Ultimagz Oktober 2013 - Pelanggaran HAM

EDITORIAL

Konstitusi Terkait Transparansi Sejarah Perjuangan HAM Sebelum anda sekalian membaca lebih lanjut tentang Hak Asasi Manusia dalam Ultimagz edisi ini mari kita ingat salah satu landasan konstitusi terkait HAM di negara Indonesia.

UUD 1945 pada alinea IV dan pasal 28F UUD Negara RI 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Mungkin pasal 28F ini tidak terlihat koheren dengan substansi HAM secara langsung. Namun dalam kacamata saya secara jujur, pasal inilah yang mendorong Ultimagz mengangkat sejarah pergulatan penduduk Indonesia bersama konsitusi dalam memperjuangkan realitas keadilan perwujudan Hak Asasi Manusia.

Pada edisi kali ini, dengan beberapa hambatan yang dilalui teman-teman redaksi terkait pengumpulan sumber informasi, dan bahan referensi, serta keterbatasan waktu kawan-kawan mencoba bersama-sama keluar dari zona aman. Dengan segala keterbatasan

ini Ultimagz mengajak teman-teman pembaca untuk terlibat dalam pengakuan akan sejarah kelam pelanggaran HAM yang pernah terjadiu di Indonesia. Edisi ini merupakan bentuk implementasi awal kami kepada civitas akademika untuk melek media, melek sejarah, dan mau meliterasi lingkungan untuk tidak boleh abai akan sejarah kelam masa lalunya.

Sebagian dari kita mungkin tidak relevan dengan kasus-kasus yang akan dipaparkan pada Ultimagz edisi kali ini, dimulai dari kasus pemberontakan Musso di Madiun sampai kasus penembakan nelayan oleh pembajak laut di NTT beberapa bulan lalu. Tetapi yang menjadi kunci, apakah relevansi adalah kendala yang membuat kita pantas untuk abai? Sebab menurut kami, satu langkah perubahan keluar dari zona aman akan menentukan perubahan-perubahan ke depannya.

Selamat Membaca! Salam Deadline!

Gloria Fransisca Katharina Lawi Pemimpin Redaksi

Pelindung Ninok Leksono Dewan Redaksi Hira Meidia, Andrey Andoko, Bertha Sri Eko, Ambang Priyonggo Pembimbing Indiwan Seto Wahyu Wibowo, Mohammad Rizaldi Pemimpin Umum Zidny Ilman Nafian Pemimpin Redaksi Gloria Fransisca Katharina Redaktur Pelaksana Inasshabihah Redaktur Pelaksana Online Maria Rosa Adiningsih Sekretaris Redaksi Santika Indri, Anastasia Arvirianty Editor Dona Handayani, Erika Anindita, Oktyfany Sembiring, Sintia Astarina, Siti Hardiyanti, Yulius Triatmoko Reporter Anastasia Arvirianty, Arnoldus Krisna, Aulia Wafiq Prianata, Desy Hartini, Eldo C. Rafael, Evans Edgar, Fajar Jufri, Joshua Gunadhi, Katrine Gabby Kusuma, Kevin Ivander, Mahesa Lintang, Maria Advenita Gita Elmada, Mario Oktavianus, Melissa Mulyasari, Mochammad Faisal Al Kahfi, Nikolaus Harbowo, Patric Rio Batubara, Radiananda Soeharto, Stefanie Octora Fotografer Mario Putra (Editor), Martinus Tito, Monica Dhita Desain Visual Ady Aribowo (Ketua), Akhmad Ramadhan, M. Kamal, Mikael Bima, Cyntia, Anastasia Sonia, Lusiana Udjaja, Albert Dinata Pemimpin Perusahaan Clara Judijanto Pemasaran Iklan Tyo Satrio, Mentari Desiani, Kristasia Pangalila, Berliana Veronika, Amelia Media Partner Joshua Gunadhi Keuangan Katrine Gabby Kusuma

Penerbit

Desain Cover Ady Aribowo

Alamat Redaksi dan Perusahaan Scientia Garden, Jl. Boulevard Gading Serpong, Tangerang – Banten : redaksi@ultimagz-online.com : @ultimagz : ultimagz : www.ultimagz-online.com 10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

01

CONTENTS

1 3 05 07 55 57

Editorial Kilas Balik Sosok Info Indonesia Chit-Chat Review

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

02

KILAS BALIK

KILAS BALIK SEJARAH BERDARAH KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

1. Peristiwa Pemberontakan oleh Musso di Madiun 1948 2. Peristiwa G30S tahun 1965/1966, Peristiwa Gestapu ini adalah peristiwa pembantaian terhadap tujuh perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini berujung dengan pembantaian bersih orang-orang PKI atau yang dianggap PKI pada era Orde Baru. Beribu korban jiwa berjatuhan akibat dilabelkan sebagai bagian dari PKI, yang dianggap sebagai musuh negara.

5. Peristiwa Talangsari (1989), Insiden ini terjadi di antara kelompok Warsidi, seorang iman yang diasuh oleh kelompok DI/TII dengan aparat keamanan di Dusun Talangsari III, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Kabutapen Lampung Timur (sebelumnya masuk Kabupaten Lampung Tengah). Peristiwa ini terjadi pada 7 Februari 1989.

6. Tragedi Trisakti Semanggi I dan II (1998-99), Penculikan aktivis 1997-1998 adalah peristiwa penghilangan para aktivis penggiat reformasi dan menentang rezim Orde Baru secara paksa atau penculikan. Para aktivis pro-demokrasi menghilang atau diculik menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1997 dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1998.

3. Penembakan Misterius/Petrus (19821985), Ini adalah operasi Rahasia atas kebijakan Presiden Soeharto untuk mengatasi kejahatan-kejahatan maupun aksi-aksi publik yang menentang pemerintah.

Aksi-aksi tersebut diusung oleh orang-orang yang dianggap misterius dan menganggu keamanan dan ketentraman.

4. Peristiwa Tanjung Priok (1984), Pemaksaan rezim Soeharto terhadap segenap organisasi masyarakat untuk menggunakan asas tunggal Pancasila mendorong aksi kekerasan menolak kebijakan tersebut di Tanjung Priok.

Kasus ini membawa 9 korban jiwa.

7. Kekerasan di Aceh pada masa DOM (1989-1998) hingga menjelang perjanjian damai Helsinki (19982005), Alasan dibalik munculnya Gerakan Aceh Merdeka, dan krisis kedamaian akibat pertikaian antara pemerintah lokal, pemerintah pusat, dan kehendak organisasi (yang dianggap separatis) yang memiliki tujuan supaya Aceh, yang merupakan daerah yang sempat berganti nama menjadi Nanggroe Aceh Darussalam lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah RI dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa.

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

03

9. Kasus Timor-Timor (Balibo) dan Pembunuhan Wartawan Austarlia di Indonesia (1974 - 1999) Tahun 1975 adalah sejarah kelam terbunuhnya para jurnalis asing dalam invasi Indonesia ke Timor-Timur.

Pergulatan kebenaran fakta para jurnalis menjadi korban pembunuhan ataukah kecelakaan dalam bertugas masih menjadi perdebatan yang hangat.

Kemunculan film Balibo Five tidak lantas membuat keadilan HAM bagi warga Timor-Timur dan keluarga korban Balibo diteguhkan.

11. Kerusuhan Sampit pada tahun (2001), Konflik ini terjadi antara suku Dayak dengan warga migran Madura yang datang langsung dari pulau Madura.

Konflik terjadi 18 Februari 2001 ketika dua warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak. Konflik Sampit memakan korban lebih dari 500 kematian, dan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal.

Banyak warga Madura yang juga ditemukan dipenggal kepalanya oleh suku Dayak, konon sesuai hukum adat yang berlaku di Dayak.

13. Kasus Penembakan Nelayan di atas Kapal di Sikka, Maumere, Flores, NTT (2013).

Dua orang nelayan Pulau Pamana, mereka adalah warga Desa Pamana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Salim Umar Al Asis, dan Bahrudin Labaho, Kamis, 4 Juli 2013 sore hari ketika melaut tewas ditembak orang bersenjata.

8. Kekerasan di Papua menjelang Pepera hingga otonomi khusus (1966-2001), Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 yang diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 57 dan TLN No. 4843).

UU 21/2001 yang terdiri dari 79 pasal ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus. Sayangnya bentrokan internal mewarnai kebijakan tersebut.

10. Peristiwa Abepura (2000), Peristiwa Abepura bermula dengan penyerangan sekelompok masa tak dikenal terhadap petugas Polsek Abepura. Penyerangan menggunakan senjata tajam berupa kapak dan parang itu menewaskan Brigpol Petrus Epaa, sementara Briptu Darmo, Bripka Mesak Kareni dan Bripka Yoyok Sugiarto menderita luka-luka. Pada waktu yang bersamaan terjadi pembakaran ruko di Jl. Gerilyawan yang berjarak sekitar 100 m dari Mapolsek yang dilakukan oleh kelompok massa lain yang juga tidak dikenal. Sekitar pukul 05.00 atau menjelang pagi ditemukan mayat Markus Padama di kantor Dinas Otonom yang berjarak sekitar 2 km dari Mapolsek Abepura.

12. Kasus Penembakan Lapas CEBONGAN (2013) Penembakan Cebongan adalah peristiwa penembakan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta, 23 Maret 2013.

Penembakan dilakukan oleh beberapa orang tak dikenal dan menyebabkan empat orang tahanan tewas. Empat korban tewas merupakan pelaku pengeroyokan seorang anggota Kopassus bernama Heru Santosa hingga tewas di Hugo’s Café beberapa hari sebelumnya.

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

04

SOSOK

Haris Azhar Kinerja Pemerintah?

Masih Rapor Merah

E

mpat belas tahun sudah pria ini menjadi panji kebenaran dalam membela Hak Asasi Manusia. Lewat lembaga KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), dia menghadapi berbagai masalah dalam memperjuangkan hak asasi masyarakat Indonesia pasca pemerintahan tirani ditumbangkan.

Kontras sendiri merupakan sebuah organisasi non-pemerintah yang awalnya menangani kasus penghilangan orang secara paksa. Banyak masyarakat juga meminta bantuan guna berhadapan dengan kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh aparatur negara.

Lulusan Universitas Trisakti, Jakarta ini mengaku tertarik dengan tema-tema Hak Asasi Manusia. Ditambah lagi, pada 1997-1998, dorongan di dalam dirinya semakin kuat untuk berkecimpung langsung dalam bidang ini.

“Menurut saya menarik, karena Indonesia punya problem hak asasi yang serius di zaman orde baru. Tetapi di sisi

lain, kita juga tidak punya acuan aturan perundang-undangan yang baik untuk menghormati hak asasi,” ujar Haris.

Koordinator Eksekutif Kontras ini pernah terlibat dalam Tragedi Trisakti pada 12 Mei. Dia merasakan sendiri bagaimana kekerasan negara dipraktikan secara brutal.

Melihat peristiwa mengenaskan itu, Haris semakin bertekad untuk bekerja pada isu hak asasi.

“Saya juga tersentuh sekali dengan pidato Om Boy, ayahnya Elang, korban 12 Mei 1998. Itu pidato pemakaman yang sangat kuat dan sangat berisi, benarbenar suara hati orang tua yang kecewa dengan tindakan aparat keamanan. Sangat inspiratif,” tambahnya.

Pria yang mengagumi sosok Mahatma Gandhi ini mencoba belajar banyak hal dari tokoh yang diidolakannya itu. Gandhi adalah orang yang lemah dan santun. Akan tetapi, dia kuat, teguh dalam prinsip, dan senantiasa percaya dengan tindakan-tindakannya. Sosok Gandhi dinilainya sangat kontekstual dengan

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

05

Indonesia hari ini, di mana kekerasan sudah banyak terjadi. Nyatanya, kita perlu belajar dari Gandhi yang anti kekerasan dan selalu menghadapi tantangan dengan rasionalitas, serta senyum ketika tengah bekerja.

Nah, terkait masalah HAM di Indonesia, ada beberapa hal yang menurutnya perlu dibenahi. Pertama, persoalan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan dengan prinsip hak asasi. Hal ini sangat penting, mengingat banyak aturan perundang-undangan yang saling bertentangan dengan nilai dan prinsip Hak Asasi Manusia.

Selain itu, undang-undang yang muncul pada zaman reformasi perlu direvisi.

Mengapa? Sebab undang-undang tersebut justru digunakan untuk kepentingan kelompok.

Misalnya, Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang pelarangan Ahmadiyah.

Hal selanjutnya, persoalan hak asasi di negeri ini adalah isi kepala dari berbagai pejabat di dalam negeri, yang mana pemahamanakan HAM itu sendiri masih sangat rendah. Jabatan nyatanya hanya digunakan untuk kepentingan kelompoknya dan untuk melayani orang di sekitarnya saja. Meskipun ada dari beberapa pihak yang juga baik, tetapi secara keseluruhan masih memprihatinkan.

Tentu saja sebagai masyarakat madani, sangat penting untuk memahami makna HAM itu sendiri. Namun, terkadang budaya kekerasan masih digunakan sebagai solusi untuk menegakan hukum. Haris pun berpendapat, sebetulnya Indonesia ini menyimpan persoalan HAM yang sangat serius. Benarkah begitu?

Ya.... Apalagi, kinerja pemerintah Indonesia pasca orde baru terkait pembenahan masalah HAM “masih rapor

merah”, katanya. Tidak ada hal konkret yang dilakukan pemerintah. Dalam catatan KontraS dua tahun terakhir ini, pada 20012012, ada lebih dari 1.300 kasus kekerasan yang dilakukan Polri dan TNI. Beberapa kasus dibawa ke pengadilan, tetapi banyak yang gagal membuktikan fakta sebenarnya.

“Pengadilan bukan tempat yang adil. Banyak dari kasus-kasus tersebut yang tidak ditindaklanjuti. Kinerja pemerintah Indonesia pasca orba hanya mampu menggunakan istilah “HAM” saja, tetapi tidak terbukti dalam tindakan, apalagi ketika pelakunya berpangkat tinggi,” kata pria berusia 38 tahun ini.

Saat ini, Haris bersama Kontras mencoba membangun konsistensi dalam pembelaan hak asasi di Indonesia dan mendorong pengungkapan kasuskasus pelanggaran HAM yang berat. Selain itu, pria penyuka futsal in juga akan mendorong perubahan budaya kekerasan di institusi keamanan dan memperkuat masyarakat Indonesia untuk berani melawan ketidakadilan dan kekerasan.

Dia juga menaruh mimpinya terhadap HAM yang lebih baik. Menurutnya, hak asasi manusia adalah konsep, penamaan, dan cara untuk memastikan bahwa otoritas, baik negara atau perusahaan-perusahaan jangan semenamena terhadap setiap kehidupan.

“Saya berharap Indonesia dan masyarakat siap mengambil pembelajaran atas pengalaman kekerasan yang terjadi, bisa mengadili setiap kejahatan, dan mengembalikan martabat orang-orang yang tertindas,” tutupnya.

Penulis: Eldo C. Rafael dan Sintia Astarina Foto: dok. pribadi dan berbagai sumber

08 • NASIONALISME 10 • PELANGGARAN INDONESIA HAM •• MMXIII MMXIII

07 06

INFO INDONESIA

Pemberontakan PKI di Madiun “Darah itu merah, Jenderal!”

S

ebuah seruan yang melekat dalam ingatan dari film “Pengkhianatan G30S/PKI” yang rutin diputar setiap tanggal 30 September di TVRI selama rezim Soeharto masih berkuasa.

Film ini berkisah tentang partai besar di Indonesia kala itu, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). Bila kita membaca atau mendengar tentang PKI maka ingatan kita tidak akan lepas dari kata pemberontakan.

