090318

HARIAN UMUM

#TAHUN IV/NO.980

Lebih Cepat dan Akurat

JUMAT, 9 MARET 2018

HARIAN UMUM

lHarga Eceran Rp 3.000,- lLangganan Rp 85.000,website : www.tvberita.co.id

Panwaslu Gandeng Sahabat Bawaslu

email : koranberitaku@gmail.com

TOLAK Politik Uang, Politisasi Sara dan Kampanye Hitam, Panwaslu Purwakarta membentuk Sahabat Bawaslu, yang nantinya menjadi tambahan mata Panwas untuk melakukan pengawasan pemilu. >> LANJUT KE HAL 8

facebook : koranberitaku twitter : @koran_berita

SPV Raih Juara I dan III Antar Perusahaan SEDIKITNYA 12 Kabupaten/Kota Se Jabar dan 9 perusahaan se Kabupaten Purwakarta mengikuti kegiatan perlombaan ketangkasan bagi petugas pemadam kebakaran dan emergency respon time dalam rangkaian HUT DAM-

TIM SHE dari PT South Pasific Viscose tampil kompak.

Purwakarta Dadan Koswara. Para peserta merupakan petugas pemadam kebakaran yang kesehariannya bertugas dalam menangani kebakaran,

lLanjut ke Hal.7

Mutasi Satu Bulan Sekali

PARLEMENTARIA

Dewan Minta ASN Kepala Desa Netral TAHAPAN pilgub Jabar 2018 sudah memasuki masa kampanye pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang meminta agar para aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Karawang untuk netral.

Hal ini diungkapkan langsung Anggota DPRD Kabupaten Karawang Komisi A, Ahmad Fajar.

Ia mengingatkan ASN agar bersikap netral dalam ­m e m i l i h

KAR ke 99 yang digelar di Lapangan Sahate Kabupaten Purwakarta.

Dalam perlombaan ketangkasan yang digelar oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Purwakarta tersebut dibuka langsung oleh Plt Bupati

­ emimpin. Menurutnya, p hal itu penting ditekankan untuk meminimalisir kerawanan pilkada serempak 2018 nanti.

“Kita tentu ingin Pilgub Jabar ini berjalan lancar dan damai. Karena itu kita meminta kepada para ASN, juga tokoh agama, tokoh masyarakat d a n juga kepala desa

BKPSDM: Konsep Tambal Sulam, Digelar Maret

SIAP - siap pejabat di lingkungan Pemkab Karawang. Pasalnya, dalam waktu dekat mau digelar rotasi dan mutasi lagi. Setelah sebelumnya di bulan Februari 2018.

M

utasi jabatan sebagai upaya penerapan sistem kosong isi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang, untuk menghindari penumpukan kekosongan jabatan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Mutasi ini adalah penerapan sistem konsep isi atau tambal sulam yang memang sejak dulu sudah diterapkan.

Hanya saja karena sempat tertunda selama satahun, sehingga tahun 2017 yang lalu proses mutasi rotasi dan promosi pejabat Kabupaten Karawang begitu banyak,” ujar Jajang Junaedin Kepala Bidang Mutasi BKPSDM Kabupaten Karawang kepada Koran Berita, Kamis (8/3).

Menurut Jajang, sistem tambal sulam ini jauh lebih efisien dan efektif. Dikarenakan Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat) dapat melakukan evaluasi jabatan para ASN tersebut jauh lebih baik lagi.

lLanjut ke Hal.7

lAhmad Fajar

“

lLanjut ke Hal.7

Mutasi ini adalah penerapan sistem konsep isi atau tambal sulam yang memang sejak dulu sudah diterapkan.”

lJajang Junaedin

Disidak, Tim Pengawas Amankan Makanan Formalin

TIM Pengawasan Pangan Terpadu Kabupaten Karawang saat melakukan sidak ke Pasar Cikampek.

UPDATE & TERPERCAYA Ngapain susah-susah nyari berita klik aja melalui hp kamu

www.tvberita.co.id tvberita @tvberitanews 081510677774

Dewan Minta ASN Kades Netral

ApihKober:

DPRD netral gak ya?

TIM Pengawasan Pangan Terpadu Kabupaten Karawang melakukan penyitaan puluhan bungkus mie kuning basah dan tahu bantal mengandung formalin. Sidak yang digelar di Pasar Cikampek, Kecamatan Cikampek itu sedikitnya Tim Pengawasan Pangan Terpadu setempat melakukan tes uji kandungan kimia berbahaya pada 14 produk makanan pasar.

“Dalam sidak hari ini kita melakukan pemeriksaan 14 sampel makanan. Diantaranya seperti tahu bantal, mie kuning basah, sayuran, jeli, cingcau

dan makana lainnya. Dari hasil tes sampel itu, kita menemukan dua makanan yang terbukti mengandung formalin yaitu mie kuning basah dan tahu bantal, “ kata Sekretaris Tim Pengawasan Pangan Terpadu Kabupaten Karawang, Kadarisman kepada Media Indonesia, Kamis (8/3).

Tim yang terdiri Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja itu pun segera melakukan penyitaan

lLanjut ke Hal.7

WACANA PEMKAB KARAWANG

Penataan GOR Rp 14 M, Dibangun Taman Panathayuda PEMERINTAH Kabupaten Karawang berencana akan membangun ulang komplek Gelanggang Olahraga (GOR) Panathayudha, Karawang. Hal tersebut dikarenakan pada tahun ini, Detail Engineering Design (DED) dan masterplan komplek GOR Pajajaran akan segera difinalisasi.

Pembangunan proyek sendiri rencananya akan dimulai pada tahun 2018 ini.

Selain akan membangun ulang ­bangunan stadion utama, GOR Panathayudha juga akan dilengkapi berbagai fasilitas

penunjang lainnya seperti Lapangan Tennis, Lapangan Basket, pusat kuliner, tempat peribadatan yaitu Masjid dan seka-

ligus juga dibangun taman kota yaitu Taman ­Panathayudha.

Kepala Bidang Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Karawang,

lLanjut ke Hal.7

BERITA SEPUTAR KOTA ‘METROPOLIS’ jumat, 9 maret 2018

2

Jabar Caang Raih Penghargaan dari MURI Program Jabar Caang yang digagas Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) mendapat apresiasi dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Aher dinilai berhasil mengaliri listrik rumah tidak mampu lebih dari 300 ribu rumah sejak 2008. Selama 10 tahun Jabar dinilai berhasil mengaliri listrik rumahan terbanyak. Penyerahan piagam Muri itu dilakukan di sela-sela acara peresmian program Jabar Caang 2018 di Desa Sukalilah Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut, Rabu (7/3/2018).

“Ya, syukur alhamdulillah kalau upaya kita ada yang mengapresiasi,

tapi niat Saya dari awal program ini bukan dengam tujuan mendapat penghargaan apalagi dari MURI,” ujar Aher usai menerima piagam MURI. Menurutnya program Jabar Caang yang digulirkan sejak 2008 itu murni sebagai upaya menerangi warga Jabar yang tidak mampu memasang listrik.

“Belum terpasangnya listrik itu pertama karena memang daerahnya terpencil sehingga ada kesulitan bagi PLN untuk memasang jaringan ke sana, atau ada pula karena warganya memang tidak mampu memasang listrik. Nah itulah kemudian yang kita bantu. Kita kerjasama dengan PLN,”

SEKDA

Minta BPJS Kesehatan Optimalkan Layanan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta badan penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) kesehatan mengoptimalkan pelayanan terhadap peserta BPJS. Di Jabar saja, saat ini tercatat 31.509.522 peserta dari 43.740.159 penduduk atau telah mencapai 72,047 persen dari total keseluruhan. Belum lagi, 27 kota/ kabupaten telah melakukan integrasi ke BPJS Kesehatan dengan jumlah total peserta sampai Januari 2018 sebanyak 2.656.934 jiwa.

Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah, Iwa Karniwa, dalam kegiatan forum kemitraan BPJS dengan pemerintah provinsi Jabar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (7/3/2018).

“Sebagaimana kita ketahui kesehatan itu adalah hak asasi manusia seperti halnya yang diamanatkan pada pasal 28 UUD 45. Pemerintah di sini wajib menyelenggarakan pembangunan dan Pelayanan secara berkesinambungan dan menjangkau seluruh masyarakat,” ujar Iwa. Berdasarkan UU 24/2011 tentang BPJS, dinyakatan bahwa BPJS kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

“Kehadiran BPJS Kesehatan yang telah beroperasi

beberapa tahun ini, tentunya diharapkan kontribusi yang positif sebagai upaya perwujudan siatem jaminan sosial nasional seperti yang diamanatkan dalam UU 40/2004,” ucap dia.

Sejalan dengan hal tersebut, pihaknya atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut baik dan sekaligus juga mengapresiasi kepada BPJS Jabar yang telah menginisiasi forum tersebut.

“Penting kiranya saya sampaikan bahwa sebagai upaya untuk menunjang optimalisasi pelayanan BPJS kesehatan tentunya diperlukan pemahaman yang sama di antara pemangku kepentingan mengenai berbagai hal yang terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan,” ujar Iwa. Iwa menambahkan, pertemuan tersebut memiliki makna strategis, terlebih lagi di samping sebagai media penyampaian berbagai informasi juga dapat dijadikan sebagai wahana untuk berkomunikasi dan berkordinasi antar pemangku kepentingan terkait, terutama untuk membahas berbagai permasalahan atau kendala.

“Untuk itu saya harapkan kordinasi tersebut bisa menghadirkan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat Jawa Barat,” tutupnya.(kb/mdk)

papar Aher.

Sejak program Jabar Caang digulirkan 2008 lalu, hingga kini ratio elektrifikasi Jabar sudah mencapai 99.87%.

“Insya Alloh sisanya yang tinggal 0.13 persen lagi kita selesaikan paling lambat awal 2019,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan (Aher), meresmikan program pelistrikan Jabar Caang 2018 di Desa Sukalilah Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut, Rabu (7/3/2018).

Dalam kesempatan itu Aher secara simbolis menyalakan steker di meteran listrik salah satu warga yang mendapat bantuan pemasangan listrik.(kb)

Tiga PPK Pemilu 2019 Dipilih Hasil Evaluasi dari Lima PPK

PELANTIKAN Tiga PPK untuk Pemilihan Umum 2019 resmi dilantik.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karawang telah melaksanakan evaluasi kinerja Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Jawa Barat. Dimana dari hasil evaluasi tersebut telah ditetapkan 3 orang anggota PPK dari 5 orang PPK, untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 mendatang.

K

etua KPUD Riesza Affiat mengatakan, ada perubahan komposisi jumlah keanggotaan PPK di masing-masing kecamatan, dari semula 5 orang anggota PPK pada Pilgub 2018, menjadi 3 orang angggota PPK pada Pileg dan Pilpres 2019 mendatang.

“Kami tidak melakukan rekrutmen terbuka dalam proses ini. Kami hanya melakukan evaluasi dari PPK dan PPS yang ada selama Pilkada 2018 dengan melakukan Kuisioner,”jelasnya.

Dan perubahan komposisi dari semula PPK 5 orang menjadi 3 orang tersebut, terang Riesza, dipilih dari PPK yang ada

saat ini, dengan beberapa perubahan nama.

Dikatakan Riesza, proses rekrutmen ini dilaksanakan dengan cara mengevaluasi sesuai dengan petunjuk KPU RI dan KPU Jawa Barat bagi penyelenggara yang sedang melaksanakan Pilkada Serentak 2018.

“Hasil evaluasinya sudah dan kini mereka yang lolos hasil evaluasi, langsung kami lantik,” tegasnya.

Untuk pelantikan sendiri, kata Riesza akan dilaksanakan di Rumah Makan Indo Alam Sari, Jalan Interchange Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat.

“Pelantikan PPK dan PPS kami serentakkan dalam satu tempat dan satu waktu. Ini untuk efesiensi dan juga kebutuhan keseragaman dan penguatan lembaga pasca pelantikan, un-

tuk PPK 90 orang dan PPS sebanyak 875 orang,” tandas Riesza.

Disinggung apakah dua nama PPK yang tidak terpilih sebagai PPK Pileg Pilres 2019 akan diberhentikan sekarang?

Riesza menjelaskan, bahwa masa tugas PPK di Pilgub 2018 akan terus diemban oleh 5 orang PPK yang ada saat ini.

Hanya saja, usai Pilgub 2018 usai, 3 yang ditetapkan dan dilantik akan melanjutkan masa baktinya sampai Pileg dan Pilpres selesai tahun depan.

“Yang 3 akan kami tambah masa kerjanya sampai Pileg dan Pilpres selesai. Sedangkan 2 lainnya akan berenti saat Pilgub selesai dilaksanakan pada Juni - Juli 2018. Setelah itu masa tugas bagi 3 orang PPK dan 3 orang PPS di masing-masing wilayah berubah status menjadi PPK dan PPS Pileg Pilpres,” imbuhnya. (nin/ds)

PEMIMPIN UMUM : H. Ishaq Robin | Pimpinan Perusahaan/PENANGGUNG JAWAB : Nurani | PIMPINAN REDAKSI : Dian Suryana| REDAKTUR PELAKSANA : Faizol Yuhri |Redaktur : Riston Rewendi Pangaribuan | LAYOUT: Kiki Nugraha (Koordinator), Prajna Adhipatheya, M. Thariq Rijaluddin | MARKETING : Gugun Gunawan, Budi Lebih Cepat dan Akurat | SIRKULASI : Pandi | STAFF REDAKSI : Dede Jaenudin, Yaya Risbaya, Panji M, Aris Maulana, Ede Izar, Nina Maelani.| Purwakarta : Adi Kurniawan Tarigan | KOTA BEKASI : Siti Aisyahra Mulyawati | KAB. BEKASI : Gilang Bayu Nugraha, Dede Supriatna, Misra KeuangaN/ADMIN: Lia Fitriyani | LEGAL : Yono Kurniawan & partner | IT : Iwa Kartiwa | KOLEKTOR: Budianto. Alamat Redaksi/Iklan : Graha Berita Media Group, Jalan Ahmad Yani No.19 Karawang 41315, Telp: 0267 845 0909, SMS Center: 0811 188 8506, Email: koranberitaku@gmail. com | REKENING : PT. JEMBATAN MEDIATAMA, 1093022835 - BCA Karawang. BNI - 5011971009.

