SUARA TUNAS EDISI JULI 2018

EDISI JULI 2018

DIALEKTIS & PROGRESIF

TARIK MILITER DARI PATANI

?

memadam api konflik tunas.redaksi@gmail.com

TUNAS Online

tunas online

G N I N R U B _ S I _ I N A T A P #

UNTUK MEREKA....

PANJATKAN DOAMU HINGGA KAU RASAKAN GETAR UKHUWAH UNTUK MEREKA....

ULURKAN BANTUANMU HINGGA SEMAKIN ALLAH SWT KOKOHKAN IMAN DALAM HATIMU

PRAY FOR PATANI

Foto/ JACK KURTZ

SALAM REDAKSI Al-hamdulilah, Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberi peluang dan waktu sehingga majalah Suara TUNAS edisi Juli 2018 berjaya menerbit dengan membahas tema "TARIK MILITER DARI PATANI; Memadam Api Konflik?"

Pada edisi bulan Juli ini kami Tim redaksi majalah suara TUNAS ingin mengungkapkan isu yang sedang hangat di kancah Patani terkait dengan penarikan militer dari Patani, hal tersebut merupakan salah satu resolusi konflik yang diusulkan oleh tokoh politik partai Anakhot Mai (Kemajuan Masa Depan baru) untuk memadamkan api konflik yang telah melebihi satu dekade dengan ribuan nyawa terbunuh tanpa alasan, konflik kepanjangan ini belum ada yang dapat menyelesaikan.

Operasi militer ini juga dibarengi dengan pola-pola kooptatif, represif, interventif dan dimidiatif. Warga Melayu dari wilayah Patani di Thailand selatan telah lama mendesak pihak berwenang memperlakukan mereka sebagai warga kelas dua. Sudah Empat belas tahun UU Darurat Militer (martial law ) diterapkan di wilayah ini yang merupakan bekas Kerajaan Melayu Patani sebelum dianeksasi oleh Siam (sekarang Thailand) hanya memperkuat perasaan di antara penduduk lokal Melayu memiliki hak kurang dari sisa Thailand.

DAFTAR ISI Salam Redaksi Laporan Utama HAM Opini Politik Pendidikan Global Puisi

1 2-5 6-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21

Meskipun banyak hambatan, yang menghalangi penerbitan, tetapi kami tetap optimis akan berusaha untuk menyebarkan isu yang sedang terjadi di Patani (Thiland selatan) dan konflik suluruh dunia sehingga mendapat tempat di hati para pencipta majalah dengan tagline Magazine SUARA TUNAS, DIALEKTIS & PROGRESIF. Besar harapan kami,semoga majalah ini dapat menberikan sesuatu yang bermanfaat sehingga mampu meningkatkan wawasan pembaca khususnya bagi masyarakat Indonesia.tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada sumua pihak yang telah membantu dalam penerbitan majalah ini.Saran dankritik pembaca selalu kami nanti agar kedepannya majalah ini bisa hadir kembali dengan lebih baik,selamat membaca dan trima kasih.

Salam Progresif Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Redaksi

TIM TUNAS Pelaksanaan

SUARA

Diterbitkan Oleh: TUNAS PRESS Email: tunas.redaksi@gmail.com//Fanpage: TUNAS Online //Twittter: tunas online //Telp: 08983082974 (M.Usman)

Dewan Redaksi: Faisal Abdullah Pimpinan Umum: Niksaibudin Nikmat Pimpinan Redaksi: Marwan Ahmad Sekretaris: Suhaimee Ad.aziz, Muhammad Usman Marketing: Nurhayatee H.Abdullah, Mareena Ibrahim Redaktor Pelaksanaan: Husasan Ad.Qodir Editor: AM Faton, Johan Lamiddin Layouter: Habib, Saifudin Photografer: Saifudin. M.Kamel Tim Redaksi: Johan Lamiddin, AM Faton Hamsyari, Amran, Harun,Suhaimee, Mahroso, Farid, Zakariya, Aminah, Ibnu hilmi SUARA TUNAS | JUNI 2018

1

LAPORAN UTAMA

TARIK MILITER

DARI PATANI:

MEMADAM API KONFLIK?

