Dedi, dari sisi keuangan pe­ ngawasan dilakukan oleh Departemen Keuangan, dan sisi subtansi akademik universitas diawasi oleh Departemen Pendidikan. “Itu dimanifestasikannya BLU harus ada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas itu komponennya terdiri dari unsur universitas, Diknas dan Depkeu,” ujarnya. Guru Besar Jurusan Administrasi Pendidikan UPI, Djam’an Satori, salah satu anggota tim perancang persiapan UPI menuju BLU mengatakan, ketika berstatus BLU UPI tak lagi bebas dalam menetapkan rencana anggaran. Dalam hal ini, pemerintah berperan mengontrol dan mengesahkan pengelolaan anggaran. “BLU itu uangnya dipantau oleh menteri keuangan. Meskipun penetapan tarif oleh universitas,” kata Djam’an menerang­ kan. Senada Dedi, Djam’an juga men­ jelaskan bahwa ketika UPI berstatus BLU, maka akan dibentuk suatu badan pengawas dari pihak pemerintah. Badan pengawas ini terdiri dari orang yang di­ tunjuk oleh menteri pendidikan nasional dan menteri keuangan. Dalam badan pengawas tersebut ada tim ahli berjum­ lah 3 sampai 5 orang dan itu merupakan pengawas dari luar universitas. Selain itu, kata Djam’an, di dalam universitas juga ada badan pengawas internal, semacam inspektorat yang namanya satuan pengawasan internal. Posisi kedua badan pengawas universitas ini berada di atas rektor. “Kedua badan ini memiliki kewenangan untuk melaporkan ke KPK atau BPK jika universitas sudah tidak sehat,” jelas dia. Hal lain yang menjadi perbedaan BHMN dengan BLU ialah, saat bersta­ tus BHMN Majelis Wali Amanat (MWA) memiliki kewenangan otoritas untuk menetapkan rencana keuangan dan rencana strategis (Renstra) Universitas. Menurut Djam’an, kewenangan MWA ketika BHMN sangat powerfull, antara lain menetapkan Anggaran Dasar/Ang­ garan Rumah Tangga (AD/ART) universi­ tas, mengawasi pengelolaan universitas hingga menetapkan rektor. Akan tetapi ketika beralih status menjadi BLU, maka kewenangan yang kuat tersebut beralih kepada pemerintah. “Karena dalam status BLU, yang me­ ngangkat rektor, menetapkan budget dan statuta adalah menteri atau pemerintah,” terang Djam’an. *** Dalam menghadapi perubahan status tersebut, UPI tengah mempersiapkan statuta universitas sebagai pengganti AD/

JULI 2011 ISOLA POS

21


LAPORAN KHUSUS ART. Masa transisi hingga 31 Desember tahun depan, mengharuskan UPI menyu­ sun kembali anggaran penyelenggaraan universitas yang disesuaikan dengan apa yang tercantum dalam PP.66 Tahun 2010. Universitas membentuk tim kecil yang mempersiapkan tiga agenda be­ sar, yaitu menyiapkan statuta, Satuan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), dan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang peralihan status dari BHMN men­ jadi PTP dengan pola PK BLU. “Sekarang Statuta tersebut sedang disusun,” kata Djam’an. “Arahan UPI kedepan merupa­ kan perguruan tinggi milik pemerintah (PTP), dan perancangan statuta univer­ sitas diamanahkan kepada orang disini,” lanjutnya. Perubahan yang paling mencolok ke­ tika UPI berubah menjadi PTP dengan PK BLU, adalah hilangnya MWA dan Senat Akademik. Dan berganti menjadi Senat Universitas. Saat ini, kata Djam’an, tim kecil tengah mengagendakan penetapan jumlah anggota Senat Universitas terse­ but yang tertuang dalam Statuta univer­ sitas. “Tim kecil diamanati penuh untuk merancang statuta menurut yang terbaik bagi universitas,” kata Djam’an. “Akan tetapi visible, rasional bukan subjektif pengertian terbaiknya,” lanjutnya. Agus Setiabudhi, salah satu tim

perumus mengatakan bahwa tim akan mengusahakan untuk cepat menyele­ saikan perancangan Statuta tersebut. “Di­ usahakan perancangan Statuta ini sampai pertengahan tahun ini (2011 – red),” ujar Agus. Rancangan tersebut, kata dia, mencakup pengelolaan sistem keuangan, dan sistem lain selain keua­ngan seperti Standar Pelayanan Minimum, Rencana Strategis Bisnis dan Anggaran, pola tata kelola diantaranya akademik, kemaha­ siswaan dan kelembagaan. Meskipun sudah dipersiapkan, ada kenyataan lain yang menambah ketidak jelasan status perguruan tinggi BHMN termasuk UPI. Seperti diberitakan di media massa, perguruan tinggi BHMN tengah memperjuangkan otonomi bagi perguruan tingginya meski payung hu­ kum BHMN dicabut. Mereka juga menginginkan adanya peraturan mengenai BLU yang khusus untuk perguruan tinggi, agar tetap memi­ liki otonomi seperti semula. “Kami akan kaji dengan Menteri Keuangan, sehingga nantinya didapatkan formulasi yang ter­ baik,” ujar Rektor Institut Pertanian Bogor, Herry Suhardiyanto. (republika. co.id, 28 Juli 2010) Djam’an juga membenarkan terkait hal itu, pembahasan itu kini telah tembus ke meja Komisi X DPR RI dan sedang

Badan Hukum Milik Negara (BHMN)

22 22

dibahas. Pengajuan tersebut berasal dari perguruan tinggi yang berstatus BHMN, mereka memperjuangkan untuk peratu­ ran tentang perguruan tinggi agar tetap memiliki otonomi. Menurut Djam’an, bentuk pengelo­ laan yang diinginkan perguruan tinggi BHMN tak ingin seperti BLU. Hal ini kare­ na BLU dinilai tak sesuai dengan konteks pengelolaan perguruan tinggi. Djam’an mengungkapkan bahwa dalam pembaha­ san itu, PT BHMN menginginkan adanya perguruan kelas I, II, dan III, kelas-kelas tersebut itu terkait keleluasaan otonomi yang dimiliki perguruan tinggi. “Misal­ nya, PT yang Berstatus BHMN masuk ke PT kelas I, yaitu memiliki otonomi yang berbeda dengan PT kelas II dan kelas III,” ujarnya. Diagendakan, ketika perancangan Statuta peralihan status UPI menjadi BLU telah usai dan diajukan kepada menteri, UPI akan segera bertransisi. “Penetapan status UPI yang baru akan ditetapkan melalui Perpres,” Ujar Djam’an. Entah kapan UPI akan berubah status dan menetapkan pola pengelolaan keuangan BLU, yang jelas UPI harus segera melepas atribut BHMN-nya sebelum penghujung tahun 2012.

Perguruan Tinggi Miliik Pemerintah / Badan Layanan Umum (BLU)

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah No.6 Th.2004

Peraturan Pemerintah No.66 Th.2010 Peraturan Pemerintah No.23 Th.2005

Otonomi

Otonomi Total Mengelola Universitas Secara Mandiri

Otonomi terbatas, pengelolaan dibawah pengawasan Pemer­ intah.

Anggaran Penyelenggaraan Universitas

AD/ART UPI AD Ditetapkan Pemerintah Melalui PP No.6 Th.2004

Statuta Universitas Dibentuk universitas dan ditetapkan oleh pemerintah.

Asas Penyeleng­ garaan

Universitas bersifat nirlaba yang menye­ lenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mengembangkan pendidikan di bidang disip­ lin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu dan disiplin ilmu lain.

Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedi­ aan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Majelis Tinggi

Majelis Wali Amanat

Senat Universitas

Sistem Pengelo­ laan Keuangan

Dikelola penuh oleh universitas

Memakai sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum

Aset

Milik pemerintah, namun sepenuhnya dikelola serta dimanfaatkan langsung oleh universitas

100% Milik negara, Pemanfaatan harus melalui persetujuan pemerintah

JULI2011 2011 ISOLA ISOLAPOS POS JUNI


LAPORAN KHUSUS

BHMN Hilang, Ada yang Meriang Oleh Isman R Yoezron

“K

riing...Kriing,” suara te­lepon genggam Djam’an Satori tiba-tiba berdering. Pang­ gilan dari nomor yang menurut dia tak asing itu langsung diangkatnya. Entah siapa yang menghubunginya kala itu, dia tak menyebutkan. Yang jelas pembicaraan yang terkesan serius namun diselingi tawa dari keduanya itu berlangsung cukup lama. Guru besar administrasi pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) itu hanya men­ceritakan, yang menelponnya saat itu adalah salah satu profesor di UPI. “Akhir-akhir ini, krang-kring telepon itu terus saja datang ke saya,” katanya dengan sedikit tawa. Dia mengaku, sejak ditunjuk men­ jadi salah satu anggota dari tim kecil perumus Statuta universitas yang dipersiapkan untuk transisi UPI me­ nuju Badan Layanan Umum (BLU), dia banyak dihubungi oleh para profesor di UPI. Memang, setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 ta­ hun 2010, UPI yang berstatus Badan Hu­ kum Milik Negara (BHMN) diharuskan untuk mengembalikan hak pengelolaan seluruh kekayaannya kepada negara serta di­arahkan untuk memakai sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU). Artinya, keabsahan PP No.6 tahun 2004 tentang pengesahan sta­ tus BHMN bagi UPI serta merta hilang dan mesti segera bertransisi menjadi Perguruan Tinggi milik Pe­m erintah dengan PK BLU. Atas terbitnya PP tersebut, universi­ tas dituntut untuk segera mempersiap­ kan penyesuaian pada sistem yang baru. Penyesuaian tersebut meliputi bentuk organisasi serta pola pengelolaan ke­ uangan. Semua itu, akan dituangkan dalam bentuk statuta universitas jika telah dirumuskan. Persiapan itu kini tengah dikerja­ kan oleh tim kecil yang dibentuk uni­

