070318

HARIAN UMUM

#TAHUN III/NO.979

Lebih Cepat dan Akurat

Tak Jadi Nyaleg, Dukung Wardah lEneng Nuryanti

SIMPATISAN dan pendukung Hj.Eneng Nuryanti di Kecamatan Banyusari akan terus mendukung secara politik jika Hj.Eneng Nuryanti kembali mencalonkan di Pemilihan Legislatif 2019 yang akan datang melalui Partai...>> lanjut hal 7

FOTO SOEKARNO

Dilarang Dipakai Kampanye, PDIP Geram DUA Partai Politik di Ka­ bupaten Karawang dianta­ ranya yaitu Partai Demo­ krasi Indonesia Perjuang­ an (PDIP) dan Partai Ber­ karya menyoroti Larangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indone­ sia kepada partai politik untuk tidak menggu­ nakan gambar tokoh nasional yang bu­ kan pengurus partai dalam alat peraga kampanye.

Larangan ter­ sebut menuai pro­ tes terutama dari PDIP yang memang menja­

dikan gambar sosok Pre­ siden Republik Indonesia yang pertama atau disebut juga Bapak Proklamator Indonesia, Ir Soekarno dan Partai Berkarya yang menjadikan Bapak Pem­ bangunan Soeharto atau Presiden ke-2 Republik Indonesia sebagai simbol.

P a r ­ tai politik berlam­ bang ban­ teng merah

RABU, 7 MARET 2018

HARIAN UMUM

lHarga Eceran Rp 3.000,- lLangganan Rp 85.000,-

Perempuan Pengguna Narkoba Meningkat BAHAYA penyalahgunaan Narkoba mengancam berbagai kalangan, tak melihat usia, pekerjaan dan latarbelakang. Oleh karena itu, peran serta seluruh lapisan masyarakat guna pencegahan peredaran barang haram itu sangat diperlukan. >> lanjut hal 7

website : www.tvberita.com email : koranberitaku@gmail.com facebook : koranberitaku twitter : @koran_berita

Bupati-Wabup Harus Cuti

Panwas : Kampanye Jangan Pakai Fasilitas Negara

ANGGOTA Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Karawang Divisi Sumber Daya Manusia, Suryana Hadi Wijaya, kembali mengingatkan kepada pejabat negara yang terlibat dalam kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018.

H

al Ini mengacu pada Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 ten­ tang Pemilihan Kepala Da­ erah (Pilkada) dan Pasal 63 PKPU No. 4 tahun 2017. “Amanah dari undang - undang dan peraturan diatas su­ dah jelas Pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, Kepala Desa, atau sebutan lainnya ­dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu bakal calon,” kata Suryana di Kantor Pan­ waslu Kabupaten Karawang, Selasa (6/3).

Baik Bupati, Wakil Bupati maupun anggota DPRD adalah termasuk pejabat daerah yang jika melakukan kampanye di jam kerja, wajib menyatakan cuti. Dan, Jika pejabat daerah tersebut terlibat kampanye di luar jam kerja,

lLanjut ke Hal.7

“

lAce Sudiar

lLanjut ke Hal.7

Beliau harus mengajukan surat cuti tiga hari sebelum kampanye jika seandainya beliau terlibat sebagai tim pemenangan salah satu pasangan,” Suryana Hadi Wijaya Anggota Komisioner Panwaslu

Polisi Antisipasi Imbas Aturan Ganjil Genap JAJARAN Satlantas Polres Kara­ wang akan meningkatkan jumlah personel, untuk melakukan peng­ aturan lalu lintas di jalur arteri Karawang. Menyusul akan diber­ lakukannya aturan ganjil-genap nomor kendaraan yang melintas Tol Jakarta-Cikempek di Gerbang Tol Bakasi, pada Senin (12/3) pe­ kan depan.

Pasalnya, kebijakan tersebut diprediksi dapat berimbas pada volume kendaraan di dalam kota Karawang yang meningkat Masya­ rakat yang kendaraannya dilarang melalui jalur tol, akan ke Jakarta melalui sejumlah rute alternatif.

UPDATE & TERPERCAYA Ngapain susah-susah nyari berita klik aja melalui hp kamu

www.tvberita.co.id tvberita @tvberitanews 081510677774

Orang Gila Ditertibkan

ApihKober:

Pamarentah pusing kunu gelo

Salahsatunya melalui jalur dalam kota Karawang, lalu ke Cikarang hingga Bekasi.

“Kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta, kemungkinan keluar dari Tol Cikampek, terus masuk Karawang, lalu ke Cikarang, Bekasi hingga Jakarta. Mereka ti­ dak melewati gerbang Tol Bekasi Timur atau Barat, untuk meng­ hindari aturan ganjil genap,” ujar Kasatlantas Polres Karawang, AKP Arman Sahti, Selasa (6/3).

Menurutnya, saat kendaraan plat nomor genap dilarang melintas,

lLanjut ke Hal.7

SISI LAIN KARAWANG

Meresahkan Warga, Orang Gila di Telagasari Ditertibkan KERAP meresahkan warga Pasar Telagasari dan sering mengamuk, orang gila yang sering berkeliaran di pasar Desa Talagasari ditertibkan oleh kepala urusan ketertiban dan keamanan umum Desa Talagasari, Senin malam (5/3).

Orang gila tersebut diketahui sering mencuri pakaian warga.

Selain itu, kerap masuk ke dalam rumah warga untuk mengambil benda berharga serta sering mengamuk ketika diusir oleh warga. Sehingga akibat keresah­ an yang ditimbulkan oleh orang gila tersebut membuat pemerin­ tah desa melakukan penertiban.

Menurut salah seorang

kepala dusun Desa Talagasari, Enjang, orang gila yang bebera­ pa hari ini terus berkeliaran di sekitar Pasar Talagasari kerap membuat resah warga desanya.

Karena orang gila tersebut sering mencuri barang milik warganya dan kerap mengamuk di pasar. Sehingga tidak sedi­ kit warganya yang ketakutan dengan orang gila tersebut.

Berdasarkan laporan dari warga, pihaknya langsung melakukan penertiban orang gila tersebut ke tempat yang lebih aman.

“Orang gila tersebut kita bawa ketempat yang lebih aman jauh dari penduduk.

KAUR TRANTIBUM Desa Talagasari saat melakukan penertiban orang gila yang kerap meresahkan warga.

lLanjut ke Hal.7

BERITA SEPUTAR KOTA ‘METROPOLIS’ rabu, 7 maret 2018

2

Disbudpar Selenggarakan Workshop Penulisan Fiksimini Basa Sunda Dalam rangka memperingati Hari Bahasa Indung Sedunia yang jatuh setiap tanggal 21 Februari, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang menyelenggarakan Workshop Menulis Fiksimini Bahasa Sunda di Pendopo Disparbud, Alun-alun Karawang, Selasa (06/03). Peserta merupakan Guru-guru Bahasa Sunda se-Kabupaten Karawang yang tergabung dalam MGMP Bahasa Sunda. Selain itu, diikuti pula oleh perwakilan mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Singaperbangsa Karawang.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kara-

wang, H Okih Hermawan S.Sos, MM, Workshop Menulis Fiksi Mini tersebut merupakan salah satu rangkaian Kegiatan Pelestarian Bahasa Indung dan Pemartabatan Bahasa Indonesia yang merupakan kegiatan tahunan Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang terutama untuk melestarikan dan mengembangkan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda. Agenda selanjutnya akan segera dilaksanakan yaitu Lomba Menulis Fiksimini untuk Siswa/i SMP, SMA dan Mahasiswa dan Lomba menulis Aksara Sunda untuk Siswa SD dan Umum.

pilgub jabar

Panwascam Deklarasi Damai Tolak Politik Uang

Hadir sebagai narasumber dalam Workshop Menulis Fiksi Mini, Ari Andriansyah, seorang penulis fiksimini dan puisi Bahasa Sunda dari Bandung, Kang Darpan, penulis fiksimini dari Garut dan Abah Sarjang, penulis fiksimini dari Karawang. Workshop mengupas secara gamblang cara-cara menulis fiksimini dengan moderator Uus Rustandi.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang, selaku panitia penyelenggarakan menyampaikan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa, sastra dan aksara Sunda

yang saat ini di Kabupaten Karawang mulai menurun penggunanya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam sambutan pembukaannya, H Okih Hermawan menyampaikan bahwa Disparbud telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tujuan utamanya untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah. Beberapa agenda besar untuk mengangkat kebudayaan Karawang telah dijadwalkan, salah satunya yaitu Festival Goyang Karawang Tingkat Nasional Tahun 2018 yang akan diikuti oleh beberapa perwakilan provinsi di Indonesia. (yay/ds)

WORKSHOP Menulis Fiksimini Bahasa Sunda di Pendopo Disparbud, Alun-alun Karawang, Selasa (06/03).

Sukseskan Program PTSL BPN Panitia Empat Kecamatan Resmi Dilantik

Grest Federicka

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengelar Deklarasi Damai bertema Tolak dan Lawan Politik Uang, serta Politik SARA untuk Pemilihan Umum 2018 dan 2019 yang Berintegritas, Senin (05/03/2018).

Acara yang dihadiri dari berbagai unsur kemasyarakatan baik tokoh masyarakat, tokoh pemuda tokoh perempuan dan pelajar pemilih pemula, beserta seluruh tim sukses serta pengurus partai politik (parpol) pengusung, dalam hal ini diwakili oleh seluruh PAC dengan disaksikan oleh Muspika Kecamatan Telukjambe Timur, digelar secara terbuka di Aula Kantor Kecamatan Telukjambe Timur.

Ketua Panwascam Telukjambe Timur Grest Federicka, mengatakan, acara deklarasi tersebut bertujuan untuk menciptakan kondisi Pemilukada di Kabupaten Karawang pada umumnya dan khususnya Kecamatan Telukjambe Timur, agar berlangsung aman, damai serta lepas dari politik uang dan isu SARA yang dapat memicu terjadinya konflik.

Terlebih terangnya, Kecamatan Telukjambe Timur berada dalam wilayah yang strategis dimana masyarakatnya pun beragam.

“Di kami ada lingkungan

angkatan darat, ada kawasan industri, ada kawasan perhotelan dan mall kawasan pertanian pun ada. Karenanya masyarakat kami beragam dan dengan deklarasi damai ini, Insya Allah, kita akan ciptakan pemilu yang bermartabat,”paparnya.

Erik pun menuturkan di hadapan para tim sukses Paslon di tingkat kecamatan agar tidak menyeret-nyeret isu SARA dan politik uang dalam kampanye di masyarakat. Sebab, money politik merupakan musuh bersama yang akan merusak nilainilai demokrasi di masyarakat.

“Hindari segala bentuk politisasi SARA, money politik dan informasi hoax. Dan kegiatan deklarasi kampanye damai ini bukan hanya sekedar seremonial, melainkan juga ikatan batin bagi seluruh Paslon, tim relawan dan elemen masyarakat Kabupaten Karawang khusunya masyarakat Telukjambe Timur, untuk mewujudkan Pilkada yang aman, damai dan bermartabat,”paparnya menjelaskan.

Oleh karenanya, Erik berharap, dengan diadakannya deklarasi seperti ini nantinya dapat dimengerti dan dipahami oleh semua pihak, agar dalam pelaksanaan Pilakda nanti semua bisa menjaga kondusifitas hingga tercapainya Pemilukada yang aman dan damai. (nin/ds)

PANITIA PTSL 4 Kecamatan resmi dilantik oleh Kepala BPN Karawang, Hadiat Sondara.

Dalam rangka mencapai target pemerintah pusat pada tahun 2025 seluruh bidang tanah sudah tersertifikasi, pemerintah membuat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Untuk memperlancar program tersebut, Kepala BPN Karawang, Hadiat Sondara D, melantik panitia pelaksanaan program PTSL, Selasa (06/03).

U

ntuk memperlancar program PTSL, kami melantik panitia yang akan bekerja di masing-masing lokasi atau desa yang berbeda dan salah satunya kepala desa. Untuk itu kami undang mereka untuk dilantik diberikan pembekalan agar pelaksanaan PTSL ini berjalan lancar,” ungkapnya.

Menurutnya, dia telah menetapkan pada tahun 2018, untuk wilayah Kabupaten Karawang BPN sudah ditetapkan lokasi di 4 Kecamatan, yaitu Batujaya, Pakis-

jaya, Cibuaya, Tirtajaya. Dengan target pencapaian PTSL, sebanyak 12.500 bidang sertifikat selesai sampai akhir tahun 2018.

“Intinya PTSL dilakukan secara bergiliran dengan skala prioritas, sehingga nantinya target 2025 seluruh bidang bidang tanah sudah terdaftar dan tersertifikasi,” tegasnya.

Langkah awal dalam menjalankan PTSL, menurutnya dilakukan dengan pengumpulan data baik secara yuridis dan fisik. Secara yuridis seperti data diri pemohon, data kepemilikan termasuk

surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah. Serta pembuatan riwayat tanah harus lengkap yang dibuat secara jujur.

“Secara fisik masyarakat harus memasang tanda batas, sehingga bisa memudahkan panitia dalam pengukuran,” imbuhnya.

Adapun objek yang masuk dalam program PTSL adalah semua bidang yang ada di desa. Dan hasil dari pendataan tersebut nantinya dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Kelompok satu yang memenuhi syarat untuk diterbitkan serifikat, kelompok 2 bermasalah sehingga di pending pengurusan sertifikatnya.

Yang ke 3, tanah pertanian yang lebih 2 hektare dan perkampungan lebih dari 5000 meter, pemilik tanah bukan pribumi tidak bisa diterbitkan juga serifikatnya.

Kelompok terakhir adalah yang teridentifikasi sudah sertifikat.

“PTSL ini dibiayai negara untuk pengukuran, panitia, blanko, sementara bagi yg memerlukan AJB, AJB bayar sendiri, pernyataan diatas materai, materainya

harus dibeli sendiri, BPHTB dan PPh ada keringanan, dengan membuat pernyataan diatas materai terhutang bphtp dan PPh, nantinya dicantumkan di sertifikat,” pungkasnya.

Selanjutnya menurut dia untuk bisa mensukseskan program tersebut, BPN Karawang telah membentuk 4 tim khusus PTSL yang disebar di 4 kecamatan tersebut.

“Kami bentuk 4 tim, 1 kecamatan 1 tim sehingga tiap tim rata-rata melayani 10 desa untuk mempermudah pelayanan,” pungkasnya.

Sementara iti, Kepala Desa Cemarajaya, Yonglim mengatakan pihaknya siap mensukseskan program PTSL dari pemerintah pusat. Karena memang saat ini masyarakat sangat membutuhkan legalitas kepemilikan tanahnya.

“Masyarakat merasa terbantu pak, karena kalau mengurus sertifikat sendiri tentunya sangat mahal dan mayoritas mereka tidak mampu,” pungkasnya. (yay/ds)

PEMIMPIN UMUM : H. Ishaq Robin | Pimpinan Perusahaan/PENANGGUNG JAWAB : Nurani | PIMPINAN REDAKSI : Dian Suryana| REDAKTUR PELAKSANA : Faizol Yuhri |Redaktur : Riston Rewendi Pangaribuan | LAYOUT: Kiki Nugraha (Koordinator), Prajna Adhipatheya, M. Thariq Rijaluddin | MARKETING : Gugun Gunawan, Budi Lebih Cepat dan Akurat | SIRKULASI : Pandi | STAFF REDAKSI : Dede Jaenudin, Yaya Risbaya, Panji M, Aris Maulana, Ede Izar, Nina Maelani.| Purwakarta : Adi Kurniawan Tarigan | KOTA BEKASI : Siti Aisyahra Mulyawati | KAB. BEKASI : Gilang Bayu Nugraha, Dede Supriatna, Misra KeuangaN/ADMIN: Lia Fitriyani | LEGAL : Yono Kurniawan & partner | IT : Iwa Kartiwa | KOLEKTOR: Budianto. Alamat Redaksi/Iklan : Graha Berita Media Group, Jalan Ahmad Yani No.19 Karawang 41315, Telp: 0267 845 0909, SMS Center: 0811 188 8506, Email: koranberitaku@gmail. com | REKENING : PT. JEMBATAN MEDIATAMA, 1093022835 - BCA Karawang. BNI - 5011971009.