Penerbit : PT. Jembatan Mediatama | Percetakan : Wahana Java Semesta Intermedia | Alamat: Jl. Perjuangan No. 9, Kota Cirebon, Jawa Barat.

BERITA SEPUTAR KOTA ‘TRANSIT’ jumat, 9 maret 2018

SOROT

Kades dan ASN Se-Jatisari Diminta Netral di Pilgub Para Kepala desa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Kecamatan Jatisari diminta fungsionaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agar bersifat netral tidak terjebak pada tataran politik praktis mendukung salah satu Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur di Pilkada Jabar. Demikian disampaikan Endang Soma,Bendahara Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP Jatisari kepada KORAN BERITA, Kamis(8/3) di Sekretariat PAC PDIP Jatisari, Desa Cirejag.

Menurut Endang Soma, sudah jelas aturannya bahwa para ASN dan Kepala desa harus netral dalam berbagai event politik. Apabila melakukan keberpihakan kepada salah satu Cagub dan Cawagub Jabar akan kena sanksi aturan. Biarkan nanti dari pihak Panwankab Karawang yang akan menindak jika ditemukan pelanggaran.

“Jika ada pelanggaran terkait keberpihakan kades atau ASN maka harus ditindak sesuai ranah aturan,” katanya.

Ia juga telah menginstruksikan kepada para pengurus PAC dan Ranting PDIP di 14 desa agar memonitor sepak terjang para kepala desa di Pilkada Jabar. Dikuatirkan peran kepala desa mempunyai keberpihakan atau mendukung Cagub dan Cawagub Jabar.

Ia juga menegaskan apabila para kader PDIP baik pengurus PAC dan Ranting melihat para kades berpolitik praktis agar laporan ke PAC. Yang nanti temuan tersebut akan direkomendasikan ke Panwascam dan Panwaskab Karawang agar ditindak lanjuti.

“Jika ada temuan di-

PENGUMUMAN Kepada Bpk Bubun Syaepul Bahri, No. Pel 10-113-14-0023.

Diharapkan kehadirannya untuk menyelesaikan masalah di PT. OTO MULTIARTHA Karawang Grand Taruma Ruko DHarmawangsa II Blok A No.19 Karawan, Jl Taruma Negara Arteri Tol II Karawang Barat.

Tlp (0267) 8631060

Terima Jatah Beras Sejahtera

Ratusan Warga Gempol Kolot Sumringah Antre

Endang Soma, Bendahara PAC PDIP Jatisari

lapangan apabila ada kades di Kecamatan Jatisari jadi tim sukses salah satu kandidat. Maka harus dikenakan sanksi tegas. Sekali lagi kades harus netral tidak berpihak pada salah satu kandidat,” tegasnya.

Pilkada Jabar itu harus disukseskan oleh seluruh masyarakat Kecamatan Jatisari tanpa ada konflik horizontal sambung Endang Soma. Sebab Pilkada Jabar merupakan hajat politik rakyat. Biarkan rakyat menentukan pilihannya sendiri sesuai hati nurani tanpa ada tekanan dari pihak lain.

“Jadikanlah Pilkada sebagai pembelajaran pendidikan politik rakyat.

Jangan ada intervensi politik apalagi menggunakan pengaruh kekuasaan dilini pemerintahan,”tandasnya.

Senada disampaikan H.Dedi Sumarya,SH tokoh masyarakat Kecamatan Jatisari. Biarkanlah masyarakat ikut berpartisipasi politik di pesta demokrasi lima tahunan.

“Partisipasi rakyat dalam politik harus berperan aktif dalam menentukan perubahan Jabar lima tahun kedepan. Kata kuncinya adalah jangan sampai rakyat golput. Mari sukseskan Pilkada Jabar tanpa ketakutan dalam menyalurkan hak politik rakyat,” singkatya.(dej/ris)

DIJUAL Dijual Tanah, Luas 663 m2 (SHM), Harga: 2jt/m2 Minat serius Hub: 081280662970 (Anggih) 081297647329 (Ust.Abdillah) 0822239231 (Ibu Puji) Gerbang tol Karawang Barat, Calung, Kr. Mulya, TelukJambe Barat, Karawang.

PEMBAGIAN RASTRA.Ratusan Warga Antri Menerima Beras Rasta di Kantor Desa Gempol Kolot

Masyarakat Desa Gempol Kolot merasa senang turunnya kembali beras rastra atau raskin. Sekitar 1323 Kelurga Penerima Manfaat(KPM) menerima beras 2.5 liter beras Rastra secara gratis, Rabu(7/3) kemarin di Kantor Desa Gempol Kolot.

M

enurut Kepala Desa Gempol Kolot, Sunardi.

Turunnya beras Rasta cukup membantu masyarakat kecil yang membutuhkan. Sekitar 2.71 tonase turun di bulan Maret 2018. Diharapkan setiap bulannya bantuan beras Rastra turun agar masyarakat atau KPM dapat menerima beras bantuan dari Pemerintahan

MH1JF91138K381200, Atas nama Karso Bin Sala, Alamat Kampung Sadang RT 007/RW003 Desa Karang Sinom Kecamatan Tirtamulya kehilangan BKPB Motor Vario Techno terjadi tanggal 26 Januari 2016 di Jalan Bye Pass Jomin Kotabaru.

LOWONGAN KERJA Dibutuhkan staf humas. syarat: pria, bujan� gan, memiliki kendaraan pribadi, bisa meng� operasikan komputer, pendidi­kan minimal SMA. Hubungi: 08581135404/081285256737.

KEHILANGAN

KEHILANGAN BPKB :

Dijual

Sebuah STNK Sepeda motor Merk yamaha/28D (Mio/ AL115S) AT, No.Pol: B-3429-FEC. STNK Atas Nama : Novi mustika sari Tahun 2011, Warna hijau, No.Rangka : MH328D40DBJ319241, No.Mesin :28D3319291.

1 BPKB tersebut merupakan bukti kepemilikan kendarari sesuai atau dibuktikan dengan pajak kendaraan berupa STNK dengan Nopol.T-1434 MMerk/Type: SUZUKI/gc415v apv STD MT Warna Mobil : Abu-abu metalik,Tahun Pembdatan: 2007. Bahan Bakar :Bensin Warna TNKB :Hitam Kepemilikan ke : 3 Noka: MHYGDN41V7J154393, Nosin : G15A|D158455, No BPKB :E.6058130.H

TELAH HILANG SERTIFIKAT NO :8281 LT : 132 M2 A/N : CALVIN CORNELIS SIMANJUTAK ALAMAT : MUSTIKA JAYA, PEDURENAN

nama pemilik: H. IKAR alamat:Dusun Sukatani Rt.010 Rw.004 Ds.Pinayungan Kec.Te\uk jambe TImur . Kab.Karawang.

Dijual

DIJUAL

tanah (3.075 M2) dan Ruko (Lt/Lb 532/503 M2) di Karawang Barat.

Lokasi: Bagus di depan jalan besar. berhadapan langsung dengan pusat bisnis Galuh Mas. Peruntukan disetujui Apartemen+Hotel (Kondetel 16 Lt +/-200 kamar) dan Lt gedung perkantoran.

Proses awal IMB sudah disetujui tinggal pembayaran resmi. Hub (08118112203/08521 9445520/0815108119021)

RUMAH DAN PABRIK BERAS. SHM No. 05352 LT=1.271 M2 LB=500 M2 Alamat Ds. Sukaratu Kec. Cilebar Kab. Karawang (Pinggir Jalan) Hub : Bp Irwan Aria Sandi (0856 185 7897)

DIJUAL Dijual Hak Milik di Perum Pondok Hijau Permai Rw. Lumbu Lt 111 m2 hub 081222510068 DIJUAL DIJUAL TANAH SAWAH. Luas 8.317m2 (3 SHM).

LOKASI : Desa Margakarya (blkg RM. Lebak sari indah), Kec. Teluk jambe barat. HUB : 0812 9909 221, 0852 2326 5111 (TANPA PERANTARA).

3

JASA CV Samudera Glass Kontraktor And Arsitektural Melayani Pembuatan dan Pemasangan Segala Jenis Kaca dan Ukuran untuk Berbagai Gedung. Pemasangan Hanya 1 Minggu.Hub Kurnia : 085770553433, Pin BB : 7e6ab87d OTOMOTIF PD LIMA MOTOR SUZUKI SUBANG. Proses mudah dan cepat. Cukup DP 11 juta, sudah bisa bawa pulang mobil Suzuki Hubungi : Asep Setiabudi 081322722123.

PT. RESTU MAHKOTA ­KARYA. ­De­ngan DP 10 juta bias bawa ­pulang Suzuki future pick up, ­dengan cicilan 2,6 juta/bulan Alamat : Jln.

KEHILANGAN Hilang BPKB T 1216 EO a/n Usup. T 8619 DY a/n Veny.

T 3958 MG a/n Aman.

Basuki Rahmat 168, Sindang Kasih ­Purwakarta ­Hubungi Marketing kami (0264) 8226 162-66.

UNDANGAN RAPAT Kepada : BAPAK ARMAN ARDIANSYAH Jabatan: KOMISARIS UTAMA PT. SAMUDERA ARYAN FAMILY Mengundang Sdr. untuk menghadiri rapat Direksi yang akan di laksanakan Pada Hari : Sabtu, 04 Maret 2017 Pukul : 10.00 Wib sampai dengan selesai Tempat : Kantor PT. Samudera Aryan Family Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

TTD. DIREKTUR UTAMA RD. MUHAMMAD ARYANSYAH

Pusat secara rutin tiap bulannya.

“Masyarakat kecil atau KPM masih sangat memerlukan beras rastra. Sebab sangat membantu masyarakat kecil,” katanya kepada KORAN BERITA. Dikatakan, program beras rastra perlu dilanjutkan guna memberikan bantuan kebutuhan pangan bagi masyarakat kecil. Apalagi dengan kuali-

Disewakan Disewakan Rumah + Empang di Tegal Tanjung Kepuh Dijual Cepat Tanah Kosong Cibungur RT 03 Rw 014 Hub 081384921260

PENGUMUMAN Berdasarkan Akta BA PURS PT. TRI PANCA INDONESIA, berkedudukan di Karawang, tanggal 26 September 2016, Nomor : 46 yang dibuat dihadapan MEISYARANI, SH, Notaris di Karawang, telah diambil keputusan untuk menurunkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp. 8.600.000,- menjadi Rp. 2.150.000,- Jika ada pihak yang berkeberatan ­­dapat ­menghubungi Perseroan.

KEHILANGAN Telah kehilangan surat-surat berupa: 1 (Satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda No.Pol : T-4519-MU dengan No.Ka : MH1JFR116FK053646 dan No.Sin : JFR1E1052919 warna putih biru tahun 2015 atas nama CANDRA RUSTIANA DEWI dengan nomor BPKB : L13067677 KEHILANGAN

BPKP Motor Vario Techno, Plat Nopol:T 2624 KA, Nomor; BPKB: I-01024386, Warna: Putih Violet, Nomor Mesin JF91E13779220, Nomor rangka mesin:

KEHILANGAN Telah hilang BPKB Asli dan 1 Lembar Faktur berikut Sertifikat pemilik Kendaraan AN ALDI RIVALDI RUKMANDI Motor Kawasaki / EX250L (Ninja 250) NoPol: T 5575 LV /Tahun 2013 Bagi yang menemukan dapat menghubungi pemilik di Dusun Cirejag RT 003/ 002 Desa Belendung-Klari, Kab. Karawang.

tas beras bagus akan membuat senang masyarakat kecil.

“Alhamdulilah kualitas beras rastra yang turun di tahun 2018. Kualitasnya cukup bagus,bersih dan layak dikonsumsi masyarakat,” tandasnya.

Untuk tertib penerimaan beras rastra sebelumnya, KPM diberi kupon pengambilan beras ke kantor desa kata Kades Sunardi. Pemberian kupon itu untuk tertib administrasi sebab turunnya beras berdasar kuato KPM. “Untuk mempermudah dan memperlancar penerimaan beras rastra. KPM diberikan kupon pengambilan beras,” ucapnya.

Sementara itu Junaenah(50) warga RT 02/01 Dusun

Bojong Hilir Desa Gempol Kolot. Ia merasa terbantu dengan adanya program pemberian beras rastra.

“Cukup membantulah adanya program rastra. Kalau bisa sih turunnya dua minggu sekali. Jangan satu bulan sekali,”katanya.

Ia juga berharap bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat bukan hanya rastra saja sambung Junaenah. Seharusnya program sembako juga digulirkan agar masyarakat kecil terbantu dalam menupi kehidupannya.

“Sebagai rakyat kecil sih selalu berharap ada program pangan selain beras rastra. Agar masyarakat kecil dapat hidup layak,” singkatnya.(dej/ris)

DENGKLOK BERITA SEPUTAR KOTA ‘ DAERAH PERTANIAN ’ JUMAT, 9 MARET 2018

4

Pidanakan Rakyat Lewat MD3 DPR Dinilai Turun Level dan Merendahkan Lembaga KUASA hukum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) Irmanputra Sidin mengatakan, sejak awal, DPR bukan didesain untuk mengambil langkah hukum, apalagi memproses hukum rakyatnya selaku pemegang kedaulatan.

B

ahwa bukan levelnya DPR untuk memproses orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang berbasis ormas yang secara kedudukan lebih lemah,” katanya dalam sidang perdana uji materi UU MD3 di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang digelar hari ini, Kamis (8/3/2018).

Tugas DPR yang benar yakni untuk membentuk hukum dan mengawasi hukum tersebut. Sehingga, upaya hukum oleh DPR kepada rakyat yang diatur dalam UU MD3 justru merendahkan marwah dan kedudukan DPR itu sendiri.

