GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPUTUSANGUBERNURSUMATERABARAT NOMOR: 050-1049-2022
TENTANG
SUSUNANKEANGGOTAANBADANPENGELOLAGEOPARKRANAHMINANG
GUBERNURSUMATERABARAT,
Menimbang :
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2022 tentang Badan Pengelola Geopark Ranah Minang, bahwa susunan keanggotaan organisasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Susunan Keanggotaan Badan Pengelola Geopark RanahMinang;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor6573);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor68, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4966) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor6573);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5168);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6773);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang PengelolaanKawasanSuakaAlamdanKawasanPelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor56, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang
PengelolaanKawasanSuakaAlamdanKawasanPelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5798);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor5262);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang PengembanganTamanBumi(Geopark);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia Tahun 2021 – 2025;
13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark sebagaiDestinasiPariwisata;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi(Geoheritage);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi (Geopark) Nasional;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 20052025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera BaratTahun2012-2032;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan KepariwisataanProvinsiSumateraBaratTahun2014-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan ProvinsiSumateraBaratTahun2014-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan PerumahandanKawasanPermukiman;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Menetapkan :
SumateraBarat;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahProvinsiSumateraBaratTahun2021 – 2026;
23. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 17
Tahun 2022 tentang Badan Pengelola Geopark Ranah Minang;
MEMUTUSKAN:
KESATU : Susunan Keanggotaan Badan Pengelola Geopark Ranah Minang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernurini.
KEDUA : Anggota BadanPengelolaGeoparkRanahMinangsebagaimana dimaksuddalamDiktumKESATUbertugassebagaiberikut:
1. DewanPenasehat:
a. membina, menetapkan kebijakan dan program strategispengelolaanGRM;
b. mengevaluasipelaksanaanpengelolaanGRM;
c. memberikan nasehat dan bimbingan dalam pelaksanaanpengelolaanGRM;
d. memberikan instruksi dalam pelaksanaan pengelolaan GRM untuk peningkatan performance GRM;
e. mengangkat dan memberhentikan personil manajemenGRM;dan
f. mensahkan rencana program kerja dan rencana anggaranbiaya.
2. KetuaBadanPengelola:
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan program Konservasi, Edukasi Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat serta promosi dan pemberdayaan masyarakatdalampengelolaanGRM;
b. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan program pengelolaan Kelestarian Geodiversity, Biodiversity dan CulturaldiversitydiGRM;
c. melakukan evaluasiterhadap kegiatan yang dilakukan serta laporan bulanan Ketua Harian dan Pengelola Geosite;
d. bekerjasama dengan Bidang-Bidang dalam rangka pengembanganGRM;
e. membuat analisis kebutuhan fasilitas yang dibutuhkandalamGRM;
f. melaksanakan Kerjasama Pengembangan Kawasan Geopark Ranah Minang Baik Dalam Maupun Luar Negeri;dan
g. bertanggungjawabkepadaDewanPengarah
3. KetuaHarian:
a. membantu Ketua dalam hal melakukan koordinasi dan konsultasi dengan komisi teknis dalam rangka pengembangankawasanGRM;
b. melakukan koordinasi terhadap seluruh stakeholder yangterkaitdenganpengelolaanGRM;
c. menyusun Standar Operasional Prosedur kegiatan koordinasi, promosi dan pemberdayaan masyarakat terkaitpengembanganGRM;
d. melakukan pembinaan terhadap Pengelola geosite dalam peningkatan kapasitas dalam sektor pengembanganfungsiGRM;
e. melakukan analisis kelayakan Geosite menjadi geowisata dan melakukan inovasi pengembangan Geosite;dan
f. memberikan laporan secara rutin dan tertulis kepada KetuaUmumselamasetiaptahunsekali.
4. Sekretaris:
membantu Ketua Badan Pengelola dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, keuangan, penyediaan data dan informasi, pembuatan laporan dan tugas kesekretariatan lainnya.