Penerbit : PT. Jembatan Mediatama | Percetakan : Wahana Java Semesta Intermedia | Alamat: Jl. Perjuangan No. 9, Kota Cirebon, Jawa Barat.

BERITA SEPUTAR KOTA ‘TRANSIT’ rabu, 7 maret 2018

PILGUB JABAR

PAC PDIP Jatisari Targetkan 50 Persen Suara Hasanah

3

Beri Keterangan di MK

DPR Anggap Penggugat UU Ormas Hanya Berasumsi

TARGET SUARA.PAC PDIP Jatisari Targetkan 50 Persen Suara Hasanah

Pemasangan Alat Peraga Kampanye(APK) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jabar dari PDIP yakni Kang Hasan dan Kang Anton secara serentak di wilayah Kecamatan Jatisari, Senin(5/3) kemarin. Pemasangan APK nomor 2 dilakukan oleh seluruh jajaran pengurus PAC PDIP Jatisari di 14 desa secara gotong royong.

Menurut H.Harun Arasid, pemasangan spanduk atau APK Hasanah di 14 desa di wilayah Kecamatan Jatisari sudah sesuai aturan yang ditetapkan KPUD Karawang. Karena pemadangan APK Hasanah titik lokasinya sudah ditentukan.oleh KPUD Karawang.

“Kita memasang APK Hasanah sudah sesuai petunjuk dan arah dari KPUD Karawang secara resmi.

Sebab titik pemasangan sudah tertera jadi tidak sembarangan pasang,” katanya kepada KORAN BERITA. Dikatakan, anggaran pemasangan APK Hasanah berasal dari bantuan Fraksi PDIP DPRD Karawang dan PAC PDIP Jatisari secara bergotong royong.

“Yah secara terbuka saya katakan bahwa anggaran pemasangan berasal dari bantuan Fraksi PDIP dan PAC PDIPJatisari secara bergotong royong dan sukarela,” katanya.

Setelah dipasangnya sejumlah APK Hasanah di Kecamatan Jatisari kata Harun. Agar masyarakat

PENGUMUMAN Kepada Bpk Bubun Syaepul Bahri, No. Pel 10-113-14-0023.

Diharapkan kehadirannya untuk menyelesaikan masalah di PT. OTO MULTIARTHA Karawang Grand Taruma Ruko DHarmawangsa II Blok A No.19 Karawan, Jl Taruma Negara Arteri Tol II Karawang Barat.

Tlp (0267) 8631060

Kecamatan Jatisari mengetahui secara jelas bahwa PDIP Jabar mengusung Calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur yakni Kang Hasan dan Kang Anton nomor urut 2.

“Pemasangan APK Hasanah sebagai bentuk sosialisasi dan pendidikan politik bagi rakyat. Karena tidak semua rakyat mengetahui jika tidak dipasang APK diruang terbuka,” tandasnya.

Target perolehan suara di Kecamatan Jatisari untuk pasangan Hasanah sambung Harun. PAC PDIP Jatisari menargetkan perolehan suara sebanyak 50 persen dari hak pilih sekitar 56 ribu di Kecamatan Jatisari. “Dengan memasang target 50 persen perolehan suara nanti pasangan Hasanah adalah hal yang rasional dan wajar. Kita optimis sebab kader dan fungsionaris partai sudah bergerak secara sukarela,” ucapnya.

Senada disampaikan Endang Soma Bendahara PAC PDIP Jatisari. Bahwa pertarungan politik di Pilkada Jabar memang sangat kuat daya kompetensinya. Namun para kader militan PDIP di Kecamatan Jatisari sudah siap untuk memenangkan pertarungan politik. “Para kader partai militan yakni wong cilik siap bergerak untuk memenangkan peraturangan politik di Pilkada Jabar nanti,” katanya. (dej/ris)

DIJUAL Dijual Tanah, Luas 663 m2 (SHM), Harga: 2jt/m2 Minat serius Hub: 081280662970 (Anggih) 081297647329 (Ust.Abdillah) 0822239231 (Ibu Puji) Gerbang tol Karawang Barat, Calung, Kr. Mulya, TelukJambe Barat, Karawang.

ISTIMEWA

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai dalil-dalil para penggugat Undang-Undang Ormas hanya asumsi semata. Pijakannya yakni berupa kekhawatiran pemohon terhadap produk hukum tersebut.

H

al ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan yang mewakili DPR saat membacakan keterangan dalam sidang lanjutan uji materi UU Ormas di Mahkamah Konstitusi ( MK).

“Keberadaan pasal-pasal di UU Ormas tidak membatasi warga negara, tidak membatasi Ormas melakukan upaya hu-

MH1JF91138K381200, Atas nama Karso Bin Sala, Alamat Kampung Sadang RT 007/RW003 Desa Karang Sinom Kecamatan Tirtamulya kehilangan BKPB Motor Vario Techno terjadi tanggal 26 Januari 2016 di Jalan Bye Pass Jomin Kotabaru.

LOWONGAN KERJA Dibutuhkan staf humas. syarat: pria, bujan� gan, memiliki kendaraan pribadi, bisa meng� operasikan komputer, pendidi­kan minimal SMA. Hubungi: 08581135404/081285256737.

KEHILANGAN

KEHILANGAN BPKB :

Dijual

Sebuah STNK Sepeda motor Merk yamaha/28D (Mio/ AL115S) AT, No.Pol: B-3429-FEC. STNK Atas Nama : Novi mustika sari Tahun 2011, Warna hijau, No.Rangka : MH328D40DBJ319241, No.Mesin :28D3319291.

1 BPKB tersebut merupakan bukti kepemilikan kendarari sesuai atau dibuktikan dengan pajak kendaraan berupa STNK dengan Nopol.T-1434 MMerk/Type: SUZUKI/gc415v apv STD MT Warna Mobil : Abu-abu metalik,Tahun Pembdatan: 2007. Bahan Bakar :Bensin Warna TNKB :Hitam Kepemilikan ke : 3 Noka: MHYGDN41V7J154393, Nosin : G15A|D158455, No BPKB :E.6058130.H

TELAH HILANG SERTIFIKAT NO :8281 LT : 132 M2 A/N : CALVIN CORNELIS SIMANJUTAK ALAMAT : MUSTIKA JAYA, PEDURENAN

nama pemilik: H. IKAR alamat:Dusun Sukatani Rt.010 Rw.004 Ds.Pinayungan Kec.Te\uk jambe TImur . Kab.Karawang.

Dijual

DIJUAL

tanah (3.075 M2) dan Ruko (Lt/Lb 532/503 M2) di Karawang Barat.

Lokasi: Bagus di depan jalan besar. berhadapan langsung dengan pusat bisnis Galuh Mas. Peruntukan disetujui Apartemen+Hotel (Kondetel 16 Lt +/-200 kamar) dan Lt gedung perkantoran.

Proses awal IMB sudah disetujui tinggal pembayaran resmi. Hub (08118112203/08521 9445520/0815108119021)

RUMAH DAN PABRIK BERAS. SHM No. 05352 LT=1.271 M2 LB=500 M2 Alamat Ds. Sukaratu Kec. Cilebar Kab. Karawang (Pinggir Jalan) Hub : Bp Irwan Aria Sandi (0856 185 7897)

DIJUAL Dijual Hak Milik di Perum Pondok Hijau Permai Rw. Lumbu Lt 111 m2 hub 081222510068 DIJUAL DIJUAL TANAH SAWAH. Luas 8.317m2 (3 SHM).

LOKASI : Desa Margakarya (blkg RM. Lebak sari indah), Kec. Teluk jambe barat. HUB : 0812 9909 221, 0852 2326 5111 (TANPA PERANTARA).

JASA CV Samudera Glass Kontraktor And Arsitektural Melayani Pembuatan dan Pemasangan Segala Jenis Kaca dan Ukuran untuk Berbagai Gedung. Pemasangan Hanya 1 Minggu.Hub Kurnia : 085770553433, Pin BB : 7e6ab87d OTOMOTIF PD LIMA MOTOR SUZUKI SUBANG. Proses mudah dan cepat. Cukup DP 11 juta, sudah bisa bawa pulang mobil Suzuki Hubungi : Asep Setiabudi 081322722123.

PT. RESTU MAHKOTA ­KARYA. ­De­ngan DP 10 juta bias bawa ­pulang Suzuki future pick up, ­dengan cicilan 2,6 juta/bulan Alamat : Jln.

KEHILANGAN Hilang BPKB T 1216 EO a/n Usup. T 8619 DY a/n Veny.

T 3958 MG a/n Aman.

Basuki Rahmat 168, Sindang Kasih ­Purwakarta ­Hubungi Marketing kami (0264) 8226 162-66.

UNDANGAN RAPAT Kepada : BAPAK ARMAN ARDIANSYAH Jabatan: KOMISARIS UTAMA PT. SAMUDERA ARYAN FAMILY Mengundang Sdr. untuk menghadiri rapat Direksi yang akan di laksanakan Pada Hari : Sabtu, 04 Maret 2017 Pukul : 10.00 Wib sampai dengan selesai Tempat : Kantor PT. Samudera Aryan Family Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

TTD. DIREKTUR UTAMA RD. MUHAMMAD ARYANSYAH

kum,” ujarnya di Ruang Sidang MK, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Menurut DPR, Pasal 1 angka 6 sampai dengan 21, kemudian Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas, tidak bertentangan dengan UUD 1945 seperti yang dianggap oleh para pemohon.

Hal ini terutama terkait dengan kebebasan berserikat, berkumpul, serta hak konstitusional untuk menyampaikan pikiran

Disewakan Disewakan Rumah + Empang di Tegal Tanjung Kepuh Dijual Cepat Tanah Kosong Cibungur RT 03 Rw 014 Hub 081384921260

PENGUMUMAN Berdasarkan Akta BA PURS PT. TRI PANCA INDONESIA, berkedudukan di Karawang, tanggal 26 September 2016, Nomor : 46 yang dibuat dihadapan MEISYARANI, SH, Notaris di Karawang, telah diambil keputusan untuk menurunkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp. 8.600.000,- menjadi Rp. 2.150.000,- Jika ada pihak yang berkeberatan ­­dapat ­menghubungi Perseroan.

KEHILANGAN Telah kehilangan surat-surat berupa: 1 (Satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda No.Pol : T-4519-MU dengan No.Ka : MH1JFR116FK053646 dan No.Sin : JFR1E1052919 warna putih biru tahun 2015 atas nama CANDRA RUSTIANA DEWI dengan nomor BPKB : L13067677 KEHILANGAN

BPKP Motor Vario Techno, Plat Nopol:T 2624 KA, Nomor; BPKB: I-01024386, Warna: Putih Violet, Nomor Mesin JF91E13779220, Nomor rangka mesin:

KEHILANGAN Telah hilang BPKB Asli dan 1 Lembar Faktur berikut Sertifikat pemilik Kendaraan AN ALDI RIVALDI RUKMANDI Motor Kawasaki / EX250L (Ninja 250) NoPol: T 5575 LV /Tahun 2013 Bagi yang menemukan dapat menghubungi pemilik di Dusun Cirejag RT 003/ 002 Desa Belendung-Klari, Kab. Karawang.

dengan lisan dan tulisan.

Selain itu, pemohon juga merasa UU Ormas melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum Ormas.

Namun, DPR tidak sependapat dengan hal tersebut. Justru, kata Arteria, UU Ormas memberikan pengakuan dan perlindungan kepada ormas-ormas yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Lewat UU Ormas juga, menurut DPR, pemerintah memiliki kewenangan memberikan sanksi kepada ormas sebagaimana diamanatkan oleh UU Ormas.

Hal itu dinilai sebagai bagian dari eksekutif review.

Eksekutif review kepada ormas dinilai DPR penting untuk

memastikan apakah ormas tersebut sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 atau tidak.

Bila keputusan pemerintah itu menimbulkan keberatan, maka Ormas atau masyarakat bisa melakukan tahapan hukum selanjutnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Dengan demikian ada pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum,” kata Arteria.

Para pemohon yang menggugat UU Ormas terdiri dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Forum Silaturahim Pengajian Indonesia, Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia, Perkumpulan Hidayahtullah dan Munarman.(KB)

DENGKLOK BERITA SEPUTAR KOTA ‘ DAERAH PERTANIAN ’ RABU, 7 MARET 2018

4

Biaya Kampanye 100 Miliar Kapolri Sebut Ciptakan Budaya Korup dalam Pilkada KAPOLRI Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah, calon bupati setidaknya harus punya modal Rp 20 miliar dan calon gubernur sekitar Rp 100 miliar. Politik berbiaya tinggi menjadi budaya sebab modal politik pun mahal.

B

anyak pos anggaran yang haris dikeluarkan calon kepala daerah seperti biaya saksi, biaya kampanye, bahkan mahar politik. Tingginya biaya politik tersebut membuat peserta pilkada mencari sumber pendanaan lain di luar pendapatannya.

"Kalau kita hitung gaji, ya enggak akan bisa mencukupi.

Modalnya sudah keluar. Akhirnya yang terjadi adalah tindak pidana korupsi," ujar Tito di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa (6/3/2018).

Selama ini, kata Tito, yang banyak terjadi adalah kepala daerah tersebut diciduk penegak hukum setelah sebulan resmi menjabat. Hal ini dikarenakan kepala daerah tersebut menggunakan APBD, uang hasil memeras, ataupun jual beli jabatan untuk membiayai ongkos politiknya.

Hal tersebut yang dikritisi Tito dari sistem Pilkada langsung.

Namun, karena sistem ini sudah berjalan, maka langlah penegak hukum adalah pengawasan agar

jangan sampai terjadi korupsi.

Oleh karena itu, Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK meneken nota kesepahaman mengenai penanganan kasus korupsi yang menimpa calon kepala daerah.

"Tidak ada jalan lain selain kita mengintensifkan kegiatankegiatan untuk menekan jangan sampai Pilkada ini dipenuhi dengan politik penggunaan uang," kata Tito.

MoU penegak hukum Sementara itu, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, nota kesepahaman tersebut merupakan wujud konsistensi dan kesadaran bersama aparat penegak hukum dalam mencegah dan menangani korupsi selama Pilkada serentak.

Sebab, kata dia, para pasangan calon dan tim suksesnya cenderung menghalalkan segala cara demi memenangkan kontestasi politik. Mulai dari menyalahgunakan kekuasaan, mengumbar janji, dan hingga melakukan politik uang agar mendapat dukungan.

Ia melihat, berdasarkan

.

ATURAN

Buka Aplikasi GPS di Jalan, Siap-siap Ditilang

POLDA Metro Jaya memfokuskan agar pengendara semakin berkonsentrasi dalam berkendara. Setelah sempat menyatakan melarang mendengar musik dan merokok, kini pengendara dilarang menggunakan GPS di ponsel mereka.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra mengatakan, penggunaan aplikasi GPS ketika berkendara merupakan pelanggaran lalu lintas.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.”

"Menggunakan GPS di handphone itu dilarang, karena sama dia menggunakan handphone sambil berkendara di jalan,” kata dia ketika dikonfirmasi, Selasa (6/3).