Thanathorn “Tarik Militer Dari Patani”

Langkah Thanathorn Juangroonruangkit Ketua Umum Partai Masa Depan Baru dan mantan pengusaha Thai Summit Group di wilayah selatan telah menjadikan wacana politik menarik bagi masyarakat publik.

Thanathorn Juangroonruangkit merupakan mantan aktivis mahasiswa pro demokrasi dari Bangkok.

Sekarang dia sebagai pengusaha termuda yang ingin memainkan peranan dalam dunia politik Thailand seperti Thaksin Shinawatra (Mantan Perdana Menteri ke 23).

A

Langkah Thanathorn pertama di wilayah selatan atau Patani menyambut dengan suatu acara seminar yang diadakan di Prince of Songkhla University (PSU) kampus Pattani, Ahad (7/15) pagi untuk mendengarkan berbagai masalah, saran, dan keinginan serta pendapat daripada warga masyarakat Patani yang sangat memprihatinkan sudah 14 tahun terus berputar dalam keadaan konflik.

Militer Thailand di Patani Tidak peduli pemerintahan berada di tangan sipil atau militer sendiri. Sejumlah pasukan militer tetap sama bahkan meningkat yang ditempatkan di kawasan tiga provinsi selatan yakni provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, dan lima daerah di provinsi Songkhla yang aktif lebih dari 10,921 pasukan dan telah berdiri markas besar pangkalan militer 14 tempat.

Penduduk di wilayah selatan, kata salah satu peserta seminar di PSU kampus Patani bertema “Diskusi Masalah Ekonomi Perbatasan Selatan dengan Thanathorn” bahwa ada banyak orang bijak di tempat kita ini, tetapi menyesalkan karena orang bijak itu digeruni oleh pihak aparat pemerintah sehingga mereka terpaksa untuk mencari kerja di luar.

kar masalah konflik di Patani merupakan asal usul masalah dasar sejarah politik dan pembatasan kebebasan. Dimana wilayah tersebut juga sedang berada dibawah pengawalan sistem militer Thailand secara total, yang mengatur dengan padat dan ketat.

Konflik era baru kekerasan yang terjadi sejak tahun 2004 hingga sekarang, telah memakan banyak nyawa dan harta benda yang tidak bisa dihitung lagi jumlah telah hilang.

Sementara pihak pelaku yang terlibat semakin berani menampakkan dirinya dengan nyata. Di tengah krisis seperti ini justru pemerintah kian mengirim pasukan militer untuk menjaga perbatasan mengembalikan kestabilan keamanan dan perdamaian di wilayah itu.

Pada kenyataannya militerlah yang memicu keadaan yang membahayakan, warga masyarakat timbul perasaan takut, salah satu disebabkan tingkah lakunya yang tidak bermoral. Sebagai contoh tindakan militer Thailand tidak bermoral terhadap gadis muslim yang telah banyak di perkosa.

Sebagian besar pasukan militer yang ditempatkan di Patani berasal dari wilayah utara. Mereka tidak memahami kebudayaan dan adat hidup warga masyarakat Muslim Melayu setempat. Tidak menghormati dan menghargai cara hidup masyarakat. Menyebabkan timbulnya keributan dan huru-hara, demikian pula militer dapat berbuat dengan bebas sekehendak hatinya. Jikalau militer Thailand dibilang militer pejuang.

Go to far far 2

SUARA TUNAS | JULI 2018 Foto/Prachathai

LAPORAN UTAMA Setelah itu pada hari yang sama pada waktu sore di tempat yang berbeda. Thanathorn sempat menyatakan sikap politiknya dan komitmen dalam proses penyelesaian konflik di Patani.

“Masalah Patani harus diselesaikan dengan cara politik, militer harus dicopot karena masyarakat Patani yang menentukan nasib diri mereka sendiri,” kata Thanathorn Juangroonruangkit di sela-sela diskusi bersama aktivis civil society organisasi di Patani Artspace, Ahad 15 Juli 2018 sore.