“Ibarat kelas rally motor grand prix, kelas DPR adalah kelas 1.200 cc ke atas, bukan turun jadi kelas 125 cc untuk kemudian melakukan hukum pidana atau perdata kepada warga negara,” sambung dia.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR dinilai justru akan dianggap tidak memahami kehendak rakyat bila mempidakan rakyat sesuai ketentuan pasal 122 huruf k UU MD3. Dalam pa-

sal 122 huruf k, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diberi kewenangan untuk mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap pihak yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Dalam pandangan FKHK, kritik pedas rakyat tidak masuk dalam kategori merendahkan DPR. Yang tidak mau menindaklanjuti rekomendasi DPR lah yang patut dianggap merendahkan DPR. “Jadi merendahkan DPR atau lembaga DPR bukan soal perasaan ketersingungan. Karena jikalau ada ketersinggungan, maka itu ranah pribadi dan ada mekanismenya sendiri. Dengan demikian pasal 122 hukuf k UU MD3 bertentangan dengan prinsif kedaulatan rakyat,” ucap Irman.

Di akhir gugatannya, FKHK meminta majelis hakim MK untuk membatalkan pasal-pasal digugat di UU MD3. Ada tiga pasal dalam UU MD3 yang mendapat penolakan dari publik karena dianggap memberi kekuasaan berlebih ke DPR. Pasal 73, polisi diwajibkan membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR namun enggan datang.

.

SOROT

Sohibul Iman Tolak Komentari Laporan Fahri

PRAHARA di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kini memasuki babak baru. Fahri Hamzah melaporkan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman ke Polisi. Kendati demikian, Sohibul Iman menolak berkomentar saat dimintai tanggapan.

"Tidak ada yang perlu saya komentari," kata Sohibul singkat saat dikonfirmasi oleh Jpnn.com, Kamis (3/8).

Seperti diberitakan sebelumnya, Kamis sore Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah akhirnya melaporkan presiden partainya itu ke Polda Metro Jaya.

Kedatangan Fahri di Polda didampingi pengacaranya Mujahid Latif.

Menurut Fahri, keputusannya melapor ke polisi lantaran terus dituduh pembangkang oleh Sohibul Iman. Terlebih, lanjut Fahri, pada gugatan perdata melawan PKS dalam kasus pemecatannya, Fahri berkali-kali menang.

Saya juga akan mempersiapkan saksi dan ahli untuk memperkuat laporan ini.

Sehingga laporan saya lengkap bahwa telah terjadi tindak pidana oleh saudara Sohibul Iman,” "Ini untuk selamatkan partai, loyalitas kader dan tentu ada juga hubungan dengan pribadi saya," kata mantan ketua KAMMI itu.

Dalam laporannya, Fahri juga menyertakan sejumlah barang bukti seperti USB, CD serta dokumen lain. "Saya juga akan mempersiapkan saksi dan ahli untuk memperkuat laporan ini. Sehingga laporan saya lengkap bahwa telah terjadi tindak pidana oleh saudara Sohibul Iman," pungkasnya. (KB)

Lalu, Pasal 122 huruf k, MKD bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap

pihak yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Ada juga Pasal 245 yang meng-

atur bahwa pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum harus dipertimbangkan

MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin. (KB)

Promo di Informa Karawang, Beli Satu Gratis Satu INFORMA kembali beri kepuasan belanja untuk konsumen, Saat ini pihaknya tawarkan promo spesial, seperti beli satu gratis satu. Promo ini berlaku hingga 25 Maret 2018 mendatang.

Kebutuhan berbagai peralatan rumah dan elektronik tiap hari terus bertambah. Apalagi untuk para keluarga yang ingin mempercantik suasana rumah dengan menambahkan fasilitas seperti furniture dan elektronik dengan model terbaru.

Informa sebagai store penyedia ragam kebutuhan furniture, elektronik dan lainnya kembali berikan kepuasan belanja dengan promo beli satu gratis satu.

Duty Manager Informa Karawang, Natan menyampaikan, saat ini ada penawaran menarik dari Informa. Bgai setiap konsumen yang berbelanja di storenya, tawaran bagus beli satu gratis satu bisa di dapatkan bagi setiap konsumen yang berbelanja.

"Promo spesial tak pernah bosan kami berikan untuk setiap konsumen, kali ini kami erikan promo

GRATIS SATU: Promo di Informa Karawang, Beli Satu Gratis Satu.

beli satu gratis satu dengan syarat dan ketentuannya yang akan berakhir pada 25 Maret 2018 mendatang," katanya pada Koran Berita.

Tidak hanya memberikan diskon menarik, Informa juga turut memberikan benefit lainnya seperti gratis biaya kirim dan pasang barang di rumah, kemudian pembayaran bisa dilakukan de-

ngan cicilan melalui kartu kredit bank partner dari Informa.

Informa saat ini memiliki konsep unik untuk ruangan usaha, dengan Mix n match salah satu produk furnitur unggulan Informa, pihaknya hadirkan untuk melengkapi ruang kerja anda, table top solid wood, case table top, rum 2 table base black, dan table base

margherita bisa jadi pilihannya.

"Kedepannya kita akan terus berikan berbagai promo – promo menarik untuk masyarakat, tak hanya untuk produk furniture namun juga produk – produk elektronik kita tetap rutin berikan promo agar memudahkan para customer Informa," tandasnya. (ars/ris)

KEPUASAN BELANJA

Bikin Ngiler, Eiger Store Beri Diskon Hingga 40 Persen TAK pernah sungkan berikan kepuasan belanja untuk semua konsumennya, Eiger store Karawang berikan get discount up to hingga 40 persen untuk semua item.

"Pengunjung store di Karawang lumayan tinggi, biasanya lebih ke komunitas seperti pecinta alam, komunitas sepeda. Selain itu, pengunjung tidak hanya masyarakat Karawang, banyak juga warga luar Karawang sering datang kesini," kata Manager Eiger Store Karawang, Fadriah pada Koran Berita.

Harga yang ditawarkan dari Eiger terbilang terjangkau, mulai dari yang murah hingga paling mahal ada disini.

"Eiger menyediakan dari perlengkapan naik gunung, seperti sepatu, jaket, tas, tenda bahkan kemeja, dan t-shirt.

Kami juga saat ini berikan

DISKON: Bikin Ngiler, Eiger Beri Diskon Hingga 40 Persen.

diskon menggiurkan hingga 40 persen untuk semua item," ungkapnya.

Menjual produk dengan segmen khusus punya momen tersendiri. Namun, tentu produk yang dicari lebih spesifik.

Selain itu, produk jenis sandal eiger bukan sandal sekali pakai, beda dengan produk yang butuh waktu cepat untuk diganti dengan yang baru.

"Biasanya untuk pelanggan baru tak jarang membeli leng-

kap perlengkapan naik gunung, ada juga yang membeli untuk pembaruan maupun fashion.

Tas kami juga banyak anak sekolah yang pakai. Begitu juga tas-tas selempang kecil yang banyak dipakai untuk santai," bebernya.

Masih dikatakannya, penjualan produk Eiger di store Karawang yang tersedia diantaranya jam tangan, sandal, jaket, travel pouch dan banyak yang lainnya. Untuk keperluan mendaki biasanya konsumen mencari carrier (tas punggung), matras, sleeping bag, kupluk, sarung tangan dan jaket.

"Diluar produk adventure Eiger juga kebanjiran order produk fashion terutama tas pouch dan sandal. Tas pouch sangat multifungsi karena bisa digunakan berbagai aktifitas untuk sekedar menyimpan dompet, ponsel atau keperluan kecil lain. (ars/ris)

berita politik & Hukum jumat, 9 maret 2018

5

Demokrat, PAN dan PKB Bertemu Membahas Poros Ketiga di Pilpres Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hari ini (8/3) menggelar pertemuan di salah satu Mall di Jakarta. Pertemuan itu digelar untuk membahas wacana poros ketiga di Pilpres 2019.

K

“

ami tadi bertiga bertemu membahas perkembangan yang ada sambil ngobrol ringan saja sambil ngopi, termasuk membahas gagasan poros tengah itu. Poros ketiga,” kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan, saat dihubungi, Kamis (8/3).

Terkait wacana tersebut, nantinya tiga partai ini membuka peluang yang luas poros baru selain poros Jokowi dan Prabowo. Menurutnya, semakin banyak calon di Pilpres semakin bagus. “Dan terbuka untuk siapa saja. Kan poinnya makin banyak pilihan makin bagus dan masyarakat punya pilihan yang baik.

Partainya siapa saja boleh toh. Hari ini baru tiga,” ungkapnya.

Anggota DPR itu juga menegaskan, pertemuan tiga partai ini akan terus berlanjut. Pertemuan akan dilaksanakan secara simultan dan bergiliran. “Ini enggak berhenti, ini akan lanjut lagi. Minggu depan tuan rumahnya PAN. Hari ini Demokrat. habis PAN tuan rumahnya PKB. Dan tentu di pertemuan berikut bisa saja partai lain untuk ikut,” ucapnya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mem-

Ini enggak berhenti, ini akan lanjut lagi. Minggu depan tuan rumahnya PAN. Hari ini Demokrat. habis PAN tuan rumahnya PKB. Dan tentu di pertemuan berikut bisa saja partai lain untuk ikut,” benarkan, adanya pertemuan itu. NamunEddytidakmembeberkansecara terbuka apa yang mereka bahas dalam pertemuan itu “Tapi kita intinya tuh membahas masalah demokrasi ya kalau bisa kita mmberikan sebesar-besarnya sebanyak-banyaknya alternatif kepada pemilih,” ujarnya.

Eddy tidak menutup peluang adanya poros ketiga. Jika nantinya benar ada poros ketiga, ia berharap banyak partai yang ikut bergabung.

“Ya namanya politik segala sesuatunya mungkin kan. Sesuatu mungkin dalam poltik. Kita tidak menutup kemungkinan kalau memang ada temen-temen lain mau gabung untuk ikut di dalam diskusi-diskusi kita, waduh sangat senang kita,” tandasnya. (kb/mdk)

KATA FADLI ZON

Sekjen PSI Diminta Belajar Dasar Ilmu politik

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengomentari pernyataan Sekjen PSI Raja Juli Antoni yang mengatakan maraknya hoaks karena Indonesia tidak punya partai oposisi yang kredibel. Menurutnya apa yang dikatakan Raja Juli logikanya tidak nyambung.

“Ya itu menurut saya logikanya enggak nyambung ya. Itukan pemerintah kok jadi bicara itu. Kan pemerintah. Kok jadi partai oposisi hoaks,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/3).

Fadli menambahkan sebaiknya Raja Juli belajar lebih banyak mengenai dasar-dasar ilmu politik.

Terutama dalam hal pendalaman peran eksekutif dan legislatif.

“Bagaimana peran eksekutif legislatif dan juga bagaimana peran partai yang berada di luar pemerintah saya kira itu perlu belajar politik lah dasar-dasar ilmu politik dulu,” tandasnya.

Diberitakan sebelum-

Istimewa

Bagaimana peran eksekutif legislatif dan juga bagaimana peran partai yang berada di luar pemerintah saya kira itu perlu belajar politik lah dasar-dasar ilmu politik dulu,” nya, Sekjen PSI Raja Juli Antoni menuding hoaks menjamur karena Indonesia tak punya partai oposisi yang kredibel. Dia menilai partai oposisi gagal menawarkan kebijakan alternatif.

“Hoaks ada karena kita tidak punya oposisi kredibel. Tidak ada policy altenatif. Mainkan isu primordial saja. Yang setuju RT,” katanya dikutip merdeka.com dari akun twitter miliknya, Kamis (8/3).

“Tesis utama kami, hoaks menjamur karena Indonesia tak punya partai oposisi yang kredibel, oposisi gagal menawarkan policy alternatif”.(kb/mdk)

Istimewa

Ketum PPP Sebut Sulit Terbentuk Poros Ketiga Ketua Umum PPP Romahurmuziy menolak wacana poros ketiga Pilpres 2019. Menurut dia, sulit terbentuk poros di luar pendukung pemerintah dan poros Gerindra lantaran 55 persen kursi telah dipegang Joko Widodo.

“Poros ke tiga hari ini sulit terbentuk, mengingat 5 (partai politik) sudah pasti ke Pak Jokowi. 5 Partai sudah mendeklarasikan. 5 ini mewakili 55 persen kursi,” ujarnya kepada wartawan di kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Kamis (8/3).

Romi menyebut Demokrat menjadi penentu terbentuknya koalisi. Skenario poros ketiga hanya akan terjadi jika Demokrat membuat poros baru.

“Kalau harus membuat poros tengah 20 persen bandulnya ada di partai Demokrat, karena Gerindra sudah membangun poros sendiri,” ucapnya.

Romi pesimis bakal terjadi melihat dinamika saat ini.

Demokrat, menurut dia, tidak menunjukkan bakal membangun poros sendiri. Terutama gelagat, Agus Harimurti Yudhoyono belakangan, lebih memberikan sinyal merapat ke Jokowi.

“Karena dalam politik ini kan ada tanda tanda tanda, nah tanda tandanya tidak menunjukkan kemungkinan poros itu akan terwujud,” imbuhnya.

PPP sendiri tetap tidak akan keluar dari koalisi. Romi mengaku telah memanaskan mesin untuk menggalang kemenangan untuk Jokowi. Dia memprediksi pertarungan Pilpres 2014 lalu akan terulang.

“Hanya akan dua pasangan, dan besar kemungkinan mengulang final 2014 kemarin,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PKB Lukman Edy mengatakan partai basis Islam akan menjajaki poros baru untuk menghadapi Pilpres 2019. Partai-partai yang disinyalir bakal ikut adalah PKB, PAN, dan PKS. PAN sendiri telah menyatakan tak merapat ke koalisi pemerintahan. Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan masih terbuka peluang poros baru di luar koalisi Jokowi dan Prabowo. PAN memberikan sinyal tak harus mengikuti Prabowo dan memungkinkan membentuk poros baru.(kb/mdk)

Istimewa

SOAL OTT CALON KADA

“.. Saya Harap Bukan Pengumuman, tapi Tindakan..”

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyarankan KPK seharusnya memanggil semua calon kepala daerah.

Dia menyebut sistem pilkada yang sekarang berpotensi membuat para calon terlibat korupsi. Sehingga, menurutnya tinggal tunggu waktu saja terjadi operasi tangkap tangan.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut banyak calon kepala daerah yang berpotensi untuk menjadi tersangka kasus korupsi. Namun, dia tidak menyebutkan berapa jumlah calon kepala daerah yang potensial.