Petugas kata dia siap

Menggunakan GPS di handphone itu dilarang, karena sama dia menggunakan handphone sambil berkendara di jalan,” memberikan sanksi berupa tilang kepada pengendara yang melanggarnya. Karena hal itu dianggap melanggar Pasal 283 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000.”(KB)

pengalaman selama ini, selalu ditemukan kasus politik uang dalam pelaksanaan pemilu maupun Pilkada. "Sekarang kontestasi politik digambarkan prosesi yang sangat mahal. Timbul anggapan hanya calon kepala darah yang sumber keuangannya kuat

yang mampu memenangi pemilihan," kata Prasetyo.

Hal tersebut, kata Prasetyo, akan memicu calon kepala daerah akan melakukan hal apapun agar biaya politiknya terpenuhi.

Tren korupsi selama Pilkada, kata Prasetyo, biasanya dilaku-

kan petahana atau mantan kepala daerah yang bertarung untuk Pilkada di tingkatan atas. Mereka rela mengambil anggaran daerah demi mempertahankan dan meraih kembali kekuasaan yang selama ini dipegangnya.

"Ini berimplikasi ajang kon-

testasi Pilkada hanya sekedar melahirkan pejabat publik yg bermental koruptif. Akan mempengaruhi kualitas pemerintah yang rentan penyelewengan dan menyalahgunakan wewenang dan berpotensi merugikan keuangan negara," kata Prasetyo. (KB)

Prostitusi Rengasdengklok Merambah ke Rumah Warga PERKEMBANGAN bisnis prostitusi di wilayah Rengasdengklok, semakin memprihatinkan.

Meski banyak ditentang, bisnis prostitusi tersebut malah ­menunjukan perkembangan yang pesat.

Selain di lokalisasi, kini mulai terendus praktik pelacuran terselubung dengan memanfaatkan rumah warga dan warung sekitar lokalisasi sebagai lokasi bisnis esek-eseknya.

Prostitusi rumahan ini diduga kuat selain dilakoni oleh Pekerja Seks Komersial (PSK) juga dilakoni oleh pasangan-pasangan ABG maupun pasangan perselingkuhan. Untuk mengamankan aksinya, mereka lebih memilih rumah warga untuk dijadikan lokasi esek-eseknya. Beberapa rumah di Dusun Sasak, Desa Amansari disinyalir digunakan mereka untuk melakukan bisnis esek-eseknya.

"Kalau dirumahkan lebih aman pak, daripada di tempat saya takut dirajia, selain itu tempatnya juga lebih bersih, dan se-

wanya juga murah," terang Selly, nama samaran yang biasa menggunakan rumah warga untuk menjalankan bisnisnya, Selasa (06/03).

Bermodal komunikasi lewat handphone, mereka bisa janjian di rumah tersebut untuk menyalurkan hasrat seksnya. Kendati sulit dibuktikan, realita ini terkuak menyusul ditemukannya beberapa hunian warga di wilayah Desa Amansari yang diduga menjalankan praktek prostitusi rumahan. Disana pemilik rumah sengaja menyewakan kamar tempat tinggalnya untuk pasangan selingkuh.

Danu tokoh masyarakat setempat membenarkan informasi tersebut. Bahkan menurut pengakuannya pihaknya sudah meminta Satpol PP dan aparat desa setempat untuk terus memonitor keberadaan bisnis esek-esek di rumah warga tersebut.

"Selain di lokalisasi, warung remang-remang, kami juga dipusingkan bisnis esek-esek yang dilakukan di beberapa rumah

warga, kami minta kepedulian pemerintah melalui Satpol PP nya untuk segera merazia dan menertibkan tempat-tempat tersebut," katanya.

Mengantisipasi merebaknya prostitusi rumahan, pihaknya meminta agar ada pengawasan

kepada pemukiman warga khususnya yang dekat dengan lokalisasi dan warung remang-remang.

Karena kalau dibiarkan perkembangan bisnis prostitusi rumahan tersebut semakin luas dan sangat berbahaya bagi perkembangan generasi muda. (yay/ris)

SOROT

Kades di Tempuran Keluhkan Takaran Rastra Menyusut LAGI-lagi para kepala desa di Kecamatan Tempuran keluhkan terkait distribusi beras rastra oleh bulog Karawang, dimana keluhan kali ini bukan masalah kualitas beras yang tidak bagus, melainkan masalah adanya dugaan penyusutan jumlah takaran beras yang dikirimkan bulog karawang kepada pemerintah desa, dimana seharusnya beras yang dikirim sebanyak 10 kilo gram per karung. Namun ketika dikroscek beras yang dikirim bulog kurang dari 10 kilo gram.

Keluhan pendistribusian beras bagi rakyat sejahtera tersebut kembali dilontarkan oleh para kepala desa di kecamatan tempuran, pasalnya beras rasta yang seharunya per karung berjumlah 10 kilo gram namun ketika dicek hanya

RASTRA: Kades di Tempuran Keluhkan Takaran Rastra Menyusut.

ada 9 koma 5 kilo gram, hilang setengah liter dan kekurangan setengah liter tersebut hampir merata disetiap karung beras rastra yang dikirim oleh badan logistik Karawang.

Menurut Kepala desa Lemahkarya, Kecamatan Tempuran mengungkapkan, beras rastra

yang didistribusikan oleh bulog sangat jauh dari takaran yang ada, dimana seharusnya takaran beras rastra tersebut per karung sebanyak 10 kilo gram namun pas ditimbang kembali kurang setengah kilogram.

"Sehingga kondisi ini membuat dilema bagi peme-

rintah desa saat meberlakukan pembagian beras dengan cara pemerataan, karena beras yang sebelumnya per bungkus 4 liter kurang kini menjadi 3 liter,” ungkap Kades Lemahkarya, ento Tohir kepada Koran Berita, Selasa (6/3).

Hal senada juga diungkapkan Kepala desa Pancakarya, Kecamatan Tempuran, Ata Sutisna alias jilun mengatakan, pihaknya juga mengeluhkan terkait kurangnya takaran beras rasta yang dikirimkan oleh bulog karawang, sehingga dengan kondisi tersebut pihaknya terpaksa untuk tidak membagikan beras tersebut karena menungu kesepakatan LPM dan BPD terlebih dahulu.

“Kalau bulan kemarin kita ratakan beras rastra ini dapat 700 bungkus dengan jumlah 4 liter, kali ini hany mendapat 600 bungkus dengan jumlah takaran yang sama,” ungkapnya. (cr3/ris)

berita politik & Hukum rabu, 7 maret 2018

5

Ancaman Hukuman Fredrich Bisa Bertambah KPK : Baiknya Semua Pihak Menghormati Terdakwa kasus perintangan penyidikan kasus e-KTP, Fredrich Yunadi mengancam tak akan hadir di persidangan setelah majelis hakim menolak empat permintaannya. Usai hakim memutuskan menolak eksepsinya, Fredrich mengajukan permintaan pada sidang Senin (5/3) kemarin.

M

enanggapi ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar mantan kuasa hukum Setya Novanto itu kooperatif dan tetap menghadiri persidangan. Sebab jika tidak, ancaman hukuman bisa ditambah. Fredrich disangkakan dengan Pasal 21 UU Tipikor dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyampaikan keputusan dituntut maksimal atau tidak belum jadi putusan karena proses persidangan masih berjalan.

Pekan depan masih ada persidangan berikutnya dan masuk pada pokok perkara.

“Jadi kita sebenarnya masih punya waktu untuk membuktikan dan mempertimbangkan tuntutan tapi kan kalau tidak kooperatif, berkelahi kemudian berbelit-belit dan melakukan upaya-upaya lain maka tidak tertutup kemungkinan ancaman seberat-beratnya akan diajukan, ditentukan. Tapi sekali

lagi sidang masih tetap berjalan.

Baiknya semua pihak menghormati,” jelasnya di Gedung Merah Putih KPK, Senin (5/3) malam.

Alasan majelis hakim menolak eksepsi Fredrich menurut Febri sangat jelas. Karena semua keberatan yang disampaikan sudah tidak relevan secara hukum.

“Apalagi kalau kemudian itu masih dipersoalkan lebih lanjut.

Saya kira lebih baik terdakwa kooperatif dengan proses hukum. Hadiri proses persidangan karena itu kan kewajiban dari proses hukum yang berlaku.

Kita harus hormati instiusi peradilan ini,” imbaunya.

Ia menyarankan kepada Fredrich jika memiliki bukti yang lain agar diajukan dan akan diuji pada proses persidangan. “Kalau mau membantah KPK, bantah lah dengan bukti,” ucapnya.

Terkait ancaman Fredrich untuk tak hadir di persidangan atau tak mau bicara di depan sidang, Febri mengatakan bicara bebas atau tidak sama sekali menjadi hak terdakwa. Ia menegaskan KPK tak akan terpe-

ngaruh dan sidang pekan depan akan tetap masuk ke agenda pembuktian.

“Karena hakim pun secara tegas mengatakan demikian.

Eksepsi sudah ditolak dan tahap berikutnya tentu proses pembuktian seperti pemeriksaan saksi-saksi. Jangan sampai proses persidangan ini kemudian akan diulur-ulur atau waktu yang dibutuhkan cukup lama karena prinsip dari perisidangan

itu seharusnya cepat dan sederhana,” paparnya.

Berat atau ringannya hukuman yang akan diterima Fredrich nantinya menjadi kewenangan hakim. Sedangkan domain KPK adalah menetapkan ringan atau beratnya tuntutan yang akan diajukan.

“Pasal 21 ini kan maksimal 12 tahun. KPK tentu akan menghitung faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan.

Kalau tidak ada sikap kooperatif dengan proses hukum, tidak tertutup kemungkinan tuntutan seberat-beratnya akan diajukan di proses persidangan,” terangnya.

“Tetapi sekali lagi tentu saja, penuntut tetap akan mempertimbangkan apa alasan meringankan, apa alasan memberatkan,” lanjutnya.

Tak hanya kepada Fredrich, KPK juga mengingatkan semua

terdakwa kasus korupsi agar kooperatif. “Kami ingatkan kembali kepada terdakwa, seluruh terdakwa sebenaranya, dalam proses hukum agar kooperatif dengan proses peradilan ini. Soal terbukti atau tidak itu nanti akan kita uji di proses persidangan dan hakim akan menilai bukti-bukti yang diajukan KPK atau pun pihak terdakwa. Jadi kalau keberatan silakan ajukan bukti tandingan,” tutupnya.(kb/mdk)

Peneliti LIPI Minta Jokowi Fokus Tuntaskan Janji

KANG AHER

Siap Bantu Menangkan Asyik di Pilgub Jabar

Istimewa

Ahmad Heryawan menyatakan kesiapannya membantu mengkampanyekan pasangan Cagub Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) yang diusung PKS, Gerindra dan PAN. “Sampai hari ini belum jadi jurkam ( juru kampanye), tapi saya tercatat.

Nanti saatnya pas kampanye terbuka saya siap,” ujarnya saat ditemui disela kunjungan kerjanya ke Surabaya, Selasa (6/3).

Bahkan Gubernur Jawa Barat itu akan mengajukan cuti jika jadwal kampanye paslon bertepatan dengan hari kerja. Untuk itu, dia akan terus melakukan koordinasi mengenai jadwal kampanye bersama tim sukses terkait jadwal yang diberikan KPU. Kesiapannya pun tak hanya sebagai juru kampanye saja. Ia bahkan siap ikut blusukan jika ada kesempatan yang memungkinkan. Menurutnya, dukungan yang diberikan merupakan kewajibannya sebagai kader PKS untuk memenangkan paslon pilihan partai.

“Sebagai kader partai saya berkewajiban untuk

Istimewa

Kalau gambar gambar selama ini atas nama kelompok. ltu kreasi teman-teman. sampai hari ini belum sepengetahuan saya.

Selama sopan tidak masalah,” menyukseskan apa yang diputuskan partai,” ucapnya.

Pria yang akrab disapa Aher ini menyebut selama ini banyak gambar poster dukungan kepada Sudrajat-Syaikhu yang dipasang di media sosial maupun jalanan bukan atas nama dirinya.

Namun, lagi-lagi ia tidak mempermasalahkan masalah tersebut. Ia bahkan mengapresiasi, selama poster itu masih dalam rambu kesopanan dan sesuai aturan.

“Kalau gambar gambar selama ini atas nama kelompok. ltu kreasi teman-teman. sampai hari ini belum sepengetahuan saya. Selama sopan tidak masalah,” pungkasnya. (kb/mdk)

Presiden Joko Widodo akan kembali maju sebagai Calon Presiden di Pilpres 2019 mendatang. Sekarang ia tengah sibuk untuk mencari calon wakil presiden di pesta politik tersebut.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris mengatakan, seharusnya Jokowi mengevaluasi kinerja dan janji kampanye selama kurang lebih empat tahun ini. Kata dia, Mantan Gubernur DKI jangan hanya fokus mencari calon wakil presiden untuk 2019.

“Janji politik adalah utang, oleh sebab itu semestinya Pak Jokowi lebih fokus menuntaskan janji politik itu, ketimbang sibuk menimang-nimang calon wapres,” kata Haris dalam diksusi bertajuk Pencalonan Pilpres 2019: Menantang Gagasan Antikorupsi dan Demokrasi, di Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Selasa (6/3).

Menurutnya, dalam Pilpres 2019 cenderung menampilkan elektabilitas calon saja. Padahal, kata Haris, momen Pilpres seharusnya dijadikan bahan intros-

Istimewa

peksi pemerintahan.

“Yang muncul soal lebih kepada elektabilitas, padahal mestinya ini momen apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi dan apa yang belum serta dimana kendalanya,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz menuturkan, masa pemerintahan Jokowi hanya mementingkan pembangunan infrastruktur secara merata di Indonesia. Sedangkan

infrastruktur hukum dan demokrasi terbengkalai.

“Sekalipun Jokowi membangun infrastruktur di setiap daerah, tetapi infrastruktur hukum dan demokrasi masih terbelenggu,” pungkasnya.(kb/mdk)

DINAMIKA PARPOL

Tak Lolos, PKPI Kembali Ggugat KPU ke PTUN Bawaslu menolak gugatan ajudikasi yang dilakukan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) terhadap KPU. Dengan demikian, PKPI dinyatakan tak lolos menjadi peserta Pemilu 2019.

Tak patah arang, Ketum PKPI, AM Hendropriyono berencana kembali membawa kasus ini ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).

Hal ini disampaikan Sekjen PKPI, Imam Anshori Saleh di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/3). Imam mengatakan, pihaknya prihatin dengan putusan Bawaslu tersebut.

“Tentu kita prihatin yang menolak semua permohonan kami untuk meloloskan menjadi peserta Pemilu. Karena itu kami

Istimewa

sesuai dengan petunjuk Pak Ketua Umum akan melakukan gugatan ke PTUN dalam waktu dekat,” terangnya.

Gugatan ke PTUN akan dilakukan setelah pihaknya menerima salinan putusan di sidang ajudikasi ini. Dalam gugatan itu

akan dilampirkan bukti-bukti baru di samping bukti yang telah ada.

“Kami dalam beberapa hari ini istilahnya menjemput keadilan. Kalau tidak berhasil kami akan mengejar keadilan itu sampai mana pun melalui

langkah-langkah hukum yang dibolehkan sebagai hak kami partai politik,” kata dia.

PKPI tak diloloskan Bawaslu karena persyaratan kepengurusan dan keanggotaan di empat provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Papua tak memenuhi syarat.

Menurut Imam, Bawaslu kurang teliti dalam memeriksa bukti yang disertakan pihaknya dalam gugatan.