versitas. Jika telah selesai dirumuskan, maka statuta tersebut akan diajukan kepada Menteri Keuangan dalam hal pengelolaan keuangannya dan segi p e n g a ­t u r a n o r g a n i s a s i ­n y a ke p a d a Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara untuk disahkan. Hilangnya keabsahan BHMN itu berimplikasi pada atribut yang melekat di dalamnya. Mulai dari otonomi hingga hak pengelolaan kekayaan universitas secara otomatis diambil alih kembali oleh negara. Bahkan keberadaan Majelis Wali Amanat (MWA) yang ketika BHMN dikatakan Djam’an sangat me­m iliki kekuatan, dihilangkan. Djam’an menjelaskan ketika UPI berstatus BHMN, MWA memiliki ke­ wenangan yang besar untuk menetap­ kan rencana keuangan universitas, rencana strategis (Renstra) bahkan mengangkat dan memberhentikan rek­ tor UPI. Ketiga kewenangan itu disebut Djam’an sebagai superbody dari MWA. Namun, karena sumber hukum dari BHMN sudah hilang, maka kewenangan itu tak lagi dipegang MWA. “Nanti yang mengangkat rektor, menetapkan budget dan statuta adalah menteri atau dalam hal ini pemerintah,” katanya. Sebagai pengganti, ketika transi­si BLU dijalankan, akan dibentuk Senat Universitas. Senat merupakan represen­ tasi perwakilan universitas yang melibat­ kan stake holder atau pemangku kepen­ tingan yang ada di universitas. “Setelah UPI transisi menjadi BLU, maka MWA akan hilang dan Senat Akademik akan

berubah menjadi Senat Universitas,” ujar Djam’an. Transisi UPI yang berstatus BHMN ini, sebagaimana tercantum dalam PP No.66 tahun 2010, diberi jangka waktu selama 3 tahun untuk berubah status dengan segala persiapannya. Mengenai kapan transisi itu, Djam’an mengungkap­kan ada dua persepsi yang muncul. Di satu sisi ada yang ingin segera bertransisi, di sisi lain ada yang tak menginginkan untuk buru-buru, menimbang waktu yang diberikan yaitu hingga 31 Desember 2012. Djam’an menduga, yang ingin ber­ lama-lama untuk tidak segera transisi adalah MWA kelompok masyarakat yang bisa dikatakan terancam kedudukan­ nya. Karena ketika transisi ini dilaku­ kan, MWA akan hilang dalam struktur universitas. “Mereka yang asalnya memiliki kewenangan yang powerful di universitas ini akan hilang superbodynya,” ujarnya. Kata Djam’an, tim kecil perancang statuta universitas yang nantinya akan diajukan kepada menteri untuk disetu­ jui, tengah mengagendakan penetapan jumlah dari anggota Senat Universitas ter­sebut. Penetapan jumlah dan elemen­ nya memang diserahkan kepada tim kecil itu, dengan pertimbangan yang terbaik untuk universitas. “Di sini ke­ wenangan akan sangat kuat ke Senat Universitas. Yang sekarang ini menjadi krusial, siapa yang akan menjadi ang­ gotanya,” ucap Djam’an. Djam’an mengungkapkan, penetap­

JULI 2011 ISOLA POS

23


LAPORAN KHUSUS an siapa yang akan duduk di Senat Universitas kini tengah ramai digunjing­ kan. Pasalnya tim kecil yang sedang me­ rancang pengaturan statuta universitas dan Standar Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), banyak menerima telepon dari yang ingin menjadi anggota Senat Uni­ versitas. “Ada yang telepon, bagaimana yah jika semua guru besar ikut ke Senat Universitas.. wah..tidak bisa ini,” cerita Djam’an tentang perbincangannya di telepon sembari tertawa. Ia mengaku bahwa banyak profe­ sor di UPI yang mengincar “tiket” un­ tuk dapat duduk di senat universitas. Karena harapan mereka semua guru besar yang masih aktif dapat duduk di senat universitas. “Tapi masalahnya, guru besar di UPI itu banyak. Kalau di bawah seratus, tidak masalah,” katanya diselingi dengan tawa. *** Dapat dipastikan, dengan statuta baru, akan ada perombakan besar-be­ saran dari struktur organisasi univer­ sitas. Artinya, jabatan-jabatan yang dinilai kementerian tidak efektif akan dirampingkan. “Sekarang ada orang yang mengatakan bahwa organisasi di UPI ini bengkak di atas, padahal tugas banyak dibawah, bagaimana hal ini diper­timbangkan ulang,” ujar Pembantu Dekan Bidang Keuangan dan Sumber­ daya Fakultas Ilmu pendidikan UPI, Johar Permana. Hal senada diungkapkan Djam’an. Dia mengatakan, akan ada perombakan jabatan yang cukup besar. Bentuk struktur universitas kala BLU memang diatur dalam SOTK tersebut. Djam’an mengungkapkan bahwa manajemen organisasi universitas yang asalnya ba­ nyak sekali ketika BHMN, akan menjadi sederhana. “Manakala itu (Statuta-Red) jadi, bakal ada perombakan jabatan dan ada penyesuai­an lagi. Lantas nanti akan ada lagi yang meriang,” kata Djam’an tertawa. Bayangan mengenai struktur yang sedang dirumuskan di tim kecil diungkap­k an Djam’an yaitu menga­ dopsi struktur best practice yang telah berjalan di UPI BHMN. Struktur yang signifikan yang telah berjalan akan diakomodasikan di dalam Statuta. “Jika yang tidak terlalu signifikan, maka akan digabung sehingga ramping organi­ sasinya namun fungsinya tetap tidak hilang,” katanya. Ketua tim proyek BLU Universitas Negeri Jakarta, Dedi Purwana, menga­ takan bahwa struktur organisasi dalam BLU mengadopsi setengah negeri dan setengah swasta. Struktur dalam BLU tersebut dibuat seefisien mungkin dan

24 24

JULI2011 2011 ISOLA ISOLAPOS POS JUNI

ramping. “Prinsipnya, struktur itu tak menjadi beban bagi universitas,” ujar Dedi. Johar mengatakan, perampingan struktur dalam BLU memang diper­ lukan. Pasalnya, dalam BLU akan ada sistem remunerasi. Remunerasi ini merupakan sistem pemberian dana atau penganggaran yang berbasiskan kinerja. Sistem ini mengacu pada pasal 36 PP 23 Tahun 2005 tentang pola pengelolaan keuangan BLU yang akan ditetapkan menteri keuangan atas usulan univer­ sitas. “Dengan BLU diharapkan remu­ nerasi bisa jalan. Artinya komposisi tugas secukupnya yang memang sesuai proporsi. Jadi ada orientasi kualitas, berbasis kinerja,” terang Johar. Selama ini, Johar menilai, praktik BHMN yang berjalan menjadikan beban kerja para dosen terlalu banyak. Salah satu contoh yang dia ungkapkan, selama ini ada dosen mengajar bisa sampai 40 SKS per hari, jadinya proses pembe­ lajaran tidak berjalan efektif. “Kurang rasional lah, orang diberi waktu sehari semalam, namun harus mengajar de­ ngan beban sebanyak itu,” kata dia. Beban kerja dosen yang selama ini dinilai overload, kata Johar, merupakan dampak dari kebijakan penerimaan maha­siswa yang banyak saat UPI bersta­ tus BHMN. Kebijakan tersebut memang untuk menutupi biaya penyelenggaraan universitas dan universitas memang ber­ hak mengeluarkan kebijakan itu karena memiliki otonomi yang kuat. “Dengan kebijakan itu, memang sebagian dosen terangkat kesejahteraannya. Tapi jika dilihat mutu ke dalam, ini dipertan­ yakan,” katanya. Dia melanjutkan, mungkin maha­ siswa ada yang merasa tidak begitu nyaman dengan kebijakan penerimaan mahasiswa yang banyak tersebut. Salah satu dampaknya adalah kinerja dosen yang menurun karena bebannya yang menjadi banyak. Misalkan, dosen yang seharusnya ngajar 3 SKS tapi hanya masuk 40 menit. “Ini karena memang beban kerjanya terlalu overload,” ujar Johar. Terkait remunerasi tersebut, Johar mencontohkan, jika dosen yang me­ ngajar harusnya 19 SKS, namun ketika me­ngajar kurang dari SKS yang ditetap­ kan, maka pemberian honornyapun sesuai dengan kinerjanya. “Dalam hal ini penganggaran termasuk ke dalam­ nya insentif, peng­gajian, itu akan sesuai dengan kerjanya,” kata Johar. Senada dengan Johar, sistem re­ munerasi dalam BLU ini menurut Dedi, memiliki implikasi pada peningkatan kualitas kinerja karyawan universitas

termasuk para dosen. “Pendapatan yang didapatkan dari hasil remunerasi akan menjadi stimulus untuk dosen-dosen berkembang lebih bagus,” kata Dedi. M e s k i b e g i t u , m e n u r u t J o h a r, efek dari penerapan remunerasi yang menyebabkan perampingan struktur serta proporsionalisasi kinerja tersebut adalah naiknya biaya masuk dan SPP mahasiswa. Ini disebabkan karena penyesuaian proporsi kinerja dosen saat BLU akan juga berakibat pada kebijakan penerimaan mahasiswa yang tidak akan sebanyak BHMN. “Nanti di BLU sangat mungkin beban masyarakat ini bertam­ bah karena mahasiswanya sedikit. Akan tetapi dengan beban seperti itu, jadinya masyarakat tertentu saja yang masuk ke UPI,” kata Johar tertawa. Johar mengatakan, semasa BHMN, beban penyelenggaraan universitas sebesar 70% dari total kebutuhan dibe­ bankan kepada masyarakat. Meski begitu, biaya masuk UPI tetap terhi­ tung murah jika dibandingkan dengan perguruan BHMN lain. Menurut dia, hal itu karena UPI mengakali beban biaya penyelenggaraan universitas dengan kebijakan penerima­an mahasiswa yang banyak. “Itu terbagi rata, sehingga be­ ban masyarakat menjadi lebih ringan,” kata Johar. “Tapi beban dosen jadi banyak, dan kualitas yang jadi korban,” lanjutnya. Akan tetapi, menurut Dedi Pur­ wana, kenaikan SPP mahasiswa akan ter­g antung pada kebijakan rektor dan statuta yang disusun universitas. Menurut­n ya, jika pembiayaan penye­ lenggaraan universitas sesuai kebutu­ han, maka SPP tidak akan naik. “Di sini tinggal bagaimana kebutuhan uni­ versitas disesuaikan,” kata Dedi. BHMN kan, lanjut Dedi, struktur organisasinya boros. Itu yang akan menjadi beban universitas dari tunjangan jabatannya, kalau dirampingkan maka biayanya tidak akan besar Namun intinya, kata Johar, ke­ tika UPI bertransisi menjadi BLU, dari segi mutu universitas diharapkan me­ ningkat. Apalagi jika dilihat dari beban dosen yang berkurang. Yang paling pen­ ting, menurut Johar, kontrol pemerintah kepada universitas menjadi kuat. “Kalau masalah beban masyarakat, tergantung pemerintah, mau tidak membiayai apa yang dibebankan kepada masyarakat?,” kata Johar.