Banyak aksi pemberontakan yang mereka lakukan di Indonesia. Salah satu aksi pemberontakan yang mereka lakukan adalah aksi pemberontakan di Madiun.

Sejak kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 banyak muncul banyak organisasi baru di Indonesia.

Setiap partai terus mengadakan kaderisasi kepada anggotanya. Organisasi sayap kiri juga terus berkembang. Muncul organisasi baru seperti Kelompok Diskusi Patuk, yang diprakarsai oleh Dayno. Diskusi ini tidak hanya diikuti oleh kaum sipil saja tetapi juga diikuti oleh kaum militer.

Pemberontakan bermula dari berdirinya Front Demokrasi Rakyat (FDR).

FDR merupakan gabungan dari partai-

partai sosialis seperti PKI,(Partai Komunis Indonesia) Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), Sobsi (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) dan PBI (Partai Buruh Indonesia). FDR didirikan oleh Amir Syarifuddin yang saat itu menjabat sebagai menteri pertahanan. Amir Syarifuddin mendirikan FDR karena ia ingin menjatuhkan Mohammad Hatta.

Saat aksi pemberontakan ini juga terjadi penculikan terhadap tokoh-tokoh penting di Madiun. Tidak hanya diculik para tokoh juga dibunuh. Mulai dari tokoh sipil, militer hingga pemimpin pesantren semuanya menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Gubernur Jawa Timur saat itu yaitu RM Ario Soerjo, juga dibunuh oleh massa pengikut TKI di Kedunggalar, Ngawi, Jawa Timur tanggal 10 September 1948. Ia dibunuh saat sedang dalam perjalanan. Saat itu yang dicegat tidak hanya mobil RM Ario Soerjo tetapi mobil dua perwira polisi juga dicegat. Mobil yang mereka pakai dicegat lalu diculik, dibunuh. Jenazah mereka dibuang ke dalam hutan. Semua pihak yang menentang PKI dibunuh.

Pada tanggal 11 September 1948

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

07

terjadi keributan antara pasukan propemerintah RI (Divisi Silinwangi) melawan pasukan pro PKI (Divisi IV). Hal ini terjadi karena para militant PKI ini tidak mau melucuti senjata mereka. Pasukan pro PKI mundur dari Surakarta tanggal 18 September 1948. Sumarsono, Pesido, dan Letkol Dakhlan dari Brigade 29 yang pro PKI melakukan kudeta kekuasaan di Madiun. Para pemberontak mendirikan pemerintahan soviet di Madiun. Muso dan Amir Syarifuddin yang saat itu berada di Purwodadi langsung pergi ke Madiun untuk mengambilalih kekuasaan.

Saat tiba di Madiun mereka langsung memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia tanggal 18 September 1948. Republik Soviet Indonesia dipimpin oleh Muso dan Amir Syarifuddin sebagai perdana menteri.

Melihat pemberontakan yang dilakukan pemerintah tidak tinggal diam.

Pada tanggal 19 September 1948 Soekarno mengatakan dalam pidatonya bahwa rakyat Indonesia harus memilih mau dipimpin oleh Soekarno atau Muso.

Pasukan PKI di bagian barat mendapat serangan dari pasukan Divisi II yang dipimpin Kolonel Gatot Soebroto.

Pasukan PKI di bagian timur mendapat serangan dari pasukan dari Divisi I yang dipimpin oleh Kolonel Soengkono. Pasukan PKI dapat dilawan dalam waktu dua minggu di bawah pimpinin Jendral Sudirman.

Tanggal 30 September 1948 Madiun dapat dikuasai lagi oleh pasukan Indonesia. Tetapi saat itu masih ada anggota kelompok kiri yang berhasil melarikan diri. Pada bulan November 1948 semua pemimpin dan pasukan Muso berhasil ditangkap. Sebelas pemimpin kelompok kiri, diantaranya ada Amir Syarifuddin , mantan Perdana Menteri RI, dieksekusi mati tanggal 20 Desember 1948 di makam Ngalihan, atas perintah Kol.

Gatot Subroto. Selain itu PKI juga mendapat serangan dari pasukan Mobiele Brigade Besar (MBB) Jawa Timur yang dipimpin oleh M. Yasin.

Peristiwa Madiun ini berlangsung selama tiga bulan mulai dari bulan September sampai Desember 1948. Pada awalnya peristiwa ini disebut dengan Peristiwa Madiun hingga masa orde lama.

Pemberontakan ini merupakan permulaan dari pemberontakan 1965 yang semenjak memasuki masa orde baru peristiwa ini disebut dengan pemberontakan PKI di Madiun.

Dalam sejarah, tercatat pelanggaran HAM terbesar terjadi pada tahun 1965, yang merupakan peristiwa pembantaian massal anggota PKI atau ormas-ormas yang dianggap berafiliasi dengan PKI, seperti Lekra, Gerwani, SOBSI, dll. Pembantaian ini dilakukan di luar proses hukum yang sah, dan menewaskan 1.500.000 jiwa.

Sampai saat ini masih ada pro-kontra terhadap aktor intelektual dari peristiwa ini. Ada pihak yang menggangap tuduhan terhadap PKI sebagai pelaku utama dari peristiwa ini merupakan rekayasa dari pemerintah orde baru. Meski begitu, dalam peristiwa ini ada indikasi terjadi pelanggaran (Hak Asasi Manusia). Hal ini terlihat dalam aksi penculikan dan pembunuhan para tokoh. Tokoh ini dibunuh karena mereka dianggap mengancam kesatuan negara.

Penulis : Anastasia Arvirianty dan Arnoldus Kristianus Sumber: - http://www.asal-usul.com - Http://matulessi.wordpress.com - http://id.wikipedia.org/wiki/Musso - http://www.kontras.org

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

08

Pahlawan atau Pelanggar HAM? Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan adalah sebuah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.

Lapas ini terletak di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada Sabtu, 23 Maret 2013, dini hari, Lapas Cebongan ini diserang oleh segerombolan orang tak dikenal yang menembaki keempat tahanan titipan kelas II B di dalamnya.

Keempatnya tewas. Empat tahanan tersebut adalah Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, Hendrik Angel Sahetapi atau Deki, dan Yohanes Juan Mambait. Mereka tercatat sebagai desertir anggota kesatuan Kepolisian Resort Kota Besar Yogyakarta (Kompas, Minggu, 24 Maret 2013, halaman 2). Desertir adalah orang yang melakukan desersi (lari meninggalkan dinas ketentaraan atau membelot kepada musuh).

Kasus penembakan empat tahanan titipan ini sontak menjadi sorotan berbagai media massa, baik media lokal maupun nasional. Mulai dari berita halaman utama sampai ke halaman dalam. Bahkan sampai memasuki ranah internasional, seperti The Australian, media massa di Australia. Jika kita melihat besarnya sorotan media terhadap kasus penembakan tahanan titipan ini, maka peristiwa tersebut layak untuk disebut sebagai berita.

Heru yang sempat terlibat dalam pertikaian panas di dalam café sekarat akibat dikeroyok. Ia juga ditikam dengan pecahan botol di dadanya. Awalnya, perkelahian ini

terjadi antara Heru dan Diki, salah seorang pengeroyok di halaman café. Pertikaian pun semakin lama semakin memuncak. Upaya peleraian sempat terjadi, tetapi perkelahian tak kunjung usai. Heru yang saat itu mengalami luka parah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bethesda. Naas, ia tewas dalam perjalanan.

Keempat pelaku pengeroyokan pun berhasil ditangkap dan ditahan di Lapas Cebongan pada Jumat, 22 Maret 2013. Keesokan harinya, 17 orang tak dikenal menodong petugas Lapas Cebongan dengan senjata api. Mereka mengaku sebagai aparat Polda DIY memaksa masuk pada lapas dengan bermodalkan surat keterangan dari Polda. Kemudian, mereka juga menembakan peluru ke udara supaya sipir dan napi tiarap. Tak tanggung-tanggung, sipir pun diminta untuk menujukan sel di mana pelaku pengeroyokan anggota Koppasus di Hugo’s Café itu ditahan. Semakin mendekati sasaran yang dimaksud, jumlah pelaku yang ikut semakin berkurang. Bahkan, dari 17 orang yang melakukan penyerangan, yang melakukan penembakan hanyalah satu orang.

“Yang bukan kelompok Diki, minggir!” teriak salah satu dari pelaku. Segerombolan Koppasus itu mencari orang yang berkelahi terlebih dulu dengan Heru saat di Hugo’s Café.

Awalnya, perintah itu seakan tak digubris para tahanan di dalam sel 5A, tempat penembakan tersebut. Sempat ada tahanan yang mengatakan, Diki tidak ada di sana.

Lantas,

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

09

pelaku pun mengancam akan menembak semua tahanan kalau tidak mau mengaku.

Hingga akhirnya, para tahanan memisahkan diri dan tersisa tiga orang saja. Tak menunggu waktu lebih lama, pelaku langsung menembak sasaran hingga tewas.

Ia menembak Hendrik Benyamin Angel Sahetapi alias Diki Ambon (31). Disusul Yohanes Juan Manbait alias Juan (38) dalam posisi angkat tangan, kemudian Adrianus Candra Galaja alias Dedi (33). Senjata AK-47 yang digunakan pelaku nyatanya sempat macet.

Ia langsung menukar senjata dan masuk ke ruang tahanan.

“Mana pelaku yang satunya lagi?” tanya pelaku lagi. Tahanan lainnya kembali menyingkir.

Pelaku terakhir, Gameliel Yermianto Rohi Riwu alias Ade (29) pun akhirnya ditembak sebanyak tiga kali.

Usai sudah aksi penyerangan yang terjadi selama 15 menit dan penembakan berlangsung selama 5 menit itu. Ke-31 tahanan di dalam sel yang menyaksikan perbuatan keji itu dipaksa bertepuk tangan. Inikah penghargaan yang pantas untuk sebuah pencabutan nyawa?

Bukankah para pelaku sedang berusaha mencabut HAM orang lain?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pembunuhan brutal oleh kelompok bersenjata api terhadap empat tahanan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai serangan langsung terhadap kewibawaan negara. Presiden juga telah memerintahkan Menkopolhukam dan Kapolri untuk memimpin langsung langkah penyelidikan dan mengambil semua tindakan yang mungkin dilakukan untuk mengungkap para pelaku penyerangan. Presiden, katanya, telah memerintahkan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo untuk mengungkap pelaku dan memastikan semua yang terlibat dapat diadili. Presiden juga telah menginstruksikan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono agar seluruh jajarannya memberikan kerja sama sepenuhnya untuk ikut membantu Polri dalam mengungkap identitas para pelaku.

Menindaklanjuti kasus ini, TNI pun membentuk sebuah tim investigasi untuk mengungkap pelaku penembakan di Lapas Cebongan. Pada 4 April 2013, tim investigasi diketuai oleh Wadan Puspomad Brigjen Unggul K. Yudhoyono mengumumkan

bahwa pelaku penembakan Cebongan adalah 12 anggota Kopassusgrup 2 Kandang Menjangan, Kartasura. Hasil investigasi mengungkapkan , terdakwa Serda Ucok Tigor Simbolon yang diduga sebagai pelaku penembakan.

Aksi tersebut dilakukan karena dilatarbelakangi utang budi sang eksekutor, Serda Ucok terhadap Serka Heru Santoso yang tewas di Hugo’s Cafe yang juga merupakan mantan atasannya. Para pelaku yang sedang latihan di Gunung Lawu mendapat kabar bahwa salah satu anggota Kopassus dibunuh, kemudian mereka turun gunung menuju Lapas dan terjadilah penyerangan. Senjata yang digunakan mereka untuk melakukan penembakan bukan berasal dari gudang senjata melainkan senjata yang diambil seusai latihan.

Terdapat pro-kontra atas peristiwa ini.

Ada beberapa yang menganggap dan menggambarkan insiden penembakan ini adalah kejadian yang melanggar hak asasi manusia (HAM) dan merupakan tragedi kemanusiaan, bahkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana menganggap insiden penembakan ini adalah kejadian yang sangat luar biasa (Kompas, 27 Maret 2013, halaman 1). Dalam sejarah, data dari KONTRAS mencatat pelanggaran HAM terbesar terjadi pada tahun 1965, yang merupakan peristiwa pembantaian massal anggota PKI atau ormas-ormas yang dianggap berafiliasi dengan PKI, seperti Lekra, Gerwani, SOBSI, dll. Pembantaian ini dilakukan di luar proses hukum yang sah, dan menewaskan 1.500.000 jiwa. Namun, tidak sedikit yang menganggap aksi Kopassus ini merupakan aksi heroik karena dinilai dapat mengurangi dan menyingkirkan preman-preman.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Siti Noor Laila tetap mengganggap tindakan ini adalah tindakan yang keji dan melanggar HAM. “Bayangkan kalau semua pakai cara Kopassus kemarin? Anggota polisi dikeroyok preman, polisi balas tembak preman. Anggota TNI AL atau TNI AU berkelahi, satuan balas menembak. Tak ada hukum. Mau jadi negara apa coba?” ujar Siti seperti dikutip dari vivanews.com.

Penulis: Anastasia Arvirianty dan Sintia Astarina

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

10

PKI DI LUBANG MAUT

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

01 11

“Maaf mas, untuk hari ini sampai tanggal 1

menceritakan rentetan kejadian mulai dari

Oktober museum ini ditutup untuk umum,”

persiapan kelompok PKI hingga malam

ujar seorang dengan sepatu lars. Pagi ini kami

petaka tersebut terjadi. Diorama tersebut

bermaksud mengunjungi Museum Lubang

menggambarkan bagaimana kekejaman PKI

Buaya, Jakarta Selatan untuk bahan peliputan

ketika menculik para perwira TNI, namun

mengenai Peristiwa G30S.

sosok Soeharto tetap menjadi sorotan

Sejak duduk di bangku Sekolah Dasar kita

utama. Soeharto berperan penting dalam

pasti ingat dalam pelajaran sejarah diajarkan

pemberontakan Gerakan 30 September.

untuk mengenal peristiwa mencekam yang

Bahkan pengangkatan jenazah para perwira

terjadi akhir bulan September 1965 ini sebagai

dalam Sumur Maut berdasarkan perintah

ulah kekejaman Partai Komunis Indonesia

seorang yang pernah menjadi presiden selama

(PKI). Bagaimana tidak, pemerintah bertangan

32 tahun di Indonesia. Kurang lebih seperti itu

dingin yang saat itu dipimpin oleh Soeharto

yang dapat kami ambil dari ke-16 diorama.

menjadikan komunis sebagai musuh bersama.

Konon persiapan pemberontakan oleh PKI

Setelah melakukan negoisiasi yang cukup alot,

dilakukan sejak bulan Juli 1965. Mulai dari

akhirnya tim Ultimagz diizinkan memasuki area

latihan militer di desa Lubang Buaya dan Rawa

museum, namun dengan berjalan kaki agar

Binong, dalih untuk persiapan untuk melawan

tidak menarik perhatian calon pengunjung lain.

Malaysia, hingga rapat yang dipimpin D.N.

Tim Ultimagz terpaksa memarkirkan kendaraan

Aidit selaku Ketua CC PKI untuk meculik tujuh

di depan pintu gerbang. Langkah demi langkah

Perwira Tinggi TNI AD.

kami tapaki, hingga terlihat sosok kendaraan

Satu persatu Perwira Tinggi diculik di

Panser yang kala itu dipakai sebagai kendaraan

kediamannya masing-masing. Kejadian yang

pengiring para jenazah Pahlawan Revolusi, dari

berlangsung dini hari tersebut, juga menelan

Lubang Buaya ke TMP Kalibata.

korban seorang anak kecil tak berdosa, Ade

Situasi lingkungan museum cukup sepi, hanya

Irma. Sekitar pukul empat pagi, PKI berupaya

terlihat beberapa orang sedang melakukan

menculik Jend. A.H. Nasution di Jl. Teuku Umar,

pemasangan tenda, sebagai persiapan upacara

Jakarta Pusat. Pada saat akan diculik, Jenderal

Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober.