“Kita yakin Bawaslu kurang teliti untuk memeriksa apa yang kita ajukan,” ujarnya.

Keterangan dari saksi yang diajukan ke Bawaslu maupun saksi ahli menurutnya tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Bawaslu. Gugatan ke PTUN akan diajukan pada Rabu (7/3) besok.

“Segera. Besok kita ajukan,” tutupnya.(kb/mdk)

Long Life Education rabu, 7 maret 2018

6

4.400 Perguruan Tinggi Hanya Berakreditasi B

Menristekdikti Minta Merger untuk Dongkrak Penilaian

M

emang masih sangat sedikit. Makanya kami akan terus melakukan pendampingan, dukungan agar perguruan tinggi negeri maupun swasta bisa meningkatkan akreditasinya menjadi A,” kata Nasir di Fakultas Ekonomi Bisnis Uhamka, Ciracas, Jakarta.

Dia menegaskan, Kemenristekdikti tidak akan mengintervensi Badan Akreditasi Nasional- Perguruan Tinggi (BAN-PT) terkait krisis akreditasi perguruan tinggi tersebut.

Tetapi, lanjut dia, Kemenristekdikti hanya akan mengintervensi perguruan tinggi untuk terus memperbaiki sistem pendidikan, SDM dan tenaga pendidik hingga sarana prasana.

“Tahun 2018 ini, kami me-

nargetkan sebanyak 75-80 perguruan tinggi akan bisa memiliki akreditasi A,” kata Nasir.

Menurut Nasir, kendala terbesar mengapa selama ini perguruan tinggi susah meningkatkan akreditasi karena minimnya infrastruktur dan tenaga pengajar. Karena itu dia pun mendorong agar semua perguruan tinggi segera berbenah. Selain itu, perguruan tinggi juga bisa berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kelembagaan Kemenristekdikti untuk berkonsultasi.

Karenanya, dia pun meminta kepada perguruan tinggi kecil yang ada di berbagai daerah di Indonesia untuk melakukan merger atau penggabungan. Dengan begitu, diharapkan mampu mendongkrak akreditasi. (kb/fzy)

Sorot

SMK Sulit Berkembang Karena Minim Guru

ISTIMEWA

Direktorat SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan, minimnya guru ahli masih menjadi kendala utama SMK sulit berkembang. Terlebih, guru untuk jurusan animasi, multimedia, film, dan broadcasting atau penyiaran.

Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud Bahrun menduga, minimnya minat seseorang menjadi guru karena persoalan honorarium yang kecil jika dibandingkan bekerja di perusahaan atau industri. Karena itu, selama ini mayoritas guru yang mengajar di SMK multimedia, animasi, film, dan broadcasting adalah guru TIK atau guru lain yang notabene tidak memiliki keahlian.

“Gajinya kecil, pengangkatan juga tidak ada.

Ya ini problematika yang ada,” kata Bahrun.

Bahrun mengatakan, belum lama ini kementerian juga telah berunding dengan para penggiat film untuk melakukan pemetaan di SMK Film.

Dengan ini diharapkan lulusan SMK perfilman bisa menghasilkan lulusan yang berkompeten.

Namun, menurut Bahrun, dalam perundingan tersebut pun

ISTIMEWA

Dari 4.504 perguruan tinggi di Indonesia, ternyata hanya 65 PT yang terakreditasi A per Desember 2017 lalu.

Artinya, sekitar 4.400 PT di Indonesia hanya berakreditasi B, dan lainnya.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir, mengaku prihatin atas minimnya perguruan tinggi yang terakreditasi A.

belum diperoleh kesepakatan dan rumusan yang tepat untuk mengisi kekurangan guru atau tenaga pendidik di jurusan film tersebut. “Hampir semua ( jurusan di SMK) kendalanya adalah guru, dikritik terus masalah guru. Pemerintah di rapat terbatas juga kan akui guru kita minim, tetapi mau mengangkat (PNS) juga ya gimana.

Gaji guru juga gimana,” kata Bahrun.

Kendati demikian, menurut Bahrun, pemerintah telah melakukan program-program perekrutan guru SMK dengan melakukan multisubjek seperti program keahlian ganda, dan rencana perekrutan guru dari tenaga profesional di berbagai perusahaan. Selain itu, upaya revitalisasi dan sinkroninasi bahan ajar di SMK dengan kebutuhan industri pun terus dilakukan.

Karena itu, dia pun mendorong kepala SMK di seluruh daerah bisa survive, reaktif dan inovatif menyiasati kekurangan guru tersebut dengan cara memperkuat di kemitraan dengan industri atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) setempat, dan lainnya. (kb/fzy)

Ada Peluang, Pemerintah Buka Sekolah Kejuruan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah merumuskan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang perfilman. Nantinya, jurusan di SMK Film akan lebih diarahkan pada pekerjaanpekerjaan teknis seperti penata lampu, penata artistik, sound dan lainnya.

“Untuk penyutradaraan, aktor, konseptor sebuah film selama ini diajarkan di Institut Seni.

Sudah banyak lulusannya yang jadi sutradara handal. Tapi justru yang agak lowong di industri kita ini adalah tenaga technical,” ungkap Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid.

Hilmar memprediksi, dalam industri perfilman setidaknya ada seratus jenis pekerjaan teknis yang nantinya bisa diisi oleh lulusan SMK. Terlebih, tren pembuatan film di Indonesia terus meningkat.

Kendati demikian, lanjut Hilmar, nantinya tidak menutup kemungkinan ada lulusan SMK yang menjadi sutradara, penulis naskah, atau profesi lain yang bukan tenaga technical. Karena itu, selain merancang kurikulum wajib selama tiga tahun, Kemendikbud juga akan membuka pelatihan dan sertifikasi yang berfungsi

ISTIMEWA

mempertajam kemampuan siswa.

“Di samping belajar sesuai kurikulum, nanti juga akan ada tambahan pelatihan yang bisa diarahkan sesuai bidang yang ingin didalami siswa. Untuk kemudian disertifikasi,” kata dia.

Setelah pemetaan SMK Film rampung, dia menargetkan, Kemendikbud akan segera melayani pembukaan SMK Film di setiap provinsi dan kota besar. Mengingat, di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan dan lainnya potensi pembuatan film

selalu banyak.

“Tapi bukan berarti bahwa di daerah dan kota besar tidak ada kebutuhan SMK film. Hanya saja kebutuhan yang berbeda, mungkin di daerah lain dibukanya SMK Seni secara umum,” jelas Hilmar. (kb/fzy)

Kurikulum

Kementerian Klaim Bisa Total Revitalisasi LPTK Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengklaim, revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) telah dilakukan dengan cukup baik. Menurut dia, selama ini LPTK telah diupayakan untuk memproduksi guruguru yang profesional bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

“LPTK itu selalu diartikan merenovasi gedung tempat asrama LPTK, padahal yang dimaksud revitalisasi LPTK itu ya pelajarannya harus substansi agar bisa mencetak guru profesional. Dan peta itu sudah kami jalankan,” kata Nasir di Gedung Kemenristekdikti, Jakarta.

Kendati demikian, kata Nasir,

ada dari 422 LPTK di seluruh Indonesia, terdapat 35 persen LPTK yang belum terakreditasi.

Karena itu, Nasir mendorong agar LPTK tersebut segera melakukan akreditasi. Jika tidak, maka lulusan LPTK akan menjadi korban.

“Harus segera diakreditasikan, kasihan kan itu lulusannya. Meski LPTK itu sudah kami berikan izin, tapi akreditas itu penting,” jelas Nasir.

Selain itu, Nasir mengungkapkan, LPTK juga didorong untuk fokus pada pembelajaran program studi yang kekinian, seperti teknis mesin, industri dan lainnya yang akan menopang kebutuhan zaman. Sehingga, lulusan LPTK yang nantinya menjadi guru bisa menyampaikan keilmuan yang tepat dan sesuai kebutuhan siswa. (kb/fzy)

ISTIMEWA

BERITA

Kami mas AHY dan Demokrat ini belum final, apakah mas AHY kemudian akan maju di dalam konteks poros pak Jokowi atau pak Prabowo ataukah ada poros baru itu tentu ini sangat dinamis,” Didik Mukrianto

RABU, 7 MARET 2018

7

Pencegahan, KPK akan Panggil Empat Cagub Jabar KETUA Satgas Politik KPK, Guntur Kusmeiyano mengaku akan memanggil keempat calon Gubernur Jawa Barat pada 17 April 2018 di Kantor KPU Jabar. Mereka akan dikumpulkan untuk diberi pembekalan pelaksanaan pencegahan korupsi.

Para calon gubernur itu akan diberitahu mengenai praktik yang masuk

ke dalam korupsi kolusi dan nepotisme. Ini pun sekaligus penyadaran kepada masyarakat bahwa lembaga anti rasuah tidak hanya mengandalkan operasi tangkap tangan (OTT) saja.

“Kita sampaikan di hulu, di awal mana yang terlarang dan menyimpang, kemudian yang sebaiknya seperti apa,” katanya usai menggelar pertemuan dengan Sekda Jabar Iwa Karniwa di Gedung Sate, Selasa (6/3).

Para calon ini pun

...Bupati-Wabup Harus Cuti lSambungan Hal.1 maka mereka dilarang menggunakan fasilitas negara.

“Tunjukkan surat cuti Anda ketika terlibat kampanye,” tegasnya.

Salah satu pejabat daerah di Kabupaten Karawang yang disinggung oleh Panwaslu yang turut ikut terlibat dalam kampanye Pilgub Jabar 2018 adalah Bupati Karawang Hj. Cellica Nurrachadianna. Dimana, Cellica juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Karawang, yang merupakan salah satu partai pengusung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur No. 4 Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi.

“Beliau harus mengajukan surat cuti tiga hari sebelum kampanye jika seandainya beliau terlibat sebagai tim pemenangan salah satu pasangan,”ungkapnya.

Menurut Suryana, tugas pemerintahan bisa dilakukan setelah cuti berakhir, dan Mereka tetap bisa menjalankan tugas pemerintahan jika tidak dalam masa kampanye.

Bahkan Suryana memperkirakan akan banyak pejabat daerah menjadi tim pemenangan pasangan calon atau menjadi juru bicara kampanye.

“Untuk Bupati dan Wakil Bupati Cuti ini bisa diajukan ke gubernur, kemudian nanti izinnya akan keluar, minimal 3 hari sebelum kegiatan kampanye berlangsung yang bersangkutan sudah dapat menunjukan surat cuti kepada KPU dengam ditembuskan ke Bawaslu,” jelasnya.

Selain Bupati dan Wakil Bupati, para anggota DPRD Kabupaten Karawang yang mengikuti kampanye pemilihan gubernur saat ini juga harus mengantongi surat izin cuti terlebih dahulu.

Saat ini, sebutnya, masih

ditemukan sejumlah anggota DPRD yang mengikuti kampanye kepala daerah tapi belum memiliki izin cuti.

“Ingat, Sesuai UU dan PKPU No 4 Tahun 2017 jelas disebutkan bagi anggota dewan yang akan berkampanye harus mengantongi izin lebih dahulu. Jika tidak, dia akan disemprit dan diperingatkan,” kembali Suryana menegaskan.

Kembali dijelaskannya, surat izin cuti yang dimaksud bisa diperoleh dari Bawaslu dan KPU. Surat izin tersebut, kata, Suryana, diajukan saat berkampanye saja.

PKPU Nomor 4 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi atau Kabupaten/ Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan

izin cuti Kampanye di luar tanggungan Negara.

Oleh karenanya, Suryana juga meminta kepada masyarakat Karawang untuk dapat turut mengawasi jalannya perhelatan pilgub Jabar 2018 ini agar menjadi pimilihan umum yang bermartabat.

“Dengan berperan aktif, masyarakat dapat melaporkan kepada Panwaslu baik tingkat kecamatan maupun kabupaten jika kedapatan PNS atau Pejabat daerah yang tidak mempunyai surat ijin cuti tetap melakukan kampanye,” imbuhnya.

Tentunya, ungkap Suryana, pasti ada sanksi, baik secara tertulis maupun berupa teguran. Tergantung dari beratnya pelanggaran yang dilakukan setelah adanya pengkajian.

“Dan sanksi pelanggaran terberat bisa saja pasangan calon didiskualifikasi dari perhelatan pilgub ini, “tutupnya. (nin/ds)

...Polisi Antisipasi Imbas Aturan Ganjil Genap lSambungan Hal.1 maka mereka akan menghindari gerbang Tol Bekasi Timur di Tol Cikampek.

Lokasi yang jadi perhatian pihaknya adalah gerbang Tol Kalihurip Dawuan, Karawang Timur dan Barat.

“Mereka ke Jakarta lewat Karawang. Begitu pula sebaliknya. Tiga gerbang tol itu jadi pintu masuk ke Ka-

rawang,” kata Arman.

Adapun jalur alternatif ke Jakarta via Karawang adalah, melalui Jalan Raya Pangkal Perjuangan di Tanjungpura. Dimana dari Tanjungpura tinggal lurus ke arah Cikarang. Jalur alternatif lainnya adalah, melalui jalur Kalimalang via Deltamas.

“Kemungkinan itu pasti ada, maka kita siapkan antisi-

pasi kepadatan arus di dua jalur alternatif tersebut,” katanya.

Langkah antisipasi yang dilakukan oleh Satlantas Polres Karawang antaralain, dengan menambah personel di pintu keluar yang melintasi Karawang.

“Melakukan perkuatan di pintu-pintu keluar masuk Karawang, serta jalur arteri Karawang. Terutama simpul-simpul macet, seperti

di Pasar Kosambi, Terminal Karawang dan Lampu Merah Pendeuy,” katanya.

Aturan nomor kendaraan ganjil-genap bagi kendaraan pribadi, akan dilakukan di Tol Jakarta Cikampek khususnya di pintu Tol Bekasi Barat dan Timur.

Waktu operasional berlangsung mulai hari Senin hingga Jumat, pukul 06.00 hingga 09.00 WIB. (put/ds)

...Perempuan Pengguna Narkoba Meningkat lSambungan Hal.1 Demikian disampaikan Kasat Narkoba Polres Purwakarta, AKP Heri Nurcahyo, pada Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba di Kabupaten Purwakarta bersama Bidang Kepemudaan Disporaparbud Purwakarta, Selasa (6/3).

“Persentase penanganan perkara tindak pidana Narkoba selama 2017 cenderung menurun dibanding tahun 2016. Jumlah perkara menurun, akan tetapi penyitaan barang bukti meningkat. Usia penyalahguna narkoba rata-rata usia produktif,” ujarnya.

AKP Heri juga merinci penyalahguna narkoba berdasarkan latar belakang pendidikan atau pekerjaan.

Selain itu dipaparkan juga pengguna narkoba berda-

sarkan jenis kelamin. “Untuk penyalahgunaan Narkoba pada kaum perempuan pada tahun 2017 persentasenya meningkat,” katanya.

Pada Rakor tersebut dihadiri Disporparbud Purwakarta, DPC Granat Purwakarta,Yayasan Peduli, Yayasan YPPAI, GANN Purwakarta, Perwakilan Kodim 0619 Purwakarta, DPD KNPI Purwakarta, BNK dan Kesra Pemkab Purwakarta.

Sementara, Kabid Kepemudaan Disporaparbud, Ahmad Arif Imamulhaq dalam kesempatan tersebut mengatakan pihaknya bersyukur atas apresiasi dari Kasat Narkoba dan Polres Purwakarta serta seluruh peserta terkait agenda rapat koordinasi ini.

“Pertemuan ini sangat istimewa. Kami berharap dapat ditindaklanjuti

RAPAT Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba di Kabupaten Purwakarta.

dengan rakor berikutnya dengan peserta dari stake holder yang lebih luas,” ujar Kabid.