Masalah “Patani Merdeka” adalah masalah politik yang harus diselesaikan dengan cara politik dan semua pihak dapat menyampaikan pendapat di tempat publik dan rakyatlah yang menentukan masa depan mereka sendiri.

Di era junta militer memimpin politik, masalah proses penyelesaian konflik sering menggunakan senjata untuk menaklukkan rakyat agar tunduk. Tetapi cara seperti itu tidak membawa penyelesaian bahkan ia menambahkan masalah baru dan itulah industri keamanan militer Thailand di Patani.

Jika kekuasaan berada di tangannya, kata Thanathorn, bahwa dia akan segera menarik militer dari Patani.

Memadam Api Konflik?

Hal pertama yang harus dilakukan adalah untuk mencopot militer dari kawasan itu.

Kemudian membuka ruang meyampaikan pendapat politik rakyat.

Masalah dasar sejarah politik Patani adalah masalah kekuasaan dalam menentukan masa depan atau nasib bangsanya yang tidak diterima dengan jalan keluar yang seharusnya diberikan (pengakuan) bagi bangsa Patani sebagai suatu bangsa dalam negara Thailand. Oleh karenanya bangsa Patani ditindas terus berabad-abad akhirnya terjadi perang meledak.

Fenomena munculnya peperangan dalam bentuk yang didorong oleh dasar ideologi untuk membebaskan daripada kolonialis. Banyak pihak yang telah menerimanya itu sebagai perang rakyat. Karena peperangan itu sendiri tanpa melibatkan rakyat atau massa untuk mendukungnya tidak mungkin bisa melakukannya secara baik dan mampu bertahan lama sampai sekarang.

Masalah konflik di Patani, jika ahli demokrasi politik yang memainkan peranan maka dianggap menjadi pemberani dan dapat menciptakan harapan-harapan baru bagi masyarakat. Kendati demikian, masalah yang sudah lama terjadi namun masih ada peluang dan jalan keluar untuk berakhir.

Jikalau Thailand benar-benar ingin memadam api konflik semua pihak bisa menyampaikan pendapat dan berdiskusi pada tempat publik. Kemudiian menyerahkan untuk rakyatlah yang menentukan masa depan mereka sendiri dalam demokrasi dan politik yang adil. /ed. AM Faton

Masalah Patani Merdeka adalah masalah politik yang harus diselesaikan dengan cara politik dan semua pihak dapat menyampaikan pendapat di tempat publik dan rakyatlah yang menentukan masa depan mereka sendiri.

Foto ist :Jack Kurtz

SUARA TUNAS | JULI 2018

3

Prawit Wongsuwan

LAPORAN UTAMA

6

SUARA TUNAS | JUNI 2018

LAPORAN UTAMA

SUARA TUNAS JUNI 2018

7

HAM

8

SUARA TUNAS | JUNI 2018

HAM

DI ASEAN 1946-2018

Source: The center for systemic peace Design: TUNAS Online

12

18

7

11

6

6

1

5

0

0

kali

kali

kali

kali

kali

kali

kali

kali

kali

kali

SUARA TUNAS | JULI 2018

9

HAM

Militer Thailand sedang menjaga sekelompok orang Muslim yang sedang sberdoa setelah solat hajat di Provinsi Yala, Thailand. Foto/The Nation

Represif Militer Thailand

J

Penindas HAM di Patani

IKA ada yang bertanya, apa keunikan Thailand, maka selalu menjawab dengan banyak tempat wisata, kuil dan kios. Gajah Putih sebagai simbol lambang Negara. Buddha adalah agama yang dianut mayoritas masyarakat Thailand, kecuali di beberapa provinsi di bagian Selatan (Narathiwat, Songkhla, Pattani, Satun dan Yala), di mana Islam adalah agama mayoritas.

Di daerah-daerah mayoritas Islam tersebut, terutama di Pattani, Yala dan Narathiwat dan beberapa distrik di provinsi Songkhla, gerakan dan semangat pembebasan untuk memerdekakan diri dari kerajaan Thailand begitu sangat sengit, operasi militer Thailand dilangsungkan dalam skala besar dan meluas.