Nasution berhasil melompat tembok yang

Museum ini memiliki 16 diorama yang

berbatasan dengan Kedubes Irak. Naas, Ade 10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

12

Irma Nasution tertembak ketika ia keluar dari

Pada tahun 2006, muncul peraturan

kamarnya.

MENDIKNAS No. 22, 23, dan 24 tahun 2006 untuk memunculkan kembali istilah G30S/PKI.

MANIPULASI ORDE BARU

Kontroversi mengenai tanggal peristiwa G30S sempat menjadi perbincangan di kalangan peniliti sejarah. Pasalnya, Kejadian ini berlangsung pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Presiden Soekarno sempat menyebut “Gestok” yang berarti Gerakan Satu Oktober dalam pidatopidatonya.

Selanjutnya, Kejaksaan Agung juga memeriksa beberapa penerbit untuk menarik buku-buku

“reformasi masih sulit menyentuh sejarah sekalipun”

Pers militer Indonesia kala itu menyebutnya dengan “Gestapu”, Gerakan September Tiga Puluh. Meski agak aneh dalam ejaan, namun nama itu dipilih karena mengasosiasikan dengan Gestapo, yakni Polisi Rahasia Nazi yang dikenal sangat kejam.

Sejak runtuhnya Orde Baru, bermunculan buku-

sejarah yang tidak memiliki “G30S/PKI”.

Reformasi telah berdiri, optimisme bangsa untuk mengembangkan sayap sang garuda di setiap sector kehidupan diperjuangkan.

Sayangnya, reformasi masih sulit menyentuh sejarah sekalipun. Meskipun dalam

Pembukaan UUD 1945 telah dijelaskan untuk sebuah tujuan “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”.

Reporter: Mochammad Faisal Al Kahfi Editor: Gloria Fransisca Katharina Lawi

buku mengenai peristiwa G30S yang sempat dilarang pada era kepemimpinan Soeharto.

Pencerahan mulai Nampak ketika peniliti, sejarawan, pakar psikologi, hingga pemerhati pendidikan bangsa menemukan fakta-fakta baru. Kata “PKI” perlahan hilang di buku-buku pendidikan.

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

13

Rekonstruksi Sejarah Dengan Rehabilitasi Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme telah memberikan dampak diskriminatif pada jutaan warga Indonesia yang terlibat maupun yang tidak terlibat di dalam Gerakan 30 September 1965. Ketetapan ini melarang mereka untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/Polri, guru, pendeta, dan sebagainya, serta tidak boleh memperoleh KTP seumur hidup bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun. 1

K

ontroversi peristiwa G30S tak kunjung

Dr. H. Soebandrio, Umar Wirahadikusuma, dan

usai. Dari tahun ke tahun permasalahan

Amir Machmud adalah beberapa korban G30S

ini malah seperti bangkai yang ditutup-

yang hidup dalam stigma sebagai pengkhianat

tutupi. Banyak hal terjadi pasca-peristiwa

bangsa. Mereka sendiri tidak pernah tahu

G30S. Tragedi yang telah membunuh ratusan

bahwa namanya pernah masuk sebagai

ribu orang (hingga jutaan) tersebut hingga

anggota Dewan Revolusi. Sayangnya, hal ini

kini belum menemukan titik terang yang jelas.

tidak hanya mendera para korban, tetapi juga

Ironisnya, hampir 48 tahun tragedi itu berlalu

anak dari keturunan mereka. Mereka menjadi

tetapi korban-korban dari tragedi tersebut

warga negara yang terdiskriminasi.

masih belum menemukan keadilan yang mereka cari.

Seharusnya, presiden dapat memberikan

1 Asvi Warman Adam, Membongkar Manipulasi Sejarah:Kontroversi Pelaku dan Peristiwa, KOMPAS, Jakarta, Februari 2009, hlm 162.

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

14

rehabilitasi kepada mereka yang tidak pernah

dan membutuhkan proses yang panjang.

diadili tetapi telah diberi stigma buruk sebagai

Belakangan Presiden Susilo Bambang

orang yang diduga terlibat dalam G30S, entah

Yudhoyono sempat mewacanakan

itu sebagai pimpinan, simpatisan, dan anggota

permohonan maaf negara terhadap korban

PKI. Pasca-reformasi, peristiwa G30S memang

peristiwa 1965. Sayangnya, hal itu belum

pernah mendapat perhatian kembali. Pada

teresalisasikan hingga detik ini. Sebaiknya,

masa Abdurahman Wahid, presiden berupaya

masalah ini jangan diundur-undur dalam

memperjelas kebenaran dalam peristiwa

penyelesaiannya sebelum masalah ini menjadi

tersebut. Ia juga meminta maaf kepada para

hutang di pemerintahan mendatang dan

korban peristiwa 1965 dan mengajak semua

akhirnya malah terlupakan. Para korban G30S

kalangan, termasuk Nahdlatul Ulama (NU)

berharap adanya rehabilitasi terhadap hak

untuk melakukan rekonsiliasi. Saat itu DPR juga

kewarganegaraan mereka yang terampas

mengesahkan pemberlakuan undang-undang

selama ini. Mereka juga berharap agar presiden

tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

mencabut peraturan perundangan yang

sebagai upaya untuk menyelesaikan berbagai

diskriminatif terhadap korban dan keluarganya,

pelanggaran berat di masa lalu.

serta mengungkapkan adanya kebenaran

Pada dasarnya setiap orang mempunyai

sejarah.

cara untuk melakukan rekonsiliasi setelah

Begitu banyak manipulasi sejarah yang terjadi

mengalami konflik. Cara tersebut dirasa

sehingga banyak orang merasa dirugikan.

mempunyai keunggulan moral tersendiri. Di

Adanya rehabilitasi korban peristiwa G60S

dalam beberapa konflik, cara tersebut sangat

sangat dinantikan untuk mengakhiri semua

mungkin untuk diwujudkan. Namun demikian,

bentuk diskriminasi dan stigma terhadap

rekonsiliasi sosial saja belumlah cukup. Para

para korban dan keluarganya. Sejarah

korban menginginkan adanya rehabilitasi atas

memang harus direkonstruksi dengan segala

nama mereka dan diakhiri dengan memberi

kebenaran yang ada. Seorang peneliti harus

kompensasi. Bagi korban 1965 dan keluarganya,

berani memaparkan kebenaran dan jeli dalam

rehabilitasi nama baik itu merupakan hal yang

melihat sejarah yang belum dibuka. Pada

paling utama.

akhirnya, sejarah itu mulai diluruskan dari ranah

Rehabilitasi hanya bisa diberikan oleh presiden (sesuai UUD 1945 pasal 14 ayat 1).

Hal itu merupakan hak prerogatif presiden

pendidikan dasar sehingga tidak menimbulkan persepsi ganda atau persepsi yang salah sejak dini. Ingat bahwa, “Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga!�

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

15

Menyingkap Wajah Petrus (Penembak Misterius) 1980-an...

Jangan pernah merusak keamanan dan ketentraman masyarakat Jakarta dan Jawa Tengah. Atau... Anda akan ditangkap dan dibunuh! Anda tidak akan tahu siapa yang membunuh Anda karena pelakunya tidak pernah tertangkap. Mereka tidak jelas.

Mereka... penembak misterius

P

ada 1980-an, Yogyakarta berubah menjadi kota yang menakutkan. Para preman yang menyebut diri mereka Gabungan Anak Liar (Gali) semakin menunjukan kegarangannya. Mereka disebut gali karena secara terang-terangan menguasai satu lokasi.

Kemudian, mereka memungut uang secara paksa di daerah yang menjadi kekuasaannya.

Mereka juga bebas menganiaya orang lain yang

dianggap membangkang.Tak hanya sampai di situ, para gali juga merampok dan melakukan kejahatan secara transparan. Bodohnya, polisi setempat seakan tidak berani ikut campur untuk menuntaskan akar permasalahan para preman ini. Kenapa? Ya... karena tokoh gali memiliki daya pengaruh yang kuat. Bahkan, masyarakat lebih takut kepada para preman itu ketimbang aparat kepolisian.

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

16

Awal Mula “Petrus�

Untuk menghadapi situasi ini, aparat keamanan di Yogyakarta melakukan Operasi Penumpasan Kejahatan (OPK) terhadap para gali. OPK yang memiliki kode operasi celurit ini dilakukan Polri yang dibantu ABRI. Perlu diketahui, operasi ini merupakan permintaan langsung dari Presiden Soeharto.

Penembakan misterius ini bermula ketika Soeharto memberikan penghargaan kepada Kapolda Metro Jaya, Mayjen Pol Anton Soedjarwo karena berhasil membongkar perampokan meresahkan di masyarakat.

Nah, pada Maret 1982, Soeharto meminta polisi dan ABRI untuk menekan angka kriminalitas. Permintaannya ini disambut Pangopkantib Laksamana, Soedomo dalam rapat Pangdam Jaya di Markas Metro Jaya pada 19 Januari 1983. Dalam rapat tersebut, diambil keputusan untuk melakukan operasi celurit di Jakarta. Hal ini pun tampaknya diikuti oleh kepolisian dan ABRI di kota-kota lain.

OPK yang kemudian dikenal dengan sebutan Penembak Misterius (Petrus) pun memburu para gali yang dianggap mengganggu keamanan dan keamanan. Cara kerjanya, Tim OPK melakukan briefing dan menentukan target yang akan dibunuh.

Kemudian, para korban biasanya diculik orang tak dikenal, dijemput aparat keamanan, lalu dibawa ke suatu tempat untuk dieksekusi atau langsung ditembak mati. Dor...!!! Dor...!!! Dor...!!! Tak jarang, suara letusan senjata pecah di udara.

Umumnya, kepala dan leher korban mengalami luka. Mayat penembakan misterius itu pun dimasukan ke dalam karung dan dibuang di pinggir jalan, sungai, kebun, laut, bahkan hutan.

Biasanya, mayat dibuang di lokasi yang tidak sulit ditemukan penduduk. Entah apa motifnya.

Ketika ditemukan, mayat akan langsung dikerumuni penduduk dan menjadi berita utama media massa yang terbit di Yogyakarta. Sontak, berita mengenai tewasnya para gali akibat petrus ini langsung menjadi pembicaraan di mana-mana. Bahkan, terdengar hingga ke pelosok-pelosok kampung.

Kerja tim OPK tidak berhenti sampai di situ saja. Mereka akan mengecek hasil operasi lewat surat kabar seraya memberi penilaian terhadap kehebohan yang terjadi di masyarakat. Modus

pembunuhan secara misterius ini menimbulkan ketegangan di mana-mana. Bahkan, sampai di luar Yogyakarta. Terbukti dengan mulai berjatuhannya para pelaku kejahatan di kota-kota lainnya.

Penduduk merasa senang karena keresahan di daerah mereka sudah sedikit berkurang. Namun sayangnya, tidak ada yang tahu siapa yang bertugas menjalankan penembakan misterius tersebut. Hingga kini, identitasnya masih dipertanyakan.

Letkol M. Hasbi yang pada masa itu menjabat sebagai Komandan Kodim 0734 dan Kepala Staf Garnisun Yogyakarta mengakui kalau dia turut serta dalam aparat militer OPK. Ia ikut dalam pembersihan para gali. Panglima Kowilhan II Jawa-Madura Letjen TNI, Yogie S. Memet pun turut melakukan hal serupa. Ia yang memiliki rencana untuk mengembangkan OPK tersebut.

Pada akhirnya, gebrakan itu berlanjut ke korakota lain. Namun, dilakukan secara tertutup.

Pada 1983, 532 orang tewas dan 367 di antaranya meregang nyawa akibat luka tembakan. Satu tahun kemudian, tercatat 107 orang tewas dengan 15 orang ditembak. Pada 1985, 74 orang tewas dan 28 di antaranya tewas ditembak. Saat para korban tewas ditemukan, masyarakat melihat kondisi korban yang tangan dan lehernya terikat.

Bahkan, Komnas HAM mencatat ada 2000 korban selama para penembak misterius ini bergentayangan. Pada 2012 lalu, Komnas HAM menyimpulkan kalau penembakan ini merupakan pelanggaran HAM berat. Bahkan, Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM, Yosep Adi Prasetyo menyatakan apabila korban petrus dari 1982-1985 mencapai 10 ribu orang.

Namun, tampaknya aksi OPK ini tidak berhasil pada Bathi Mulyono. Ia adalah salah satu korban yang selamat dari sasaran penembak misterius. Pada Juli 1983, saat ia mengemudikan mobilnya, tiba-tiba dua motor menyalip dan menembaknya. Beruntung, ia masih bisa menghindari tembakan itu. Bathi pun menyembunyikan diri di hutan Gunung Lawu selama 1,5 tahun hingga 1985 saat OPK mulai mereda. Kini, ia pun menjadi orang yang gigih memperjuangkan kasus petrus tersebut.

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

17

Adnan Buyung Nasution, Kepala Ketua Yayasan LBH Ketua Yayasan Lembaha Bantuan Hukum (LBH).

Pro dan Kontra Petrus Terkait masalah penembakan misterius ini, pro dan kontra terdengar di mana-mana.

Ada masyarakat yang mendukung adanya penembakan misterius ini karena keamanan suatu negara tetaplah harus dijaga. Aparat keamanan memang bertekad untuk menurunkan angka kejahatan. Namun, apakah cara kekerasan tanpa ampun seperti yang dilakukan para penembak misterius ini merupakan tindakan terpuji? Di Semarang dan Solo, aparat keamanan berhasil meringkus 1.091 penjahat. Di antaranya, 29 orang tewas tertembak dan 4 orang tewas dikeroyok massa.

Dalam koran Sinar Harapan yang terbit pada 21 Juli 1983, Ketua MPR/DPR, Amir Machmud bahkan setuju dengan adanya penembak-penembak misterius ini. Dia menganggap kalau para penembak misterius itu mampu menumpas pelaku kejahatan. Amir mengatakan, operasi ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada 150 juta rakyat Indonesia. Dengan begitu, tidak masalah apabila ratusan orang pelaku kejahatan harus dikorbankan.

Meski demikian, ada banyak aspek yang harus diperhatikan dalam suatu negara. Keempat aspek itu mencakup keamanan, sosial, ekonomi, dan politik. Meski aspek keamanan merupakan hal paling menonjol yang harus menjadi kepentingan suatu negara, tetapi aspek-aspek lainnya tentu tidak boleh ditinggalkan. Setiap warga masyarakat, tidak hanya pemerintah saja, harus mendalami keseluruhan permasalahan karena keempat bidang itu saling terkait satu sama lain.

Hal ini didukung oleh para tokoh masyarakat yang tidak setuju dengan adanya penembak misterius tersebut. Dalam Sinar Harapan yang terbit pada 14 Mei 1983, Kepala Ketua Yayasan LBH Ketua Yayasan Lembaha Bantuan Hukum (LBH), Adnan Buyung Nasution menyerukan ketidaksetujuannya terhadap penembakan misterius ini. “Sekalipun mereka penjahat, namun sebagai manusia berhak mendapat keadilan melalui lembaga peradilan. Dan menembak di tempat, walaupun oleh petugas Negara, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan,� ujarnya seperti yang dikutip dari Wikipedia.

Terlepas dari pro dan kontra tersebut, kisah petrus kini telah berlalu. Namun, ingatan akan memori masa lalu yang mencekam tidak akan pernah terlupa. Sadarlah bahwa keamanan suatu negara memang menjadi tanggung jawab para aparat kepolisian yang berwenang.