Menurutnya, Rakor ini juga menghasilkan beberapa catatan, disamping rakor yang lebih luas, diharapkan seluruh komponen

masyarakat mendukung terbentuknya BNNK. Dan tersusunnya Perda tentang pencegahan dan penanggulangan Narkoba, dan langkah strategis taktis pencegahan dengan melibatkan orang tua dan tenaga pendidik. (trg/ds)

Peluang Duet Jokowi-AHY Masih Terbuka KETUA DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan peluang duet antara Joko Widodo dan Ketua Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) pemenangan Pilkada dan Pemilu 2019 Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu masih terbuka. Menurutnya, dalam politik segala kemungkinan bisa saja terjadi.

“Ya semua kemungkinan di politik kan terbuka.

Anything posible gitu loh Tapi kan kita menyadari bahwa politik itu dalam konteks perjalanannya sa-

ngat dinamis,” kata Didik saat dihubungi, Selasa (6/3).

Namun, Didik menyebut Demokrat belum memutuskan akan mencalonkan AHY maju bersama Jokowi atau pesaingnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Kami mas AHY dan Demokrat ini belum final, apakah mas AHY kemudian akan maju di dalam konteks poros pak Jokowi atau pak Prabowo ataukah ada poros baru itu tentu ini sangat dinamis,” terangnya.

Demokrat, kata Didik, masih menimbang de-

ngan hati-hati apakah akan merapat ke kubu Jokowi, Prabowo atau bahkan bersama poros baru. Sebab, menurut dia, partainya masih menyerap aspirasi publik soal munculnya pemimpin alternatif.

“Dan kami tentu akan mengikhtiarkan samakader kader Demokrat seIndonesia sama mas AHY untuk juga menilai publik sampai sejauh mana ekspetasinya akan lahirnya sebuah alternatif pemimpin baru,” ujar Didik.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Dewan Kehormatan

Partai Demokrat Amir Syamsuddin menolak menilai kecocokan antara Jokowi-AHY jelang Pilpres 2019. Amir menilai AHY memiliki potensi untuk menjadi pemimpin masa depan.

“Jangan bicara soal cocok tidak cocok ya. Yang jelas AHY adalah figur yang punya potensi. Tetapi biarlah dia menghadapi panggilan sejarahnya sendiri,” klaimnya.

Lebih lanjut, Amir menyebut safari politik AHY dengan Jokowi dan sejumlah petinggi partai menunjukkan kepiawaian dalam berkomunikasi. (kb)

akan diberikan pemaparan mengenai tata kelola pemerintahan dengan memahami risiko dan juga potensi yang akan menjadi temuan korupsi.

Dengan begitu, KPK akan melakukan hal serupa kepada ratusan calon bupati dan walikota serta para wakilnya di Pilkada Jabar 2018 yang diselenggarakan di 16 kabupaten dan kota.

Ia berharap hal ini tak hanya membuat penyelenggaraan Pilkada berlangsung

kondusif, tapi bisa membuat para kepala daerah yang terpilih sudah paham dan bisa menjalankan semangat anti rasuah dalam menjalankan pemerintahannya.

Bagi pasangan calon yang tidak terpilih pun mendapatkan pengetahuan mengenai pencegahan korupsi.

“KPK dari awal menyampaikan pendidikan ini sebagai pembekalan calon kepala daerah, karena tidak semuanya punya la-

tar belakang pemerintahan,” terangnya.

Dari data yang dimilikinya, praktik suap dalam pemerintahan berada di urutan teratas, kemudian penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, serta kasus penyimpangan dalam perizinan.

Tiga hal itu pula yang akan menjadi fokus oembahasan bersama seluruh calon kepala daerah termasuk calon gubernur di Jawa Barat. (kb)

...Meresahkan Warga, Orang Gila... lSambungan Hal.1 Karena mau bagaimana lagi, soalnya tidak ada penanganan khusus oleh dinas terkait,” ungkapnya.

Pihaknya juga menyayangkan dengan tidak adanya tindakan yang dilaku-

kan oleh dinas terkait dalam penanganan gelandangan dan orang gila. Pasalnya di Desa Talagasari banyak gelandangan dan orang gila kerap berkeliaran bebas. Tidak jarang fenomena tersebut membuat warga resah.

“Kalau orang gila sih ba-

nyak berkeliaran, karena tidak ada penertiban oleh dinas terait. Yang kami tertibkan itu orang gila yang kerap meresahkan saja. Tetapi sebenarnya kami berharap pemerintah bisa menanggulangi permasalahan ini dengan ­serius,” katanya. (cr3/ds)

...Dilarang Dipakai Kampanye, PDIP Geram lSambungan Hal.1 dan pohon beringin kuning tersebut mempertanyakan peraturan KPU tersebut.

Politisi Partai Berkarya Asep Agustian merasa heran dengan aturan baru KPU tersebut. Menurutnya, sejumlah partai telah memiliki ciri dan hubungan historis dengan tokoh nasional. Termasuk parpolnya sendiri.

“Itu yang kami tanyakan, apa maksudnya melarang gambar tokoh pahlawan nasional yang memiliki kesejarahan dengan parpol tertentu,” tanyanya.

Lagipula lanjut Asep yang juga merupakan Ketua Bappilu Partai Berkarya tersebut, dirinya tidak melihat adanya aturan khusus untuk melarang penggunaan gambar tokoh nasional dalam Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

“Dalam UU 7/2017, kami tidak melihat ada larangan secara spesifik untuk pemasangan gambar pahlawan

nasional,” tegasnya.

Oleh karenanya, kembali ia menegaskan, pihaknya tetap akan menggunakan gambar Pak Harto sebagai simbol atau ikon dari Partai Berkarya.

“Memang jika kita runut kebelakang, justru zaman Pak Harto lah masyarakat betul - betul merasakan pembangunan tanpa dibebani oleh biaya hidup yang mahal. Jadi dimana salahnya? Memang Soeharto ini adalah bapak pembangunan dan Partai Berkarya ada untuk terus membangun dan berkarya demi kesejahteraan masyarakat,”paparnya.

Sementara itu, Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Karawang, Ace Sudiar, menuturkan hal yang sama.

Ia menegaskan PDIP akan terus melawan.

“Lawan,”tegasnya kepada Koran Berita , Selasa (6/3/2018).

Menurutnya, peraturan KPU tersebut tidak substantif. Karena, memasang gambar tokoh nasional sama dengan memupuk

rasa kebangsaan, rasa nasionalisme serta mendidik rakyat agar jangan sekalikali melupakan sejarah.

Bukan malah dilarang.

Karenanya, PDIP akan terus melawan aturan KPU tersebut jika benar benar diterapkan.

“Saya heran dengan cara berpikir KPU ini, cara berpikirnya sudah berbalik - balik,”gelengnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melarang partai politik memasang gambar tokoh nasional yang bukan merupakan pengurus partai.

KPU melarang parpol untuk tidak menggunakan gambar tokoh-tokoh di luar partai sebagai bagian dari alat peraga dalam berkampanye.

Sejumlah tokoh yang dilarang penggunaan gambarnya yakni, Presiden RI ke-1 Soekarno, Presiden RI ke-2 Soeharto, Presiden ke-3 Baharuddin Jusuf Habibie, Jenderal Besar Soedirman, serta pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asy’ari. (nin/ds)

...Tak Jadi Nyaleg, Dukung Wardah lSambungan Hal.1 Persatuan Pembangunan (PPP).

Pasalnya, para pendukungnya ingin mempunyai anggota DPRD Karawang asal Kecamatan Banyusari.

Namun belakangan beredar isu di masyarakat Kecamatan Banyusari, bahwa Hj.Eneng Nuryanti tidak akan mencalonkan kembali sebagai bakal calon anggota DPRD Karawang membuat kaget para pendukung dan simpatisannya.

Padahal pada saat digelarnya reses Hj.Wardatul Asriah, Anggota DPR RI dari Fraksi PPP di Kecamatan Banyusari, Kamis(1/3) beberapa waktu lalu Hj.Eneng Nuryanti masih terlihat semangat secara politik bahwa ia siap kembali mencalonkan sebagai bakal calon anggota DPRD Karawang dari PPP. Menurut Dadang Hidayat, sebagai pendukung Hj.Eneng Nuryanti bahwa isu politik yang beredar kencang di Kecamatan Banyusari kini sedang ramai diperbincangkan.

“Ini kan hanya isu politik yang beredar luas di tengah masyarakat Kecamatan Banyusari. Kita juga belum mendengar langsung dari Hj.Eneng Nuryanti secara langsung,”katanya kepada KORAN BERITA,Selasa(6/3) Dikatakan, meskipun nanti Hj.Eneng Nuryanti tidak kembali menjadi calon anggota DPRD Karawang dari PPP, itu semua hak dia sendiri yang patut dihormati dan dihargai se-

bagai hak individu.

“Kita hanya sebatas pendukung dan simpatisan Hj.Eneng Nuryanti.

Kita tidak bisa memaksakan kehendak seseorang.

Apabila ia sudah memutuskan tidak nyaleg di Pemilu Legislatif 2019. Kita tetap akan dukung keputusan tersebut meskipun para pendukung akan kecewa,” ujar Dadang.

Sementara saat KORAN BERITA mendatangi Hj. Eneng Nuryanti di rumahnya. Ia menanggapi adanya isu politik tersebut. Ia tidak menyangkal adanya issu politik tersebut yang telah ramai diperbincangkan para pendukungnya.

“Meskipun nanti saya

tidak jadi nyaleg di PPP pada Pemilu Legislatif 2019. Tapi saya siap bersedia untuk membantu Bunda Wardatul Asriah Anggota DPR RI dari Dapil Karawang,Purwakarta dan Bekasi,” ujar Hj.Eneng Nuryanti kepada KORAN BERITA, Selasa(6/3) di rumahnya Dikatakan, dipastikan para simpatisan dan pendukung akan kecewa berat.

Meski demikian, para pendukung dan simpatisan akan diajak untuk memilih Bunda Wardatul Asriah dan PPP di Pileg yang akan datang.

“Saya kira sudah cukup saya berkiprah di partai politik. Saya ingin konsen memilih keluarga saja,” tandasnya. (dej/ds)

BERITA SEPUTAR KOTA ‘BUDAYA’ rabu, 7 MARET 2018

8

Keramba Jaring Apung Ditertibkan PPI KJA Purwakarta Datangi Kantor PJT II Jatiluhur Paguyuban Pembudidaya Ikan Keramba Jaring Apung (PPI KJA) di kawasan danau Jatiluhur mendatangi kantor PJT II sebagai pemegang wilayah danau tempat para pembudidaya ikan yang belakangan akan ditertibkan sesuai keputusan pemerintah pusat untuk menzerokan kawasan danau tersebut dari KJA.

P

PI KJA bersama ratusan petani ikan di danau Jatiluhur mempertanyakan penertiban yang terus dilakukan oleh team Satgas Jatiluhur dibawah Kodim 0619 Purwakarta bersama aparat gabungan lainnya.

“Kita telah menemui pihak PJT II Jatiluhur dan dihadiri oleh Satgas Jatiluhur dan mengahasilkan beberapa kesepakatan dan tinggal menunggu keputusan dari Plt Bupati Purwakarta,”jelas H.Yana Setiawan Ketua PPI KJA Jatiluhur Purwakarta Selasa (6/3) “Tidak akan ada TO selanjutnya, petani harus siap memberikan data petani ikan non Purwakarta, tidak ada penjualan kolam, jaga keamanan dan ketertiban, satgas tetap akan bekerja mencari kolam non Pur-

wakarta, penataan kolam akan dizonasikan, dan akan dikasih warna, dijadikan kampung pelangi dan tidak ada penambahan kolam, itu diantaranya kesepakatan tadi, tinggal menunggu keputusan Plt Bupati,”ujarnya.

“Hari ini tercatat 2500 KK sebagai pemilik 25 ribu KJA, kalau non Purwakarta sekitar 2000 KJA, karena yang sudah ditertibkan yang non Purwakarta sekitar 7000 KJA, jadi target masih petani non Purwakarta,” tegasnya.

Sementara Satgas Danau Jatiluhur Dandim 0619 Purwakarta Letkol Ari Maulana mengatakan Satgas hanya menjalankan tugas dari pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kabupaten Purwakarta bersama PJT II. “Kami menjalankan perintah, dan kesepakatan awal hari ini hanya non Purwakarta saja

PENERTIBAN.PPI KJA Purwakarta Datangi Kantor PJT II Jatiluhur

ti secepatnya kami akan menemui Plt Bupati,” ujarnya.

Sementara itu dari kedatangan PPI KJA bersama petani KJA lainnya tersebut ke PJT II terselip cerita lain, banyak diantara para petani tidak mengetahui tujuan kedatangan ke PJT II Ja-

tiluhur.

“Kami gak tahu pak tujuannya, kami hanya diajak oleh kordinator zona untuk datang ke PJT II,”jelas petani KJA lokal yang mengaku dari zona 5 dan hanya memiliki KJA sebanyak 12 KJA.

“Dan PPI KJA juga tidak pernah mensosialisasikan permasalahan ini, kuota KJA berapa juga kami tidak tahu, lalu jumlah yang harus ditertibkan juga kami tidak tahu ya kami diajak saja kesini,”tegas mereka.(trg/ris)

HINO Indonesia Bantu Pendidikan Siswa Melalui GNOTA

SOROT

Polri Jawab Tudingan Fadli Soal Tebang Pilih Kasus

ISTIMEWA

Polri memastikan bakal mengusut seluruh kasus hoaks dan ujaran kebencian yang dilaporkan. Termasuk yang dilaporkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Mohammad Iqbal mengatakan, mereka tak akan tebang pilih dalam menindak para penyebar hoaks.

“Akan kami tangani, enggak ada (tebang pilih),” kata dia ketika dikonfirmasi, Selasa (6/3).

Jenderal bintang satu ini mengatakan, polisi menjalankan tugas sebagaimana mestinya sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ada.

Menurut dia, penangkapan yang dilakukan kepolisian belakangan ini juga dilakukan sesuai SOP. “Kami bekerja berdasarkan langkah penyelidikan, dan manajemen penyidikan,” imbuh dia.

yang dijadikan TO,”ujar Dandim 0619 Letkol Ari Maulana, Selasa (6/3).

“Hanya saja kesulitan kami hari ini PPI KJA yang awalnya akan memberikan data non Purwakarta belum memberikan data tersebut, sehingga kami mendata kembali untuk target yang akan ditertibkan, jelas itu tidak gampang,”jelasnya “Selain itu juga kan targetnya jelas, pemilik KJA yang diatas 20 yang dimiliki petani non Purwakarta, kecuali yang rusak itu sudah pasti akan ditertibkan bagi petani lokal maupun non Purwakarta karena bisa merusak danau,”tegasnya.

“Masalahnya hari ini dari jumlah kuota yang akan ditertibkan tersebut kebanyakan diantaranya petani lokal dan non Purwakarta memiliki ratusan KJA, kan ini juga bermasalah.

Namun program pemerintah harus berjalan hanya saja mungkin targetnya waktunya tidak akan cukup dua tahun untuk menzerokan, kami hanya menunggu keputusan pemerintah daerah saja ya pastinya Plt Bupati hari ini, dan untuk non Purwakarta kami sudah tertibkan sekitar 5800 KJA,”tegasnya.

“Kami akan menunggu kerjasama PPI KJA untuk pendataan non Purwakarta, selanjutnya kita tunggu keputusan Plt Bupa-

Mantan Kapolres Metro Jakarta Utara ini menambahkan, dalam penanganan kasus di lapangan, kepolisian mendapati berbagai karakter kasus. Terdapat sejumlah kasus yang dapat ditindak dengan cepat. Namun ada pula kasus dengan fakta di lapangan yang sulit dituntaskan.