5. KomisiTeknis:
menetapkan program konservasi, edukasi dan pemberdayaan ekonomi lokal berdasarkan Management PlanGeoparkRanahMinang.
6. Tenagaahli:
melakukan kajian/penelitian terkait dengan geodiversity, biodiversity dan culture diversity beserta rencana pengembanganmasing-masinggeosite.
7. KetuaBadanPengelolaWilayah:
menjalankan program-program yang sudah ditetapkan Ketua Harian berdasarkan Managemet Plan Geopark RanahMinangdiwilayahmasing-masing.
8. Divisi:
menjalankan program konservasi, edukasi dan pemberdayaan ekonomi lokal sesuai dengan Management PlanGeoparkRanahMinang
KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar,
Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kota Bukittinggi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022-2025 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KELIMA : Keputusaninimulaiberlakupadatanggalditetapkan
DitetapkandiPadang
Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI di Jakarta;
2. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat;
7. Bupati/Walikota se Kawasan Geopark Ranah Minang;
8. Ketua DPRD se Kawasan Geopark Ranah Minang;
9. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Yang bersangkutan
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 050-1049-2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022
TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGELOLA GEOPARK
RANAH MINANG PROVINSI SUMATERA BARAT
SUSUNANKEANGGOTAANBADANPENGELOLA
GEOPARKRANAHMINANG PROVINSISUMATERABARAT
A. DEWANPENASEHAT : GubernurSumateraBarat
: WakilGubernurSumateraBarat
: KetuaDPRDProvinsiSumateraBarat
: : :
BupatiPasaman
BupatiPasamanBarat
BupatiAgam
: : BupatiLimaPuluhKota
BupatiTanahDatar
: BupatiSolok
: BupatiSolokSelatan
: BupatiDharmasraya
: : WalikotaBukittinggi
WalikotaSawahlunto
B. KETUA : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
C. KETUAHARIAN : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi SumateraBarat
D. WAKILKETUAHARIAN : AhmadFadhly
Dian Hadiansyah (Ketua IAGI Sumatera Barat)
E. SEKRETARIAT : Koordinator : Kepala Bidang Ekonomi dan SDA BappedaProvinsiSumateraBarat
Anggota : JFP Muda Bidang Ekonomi Bappeda
Sumbar
Asistasia
EdralPratama
ElvisKasmir
F. DEWANPAKAR/TIMAHLI : NovizarSwantry
FebrinAnasIsmail
AdeEdwar
YvTriSaputra
Napilus
RosbenAguswar
ZikriAlhadi
RidwanTulus
G. KOMISITEKNIS
PenelitianPengembangan
Koordinator : Kepala Balitbang Provinsi Sumatera Barat
Anggota : KepalaBappedaKab.Pasaman
KepalaBappedaKab. PasamanBarat
KepalaBappedaKab. Agam
Kepala Bapelitbang Kab. Lima Puluh
Kota
KepalaBappedaKab. TanahDatar
KepalaBappedaKab. Solok
KepalaBappedaKab. SolokSelatan
KepalaBappedaKab. Dharmasraya
KepalaBapelitbangKota Bukittinggi
KepalaBarenlitbangdaKota
Sawahlunto
Pusat Riset Geosains (Geoscience ResearchGroup)
Konservasi/Mitigasi
Koordinator : KepalaDinasLingkunganHidupProvinsi SumateraBarat
KepalaBPBDProvinsiSumateraBarat
Anggota : Balai Konservasi Sumber Daya Alam SumateraBarat
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasaman
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. PasamanBarat
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab
Agam
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. LimaPuluhKota
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. TanahDatar
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Solok
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. SolokSelatan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab.