Operasi militer ini juga dibarengi dengan pola-pola kooptatif, represif, interventif dan dimidiatif. Warga Melayu dari wilayah Patani di Thailand selatan telah lama mendesak pihak berwenang memperlakukan mereka sebagai warga kelas dua. Empat belas tahun UU Darurat Militer di yang merupakan bekas Kerajaan Patani sebelum dianeksasi oleh Siam (sekarang Thailand) – hanya memperkuat perasaan di antara penduduk lokal Melayu memiliki hak kurang dari sisa Thailand.

10

SUARA TUNAS | JULI 2018

18 Kali Kudeta

Kudeta di Thailand secara dangkal dapat dianggap bukan lagi sesuatu yang asing, jejak panjang di bawah penguasa militer ini, sejak kudeta tahun 2014 sampai oleh Junta Prayuth Chan-Ocha menggulingkan pemerintah Yingluck Shinawatra, sekarang lebih 4 tahun sama dengan satu periode pemerintah. Sedangkan dalam komitmen Junta Prayuth ingin pemerintahnya hanya 2 tahun saja.

Kudeta Prayuth ini adalah sukses ke 18 kudeta militer sejak monarki Thailand kehilangan kekuasaan absolutnya karena revolusi sosial di tahun 24 Juni 1932. Jendral Prayut telah menjadikan dirinya sebagai ‘Supremo’ Thailand, menempatkan dirinya sebagai orang yang memiliki kekuasaan terhadap pos-pos penting dalam kekuasaan.

Hal ini mengingatkan kembali pada masa-masa kelam saat berkuasanya diktatorian militer pada dekade -1960an hingga tahun -1970an. Seperti yang dikatakan penulis Wat Wanyangkoon; ‘Junta militer hari ini adalah sampah sejarah yang ditinggalkan oleh era Perang Dingin.

”Sejak sembilan tahun terakhir ada berbagai kasus yang tidak tuntas tentang pembunuhan ilegal, penyiksaan dan penculikan. Banyak orang diculik dan menghilang. Tidak ada pelaku yang dikenai sanksi,”

Menurut Pihak Oposisi Thailand mengatakan konstitusi baru telah memberikan suara yang lebih kuat bagi para jenderal terhadap wewenang politik Thailand selama bertahun-tahun, jika bukan puluhan tahun. Apakah layak lagi mengatakan bahwa negara ini selalu jatuh rongga diktator? rencana rentang waktu untuk kembali ke demokrasi kerap tak terealisasi dan kesabaran masyarakat atas pemerintahan junta semakin tipis

HAM

Represif Militer Penyebab Kekerasan Tentu saja, Thailand secara keseluruhan telah melihat perubahan semakin turun dalam praktik demokrasi dan perlindungan hak-hak individu warga sejak kudeta militer pada tahun 2014. Namun, penting untuk menunjukkan bahwa penduduk yang hidup di bawah Darurat Militer di wilayah Patani hidup di bawah sebuah rezim yang terpisah sama sekali dengan kurang menghormati HAM dan memungkinkan pihak berwenang untuk beroperasi dengan impunitas. Seperti, 382 kasus mencatat pembunuhan di luar hukum sejak 2004 -2017 di wilayah Patani,Thailand Selatan. (Adam John; Martial Law allows military in Patani to arrest civilian for merely taking pictures) Pergolakan di wilayah Patani, Narathiwat dan Yala di Thailand Selatan masih diwarnai dengan aktivitas kekerasan.

Kejadian seperti pengeboman, penembakan, pembakaran sekolah, penculikan, sabotase dan lain-lain, bisa dikatakan terjadi hampir setiap hari.

Menurut Nik Abdul Ghani, peneliti di Prince of Songkhla University menyatakan keadaan ini sudah menjadi hal biasa dalam kehidupan penduduk di tiga wilayah, dia sendiri tidak heran tentang hal ini, tetapi akan aneh kalau tidak ada kematian dalam satu hari.