“Pada intinya petugas di lapangan telah bekerja sesuai fakta,” tegas dia.

Fadli Zon sebelumnya mengkritisi respons kepolisian terhadap laporan yang masuk ke kepolisian. Menurutnya, laporan yang dibuat oleh pihak pro-pemerintah lebih cepat ditindaklanjuti oleh kepolisian.

Sementara yang berseberangan lamban ditangani. “Sejauh ini kesan kami begitu ya memang tidak ditindaklanjuti,” kata Fadli di Bareskrim Polri, Jumat (2/3) lalu.

(KB)

Pendidikan berperan besar dalam kehidupan bagi setiap orang sepanjang hidupnya. Pendidikan yang tepat diperlukan untuk mencapai kesuksesan dan kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Namun demikian, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan ijazah saja, pendidikan memainkan peran yang lebih besar dalam kehidupan seseorang. semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan dalam bentuk ilmu, kita akan lebih tumbuh dan berkembang dalam kehidupan.

Jiwa, pola pikir dan perilaku sosial seseorang dapat terbentuk karena pendidikan.

Sayangnya, pendidikan di Indonesia belum merata, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menghambat proses pendidikan di daerah terpencil, seperti kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, kurangnya insentif bagi guru, cara mengajar yang masih konvensional, dan sebagainya.

Di samping itu, tingkat anak putus sekolah di daerah terpencil cukup tinggi dan disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor ekonomi pada umumnya menjadi masalah utama. Banyak anak dari keluarga pra sejahtera dituntut untuk membantu perekonomian keluarga. Jangankan diantar naik kendaraan pribadi seperti halnya anak kota, kondisi desa terpencil memaksa anak yang ingin mengenyam pendidikan harus berjalan kaki melewati bu-

PENDIDIKAN.HINO Indonesia Bantu Pendidikan Siswa Melalui GNOTA

kit dan hutan agar bisa sampai ke sekolah. Sepatu merupakan barang yang berharga bagi sebagian anak-anak tersebut, banyak yang terpaksa berjalan dengan kaki telanjang karena tidak memiliki sepatu, ada yang mengenakan sandal japit dan ada juga yang tetap berjalan telanjang kaki meski memiliki sepatu karena tidak rela sepatunya rusak atau kotor terkena lumpur.

Memperhatikan kondisi di atas, Hino Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) untuk mendistribusikan 500 pasang sepatu dan 130 bantuan

pendidikan dalam bentuk perlengkapan sekolah kepada siswa siswi sekolah dasar dan menengah di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Tangerang.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Alex Sutisna, Vice President Director PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) kepada Yasinta Widowati, Sekretaris Pengurus Yayasan GNOTA dalam acara serah terima secara simbolis yang dilaksanakan di Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2018, JCC Senayan Jumat (2/3). Acara tersebut turut

dihadiri oleh Santiko Wardoyo, Sales and Promotion Director HMSI; Tim CSR Hino Indonesia, Tim GNOTA, Guru perwakilan SMP PGRI 393 Palasari Tangerang dan 20 murid SMP PGRI 393 Tangerang yang menerima bantuan beberapa waktu lalu.

“Kami berharap bantuan ini dapat diterima dengan baik dan dapat dipergunakan oleh adikadik sekalian untuk memacu semangat belajar. Teruslah belajar hingga jenjang tertinggi dan belajarlah dengan keras untuk mencapai masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk keluarga serta bangsa dan Negara,” ujar Alex Sutisna Sekretaris Pengurus Yayasan GNOTA Yasinta Widowati juga berharap dengan adanya bantuan ini anak-anak asuh dapat belajar dengan lebih rajin, tekun dan berjuang meraih cita-cita.

“Ketiadaan perlengkapan sekolah bukan menjadi alasan lagi untuk putus sekolah”, tegas Yasinta Widowati Sekretaris Yayasan GNOTA. “Pemberian sepatu pada anak-anak yang kurang beruntung memenuhi hak azasi mereka, yaitu kesempatan untuk tersenyum dan bermain,”pungkasnya.

Melalui Program Little Step ForThe Brighter Future, dapat melihat bagaimana hal kecil seperti memberi sepatu dapat berdampak besar dan membuat anak merasa dihargai dan istimewa.(trg/ris)

INDIKATOR

Tahun Keempat, Capaian Dana Desa Dinilai Cukup Memuaskan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyebutkan, capaian dana desa menginjak tahun keempat cukup memuaskan.

Hal itu berdasarkan pada beberapa indikator.

Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi menjelaskan, indikator pertama yaitu dilihat dari hasil survei Badan Pusat Statistika (BPS) yang menyatakan, adanya penurunan angka kemiskinan yang cukup

signifikan di pedesaan. Yakni turun sekitar 7,2 persen.

“Kedua, capain dana desa untuk pembangunan infrastruktur pedesaan juga cukup terlihat perbedaanya. Mulai dari pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi, air bersih itu sudah menyasar banyak desa tertinggal,” kata Anwar.

Indikator selanjutnya, kata Anwar, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa mulai tumbuh. Selain itu, masyarakat juga mulai mengaktifkan kembali modal sosial di pedesaan seperti, musyarawah desa.

“Adanya musyawarah desa itu, jadi masyarakatnya sendiri yang mengatur dana desa untuk pembangunan apa saja, dan hal teknis lainnya,” kata Anwar menambahkan.

Begitupun halnya dengan program padat karya. Dia menilai, adanya program tersebut telah membantu masyarakat untuk bisa memahami bagaimana cara mengelola keuangan dan berdikari. Sebab, program padat karya melibatkan partisipasi masyarakat.

“Kan biasanya kalau bangun apa-apa itu pakai jasa kontruksi.

Nah dengan program padat karya jadinya semua dikelola oleh masyarakat, itu baik bagi masyarakat,” kata Anwar.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan pencairan dana desa tengah mengalami kendala.

Eko mengaku kendala tersebut diakibatkan proses pembahasan APBD di setiap daerah yang belum dilakukan. Ia menegaskan saat ini, dana desa tersebut sudah disiapkan oleh pemerintah pusat.

(KB)

BERITA EKASI SEPUTAR KOTA MEGAPOLITAN

rabu, 7 Maret 2018

website : www.tvberita.com

email : koranberitaku@gmail.com

facebook : koranberitaku

twitter : @koran_berita

lHarga Eceran Rp 3.000,- lLangganan Rp 85.000,-

Advertorial Humas Pemkab Bekasi

Pemkab Bekasi MoU Dengan Dua Kawasan Industri dalam Kemudahan Perizinan Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Bekasi kembali melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan beberapa kawasan industri di antaranya Kawasan MM 2100 dan Kitic.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT), Dewi Tisnawati mengungkapkan bahwa pada intinya MoU ini bertujuan untuk memberi kemudahan bagi insvestor yang ingin menanamkan insvestasinya di Indonesia.

“Program klik ini untuk

memberi kemudahan bagi investor dalam berinvestasi di Indonesia dalam program ini investor bisa langsung membangun tanpa harus menunggu IMB terdahulu,” ujarnya.

Terang Dewi, Mou antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan dua pengelola kawasan baik MM2100 dan Kitic diharapkan bisa membantu investor dalam berinvestasi terutama yang berada di dalam kawasan industri tanpa harus menunggu terlebih dahulu izin mendirikan bangunannya, investor bisa langsung bangun konstruksinya.

Beber mantan Kadis Perinsdustrian, program

Klik MoU dengan MM 2100 dan Kitic merupakan kerjasama yang ketiga, sedang Klik pertama sudah dilakukan DPMPPT dengan Lippo, Bekasi Fajar dan Delta Silicon, sedang Klik kedua

dilakukan dengan Marunda land, Deltamas dan Jababeka III. “Program Klik merupakan program pusat di mana dalam program ini menjadi suatu terobosan sebagai langah mempermudah investor dalam berinvestasi di dalam kawasan industri yang sudah menjalin MoU dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi,” bebernya.

Dewi mengapresiasi program pusat yang dinilainya membantu investor dalam berinvestasi di Kabupaten Bekasi, tanpa harus menunggu terbitnya IMB. Para investor sudah bisa membangun konstruksinya lebih dahulu, namun

prosedurnya tetap dipantau oleh tim gabungan terhadap konstruksi yang dikerjakan.

“Akan sangat menguntungkan investor karena

tak lagi harus nunggu lama IMB-nya dulu dalam membangun konstruksi,” tukasnya. (gil/adv Pemkab Bekasi)

Advertorial Humas Pemkot Bekasi

Pjs Walikota Bekasi Berharap Melalui RUPS 2017 Bank Bjb Tingkatkan Kredit Produktif KOTA BEKASI, BERITA BEKASI - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2017 Bank Jabar Banten dihadiri Pjs Walikota Bekasi Ruddy Gandakusumah, tempat Grand Ballroom Hotel Aryaduta Kota Bandung. Acara dimulai dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan .

Terlihat sejumlah pejabat daerah yaitu Bupati dan Walikota se-Provinsi Jawa Barat dan Banten menghadiri acara tersebut.

“Saya sangat menyambut baik RUPS kali ini , yang salah satunya membahas perubahan struktur Direksi.

Saya yakin, perubahan Direksi yang ada di Bank bjb tentunya akan memberikan suatu dampak yang lebih baik dalam penataan Sumber Daya Manusia (SDM), “yang lebih kompeten dan Capable sehingga akan membawa Bank bjb ke arah lebih baik dan lebih maju lagi, yaitu sebagai Pusat Layanan Unggulan (Center of Excellence) di masa kini dan masa yang akan datang,” kata Ahmad Heryawan .

Ia pun berharap ke depan Bank bjb dalam kegiatan usahanya tidak hanya berfokus pada sektor konsumtif saja namun dapat lebih meningkatkan

Gubernur Jawa barat, Ahmad Heryawan dan Dirut Ban Bjb,serta jajaran Kepala Daerah.

Pemkot Bekasi Siap Suport Kebijakan Ganjil-Genap Kemenhub KOTA BEKASI, BERITA BEKASI - Menko

untuk yang ganjil genap hanya berlaku di pintu tol

Perhubungan RI Budi Karya Sumadi berkunjung

arteri dalam kota Bekasi, Ruddy menyatakan

Bekasi Timur dan Bekasi Barat saja.

Ke Kota Bekasi, Senin, (5/3/2018) terkait kebijakan

kesiapannya.

diberlakukan pada 12 Maret 2018.

Kebijakan pengaturan ganjil genap nomor plat mobil yang masuk Tol Jakarta- Cikampek arah

tugas Pemkot Bekasi dibantu Satlantas penga-

genap, terus ganjil masuk itu enggak boleh, cari

manan jalur alternatif arteri,” ucap Ruddy.

pintu tol lain itu nggak apa-apa,” jelas dia.

Dengan diberlakukan ganjil-genap, Pemkot

Sebelum menerapkan pada 12 Maret 2018, Bambang mengaku pemerintah bersama stake-

pengaturan lalin selama masa pembangunan

kan dan petunjuk jalur bagi warga. Jalur alternatif

holder melakukan sosialisasi kepada seluruh

proyek infrastruktur strategis nasional di ruas Tol

menuju Jakarta via Kota Bekasi diantaranya

masyarakat.

Jakarta-Cikampek.

melalui Jalan KH Noer Ali, Jalan Sultan Agung,

Pjs Walikota Bekasi dan Kepala BPTJ Bambang

Pjs Walikota Bekasi Rudi Gandakusumah hadiri RUPS Bjb

“Jadi kalau yang dari pintu tol lain nggak apaapa, kalau di pintu tol Bekasi Barat hari ini misalnya

Bekasi siap menambah sejumlah personil dilapang-

Pandjaitan dan Menhub Budi Karya didampingi

rata-rata industri perbankan nasional,” ungkap Direktur Bank Bjb Prestasi tersebut membentuk optimisme yang kuat bagi bank bjb untuk pencapaian kinerja yang semakin tumbuh berkelanjutan di tahun 2018.

Memiliki image yang kuat sebagai bank umum yang sedang berkembang dengan pesat dan menjadi bank nasional, “dengan memiliki SDM dan teknologi informasi yang semakin baik dan berkembang, mampu membawa bank bjb berada di posisi ke-12 dalam kelompok 115 perbankan nasional di Indonesia,” jelasnya.

Hal tersbut pun disampaikan Pjs Walikota Bekasi, Rudi Gandakusumah turut mengucapkan terima kasih kepada Bank Bjb sebagai mitra kerja dari Pemerintah Kota Bekasi dalam mengelolaan keuangan.

“Saya berharap ke depan Bank bjb dalam kegiatan usahanya tidak hanya berfokus pada sektor konsumtif saja, namun dapat lebih meningkatkan perhatiannya pada kredit produktif, sehingga perekonomian di Jawa Barat, khususnya di wilayah Kota bekasi dapat lebih berkembang dari tahun-tahun sebelumnya.” Jelas Rudi (ais/adv).

“Ini sudah ada pengaturannya dan menjadi

Jakarta sesuai Permenhub 18 tahun 2018 tentang

Dalam kunjungannya Menko Maritim Luhut

perhatiannya pada kredit produktif, sehingga perekonomian di Jawa Barat khususnya dapat lebih berkembang dari tahun-tahun sebelumnya.

RUPST ini juga menyetujui perubahan Direksi, sehingga susunan Direksi bank bjb menjadi sebagai berikut : Direktur Utama : Ahmad Irfan, Direktur : Agus Gunawan, Direktur : Fermiyanti, Direktur : Nia Kania, Direktur : Suartini ,Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Agus Mulyana “Tahun 2017 adalah sebagai ajang pencapaian prestasi kinerja yang sangat memuaskan sehingga bank bjb mampu mempertahankan prestasi kinerja yang sangat baik dan mampu tumbuh di atas

lajur bus berlaku dari Bekasi ke Jakarta. Sedangkan

pemkot Bekasi bila terjadi kemacetan di jalur

Ganjil-Genap di Tol Jakarta Cikampek yang mulai

Direktur Bank Bjb _ Ahmad Irfan

Ditanya mengenai antisipasi yang dilakukan

Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri

“Kebijakan ini sudah sosialisasi, sudah mem-

Jalan Bintara Raya, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jalan

bagikan flyer di pintu tol, tadi juga sudah rakor den-

Komsen Jati Asih dan Jalan Pondok Gede.

gan stakeholder terkait, dari perhubungan, PUPR,

“Dishub akan dibantu Satpol PP kalau perlu

Jasa Marga, Kepolisan, kemudian kita undang Or-

Prihartono mencoba menjadi penumpang Bus

aparatur di wilayah dan instansi juga turun bisa

ganda, Aprindo, Kawasan Jababeka, dan juga oper-

Transjabodetabek.

hingga seminggu atau dua minggu pasca diberlaku-

ator bus lain, dalam rapat itu semua sudah sepakat

kan kebijakan ini,” pungkas Ruddy.

akan mendukung kebijakan tersebut, dan saya min-

Bus Transjabodetabek disediakan sebanyak 21 Bus guna melayani masyarakat Kota Bekasi dan

Sebelumnya dilaansir dari Detik.com, Badan

ta semua stakeholder sosialisasi, kita siapkan teknis

sekitarnya menuju wilayah Jakarta dengan jeda ke-

dan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)

dengan dinas kota bekasi menyiapkan rekayasa lalu

berangkatan tiap perjalanan bus sekitar 10 Menit.

Kementerian Perhubungan menyebutkan pada 12

lintas,” papar dia.