Zulkifli menjelaskan bahwa sistem pemilu saat ini membutuhkan biaya yang sangat mahal.

Ketua MPR ini mencontohkan untuk biaya saksi di Jawa Barat

Istimewa

bisa per orang 80 ribu, untuk total semua TPS, menurut kalkulasi dia bisa mencapai Rp 180 miliar.

Maka dari itu, Zulkifli menyarankan pemerintah harusnya menanggung biaya tersebut.

Atau partai politik yang juga

ikut menanggung, bukan calon kepala daerah tersebut.

“Apakah ada UU yang mengatur itu diperbolehkan atau ditanggung negara, nah sekarang enggak ada, tinggal tunggu waktu aja siapa yang kena OTT,” ujar Zulkifli di kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Kamis (8/3).

Sementara itu, Ketua Umum PPP Romahurmuziy berharap pernyataan ketua KPK itu tak hanya membuat gaduh saja.

Kalau memang buktinya sudah valid, KPK, dia sarankan agar segera menindak supaya tak hanya simpang siur saja.

“Saya berharap yang dilakukan bukan pengumuman yang membuat gaduh, tapi penindakan yang ditemukan oleh KPK itu valid maka sebaiknya disegerakan supaya tidak menimbulkan kepastian,” kata pria karib disapa Romi ini.(kb/mdk)

Long Life Education jumat, 9 maret 2018

6

PKBM se-Karawang Siapkan USBN Serempak

Soal Disusun Kementerian dan Forum Tutor

D

ijelaskan Ketua Forum K o m u n i kasi PKBM Kabupaten Karawang, Heru Saleh, soal USBN disusun oleh Kementerian Pendidikan 25% dan Forum Tutor Kesetaraan 75%, ini akan dilaksanakan serempak se-Kabupaten Karawang di masing-masing PKBM. USBN merupakan salah satu syarat kelulusan bagi peserta didik, sehingga semua peserta didik wajib mengikuti ujian ini.

“Jika ada peserta yang tidak ikut ujian, maka dianggap tidak lulus,” kata dia.

Pada USBN ini akan dimonitoring langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang.

Usai USBN, akan dilaksanakan UNBK pada 27 April 2018 di tempat yang telah ditentukan, sebab tahun ini UNBK masih menginduk ke sekolah formal. Kata Heru, tahun berikutnya UNBK wajib dilaksanakan masingmasing PKBM. “Sebab, saat ini PKBM belum mempersiapkan sarana untuk UNBK, tetapi ke depan akan melaksanakan UNBK mandiri,” jelasnya.

Diakui Heru, FK-PKBM Karawang akan menciptakan lembaga pendidikan non formal yang bermartabat dan berkualitas, artinya penyelenggaraan PKBM sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Sehingga menjadi alternatif atau pilihan bagi masyarakat Karawang untuk menempuh pendidikan,” paparnya. (nji/fzy)

Fenomena

Prodi Nondik Laris Manis di Kampus Pendidikan

ISTIMEWA

Penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara serentak di semua PTN se-Indonesia, termasuk di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Melihat kecenderungan setiap tahunnya, ada yang menarik dalam penerimaan mahasiswa baru di UPI. UPI yang dikenal sebagai kampus pendidikan, dalam perkembangannya, menghadirkan program studi nonkependidikan (nondik). Sejak berubah nama dari IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) menjadi universitas pada tahun 2000, UPI memiliki wewenang untuk membuka prodi nondik. Dalam perkembangannya, prodi nondik dinilai lebih laris manis dibandingkan dengan prodi kependidikan.

Jumlah peminat prodi nondik menggeser dominasi jumlah peminat prodi kependidikan, meski UPI masih menyediakan kuota yang lebih banyak untuk prodi kependidikan. Tentu saja, kuota yang lebih besar itu mengingat predikat UPI sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK).

Lebih tingginya peminat prodi nondik contohnya terjadi di prodi ilmu komunikasi. Berdasarkan data Direktorat Akademik UPI, dari

ISTIMEWA

Semua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Karawang mempersiapkan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang akan dilaksanakan 24-25 Maret 2018 dan 31 Maret-1 April 2018.

tahun 2015 hingga 2017, animo pendaftar prodi ini meningkat. Rata-rata peminat 2015 hingga 2017, berjumlah 5.426 pendaftar yang memperebutkan 110 kursi dari seluruh jalur masuk baik SNMPTN, SBMPTN, maupun SM yang disediakan UPI. Dari data perbandingan jumlah kursi dan peminat, peluang pendaftar untuk masuk ilmu komunikasi ialah 1:49. Prodi nondik lainnya, yakni manajemen, rata-rata 113 kursi diperebutkan oleh 4.530 pendaftar, sehingga perbandingan peluang masuknya 1:40, dan prodi Psikologi rata-rata 98 kursi diperebutkan 3.770 pendaftar, perbandingan peluangnya 1:38.

Data Direktorat Akademik UPI juga menunjukkan, peluang masuk prodi kependidikan lebih besar daripada prodi nondik. Misalnya, pada prodi pendidikan bahasa Inggris dalam 3 tahun terakhir, tercatat 2.587 pendaftar memperebutkan 73 kursi. Hal ini berarti peluang pendaftar 1:35. Kemudian, pada prodi pendidikan matematika, rata-rata 2.635 pendaftar memperebutkan 102 kursi sehingga perbandingan peluang masuknya 1:25 dalam kurun waktu 2015 hingga 2017. (kb/fzy)

Tidak Ada Akta Kelahiran, Wahyudin Gagal di O2SN Kabupaten Wahyudin, siswa kelas 4 SDN Lemahabang IV terancam gugur dalam keikutsertaanya sebagai atlet renang di tingkat kabupaten dalam ajang Olimpiade Olahraga dan Seni Nasional (O2SN) yang akan digelar rencananya April mendatang.

Sebelumnya, siswa asal Dusun Kedawung RT/RW 01/01, Desa Karangtanjung berhasil menjadi Juara 1 di ajang serupa di tingkat kecamatan dan berhak menjadi wakil kecamatan dalam kegiatan 2SN tingkat Kabupaten.

Sayangnya, berkas syarat untuk mengikuti kompetisi tersebut, terancam gugur akibat si anak belum memiliki akta kelahiran.

Ayah dari Wahyudin, Kusnadi mengatakan, ia berupaya berkoordinasi dengan pihak sekolah setelah anaknya dikabarkan menjadi juara di cabang renang, karena kabarnya sebelum ikuti lomba tingkat Kabupaten, berkas dan syarat kepesertaannya harus sudah dilengkapi seperti siswa lainnya yang jadi delegasi.

Di sisi lain, diakui Kusnadi, anaknya selama ini belum memiliki akta kelahiran. bahkan ia mengaku kesulitan memproses dalam keadaan serba dadakan. Kata

ISTIMEWA

Kusnadi, jangankan akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK) saja belum punya, karena sudah tiga bulan belum ia terima setelah diproses sebelumnya.

“Saya sendiri belum punya KK, bagaimana bisa membuat akta sementara waktu sudah mepet,” katanya.

Sebagai orangtua, tentu saja ia ingin anaknya bisa ikuti ke-

giatan lomba renang di tingkat kabupaten, namun berkas dan syarat yang diharuskan tidak lengkap, entah bagaimana yang harus ia lakukan, apakah bisa dengan surat keterangan atau lainnya, ia masih menunggu jawaban panitia.

“Ya jelas kita dukung biar terus maju ke tingkat kabupaten, tapi kan syaratnya ini mepet,” Katanya.

Kepala SDN Lemahabang IV, Nyai Rukaynah, S.Pd menyesalkan kejadian tersebut. Menurut pengakuan Nyai, Wahyudin adalah salah satu siswa yang berprestasi dan menjadi harapan sekolah agar bisa meraih kemenangan di tingkat lebih tinggi dalam ajang O2SN tahun ini. Hanya saja, lanjut Nyai, kekurangan syarat pengumpulan berkas menjadi kendala lolos atau tidaknya Wahyudin mewakili kecamatan.

Kendati demikian, pihak sekolah sudah memberikan pengantar kepada orangtua siswa agar segera membuatkan dan berkoordinasi dengan pihak desa dan kecamatan.

Namun jika keputusannya tidak bisa dibuat cepat, terpaksa Wahyudin harus diganti.

“Kami sudah meminta rekomendasi dari PGRI dan pihak sekolah mendorong penuh agar akta ini bisa segera jadi, walaupun harus menunggu KK terlebih dahulu.”

Atas kejadian ini, ia menegaskan kepada semua oramgtua dan sekolah agar bisa mengambil pelajaran berharga, bahwa identitas anak itu penting dan jangan mengabaikannya, karena pada saat dibutuhkan, anak yang jadi korban. (nji/fzy)

Sorot

Imbauan Merger Kemeristekdikti Belum Diminati PTS Upaya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk melakukan penggabungan (merger) perguruan tinggi swasta (PTS) masih belum dilirik dan diminati PTS di Indonesia.

Hal itu tercermin dari minimnya PTS yang berhasil dimerger hingga bulan Maret 2018, yakni 15 PTS saja.

Menristekdikti Mohammad Nasir menyebutkan, merger PTS termasuk pada salah satu isu prioritas. Karena itu, dia beserta jajaran di Kemenristekdikti pun akan menjanjikan kompensasi dan pemberian intensif kepada PTS yang mau melakukan merger.

“Sampai saat ini kami masih terus sosialisasi, dan rumuskan kompensasi. Soal ini (merger) agak susah karena banyak protes, kan kalau di-merger akan banyak

pejabat yang hilang,” kata Nasir di Gedung Kemenristekdikti Jakarta, Kamis (8/3).

Dia menargetkan, hingga akhir tahun 2018 setidaknya ada 50 hingga 100 PTS yang dimerger. Sebab, dia menginginkan pada akhir tahun 2019 PTS di Indonesia bisa berkurang sampai seribu PTS. Kendati demikian, Nasir mengatakan, hanya akan fokus mendorong penggabungan PTS yang berada di bawah kewenangan Kemenristekdikti. Dari catatan Kemenristekdikti, jumlah perguruan tinggi di Indonesia mencapai 4.504 perguruan tinggi. Angka tersebut didominasi PTS dengan jumlah sekitar 3.136 PTS. Dan perguruan tinggi negeri (PTN) hanya 122 PTN. Sisanya, Nasir menyebutkan, ada 1.246 perguruan tinggi agama dan perguruan tinggi yang berada di bawah kementerian atau lembaga pemerintah dengan sistem

ISTIMEWA

kedinasan.

“Lha, jadi nanti yang kami dorong dan prioritaskan itu yang 3.136 PTS, agar bisa berkurang jadi 2.000-an perguruan tinggi. Kalau yang lain (perguruan tinggi di bawah Kemenag atau lainnya, red), itu ya silakan gimana kami tidak bisa intervensi,” jelas Nasir.

Karena itu, Nasir terus mendorong agar lebih banyak lagi PTS yang melakukan merger.

Dia menegaskan, jumlah PTS yang terlalu banyak menyulitkan pemerintah untuk bisa mengontrol dan memastikan mutu dan layanan pendidikan yang baik. (kb/fzy)

BERITA

Hoaks itu adalah efek dari Pilpres 2014 yang enggak selesai-selesai jadi bukan karena katakanlah partai koalisinya, bukan Partai Gerindra nya, jadi jangan seperti itu. Tapi ini efek dari Pilpres yang enggak selesai,” Arsul Sani

JUMAT, 9 MARET 2018

7

Bamsoet Minta DPR dan Presiden Jangan Diadu-adu KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) enggan berkomentar banyak mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tengah mengkaji kemungkinan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). Ia memilih untuk menunggu kebijakan langsung dari Presiden.

“Memang batas akhirnya tanggal 15. Makanya jangan diadu-adu. Biar aja kami menunggu apapun kebijakan presiden,

Apanya yang bahaya?

Enggak ada yang bahaya. Kita saja yang membesar-besarkan.”

DPR menunggu saja,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/3).

Ia tidak yakin ada bahaya yang mengancam dari UU itu hingga membuat presiden perlu menerbitkan Perppu. Mantan Ketua Komisi III itu percaya bahwa masyarakat sudah tidak lagi mempermasalahkan

...Mutasi Satu Bulan Sekali lSambungan Hal.1 Sebelumnya, pada bulan Februari lalu pemerintah telah melantik sekitar 400an lebih ASN. Namun mulai bulan Maret ini mutasi dan rotasi ASN akan dilakukan dalam agenda persatu bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

“Proses pemantauan untuk evaluasi masih terus berlanjut dan dilaksanakan. Sehingga untuk eksekusinya

menunggu waktu pemantauan dipandang sudah cukup,” jelasnya.

Tujuannya dari sistem mutasi kosong isi ini lanjut Jajang, untuk mendapatkan kinerja ASN secara maksimal. Sesuai dengan program dari Kementerian PAN-RB. Ingin melahirkan ASN berkualitas.

“Makanya lumrah mutasi ini dilaksanakan. Sebab penilaian kinerja pegawai itu selalu dilaksanakan.

Jika memang dipandang sudah tak

cocok pada satu jabatan, atau yang bersangkutan sudah lebih layak di jabatan yang lebih tinggi tentunya akan kita rolling tanpa menunda lagi,” imbuhnya.

Terakhir, Jajang menyebutkan, saat ini baperjakat sedang mempersiapkan pengisian kekosongan 4 jabatan esselon IV yang pada bulan Maret.

Karena ada sekitar 4 orang pejabat esselon IV yang sudah memasuki masa pensiun. (nin/ds)

...Disidak, Tim Pengawas Amankan Makanan... lSambungan Hal.1 puluhan bungkus mie kuning basah dan tahu bantal dari penjual.

“Makanan yang kami temukan mengandung formalin ini langsung kita sita. Sangat berbahaya jika tetap dijual untuk konsumen, “ terang Kadarisman.

Disebutkan, pihaknya pun akan melakukan pengejaran terhadap produsen mie kuning basah

dan tahu bantal berformalin yang mensuplai ke Pasar Cikampek.

“Kita sudah dapatkan alamatnya dari pedagang. Pertama kita akan memberikan surat pernyataan dari produsen. Jika mereka tetap melakukan kecurangan maka kami sebagai Tim Pengawasan Pangan Terpadu akan melakukan penyitaan dan penutupan, “ katanya.