Namun, tindakan represif seperti penembakan ini bukanlah hal terpuji yang pantas dilakukan karena akan melanggar hak asasi manusia.

Apalagi identitas pelaku pun tidak diketahui.

Sebagai warga negara yang baik, mengapa kita tidak melakukan tindakan preventif dengan tetap menjaga perdamaian dan keadilan sosial? Bangsa Indonesia belum lelah untuk menjunjung tinggi HAM, bukan? ***

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

18

Tindakan tegas bagaimana? Ya, harus dengan kekerasan. Tetapi, kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan.. dor.. dor.. begitu saja, bukan! Yang melawan, mau tidak mau, harus ditembak. Karena melawan, mereka ditembak. Lalu, ada yang mayatnya ditinggalkan begitu saja. Itu untuk shock therapy, terapi goncangan. Ini supaya orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya. Tindakan itu dilakukan supaya bisa menumpas semua kejahatan yang sudah melampaui batas perikemanusiaan itu. Maka, kemudian meredalah kejahatan-kejahatan yang menjijikkan itu. – Soeharto

Penulis: Sintia Astarina dan Eldo C. Rafael Foto: berbagai sumber

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

19

Tanjung Priok:

Noda Toleransi Antar Umat Beragama

S

etiap tragedi yang terjadi tentu selalu menyisakan air mata. Tanggal akan dikenang sebagai hari yang kelam dalam perjalanan Bangsa Indonesia. Masih ingatkah kalian dengan peristiwa yang terjadi pada 1984 silam? Yap... mungkin sebagian di antara kalian tidak asing dengan peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa yang meninggalkan banyak kisah ini mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar.

Ust. Abdul Qadir Djaelani merupakan salah satu saksi mata yang mengetahui kronologi Tragedi Tanjung Priok. Ia berbagi cerita mengenai penyebab terjadinya Tragedi yang terjadi tersebut. Tragedi bermula pada Sabtu (8/9), ketika dua orang Anggota Koramil Babinsa Koja Selatan yang menyinggung perasaan umat Islam. Ia masuk ke dalam Mushala as-Sa’adah tanpa melepas sepatu. Tak hanya itu, mereka juga menyiram pengumuman tentang pengajian remaja yang tertempel di masjid dengan air got.

Hal itulah yang menyebabkan warga marah.

Peristiwa tersebut pun mengundang banyak

pembicaraan dari masyarakat tanpa ada usaha dari pihak yang berwajib untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Salah seorang Koramil pun sempat adu mulut dengan salah seorang jamaah Mushala.

Ketika itu, dua orang jamaah lainnya yang kebetulan sedang lewat Mushala meminta untuk langsung menuju ketua RW agar diselesaikan di sana. Ketika usaha penengahan sedang berlangsung, orang-orang yang tidak ada urusan dengan masalah itu pun langsung membakar motor petugas koramil.

Keduanya marah dan meminta bantuan Kodim untuk mengirim sejumlah tentara dan segera melakukan penangkapan. Adapun empat jamaah yang ditangkap, yaitu Achmad Sahi, Syafwan Sulaeman, Syarifuddin Rambe dan M. Nur. Pada hari Selasa, 11 September, Amir Biki menghubungi pihak-pihak yang berwajib agar mereka dapat membantu membebaskan empat jamaah yang ditahan. Namun, usahanya pun siasia, hingga pukul 11 malam tidak ada jawaban apapun dari Kodim.

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

20

Keesokannya, Rabu, 12 September, dalam suasana yang masih rumit dengan masalah ini, acara pengajian remaja Islam di Jalan Sindang Raya tetap berlangsung. Acara ini memang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari, sebelum peristiwa di Mushala as-Sa’adah terjadi. Mulanya, Amir Biki bukanlah seorang penceramah dalam pengajian tersebut, tetapi dengan latar belakang rangkaian kejadian di hari-hari sebelumnya, para Jemaah pengajian meminta untuk naik mimbar.

“Mari, kita buktikan solidaritas Islamiyah,” ujar Amir dalam pidatonya.

Amir Biki memperjuangkan temantemannya yang ditahan di Kodim. Ia memprotes perilaku ABRI yang saat itu tidak bertanggung jawab. Pada saat itulah, para jamaah dibagi dua, sebagian menuju polres, dan sebagian lain menuju Kodim. Ketika sampai di depan Polres, rupanya pasukan ABRI sudah terlihat menjaga ketat tempat tersebut.

Tak lama berselang, para militer mulai menembak dengan sasaran para jamaah pengajian yang berada di hadapan mereka.

Selama kurang lebih 30 menit, sejumlah jamaah jatuh bergelimpangan. Semua dari mereka pun

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

21

berteriak histeris. Beberapa dari mereka yang memang belum mati pun ditendangtendang hingga mati. “Bangsat! Pelurunya habis.

Anjing-anjing ini masih banyak!” teriak anggota militer.

Setelah para militer melakukan aksinya, dua truk besar beroda sepuluh dalam kecepatan tinggi yang penuh dengan pasukan memuntahkan peluru ke arah para jamaah yang bersembunyi. Sungguh mengerikan! Kedua truk itu berjalan di atas jamaah yang telungkup di jalan. Terdengar jeritan dari para jemaah.

Sejumlah mayat dan korban penembakan langsung dilempar menuju truk oleh para militer.

Sama halnya dengan rombongan jamaah pengajian yang menuju Kodim, mereka dihadang oleh para militer yang telah berjaga dari jarak 15 meter. Namun, ketiga pimpinan, termasuk salah satunya Amir Biki diperbolehkan melanjutkan perjalanan mereka menuju Kodim. Selang beberapa menit, mereka ditembak dengan peluru. Ketiganya langsung terkelungkup.

Jamaah yang menunggu di belakang pun tak dapat melakukan apa-apa, para militer langsung meluncurkan peluru kepada mereka.

Menurut salah satu saksi dan korban, Yusron, sekitar 30-40 mayat dilempar ke truk dan dibawa menuju Kamar Mayat, Rumah Sakit Gatot Subroto. Rupanya, Yusron juga dibawa ke kamar mayat. Ia pun berteriak hingga salah satu petugas mengetahui ada jamaah yang masih hidup dan langsung dipindahkan ke tempat lain.

Salah satu saksi dan korban tragedi Tanjung Priok lainnya yaitu Ibu Aminatun Najariyah (55). Wanita yang akrab disapa Aminah ini ikut ditahan dan mengalami berbagai tekanan berat dari aparat militer. Semua itu berawal ketika ia sedang berada di rumah yang ia tinggali bersama kakak kandung dan isterinya. Tibatiba rumahnya pun didobrak oleh sekelompok petugas berseragam milter yang mencari kakaknya, Abdul Bashir.

“Kakak saya saat itu ditangkap. Padahal Ia tidak tahu apa-apa. Memang beberapa kali Ia mengikuti pengajian di Masjid bersama Amir Biki, namun setahu saya sama sekali tidak membahas tentang negara Islam. Hanya pegajian masjid

biasa. Saat mereka akan meninggalkan rumah, saya dan kakak Ipar saya yang ketakutan dan menggunakan jilbab seadanya saat itu dihampiri juga oleh petugas. Saya akhirnya ikut diangkut, dipaksa ikut ke dalam mobil petugas. Saya semakin takut ketika mereka mulai memandangi saya dengan tatapan nakal dan beberapa kali berbisik tentang ‘cantik’ ‘bagian bos’ dan sebagainya.” Ujar Aminanh yang dikutip dalam syaharbanu.blogspot.com.

Ibu kelahiran 4 Januari ini dimasukkan ke dalam sel. Ia takut melakukan apapun, termasuk mandi, atau sekadar menggosok giginya. Aminah terus menanyakan keberadaan kakaknya.

Namun, keadaan semakin buruk ketika salah seorang kapten, Budi Utomo mengajaknya untuk menikah. Ia pun menolak. Saat itulah, Aminah selalu merasa ada suara-suara aneh di sekitarnya.

Ia mulai berdoa dan membaca ayat-ayat Al-Quran hingga shawalat-shawalat tetapi orang yang melihatnya justru menggangap jika Aminah menderita gangguan jiwa.

Aminah pun sempat masuk Rumah Sakit Jiwa selama sebulan. Ia mengaku kepada petugas RSJ bahwa dirinya tidak gila. Ia hanya ingin melawan bisikan Budi Utomo yang mengajaknya untuk menikah.

Menurut Summary Report Kontras sepuluh tahun yang lalu, peristiwa Tanjung Priok 1984 telah dibawa ke pengadilan HAM adhoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat itu Presiden Megawati mengesahkan pengangkatan hakim adhoc Pengadilan Hak Asasi Manusia lewat Keputusan Presiden No. 6 tanggal 12 Januari 2002 dengan mengangkat enam orang hakim adhoc Pengadilan Tinggi dan 12 orang hakim pada pengadilan tingkat pertama.

Persidangan digelar sejak 15 September 2003, dengan menyidangkan 14 terdakwa yang dibagi ke dalam 4 berkas perkara. Keempat berkas perkara tersebut masing-masing atas nama terdakwa Sutrisno Mascung (Mantan Komandan Regu III Yon Arhanudse 06) dengan 10 orang anggotanya, terdakwa Rudolf Adolf Butar Butar (Mantan Komandan Distrik Militer 0502/Jakarta Utara), terdakwa Pranowo (Mantan Kapomdam V Jaya) dan terdakwa Sriyanto (Mantan Kasi II Bidang

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

22

Proses banding dan kasasi terus berlangsung hingga awal tahun 2006. Walaupun Pengadilan HAM adhoc tingkat pertama memutus bersalah R Butar-butar selama 10 tahun dan Sutrisno Mascung selama 2-3 tahun, tetapi pengadilan tingkat banding dan kasasi membebaskan mereka.

Intervensi pelaku melalui jalan Islah (perundingan perdamaian) membuat sebagian besar korban mencabut kesaksian di tingkat penyelidikan dan penyidikan- merupakan fenomena menonjol dalam pengadilan HAM. Anehnya perundingan Islah tersebut juga menjadi salah satu alat pertimbangan yang signifikan bagi hakim.

Sementara itu pemulihan terhadap hak-hak korban justru diabaikan. Walaupun ada putusan hakim tingkat pertama yang memberikan kompensasi kepada korban, tetapi hal tersebut tidak dapat dijalankan karena ketidakjelasan mekanisme, aturan dan minimnya rasa kemanusiaan aparat penegak hukum.

Mengutip laporan Kontras, kuatnya intervensi pelaku dalam proses Islah dan pencabutan kesaksian merupakan hal yang paling mempengaruhi pembebasan pelaku, sehingga kebenaran dan keadilan tidak pernah terungkap.

Memasuki masa pemerintahan SBY dan atas desakan almarhum Munir lewat Kontras, para jenderal yang terlibat dalam tragedi Tanjung Priok diadili. Ibu Aminah pun turut memberikan kesaksian. Sayangnya jumlah korban yang masih hidup pun tinggal sedikit karena saat itu lebih memilih jalur Islah dan menerima iming-iming uang.Ia memang berharap keadilan dan proses hukum dapat selalu ditegakkan karena namanama seperti mantan Presiden Soeharto, Wiranto, Tri Sutrisno, Lb Moerdani dan jenderal lainnya yang terlibat tidak pernah lagi disebut-sebut, lenyap begitu saja.

Penulis: Desy Hartini dan Maria Rosa Adiningsih Sumber data: Kontras dan blog http://syaharbanu.blogspot.com/2013/06/ibu-aminah-saksihidup-potret-suram.html Foto: http://udinmduro.wordpress.com/2010/04/15/foto-fototragedi-berdarah-di-tanjung-priok-2010/

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

23

Peristiwa Talangsari Peristiwa Talangsari adalah salah satu dari sekian tragedi kemanusiaan yang terjadi selama pemerintah Orde Baru berkuasa. Peristiwa ini merupakan dampak dari penerapan asas tunggal Pancasila yang termanifetasi dalam UU No.3 Tahun 1985 tentang partai politik dan Golongan Karya serta UU No 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Atas dasar tersebut pemerintah tidak akan mentolelir setiap aktivitas yang dianggap bertentangan dan membahayakan Pancasila.

P

eristiwa Talangsari Lampung tidak bisa dilihat sebagai kasus kejahatan biasa (ordinary crime), tapi merupakan kejahatan luar biasa yang termasuk dalam kategori pelanggaran berat hak asasi manusia (gross violation of human rights). Kekerasan militer yang terjadi dalam peristiwa Talangsari merupakan tindakan eksesif yang dilakukan sebagai kelanjutan dari kebijakankebijakan pemerintahan Suharto. Kebijakan tersebut amat terlihat sebelum terjadinya penyerbuan aparat militer (ABRI) terhadap warga sipil di wilayah perkampungan Talangsari. Lebih jauh, peristiwa ini diikuti dengan pernyataan pembenaran, penangkapan, penyiksaan, pena-hanan dan pengadilan terhadap korban dan masyarakat yang dianggap terkait dengan kasus tersebut.

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

24

Kronologis Peristiwa Peristiwa Talangsari meletus pada 7 Februari 1989 terjadi setelah adanya rangkaian peristiwa pada beberapa waktu sebelumnya. Pada 27 Kapt. Soetiman (Danramil Way Jepara) yang isinya memberitahukan bahwa di dukuh Cihideung ada yang melakukan kegiatan yang mencurigakan berkedok pengajian. Lewat surat bernomor 25/LP/EBL/I/1989, Kepala Desa Rajabasa Lama, Amir Puspa Mega, setelah mendapat informasi dari Kadus Talangsari, Sukidi dan kaum melaporkan kegiatan jama’ah Talangsari yang disebutnya sebagai pengajian yang dipimpin Jayus dan Warsidi tanpa ada laporan ke pamong setempat ke Camat Way sek Way Jepara. Hari itu juga Camat Way Jepara membalas surat Kades Rajabasa Lama lewat surat bernomor 451.48/078/09/331.1/1989 yang memerintahkan 3 hal, yaitu: 1. Kades agar menghadap Camat hari ini juga dengan membawa 4 orang yang namanya tercantum dibawah ini.

2. Orang-orang tersebut adalah: Jayus, Warsidi, Mansur (Kaum setempat) dan Sukidi (Kadus Talangsari III).

3. Kades harus menghentikan dan melarang adanya kegiatan pengajian tersebut. Apalagi mendatangkan orang-orang dari luar daerah yang tidak diketahui/sepengetahuan pemerintah.

Surat yang akhirnya diantar oleh Sukidi tersebut juga ditembuskan kepada Danramil dan Kapolres Way Jepara. Surat tersebut akhirnya dibalas oleh Warsidi dan memberikan balasan yang berisi : 1. Tidak bisa hadir dengan alasan kesibukan memberi materi pengajian di beberapa tempat.

2. Memegang hadits yang berbunyi “Sebaik-baiknya umaro ialah yang mendatangi ulama dan seburuk-suruknya ulama yang mendatangi umaro.”

3. Mempersilahkan camat untuk datang mengecek langsung ke Cihideung agar lebih jelas.

Kemudian Warsidi menjelaskan orang-orang yang datang ke Talangsari kepada Camat, Kades Rajabasa Lama, Kadus Talangsari beserta staf pamong praja seluruhnya sekitar 7 orang yang pada saat itu datang meninjau lokasi transmigrasi di Talang Sari pada tanggal 21 Januari 10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

25

1989 . Pertemuan yang berakhir dengan baik dan memenuhi keinginan yang dimaksud oleh kedua belah pihak.