Titik keberangkatan ada dua dari Bekasi Barat dan Bekasi Timur. Di Bekasi Barat, Bus transjabodetabek hadir dari Summarecon Bekasi dan Mega

Maret 2018 akan diberlakukan kebijakan pengurai kemacetan di jalan tol Jakarta-Cikampek.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono menga-

City. Sementara dari Bekasi Timur dari Grand

takan, ada tiga kebijakan yang diimplementasikan

Dhika City.

untuk mengurai kemacetan di jalan tol Jakar-

Titik kantong parkir juga tersedia di jalur keberangkatan dan tarif parkir flat seharga Rp

ta-Cikampek.

“Mengenai kemacetan di jalan Tol Jakar-

10000 per hari dengan menukarkan tiket transjabo-

ta-Cikampek, sudah diputuskan tiga kebijakan di rap-

detabek premium. Per orang ditarik tarif Rp 20000

at tingkat menko maritim, intinya semua K/L sepakat

untuk bus transjabodetabek.

untuk melaksanakan kebijakan mengatasi kemacetan

“Tadi sudah coba bus trasjabodetabek dan sangat nyaman. Dari analisis tim bisa memangkas waktu perjalanan sekitar 30 menit daripada naik kendaraan pribadi,” ucap Ruddy Gandakusumah di lokasi.

Pjs Walikota Bekasi Ruddy Gandakusuma

di Jakarta-Cikampek,” kata Bambang di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Bambang menuturkan, tiga kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan menteri perhubungan (Permenhub). Aturan yang pertama pember-

mengatakan, pihak Pemkot Bekasi siap mensuport

lakuan adalah lajur khusus bus. Kedua, pengaturan

program kebijakan ini agar berjalan sukses.

lajur khusus kendaraan golongan III, IV, dan V.

“Pada prinsipnya kami siap mendukung dan koordinasi forum pimpinan daerah juga terus dilakukan,” ucap Ruddy.

Sebelumnya juga kata dia telah dilakukan

Ketiga, pengaturan untuk mobil pribadi dengan memberlakukan sistem ganjil genap di pintu tol.

“Ada tiga kebijakan, pertama lajur khusus bus itu di lajur 1 sebelah kiri jalan, kedua pengaturan

rapat koordinasi instansi terkait seperti Dinshub,

truk dan sebagainya di lajur 2, ganjil genap itu jadi

Satpol PP, Dinas Binamarga dan instansi vertikal

hanya di pintu tol, kalau di jalannya tolnya bebas,”

seperti TNI, Polri dan pihak pemerintah pusat

kata Bambang.

dalam hal ini Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Dia menjelaskan seluruh kebijakan ini berlaku pada pukul 06.00-09.00 WIB. Terkait dengan

“Sekarang target implementasi sampai tanggal 12 Maret. Jadi nanti 12 Maret kita mulai implementasi, dengan harapan semua masyarakat terinformasikan dengan baik,” tutup dia (ais/adv).

EKASI

BERITA SEPUTAR KOTA PATRIOT RABU, 7 MARET 2018

10

Cegah SARA, Panwaslu Gandeng MUI Jangan Picu Terbelahnya Hubungan Masyarakat PANITIA Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi tidak ingin kecolongan terhadap maraknya penyebaran isu berbau Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA), memasuki masa kampanye Pilkada serentak 2018. Guna mengantisipasi isu yang berpotensi memecah belah kesatuan antar umat beragama tersebut, Panwaslu menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi.

“I

ni jelas jadi satu langkah kami mengantisipasi isu SARA dan politik identitas lainnya mempengaruhi Pilkada, karena selama ini masyarakat kita diadu oleh isu SARA yang tidak bertanggung jawab,” ujar Ketua Panwaslu Kota Bekasi, Novita Ulya Hastuti, Selasa (6/3).

Namun Novita melanjutkan, sejauh ini belum ada laporan terkait suatu parpol atau tokoh politik yang diduga melakukan kampanye hitam hingga ujaran kebencian berbau SARA. Oleh karena itu, Panwaslu bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi akan terus mengkampanyekan pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan jauh dari penggunaan isu SARA dalam setiap aktivitas keagamaan.

Panwaslu juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khu-

susnya pemuka agama agar tidak memanfaatkan SARA terhadap kontestasi Pilkada yang bisa memicu terbelahnya hubungan masyarakat.

“Politik identitas dalam bentuk SARA merupakan PR bangsa, bukan hanya Panwaslu. Kami bersama MUI akan bekerja dan mengimbau agar khotbah-khotbah di masjid terutama semasa Pilkada cenderung lebih menentramkan daripada menghakimi atau memicu konflik horizontal yang lebih tajam,” tutur Novita.

“Kami juga sarankan agar masyarakat tidak mengkampanyekan tidak boleh memilih si A atau si B karena agama dan menyalahkan agama lain. Karena kan tidak bisa disalahkan ketika pemilih memilih pilihannya berdasarkan agama atau tidak. Itu kan kebebasan seorang individu,” tandas dia. (cr1/fzy)

HASIL SURVEI

Volume Kendaraan Paling Banyak dari Tol Bekasi

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bekasi Johan Gunawan

DARI survei Kementerian Perhubungan, kendaraan roda empat yang paling banyak masuk ke jalan Tol Jakarta-Cikampek tercatat dari Tol Bekasi Barat dan Tol Bekasi Timur.

Hal tersebut langsung dipaparkan Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bekasi Johan Gunawan, berdasarkan data dari hasil survei kemenhub di pintu Tol Bekasi Timur dan Tol Bekasi Barat ratarata sekitar 400 kendaran per jam yang masuk. Total ada sekitar 800 dan 1.000 per jam, tetapi diasumsikan juga ganjil genap itu dibagi dua. Jadi 400-an per jam.

“Oleh karena itu, bahwa kendaraan paling banyak volumenya itu dari Tol Bekasi Timur dan Tol Bekasi barat. Dengan awal kebijakan ganjil genap ini, yang dilakukan bisa mengurangi tingkat volume kendaraan agar tidak terjadi kemacetan,” ungkap Johan kepada Harian Berita Bekasi, Selasa (6/3/2018).

Menurutnya, jika ada masyarakat yang masuk tidak tahu dengan peraturan, atau yang tahu pura-pura tahu dan tetap menerobos.

Ada 400 kendaraan yang akan dipilah. Dia berharap

Oleh karena itu, bahwa kendaraan paling banyak volumenya itu dari Tol Bekasi Timur dan Tol Bekasi barat. Dengan awal kebijakan ganjil genap ini, yang dilakukan bisa mengurangi tingkat volume kendaraan agar tidak terjadi kemacetan,” masyarakat sudah lebih paham dengan pemberlakukan ganjil genap itu. Karena ganjil genap ini adalah Keputusan dari pemrintah selaku Kementerian Perhubungan.

“Intinya dirasakan Tol Cikampek ini sangat padat sekali, kecepatannya adalah 10-20 Km per jam. Kemudian punya visi rasio di atas satu, dan ini dirasakan sudah tidak sehat lagi. Jalan tol ini idealnya 70 persen dari kapasitas, sementara untuk di Tol Bekasi Barat ada yang akses ke jakarta dan Cikampek, Bandung,” tuturnya.

“Dilanjut lagi dengan tiga paket kebijakan pelarangan kendaraan golongan 3-4 dan 5 bukan hanya dari Tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur.”

“Prinsipnya, dari Pemerintah Kota Bekasi bukannya mau mempersulit masyarakat, dan intinya kemacetan di tol yang selama ini rasakan bisa berkurang. Ini juga kita harus lihat untuk pengurangan cost BBM, membayar tol, kena macet, kebuang energi habis, pikiran juga habis di jalan. Dan mengurangi polusi,” pungkas Johan. (ais/fzy)

Pilkada Memanas, APK Paslon Hasanah Dirusak

GELARAN Pilkada Jabar 2018 di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat tampak mulai memanas.

Dari adu program, visi dan misi Paslon yang disosialisasikan ke masyarakat, blusukan pasangan calon ke masyarakat, adu argumen di sosmed, konsolidasi internal partai pengusung, konsolidasi relawan, sampai dengan dugaan adanya black campaign dan perusakan atribut paslon mewarnai perhelatan Pilkada Jabar 2018 yang sudah mulai masuk tahapan masa kampanye.

Nyumarno, Bendahara DPC PDI Perjuangan angkat bicara

terhadap semakin panasnya perhelatan Pilkada Jabar di Kabupaten Bekasi. Saat dihubungi melalui telepon selularnya Selasa, 06 Maret 2018, Nyumarno menyebutkan bahwa akhir-akhir ini persaingan perhelatan Pilkada Jabar di Kabupaten Bekasi sudah mulai ada yang tidak sportif. Hal mana terlihat pada beberapa kejadian perusakan terhadap gambar banner paslon dari KPU yang dipasang.

“Selain informasi perusakan banner paslon dan hilangnya banner di beberapa wilayah kabupaten/kota di Jabar, kejadian

seperti itu juga kami alami di Kabupaten Bekasi. Ada banyak banner hilang di beberapa Desa di daerah Cikarang Selatan, Cikarang Timur, Karangbahagia, Tambun Selatan, Sukatani, Cikarang Barat, Tambun Utara, Muaragembong dan Tarumajaya.

Yang mana daerah-daerah tersebut saat Pillada Jabar 2013 yang lalu adalah kantong-kantong suara pemenangan kami di Pilgub

Jabar 2013 yang lalu,” ucapnya.

Lanjut Nyumarno, bahkan yang terakhir kejadian di Sukatani, banner Paslon Hasanah nomor dua dirusak orang dan dilempari lumpur pada bagian gambar muka Paslon. Banner ini terpasang di pinggir jalan raya, area tepatnya di depan jalan alun-alun Sukatani.

“Saya tidak tahu apakah ada yang sentimen, atau karena kekhawatiran dan ketakutan dari pendukung Paslon lainnya. Namun demikian, saya menanggapinya dengan pemikiran politik yang dewasa. Kata guru politik saya bilang, kalau alat peraga kamu ada yang ganggu atau rusak artinya kamu sudah diperhitungkan orang,” ucapnya dengan santai.

“Mudah-mudahan ke depan bisa lebih santun dalam berpolitik, dan mari berhadap-hadapan dalam demokrasi politik santun. Adu program, adu gagasan, adu kerja politik ke rakyat. Mari kita jaga keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Pilkada Jabar di Kabupaten Bekasi, dengan politik sehat dan santun serta beretika.” (gil/fzy)

SOROT

Azmi Robbani Siap Memimpin Hipmi Bekasi Raya HIMPUNAN Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bekasi Raya siap mencari ketua baru untuk periode 20182021. Pemilihan ketua baru ini akan dilakukan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) yang akan digelar bulan Maret 2018. Saat ini muncul beberapa kandidat ketua umum, salah satunya adalah Azmi Robbani, Komisaris PT Tata Optima Prestisa yang bergerak di bidang properti developer, yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang 1 OKK Hipmi Bekasi Raya masa jabatan 2015-2018.

Majunya Azmi untuk meramaikan bursa calon ketua karena tangan dinginnya di dunia bisnis diakui dan diapresiasi oleh rekan bisnis dan temantemannya. Di sisi lain, Azmi juga aktif di beberapa kegiatan sosial, anak dari Anggota DPR RI Dapil

Kota Bekasi-Depok Mahfudz “Digitalisasi yang tidak bisa Abdurrahman ini juga mengem- dibendung menjadi ban misi sosial untuk menebar wadah positif antar manfaat dalam beberapa aktivipegusaha muda datas social entrepreneur-nya. lam berkolaborasi Ditanya soal kesiapannya, membangun sebuah Azmi mengaku telah memperdinasti besar. Kita siapkan program unggulan yang bisa melihat hari ini akan dipaparkan saat Muscab bagaimana 2,6 mendatang. juta jiwa lebih “Insya Allah dengan restu penduduk teman-teman dan seluruh AngKota Bekasi gota Hipmi Bekasi Raya, saya perlahan siap maju pimpin dan membamulai didongun Hipmi Bekasi Raya sebaminasi oleh gai wadah wirausaha muda yang generasi produktif dan kolaboratif,” kata milenial Azmi kepada harian Berita Beyang prokasi saat ditemui di rumahnya, duktif.”

Selasa (6/3/2018).

Lebih lanjut, pria yang juga memiliki sejumlah perusahaan di sektor kuliner, travel, dan tambang ini menjelaskan, di era milenial ini pengusaha muda Azmi Robbani harus lebih kolaboratif antar sesama pengusaha muda.

“Sebagai organisasi wirausaha muda dengan sepak terjang yang luar biasa saya yakin Hipmi Bekasi Raya akan menjadi wadah terbaik wirausaha muda bekolaborasi dan bersinergi antar pengusaha,” tegas dia.

Untuk menghadapi Muscab mendatang, Azmi sudah mempersiapkan bekal agar lebih maksimal.

“Saya berharap Hipmi hari ini bisa ebih banyak mencetak generasi wirausaha muda baru di Kota dan Kabupaten Bekasi. Sesuai arahan ketua umum kami Bahlil Lahadalia, Indonesia masih membutuhkan lebih banyak lagi pengusaha untuk menjaga kedaulatan ekonominya,” tutup pemuda kelahiran April, 1986 ini. (ais/fzy)

berita

Terutama untuk Pertamina adalah subsidi solar. Di UU APBN telah ditetapkan subsidi sebesar Rp 500 per liter, tapi kalau dilihat dari situasi saat ini, tidak memadai,”

rabu, 7 Maret 2018

11

Menteri Keuangan Sri Mulyani

Minyak Dunia Meroket, Menkeu Pastikan Tidak Ada Kenaikan Harga

ada kenaikan harga BBM MINYAK MENTAH. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tidak mentah dunia. minyak harga nya meroket tengah di listrik dan minyak atau bahan bakar

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tidak ada kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak dan listrik di tengah meroketnya harga minyak mentah dunia. Saat ini harga minyak mentah dunia mencapai US$ 60 per barel.

Menurut Sri Mulyani, alih-alih menaikkan harga, pemerintah justru akan menambah subsidi BBM dan listrik. “Jadi kemarin kami sudah menghitung dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara. Sub-

Pemerintah Godok Skema Uang Pensiun PNS Skema pembiayaan dana pensiun pegawai negeri sipil (PNS) sedang digodok untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Menurut dia, skema pembiayaan perlu diubah karena dana pensiun yang diterima para purna PNS saat ini tergolong kecil untuk membiayai kehidupan sehari-hari para pensiunan, ujar Asman seusai menghadiri peluncuran program pelayanan masyarakat berbasis online di area car free day (CFD).

Skema yang sedang dibahas oleh pemerintah, kata Asman, dinamakan skema fully funded. Melalui skema itu, PNS dan pemerintah se-

laku pemberi kerja akan sama-sama membayar iuran terkait dana pensiun. Nantinya, dana tersebut akan dikelola oleh pemerintah dan diberikan sepenuhnya kepada PNS ketika sudah pensiun.

“Kami berharap dengan model pensiun yang baru, PNS itu akan lebih happy saat memasuki pensiun.

Tidak stres seperti sekarang,” tutur Asman.

Skema baru itu juga bertujuan untuk meringankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang membayar dana pensiuan PNS melalui sistem pay as you go.

Masalahnya, iuran 4,5 persen dari gaji pokok para PNS tiap bulan yang dibayarkan dianggap tidak cukup membiayai dana pensiunan.

nyak masyarakat Indonesia yang tidak rutin mengganti user name dan password e-mail atau pin ATM secara rutin. Padahal, perubahan user name dan password secara rutin memperkecil peluang pembobolan data di dunia maya.