Pengawasan makanan sehat, bukan hanya dilakukan oleh pemerintah.

­ etapi hal tersebut harus juga dilakukan T oleh para pedagang dan konsumen.

“Pedagang harus jujur dan konsumen harus cerdas untuk memilih makanan mereka. Mereka harus kritis, harus mengetahui bagaiman makanan yang tidak mengandung kimia berbahaya. Misalnya, pada ikan. Jika ikan itu dari luar terlihat segar tetapi dalam insangnya merah gelap maka itu mengandung kimia berbahaya,”pungkasnya. (kb)

...Penataan GOR Rp 14 M, Dibangun Taman... lSambungan Hal.1 M. Choirul mengatakan agar luas kawasan komplek GOR Pajajaran yang terbatas itu dapat dioptimalkan.

Nantinya untuk area parkir kendaraan akan ditempatkan di basement “Termasuk juga dengan pusat kuliner di basement, karena lapangan Tennis ini nantinya akan ditinggikan,” jelasnya.

Diterangkan M. Choirul, GOR Panathayudha akan sangat representatif. Karena disamping bangunan utama dan lapangan tennis ini, akan ada taman keluarga yang dibangun sedemikian rupa agar ramah anak, dengan nama taman Panathayudha.

“Tapi, tentunya saja konsep kami ini belum finalisasi ya. Karena masih menunggu bagaimana nanti pimpinan yaitu ibu Bupati, apakah cukup puas dengan konsep yang ada saat ini atau ada beberapa perbaikan sesuai yang mereka ingin-

kan,” paparnya.

“Sesuai dengan latar belakangnya, bahwa masyarakat membutuhkan sarana olahraga yang memadai.

Perkembangan pembangunannya juga harus lebih ramah lingkungan dan menjadikan sebuah kawasan olahraga yang lebih representatif dalam mengakomodir berbagai kegiatan olahraga. Selain termasuk menjadi tempat warga masyarakat Karawang bersantai di akhir pekan setelah berolahraga,” kata Choirul, Kamis (8/3/2018).

Choirul juga memaparkan, nantinya seluruh fasilitas olahraga yang ada akan mengaplikasikan standar nasional maupun internasional. Bukan hanya lapangan atau tempatnya saja. Namun juga daya tampungnya nanti di beberapa bagian akan dibuat bangunan bertingkat dan basement.

“Termasuk para pedagang kaki lima, agar lebih rapih dan tertata.

Mereka akan dipindahkan di lantai

dasar GOR, seperti Pujasera di Bandung,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, kedepannya Dinas PUPR berangan - angan, komplek GOR juga akan dilengkapi dengan beberapa area untuk jogging track, skateboard, lapangan softball, lapangan basket, lapangan voli, bahkan ring tinju yang tentunya jauh lebih representatif.

Ketika disinggung Koran Berita, berapa anggaran yang akan dikeluarkan oleh Pemkab Karawang untuk pembangunan GOR ini, Choirul menyebutkan angka sekitar kurang lebih Rp. 14,431 Miliar.

Dimana kata dia, sekitar kurang lebih Rp.4, 431 Miliar untuk biaya rehab bangunannya saja dan untuk penataan dan bangunan pendukung lainnya sekitar kurang lebih Rp. 10 Miliar.

“Harapan kami, pembangunan GOR ini dapat segera dinikmati masyarakat di tahun 2019 mendatang,” harapnya. (nin/ds)

Maraknya Hoaks karena Efek Pilpres 2014

SEKJEN PPP Arsul Sani tidak sepakat dengan tudingan Sekjen PSI Raja Juli Antoni yang mengatakan maraknya hoaks karena Indonesia tidak punya partai oposisi yang kredibel. Menurutnya hoaks yang sekarang marak terjadi karena efek dari Pilpres 2014 lalu.

“Hoaks itu adalah efek dari Pilpres 2014 yang enggak selesai-selesai jadi bukan karena katakanlah partai koalisinya, bukan Partai Gerindra nya, jadi jangan seperti itu.

Tapi ini efek dari Pilpres yang enggak selesai,” kata Arsul di Kompleks

Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/3).

Arsul mengatakan saat ini hoaks terjadi karena ada kelompok Pilpres 2014 yang masih berhadaphadapan hingga saat ini. Dalam hal ini, kata dia, pihak Kepolisian harus bertindak adil (fair).

“Makanya kan kita katakan ada MCA, katakanlah MCA yang ditangkap itu, tapikan juga ada kelompok yang lain, ya ini yang kemudian harus di-fairkan juga bahwa itu tidak datang dari satu kelompok. Katakanlah kelompok oposisi

juga kelompok yang mendukung pemerintahan kan suka juga menyebarkan hoaks mengenai yang beroposisi terhadap pemerintahan,” ungkapnya.

Terkait tindak lanjut penanganan hoaks, Arsul sebagai anggota Komisi III juga akan mengkonfirmasi lebih lanjut mengenai tindakan yang telah dilakukan oleh Polri. Hal itu akan dia konfirmasi dalam rapat kerja di masa sidang DPR yang ke IV ini.

“Ini kan relatif baru artinya ketika kemudian Polri melakukan penindakan-penindakan itu Polri juga belum menyampaikannya tapi kami tentu nanti di Raker Kapolri di periode ini tentu akan kita tanya lebih dalam termasuk PPP akan tanya itu,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Sekjen PSI Raja Juli Antoni menuding hoaks menjamur karena Indonesia tak punya partai oposisi yang kredibel. Dia menilai partai oposisi gagal menawarkan kebijakan alternatif.

“Hoaks ada karena kita tidak punya oposisi kredibel. Tidak ada policy alternatif. Mainkan isu primordial saja. Yang setuju RT,” katanya dikutip dari akun twitter miliknya, Kamis (8/3).

“Tesis utama kami, hoaks menjamur karena Indonesia tak punya partai oposisi yang kredibel, oposisi gagal menawarkan policy alternatif”, ungkapnya. (kb)

UU MD3 yang dianggap memuat sejumlah pasal kontroversial tersebut.

“Apanya yang bahaya? Enggak ada yang bahaya. Kita saja yang membesar-besarkan. Kan ada sarananya buat mengkritisi itu. MK. Jadi jangan lagi saya minta pada teman-teman mengadu presiden dengan DPR. Masalah sudah selesai,” sebutnya.

Diketahui, beberapa pasal UU MD3 memang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Karena membuat kesan lembaga parlemen menjadi super power. Sebab itulah presiden memutuskan untuk menunda penandatanganan Revisi UU MD3 dan mulai mempertimbang-

kan Perppu.

Tiga pasal yang dinilai kontroversial, yaitu pasal 73 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245.

Pasal 73 ayat (3) dan (4) mengatur wewenang DPR untuk memanggil paksa orang. Paksaan bisa dilakukan jika orang terkait menolak memenuhi panggilan dewan.

Uji materi Pasal 122 huruf k diajukan karena DPR dinilai tak berhak mengambil langkah hukum terhadap warga yang dianggap merendahkan kehormatan parlemen.

Sementara, Pasal 245 UU MD3 hasil revisi yang mengatur hak imunitas anggota DPR juga dianggap bermasalah. (kb/mdk)

...Dewan Minta ASN Kepala Desa Netral lSambungan Hal.1 untuk bersikap netral,”­ katanya.

Karenanya, Politisi Partai PDIP tersebut mewantiwanti, agar keberpihakan ASN tidak condong kepada calon pasangan.

“Karena, keterlibatan ASN (di Pilkada) itu menjadi hal yang akan mengganggu pelaksanaan demokrasi,” ujar Ahmad Fajar, kepada Koran Berita, Kamis (8/3/2018) saat ditemui di ruangannya.

Karenanya, Ahmad Fajar juga mengimbau kepada para ASN dan kepala desa untuk menjaga netralitas sikap dan kinerja agar tidak cenderung

menguntungkan kepada salah satu paslon, menjaga etika dan kepatutan dengan tidak berfoto/selfie dengan Paslon, memfollow sosmed pasangan calon, memviralkan, atau membentuk simbol/gambar yang mengidentifikasi dukungan terhadap salah satu paslon serta mematuhi peraturan per undang - undangan yang berlaku.

“Yang terutama adalah tidak menjadi bagian dari Tim Sukses atau menghadiri acaraacara partai dan deklarasi dukungan atau acara- acara yang bertujuan memenangkan Paslon,” jelasnya.

Selain itu lanjut Fajar, ia juga meminta agar seluruh

element masyarakat untuk menjaga dan membina toleransi yang telah berjalan harmonis. Ia juga berharap agar pasangan calon dan tim melaksanakan kampanye yang tidak mengandung unsur sara.

“Mari kita jaga toleransi yang telah terjalin dengan baik. Kita juga mengajak pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan tim berkampanye dengan baik, menarik simpatik masyarakat dengan program dan gagasan untuk kemajuan Propinsi Jawa Barat pada umumnya dan Kabupaten Karawang pada khususnya,” imbuh Fajar. (nin/ds)

...SPV Raih Juara I dan III Antar Perusahaan lSambungan Hal.1 hingga melakukan evakuasi bagi korban kebakaran dengan mengutamakan waktu yang paling cepat dalam penanganannya sampai dengan menyelamatkan korban tanpa kesalahan yang bisa ­ saja terjadi.

Sembilan perusahaan se Kabupaten Purwakarta yang memiliki fasilitas pemadam kebakaran bersama seluruh petugasnya, mengirimkan dua team dari masing-masing perusahaan, tidak ketinggalan Team SHE (Safety Health Environment) dari PT South Pacific Viscose juga mengirimkan pesertanya dan berhasil meraih juara I dan III dengan menyisihkan perusahaan lainnya.

“Kita dari SHE PT. South Pacific Viscose Kabupaten Purwakarta dalam rangkaian kegiatan HUT Damkar ke 99, mengirimkan dua team yang mengikuti perlombaan dan bersaing dengan perusahaan lain dalam penanganan kebakaran hingga menyelamatkan korban kebakaran dengan selamat,” jelas Sapta Rahmat Riyadi sebagai Emergency Response Team Leader PT SPV. Dalam perlombaan ini,

dua team yang terdiri dari empat orang per teamnya, diuji kekuatan fisiknya, mulai dengan persiapan peralatan mulai dari sepatu safety, helm, jaket, hingga alat pernafasan untuk digunakan saat terjadi kebakaran. Mendorong drum berisi air yang dilakukan satu orang, gelar selang dan menggulung selang dilakukan berdua, menyiapkan tangga hingga merangkai tangga untuk akses naik kelokasi kebakaran dan mengevakuasi korban.

“Kedua team ini juga nantinya akan melakukan pemadaman api dengan menggunakan karung basah di titik api, hingga menggunakan mobil pemadam kebakaran dan mengevakuasi korban dari mobil pemadam kebakaran, dengan menggunakan tandu dan mengevakuasi korban dengan menyelamatkannya ketempat yang aman (garis Finish),” paparnya Perlombaan ini juga menggunakan skill kecepatan. Karena wasit sudah ada di masing-masing jalur untuk mencatat waktu yang ditempuh, dari mulai persiapan hingga evakuasi korban ketempat yang aman.

“Jadi ini memang butuh kerja keras dari kedua team

SHE dari PT SPV, dan akhirnya kami mendapatkan juara ke I diraih oleh Team I dengan catatan waktu 03.56 Menit mengalahkan PT Hino dan team II meraih juara III dengan catatan waktu 04.19 menit mengalahkan PT Japva,” ujarnya.

Walaupun perlombaan seperti ini baru digelar di Kabupaten Purwakarta, tetapi team SHE PT South Pacific Viscose mampu membuktikan memberikan kerja terbaiknya dalam penanganan kebakaran yang mungkin bisa saja terjadi dalam keseharian, baik di lingkungan perusahaan maupun di lingkungan masyarakat.

“Raihan juara Team SHE PT SPV ini juga tidak terlepas dari dukungan perusahaan yang terus melakukan peningkatan dan persiapan dalam kesiapan untuk pemadam kebakaran, baik itu SDM nya, peralatan dan unit pemadam kebakarannya. Rencananya kami juga akan mengikuti perlombaan yang sama di Kalimantan, namun belum dipastikan kapan dilaksanakan.

Tetapi dengan kekompakan team dan dukungan dari perusahaan keyakinan kami akan meraih yang terbaik nantinya,” pungkasnya. (trg/ds)

Tjahjo Ungkap Alasan Mega Menangis PRESIDEN RI ke-5 Megawati Soekarnoputri meneteskan air mata ketika orasi ilmiah pengukuhan gelar honoris causa di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kamis (8/3). Megawati saat itu membawakan tema tentang hari perempuan internasional. Saat menceritakan kondisi perempuan dalam dunia politik Indonesia, sempat dia berhenti sejenak dan tersedu.

Mantan Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo melihat Ketum PDIP ini merasa sedih dengan kurang diapresiasinya perempuan dalam dunia politik. Mengingat, Megawati juga sebagai tokoh politik penting dan senior yang pernah mencapai kursi presiden, adalah juga seorang perempuan. Menurut Tjahjo, hal itu membuat miris dalam hati putri proklamator ini, melihat perjuangannya.

“Saya kira itu yang beliau sedih bahwa beliau pernah jadi orang nomor satu di negara ini, ketua umum partai terlama, dari bawah beliau yang tadinya dihujat, bisa

jadi ingin semua punya pikiran yang sama,” kata Tjahjo kepada wartawan di kampus IPDN, Kamis (8/3).

Megawati juga bercerita tentang seorang kader perempuan yang mengundurkan diri lantaran tidak mendapatkan izin dari suaminya.

Tjahjo menuturkan, meski hak politik perempuan telah diakui, tapi masih ada pola pikir keliru yang berkembang di masyarakat. Hal ini juga yang membuat dilema di tengah masyarakat yang sesungguhnya sudah merdeka.

“Tidak ada diskriminasi tapi masih ada pola pikir di

tengah tengah masyarakat Indonesia yang bahwa wanita itu orang belakang, tunduk pada suami. Itu secara keluarga beliau tidak ingin campur tangan tapi sebagai bangsa kan semua punya hak yang sama,” kata dia.