Namun keesokan harinya Sukidi, Serma Dahlan AR dan beberapa orang aparat keamanan mendatangi perkampungan, Sukidi dan Serka Dahlan yang bersenjata api masuk ke Musholla al Muhajirin tanpa membuka sepatu laras dan Serma Dahlan AR mencaci maki, mengumpat dengan perkataan “ajaran jama’ah itu bathil, menentang pemerintah, bahkan mengacungkan senjata api dan menantang para jama’ah namun tak ada satupun jama’ah yang terpancing emosi.

Setelah peristiwa itu kepala desa setempat terus menyiapkan surat-surat untuk menyingkirkan pengajian Talangsari karena terus dianggap meresahkan. Kapten Sutiman dari Danramil 41121 Way Jepara kemudian meneliti Usman, Jayus dan Anwar dan berusaha memanggil ketiganya karena dianggap mengadakan kegiatan mengatasnamakan agama tanpa sepengetahuan pemerintah namun tak ada respon dari ketiganya.

Karena terus-terusan dianggap meresahkan dan melawan pada tanggal 1 Februari 1989 Kades Rajabasa Lama mengirim surat dengan nomor 40/ LP/RBL/1989 kepada Danramil 41121 Way Jepara, Kapt. Sutiman yang meminta untuk membubarkan pondok pesantren jama’ah dengan alasan pengajian gelap dan para anggota jama’ah telah menanti kedatangan aparat untuk memeriksa mereka dengan mempersiapkan bom Molotov.

Surat tersebut ditembuskan kepada Kapolsek dan Camat Way Jepara. Mendapat surat tersebut Kapt.

Sutiman langsung menyurati Dandim 0411 Metro dengan nomor surat B/317/II/1989 yang isinya antara lain melaporkan informasi-informasi yang diterima, meminta petunjuk untuk mengambil tindakan dalam waktu dekat dan menyarankan agar menangkapi jema’ah pada waktu malam hari dalam waktu dekat. Surat tersebut ditembuskan kepada Muspika Way Jepara, Danrem 043 Garuda Hitam di Tanjung Karang, Kakansospol TK II Lampung Tengah dan Kakandepag TK II Lampung Tengah.

Pada Minggu, 5 Februari 1989 Sekitar pukul 23.45, petugas yang terdiri dari Serma Dahlan AR (Ba Tuud Koramil 41121 Way Jepara), Kopda Abdurrahman, Ahmad Baherman (Pamong Desa), Sukidi (Kadus Talangsari III), Poniran (Ketua RW Ta langsari III), Supar (Ketua RT Talangsari III) dibantu

masyarakat yaitu, Kempul, Sogi dan 2 orang lainnya menyergap salah satu pos ronda jama’ah dan menangkap 5 orang jama’ah. Malam itu juga, Warsidi dan sekitar 20-an jama’ah berkumpul dan mengirim 11 orang untuk membebaskan kelima orang jama’ah yang ditangkap namun menemui kegagalan.

Keesokan harinya 6 Februari 1989 Kapten Sutiman dan rombongannya yang berjumlah 9 orang melancarkan aksi susulan di Talangsari.

Mereka menembaki para warga yang kemudian mendapat perlawanan dari para warga dan memukul mundur rombongan Kapten Sutiman.

Kapten Sutiman sendiri tewas dalam penyerbuan ini yang menyulut aksi selanjutnya.

Setelah tewasnya Kapten Sukiman pada tanggal 7 Februari 1989 terjadi penyerbuan oleh pasukan yang dipimpin Kolonel AM Hendropriyono (Danrem Garuda Hitam Lampung) yang terdiri dari 3 pleton tentara dan 40 orang anggota Brimob. Kemudian Danrem 043 Garuda Hitam Kol. Hendropriyono bersama lebih dari satu batalion pasukan infantri dibantu beberapa Kompi Brimob, CPM dan Polisi setempat mengepung dan menyerbu perkampungan Cihideung dengan posisi tapal kuda. Dari arah Utara (Pakuan Aji), Selatan (Kelahang) & timur (Kebon Coklat, Rajabasa Lama). pasukan Danrem 043 yang dilengkapi senjata modern M-16, bom pembakar (napalm), granat dan dua buah helikopter yang membentengi arah barat. Melihat penyerbuan terencana dan besar-besaran, dan tidak ada jalan keluar bagi jama’ah untuk meyelamatkan diri, jama’ah hanya bisa membentengi diri dengan membekali senjata seadanya. Tanpa ada dialog dan peringatan, penyerangan oleh Danrem 043 dimulai.

Dalam perburuan itu, aparat memaksa Ahmad, anak angkat Imam Bakri berusia 10 tahun sebagai penunjuk tempat-tempat persembunyian dan orang yang disuruh masuk kedalam rumahrumah yang dihuni oleh ratusan jema’ah yang kebanyakan terdiri dari wanita dan anak-anak.

Setelah menggunakan Ahmad, aparat berhasil mengeluarkan paksa sekitar 20 orang ibu-ibu dan anak-anak dari pondok. Tentara kemudian mulai membakar pondok-pondok yang berisi ratusan jama’ah dan anak-anak. Dengan memaksa Ahmad menyiramkan bensin dan membakarnya.

Dibawah ancaman senjata aparat, Ahmad rumahrumah di desa tersebut. Sambil membakar rumah 10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

26

-rumah tersebut, Purwoko (10 th) dipaksa aparat untuk mengenali wajah Warsidi dan Imam Bakri diantara puluhan mayat-mayat jama’ah yang bergelimpangan. Para ibu-ibu dan anak-anak yang selamat dari penyerangan dibawa ke markas Kodim 0411 Metro. Tahanan ibu-ibu di Kodim dipindahkan ke Korem 043 Gatam sekitar dua minggu kemudian.

Penangkapan sisa-sisa anggota jama’ah oleh aparat dibantu masyarakat oleh operasi yang disebut oleh Try Sutrisno Penumpasan hingga keakarakarnya.

Pasca kejadian Talangsari muncul penangkapan para aktivis islam di Jakarta, Bandung, solo, Boyolali, mataram, Bima & dompu melalui operasi intelejen yang sistematis yang banyak diantaranya sama sekali tidak mengetahui kejadian Talangsari.

“Jangan takut menegakkan hukum dan jangan takut mati demi menegakkan hukum” (Baharuddin Lopa, 1935-2001)

2006 Korban Pengusiran Penduduk Secara Paksa: 77 orang Korban Pembunuhan: 130 orang Korban Perampasan Kemerdekaan: 53 orang Korban Penyiksaan: 46 orang Korban Penganiayaan: sekurang-kurangnya 229 orang

Proses Hukum & Peradilan Miris. Upaya untuk membongkar otak dibalik peristiwa Talangsari yang tercetus sejak 2001 tidak membuahkan hasil yang berarti. Para korban, keluarga korban, KontraS, dan Komnas HAM hanya seperti jalan di tembahkan presiden sekalipun, hukum seakan menutup mata dan telinga.

Kesimpulan dari Komnas HAM yang menyatakan adanya unsur pelanggaran HAM yang berat pada kasus Talangsari ternyata bukanlah titik terang, melainkan hanya seberkas cahaya yang melintas dengan cepat. Nyatanya sudah lebih dari 5 tahun ini hingga sekarang, proses penyelidikkan masih saja mengendap di Kejaksaan Agung dengan alasan klasik: berkas-berkas yang belum lengkap.

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

27

(Masih)

Di

MENOLAK LUPA MEI 98

era orde baru Indonesia tidak hanya mengalami krisis keuangan saja tetapi gejolak politik, dan sosial juga terjadi di Indonesia. Mahasiswa terus mengadakan perlawanan dengan melakukan aksi demonstrasi di jalan. Aksi mahasiswa ini yang membuat pemerintah tidak senang.

Pada tahun 1997 terjadi perpecahan dalam Partai Demokrasi Indonesia(PDI). PDI terbagi menjadi dua kubu yaitu PDI pimpinan Soerjadi dan PDI pimpinan Megawati Soekarno Putri. Saat itu juga muncul kelompok Solidaritas Indonesia Untuk Amien dan Mega (SIAGA) sebagai calon Presiden RI SIAGA yang merupakan simpatisan dari Megawati dan Amien. Pada tanggal 28 Mei 1997 berlangsung pemilu yang dimenangkan oleh Golkar yang memenangkan 70% bangku di DPR. Kasus penculikan mulai terjadi Penculikan ini dilakukan oleh oknumoknum militer yang tergabung dalam tim Mawar. Tim Mawar menculik para aktivis yang

mendukung demokrasi. Tim Mawar adalah bagian dari kesatuan Komando Pasukan Khusus, TNI Angkatan Darat. 11 anggota tim mawar menjalani persidangan. Persidangan berlangsung di pengadilan Mahkamah Militer Tinggi pada tanggal 6 April 1999. Hasil dari persidangan ini yaitu Mayor Inf Bambang Kristiono (Komandan Tim Mawar) mendapat hukuman 22 bulan penjara dan memecatnya sebagai anggota TNI. Kapten Inf Fausani Syahrial (FS) Multhazar (Wakil Komandan Tim Mawar), Kapten Inf Nugroho Sulistiyo Budi, Kapten Inf Yulius Selvanus dan Kapten Inf Untung Budi Harto, divonis 20 bulan penjara dan memecat mereka sebagai anggota TNI. Yang mendapat hukuman hanya para pelaku di lapangan saja, aktor intelektual dari kasus ini masih bisa menikmati udara bebas. Kita tidak mengetahui dengan pasti siapa yang

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

28

memerintahkan anggota Tim Mawar untuk membunuh para aktivis. Semua nama yang pernah terkait hanya menjadi orang yang diduga karena tidak ada bukti yang cukup.

Penculikan aktivis terjadi selama tiga kali yaitu menjelang pemilu Mei 1998, dalam waktu dua bulan menjelang sidang MPR bulan Maret, dan dalam periode tepat menjelang pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998. Jumlah korban dalam kasus ini yaitu 11 orang disiksa, 12 orang dianiaya, 23 orang dihilangkan secara paksa, 19 orang diculik, dan satu orang tewas. Dari data di atas ada 9 orang yang dikembalika. Sampai saat ini masih ada 13 orang yang belum diketahui keadaannya.

Daftar Nama 9 orang yang dikembalikan:

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

29

Daftar nama 13 orang yang hilang:

Kasus penculikan paksa ini merupakaan salah satu noda hitam dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Dari penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM. Indikasi ini ditemukan berdasarkan penyelidikan kepada 58 korban dan warga masyarakat, 18 anggota dan purnawirawan Polri, serta seorang purnawirawan TNI. Pelanggaran HAM ini ada dalam hal penghilangan hak hidup seseorang. Semua korban yang diculik disebabkan karena hal yang sama 10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

30

yaitu aktivitas politik yang mereka lakukan. Hal ini bertentangan dengan Undangundang yang ada di Indonesia dimana setiap orang memiliki hak untuk berpendapat.

Catatan demi catatan terus mengukir sejarah hitam bangsa Indonesia. Kerusuhan Mei 98 dianggap sebagai puncak kemarahan rakyat Indonesia pada masa itu. Bukan hanya serangkaian rangkaian politik pemerintahan yang goyah, penghilangan aktivis, hingga pelanggaran HAM berat. Terutama pada korban kasus Kerusuhan Mei 1998. Kritik terhadap pemerintah Orde Baru dan keruntuhan ekonomi akibat krisis finansial Asia pada 1997 tidak hanya mengasilkan lengsernya Soekarno dari jabatan Presiden Republik Indonesia pada masa itu, kerusuhan tak terkelakan jelas menghasilkan banyak korban, di mana ratusan nyawa hilang tanpa alasan, penjarahan besar-besaran, pemerkosaan massal, dan menghilangnya para aktivis tanah air.

Nama-nama seperti Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie menjadi cikal bakal perjuangan keadilan rakyat Indonesia hingga kini. Mereka adalah mahasiswa Universitas Trisakti, empat dari 1250 korban dengan berbagai macam kekerasan pada masa Kerusahan Mei 1998 di berbagai daerah, setelah sebelumnya aksi penghilangan paksa aktivis tanah air lebih dahulu merajalela. Jakarta bukan lagi jadi pusat amukan masyarakat Indonesia saat itu, daerah yang menjadi kerusuhan utama lainnya adalah Medan dan Surakarta.

Aksi demo, pembakaran, pemblokiran, penjarahan, pemerkosaan, pembunuhan menjadi deretan kekerasan kasus tak terpecahkan hingga sekarang, Kerusahan Mei 1998. Tragedi hitam ini juga menghasilkan diskriminasi terhadap kaum Tionghoa, konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Bandung, dan Surakarta, perusakkan massal pada toko-toko dan perusahaan milik keturunan Tionghoa.

Luka Yang Mengharuskan Menolak Lupa Jargon “Menolak Lupa” untuk para korban Kerusahan Mei 1998 juga menjadi awal bagi suara kaum Tionghoa, khususnya korban pemerkosaan

massal. Berdasarkan data yang dihimpun dari Lembar Fakta dan Temuan dari Tim Gabungan Pencari Fakta 13-15 Mei 1998 yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia pimpinan presiden B.J. Habibie pada 2008 lalu, bahwa 85 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual yang berlangsung dalam rangkaian kerusuhan Mei 1998. Dengan rincian 52 korban perkosaan, 14 korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 korban penyerangan/penganiayaan seksual, dan 9 orang korban pelecehan seksual. Keturunan Tionghoa dianggap serangan anti rasial kelompok etnis yang mudah dieksploitir sebagai pemicu kerusahan, meski pada fakta “Operation Jakarta” oleh Amerika mengungkap bahwa eksploitasi berita pemerkosaan massal etnis Tionghoa sebagian besar adalah kebohongan yang disengaja oleh kepentingan tertentu untuk “memanaskan” polemik Orde Baru.

Kursi Presiden dengan segala kekuasannya ternyata bukan jawaban atas keadilan Kerusuhan Mei 1998. BJ. Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono deretan nama berkuasa di tanah air ini seperti pajangan tanpa usaha menumpas fakta dan keadilan. Meski pemerintah belum benar-benar selesai mengerjakan “PR” Indonesia 15 tahun lalu, DPR sempat mengeluarkan pernyataan bahwa kematian empat mahasiswa Trisakti bukanlah pelanggaran Hak Asasi Manusia dan keadilan bagi korban lainnya tidak pernah terjaminkan. Pemerintah terlihat seperti bungkam atau bahkan sengaja membiarkan tragedi ini terus tercatat setiap tahunnya, fakta dan bukti pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menewaskan ribuan orang dan kasus penghilangan paksa aktivis seperti lukisan lambang Garuda yang tidak pernah usai.

Desing peluru itu melintas diantara mereka yang berjaket biru. Hantaman timah panas mebabi buta menyerang mereka yang tidak “melayani dan mengayomi masyarakat”. 12 Mei 1998.

Jembatan Grogol adalah saksi bisu bagaimana empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas akibat terhantam peluru yang jelas-jelas bukan dari karet.

Trigerring factor. Itulah dua kata yang diyakini oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). “Berkat” hilangnya empat nyawa penerus bangsa, hampir secara bersamaan muncul kerusuhan di lima kota

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

31

’98.

yang dipilih oleh TGPF pada tanggal 14 Mei

Selama 32 tahun, mungkin baru ini kali pertama Presiden Soeharto merasakan tekanan yang begitu besar dari masyarakat. Pada akhirnya, ia mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.

Diyakini banyak pihak bahwa perisitiwa Malari tahun 1974 merupakan titik awal berkembangnya perlawanan masyarakat. Dalam buku Membongkar Manipulasi Sejarah yang ditulis oleh Asvi Warman Adam, sang penulis menggambarkan bagaimana kemarahan Presiden Soeharto. The Smilling General tak lagi tersenyum setelah para mahasiswa memprotes kedatangan modal asing yang terus menerus menggerus keuangan negara.