KEMAHASISWAAN

Tangan Baru IUK Oleh Lia Anggraeni

S

uatu hari di awal agustus 2010, ketua Himpunan Mahasiswa Civic Hukum (HMCH), Noufal Muhajir Taufiqurohman bergegas menuju selasar masjid Al-Furqon Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dengan menggenggam cap HMCH. Dia mengaku men­dapatkan undangan dari Badan Eksekutif Maha­ siswa Republik Mahasiswa (BEM Rema) UPI untuk pencairan dana Iuran Kemaha­ siswaan (IUK). Nampak ketua-ketua Him­ punan dari jurusan lain juga menghadiri undangan tersebut. Namun, disana BEM bukannya mencairkan uang IUK, melain­ kan masih membicarakan mekanisme pencairan IUK. Kekecewaan pun terpancar dari wajah Noufal. Dia mengaku semua mekanisme yang mesti ditempuh telah dilaksanakan, seperti membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) dan persyaratan lainnya. Namun, entah karena alasan apa dana IUK tidak bisa langsung dicairkan. Presiden BEM Rema 2011, Ali Mahfud menjelaskan bahwa semua persyaratan dari himpunan mahasiswa jurusan (HMJ) sebenarnya sudah siap dan diserahkan kepada pihak universitas, tapi pihak uni­ versitas lama melakukan proses pencairan IUK tersebut. Pengelolaan dana IUK telah beberapa kali mengalami perubahan. Pada tahun 2010, ketika BEM Rema diketuai oleh Irfan Ahmad Fauzi, dana IUK untuk himpunan mahasiswa dikelola oleh universitas, BEM Rema hanya berperan sebagai pendata. Sedangkan dana IUK untuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dikelola langsung oleh BEM Rema. Hal ini berbeda dari tahun-ta­ hun sebelumnya dimana IUK seluruhnya dikelola oleh BEM Rema. Pada kepengurusan Irfan tiap HMJ hanya perlu membuat Anggaran Pen­ dapatan dan Belanja Organisasi (APBO) selama satu kepengurusan ketika akan mencairkan IUK, selanjutnya BEM lah yang akan mengajukan APBO tersebut kepada pihak universitas. Setelah itu dana IUK dapat langsung dicairkan. Awal tahun 2011, BEM Rema berganti kepengurusan dari Irfan ke Ali Mahfud. Saat kepengurusan Ali inilah muncul wa­ cana pengalihan pengelolaan dana IUK dari universitas ke fakultas. Wacana ini muncul berawal dari adanya surat pernyataan HMCH bersama HMJ lainnya seperti HMJ geografi dan HMJ Manajemen Resort dan Lessuire kepada Direktorat Pembinaan Ke­

mahasiswaan (Dirmawa) supaya dana IUK dicairkan secepatnya. Menanggapi hal itu, Dirmawa me­ng­a­ da­kan sebuah pertemuan pada Desember 2010 untuk membahas nasib IUK. Sejumlah Organisasi Mahasiswa (Ormawa) dikumpul­ kan, Direktorat Keuangan dan BEM pun tampak ikut hadir di sana. Dirmawa mem­ berikan tawaran bagaimana jika pengelola­ an IUK dikelola oleh fakultas. Tak banyak Ormawa yang mengeluarkan aspirasinya, yang lainnya memilih tak bersuara. Tidak dapat digambarkan, apakah mereka setuju atau tidak dengan keputusan yang akan diambil yaitu mengalihkan pengelolaan IUK ke fakultas. Pertemuan berakhir tanpa menghasilkan kesepakatan yang jelas akan nasib IUK. Selang beberapa hari setelah per­ temuan, Dirmawa mengadakan sosia­lisasi kepada semua dekan di setiap fakultas menge­nai rencana pemindahan pengelolaan IUK ke fakultas. Disana dibahas mengenai prosedur dan mekanisme pengelolaan IUK. Menanggapi hal tersebut, Ali mengatakan siapapun yang mengelola IUK tidak men­ jadi sebuah permasalahan. “Substansinya adalah mahasiswa dibuat repot atau tidak,” ujar Ali. Sosialisasi pun berlanjut yang dilaku­ kan oleh dekan kepada masing-masing HMJ. Kebijakan baru tersebut memuncul­ kan aturan baru pula dalam proses pen­ cairan dana. Tiap HMJ diharuskan mem­­buat APBO selama satu kepengurusan, besaran­ nya disesuaikan dengan program kerja yang diajukan. Artinya IUK bisa cair saat HMJ akan mengajukan dana untuk kegiatan saja. Sebelum IUK bisa dicairkan, HMJ harus mendapatkan surat izin kegiatan, lalu di­ serahkan kepada Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Setelah itu baru bisa melewati proses menuju Pem­ bantu Dekan Bidang Keuangan dan Kepala Seksi Keuangan, di tempat inilah IUK dapat dicairkan. Menurut Direktur Dirmawa, Cecep Darmawan kebijakan yang telah berjalan ini belum memiliki dasar hukum yang jelas, masih mengikuti AD/ART BEM Rema. “Kemungkinan akan dibuat tahun ini atau tahun 2012,” ujar Cecep. Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Disman Sastra­praja memberikan tanggapan mengenai hal terse­ but, “Segala sesuatu peraturan itu harus ada

dasar hukumnya, tidak bisa hanya secara lisan,” ujar Disman. Perpindahan pengelolaan dana IUK ke fakultas mendapatkan respon positif dari Pembantu Dekan Bidang Keuangan Fakul­ tas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Nina Sutrisna. Perpindahan itu dinilainya lebih bagus. Nina juga menilai bahwa fakul­ tas akan lebih mudah memberikan bantuan kepada mahasiswa.“Dengan catatan harus ada transparansi,” tuturnya. Lain halnya dengan Nina, Disman mengaku bahwa kebijakan baru ini hanya menambah beban kerja fakultas. “Tidak ada insentif pula,” ujarnya sambil tertawa. Ketua Himpunan Jurusan Pendidikan Akuntansi 2010, Gema Prima juga memiliki pandangan yang sama dengan pimpinan fakultasnya, Disman. Ketidaksetujuannya mengenai dana pengembangan kemahasiswaan hanya semakin membuat fakultas kewalahan. “Bisa dibilang bukan ranahnya lagi,” ujar Gema. Ketua Himpunan Mahasiswa Pen­ didikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Abdul Azis, merasa mengalami kesulitan ketika dana pengembangan kegiatan mahasiswa sudah mulai dikelola oleh fakultas . “Kita masih bingung dengan alur prosedurnya,” ujar Abdul. Abdul merasa lebih senang jika dana pengembangan kegiatan kemahasiswaan tersebut dikelola oleh BEM Rema karena alur prosedur yang dimiliki BEM tidak sesu­ lit sekarang. Ia hanya perlu menyerahkan surat izin kegiatan dan persyaratan lain­ nya kepada BEM Rema, selanjutnya BEM Rema-lah yang akan mengurus persyaratan tersebut kepada universitas. “Intinya saya tidak setuju,” tegas Abdul. Beda Abdul, beda pula pandangan dari Noufal, ia merasa lebih terbantu jika dana pengembangan kegiatan kemahasiswaan dipindahkelola oleh fakultas. Ia menilai fakultas lebih lancar dalam mencairkan dana pengembangan kegiatan kemaha­ siswaan dibandingkan saat BEM Rema yang mengelola. Menanggapi adanya perbedaan pen­ dapat tersebut, Pembantu Dekan Bidang Keuangan Fakultas Ilmu Pendidikan, Johar Permana, menengahi, siapapun pengelola dana tersebut asalkan terdapat suatu azas legalitas yang jelas.“Ketika UPI menerima uang dari mahasiswa, maka UPI harus mem­ pertanggungjawabkannya,” ujar Johar

JULI 2011 ISOLA POS

25


KEMAHASISWAAN ISOLA POS/RESTI SRI CAHYATI

S

Tampak seorang mahasiswa sedang melihat-lihat tarif biaya masuk UPI bagi mahasiswa baru yang ditempel di halaman gedung Direktorat Akademik.