Sebelumnya, Megawati dalam orasi ilmiahnya, prihatin meski partai politik ‘dipaksa’ aturan untuk menambah partisipasi perempuan, dalam kenyataannya masih sulit karena persoalan budaya. Perempuan masih terkekang dengan pola pikir perempuan tidak bisa berkarir karena berkeluarga.

Menurut penilaiannya, setelah Indonesia merdeka, perempuan justru tak mendapatkan ruang dalam politik beda dengan ketika zaman perjuangan dahulu.

“Dalam pengamatan saya ada sebuah fenomena yang terus berjalan justru setelah merdeka kaum perempuan makin surut di bidang politik beda dengan ibu-ibu kita waktu mereka ikut berjuang bersama bapak-bapak, bergairah dalam bidang politik,” jelasnya. (kb/mdk)

BERITA SEPUTAR KOTA ‘BUDAYA’ jumat, 9 maret 2018

sorot

Tangkal Pelanggaran Pemilu, Panwaslu Gandeng Sahabat Bawaslu Tolak Politik Uang, Politisasi Sara dan Kampanye Hitam, Panwaslu Purwakarta membentuk Sahabat Bawaslu, yang nantinya menjadi tambahan mata Panwas untuk melakukan pengawasan pemilu. Selain dibekali materi kepemiluan, juga didaulat siap melaporkan jika di lapangan ditemukan dugaan pelanggaran pemilu.

Proses “rekrutmen” Sahabat Bawaslu ditempuh melalui prosesi kegiatan bertajuk Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif. Hingga tahapan kampanye ini, Panwaslu Kabupaten Purwakarta sudah menggelar sedikitnya 6 kali kegiatan Sosialisasi dengan jumlah peserta masingmasing 100 orang.

“Pertama, sosialisasi dilaksanakan kepada pengurus dan anggota Pramuka Kabupaten Purwakarta tingkat Penggalang. Dipilih Pramuka karena organisasi ini mengakar hingga tingkat Kecamatan, Desa serta Gugus. Panwaslu dan Pramuka bahkan sempat tanda tangani MoU Pengawasan,”jelas Ketua Panwaslu Purwakarta Oyang Este Binos Kamis (8/3).

“Kedua dilakukan sosialisasi kepada unsur stakeholder tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Para pemangku kepentingan di dua level strategis ini diajak belajar ber-

sama tentang Kepemiluan.

Khususnya Pilkada serentak 2018. Dengan UU 10 Tahun 2016 sebagai kitab sucinya.

Diharapkan, materi yang diperoleh bisa diteruskan kepada pemangku kepentingan lain di bawahnya. Ketiga para mahasiswa dan santri. Dua elemen bangsa ini dianggap penting untuk dilibatkan dalam proses pengawasan pemilu. Alasannya selain karena semangat dan nilai ideliasme yang mereka miliki, juga karena ghiroh perubahan yang mereka junjung tinggi. Di luar alasan itu, kedua elemen terpelajar ini juga masuk kategori pemilih pemula. Sehingga dianggap perlu mendapat informasi lebih banyak tentang pemilu,”paparnya.

“Dan terakhir, giliran kalangan Ketua dan Pengelola Masjid. Para takmir masjid ini diberi bekal kepemiluan oleh Ketua KPU dan Panwaslu, termasuk oleh kepolisian. Kuliah singkat ini dianggap penting sebab masjid menjadi salah satu tempat ibadah yang terlarang untuk kampanye. Hal ini tegas tertulis dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye. Menegaskan komitmen menjaga kesucian dan kehormatan masjid, para Ketua DKM ini lantas mendeklarasikan gerakan Tolak Politisasi Masjid,”tegasnya.(trg/ris)

8

Ramaikan Pilkada Serentak di Jabar Dedi Janji Bantu Persib dengan Dirikan Sekolah Sepakbola Calon wakil gubernur (cawagub) yang akan maju dalam Pilkada Jabar, Dedi Mulyadi, berjanji ingin membantu mengembangkan Persib Bandung.

Pria yang menjadi pasangan Deddy Mizwar tersebut juga mengaku dekat dengan salah seorang petinggi Maung Bandung.

S

alah satu rencana Dedi adalah mendirikan sekolah-sekolah yang khusus mengajarkan kurikulum sepak bola. Hal ini menurutnya penting demi masa depan Maung Bandung.

“Pak Umuh (Muchtar) sampai hari ini menjadi supporting saya. Setiap saat selalu telepon, bagaimana perkembangan, segera datang ke rumah, ini Pak Umuh selalu menyampaikan itu. Jadi, saya sudah memiliki relatif kedekatan sejak lama dengan Persib,” ujar Dedi, Kamis (8/3/2018).

Dedi merasa punya kedekatan yang cukup kuat dengan Persib. Sejak kecil dia mengaku merupakan bagian dari bobotoh.

Karena itu, dia tidak ingin Persib sekadar euforia.

Menurutnya, Persib harus lebih baik dengan memiliki banyak talenta muda. Untuk itu, Dedi ingin fokus pembinaan seperti yang dilakukannya di Purwakarta lewat Jayaperkasa.

“Sekolah itu kurikulumnya hanya sepak bola dan bahasa Inggris. Jadi belajar baca Alquran, bahasa Inggris, lalu sepak bola. Dan itu berhasil karena anak-anaknya sekarang menjadi pemain nasional,” jelas pria yang sudah menjadi Bupati Purwakarta sejak 2008 tersebut.

Harapannya, Persib akan selalu menjadi klub kebanggaan masyarakat Jabar. Ia juga bermimpi suatu hari nanti pemainpemain lokal bisa mendominasi dalam skuat Persib.

“Nah ke depan itu di seluruh wilayah Jabar harus ada sekolah sepak bola yang kurikulumnya sepak bola. Harapan saya, Persib itu kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Siapa tahu nanti kualitasnya jauh lebih baik dari pemain asing. Untuk apa? Agar Persib jadi kesayangan kita.”

Sebelumnya diberitakan, Ridwan Kamil bakal maju menjadi Calon Gubernur (Cagub) Jawa Barat (Jabar) untuk periode 2018-2023. Kalau terpilih, ia

ISTIMEWA

berjanji akan memberikan perhatian dengan porsi besar kepada klub-klub sepak bola di Jabar kecuali Persib Bandung.

Ridwan Kamil menganggap Persib tidak perlu lagi mendapat dukungan dari pemerintah. Sebab, tim berjuluk Pangeran Biru itu dinilainya telah menjelma sebagai klub yang profesional.

Tanpa campur tangan pemerintah, Persib dapat mengarungi kompetisi dengan mandiri. Oleh sebab itu, Ridwan Kamil bakal mengalihkan dukungannya kepada klub-klub yang ada di Jabar

selain Persib.

Ridwan Kamil sempat menyebut Persikasi Kabupaten Bekasi dan Persipasi Kota Bekasi sebagai sasarannya. Dalam suatu kesempatan, ada warga Bekasi yang memintanya untuk membangun kembali gairah sepak bola Kota Patriot.

“Kemarin di Bekasi, pak tolongkan Persikasi dan Persipasi.

Kalau itu bisa dan boleh. Supaya kebanggaan itu levelnya per wilayah. Sebab Persib identik dengan Bandung,” buka pria yang karib dipanggil Kang Emil.(kb)

Advertorial Advertorial

PT South Pacific Viscose Raih Juara dalam Perlombaan Ketangkasan Pemadam Kebakaran

Team SHE (Safety Health Environment) PT South Pacific Viscose yang mengikuti lomba Ketangkasan Damkar bersama Plt Bupati Purwakarta Dadan Koswara.

Team SHE (Safety Health Environment) PT South Pacific Viscose mempersiapkan perlengkapan pemadam kebakaran.

Team SHE (Safety Health Environment) PT South Pacific Viscose mempersiapkan air untuk pemadaman api.

Team SHE (Safety Health Environment) PT South Pacific Viscose mempersipkan selang air pemadam api dan menyedaikan air.

Team SHE (Safety Health Environment) PT South Pacific Viscose memadamkan api.

Team SHE (Safety Health Environment) PT South Pacific Viscose mengevakuasi korban kebakaran dari mobil Damkar menggunakan tangga.

Team SHE (Safety Health Environment) PT South Pacific Viscose membawa korban kebakaran.

Team SHE (Safety Health Environment) PT South Pacific Viscose berhasil mengevakuasi korban kebakaran.

BERITA EKASI SEPUTAR KOTA MEGAPOLITAN

jumat, 9 Maret 2018

website : www.tvberita.com

email : koranberitaku@gmail.com

facebook : koranberitaku

twitter : @koran_berita

lHarga Eceran Rp 3.000,- lLangganan Rp 85.000,-

Advertorial Humas Pemkab Bekasi

Coffe Morning Eratkan Pemkab Bekasi dengan Insan Pers Cikarang Selatan - Dalam rangka meningkatkan silaturahmi dan mensinergikan program-program Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi, Bagian Humas Protokol mengadakan kegiatan Coffee Morning bersama insan pers se-Kabupaten Bekasi.

Acara yang dirangkaikan dengan lepas sambut Kepala Bagian Humas Protokol dari yang sebelumnya dijabat oleh Yan Yan Akhmad Kurnia kepada Edward Sutarman dihadiri oleh ratusan wartawan yang bekerja di wilayah Kabupaten Bekasi.

Kabag Humas Protokol dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara ini bertujuan untuk mempererat hubungan kerja antara Humas dengan wartawan.

Selain itu beliau juga berjanji akan terus meningkatkan kinerja Humas terutama

yang berhubungan dengan Kerja sama dengan media semisal dalam hal penyampaian informasi kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemkab maupun memfasilitasi tugas-tugas wartawan dalam mencari berita di lingkungan dinas yang ada di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Rekan-rekan media jangan sungkan bila memang ada sesuatu seperti membutuhkan narasumber untuk pemberitaan, insya Allah bisa dibantu melalui Humas,” ucapnya.

Sementara, Yan Yan selaku Kabag lama dalam sambutannya juga men-

gatakan bahwa selama bertugas menjabat beliau mendapatkan banyak pelajaran serta saudara terutama dari rekan-rekan pers yang bertugas di wilayah Kabupaten Bekasi.

“Awalnya ketika pertama kali menjabat sebagai Kabag Humas saya merasa ngeri-ngeri sedap, karena harus berhadapan dengan wartawan sebagai mitra kerja, namun lama-kelamaan saya bisa menyesuaikan dan mampu bekerja sama dengan baik,” ucap beliau.

Selesai acara lepas sambut ada sebuah hal yang tak diduga yaitu kehadiran Bupati Bekasi dalam acara yang digelar di Grand Zuri Hotel (8/3/2018). Bupati

Bekasi Neneng Hasanah Yasin datang tanpa pengawalan ajudan menghampiri wartawan yang berada di tempat acara. Meski hanya menemui di lobby hotel, Neneng langsung berbaur bahkan kongkow bersama-sama tanpa canggung dengan wartawan yang ada di sana.

Dikatakan beliau, di hadapan para kuli tinta bahwa acara coffee morning seperti ini perlu diadakan secara rutin agar komunikasi dapat terus terjalin.

“Next kita adakan di luar ruang ya jangan di hotel,” tutur beliau sambil berbincang santai dengan para awak media.

Tak berlama lama sebelum beranjak pergi melanjutkan aktivitasnya, beliau mengajak swafoto bersama jajaran Bagian Humas Protokol dan para awak media yang hadir. (gil/adv Humas Pemkab Bekasi)

Advertorial Humas Pemkot Bekasi

Pjs Walikota Bekasi Pantau Samsat dan Lapas Klas II A Bekasi

Rudi Apresiasi Seminar dan Lomba Fotografi Majukan Kota Bekasi

KOTA BEKASI, BERITA BEKASI - Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Bekasi Ruddy Gandakusumah bersilaturahmi ke kantor Samsat Kota Bekasi dan Lapas Klas II Bulak Kapal Bekasi, pada Selasa, (6/3/2018).

Kunjungan pertamanya ke kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Bekasi, Ruddy langsung diterima Asep Herman selaku Kepala Cabang Pelayanan Bapenda Provinsi Jawa Barat.

Sementara pada kunjungan ke kelokasi kedua, Ruddy bertemu dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II a Bekasi, Hendra Eka Putra di Lapas Klas II a Bekasi.

Di kantor Samsat, Ruddy selain memperkenalkan dirinya selaku Pjs Walikota Bekasi, dia juga ingin memastikan pelayanan administrasi surat dan pajak kendaraan bermotor berjalan baik bagi warga Kota Bekasi. Ia sempat berkeliling untuk melihat gerai pelayanan.

“Ini kesempatan pertama berkunjung ke kantor Samsat dan melihat pelayanan disini. Semoga kinerja pelayanan kepada warga berjalan maksimal,” ucap Ruddy.

Ia pun mengimbau warga Kota Bekasi agar taat membayar pajak karena sumbangsih sektor pajak bagi pembangunan terbilang besar. Dan Kota Bekasi termasuk penyumbang pendapatan daerah terbesar dari sumber pajak kendaraan bermotor milik perseorangan maupun dunia usaha.

“Pembayaran pajak masyarakat akan kembali untuk pembangunan,” tambah Ruddy.

Sementara itu, saat kunjungan ke Lapas Bulak Kapal, Ruddy ditemani kepala Lapas Bekasi, Hendra Eka dan para kepala seksi lapas untuk meninjau lokasi lanjutan pembangunan revitalisasi lapas Klas II a.

Program revitalisasi ini sudah menjadi komitmen pemerintah Kota dan Walikota Bekasi Rahmat Effendi bersama Lapas Klas II a Bekasi.

“Dari awal ingin berkunjung ke in-

KOTA BEKASI, BERITA BEKASI – Melalui fotografi kemajuan Kota Bekasi yang memasuki usia 21 tahun bisa diperkenalkan ke masyarakat luas.

Demikian disampaikan oleh Pejabat Pjs Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah dalam sambutannya membuka lomba fotografi dan seminar fotografi di Avaneu Grand Kamala Lagoon Bekasi, Jl.KH.Nour Ali, Kecamatan Bekasi Selatan, “fotografi dapat memberikan kontribusi yang baik untuk turut mempromosikan apa saja keunggulan dan kemajuan daerah.