Menurut bapak Inco Harper yang sekarang mengajar sebagai salah satu dosen di Universitas Multimedia Nusantara, munculnya Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Koordinasi Kemahasiswaan (SKK/BKK) berdasarkan SK No.0156/U/1978 sesaat setelah Daoed Jusuf dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) adalah bukti bahwa pemerintah tidak ingin mahasiswa ikut campur dengan urusan politik.

“Mahasiswa tidak boleh berpolitik, tidak boleh turun ke jalan untuk demo,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa keberadaan Resimen Mahasiswa (Menwa) saat itu merupakan sebuah alat mata-mata dari zaman Orde Baru.

Tak ayal, sering terjadi gesekan antara mahasiswa yang kritis dengan Menwa.

“Dalam diskusi seperti ini, sering kali terjadi ada orang-orang dari luar yang disisipkan ke dalam diskusi tersebut, ataupun dari Menwa itu. Waktu itu mahasiswa belum terlalu kompak seperti tahun ’98, sehingga akhirnya ada satu yang ngomong dan besoknya sudah tidak ada, dipanggil rektorat, dan sebagainya,” jelas pak Inco.

Tahun demi tahun berselang, krisis moneter menimpa bangsa yang dahulu kala pernah menyuarakan Sumpah Palapa. Inflasi besar-besaran membuat kestabilan ekonomi nasional tak lagi bisa diharapkan. Nilai tukar dengan mata uang asing jatuh ke titik yang tak lagi bisa diterima.

Semakin lama, pergerakan mahasiswa di berbagai Universitas semakin menjadi-jadi.

Mereka tak mampu lagi menahan amarah akan kondisi yang menerpa Indonesia. Apalagi keberadaan SKK/BKK seperti menekan mereka untuk tidak turut campur atas apapun yang dilakukan oleh pemerintah.

Namun dalam cermat pak Inco, yang diculik biasanya adalah para aktivis dari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM).

“LSM sering dianggap sebagai provokator dari mahasiswa. Wiji Thukul dulu adalah orang LSM,” ujarnya sembari menjelaskan bahwa LSM dan mahasiswa sering kali menjadi kambing hitam apabila ada pergolakan politik oleh Orde Baru.

Selama periode 1997/1998, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau yang biasa disebut KONTRAS mencatat setidaknya ada 23 orang yang dilaporkan hilang. Satu orang ditemukan tewas, sembilan orang dilepaskan, dan sisanya masih hanya serupa bayang yang tak kunjung berubah menjadi nyata.

Penculikan aktivis terjadi selama tiga kali yaitu menjelang pemilu Mei 1998, dalam waktu dua bulan menjelang sidang MPR bulan Maret, dan dalam periode tepat menjelang pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998.

Dalam laporan majalah Tempo, hasil temuan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang diumumkan para petinggi TNI ketika itu menyebutkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap mantan Danjen Kopassus Letjen (Purn.)

Prabowo Subianto dan Mayjen Muchdi P.R. serta Komandan Grup IV Kopassus Kol, penculikan dilakukan dengan sepengetahuan dan berdasarkan perintah para pemimpin Kopassus saat itu.

“Banyak penculikan-penculikan memang dilatar belakangi oleh Militer dengan dalil demi stabilitas negara,” ujar Pak Inco.

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Penculikan_aktivis_1997/1998 http://nasional.kompas.com/read/2011/03/07/08145646 Tim Penulis: Siti Hardiyanti, Evans Simon, Arnoldus Kristianus Editor: Gloria Fransisca Katharina Lawi

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

32

INFO INDONESIA

Masa Kelam di

Tanah Serambi Mekkah Usaha separasi Aceh dari Republik Indonesia oleh gerakan Aceh Merdeka (GAM) berlangsung sejak 1976.Untuk melawan gerakan separatisme itu, pada tahun 1989 pemerintah Indonesia akhirnya menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

Operasi militer di Aceh atau yang sering disebut sebagai Operasi Jaring Merah tersebut ternyata membuahkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia oleh TNI, baik terhadap pejuang GAM maupun rakyatsipil Aceh. Operasi ini melibatkan eksekusi sewenang-wenang, penculikan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pembakaran desa.

Penetapan DOM bermuladari laporan Gubernur Aceh saat itu, Ibrahim Hasan, kepada Presiden Soeharto mengenai situas ikeamanan di Aceh.Dalam laporan itu, gangguan keamanan terjadi di tiga tempat: Aceh Utara, Aceh Timur, dan Pidie. Presiden Soeharto kemudian menginstruksikan TNI (dulu ABRI) agar menempatkan 6.000 anggotanya di Aceh dan untuk bergaul dengan rakyat agar rakyat menjadi berani melawan GAM.

Sejak munculnya pasukan TNI di Aceh, banyak rakyat sipil yang dibunuh secara misterius. Mayat-mayat banyak ditemukan di dalam karung goni yang dibuang di dekat pemukiman penduduk, pasar, jalan utama, lapangan, perkebunan, pinggirs ungai, atau di bawah jembatan.

Pembunuhan dan penyiksaan TNI terhadap rakyat sipil terjadi karena kecurigaan terlibat GAM. Ketika ada pencarian anggota GAM di sebuah kampung, tidak membuahkan hasil, maka penduduk desa mendapat hukuman karena dianggap berpihak pada GAM dan tidak kooperatif terhadap aparat. Penyiksaan kepada penduduk menjadi alat utama untuk mendapat pengakuan pada masa itu. Meskipun korban tidak tahu apa-apa mengenai GAM, mereka tidak bisa menolak tuduhan yang ditujukan kepadanya karena siksaan yang diterima.

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

33

ang ditMenurut Forum Peduli HAM Aceh, selama masa DOM

1989-1998, tercatat sebanyak 1.321 orang tewas, 1958 orang hilang, 3.430 kasus penyiksaan, 128 kasus pemerkosaan, dan 597 kasus pembakaran rumah/desa. Jumlah korban tersebut diperkirakan lebih banyak lagi karena banyak kasus kekerasan yang tidak terdata.

Berbagai upaya telah dilakukan LSM, LBH, dana aktifis mahasiswa untuk membantu para korban kekerasan di Aceh dalam mengungkap kasus yang menimpa mereka.

Namun, kebanyakan korban menutup diri atas kejadian yang pernah menimpa dirinya.Trauma dan luka batin merupakan alasan utama terbungkamnya berbagai peristiwa kekerasan pada masa DOM.

Pada kasus pemerkosaan, misalnya. Korban dan keluarganya menganggap pemerkosaan merupakan aib yang memalukan sehingga mereka enggan menceritakan dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang yang tidak mereka kenal. Ada pula korban/keluarga korban yang mengaku diancam pihak tertentu agar tidak mengungkap suatu peristiwa. Tidak hanya korban, LSM yang mendampingi pun ikut diancam.

Setelah status Aceh sebagai DOM dicabut, ternyata peristiwa kekerasan masih menghantui masyarakat Aceh. Salah satu peristiwa yang paling dikenal adalah Tragedi Simpang KKA.Peristiwa ini terjadipada 3 Mei 1999 di sebuah persimpangan jalan dekat pabrik PT Kertas Kraft Aceh, KecamatanDewantara, Aceh Utara.

Sebuah reportase yang ditulis oleh Chik Rini yang dimuatdalam majalah PANTAU menuturkan bahwa konflik di Simpang KKA bermula ketika seorang anggota TNI, Sersan Dua Aditia, hilang. Pihak TNI ingin mencari anggotanya tersebut ke kampung-kampung, tetapi ini menimbulkan ketakutan tersendiri dalam masyarakat. Mereka trauma akan kehadiran TNI sejak masa DOM.

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

34

TNI juga sangat keras pada saat itu. Mereka banyak mencurigai warga sebagai anggota GAM. Kecurigaan dan kerasnya TNI serta ketakutan dan kemudahan diprovokasinya warga membuatkedua pihak saling tidak percaya. Lalu ada kabar TNI mulai menganiaya warga, maka warga pun memutuskan untuk berdemonstrasi.

Pada 3 Mei 1999, kerumunan massa berkumpul di Simpang KKA. Ada tentara juga di sana. Awalnya mereka tidak terlalu gencar menyuarakan tuntutan, tetapi setelah tahu ada wartawan TV yang meliput, mereka menjadi lebih berapi-api. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar. Inilah yang menjadi awal baku hantam TNI dengan warga yang bersenjata. Rentetan peluru menyasar ke massa yang berkumpul. Puluhan warga, baik perempuan, laki-laki, dan anak-anak menjadi korban.

Setelah beberapa saat, tembak-menembak berhenti. Korbanbergelimpangan di mana-mana dengan lukatembak yang mengenaskan.

Para korban luka segera dilarikan ke rumahsakit, tetapi rumah sakit tidak mampu menampung semua korban. Sementara itu, baik dari pihak TNI maupun warga saling tuding siapa yang memulai penembakan.

Pada masa setelah pencabutan DOM, seperti dilaporkan oleh Kontras, pola kekerasan negara yang dilakukan terhadap warga sipil menjadi semakin terang-terangan, bahkan tak ada rasa takut untuk diadili. Kasus pelanggaran HAM makin marak terjadi, tapi pemerintah masih pada sikapnya yang tidak proaktif mengurus masalah ini. Proses peradilan yang ada pun seperti tak sepenuh hati dilaksanakan dan masih melindungi pelaku utamanya.

Perubahan sikap terjadi ketika pada tahun 2000-2003, Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden RI. Terlihat adanya kebijakan politik pemerintah yang menunjukkan kemauan politik untuk menyelesaikan masalah ini. Langkah konkrit pertama adalah ‘JedaKemanusiaan’ yang dimulai denganmenerapkan Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh. Perjanjian ini kemudian ditandatangani oleh Pemerintah RI dan GAM. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak pelanggaran dan membuat keadaan tak banyak membaik.

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

35

ang dit Selama periode itu banyak operasi-operasi militer yang di-

jalankan. Masih banyak kasus pelanggaran HAM terjadi yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang, pembunuhan secara massalterhadap penduduk pun masih terjadi. Pengusutan tak kunjung berlangsung padahal korban semakin banyak.

Masalah semakin berlarut-larut dan seperti bertambah kacau ketika Aceh ditetapkan sebagai Darurat Militer pada 20032004. Evaluasi yang dilakukan kontras terhadap 1 tahun dilakukannya operasi ini masih memprihatinkan. Kasus kekerasan dan pelanggaran HAM masih marak, menambah dalam luka rakyat Aceh yang belum juga sembuh.

Tahun 2004, status Aceh turun menjadi Darurat Sipil.Tapi tetap saja, kebebasan sipil masih dibatasi. Penurunan tersebut diduga ditunggangi oleh kepentingan politik orang-orang yang akan maju di Pilpres tahun itu. Hal initerlihat pula dari tidak berkurangnya pasukan militer meskipun status kegawatan daerahnya sudah dikurangi, jadi masih tak ada bedanya.

Pada akhirnya, tahun 2005, muncul juga nota kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM. Perundingan damai ini akhirnya dicetuskan oleh Wakil Presiden baru saat itu, Jusuf Kalla.

Ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005, kedua pihak yang saling bersitegang puluhan tahun lamanya itu menyepakati masalah penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, Hak Asasi Manusia, Amnesti dan reintegerasi kemasyarakat, Pengaturan keamanan di Aceh, pembentukan misi monitoring Aceh, serta penyelesaian perselisihan.

Delapan tahun sudah sejak Perjanjian Helsinki ditandatangani, tapi apakah masalah di Aceh sudah sepenuhnya tuntas? Ternyata belum. Malah ada butir di perjanjiantersebut yang masih juga belum terealisasi, seperti dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi ini seharusnya bertugas mengungkapkan pelanggaran HAM selama terjadi konflik di Aceh sejak tahun 1976, baik yang dari kalangan militer, polisi, maupun sipil.

Ini menjadi bukti lain bahwa penyelesaian masalah di Aceh masih setengah-setengah. Terutama terkait masalah pelanggaran HAM yang telah menghantui Aceh selama puluhan tahun ini. Akankah kasus tersebut dibiarkan hilang ditelan zaman dan akhirnya terlupakan?

Penulis : Katrine Gabby Kusuma & Maria Advenita Gita Elmada Editor : Gloria Fransisca Katharina Lawi Foto : buzzerbeezz.wordpress.com Ilustrator : Anastasia SoniaSelamaperiodeitubanyak

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

36

Sosok Presiden Soekarno yang merupakan pribadi yang tegas dan tidak kenal kompromi terhadap berbagai hal yang menggangu ketentraman NKRI. Bila jalan buntu diplomasi ditemui, Soekarno pun tak segan-segan menurunkan pasukan untuk menjaga ketentraman Tanah Air. Salah satunya yaitu pemisahan Indonesia dengan Papua Barat.

7 DESEMBER 2000

ABEPURA 10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

37

S

osok Presiden Soekarno yang merupakan pribadi yang tegas dan tidak kenal kompromi terhadap berbagai hal yang menggangu ketentraman

NKRI. Bila jalan buntu diplomasi ditemui, Soekarno pun tak segan-segan menurunkan pasukan untuk menjaga ketentraman Tanah Air. Salah satunya yaitu pemisahan Indonesia dengan Papua Barat.

Beliau sempat marah akibat Belanda ingin menjadikan Papua Barat menjadi negara yang terpisah dari NKRI. Pengiriman armada besar pun dilakukan. Laut Aru saat itu menjadi saksi gagahnya Jenderal Yos Sudarso ketika ingin merebut kembali Papua Barat. Sayang, hal itu hanya menyisakan korban. Tak pelak, jalur diplomasi pun ditempuh. Melalui PBB, pada tanggal 1 Mei 1963, Papua Barat kembali ke ranah NKRI. Setelah hampir 37 tahun peristiwa itu terjadi, ternyata

kekurangan yang terdapat di kawasan timur Indonesia itu. Kesejahteraan hidup, ekonomi, sosial, hingga budaya masih sulit untuk didapat disana. Papua sendiri merupakan kawasan Indonesia yang sah. Tidak heran,

dapat sewaktu-waktu pecah disana. Ada berbagai macam pelanggaran khususnya HAM yang telah terjadi

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

38

di Papua. Namun, hingga sekarang satu-satunya kasus yang diakui oleh negara adalah pelanggaran HAM dalam kasus Abepura pada tahun 2000.

Latar Belakang Kasus Tidak adanya kesetaraan dalam ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya di masyarakat Papua adalah hal yang belum bisa dipenuhi oleh pemerintah. Kewajiban dasar dalam memenuhi setiap hak asasi warga adalah dalil kehadiran (raison de ‘etre) hadirnya sebuah negara.

Oleh sebab itu, apabila negara tidak bisa menjalankan kewajibannya maka negara telah kehilangan eksistensinya, rakyat dapat protes.

Perlakuan atas protes mereka seringkali didapati berbeda antara Papua dengan lainnya. Pendekatan militer dan anggapan bahwa mereka yang protes adalah gerakan separatis adalah paradigma yang muncul di pikiran banyak orang. Generalisasi itu tidak sepenuhnya benar, karena sebagian dari mereka pun hanya menuntut hak yang sama dan setara dengan daerah lainnya.

Beberapa fakta peristiwa yang terjadi antara tahun 1998 – 2000 telah menunjukkan bahwa aparat Kepolisian begitu mudah dalam melakukan penembakan, penangkapan, penahanan, dan penyiksaan terhadap masyarakat sipil yang melakukan aksi protes. Label sebagai separatis pun menjadi cap mereka.