Aktivitas kekerasan ini dapat dilihat dari data statistik kematian dan luka-luka antara Januari 2004 hingga Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Deep South Watch (DSW) yang menunjukkan 7.666 tewas dan 13.115 luka-luka dari 9,823 kasus. Kebanyakan yang tewas warga sipil Melayu-Muslim.

Sejak penyatuan lima Negara tersebut dengan Thailand dan pemisahan dengan negeri Islam melayu lainnya yang masuk Malaysia sejak 1909, tak pelak menimbulkan benturan budaya antara Muslim Melayu dan Budha Thailand. Hal itu ditambah dengan kebijakan pemerintah militer Thailand yang selalu menggunakan pendekatan senjata dan berusaha meminggirkan budaya Muslim Melayu dan diganti dengan budaya Thai.

Dengan sebab diskriminasi oleh pemerintah terhadap warga sipil Patani, berbagai kasus pelanggaran HAM dan fenomena Pataniphobia yang mereka mengalami membawa perasaan ketidakadilan terhadapnya. Justru Militer Thailand menghadapi warga sipil Patani dan tersangka gerilyawan dengan sangat brutal.

Bisnis Keamanan dalam Konik Patani

Organisasi hak asasi manusia sejak lama mengkritik penerapan undang-undang darurat. Karena aturan ini memberi militer kekuasaan dan kewenangan yang terlalu besar.

Penerapan undang-undang darurat mendorong terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut laporan isranews, sekitar 93,4 Dollar atau 300 ribu juta Bath dalam tahun sejak 2017-2004. Ironisnya, penyelesaian konflik Patani ini hanya menjadi alat gajian dan kuasan sewenang-wenang para militer Thailand yang selalu komitmen bahwa mampu diselsaikan secepat.

382 kasus mencatat pembunuhan di luar hukum sejak 2004 -2017 Menurut organisasi Human Rights Watch, banyak warga Muslim yang diculik, disiksa dan dibunuh. Militer bertindak di bawah undang-undang darurat dan undang-undang khusus lain, sehingga mereka luput dari sanksi hukum. Sunai Pathak dari Human Rights Watch dengan tegas mengatakan, �Sejak sembilan tahun terakhir ada berbagai kasus yang tidak tuntas tentang pembunuhan ilegal, penyiksaan dan penculikan.

Banyak orang diculik dan menghilang. Tidak ada pelaku yang dikenai sanksi,� ujarnya dilansir Deutsche Welle.

Represif Militer Thailand ini mengandalkan kekuatan militer untuk menghadapi pemberontak ini di selatan. Selain itu kasus Korupsi dan binis Keamanan, bila subsidi pemerintah pusat dikeluarkan setiap tahun, tampaknya tidak kaprah hingga dikeluarkan puluhan triliuan untuk menyelesaikan konflik di Patani ini.

Tidak hanya itu, Prahara berawal dari kasus viral jam tangan yang dikenakan Wakil PM Prawit. Perhiasan merek Richard Mille asal Swiss itu dibanderol seharga hampir 1 milyar Rupiah.

Tak pelak, cibiran dan cemoohan terhadap korupsi sang jendral memenuhi ruang publik Thailand.

Sejak Kudeta 2014, Pemerintah junta Thailand banyak memberangus kebebasan berpendapat dan berkumpul. Meski begitu ribuan penduduk turun ke jalan untuk menentang korupsi di kalangan pejabat tinggi. "Jam tangan ini menunjukkan bahwa waktu buat pemerintah militer sudah berakhir," kata aktivis Ekachai Hongkangwan,seperti dilansir Deutsche Welle.

Siklus kekejaman dan penyimpangan kuasa Militer Thailand ini berputar makin lama makin cepat, seperti lingkaran Buruk. Yang paling menderita adalah penduduk warganya sendiri apalagi warga Patani yang terperangkap di tengah lingkaran konflik kekerasan dan bersenjata tak usai jeda./ red: Johan Lamidin

SUARA TUNAS | JULI 2018

11

OPINI

Demokrasi Thailand

Tak Jamin Warga Sipil di Patani

Aman dan Damai Selamanya P

emerintahan yang demokratis, yang dijanjikan Perdana Menteri Prayuth Chan Ocha tidak menjamin dan menyejahterakan kepada warga Thailand pada umumnya. Oleh karena demokrasi Thailand membatasi hak berpendapat masih terancam, rakyat dilarang mengkritik terhadap pemerintahan.