“Fotografi bisa menggambarkan banyak hal, dalam konteks promosi daerah akan dapat membuat masyarakat luas mengetahui apa yang ada di Kota Bekasi. Banyak kemajuan di Kota Bekasi. Dan saya cinta Kota Bekasi,” ungkap Rudi Gandakusumah kepada Berita Bekasi, Ruddy melihat fotografi adalah kegiatan dan profesi yang menyenangkan dilakukan para pecinta fotografi itu sendiri.

Dengan perlombaan fotografi kerjasama antara Asosiasi Pro-

stansi vertikal ada. Apalagi ada bantuan yang diberikan pihak Pemkot Bekasi untuk Lapas. Sekaligus mengawal kebijakan pemerintah kota yang sudah menjadi komitmen bersama,” kata Ruddy.

Sementara itu, Kepala Lapas Klas II a Bekasi, Hendra Eka mengatakan berterima kasih atas kunjungan Pjs Walikota Bekasi. Ia melaporkan bantuan kerja sama pihak Pemkot Bekasi sudah mulai berjalan sejak Februari 2018 berupa penataan lahan revitalisasi lapas. Bantuan juga kata dia akan bergulir dari anggaran tahun jamak dengan total biaya sekitar Rp 74 Miliar.

“Kami terus berkoordinasi dengan Disperkimtan Kota Bekasi agar program bantuan ini berjalan sesuai rencana. Program bantuan pemerintah daerah ini juga mendapat apresiasi Menteri Hukum dan Ham,” kata Kalapas II a Bekasi Hendra.

Sebelumnya, Hendra juga menginformasikan warga binaan di Lapas Klas II a

Bekasi sebanyak 1200 orang dan menurutnya telah over kapasitas yang seharusnya diisi hanya 400 orang.

“Ini tiga kali lipatnya dan kebanyakan terjerat kasus narkoba. Maka revitalisasi ini sudah urgen perlu dilaksanakan dan kami banyak berterima kasih. Mudah-mudahan pada 2019 bisa rampung hingga 3 lantai dan bisa diresmikan penggunaannya,” kata Hendra.

Hendra menambahkan perbandingan jumlah warga binaan dengan jumlah personil petugas Lapas sekarang ini masih belum memadai meskipun ditahun ini ada penambahan hingga total berjumlah 24 petugas.

“Sebelumnya hanya 7 petugas saja.

Perbandingan jumlah petugas dengan warga binaan jauh sekali tapi semoga di bulan Mei ada penambahan personil 10 ribu petugas yang ditempatkan pada lapas-lapas se-Indonesia” pungkas Hendra (ais/hms/adv).

fesi Fotografi Indonesia (APFI) dan Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (Diskominfo), dia berharap bisa meningkatkan kompetensi dan daya saing para peserta.

“Semoga bisa menambahkan wawasan fotografi dan dunia digital sebagai bekal era digital dan informasi. Peserta diharapkan mampu mengetahui bagaimana membuat foto yang baik, khususnya perkembangan pembangunan Kota Bekasi. Memunculkan insting fotografer sehingga menampilkan foto yang berkualitas untuk Kota Bekasi,” paparnya.

Ruddy berpesan, di era perkembangan informasi yang cepat, masyarakat diharapkan untuk tidak mudah terpengaruh informasi dan berita hoax.

“Jangan asal main jempol dan share begitu saja, pecinta fotografi pasti tahu itu. Saya menyambut baik acara ini dan berharap peserta bisa memanfaatkan momen ini, menimba ilmu fotografi,” imbuhnya.

“Semoga dari para peserta

seminar fotografi di Kota Bekasi ini muncul fotografer internasional. Kedepannya kita tidak tahu seperti apa. Yang ada terus berusaha dan menimba ilmu,” pungkas Ruddy.

Sementara Pembina APFI Ferry Ardiyanto mengaku bangga dengan kerjasama yang dijalin bersama Pemerintah Kota Bekasi. Menurutnya, asosiasinya didirikan sebagai wadah untuk menghimpun profesi fotografi dan menjaga profesionalitas fotografer. “ Saya bangga dengan Pemkot Bekasi yang telah bekerjasama dengan kegiatan ini. Kami di asosiasi ini menghimpun profesi untuk meningkatkan kompetensi agar bisa profesional,”tuturnya.

Dia erharap acara ini bisa memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada penyuka fotografi. Semoga bisa memberikan banyak manfaat,” harapnya (ais/adv).

EKASI

BERITA SEPUTAR KOTA PATRIOT JUMAT, 9 MARET 2018

10

Bekasi Barat Rekapitulasi Pemilih Camat Apresiasi Kinerja Petugas PPK Mendata Ribuan Warga MENJELANG Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) dan pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2017 Juni 2018 mendatang, Kamis (8/3/2018) Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) Kecamatan Bekasi Barat menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilihan hasil pemutakhiran (DPHP).

C

amat Bekasi Barat, Muhammad Bunyamin mengaku sangat apresiasi kepada para PPS dan PPK yang telah mendata warga Bekasi Barat jelang pencoblosan Pilkada dan Pilgub Jawa Barat, sehingga semuanya bisa tersaring.

“Rapat ini baru sementara dan belum final, pada saat sudah final, nanti akan kita umumkan. Dan kita sangat mengapresiasi kepada seluruh petugas PPK dan PPS yang sudah bekerja dengan baik,” ungkap Muhammad Bunyamin saat dikonfirmasi usai rapat pleno bertempat di Aula kecamatan Bekasi Barat.

Diinformasikan juga oleh Bunyamin, saat ini TPS di Bekasi Barat ada sekitar 362 yang menyebar di lima kelurahan dengan jumlah penduduk yang mencapai ribuan orang.

“Pilakda tahun ini cukup meriah dan aman, pada intinya, Pilkada ini untuk menentukan pemimpin Kota Bekasi. Harapan saya, dalam pilkada tahun 2018 ini, warga di Bekasi Barat tidak akan golput,

Rapat ini baru sementara dan belum final, pada saat sudah final, nanti akan kita umumkan.

Dan kita sangat mengapresiasi kepada seluruh petugas PPK dan PPS yang sudah bekerja dengan baik,” dan bisa datang semua ke TPS yang sudah tersebar untuk memilih pemimpinannya dengan hati nurani masing-masing,” pesan Camat.

Dirinya mengaku, sat ini juga terus mengimbau kepada seluruh RW dan RT untuk mengingatkan warganya yang belum merekam e-KTP, agar segera merekam agar tidak akan golput. “dan nanti akan didatangi rumahnya masing-masing pihak RT untuk mengingatkan warga segera rekam e-KTP,” pungkasnya. (ais/fzy)

ANTISIPASI

Pemerintah Indonesia Fokus Jaga Anggaran

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan berfokus menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengantisipasi pelemahan rupiah.

Pihaknya akan mengawasi baik dari sisi penerimaan maupun belanja negara.

“Pondasi dari sisi APBN terus kami jaga supaya kami mampu menahan arus dari luar,” kata dia di Kompleks Istana Negara, Jakarta.

Sri Mulyani mengatakan arus dari luar inilah yang memicu rupiah melemah.

Penurunan nilai tukar rupiah terjadi setelah Gubernur Bank Sentral Amerika, Jerome Powell, berbicara di depan Kongres Amerika.

Dia menyatakan kondisi ekonomi dan inflasi Amerika terus menguat.

Sentimen dari luar itu dinilai Sri Mulyani penting diantisipasi lantaran kondisi di dalam negeri cukup stabil. Dia mengatakan APBN dalam kondisi yang baik.

Contohnya, penerimaan perpajakan yang hingga Februari ini di atas 14 persen. Jumlahnya jauh lebih tinggi dibandingkan situasi

Kalau sentimennya berasal dari sana, saya kan enggak bisa meminta Pak Trump jangan ngomong atau Pak Powell jangan ngomong,” satu hingga dua tahun ke belakang yang tumbuh di bawah 10 persen, bahkan sempat negatif.

Faktor lain seperti cadangan devisa, current account defisit, serta ekspor dan impor pun menunjukkan pertumbuhan yang baik. Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun masih memiliki momentum untuk terus tumbuh.

Pernyataan dari Amerika, kata dia, tidak hanya mempengaruhi Indonesia tapi seluruh dunia. Penguatan APBN diyakini Sri Mulyani bisa meminimalisir dampak dari sentimen itu. “Kalau sentimennya berasal dari sana, saya kan enggak bisa meminta Pak Trump jangan ngomong atau Pak Powell jangan ngomong,” katanya. (kb/fzy)

Kranji Baru Tidak Kalah Saing dengan Pasar Modern PASAR kranji Baru yang berada di Kecamatan Bekasi Barat, merupakan salah satu pasar tradisional yang tidak kalah saing dengan pasar-pasar modern. Keunggulan Pasar Kranji Baru dalam meraih juara satu penghargaan Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja (K3) pada 2017 lalu, tak luput dari kerja keras Kepala Pasar dalam mengemban tugasnya.

Kepala Pasar Kranji Baru, Amas mengatakan, pada tahun 2017 Pasar Kranji Baru dapat mengalahkan Pertokoan APG Pondok Gede dan Pertokoan Kranji dan pasar lainnya dalam program K3. Selain itu, Pasar Kranji Baru juga selalu mencapai target dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Alhamdulillah, Pasar Kranji Baru tak kalah saing dengan pasar-pasar modern. Kita akan terus lakukan upaya dalam melakukan penataan dan pengelolaan pasar ini untuk lebih maju,” ujar Amas kepada Berita Bekasi, Ka-

mis (8/3).

Amas menjelaskan, ada 10 item kriteria yang dinilai, salah satunya adalah adanya tempat pembuangan sampah. Maka dari itu, Amas memang sudah meyakini jika Pasar Kranji Baru pengelolaan tempat sampah sangat bagus.

“Alhamdulillah, kami juga punya mesin kompos penggiling, penataan kaki lima juga tertib dan PAD juga termasuk dalam penilaian, dan alhamdulillah untuk PAD kita dapat urutan selalu mencapai target,” ungkapnya.

Menurut dia, penghargaan yang kini berhasil diraihnya

adalah termasuk kerja sama antara pengelola pasar dan para pedagang.

“Semoga tahun-tahun berikutnya, Pasar Kranji Baru bisa terus mendapatkan penghargaan, minimal predikat yang sudah baik ini jangan sampai turun,” pungkasnya. (kb/fzy)

SOROT

Mahfudz: LBGT Penyakit Sosial Harus Segera Ditangani ANGGOTA Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Ustaz Mahfudz Abdurahman angkat bicara dalam seminar Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Bekasi, di Aula Islamic Center Bekasi Selatan.

Ia menyatakan, Lesbian Gay Biseksual & Transgender (LGBT) adalah ancaman bagi kelangsungan kehidupan anak bangsa saat ini.

“Efek dari keberadaan LGBT di antaranya, penyimpanan seks yang bisa berdampak pada kasus pembunuhan karena faktor cemburu terhadap pasangan sejenis, serta penularan penyakit HIV/AIDS,” ungkap Mahfudz Abdurahman saat berbincang dengan Harian Berita Bekasi di lokasi acara.

Hal itu dikatakan Mahfudz Abdurahman usai membuka seminar dengan tema “Menangkal Peluasan LGBT Di Indonesia”. Menurutnya, pen-

derita HIV/AIDS di Indonesia meningkat akibat LGBT yang merusak generasi bangsa Indonesia.

“Maka pemerintah harus mengeluarkan dana besar untuk membeli obat yang dibagikan secara gratis kepada penderita tersebut,” jelasnya.

Menurutnya, karena ancaman-ancaman dari keberadaan LGBT, maka sudah seharusnya ada Undang-Undang

khusus yang mengatur mengenai pelarangan keberadaan LGBT di Indonesia.

“Maka dari itu, tadi saya paparkan dalam seminar di depan 600 undangan yang terdiri (dari) kaum ibu-ibu, bahwa polisi tidak bisa menindak karena Undang-Undang belum mempersoalkan itu. Nah, sekarang ini sedang ada perebutan hegemoni di Komisi DPR RI juga, dan ada perdebatan an-

tara yang pro LGBT dan yang kontra,” katanya.

Anggota Komisi V DPR RI berharap pemerintah tidak memandang LGBT sebagai individu, tetapi memandang LBGT sebagai penyakit sosial yang serius harus segera ditangani bersama.

Karenanya Mahfudz berpendapat penerbitan UndangUndang anti LGBT sudah sangat mendesak, untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa agar tidak terpengaruh.

“LGBT sama berbahayanya dengan kasus korupsi, narkoba, dan seks bebas. LGBT merupakan kelainan seks yang bisa saja menularkan paham menyimpannya kepada orang lain, dengan berlindung di balik hak asasi manusia. Bila tidak ada tindakan kaum LGBT bisa semakin kuat. Apalagi keberadaan mereka didukung oleh sejumlah perusahaan berskala internasional,” jelasnya. (ais/fzy)

berita

Sekarang ini (pengiriman) kelapa sawit ke Eropa itu kecil dibandingkan ke Asia Timur maupun Cina dan beberapa negara lain. Sehingga secara komoditas pasti tidak akan terganggu. Tapi ini sudah terjadi yang kita sebut black campaign terhadap sawit, maka Presiden telah menandatangani surat yang ditujukan pada Presiden Uni Eropa dan Parlemen Uni Eropa. Suratnya minggu lalu,”

jumat, 9 Maret 2018

11

Sekretaris Kabinet Indonesia Pramono Anung

Apple Rencakan Buang Desain Notch di Seri iPhone Mendatang

ISTIMEWA

Apple memutuskan untuk menyingkirkan desain notch (takik) milik iPhone X, yang merupakan area di bagian atas layar yang dibuka, menurut laporan situs Korea Selatan, ET News, Rabu, 7 Maret 2018.

Rencana Apple ini akan membedakan dirinya sendiri saat produsen smartphone Cina meniru dan menerapkan desain takik ke smartphone baru mereka.

Menurut industri, Apple sedang menyiapkan layar baru tanpa desain notch untuk iPhone baru mereka. Tampilan baru ini akan

didasarkan pada OLED dan dikabarkan akan diterapkan pada iPhone baru yang akan dirilis pada tahun 2019.