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

39

Kronologi Pada tanggal 7 Desember 2000, pukul 01. 30 WIT dini hari, telah terjadi tiga peristiwa yang berbeda dalam waktu yang cukup singkat. Pertama yaitu Penyerangan Mapolsek Abepura. Disusul kemudian Pembakaran Ruko di lingkaran Abepura yang lokasinya hanya berjarak 100 m dari lokasi pertama. Lalu yang terakhir pembunuhan anggota Satpam di Kantor Dinas Otonom Kotaraja. Tiga peristiwa ini menelan banyak korban Penyerangan Mapolsek mengakibatkan Brigadir Polisi Petrus Epae tewas. Sedangkan Bripka Darmo, Bripka Mesak Kareni dan Bripka Yoyok sugiarto menderita luka-luka. Pembakaran ruko dan toko arloji juga menimbulkan kerusakan. Sementara pembunuhan yang terjadi di Kantor Dinas Otonom Kotajaya di Kotaraja menewaskan Markus Padama, seorang Satpam, dengan luka bacok di leher dan tusukan tombak di bagian perut.

Atas dasar peristiwa itu, kepolisian yang piket malam itu pun segera melapor ke Kapolsek AKP Alex Korwa melalui telepon. Bantuan keamanan pun diminta ke Mako Brimobda Irian Jaya.

Sekitar pukul 02.00 WIT. Kapolres Jayapura AKBP. Drs. Daud Sihombing, SH langsung mendatangi Polsek Abepura untuk melihat situasi. Setelah berkonsultasi melalui telepon dengan Wakapolda Irian Jaya, Brigjen Polisi Drs. Moersoetidarno Moerhadi D., Kapolres mengeluarkan perintah pengejaran dan penyekatan.

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

40

Operasi tersebut langsung dipimpin oleh Kapolres dan di bantu oleh Dansat Brimobda Irian jaya Kombes Pol. Johny Wainal Usman. Operasi pun dilakukan di beberapa tempat.

a.

Asrama Ninmin Pimpinan : Bripka Hans Fairnap Jarak : 300 m dari Mapolsek Abepura Aksi : Pemukulan semua penghuni pada bagian dada, kepala, kaki, tangan dan punggung. Aparat juga memaki-maki Pasukan di langsung melepaskan tembakan ke arah dinding bangunan asrama dan memecahkan kaca nako dan lampu, kemudian memasuki ruang tengah barak asrama putra. Mereka memaksa penghuni asrama keluar, dengan bentakan, sambil dipukul dengan pukul senjata, kayu dan tendangan. Setelah keluar, mereka digiring, sambil dipukul dengan pukul senjata, kemudian dikumpulkan di depan pintu gerbang SMUN I Jalan Biak Abepura, yang berjarak 50 m dari asrama Ninmin. Sebanyak 23 (14 laki-laki – 9 Perempuan) orang penghuni asrama tersebut dibawa dengan truk ke Mapolres Jayapura.

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

41

b. Pemukiman warga asal Kobakma Mamberamo, dan Wamena Barat Kabupaten Jayawijaya di kampung Wamena Abe Pantai Pimpinan : Bripka Zawal Halim Jarak : 3 km dari Mapolsek Abepura Aksi : Pemukulan mengguanakan popor. Tembakan ke udara dilepaskan untuk menakut-nakuti.

Anggota Brimob langsung mengepung rumah-rumah penduduk sambil melepaskan tembakan ke udara.

Tujuh puluh lima Kepala Keluarga dikumpulkan di halaman Gereja GIDI. Selain itu juga di pisahkan empat orang laki-laki dewasa yakni Helukam, Yepam Yokosam, Yonir Wanimbo dan Arnold Mundu Soklayo dan dipaksa naik ke truk dan akhirnya dibawa ke Polsek Abepura.

c. Asrama Yapen Waropen ( Yawa ) Pimpinan : Iptu Suryo Sudarmadi Jarak : 1 km dari Mapolsek Abepura.

AKSI : Penembakan ke arah bangunan. Dipukul dengan senjata.

Semua penghuni keluar dan melarikan diri lewat

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

42

asrama dan meloncat pagar rumah sakit jiwa Abepura menuju ke komplek perumahan BTN Puskopad Kampkey, Abepura. Satu dari mereka bernama Timothius Sirami mengalami luka di kepala akibat terserempet peluru dan 4 orang dari mereka berhasil di tangkap di perumahan BTN Puskopad. Tiga orang diantara mereka adalah Yason Awaki, Yedit Koramat dan John Anjer dipukul dengan pukul senjata, dan diangkut ke truk dan akhirnya dibawa ke Mapolsek Abepura.

Sedangkan seorang lagi bernama Djean Mambrasar beberapa saat kemudian di tangkap dan akhirnya juga dibawa ke tempat yang sama.

Kasus Abepura tergolong “Pelanggaran HAM Berat” berdasarkan hasil penyelidikan KPP HAM Papua.

Sidang : 8-9 November 2005 Tempat : Pengadilan HAM Makassar

d. Kediaman Masyarakat Suku Lani asal Mamberamo dan Wamena Barat, di jalan Baru, Kotaraja

Dua terdakwa utama : Komisaris Polisi Daud Sihombing dan Kepala BRIMOB Papua Johny Wainal Usman.

Keputusan hakim : membebaskan kedua terdakwa,

Pimpinan : Iptu Suryo Sudarmadi

memberikan pemulihan nama baik (impunitas), serta memberikan promosi jabatan oleh Negara dan kepada para korban di cap sebagai separatis dan

Jarak : 900 m dari Mapolsek Abepura

tidak memberikan reparasi bagi korban.

Aksi : Melepas tembakan ke udara. Pria disuruh jalan jongkok sambil dipukuli. Wanita dan anak disuruh merayap.

Laki-laki dan perempuan dipisahkan brimob. Kelompok laki-laki disuruh jalan jongkok menuju jalan raya lebih kurang 30 meter, sambil melakukan jalan jongkok aparat terus menerus memukul dari belakang dengan kayu, rotan dan pukul senjata, sedangkan kelompok perempuan dan dua anak. Salah seorang dari mereka juga hamil tua, juga disuruh merayap ke jalan raya.

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

43

Sampit, menutup mata dan telinga terhadap HAM? Perpecahan

dan

pertumpahan

darah

seakan

tak

pernah habis. Sampit pun menjadi saksi bisu kisah nan tragis ini. Tragedi kian memanas dan kerusuhan telah sampai di titik puncaknya. Ratusan korban jiwa

terenggut

kehilangan

nyawanya.

tempat

Ratusan

berlindungnya.

ribu

orang

Konflik

Sampit

masih menyisakan perihnya, ingatkah?

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

44

Y

a... mungkin di antara kalian tidak begitu asing

dan Madura ini ramai menjadi pergunjingan masyarakat

terkait Hak Asasi Manusia.

Seperti yang dikutip dari rusnanianwar.blogspot.com, Mantil F. Senas, salah seorang yang pernah terlibat dalam

2001 adalah puncak kerusuhan, sebenarnya kerusuhan itu dimulai sejak tahun 1999.�

karaoke di Tumbang Samba. Salah seorang Dayak Manyan dibantai oleh sekelompok suku Madura. Kasus yang menewaskan Iba Tue ini menumbulkan perasaan dendam dari suku Dayak terhadap suku Madura. Di saat itulah, mereka membakar rumah dan ternak suku Madura di daerah yang sama, Tumbang Samba.

Menurut Mantil, pembakaran yang menyebar hingga seluruh desa ini menimbulkan upaya pemerintah untuk mengevakuasi warga Madura. Sebanyak 37

Tumbang Samba. Hal ini guna mencegah kemungkinan munculnya korban-korban baru lagi nantinya. Tak berselang beberapa lama, keadaan pun mulai meredam.

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

45

permukaan.

Arogansi kedua suku nyatanya menimbulkan gesekan di sana dan sini. Masalah pun tak dapat terselesaikan secara tuntas. Kedua belah pihak seakan menutup mata dan telinga. Mereka tak lagi peduli dengan akar permasalahan yang terjadi. Satu hal yang mereka tahu, kekerasan harus dibalas dengan kekerasan.

Baik suku Dayak maupun suku Madura seolah bungkam ketika menyinggung soal toleransi. Seakan tidak ada cara

pemotongan kepala. Tak heran, pertikaian mematikan ini meningkatkan kerugian dari segi moril dan materil.

Lantas, di manakah sikap kemanusiaan yang selama ini ditegakkan?

Namun, ada beberapa versi cerita yang menuturkan insiden kerusuhan Sampit ini. Ada yang mengklaim, hal ini disebabkan oleh pembakaran sebuah rumah Dayak. Ada juga yang mengatakan apabila kerusuhan ini bermula dari kebakaran yang disebabkan oleh warga Madura. Kemudian, dilanjutkan dengan sekelompok anggota suku Dayak yang mulai membakar rumahrumah di pemukiman Madura.

Kerusuhan yang terjadi di Sampit hanyalah salah satu rangkaian peristiwa kerusuhan yang terjadi. Berikut adalah kasus-kasus lain yang memicu pertikaian etnis antara kedua suku sehingga Perang Sampit pun akhirnya pecah.

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

46

Seorang gadis Dayak diperkosa. Kasus diselesaikan dengan hukum adat.

Terjadi pembunuhan seorang Dayak oleh suku Madura, pelaku tidak tertangkap karena kemungkinan sudah kembali ke Madura.

Pengeroyokan 1 orang Dayak oleh 30 orang Madura.

Diadakan perdamaian antara kepala suku Dayak dan Madura.

Seorang gadis Dayak diperkosa di gedung bioskop Panala dan dibunuh dengan kejam dan sadis oleh orang Madura. Hukumannya ringan.

Di desa Karang Langit, Barito Selatan, orang Dayak dikeroyok orang Madura dengan perbandingan kekuatan 2:40. Alhasil, orang Madura itu pun

1972 1982 1983 1996 1997

tewas. Padahal, orang Dayak saat itu hanya ingin mempertahankan diri dari orang Madura yang jumlahnya sangat banyak. Kasus ditutup dengan hukuman berat bagi orang Dayak.

Anak laki-laki suku Dayak bernama Waldi tewas dibunuh orang. Ia tewas mengenaskan dengan lebih dari 30 tusukan di badan.

Terjadi lagi pengeroyokan orang Dayak oleh 4 orang Madura. Kasus tidak selesai karena pelaku tidak ditemukan.

Di Palangka Raya, seorang petugas ketertiban umum dibacok orang Madura dan pelaku ditahan di Polresta Palangka Raya. Esok harinya datang sekelompok suku

1998 1999 10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

47

Madura menuntut agar temannya dibebaskan tanpa tuntutan. Pihak kepolisian penuhi tuntutan.

Seorang Dayak dikeroyok beberapa orang suku Madura karena masalah sengketa tanah. Pembunuhnya lolos.

Suku Madura memaksa mengambil emas dari suku

1999

Dayak. Timbulah perkelahian di Pangkut, ibukota Kecamatan Arut Utara. Tidak ada penyelesaian hukum.

Di Tumbang Samba, terjadi penikaman terhadap suamiistri bernama Iba oleh 3 orang Madura. Pasangan itu luka berat dan dirawat di RSUD Dr. Doris Sylvanus, Palangka Raya. Pembacok tidak ditangkap. satu keluarga Dayak mati dibantai oleh orang Madura di Pangkut. Pelaku pembantaian lari tanpa penyelesaian hukum.

2000

Satu orang Dayak dibunuh oleh pengeroyok dari Madura di depan gedung Gereja Imanuel, Jalan Bangka.

Para pelaku lari tanpa proses hukum.

Kereng Pangi, Kasongan, Kabupaten Kotawaringin Timur, terjadi pembunuhan terhadap Sendung (nama kecil) oleh suku Madura. Pelaku tidak tertangkap karena kabur. Proses hukum tidak tuntas.

Pada 17- 28 Februari, pertikaian Dayak vs Madura kian memuncak. Pertumpahan darah terus terjadi. Warga Dayak banyak terbunuh karena dibantai. Suku Madura

2001

terlebih dahulu menyerang. Sementara perang ini terus berlanjut, ratusan warga lainnya dievakuasi. Bantuan berupa dokter sukarelawan, beras, makanan, dan ratusan kantong darah berdatangan.

Pada 1 Maret, Sementara perang ini terus berlanjut, ratusan warga lainnya dievakuasi. Bantuan berupa dokter sukarelawan, beras, makanan, dan ratusan kantong darah berdatangan.

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

48

Lihat, kalimat apa yang sering muncul dalam kronologi kerusuhan Sampit? Jelas, selalu ada pertikaian kedua suku tersebut. Banyak nyawa melayang, tetapi pelaku berhasil lolos. Hukum seakan-akan hanyalah omong kosong yang tidak akan mempan menjerat siapapun.

Pertikaian itu terus terjadi tanpa ada penanganan yang jelas.

Paling tidak, ada 100 orang Madura yang dipenggal kepalanya oleh suku Dayak. Praktik ini disebut ngayau atau pemburuah kepala. Meski hal ini dianggap sudah tidak terjadi lagi pada awal abad ke-12, tetapi malah terjadi di dalam kerusuhan ini. Padahal, kedua suku yang berbeda dari segi etnis dan budaya memiliki hubungan yang baik-baik saja.

Namun, hal yang yang sangat disayangkan adalah pihak kepolisian tidak memiliki keberanian untuk

Ketidakmampuan mereka sebagai aparat berwenang membuat kerusuhan makin tak terelakkan. Bahkan, kerusuhan di Sampit menyebar ke kecamatankecamatan lain.

Pada 2001, ketika peristiwa yang terkenal dengan julukan Sampit Berdarah ini berada pada titik puncaknya, barulah aparat kepolisian mengerahkan pasukannya guna mengatasi hal ini. Apablia masyarakat tidak mendesak pemerintah setempat, mungkin pihak berwenang tetap duduk termangu sembari berpangku tangan.

Pemerintah pun mencoba mengantisipasi

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

49

berkembangnya pertikaian ini agar tidak semakin luas. Mereka mengiri POLRI dan TNI ke lokasi kerusuhan. Selain itu, diadakanlah koordinasi dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan instansi terkait. Pemerintah melakukan patroli dan mengoptimalisasikan Siskamling di 500 RT guna melakukan pencegahan.

Tak berhenti sampai di situ saja. Pemerintah juga membantu evakuasi para pengungsi dari Sampit ke Surabaya dan dari Palangkaraya ke Surabaya lewat Banjarmasin. Bantuan berupa makanan dan obatobatan pun senantiasa datang dari berbagai pihak.

Ya, tanggung jawab atas keamanan dan perdamaian memang bukan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja. Namun, sebagai bangsa juga harus membuka hati nurani masing-masing. Hak asasi manusia merupakan hal krusial yang tanpa perlu lagi ditanya, tentu harus dijunjung tinggi.

Namun, tahukah kalian bahwa Sampit sempat

tanda perdamaian antara suku Dayak dan Madura, dibangunlah Tugu Perdamaian yang berada di bundaran Jalan Jend. Sudirman Sampit – Pangkalan Bun KM 3. Di samping itu, terdapat makam korban tragedi Sampit yang mungkin sudah tidak memiliki keluarga. Kini, Sampit kembali menjadi kota yang aman dan nyaman. Semoga Tugu Perdamaian ini menjadi benar-benar menjadi simbol persatuan antara Dayak dan Madura. Kelak, tiada lagi pembakaran rumah, pembacokan, pembunuhan, pengeroyokan, atau

Penulis: Sintia Astarina, Joshua Gunadhi, Desy Hartini Foto: berbagai sumber

pemotongan kepala.