Dharmasraya
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota
Bukittinggi
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota
Sawahlunto
KepalaBPBDKab.Pasaman
KepalaBPBDKab. PasamanBarat
KepalaBPBDKab. Agam
KepalaBPBDKab. LimaPuluhKota
KepalaBPBDKab. TanahDatar
KepalaBPBDKab. Solok
KepalaBPBDKab. SolokSelatan
KepalaBPBDKab. Dharmasraya
KepalaBPBDKota Bukittinggi
KepalaBPBDKota Sawahlunto
Pendidikan
Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi SumateraBarat
Anggota : Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKab.Pasaman
Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKab. PasamanBarat
Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKab. Agam
Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKab. LimaPuluhKota
KepalaDinasPendidikandan KebudayaanKab. TanahDatar
KepalaDinasPendidikanKab. Solok
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Solok
Selatan
KepalaDinasPendidikanPendidikan PemudaDanOlahragaKab.
Dharmasraya
Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKota Bukittinggi
Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto
PromosidanEven
Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi SumateraBarat
Anggota : Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan PariwisataKab.Pasaman
Kepala Dinas Pariwisata Kab. Pasaman
Barat
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan OlahragaKab. Agam
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan OlahragaKab. LimaPuluhKota
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan OlahragaKab. TanahDatar
Kepala Dinas Pariwisata dan KebudayaanKab. Solok
Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataKab. SolokSelatan
Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata
Pemuda dan Olahraga Kab.
Dharmasraya
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan OlahRaga Kota Bukittinggi
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan OlahRaga Kota Sawahlunto
Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata
ProvinsiSumateraBarat
PemberdayaanMasyarakat
Koordinator : Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat
Anggota : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat danNagariKab. PasamanBarat
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat danNagariKab. PasamanBarat
KepalaBadanPemberdayaan
MasyarakatdanPemerintahanNagari Kab. Agam
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat danNagariKab. LimaPuluhKota
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat danNagariKab. TanahDatar
KepalaDinasPemberdayaan
MasyarakatdanNagariKab. Solok
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat danNagariKab. SolokSelatan
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat danNagariKab. Dharmasraya
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat danNagariKota Bukittinggi
Kepala Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Sawahlunto.
Kepada Bidang Destinasi dan Industri PMDDinasPMDProv.SumateraBarat
H. KETUABADANPENGELOLAWILAYAH
KetuaBPGeoparkNasionalSianokManinjau
KetuaBPGeoparkNasionalSawahlunto
KetuaBPGeoparkSingkarak
KetuaBPGeoparkHarau
KetuaBPGeoparkSolokSelatan
KetuaBPGeoparkTalamau
KetuaBPAspiringGeoparkEquatorPasaman
I. DIVISI
Perencanaan
Koordinator : RenggoFernanda
Anggota : RahmadSatriawan
BamabangMuhajir
YudiYudistira
PengembanganGeosite
Koordinator : SitiFatimah
Anggota : BPGeoparkNasionalSianokManinjau
BPGeoparkNasionalSawahlunto
BPGeoparkSingkarak
BPGeoparkHarau
BPGeoparkSolokSelatan
BPGeoparkTalamau
BPAspiringGeoparkEquatorPasaman
Konservasi
Koordinator : YusdavidsonDtPanglimoBatuah
Anggota : Syafriwati
Osronita
RitnoKurniawan
Syafriwati
Yanti
RekiKardiman
YopiOktaNurma
KetuaWALHI SumateraBarat
PemberdayaandanPMDMasyarakat
Koordinator : M.Zuhrizul
Anggota : Pebriyansah
HJakfar
RobiZanriko
MonaSisca
IndraDodi
AnggiHeryanto
PrastyoSikma
Ketua Tim Pengembangan dan PendampinganDesaWisataSumbar
PengembanganProduksi
Koordinator : AntonKomeiniAbdi
Anggota : AndriAzhar
AdekMursalin
RikiHamdani
PromosidanEven
Koordinator : SariLenggogeni
Anggota : Darmawi
Yulfiadi
FajarRamadhan
MuhammadSubari
TivalGodoras
JurianAndika
ASATISUMBAR
IATTASUMBAR
GUBERNUR SUMATERA BARAT,