Tersandung Karena Biaya Masuk Melambung Oleh Resti Sri Cahyati

26

JULI 2011 ISOLA POS

iang itu, terlihat beberapa orang di Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) yang seka­ rang berganti nama menjadi gedung Di­ rektorat Akademik. Seorang lelaki sedang mondar-mandir keluar masuk gedung tersebut. Kemudian berdiri menghadap papan pengumuman yang mencantumkan rincian biaya masuk mahasiswa baru. Tiba-tiba lelaki itu membalikan badan. Berat, itu yang ia rasakan setelah melihat jumlah uang yang harus ia keluarkan untuk anaknya. Lelaki itu bernama Saputra, orang tua calon mahasiswa baru angkatan 2011 Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Anaknya berhasil masuk jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Ne­geri (SNMPTN) Undangan, jurusan Ilmu Keolahragaan (Ikor) Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) UPI. Saputra harus membayar biaya sekitar sepuluh juta lebih agar anaknya bisa kuliah. “Biaya di perguruan tinggi ini begitu mahal,” ujar Saputra. Saputra sebenarnya mampu mem­ bayar biaya masuk anaknya tersebut, namun dengan cara mengangsur. Sapu­ tra menyayangkan jika anaknya tidak berhasil masuk UPI. “saya akan masukan masalah ini ke Koran,” tegas lelaki yang bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu. Pada tahun 2009, calon mahasiswa baru UPI Jurusan Teknik Elektro, Tatang Permana yang telah diterima melalui jalur SNMPTN, gagal masuk UPI karena tidak mampu membayar biaya registrasi Rp 7,3 juta. “Dikira saya biayanya dapat dibayar dua kali (cicil -red), tapi walaupun sudah pakai surat pernyataan, tetap saja gak bisa,” ujar Tatang lewat pesan singkat. Tatang kini memilih untuk berkuliah di Universitas Terbuka (UT) Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Bandung jurusan diploma dua (D2) perpustakaan, yang dianggapnya lebih ringan biayanya. “Ya sudah lah kalo itu jalan terbaik buat unversitas dan saya. Meski berat untuk saya,” tambah Tatang. Sekitar awal bulan Februari 2011 UPI mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No.0654/H40/KU/2011 tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Baru UPI Jalur SNMPTN. Keluarnya SK tersebut menuai penolakan dari mahasiswa, pasal­ nya biaya masuk mahasiswa 2011 naik hampir 100%. Berdasarkan SK tersebut, semua ju­ rusan mengalami kenaikan biaya masuk rata-rata hampir 100%. Jurusan Pen­ didikan Luar Biasa (PLB) misalnya pada tahun 2009 sebesar Rp. 6.908.000, 2010 Rp 7.608.000 ribu, pada tahun 2011 menjadi


KEMAHASISWAAN riset-riset untuk mencari dana penyeleng­ Rp 12.265.000. Untuk jurusan Pendidikan garaan atau mencari dana bantuan lebih Tehnik Sipil, pada tahun 2009 sebesar ­­­Rp. dari pemerintah. “Tidak dengan SPP dan 7.608.000, sedangkan 2010, Rp. 8.308.000 biaya masuk,” katanya. dan tahun 2011 mencapai Rp. 12.265.000. Berbeda dengan Dadang dan Agus, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia un­ Pembantu Dekan Bidang Keuangan dan tuk tahun 2011, mencapai Rp.12.265.000, Sumberdaya Fakultas Ilmu pendidikan tahun 2010 hanya Rp. 8.108.000, dan tahun UPI, Johar Permana menuturkan bahwa 2009 Rp. 7.408.000. kenaikan biaya masuk dan SPP merupa­ Sedangkan untuk biaya pendidikan kan dampak lain dari akan diterapkannya tahun 2011 ini, Jurusan Pendidikan Fisika sistem Badan Layanan Umum (BLU). sebesar Rp. 2 juta per semester, yang Johar menjelaskan selama ini UPI mem­ sebelumnya hanya 950 ribu per semester. punyai kebijakan untuk menerima banyak Jurusan Ilmu Keolahragaan 2011 sebesar mahasiswa untuk menutupi beban biaya Rp. 2 juta per semester, sebelumnya hanya 950 ribu per semester. Menurut Ketua Gerakan Maha­ siswa Nasional Indonesia (GMNI) , Irman R Rahayu, dengan semakin tingginya biaya pendidikan di UPI akan semakin banyak calon mahasiswa yang tidak bisa masuk UPI. “Kenaikan SPP merupakan bentuk kapitalis pen­ didikan,” tambahnya. Pembantu Rektor Bidang Kema­ hasiswaan dan Kemitraan UPI, Dadang Sunendar, mengatakan bahwa alasan universitas menaikan biaya masuk ialah untuk menutupi beban pengeluaran universitas yang semakin berat. Hal ini dilakukan untuk menyesuiakan keper­ luan universitas dalam memenuhi ke­ wajiban pengelurannya. “Misalnya air, listrik dan lain-lainnya,” ujar Dadang. Dadang menambahkan bahwa se­ lama ini biaya masuk ke UPI terbilang murah jika dibandingkan dengan uni­ versitas-universitas lainnya di Bandung. Bebe­rapa universitas yang berlatarkan sama pendidikan seperti di UPI, Univer­ sitas Negeri Jakarta (UNJ) naik hanya sekitar 30% saja. Sedangkan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) bahkan tidak mengalami kenaikan. Saat diklarifikasi Surat Keputusan No.0654/H40/KU/211 tentang biaya masuk UPI. terkait dengan hal itu Dadang menja­ Terlampir didalamnya rincian biaya yang harus dibayar mahasiswa wab tidak mengetahuinya. baru 2011 Direktorat Perencanaan dan Pengembangan UPI, Agus Setiabudi, penyelenggaraan universitas. Yaitu sebe­ menyatakan bahwa biaya kenaikan hanya sar 70 % dari total kebutuhan universitas berlaku untuk mahasiswa baru. Kenaikan yang dibebankan kepada masyarakat. tersebut bertujuan untuk memenuhi Karena akan diterapkannya sistem BLU, kebutuhan biaya opersional universitas mahasiswa yang masuk ke UPI harus agar tetap berjalan. “Jadi perlu ada penye­ dibatasi jumlahnya, hal tersebut yang suaian,” ujar Agus. mengakibatkan kenaikan biaya masuk Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa dan SPP mahasiswa baru 2011. (BEM Rema) UPI, Ali mahfud mengemu­ Lain halnya dengan ketua Tim Proyek kakan bahwa kenaikan biaya tersebut BLU Universitas Negeri Jakarta, Dedi terlalu mahal. “ini mengejutkan, yang dulu Purwana, dia mengatakan sebenarnya biaya masuk hanya 8, 7, sampai 6 juta,” kenaikan SPP tergantung pada kebijakan ujar Ali. Menurutnya hal tersebut terlihat rektor. Menurutnya, SPP tidak akan naik sebagai bibit-bibit komersialisasi, bahwa jika biaya dalam penyelenggaraan uni­ UPI yang tidak bisa menutupi biaya opera­ versitas disesuaikan dengan kebutuhan. sional harus menjadikan mahasiswa-maha­ Namun demikian, dengan digantinya siswa baru sebagai lahan komerialisasi status UPI menjadi BLU diharapan akan untuk menaikan pendapatan universitas. meningkatkan fasilitas dan pelayanan Padahal menurutnya UPI bisa menjadikan

universitas. Melihat banyaknya calon mahasiswa UPI bukan dari kalangan menengah ke­ atas, seperti harapan Dadang yang disam­ paikan saat audiensi dengan mahasiswa. Selasa 31 Mei 2011 diadakan pertemuan untuk menyusun pedoman kriteria mis­ kin. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Hubungan Internasional, Furqon, Dadang Sunendar, Direktur Direktorat Akademik, Tjutju Yuniarsih, serta Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan (Dirmawa), Cecep Darmawan. Dalam pertemuan tersebut dibuat kriteria mahasiswa yang berhak men­ dapat bantuan. Diantaranya yaitu kepemilikan tanah, bangunan rumah, keberadaan Mandi Cuci Kakus dan sum­ ber air, alat komunikasi (telepon), jum­ lah tanggungan keluarga, pendidikan ayah, pekerjaan ayah, penghasilan ayah, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, penghasilan ibu, serta kartu keterangan miskin. Faiz Urfan, Ketua Himpunan Maha­ siswa Jurusan Pendidikan Geografi mengemukakan pendapatnya terkait hal itu. Faiz mengatakan pedoman krite­ ria miskin yang dibuat pihak universitas seolah-olah memberi harapan pada maha­siswa miskin. Padahal menurut­ nya hal itu adalah penghambat birokrasi agar tidak adanya mahasiswa miskin yang mengadukan kesulitannya ke kampus. “Tidak berbedanya pelayanan terhadap mahasiwa miskin daripada mahasiswa umumnya,” harap Faiz. Menurut Cecep sampai saat ini terdapat 37 mahasiswa, 12 diantaranya diajukan oleh pihak BEM Rema yang meminta diangsur ataupun dibebaskan dari biaya masuk UPI. Namun tidak semuanya mendapat penangguhan. Ini disebabkan ada beberapa yang tidak lu­ lus verifikasi yaitu berupa persyaratan administrasi dan wawancara Masih menurut Cecep, pengambilan kebijakan ini karena UPI bukan merupa­ kan universitas golongan, tetapi universi­ tas yang terbuka untuk semua kalangan. Maka tidak akan ada mahasiswa yang dikeluarkan karena tidak bisa membayar. “Selama dia mengajukan dan sesuai de­ ngan prosedur,” tutur Cecep. Staf Advokasi BEM Rema UPI, Apif, menuturkan selama ini kebanyakan mahasiswa masuk ke UPI merupakan mahasiswa dari kalangan menengah ke bawah. Sebagian besar mahasiswa yang melakukan penangguhan merasa tidak mampu membayar biaya masuk sekaligus. “Mereka meminta penangguhan jangka waktu biaya,” tutur Apif mengakhiri.

JULI 2011 ISOLA POS

27


KEMAHASISWAAN

Tetap Berlatih Meski Tak Terfasilitasi Oleh Lia Anggraeni

ISOLA POS/ ISMAN R. YOEZRON

Terlihat mahasiswa yang melakukan aktivitas olahraga dan rapat di plaza Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UPI.