“Jadi memang literasi kita terhadap pentingnya aspek security harus ditingkatkan,” ujarnya.

Terkait dengan indikasi kebocoran data di Kementerian dan operator telepon, Rudiantara mengungkapkan tidak ada kebocoran data, seperti yang beredar di dunia maya.

“Yang dilakukan otorisasi itu adalah dicocokkan, dari pelanggan kepada operator. Dicocokkan NIK

dan KK dengan database milik Dukcapil, bukan datanya di operator. Hanya konfirmasi saja,” ucapnya.

Dia menambahkan, pemerintah menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang berada di Dukcapil karena hal itu diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Mengenai progres registrasi kartu prabayar, Rudiantara mengemukakan Kementerian tengah mengevaluasi data yang sudah masuk.

“Satu bulan ke depan sedang evaluasi. Kualitas dari registrasi itu apakah betul 300 juta, termasuk evaluasi 31 Maret,” tuturnya. (kb/fzy)

Izin Satu Pintu Selesai Bulan Ini

ISTIMEWA

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengaku tak tahu bahwa situs mikroblog Tumblr diblokir. “Mulai kapan? Saya baru tahu, baru dengar,” kata Rudiantara di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 6 Maret 2018.

Rudiantara mengatakan, pemerintah hanya akan memblokir konten bermuatan pornografi dalam sebuah situs. “Tumblr itu diblokir tergantung kontennya. Makanya konten apa.

Kalau konten pornografi ya diblokir,” ujarnya.

Sejak Senin malam, 5 Maret 2018, situs Tumblr tak dapat diakses. Hal ini membuat para netizen berkicau dan mengungkapkan kekecewaan mereka di media sosial Twitter.

Kementerian Komu-

INVESTASI. Percepatan single submission mempengaruhi investasi dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Harapannya, kebijakan ini bisa mulai diterapkan pada April 2018.

Namun Thomas Lembong mengatakan penerapannya akan dilakukan bertahap. Sebab pemerintah harus juga berjalan sambil menyelesaikan kendala-kendala investasi yang sudah banyak dikeluhkan.

“Pak Presiden Jokowi menekankan investor ini sudah antre, investasi sudah ngantre. Kendala-kendala harus segera diselesaikan. Jadi sambil membangun sistemnya, kami juga harus menyelesaikan kendala investasi yang mau masuk,” ujarnya. (kb/fzy)

nikasi dan Informatika, melalui akun Twitter @ kemkominfo, menjelaskan alasan pemblokiran tersebut ke dalam empat cuitan. Cuitan pertama menerangkan bahwa tim aduan konten telah menerima aduan dari masyarakat terkait konten asusila di platform T*mb*r.

“Setelah dilakukan penelusuran dan analisa konten, terdapat lebih dari 360 akun asusila pada medsos t*mb*r dot com dan aplikasinya,” cuit akun @kemkominfo, Selasa siang, 6 Maret 2018.

Cuitan kedua menjelaskan, “Ditemukan pula bahwa T*mb*r tidak memiliki mekanisme dan report tools untuk melaporkan konten asusila.”

Cuitan ketiga, “Pada 28 Februari 2018, Tim

Aduan Konten kemudian mengirimkan notifikasi melalui email kepada T*mb*r dan meminta T*mb*r untuk membersihkan platformnya dari konten-konten asusila, dengan batas waktu penanganan maksimum 2x24 jam.”

Cuitan terakhir, “Sampai lewat batas waktu yang diberikan tersebut, tidak ada respon dari T*mb*r, sehingga dilakukan tindakan pemblokiran terhadap[ 8 DNS T*mb*r pada hari Senin 5 Maret 2018 sore.”

Pada Februari 2016, situs Tumblr juga mendapat peringatan dari pemerintah Indonesia. Kemkominfo saat itu meminta Tumblr memblokir subdomain yang memiliki konten pornografi. (kb/fzy)

Kemendikbud Rilis Jadwal Resmi UNBK

Jadwal UNBK SMA/MA: Senin, 9 April 2018 Bahasa Indonesia Selasa, 10 April 2018 Matematika Rabu, 11 April 2018 Bahasa Inggris Kamis, 12 April 2018 Satu mata pelajaran jurusan yang diujikan

Menurut Jokowi, kunci kesuksesan kebijakan terletak pada koordinasi dan konsolidasi. Dia meminta para pihak terkait selalu memperhatikan kedua aspek tersebut.

Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan progres persiapan single submission saat ini sudah hampir siap. Pemerintah masih harus mengadakan rapat pleno untuk satuan tugas nasional yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian. Pemerintah juga harus mengatur sistem komunikasi, termasuk mekanisme komunikasi.

Dengan kenaikan subsidi tersebut, hingga Maret tahun depan, harga BBM akan tetap. Harga premium tetap dibanderol Rp 6.450 per liter dan solar Rp 5.150 per liter. Sedangkan tarif dasar listrik subsidi, yaitu golongan R-1/450 VA dan R-1/900 VA, masing-masing Rp 415 per kWh dan Rp 586 per kWh. Sedangkan untuk TDL nonsubsidi, yaitu golongan R-1/900 VA-RTM dan golongan R-1/1.300 VA sampai R-1/6.600 VA ke atas, masing-masing Rp 1.352 per kWh serta Rp 1.467,28 per kWh. (kb/fzy)

Tumblr Diblokir Lagi, Menteri Mengaku Baru Tahu

Jadwal UNBK SMK: Senin, 2 April 2018 Bahasa Indonesia Selasa, 3 April 2018 Matematika Rabu, 4 April 2018 Bahasa Inggris Kamis, 5 April 2018 Teori Kejuruan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta persiapan penerapan sistem perizinan terintegrasi (single submission) atau perizinan satu pintu bisa selesai akhir bulan ini. Dia ingin insentif yang diberikan bisa dimanfaatkan investor secepatnya.

Jokowi menuturkan, percepatan single submission mempengaruhi investasi dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi. “Dengan ini pertumbuhan ekonomi kita jadi lebih baik lagi,” ujarnya saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta.

saat ini, tidak memadai,” ujarnya.

Untuk itu, Sri Mulyani melanjutkan, setelah menghitung kebutuhan tambahan subsidi PT PLN dan Pertamina bersama Menteri Energi dan Menteri BUMN, diputuskan untuk menambah subsidi BBM dan listrik.

Namun Sri Mulyani tidak menyebutkan berapa angka penambahan subsidi tersebut. “Saat ini kami sedang menghitung, kira-kira usulan sudah kita terima dan akan kita akan laporkan ke dewan,” katanya.

Sehingga APBN harus terbebani untuk menutup dana yang sebesar 75 persen dari gaji pokok PNS itu.

Asman menargetkan skema baru pembiayaan dana pensiun sudah dapat diberlakukan bagi para PNS baru mulai tahun ini. Sementara untuk yang lama, kata dia, akan diberlakukan dua skema pembayaran, di mana masa kerjanya terdahulu akan dibayarkan lewat skema pay as you go, sementara sisanya sampai pensiun akan mengikuti skema fully funded.

“Nah yang lama itu kami bayarkan sesuai mekanisme yang biasa.

Jadi dia terkena dua sistem dan itu namanya cut off,” kata Asman tentang skema baru dana pensiun PNS. (kb/fzy)

Kominfo Bantah Kebocoran Data Registrasi Kartu SIM Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membantah indikasi kebocoran data telepon seluler akibat proses registrasi kartu prabayar.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, terjadinya kebocoran data bisa disebabkan banyak faktor.

“Itu bisa saja terjadi. Kalau googling di dunia maya, nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK) itu banyak dan ada. Dan itu yang sudah ada sebelum registrasi prabayar. Memang kesadaran masyarakat kita kepada security harus ditingkatkan terus,” katanya.

Dia mencontohkan, masih ba-

sidi akan ditambahkan. Sehingga neraca PLN dan Pertamina akan tetap terjaga, dan masyarakat akan mendapatkan harga yang tidak berubah,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan kenaikan subsidi minyak dan listrik dilakukan dengan menyesuaikan pergerakan harga minyak mentah dunia serta menghitung kebutuhan PT PLN dan Pertamina. “Terutama untuk Pertamina adalah subsidi solar. Di UU APBN telah ditetapkan subsidi sebesar Rp 500 per liter, tapi kalau dilihat dari situasi

Selasa, 24 April 2018 Matematika Rabu, 25 April 2018 Bahasa Inggris Kamis, 26 April 2018 IPA Jadwal Susulan SMK: Selasa, 17 April 2018 Sesi -1 07.30-09.30 Bahasa Indonesia Sesi-2 10.30-12.30 Matematika Rabu, 19 April 2018 Sesi -1 07.30-09.30 Bahasa Inggris Sesi-2 10.30-12.30 Teori Kejuruan

Jadwal UNBK SMP/MTs: Senin, 23 April 2018 Bahasa Indonesia

Jadwal Susulan SMA/MA: Selasa, 17 April 2018 Sesi -1 07.30-09.30 Bahasa Indonesia

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ini kembali menerapkan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer atau UNBK. Dilansir dari situs resmi Kemendikbud, UNBK akan mulai dilaksanakan pada 2 April 2018.

Ada yang berbeda dari UNBK tahun ini. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Totok Suprayitno mengatakan siswa bisa mencetak sendiri hasil UN mereka secara mandiri.

“Kami akan siapkan laman

dan login khusus. Hanya siswa yang bersangkutan yang bisa mengaksesnya,” kata dia.

Para siswa bisa mengaksesnya di laman https:// unbk.kemdikbud.go.id. Dari situs itu pula, para siswa dan sekolah bisa mengetahui berbagai informasi dan persyaratan mengenai pelaksanaan UNBK tahun ini.

Pelaksanaan UNBK akan dimulai dari UNBK SMK, yang akan diselenggarakan pada 2 April hingga 5 April. Selanjutnya UNBK bagi SMA/MA pada 9 hing-

Sesi-2 10.30-12.30 Matematika Rabu, 19 April 2018 Sesi -1 07.30-09.30 Bahasa Inggris Sesi-2 10.30-12.30 Satu mata pelajaran jurusan yang diujikann Jadwal Susulan SMA/ Mts: Selasa, 8 Mei 2018 Sesi -1 07.30-09.30 Bahasa Indonesia Sesi-2 10.30-12.30 Matematika Rabu, 9 Mei 2018 Sesi -1 07.30-09.30 Bahasa Inggris Sesi-2 10.30-12.30 IPA

ga 12 April dan UN susulan SMK/SMA/MA pada 17 April hingga 18 April.

Untuk tingkat SMP/ MTs, UNBK akan diselenggarakan pada 23 hingga 26 April dan ujian susulannya pada 8 hingga 9 Mei. UNBK per mata pelajaran dilakukan dalam 3 sesi.

Masing-masing sesi berdurasi sama yaitu dua jam. Ujian untuk sesi pertama dimulai pukul 07.30, sesi kedua pukul 10.30, dan sesi ketiga dimulai pada pukul 14.00.

Berikut jadwal lengkap UNBK tersebut. (kb/fzy)

mikrobiz dan geliat industri rabu, 7 maret 2018

Jumat Berkah, Rodalink Beri Diskon Hingga 70 Persen Kembali suguhkan promo menariknya, Rodalink salah satu toko sepeda ternama di Kota Pangkal Perjuangan suguhkan program menariknya “Jumat Berkah”. Ada diskon istimewa yang di suguhkannya, mulai dari sparepart hingga macam aksesoris sepeda.

Rodalink toko sepeda penyedia sepeda gunung ini, kali ini berikan diskon hingga 70 persen, untuk sepeda pihgaknya suguhkan diskon 10 persen dan sparepart hingga aksesoris diskon 70 persen.

Selain berikan promo untuk pembelian secara cash, pihaknya juga suguhkan promo untuk pembelian dengan cara kredit. Seperti pembelian sepeda secara kredit seharga Rp 4,5 juta, pembeli cukup rogoh kocek Rp 199 ribu untuk biaya administrasi, sepeda bisa di bawa pulang.

“Kami banyak memiliki kelebihan dari toko lainnya, mulai dari kualitas barang yang ori/asli dan juga untuk garansi kita ada servis 1 tahun 3 kali lalu garansi frame 5 tahun,” kata Almes pada

Kami banyak memiliki kelebihan dari toko lainnya, mulai dari kualitas barang yang ori/asli dan juga untuk garansi kita ada servis 1 tahun 3 kali lalu garansi frame 5 tahun,” Koran Berita.

Selain itu, Rodalink yang merupakan satu pemilik dengan polygon merk lokal sampai terkenal di luar negeri ini sudah banyak di kenal orang. Rodalink, sebagai salah satu toko sepeda terlengkap di Karawang, setiap harinya buka pukul 09.0020.00 WIB, kecuali khusu hari Sabtu dan Minggu, buka lebih awal dari pukul 07.0020.00 WIB. Sejak tahun 2015, toko ini menjadi salah satu toko yang paling rame dikunjung oleh pembeli yang sedang mencari sepeda gunung, karena memang menyediakan berbagai merk sepeda hingga asesoris sepeda kenamaan.(ars/ris)

Banyak Petani Tajir-Tajir Kabupaten Karawang Jadi Pangsa Pasar Mobil Bekas Terhitung mulai 23 Maret 2018, cabang dari Bursa Mobil Bekas WTC Mangga Dua akan membuka cabang di Karawang, Jawa Barat. Ada beberapa alasan di balik dipilihnya Karawang sebagai tujuan ekspansi perdagangan Bursa Mobil Bekas WTC Mangga Dua. Manajer Senior Bursa Mobil Bekas WTC Mangga Dua, Herjanto Kosasih mengatakan Karawang merupakan salah satu daerah yang dikenal menjadi lumbung padi.

Sehingga banyak petani dengan ekonomi

P

etani di sana tajir-tajir.

Pak Haji di sana luar biasa lah. Mantap,” kata Herjanto di Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Selain di sektor pertanian, Herjanto mengatakan dipilihnya Karawang karena positifnya kegiatan perdagangan dan industri di sana. Bahkan, kata Herjanto, saat ini banyak perusahaan besar yang menjadikan Karawang sebagai basis produksinya. “Melihat market itulah yang kemudian

memberanikan kita untuk buka (bursa mobil bekas) di sana,” ujar Herjanto. Deputy Director BCA Finance Suwandi Halim mengatakan Karawang kini juga menjadi daerah dengan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tertinggi di Indonesia. UMK Karawang 2018 diketahui mencapai Rp 3,9 juta. BCA Finance merupakan salah satu mitra Bursa Mobil Bekas WTC Mangga Dua. BCA Finance akan melayani konsumen yang mau membeli lewat skema kredit.

ISTIMEWA

PROMO

12

Bursa Mobil Bekas WTC Mangga Dua di Karawang akan berlokasi di Perumahan Resinda. Untuk tahap awal, Bursa akan terdiri dari 26 showroom.

Sebelumnya diberitakan, konsumen jika ingin membeli mobil bekas pada musim hujan seperti sekarang ini, harus lebih teliti lagi. Sebab, bisa saja mendapatkan mobil seken yang pernah terendam banjir. Sehingga, sebelum memutuskan untuk dibeli, Anda harus melakukan pengecekan lebih mendalam

seperti cek karet di bagian daun pintu, ruang mesin, hingga interior.

Namun, ada juga pembeli yang tidak masalah kalau mobil itu sudah pernah terendam banjir. Menurut Herjanto Kosasih, Manajer Senior Bursa Mobil Bekas WTC Mangga Dua, masing-masing punya nilai plus dan negatif.

“Sudah pasti dijual dengan harga sedikit lebih murah. Itu positifnya, tetapi harus siap juga dengan masalah ke depannya,” kata Herjanto.(KB)