Bagi warga penduduk etnis Melayu Patani mulai kegelisahan itu sejak wilayahnya menjadi bagian dari Thailand. Kerajaan Siam Thailand ketika itu melakukan ekspansi pada wilayah jajahananya hingga memisahkan Patani dengan saudaranya yaitu penduduk Melayu di wilayah bagian Malaysia. l.

Wilayah Patani tersebut sebelumnya menjadi wilayah pemerintahan Negara sendiri, kesultanan Patani, namun kemudian termasuk dalam kekuasaan Thailand secara aneksasi melalui perjanjian Anglo-Siamese Treaty pada 1909 yang ditandatangani Raja Thailand dan pemerintah Inggris, tanpa berdiskusi dengan penduduk loka

MILITER

Menurut pakar politik dari Thammasat University, Chaiwat Satha-Anand mengatakan bahwa hubungan Bangkok dengan Patani (warga di wilayah selatan) masih menimbulkan masalah selama ini.

Sejak aksi bersenjata meletus di Thailand bagian selatan pada 2004 lalu, telah banyak yang korban hingga saat ini.

Namun masalah yang terjadi jauh sebelum 2004 sebenarnya, pemerintah Thailand melaksanakan kebijaksanaan policy asimilasi, penetrasi dan bermacam-macam bentuk intoleran terhadap orang etnis Melayu muslim di wilayah itu.

Fenomena Thailand yang memerintah wilayah Patani lebih dari 100 tahun, meskipun berbagai tipe pemerintahan telah bergulir.

Namun Thailand tidak memiliki perubahan rezim yang dapat memberikan ruang demokrasi kepada warga Siam pada umumnya. Apalagi untuk menjamin masa depan warga sipil di Patani./ Red; AM.FATON

CIVIL

12

SUARA TUNAS | JULI 2018 ILUSTRASI/Latuff Cartoons

OPINI

Alangkah Beruntungnya Penguasa Bila Rakyatnya Tidak Bisa Berpikir -Adolf Hitler

SUARA TUNAS | JULI 2018

13

POLITIK

Alur Politik Thailand Dalam Konflik Patani

M

asalah konflik PATANI harus diselesaikan dengan secara politik. Militer harus ditarik kembali dan rakyatlah sebagai penentu Thanathorn nasib sendiri, "kata

Jungrungruangkit, Ketua Umum partai Anakhot Mai (Partai Kemajuan Masa Depan) sebagai kebijakan untuk penyelesaian krisis konflik di Patani selatan Thailand.

Pembicaraan Thanathorn Jungrungruangkit tersebut di sela-sela kempaye partai politik di provinsi Pattani Thailand yang diselenggara di PATANI ART SPACE, pada (2018/07/15) pekan lalu. Acara forum terbuka untuk bersaling diskusi dengan partai politik lain yang ada di provinsi Pattani.

Acara diikuti mayoritas peserta adalah jaringan Mahsiswa dan akdemisi lokal seperti Persekutuan Mahasiswa Anak Muda dan Siswa Patani (PerMAS) dan para dosen universitas Songkhla Nakharin Kampus Pattani.

Setelah masa demokrasi, militer kembali turun tangan pada 2014 untuk menggulingkan pemerintah sipil yang dipimpin oleh saudara perempuan Thaksin, Yingluck Shinawatra. Kritikus junta mengatakan bahwa pihaknya gagal memenuhi janjinya dan bahwa perpecahan politik tetap terjadi.

Kunjungan pertama Thanathorn di Patani kali ini diperhatian warga setempat. Menjadi topic sangat menarik dalam membuka forum diskusi di Patani untuk mendengarkan saran dan kebutuhan warga tersebut. Thanathorn juga mengunjungi masjid berusia 300 tahun di Distrik Bacho, provinsi Narathiwat.