G

edung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) selalu ramai men­ jelang sore hari. Pada waktu-waktu ter­ sebut, biasanya mahasiswa mulai berda­ tangan. Terlihat beraneka aktivitas tengah dilakukan oleh masing-masing Unit Kegia­ tan Mahasiswa (UKM). Ada yang berdiskusi membicarakan topik hangat bersama UKM nya, ada yang berlatih beladiri di ruang tengah dan tak jarang ada pula UKM yang melakukan aktivitas di sekretariatnya ma­ sing-masing. Di ruangan belakang, terlihat UKM Anggar sedang berlatih di lorong-lorong samping sekretariatnya. Di lorong-lorong sempit tersebut sering mahasiswa berlalu lalang karena sekretariat Anggar memang berdekatan dengan tangga dan toilet wani­ ta. Tak sedikit dari mahasiswa yang lewat menunjukkan muka takut karena bunyi pedang terdengar nyaring saling beradu. Awalnya UKM Anggar sering berlatih di halaman depan gymnasium pada jam empat sore. Tak hanya mereka saja yang

28

JULI 2011 ISOLA POS

berlatih di gedung gymnasium, UKM bela­ diri pun sering berlatih disana sehingga UKM Anggar harus berbagi tempat untuk latihan. Namun, UKM-UKM tersebut termasuk Anggar hanya diperbolehkan latihan hingga jam enam sore. “Kalo lebih dari pukul enam sore kami diusir oleh super­ visor gymnasium,” ucap Endi Sopandi Ketua UKM Anggar. Melihat kondisi demikian bagian sarana Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) menyarankan Anggar untuk mengirimkan surat permohonan untuk penggunaan tempat di sport hall. Hal ini berhubungan dengan tanggung ja­ wab bagian sarana FPOK dalam mengatur jadwal penggunaan sport hall yang akan digunakan oleh UKM-UKM di UPI. Sebenarnya sejak Januari 2011 UKM Anggar telah mengirimkan surat per­ mohonan tersebut. Namun, karena jad­ wal untuk UKM di sport hall penuh, maka mereka berinisiatif untuk memakai PKM sebagai tempat berlatih. “Untuk sementara waktu sampai ada kepastian,” ujar Endi.

Hal serupa juga dialami Unit Bola Bas­ ket Bumi Siliwangi (UBBBS), mereka ju­ga tidak mendapatkan fasilitas untuk berlatih dari universitas. Ketua UBBBS, Adi Raha­ dian menuturkan, pada semester genap ini UBBS tidak mendapatkan jadwal latihan di gymnasium. Oleh karena itu, Adi bersama rekan-rekannya sering berlatih di luar kam­ pus seperti di Sasana Budaya Ganesha atau Gedung Olahraga Citra. “Jika kita memiliki jadwal di UPI akan sangat membantu program pelatihan untuk mengejar target prestasi tim basket UPI,” ujar Adi. Namun, meski tak mendapat tempat latihan di kam­ pus UPI Setiabudhi, mereka mendapatkan sarana untuk berlatih secara cuma-cuma di kampus UPI Cicaheum. Hanya saja mereka sering mengalami kesulitan karena lapan­ gan basket disana berada di luar ruangan. Bahkan jika hujan turun mereka tidak bisa berlatih. Sebelumnya, UBBBS masih men­ dapatkan jadwal latihan dari universitas sebanyak satu kali dalam seminggu. Akan tetapi saat ini mereka tidak mendapatkan


KEMAHASISWAAN jadwal latihan lagi.“Disini harus bayar kalau mau latihan, bayarnya disamakan dengan umum ,nggak dapat potongan harga,” tutur Adi. Adi menceritakan bahwa UBBBS seringkali meminta kepada Kepala Biro Aset dan Fasilitas, agar mereka men­ dapatkan tempat untuk latihan secara gratis. Tak sampai disitu, UBBBS pun meminta ke­pada Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan, Pembantu Rektor bidang Keuangan Sumber Daya dan Usaha, dan Di­ rektur Gelanggang Bumi Siliwangi hingga kepada Dekan dan Pembantu Dekan di FPOK. Tapi, belum ada tanggapan dan respon positif dari surat-surat yang per­ nah dikirimkan.“Itu tuh beberapa bulan yang lalu kita lakukan, terakhir tuh bulan Maret,” ujar Adi. Sama halnya dengan UBBBS, Pencak Silat Tenaga Dasar (PSTD) pun menga­ lami hal yang sama. PSTD kerap kali meng­gunakan PKM lantai satu untuk melakukan kegiatan rutinnya disana. Karena tidak terfasilitasi oleh universitas, akhirnya PSTD memilih PKM sebagai tempat mereka­ untuk berlatih. Meskipun sampai memenuhi lantai satu PKM, karena anggotanya banyak. Mereka juga berpikir, bahwa PKM bukan­lah pilihan yang tepat untuk di­ jadikan tempat latihan. Bahkan, tak hanya PKM, halaman partere dan halaman mesjid Al-Furqon pun sering dijadikan PSTD se­ bagai tempat latihannya. Ternyata bukan hanya PSTD saja, UKM beladiri lainnya seperti Perisai Diri dan Tarung Derajat pun sering berlatih di PKM. Bahkan di sela-sela ruang sekretariat PKM pun mereka gunakan sebagai tempat berlatih. Seringnya PSTD berlatih disana diakui Farid Taftajani, Ketua UKM PSTD, sebagai sebuah kendala karena ia merasa mengganggu mahasiswa yang lain. “PKM tidak pantas untuk dijadikan tempat latihan karena sering mengganggu sekre yang lain,” keluh Farid saat ditemui Isola Pos usai berlatih. Meskipun menda­ pat kendala seperti itu, PSTD tetap men­ jalankan aktivitas rutinnya. “Selayaknya orang yang ingin ke mesjid untuk shalat tetapi semua mesjid terkunci dengan ala­ san keamanan, tentunya kita akan shalat dimana saja karena shalat merupakan kewajiban,” begitulah Farid mengumpa­ makan kedaruratannya memakai tempat mana saja untuk mereka berlatih. Farid mengakui bahwa dirinya pernah menanyakan kepada pihak universitas mengenai tempat untuk mereka berlatih. Namun, pihak universitas tidak meng­ khususkan fasilitas untuk latihan beladiri sejenis UKM PSTD.” Pihak universitas hanya menganjurkan kami untuk me­ manfaatkan tempat yang ada saja,” ucap

ISOLA POS/SITI HARYANTI

Stadion Universitas Pendidikan Indonesia. Terlihat dua pegawai sedang melakukan perawatan rumput stadion, di belakang para mahasiswa yang sedang kuliah olahraga.

Farid. Keluhan tidak berhenti dari UKM, himpunan jurusan pun merasa terbebani dengan adanya penyewaan sarana dan prasarana di UPI saat hendak mengadakan kegiatan. “Padahal kami menyelenggarakan kegiatan demi memajukan pendidikan,” tu­ tur Ketua Himpunan Jurusan Pendidikan Bahasa Prancis, Abduh Karim. Melihat permasalahan tersebut, Direk­ tur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan, Cecep Darmawan sadar betul bahwa universitas masih memiliki keterbatasan dalam memfasilitasi UKM yang ada. Cecep mengaku sudah meminta kepada pimpinan agar secara bertahap dapat memenuhi fa­ silitas-fasilitas untuk aktivitas mahasiswa khususnya UKM. “Mudah-mudahan secara bertahap dapat dipenuhi. Soal PKM, selama darurat dapat saja dipakai,” ujar Cecep. Universitas belum bisa memberikan dana yang memadai untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kepala Bagian Operasi, Inventarisasi dan Pemeliharaan, Purno menuturkan bahwa Rp 1,5 Milyar yang digelontorkaan universitas untuk dana perawatan dan pemeliharaan dirasa masih kurang. “Uang itu digunakan untuk semua gedung di UPI, termasuk UPI dae­ rah,” tutur Purno. Oleh karena itu, untuk perawatan dan pemeliharaan tersebut harus ditambah dari uang masuk dan penyewaan sarana dan prasarana. Selain UPI harus mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan dan perawatan, UPI pun harus membiayai gaji karyawan yang bertugas untuk merawat sarana dan pra­sarana tersebut. Untuk membayar gaji cleaning service saja UPI harus mengeluar­ kan dana sebesar Rp 3 Milyar lebih. “Ham­ pir-hampir tidak ada biaya pemeliharaan,” ujar Purno menjelaskan.

Lapangan softball contohnya, menurut Purno lapangan ini merupakan salah satu sarana yang memerlukan biaya peme­ liharaan dari UPI. Tapi dalam perhitun­ gannya, dari lapangan softball tidak ada sama sekali pemasukan. “Tapi kami terus melakukan perawatan,” ujar Purno. Purno menuturkan bahwa dalam se­ tahun pendapatan yang universitas terima dari penyewaan sarana dan prasarana tak sebanding dengan beban yang ditanggung oleh UPI. “Jika mengalami kekurangan, kita minta dari universitas untuk membiayai kami, biasanya mereka menggunakan dana penanggulangan untuk menanggapi hal tersebut,” ucap Purno. Menurut Direktorat Keuangan, Me­ men Kustiawan, dana dari pusat itu lebih tertuju pada biaya rutin, contohnya gaji dan tunjangan sebesar Rp 9 juta. “Biaya peme­ liharaan terkuras ke situ,” tutur Memen. Padahal, 10% dari seluruh pendapatan yang masuk ke kantong sarana dan prasarana di UPI itu disetorkan ke universitas. Me­ men pun mengaku, pengelolaan keuangan sarana dan prasarana di UPI masih belum tertata dengan baik oleh karena itu ia se­ dang berusaha melakukan pembenahan administrasi. Bila dibandingkan dengan universitas lain, seperti Universitas Pasundan (Unpas), fasilitas diberikan secara cuma-cuma kepada mahasiswa. Gedung pertemuan dipinjamkan kepada mahasiswa dengan syarat selembar surat izin saja, tanpa harus mengeluarkan uang sewa penggunaan fasilitas kampus. Menanggapi hal tersebut, Purno mengungkapkan bahwa UPI bisa saja melakukan hal yang sama. Hanya saja dari universitas tidak ada kebijakan seperti itu.“Kami disuruh setor, jadi kami harus narik,” jawab Purno.