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

50

Penembakan Nelayan

Di Sikka, Flores

P

ertengahan Juli lalu laut di perbatasan Reo dan Riung di Nusa Tenggara Timur bergolak. Tanpa alasan dan tanpa ampun dua nelayan asal Pulau Pemana, Kabupaten Sikka bernama Baharudin La Bau (46) dan La Salim Asis (15) tewas ditembak saat terjadi penyerangan mendadak oleh orang tidak dikenal di perairan Riung Nusa Tenggara Timur.

Nahkoda Kapal Putri Kembar La Asis yang membawa korban ke RSUD TC Hillers Maumere, mengatakan kapal motor nelayan Putri Kembar asal kabupaten Sikka berlayar dari selat Sape, Nusa Tenggara Barat (NTB) Kamis (4/7) sekitar pukul 17.00 Wita.

Tiba-Tiba saja mereka diserang oleh orang tidak dikenal yang menggunakan senjata laras panjang di perairan Riung, Kabupaten Ngada. Akibat penyerangan tersebut dua orang tewas di atas kapal, bahkan salah seorang diantaranya merupakan anak dibawah umur.

Menurut La Asis penyerang menggunakan tiga kapal motor kecil dan menggunakan senjata laras panjang ketika melakukan penyerangan. Para penyerang juga menggunkan pakaian warna coklat loreng yang mirip dengan pakaian dinas anggota keamanan patrol laut. Sebelumnya kedua korban dan 14 orang lainnya 10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

51

diatas kapal sedang dalam perjalanan pulang setelah mencari ikan di perairan Reo dan Riung. Setelah menembaki kapal para penyerang langsung melarikan diri dan tak ada barang ataupun hasil tangkapan mereka yang diambil oleh para penyerang.

Bukan Kali Pertama Penembakan kepada nelayan yang dilakukan oleh aparat bukan kali ini saja terjadi. Pada awal mei tahun 2013 terjadi penembakan kepada nelayan di wilayah perairan Raja Ampat, Papua oleh seorang anggota oknum TNI. Terhadap 7 orang nelayan, 1 orang diantaranya bernama La Bila (19) tewas.

Sebelumnya juga terdapat kasus serupa di perairan Raja Ampat pada wala tahun 2013 ini, dimana ada 2 nelaya menjadi korban penembakan oleh oknum TNI dan pada akhir tahun lalu 4 nelayan tewas ditembak oleh orang tidak dikenal.

Kemudian pada bulan Desember tahun 2002 2 orang bernama Zeno dan Iye tewas ditembak oleh aparat TNI di perairan Komodo, Nusa Tenggara Barat. Dan selama orde baru berkuasa setidaknya ada 10 kasus penembakan terhadap nelayan yang meibatkan oknum TNI. Dan tidak ada satupun kasus yang diusut tuntas oleh pengadilan. Dan tidak ada satupun oknum TNI yang menjadi tersangka.

Nama-nama, lokasi, serta waktu kejadian penembakan nelayan yang dilakukan oleh aparat TNI sejak tahun 1980 NO

NAMA

LOKASI KEJADIAN

WAKTU KEJADIAN

1

Agum Ila

Komodo Barat

2

Umar

Di tembak di perairan Ko- 1987 modo Barat

3

A. Samad

Komodo daya

Barat,

23 Agustus 1980

barat 7 Juni 1992 10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

52

4

Ramli

Komodo Barat Daya

7 Juni 1992

5

H. Ramli

Komodo Barat, barat daya 1997

6

Subu

Mayat dan perahunya ti- 1998 dak ditemukan samapai sekarang

7

Toto

Mayat dan perahunya ti- 1998 dak ditemukan samapai sekarang

8

Lahing

Mayat dan perahunya ti- 1998 dak ditemukan samapai sekarang

9

Samila

Mayat dan perahunya ti- 1998 dak ditemukan samapai sekarang

10

Supriadin Empat temannya hilang bersama kapal-kapalnya

11

Zeno

Perairan Komodo

11 November 2002

12

Iye

Perairan Komodo

11 November 2002

13

Mahmud

Perairan Belawan

Desember 2007

14

Lampe

Perairan Banjarmasin

15

La Tula

Perairan Raja Ampat

16

La Ninu

Perairan Raja Ampat

17

La Jaka

Perairan Raja Ampat

18

La Edi

Perairan Raja Ampat

19

La Bila

Perairan Raja Ampat

Mei 2013

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

53

20

La Bau

Perairan Sikka

Juli 2013

21

La Salim

Perairan Sikka

Juli 2013

Data : diolah dari berbagai sumber

Tak Pernah Tuntas Pelaku dari kasus yang menima dua nelayan asal Nusa Tenggara Timur ini pun sampai saat ini masih tidak jelas. Dalam beberapa pemberitaan disebutkan anggota Polair Polres Manggarai tengah diperiksa terkait penembakan ditengah laut tersebut. Dikutip dari berbagai sumber Kepala Bidang Humas Polisi Daerah Nusa Tenggara Timur, Ajun Komisaris Besar Okto Jorge Riwu membenaran jika yang menembak mati dua nelayan itu merupakan anggotanya Menurut dia kapal yang ditumpangi oleh nelayan tersebut dicurigai menggunakan bahan peledak atau bom untuk mencari ikan di perairan Sikka. Dan ketika hendak diperiksa oleh aparat kapal tersebut berusaha melarikan diri sehingga aparat kemudian memberondong kapal tersebut dan menewaskan dua orang diatas kapal.

Seorang Brigadir Satu berinisial IS (34) juga telah diamankan di Markas Polda NTT namun penyidikan terhadap apa motivasi menembak para nelayan juga belum jelas. Dan, Seperti kasuskasus sebelumnya terkait penembakan nelayan oleh aparat kasus ini seperti menguap dan berlalu tertutup oleh kasus-kasus besar lainnya di negeri ini.

Apapun alasannya menembak orang lain yang belum terbukti bersalah jelas tidak dibenarkan. Hampir seluruh kasus yang melibatkan aparat dan nelayan tidak ada yang selesai di meja hijau. Hanya ada penangkapan beberapa oknum yang dicurigai melakukan penembakan yang kemudian hilang ditelan bumi.

Pemerintah negeri ini seolah lepas tangan meskipun nyawa warga negaranya yang menjadi korban.

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

54

CHIT-CHAT

Setelah lulus, kira-kira kamu lebih memilih jadi wirausaha, akademisi, atau karyawan?

Alasannya?

Chrisliani Tridarma – Public Relation 2011 “Sepertinya jadi karyawan dulu deh, kerja dulu biar bisa ngumpulin duit buat modal usaha. Masa’ udah tamat kuliah masih minta duit sm orang tua, yah walaupun buat usaha tetap aja kurang asik gitu kalau gak modal sendiri.”

Intan Aprillia – Jurnalistik 2011 “Kalau gue setelah lulus gue mau kerja dulu, setelah ngumpulin uang, baru buka usaha sendiri. Soalnya kalau punya usaha sendiri, sudah gak kwatir untuk hari tua. Gue juga pengen S2, jadi di umur 40-an bisa jd dosen utk ngabisin waktu. Tp untuk abis lulus sih langsung jd karwayan. Untuk ngumpulin modal untuk jadi wirausaha dan uang untuk S2.”

Novyanti Santoso – Desain Komunikasi Visual 2013 “Aku lebih milih akademisi. Menurut aku, ilmu itu mahal dan susah dicari. Toh dari ilmu-ilmu yang kita punya, kita jaga bisa jadi wirausaha kalau mau atau jadi apapun itu.”

Dinda Christyana – Jurnalistik 2011 “Akademis. Karena saya merasa menjadi akademisi adalah hal yang membanggakan. Tentunya, akademisi dinilai dari segi kemampuan, dan saya adalah tipe orang yang suka ‘keluar’ dalam artian mau mencari segala sesuatu yang baru untuk menambah wawasan dan mau belajar hal-hal yang baru.”

Irene Brigitta – Desain Komunikasi Visual 2013 “Aku sih lebih milih jadi wirausaha, Biar bisa buka lapangan kerja buat orang lain. Soalnya selagi bisa buka lapangan kerja buat orang, ngapain nyari kerja ke orang.”

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

55

“Wirausaha, karna kerja sendiri lebih enak dan lebih enak jadi orang yang mempekerjakan orang daripada dipekerjakan orang dan lebih enak kita yang punya lapangan kerja buat orang lain.”

Reinaldo – Manajemen 2013 “Pilih wirausaha, soalnya kalau udah terkenal untungnya bisa gede.”

Andikha Karisma – Teknik Informasi 2013 “Wirausaha. Soalnya bisnis di masa sekarang sangat berperan penting dalam satu negara, jadi untuk masa global kedepannya bisnis sangat berpengaruh.”

Riandy Leo Thensa – Public Relation 2011 “Gue sih mungkin lebih pilih jadi karyawan dulu, abis itu baru mau coba wirausaha. Karena cari pengalaman dulu jadi karyawan. Kalau udah ada pengalaman baru coba buka usaha, minimal kan ada pengalaman di dunia kerja.”

Evelyn Kristianti – Public Relation 2011 “Kalau aku sih sebenarnya pengen jadi dosen cuman sebelum itu, aku mau coba dulu jadi karyawan biar ngerasain di lapangan itu gimana. Jadi ngerasain karyawan dulu baru jadi dosen.”

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

56

MOVIES

REVIEW

Runner Runner

Sutradara: Brad Furman Pemain: Justin Timberlake, Ben Affleck, Gemma Arterton, Anthony Mackie Untuk membiayai kuliahnya, Richie mencari uang dengan cara berjudi online. Merasa tertipu saat berjudi, ia datang ke Costa Rica untuk menemui si bandar judi. Richie kemudian malah tergiur tawaran bandar judi untuk menjadi bagian dari operasi judi yang menghasilkan banyak uang namun berbahaya. Ketika ia menjalankan pekerjaan barunya dengan si bandar judi, Richie mendapat tawaran dari FBI untuk menjatuhkan bos barunya. Pihak manakah yang akan Richie pilih?

Film bergenre drama thriller yang turut diproduksi oleh Leonardo DiCaprio ini kurang mendapat sambutan baik dari para kritikus film. Namun hal ini tidak menurunkan minat penggemar untuk menyaksikan Ben Affleck setelah film Argo dan tentunya sosok Justin Timberlake.

Manusia Setengah Salmon

Sutradara: Herdanius Larobu Pemain: Raditya Dika, Kimberly Ryder, Eriska Rein, Dewi Irawan Dika dan keluarganya akan segera pindah dari rumah yang sudah ditempati sejak ia masih kecil.

Setelah pindah rumah, Dika juga menemukan tambatan hati yang baru. Namun, bayang-bayang rumah lama dan mantan pacarnya masih menghantui Dika. Ternyata porses ‘berpindah’ itu tidak mudah. Sama seperti rombongan salmon yang berpindah sejauh 1.448 km untuk kawin, tetapi dibayangi ancaman predator.

Manusia Setengah Salmon menjadi film ketiga yang diangkat dari buku karya Raditya Dika. Masih bertemakan komedi, Manusia Setengah Salmon menyajikan kejadian-kejadian nyata nan lucu yang pernah dialami Raditya Dika.

Gravity

Sutradara: Alfonso Cuarón Pemain: Sandra Bullock, George Clooney Ryan Stone berada dalam misi luar angkasa pertamanya bersama astronot veteran Matt Kowalsky. Ketika mereka melakukan spacewalk seperti biasanya, pesawat ulang-alik hancur. Mereka benar-benar sendirian, hanya bergantung satu sama lain dalam kegelapan luar angkasa. Kesunyian menandakan hubungan mereka ke bumi telah terputus. Di tengah kepanikan, mereka juga menyadari bahwa setiap tarikan nafas berarti mengurangi persediaan oksigen, satu-satunya penyambung hidup mereka.

Gravity mendapat sambutan hangat saat ditayangkan perdana di Venice Film Festival 2013. Sebelum rilis ke seluruh dunia, film ini telah mengantongi dua penghargaan, yaitu “Future Film Digital Award” dari Venice Film Festival 2013 dan “Best Actress Award” untuk Sandra Bullock dari Hollywood Film Festoval 2013.

All Is Lost

Sutradara: J.C. Chandor Pemain: Robert Redford Setelah yacht-nya bertabrakan dengan kontainer yang mengapung di tengah samudera, seorang pelaut berusaha bertahan hidup dan menyelamatkan diri tanpa alat navigasi dan radio yang berfungsi. Hanya berbekal peta seadanya, ia terpaksa mengandalkan arus laut dengan harapan akan membawanya bertemu kapal lain. Namun, dengan berkurangnya persediaan makanan, hantaman badai, dan dikelilingi hiu, si pelaut pun sadar ia tengah menatap kematian.

All Is Lost mendapat apresiasi tinggi pada pemutarannya di Cannes Film Festival 2013 lalu. Film ini menjadi salah satu film paling dinanti karena keunikannya, yaitu hanya memiliki satu orang pemain (Robert Redford) dan hampir tidak terdapat dialog sepanjang 100 menit durasinya.

Penulis: Katrine Gabby Kusuma Editor: Gloria Fransisca Katharina Lawi

10 • PELANGGARAN HAM • MMXIII

57

Berawal dari

SANG PEMULA Judul Buku

: Sang Pemula

Penulis

: Pramoedya Ananta Toer

Penerbit

: Hasta Mitra

Tahun Terbit

: 1985

Tebal

: 418 halaman

O

rang-orang hanya mengenal dirinya sebagai Bapak Pers Indonesia, sejarah pun mencatat dirinya hanya sebagai perintis pers. Namun, kenyataannya dia lebih dari sekedar itu. Dia merupakan motor penggerak pertama kebangkitan nasional bangsanya. Dia adalah Tirto Adhi Soerjo.

Sang Pemula, mengisahkan perjalanan hidup Tirto Adhi Soerjo, dari awal mula hingga akhir hidupnya. Dalam buku ini juga terungkap bahwa dia adalah pendiri organisasi modern pertama: Sarikat Prijaji, kemudian Sarikat Dagang Islamijah yang berkembang menjadi Sarekat Islam. Selain itu, buku ini juga menceritakan segudang prestasi-pretasi sang Bapak Pers yang tidak dikenal luas, seperti perjuangannya sebagai orang yang pertama kali menggunakan pers sebagai senjata pembela keadilan, perintis kewiraswastaan, dan masih banyak lagi. Tirto Adhi Soerjo merupakan inisiator kebangkitan kesadaran nasional, dia yang menganjurkan wawasan-wawasan awal kenusantaraan dan penggunaan bahasa persatuan. Dia pula yang telah mengilhami Pramoedya, untuk melahirkan Minke yang merupakan tokoh utama pada bukunya yang lain, Jejak Langkah.

Dalam menyajikannya, Pramoedya membagi Sang Pemula menjadi tiga bagian. Dimulai dari bagian pertama yang berjudul Sang Pemula, dengan bab pertama yang berjudul Akhir Sebuah Awal, dilanjutkan dengan Bapak Pers Nasional pada bab kedua, Motor Gerakan Emansipasi Wanita untuk bab ketiga, bab keempat dengan Pelopor Gerakan Nasional, dan diakhiri dengan apik di Babak Akhir, bab kelima. Buku ini juga disertai dengan karyaBuku Sang Pemula memang merupakan buku lama yang sudah langka keberadaannya. Karena terbitan lama, menjadikan buku ini memiliki bahasa yang “berbunga-bunga” dan terkadang sulit dimengerti. Namun, buku ini bisa dirasa perlu untuk dibaca apalagi bagi yang merasa penasaran dan ingin menggali lebih dalam tentang siapa sebenarnya sosok Tirto Adhi Soerjo. Bacalah buku ini, dan temukan fakta-fakta tersembunyi lainnya.

Penulis: Anastasia Arvirianty 08 • NASIONALISME 10 • PELANGGARAN INDONESIA HAM •• MMXIII MMXIII

21 58