“Apple memutuskan untuk menyingkirkan desain takik mulai dari model 2019 dan sedang berdiskusi dengan perusahaan terkait,” kata seorang perwakilan industri sebagaimana dikutip ET News.

“Sepertinya Apple berencana menerapkan layar penuh yang lebih lengkap ke iPhone barunya.”

Spesifikasi seperti ukuran, resolusi, dan bentuk tampilan baru belum dikonfirmasi.

Namun dengan melihat arah

perkembangan saat ini, kemungkinan tampilan baru ini akan menjadi tampilan persegi panjang yang benar-benar akan mengisi bagian depan iPhone baru.

Jika bagian depan iPhone baru benar-benar penuh dengan layar baru, tidak banyak ruang untuk menempatkan receiver atau kamera depan.

Sementara diketahui bahwa Apple akan tetap menerapkan teknologi pengenal wajahnya yang disebut ‘Face ID’ untuk model 2019. Oleh karena itu, industri tertarik pada bagaimana Apple dapat menempatkan fitur receiver, kamera

depan, dan Face ID dan menerapkan layar penuh pada saat yang bersamaan.

Beberapa industri layar berpikir bahwa Apple akan mengebor lubang ke panel OLED atau menggunakan area BM (Black Matrix) dalam layar.

Sementara itu, sudah banyak perusahaan yang menerapkan desain takik ke ponsel mereka. Di MWC (Mobile World Congress), yang berakhir pada tanggal 1 Maret, ASUS dari Taiwan memperkenalkan ponsel ZenFone 5 yang terlihat persis seperti Apple iPhone X. (kb/fzy)

Bos Djarum Dinobatkan jadi Orang Sebentar Lagi, Indonesia Terkaya di Indonesia Versi Majalah Forbes Produksi Rudal dan Roket Majalah Forbes merilis daftar orang terkaya dunia 2018 pada, Rabu, 7 Maret. Untuk Indonesia, dua posisi teratas masih diduduki pewaris PT Djarum, Budi dan Michael Hartono.

Tahun lalu, keduanya dinobatkan gelar yang sama dengan kekayaan US$ 32 miliar (sekitar Rp 440 triliun lebih).

Meski jumlah kekayaannya berkurang, bos Trans Corp, Chairul Tanjung (CT), 56 tahun, menyodok masuk lima besar setelah tahun lalu berada di posisi ketujuh. Pada 2018, Forbes mencatat kekayaan CT mencapai US$ 3,5 miliar, turun dari US$ 3,6 miliar.

Pada 2018, sang adik, Budi Hartono, menempati urutan pertama dengan nilai kekayaan mencapai US$ 17,4 miliar, diikuti Michael Hartono dengan nilai kekayaan US$ 16,7 miliar. Jika dilihat secara global, Budi menempati posisi ke-69 dan Michael di posisi ke-75 orang terkaya dunia.

Selain industri rokok, penghasilan keduanya juga berasal dari sektor perbankan. Mereka adalah pemegang saham terbesar di Bank Central Asia (BCA). Keluarga Hartono telah mengakuisisi saham BCA saat kelompok Salim kehilangan kendali atas usaha itu saat kris-

is 1997 hingga 1998.

Hartono bersaudara juga memiliki usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, elektronik, serta e-commerce.

Salah satu bisnis e-commerce milik mereka adalah perusahaan jual-beli online Blibli.com.

Sepuluh teratas orang terkaya Indonesia masih diisi nama-nama lama, seperti bos Indorama, Sri Prakash Lohia; bos Lippo Grup, Mochtar Riady, dan pengusaha media Trans Corp, Chairul Tanjung. Berikut ini daftar 20 orang terkaya Indonesia versi majalah Forbes (angka dalam kurung peringkat tahun lalu). (kb/fzy)

The Cranberries Rilis Album Baru Grup musik asal Irlandia, The Cranberries, akan meluncurkan album terbaru beberapa bulan setelah ditinggal vokalisnya, Dolores O’Riodan, yang meninggal pada 15 Januari 2018.

Peluncuran album baru tersebut sekaligus untuk merayakan 25 tahun debut mereka di industri musik lewat album berjudul Everybody Else is Doing It So Why Can’t We pada Maret 1993.

Seperti dilansir dari situs resmi The Cranberries, album baru ini sudah digarap sejak 2017. Album itu

akan berisi lagu-lagu The Cranberries yang diaransemen ulang dan ditambah beberapa lagu baru.

Rencananya, album terbaru mereka diluncurkan pada Maret 2018.

Namun, semenjak meninggalnya vokalis Dolores O’Riodan pada 15 Januari 2018, penggarapan album edisi khusus 25 tahun The Cranberries tertahan.

“Setelah beberapa minggu, kami meninjau ini kembali. Setelah banyak pertimbangan, kami memutuskan menyelesaikan apa yang kami

mulai,” kata The Cranberries dalam situs resminya, thecranberries.com.

Saat ini, grup yang kini hanya beranggotakan Mike Hogan, Noel Hogan, dan Fergal Lawler itu sedang menyelesaikan tahap rekaman. Untungnya, sebelum meninggal, Dolores O’Riodan telah merekam suaranya untuk penggarapan album baru itu.

“Semua berjalan dengan baik.

Semoga album ini selesai dan rilis pada awal tahun depan,” demikian pernyataan resmi The Cranberries. (kb/fzy)

Sawit Ditolak, Presiden Surati Uni Eropa Sekretaris Kabinet Indonesia Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengirim surat protes kepada Presiden dan Ketua Parlemen Uni Eropa atas penolakan sawit Indonesia. “Presiden telah menulis surat secara khusus pada Presiden Uni Eropa, kemudian ketua Parlemen Uni Eropa, yang menyatakan keberatan dan protes dengan keras apa yang dilakukan Uni Eropa berkaitan dengan kelapa sawit,” katanya di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

Pramono menuturkan, lewat surat protes yang diteken Presiden itu, pemerintah Indonesia menilai perlakuan Uni Eropa tersebut sebagai bentuk proteksionisme. “Pemerintah Indonesia menganggap apa yang dilakukan Uni Eropa ini bentuk dari proteksionisme yang dilakukan oleh mereka terhadap produk bunga matahari dan sebagainya karena mereka tahu dengan kelapa sawit ini akan menjadi sebuah keunggulan bagi bangsa kita,” ujarnya.

Menurut Pramono, surat protes kepada Presiden dan Ketua Parlemen Uni Eropa itu sudah dikirimkan Jokowi pada pekan lalu. “Surat itu sudah dikirimkan oleh Presiden sebagai protes keras,” ucapnya.

Ia berujar pemerintah Indonesia juga tengah menimbang untuk melakukan hal yang sama. “Dan juga Indonesia akan memperlakukan treatment yang equal kalau memang kemudian ada rencana untuk dihambat,” tuturnya.

Mengenai hal ini, Pramono tidak merincinya. “Kalau mereka tetap melakukan proteksionisme, tentunya Indonesia tidak mau diperlakukan seperti ini. Sekarang kan sudah era perdagangan bebas. Semua negara harus menghormati satu negara dengan negara lain,” katanya.

Pramono mengatakan pelarangan yang dilakukan Uni Eropa terhadap kelapa sawit Indonesia dinilai melanggar asas persaingan usaha yang sehat. “Indonesia sebenarnya

ISTIMEWA

PT Waskita Karya menyelesaikan proyek fasilitas penelitian dan pengembangan sarana prototipe nitrogliserin di Subang, Jawa Barat. Fasilitas tersebut akan digunakan sebagai penyedia kebutuhan propelan rudal dan roket di Indonesia.

Peresmian sarana dan protitipe nitrogliserin sebagai bahan dasar propelan milik PT Dahana ini menjadi salah satu bukti upaya menuju kemandirian alutsista khususnya propelan, kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dalam peresmian pabrik.

“Ini dapat membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mandiri dan dalam proses menuju visi untuk menjadi produsen alutsista yang mampu berkiprah

di kancah Internasional,” kata Ryamizard seperti dikutip dari laman Kemenhan.

Direktur Utama PT Dahana, Budi Antono, mengatakan, Fasilitas Sarana dan Prototipe Nitrogliserin yang dibangun di atas lahan seluas 2,1 hektare ini adalah salah satu fasilitas cikal bakal penghasil bahan baku propelan.

Budi Antono mengatakan, PT Dahana masih memiliki dua pekerjaan rumah besar yaitu mewujudkan industri propelan dan pabrik amonium nitrat. Oleh karena itu dalam acara ini juga turut ditandatangani addendum propelan dan offtake produk amonium nitrate dengan PT Pindad yang juga anggota kluster National Defence and Hight-

ech Industries (NDHI).

Propelan merupakan bahan energetik sebagai bahan pendorong roket atau rudal dan munisi, baik kaliber besar dan kecil. Rata-rata kebutuhan propelan untuk alutsista sebesar 200 ton/tahun.

“Pabrik ini adalah yang pertama di Asia dan akan menjadi solusi bagi kebutuhan propelan rudal dan roket di Indonesia,” kata Direktur Operasi III PT Waskita Karya Bambang Rianto dalam keterangan tertulisnya, pada Kamis, 8 Maret 2018.

Proyek ini dimulai pada 2015 dengan nilai kontrak Rp 99 miliar. PT Waskita mengerjakan pembangunan pabrik tersebut, termasuk pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan pengerjaan instalasi pabrik. (kb/fzy)

Kenaikan Gaji PNS Tidak Realistis PROTES. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengirim surat protes kepada Presiden dan Ketua Parlemen Uni Eropa atas penolakan sawit Indonesia.

dianggap sebagai negara yang taat dan patuh kepada isu tentang iklim dunia karena Indonesia selalu berpartisipasi aktif di COP (Conference of Parties atau Konferensi Perubahan Iklim PBB), baik di Paris, Maracas, dan sebagainya,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah Indonesia menilai pelarangan ini kampanye hitam bagi produk sawit Indonesia.

“Sekarang ini (pengiriman) kelapa sawit ke Eropa itu kecil dibandingkan ke Asia Timur maupun Cina dan beberapa negara lain. Sehingga secara komoditas pasti tidak akan terganggu.

Tapi ini sudah terjadi yang kita sebut black campaign terhadap sawit, maka Presiden telah menandatangani surat yang ditujukan pada Presiden Uni Eropa dan Parlemen Uni Eropa. Suratnya minggu lalu,” ucapnya.

Pemerintah, kata dia, juga mencurigai pelarangan masuknya kelapa sawit Indonesia itu sebagai proteksi negara-negara Uni Eropa untuk

produk biofuel negara itu yang di antaranya berasal dari biji bunga matahari. “Sebenarnya sekarang ini di seluruh dunia bisa menerima, kecuali Uni Eropa. Mereka takut bunga matahari yang menjadi andalan mereka tersaingi. Itu saja,” tuturnya.

Soal rencana penerbitan keputusan presiden tentang sertifikasi kelapa sawit Indonesia, Pramono membantahnya sebagai langkah pemerintah menghadapi pelarangan Uni Eropa tersebut. “Sudah ada aturan tentang hal tersebut supaya kelapa sawit itu menjadi produk yang tersertifikasi,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia menolak keputusan Parlemen Eropa, yang tetap menyetujui penghentian penggunaan biofuel berbahan dasar kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan pada 2021. Pemerintah Indonesia mengemukakan kekecewaan atas tindakan Parlemen Eropa tersebut. (kb/fzy)

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef ), Bhima Yudhistira Adhinegara, berujar kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) memang dibutuhkan agar nilainya tak tergerus oleh inflasi. Namun, menurut dia, usulan kenaikan 6 persen itu tidak realistis dan dapat membebani anggaran negara. “Angka idealnya seharusnya setiap tahun itu naik di kisaran inflasi, yaitu 3,5 persen,” katanya.

Terlebih, pada 2019, pemerintah kemungkinan besar akan menghadapi pembengkakan belanja subsidi energi seiring dengan tren kenaikan harga minyak dunia. Selanjutnya, belanja infrastruktur juga sudah memakan porsi anggaran yang cukup besar, sekitar Rp 400 triliun. “Belum ditambah dengan man-

datory spending pendidikan 20 persen dan alokasi kesehatan 5 persen dari belanja APBN.” Sedangkan, dari sisi penerimaan pajak pertumbuhan rata-ratanya hanya 4 persen per tahun. “Itu artinya ruang fiskal semakin sempit,” ucapnya. Bhima menuturkan sebelum melakukan penyesuaian gaji tersebut, pemerintah perlu melakukan evaluasi atas kinerja PNS selama ini. “Perlu pertimbangan dari sisi kinerja dalam dua tahun terakhir bagaimana, apakah penyerapan anggaran sudah bagus, dan indikator lainnya juga.”

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pihaknya belum dapat memastikan ketersediaan ruang dalam anggaran negara untuk kenaikan gaji PNS tahun depan. Hal itu terkait dengan usulan Badan Kepegawaian

Negara (BKN) yang tengah mematangkan skema kenaikan gaji pokok PNS sebesar 6 persen.

“Soal ketersediaan anggaran itu masih akan dilihat dulu oleh pemerintah secara komprehensif, nanti akan dibahas di sidang kabinet dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019,” ujarnya.

Askolani menuturkan pemerintah saat ini masih berfokus menyelesaikan sistem gaji pada 2018. “Untuk yang 2019 masih akan dikoordinasikan pemerintah, sekarang laksanakan yang tahun ini dulu.” Koordinasi yang dijalin khususnya antar dua kementerian, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menentukan mekanisme yang tepat. (kb/fzy)

advertorial

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang Agenda Rapat 1. Pembentukan Pansus Raperda Tentang penghargaan Daerah.

2. Pembentukan Pansus Raperda tentang Ketentuan Umum Perpajakan Daerah 3. Pembentukan Pansus Raperda tentang Retribusi Jasa Umum.

Ketua DPRD Karawang, Toto Suripto, Wakil dan Bupati saat membuka rapat pansus Paripurna

Rapat Paripurna yang diikuti puluhan anggota DPRD Karawang

Rapat Paripurna yang diikuti puluhan anggota DPRD Karawang

Bupati Karawang, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana

Salah satu anggota DPRD Karawang saat melakukan Absensi sebelum Paripurna

Suasana rapat Paripurna yang diikuti puluhan anggota DPRD Karawang