JULI 2011 ISOLA POS

29


RISET

Jejaring Sosial untuk Belajar Oleh Fikri Fasha

S

epintas, tampilan web itu nampak seperti situs jeja­ ring sosial, Facebook. Meski secara kasat mata berkonsep sama, akan tetapi penggunaannya berbeda. Kali ini, situs jejaring sosial sepenuh­ nya dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran. Itulah terobosan yang dikeluarkan oleh seorang dosen Pendidikan Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Wawan Setiawan dalam situs www.indoschool.org. Penelitian ini, bertajuk upaya memban­ gun e-literacy dengan me­ manfaatkan e-learning berbasis Personal Learning Network. Tentunya penelitian ini tidak dikerjakan oleh Wawan sendiri. Be­ berapa nama turut berpartisipasi dalam penelitiannya, diantaranya Parsaoran Siahaan, Heri Sutarno, serta Asep Sufyan Tsauri. Bermula dari maraknya perkem­ bangan teknologi yang minim nuansa akademik, maka perlu dilakukan upayaupaya untuk meningkatkan budaya literasi dengan penyelenggaraan pembe­ lajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Penelitian ini berkaitan sedikit­ nya dengan tiga bidang, yaitu bidang pengembangan model-model pembelaja­­ ran, sistem pendidikan berbasis Information Communication Technology (ICT) dan pengembangan e-learning. Dengan dasar itulah, penyelenggaraan e-literacy dengan metode e-learning ini merupakan salah satu bentuk metode pembelajaran yang didasarkan pada perkembangan dan kebutuhan para civitas akademika pada era modern yang serba terhubung. Situs berita www.alexa.com me­ lansir, data terakhir menunjukkan bahwa pengguna internet sebagian besar merupakan pengguna yang sangat aktif

30

JULI 2011 ISOLA POS

di situs jejaring sosial. Tanpa mereka sa­ dari, kehadiran teknologi jejaring sosial telah menjadi beban hidup tersendiri bagi para mahasiswa khususnya. Kejadian ini, seolah-olah telah menjadi kewajiban yang dapat menyita waktu belajar. “Maka dari itu, kondisi ini harus segera diubah karena jejaring sosial saat ini masih minim dengan nuansa akademik,” ujar Wawan. Pria kelahiran 1 Januari 1966 ini, mensiasati tampilan halaman webnya dengan mengakomodasi penggunaan berbagai tool terkini yang sudah fa­ miliar dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa, layaknya situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Tak lepas dari tujuan utamanya, hal ini dilakukan untuk menunjang kegiatan pembelajaran baik dalam komunitas maupun individu. “Karena mudah untuk dikendalikan oleh dosen dan mahasiswa,” jelas Wawan. Selain itu, sistem ini dibangun oleh berbagai paket aplikasi berbasis open source yang dapat dikembangkan kem­

bali dengan legal tanpa memerlukan biaya yang besar. Tujuannya, agar sistem ini bisa diperbaharui dan diakses kapan saja. Seperti ditulis dalam makalah pene­ litian Wawan, e-learning dapat mem­ berikan manfaat yang banyak apabila pelaksanaannya dilakukan dengan tepat. E-learning dapat mempermudah inter­ aksi antara mahasiswa dengan materi be­ lajar, ataupun mahasiswa dengan sesama mahasiswa dan dosen. Dengan meman­ faatkan e-learning, kegia­ tan pembelajaran yang kolaboratif dapat dengan mudah diaplikasikan. Sebab, setiap mahasiswa maupun dosen memiliki akses yang luas untuk mencari, memilih dan berbagi pengetahuan melalui jaringan inter­ net. P e m b e l a j a ­r a n e­­ learning ini tidak ber­ gantung pada tempat dan waktu. Siapa pun, kapan­ pun dan dimana pun se­ luruh pemakai bisa men­ gakses dan melakukan komunikasi disesuaikan dengan kondisinya mas­ ing-masing. Itulah salah satu metode penyampa­ ian yang dikemukakan dalam penelitian­ nya, yang dikenal dengan istilah Asynchronous System. Contohnya web forum, email, dan sebagainya. Lain halnya dengan Synchronous System, sistem ini berjalan dalam waktu yang sama dimana seluruh pe­ makai bisa berkomunikasi langsung baik dengan sesama mahasiswa maupun dengan dosen. Contohnya chatting, video conference, dan sebagainya. Dalam makalah penelitiannya Wa­ wan menjelaskan, e-learning dapat di­ fungsikan menjadi tiga hal, diantaranya sebagai suplemen atau tambahan, kom­ plemen atau pelengkap, serta substitusi. Sebagai fungsi suplemen atau tambahan, mahasiswa mempunyai kebebasan memilih, apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran e-learning atau tidak. Dalam hal ini, tidak ada kewa­ jiban bagi mahasiswa untuk mengakses e-learning. Adapun fungsi komplemen atau pelengkap, sistem ini dipergunakan apabila materi pembelajaran e-learning diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran di kelas. Artinya, sebagian mahasiswa menginginkan sistem ini diilustrasikan langsung dalam pembe­ lajaran konvensional di kelas.


RISET

kita tahu! e-literacy adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi sebagai alat untuk memahami dan menggunakan teknologi sebagai alat untuk mempermudah mencapai tujuan e-learning adalah istilah untuk menunjukan cara pembelajaran dengan menggunakan media internet, yang dapat menggantikan atau melengkapi pembelajaran konvensional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan

Wawan Setiawan saat berada di ruang kerjanya

Tak sampai disitu, Wawan pun memberikan solusi pula bagi mahasiswa yang masih minim minat belajar dalam pembelajaran konvensional di kelas. Disinilah peran fungsi ketiga dari pene­ litiannya, yakni fungsi substitusi dimana kegiatan pembelajarannya merujuk pada Asynchronous System, yaitu pem­ belajaran dilakukan seluruhnya secara online. Menurut Wawan, penelitiannya telah dipergunakan oleh banyak pihak khususnya civitas akademika UPI un­ tuk proses pembelajaran. “Kalau di UPI kita sudah menerapkannya di FPMIPA (Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam – red), kalau di luar sudah diterapkan di 58 sekolah-se­ kolah di Indonesia,” ujar Wawan. Wawan pun menyurvei, banyak dari kalangan pelajar khususnya mahasiswa Ilmu Komputer UPI telah menggunakan serta memanfaatkan sistem ini secara maksimal. Sekitar 90%, mahasiswa Ilmu Komputer UPI menggunakan sistem e-learning ini untuk membuka tugas mata kuliah, menjawab kuis atau ujian, mengirim tugas, serta mengunduh soft copy. Di sisi lain, ada juga sebuah kendala di dalam sebuah penelitian. Begitu pula halnya dengan penelitian Wawan. Menu­ rutnya, kurangnya komitmen dosen dan mahasiswa serta regulasi lembaga kerap kali menjadi kendala dalam pelak­ sanaannya. Pasalnya, masih terdapat sebagian dosen dan mahasiswa yang

kurang menguasai teknologi. “Kalau kendala teknisnya, paling juga hanya koneksi internetnya saja yang kurang,” tambah Wawan. Melihat kondisi tersebut, Wawan menginginkan keterlibatan pengelola pada tingkat universitas dan tingkat fakultas, serta dosen dan mahasiswa memiliki peran yang sangat penting untuk meminimalisir kendala tersebut. Kalaupun hanya kendala teknis, dirinya akan segera berkoordinasi dengan Di­ rektorat TIK. Berdasarkan keterangan dalam penelitiannya, Wawan menyimpulkan bahwa upaya membangun e-literacy den­ gan menggunakan e-learning ini memi­ liki kelebihan dan manfaat tersendiri dibanding dengan metode pembelajaran secara konvensional. Ia menilai, dalam perkembangan teknologi saat ini maha­ siswa cenderung lebih banyak beraktivi­ tas dengan menggunakan internet. Untuk itu, dalam tulisannya ia me­ nyarankan standar mutu e-learning serta mekanisme penjaminan mutunya perlu segera diperhatikan oleh pihak univer­ sitas untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaannya. “Nanti saya akan bekerja sama dengan Direktorat TIK agar maksimal dalam pengelolaannya,” kata Wawan. N a n t i n y a , Wa w a n a k a n t e r u s mengembangkan penelitian ini. “Tunggu episode berikutnya,” ujar Wawan.

Personal Learning Network adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara sistematis dengan mengintegrasikan semua komponen pembelajaran, termasuk interaksi pembelajaran lintas ruang dan waktu, dengan kualitas yang terjamin. Asynchronous system adalah aplikasi yang tidak bergantung pada waktu dimana seluruh pemakai bisa mengakses ke sistem dan melakukan komunikasi antar mereka disesuaikan dengan waktunya masing-masing Synchronous system adalah aplikasi yang berjalan secara waktu nyata dimana seluruh pemakai bisa berkomunikasi pada waktu yang sama Video conference adalah seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkankan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan.

Sumber: Wikipedia

JULI 2011 ISOLA POS

31


BUDAYA

Karinding,

Alat Musik Semua Generasi Oleh Julia Hartini

DOC.PRIBADI

Komunitas Karinding Militan (Karmila) sedang memainkan alat musik tradisional karinding di atas panggung

B

erbalut pakaian kaos hitam lengkap dengan udeng berwarna gelap yang diikatkan pada kepala dengan motif batik, tampak tujuh per­ sonil memasuki panggung. Mereka pun duduk di karpet berwarna merah, meraih mikrofon untuk memulai aksi. Sampurasun! Kukuh mengucapkan kata-kata tersebut untuk memulai aksinya bersama enam rekannya. Suling sebagai pengantar terdengar selaras yang dimainkan oleh Hulhul. Lalu dua celempung yang mengikuti permainan suling dimainkan oleh Yuda dan Abang. Kemudian empat alat musik Karinding dimainkan oleh Tresna, Maul, Alep, dan Kukuh. Mereka berempat pun mentoel ka­ rinding, sebuah alat musik yang tidak mempunyai tangga nada. Lalu terdengar ketukan yang berbeda-beda. Ada yang bersuara keras dan cepat serta ada pula yang begitu lembut dan pelan. Hingga berpuncak pada variasi ketiga alat musik tersebut. Kukuh pun melantunkan bait lagu berbahasa Sunda.

32

JULI 2011 ISOLA POS

Kamana atuh kamana atuh Nu kawasa jadi pangawasa Nu merengkang teu boga karasa Kamana atuh kamana Setelah menyanyikan lagu terse­ but, karinding pun mulai dimainkan kembali. Mereka berempat serempak memukul karinding dengan telunjuk. Keluarlah suara-suara yang selaras dari alat musik tradisional tersebut. “Hatur nuhun” karena sudah me­ ngundang kami,” ujar Kukuh kepada panitia Kidung Studi Teater Unisba (Stuba). Tepuk tangan dari penonton pun terdengar. Sore yang hening berubah ramai karena suara-suara yang berasal dari alat musik tradisional yang dimainkan oleh beberapa mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Mereka tergabung dalam komunitas Karinding Militan (Karmila) yang berdiri sejak dua tahun lalu. Karmila adalah salah satu pengisi acara yang dilakukan di kampus Uni­ versitas Islam Bandung dalam acara

Kidung Stuba tanggal 7 Juni 2011. Selain di acara Kidung Stuba, Karmila pun kerap mengisi berbagai acara. Diantaranya, mereka pernah bermain karinding pada acara hari jadi Kabupaten Bandung dan mendapatkan rekor bermain karinding lebih dari 370 orang dari Museum Rekor Indonesia. Acara tersebut dihadiri oleh semua komunitas karinding se-Jawa Barat dari anak muda sampai orang tua. Selain itu kolaborasi antara alat musik modern dan tradisional pernah dilakukan komunitas Karmila. Mereka melakukannya dengan beberapa grup band indie seperti Hardcore dan Tiga Pagi. ”Bisa dibilang komunitas kita itu merupakan pelopor komunitas karin­ ding yang berkolaborasi dengan band indie,” ujar Kukuh yang mengaku mu­ lai bermain karinding sejak dua tahun lalu. Kreativitas Karmila tidak sampai di situ. Sebagai upaya mendorong perkem­ bangan dan memperkenalkan karinding pada masyarakat, komunitas ini sering membuat lagu-lagu yang dimainkan


BUDAYA

DOC.PRIBADI

dengan karinding.”Kegiatan anak-anak sekarang yaitu membuat lagu,” tambah Kukuh salah satu pendiri Karmila. Bukan hanya Karmila yang sudah menggelar beberapa aksi untuk memper­ kenalkan alat musik tradisional Sunda. K arinding Attack yang berasal dari Bandung pun, pernah tampil di beberapa acara musik di kota Bandung. Mereka pernah berkolaborasi dengan band-band metal salah satunya Buggerkill. Hal yang serupa pernah dilakukan oleh komunitas ka­ rinding Jepang pada acara Internasional yaitu kerja sama antara California Club dan UNICEF. Dalam acara ini Komunitas Karinding Jepang memperkenalkan budaya Indonesia. Alat musik karinding mengiringi pembacaan dongeng di ten­ gah-tengah masyarakat internasional. Alat musik karinding sudah ada semenjak 600 tahun lalu. Pada awalnya digunakan masyarakat jaman dulu un­ tuk upacara ritual adat istiadat. Kemu­ dian karinding dimainkan oleh karuhun (orang tua) ketika menunggu padi di sawah atau ketika membajak sawah. Ka­ rinding dipercaya bisa mengusir hama wereng di sawah lewat suara low desibel yang suaranya hanya bisa didengar oleh

jenis serangga. Selain itu, karinding dipercaya bisa memikat hati perempuan. Suara alat musik karinding yang dimainkan de­

ngan piawai oleh seorang pemuda pada jaman dulu akan membuat perempuan kagum. Karinding terbuat dari pelepah kawung (batang pohon aren) dan awi (bambu). Alat musik karinding bukan hanya terdapat di Jawa Barat saja, akan tetapi dimiliki juga oleh beberapa dae­ rah di nusantara. Memiliki nama yang berbeda di setiap wilayahnya. Di wilayah Jawa tengah disebutnya sebagai rin­ding, dan di Bali dikenal sebagai genggong. Namun ada yang membedakan yaitu cara memainkannya. Ada yang ditrim (digetarkan dengan cara disentir) dan dipukul (tap) namun suara yang dihasil­ kan hampir tidak ada bedanya. Meskipun telah berumur ratusan

tahun, masih ada yang memainkan karinding sampai saat ini. Jika dulu karinding sering dimainkan oleh orang tua, saat ini anak muda pun banyak yang memainkan ka­ OLEH2KAMPUNG.BLOGSPOT.COM rinding. Kesukaan bermain karinding terlahir kembali bu­ kan untuk mengusir hama di sawah atau­ pun menarik hati perempuan. Alep, salah se­ orang yang tergabung d a l a m ko m u n i t a s K a r m i l a m e n g a ku sangat tertarik den­ gan karinding. “Ka­ Alat musik tradisional Karinding rinding itu sangat unik jika dimainkan,” ujar Alep sambil tersenyum. Begitu pun Kukuh Wiguna, terlihat bangga memainkan karinding. ”Saya suka main karinding, kan bisa memperkenalkan budaya sunda,” ujar Kukuh yang pada saat itu menggunakan udeng. Kini, orang yang tertarik terhadap permainan karinding sudah menga­ lami peningkatan. Beberapa acara yang dikolaborasikan dengan alat musik karinding telah tersebar, baik dikolabo­ rasikan dengan alat musik modern atau­ pun permainan alat musik tradisional. Selain dengan diadakannya acara kolaborasi dengan karin­ding, Suwardi, Dosen Jurusan Pendidikan Seni Musik sangat mendukung dan bangga de­ngan adanya komunitas karin­ding. ”Saya senang dengan anakanak muda masyarakat Sunda yang menoleh ke Karinding,” ujar Suwardi. Suwardi menambahkan, komunitas karinding muncul bari-baru ini. ”Karinding baru ada sekitar dua-tiga tahun yang lalu,” ujar Suwardi. Permainan karinding be­ gitu unik dan mampu meng­ hasilkan irama yang terde­ngar padu. Meskipun sudah mele­ wati ratusan tahun, dia dapat menunjukkan eksistensinya pada dunia. Bersama semua generasi karinding mengang­ kat kearifan lokal budaya Sunda. Lalu bagaimana de­ ngan alat musik tradisional lainnya?

Performa Karmila saat berkolaborasi dengan band Tiga Pagi

JULI 2011 ISOLA POS

33


KOLOM

Pabrik Guru Oleh Sofia Pamela

P

ada suatu masa, ada sebuah negeri di kawasan khatulistiwa bumi yang terkenal dengan keindahan dan kekayaan alamnya yang luar biasa hebat. Tanahnya subur, perutnya mengandung berbagai mineral bumi dan lautnya berisi berjuta-juta biota. Sebut saja negeri tro­ pis. Namun, berbanding terbalik dengan kondisi alamnya, biar pun ada juga kaum borjuis, hampir separuh masyarakat yang tinggal adalah penduduk yang kurang sejahtera hidupnya. Di dalam berita koran, televisi dan internet mereka biasa disebut kaum miskin. Miskin nampaknya amat bersahabat dengan ‘tidak terdidik’. Mung­ kin terdengar klasik, namun kabarnya, itu akibat ulah mereka sendiri yang mengana­ ktirikan pendidikan. Pendidikan, menurut sebagian besar warga dunia, adalah senjata utama untuk mencapai kesejahteraan. Misalnya, pulu­ han tahun lalu, di negeri matahari terbit yang pernah ambruk akibat kalah perang. Kemajuan teknologi dan kemakmuran masyarakatnya kini adalah buah dari kes­ ungguhan mereka terhadap pendidikan. Dahulu, hal pertama yang dilakukan ketika tak punya sumber daya apa-apa sehabis kalah perang, pemimpin mereka memper­ tanyakan jumlah guru. Guru adalah aset penting dan menjadi garda terdepan untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Di negeri itu, guru bukan hanya profesi, melainkan katalisator perubahan yang berperan pen­ ting. Sungguh, kisah heroik tentang guru ini bukanlah dongeng atau mitos. Namun, jangan salah, di negeri tropis juga banyak guru. Di negeri ini juga ter­ dapat sebuah pabrik guru. Istilah pabrik, bukan berarti menunjukkan bahwa guru tidak berasal dari institusi atau lembaga pendidikan. Pengunaan kata ini sebatas analogi sebuah sumber proses produksi. Inilah satu-satunya pabrik guru yang masih mengeluarkan (atau menjual) merk ‘pendidikan’. Pendidikan, yang katanya jadi anak tiri di negeri itu. Pabrik tersebut bertujuan memproduksi manusia-manu­ sia terdidik yang memiliki kompetensi mendidik manusia lainnya. Mereka diberi gelar sarjana pendidikan. Perlu diingat, pabrik guru memiliki motto yang amat keren: leading and outstanding (pelopor dan unggul). Sejauh ini, pabrik guru juga akan melakukan ekspansi ke dunia global dengan mengusung slogan world class, atau kelas dunia. Seiring perkembangan zaman dan

34

JULI 2011 ISOLA POS

tentunya kebutuhan pasar, pabrik guru ini tidak lagi hanya memproduksi para sarjana pendidikan. Sarjana-sarjana di bidang lain juga turut diproduksi. Dengan pengemba­n gan tersebut, pabrik guru perlu modernisasi dan pengembangan di berbagai sisi. Gedung produksi baru nan megah dibangun di seantero area pabrik. Kerjasama-kerjasama dengan pihak lokal maupun internasional dikerahkan. Sis­ tem-sistem baru diterapkan. Pabrik guru kini merupakan bagian dari industri besar. Dengan jumlah produksi puluhan ribu dan ribuan produk dihasilkan tiap tahunnya. Pabrik guru terbesar itu berada dalam lingkup layanan jasa. Jasa pendidikan tepatnya. Setiap orang yang akan menggu­ nakan jasa disini membayar sejumlah uang muka. Rupa-rupa besarannya, tergantung program yang diinginkan. Mengenai tarif ini, terjadi kenaikkan harga setiap tahun­ nya. Di tahun 2011, harga yang ditawarkan pada calon pengguna hampir separuh lebih besar dari tahun sebelumnya. Tentulah, dengan demikian dapat diprediksi calon pengguna dari kalangan mana saja yang sepertinya mampu menggunakan layanan jasa di tempat itu. Kiranya pabrik ini juga perlu modal untuk menyelenggarakan berbagai proses produksinya. Modal itu sebagian besar diperoleh dari dana yang berasal dari para pengguna. Sejumlah sistem canggih dilaksanakan dan yang utama proses produksi mesti di­ percepat. Peralatan canggih yang dimaksud bisa berarti banyak hal. Salah satunya, sebut saja pengelolaan parkir kendaraan bermotor yang akan berupa outsourcing. Entah cang­ gih atau tidak, yang pasti hal ini manambah pemasukan bagi pabrik. Seperti sistem tabungan anak sekolahan, koin-koin duit akan datang tiap harinya dan menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit. Di sisi lain, pabrik guru ini tak ingin ketinggalan dalam hal menghasilkan kuan­ titas produk. Empat tahun, bahkan kalau bisa kurang dari itu, sudah bisa menghasil­ kan. Selain di bidang teknologi, informasi dan komunikasi yang kini berlangsung amat cepat, layanan jasa pendidikan juga bercita-cita demikian. Kecepatan atau waktu tempuh merupakan sebuah prestasi. Hal ini diakui baik tertulis maupun tidak oleh pabrik guru. Dengan berbagai gambaran tersebut, maka adakah kaitannya antara pabrik guru dan negeri tropis yang sulit maju itu?

Singkatnya, negeri tropis membutuhkan guru dan sekolah berkualitas. Hingga akhirnya tidak perlu ada lagi kisah seperti Siami dan anaknya si jujur yang terusir dari kampungnya sendiri. Dalam kisah mereka, pada mulanya adalah sang guru yang menganjurkan anak didiknya yang paling pintar itu untuk membantu teman-temannya dalam evaluasi belajar tingkat negeri. Guru tersebut telah mengajarkan kebohongan. Betapa ini men­ jadi preseden buruk bagi dunia pendidikan di negeri-negeri mana pun. Melihat kondisi di negeri tropis, me­ mang ada bermacam-macam faktor yang membuatnya sulit mengalami kemajuan di bidang pendidikan. Namun, salah satu yang tak bisa dielakkan adalah pabrik guru ini yang masih dengan bangga membawa nama ‘pendidikan’ itu sendiri. Sekarang ini, bisa jadi pabrik guru terbesar itu telah kehilangan ruh dan kreatifitasnya. Pengembangan secara fisik yang ter­ lalu asal jadi, pembukaan program-program baru yang terburu-buru dan perubahan lainnya yang dituntut pasar, sebisa mung­ kin tidak perlu menghilangkan ruhnya yang dilahirkan puluhan tahun lalu itu. Yaitu, ketika menghasilkan guru adalah bentuk usaha mulia mencerdaskan negeri. Para petinggi pabrik guru sepatutnya bisa merumuskan kebijakan yang lebih populis dan inovatif. Guru mesti mempunyai nilai bagi ne­ geri itu. Tak lain, upaya ke arah sana sangat bisa dilakukan oleh pabrik guru. Perubahan fisik sebaiknya diiringi pula dengan peru­ bahan pola pikir para petinggi yang jauh lebih kreatif dalam menghadapi persoa­ lan-persoalan. Kreatifitas tentunya adalah cermin sikap yang mesti ditunjukkan oleh guru. Sebagai tokoh utama dalam arena pendidikan. Pabrik guru juga tidak semestinya menawarkan tarif mahal bagi calon kon­ sumen. Perbandingan yang diungkapkan para petinggi pabrik guru mengenai tarif yang dinilai masih murah dibandingkan institusi lain adalah bentuk pembelaan diri. Pada akhirnya, di pasaran harga tidak akan pernah menipu. Jika pabrik guru mampu secara kreatif dan inovatif menunjukkan kualitas terbaiknya, harga menjadi relatif. Bahkan, besar kemungkinan anak-anak cerdas dalam negeri, mampu atau tidak mampu secara ekonomi, banyak berbon­ dong-bondong tertarik ingin menjadi guru. Sebuah cita-cita mulia.


RESENSI

Berawal Dari Toleransi Oleh Julia Hartini

Konflik SARA di Maluku merupakan episode paling muram dalam sejarah kemanusiaan di Indonesia dekade ini. Ia telah menggerus kerukunan antar suku dan agama yang berabad dibangun lewat Pela Gandong. Lewat novel ini, Ratna Sarumpaet, menyuarakan kembali kearifan humanitas Pela Gandong. (Sofyan Daud, Budayawan)

B

elum selesai kekisruhan di Am­ bon, kini gudang cengkeh di dae­ rah Sagu terbakar, tanpa ada yang tahu siapa pelakunya. Di tengah konflik yang memanas, Meynar salah seorang cucu dari pemuka agama mengisahkan kehidupannya yang dibumbui kisah as­ mara dengan seorang pemuda bernama Ali Assegaf. Ali sejak kecil telah menjalin persa­ habatan dengan kakak Meynar, Melky. Hubungan persahabatan itu lahir karena persahabatan kakek-kakek mereka, Pen­ deta Bram dan Tuang Guru Abu. Semua tokoh diatas menjunjung tinggi Pela Gandong, sebuah tradisi turun temurun yang menghormati tanpa sekat agama, adat dan latar belakang. Namun meski demikian budaya Pela Gendong justru menjadi batu sandungan bagi hubungan asmara Meynar dan Ali. Teror demi teror yang mengatasna­ makan agama terus terjadi. Ini membuat kakek Meynar harus memindahkan Meynar dan kedua orang tuanya ke Ja­ karta. Namun, Meynar menolak meng­ ingat tanah kelahirannya masih dicekoki kerusuhan yang mencekam. Belum lagi kisah asmaranya dengan Ali yang masih terombang-ambing. Pergolakan hati bukan hanya dira­ sakan Meynar, tapi juga semua rakyat Maluku. Belum selesai evakuasi, telah terjadi lagi pengeboman oleh kelompok Islam dan sehari setelahnya oleh kelom­ pok Kristen. Begitulah rentetan peristiwa yang terjadi. mereka menuding satu dan yang lain kelompok ikut terlibat dan menganggap pemerintah sangat lambat menangani serta ada aparat yang terlibat dalam kerusuhan itu. Mereka pun saling mencurigai. Dengan adanya kerusuhan yang ber­ gulir, Pemuda Maluku Baku Bae (PMBB) yang didirikan oleh Ali semakin menga­ lami perkembangan yang positif, PMBB mampu mengirim relawan pada setiap kerusuhan. Namun banyak kalangan menilai PMBB adalah kafir, murtad atau musyrik karena mereka tidak memihak

salah satu pihak antara Islam atau Kristen. Setelah lama di Jakarta akhirnya Meynar memutuskan untuk kembali lagi ke Maluku tanpa sepengetahuan orang tu­ anya. Sesampainya di Maluku, tepatnya di Laha, rupanya ada kerusuhan terjadi. Dan Meynar tidak bisa menghindari peris­ tiwa tersebut. Terpaksa Meynar melakukan penyamaran. Na­ mun, kebohongan akhirnya ter­ ungkap juga, Meynar ketahuan beragama Kristen dan Meynar dibawa paksa oleh kelompok Is­ lam. Meynar disekap di dalam gudang samping granat yang menggunung, dan Ali menye­ lamatkannya. Beberapa menit dari penyelamatan Meynar, gudang itu meledak. Judul : Maluku Kobaran Cintaku Setahun kemudian, sua­ Penulis : Ratna Sarumpaet sana Ambon cukup tenang, Penerbit : PT. KOMODO BOOKS meskipun puing-puing bangu­ nan masih terlihat di berbagai Tahun Terbit : Desember, 2010 sudut kota. Kondisi ini lebih Jumlah Halaman : 512 halaman baik dibanding satu tahun yang Ukuran :14 x 20,5 cm lalu. Begitulah Mey menyak­ sikannya setelah ia berada satu tahun di Jakarta. Kepulangannya kini sebenarnya bukan semata-mata karena untuk menghadiri turnamen sepak bola. agama. Tapi berawal dari kemiskinan Hanya beberapa jam di Maluku, ternyata yang merajalela, yang diakibatkan kega­ markas PMBB dibom, tanpa ada yang galan pemerintah dalam mengelola sum­ tahu siapa pengebomnya. ber daya alam yang dimiliki Maluku. Buku ini merupakan buku sastra Tidak terjadi kekakuan dalam mem­ fiksi yang diilhami cerita nyata. Ratna baca novel ini meskipun penulis meng­ Sarumpaet mampu mencampurkan gunakan beberapa kata dalam bahasa konflik dari setiap cerita diiringi kisah daerah. Namun, dalam buku ini terjadi asmara dengan begitu mengalir. Lewat banyak kesalahan teknis, seperti kata ketegangan yang dihadirkan dalam novel perkata tanpa spasi yang dijumpai di ini, Ratna Sarumpaet mampu memi­ bagian akhir cerita dan beberapa huruf kat pembaca sampai pada akhir cerita. yang hilang dari beberapa kata di bagian Kelihaiannya dalam memadukan kata awal cerita dalam buku ini. juga mampu membawa pembaca pada Pada bagian awal, banyak latar tem­ kesengsaraan yang dialami masyarakat pat dan cerita yang berpindah-pindah, se­ Maluku akibat konflik. hingga sedikit banyak membingungkan Rasa percaya dan tidak saling curiga pembaca dan memaksa pembaca untuk adalah pesan yang ditonjolkan dalam mengingat beberapa tempat dan cerita. buku ini. Hal tersebut demi terwujud­ Namun ini tidak terjadi di bagian tengah nya masyarakat yang mempunyai ko­ sampai akhir cerita. lektivitas tinggi tanpa adanya perbedaan Meskipun di akhir cerita, pe­ yang menjadi sekat-sekat antara adat, nulis tidak memberi ketegasan, cerita suku, atau pun agama serta tenggang ini tidak menggantung. Pembaca bisa rasa yang diperlukan agar tidak terjadi langsung menyimpulkan dan menilai perpecahan. sendiri. Selamat membaca ! Dalam buku ini .penulis ingin men­ jelaskan bahwa konflik yang terjadi

JULI 2011 ISOLA POS

35



ISOLA POS EDISI 51