Disela-sela forum diskusi tersebut, salah satu dari perwakilan PerMAS bertanya kepada Thanathorn tentang bagaimana dengan "Kemerdekaan Patani?� sehingga Jawaban Thanathorn cukup memuaskan sehingga quote diedar dan viral media sosial.

Menurut Thanathorn bahwa seharus nya tidak menggunakan pandangan satu sudut keamanan atau militer sebagai memimpin politik untuk menyelesaikan konflik,

Ketidaksabaran yang berkembang dengan junta telah terwujud dalam protes yang menyerukan kembalinya demokrasi dengan cepat. Unjuk rasa tersebut terjadi saat Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, 63, yang menjadi panglima militer saat memimpin kudeta 2014, tampaknya akan melakukan kampanyenya sendiri untuk tetap bertahan sebagai perdana menteri.

Thanathorn Jungrungruangkit, Ketua Umum partai Anakhot Mai Foto/fb.Thanathon

14

SUARA TUNAS | JUNI 2018

Penggunaan senjata di publik untuk menekankan masyarakat sipil menyerah diri itu tidak menghasilkan apa pun, bahwa itu dapat menimbulkan masalah yang baru yaitu "industri keamanan" "Maka Masalah konflik PATANI harus diselesaikan dengan secara politik. Militer harus ditarik kembali dan rakyatlah sebagai penentu nasib sendiri, " tegasnya.

Ia menambahkan penyelesaian konflik dilakukan adalah Biarkan para militer kembali ke rumah dan kemnya masing-masing. Oleh karena itu, akan melahirkan ruang public dalam perdebatan politik menentu nasib sendiri.

PerMas Pembawa Aspirasi Rakyat Patani Fenomena yang kerab terjadi itu adalah upaya PerMAS yang bergerak secara politik demi perdamaian Patani. Namun seringkali mereka dipantau oleh pemerintah Thailand dan dicap sebagai saluran dan alat untuk menghasilkan keuntungan politik dari berpihak gerakan.

Sebelumnya ini, PerMAS tidak pernah berhenti melakukan aksi, dengan mengadakan Live stream berbagai topic pembahasan diantaranya topic "4 tahun kudeta dengan Perdamaian Patani" melalui media sosial, yang dipimpin langsung oleh Presedent PerMAS Hafisayo, dan Sirawit Sittiwat, atau Ca Nieuw aktivis Pro-Demokrasi.

Dalam diskusi tersebut Hafiz Yako menyebutkan bahwa amandemen Konstitusi, Pasal 1, jika pemerintah sipil yang hasil dari pemilu harus bersama-sama mengubah konstitusi untuk menciptakan suasana berbicara di public dengan baik.

Hal tersebut akan berdampak untuk lebih cepat menuju jalan penyelesaian konflik Patani. Itu adalah Demokrasi yang sehat.

Kebijakan Belum Realisasi Namanya “Politis” kononya sebagai aktor peran penting dalam menciptakan harapan baru masyarakat Dan menyelesaikan Masalah yang belum tuntas.

Thanathon menampilkan dengan keberanian dan kuat. Kehadiran Thanatorn diprediksi oleh sejumlah sebagai "next Thaksin", namun Ia mengatakan bahwa dia tidak berpihak pada kelompok yang ada. "Kami punya sikap sendiri," tegas Thanathorn.

Masalah konflik PATANI harus diselesaikan dengan kuasa politik.

Militer harus ditarik kembali dan rakyatlah sebagai penentu nasib sendiri,

POLITIK Seperti halnya Ia berani deklarasi bahwa jika ada kekuatan akan "Tarik Militer" dari daerah Patani, bahkan banyak orang akan melihatnya sebagai proposisi yang cepat. Khususnya warga Buddha yang tidak setuju kebijakan tersebut.Namun Thanathorn dianggap "Sampai Hati" bahwa seorang politis muda berani mengusulkan kebijakan yang berbeda. Kendati kelak menjelang pemilihan umum, akan dapat suara pemungutan dari warga setempat atau tidak?

Hal tersebut seperti ketika Partai ‘Peua Thai’ dipimpin oleh Yingluck Shinawatra mengusulkan kebijakan. "Daerah Otonomi Khusus" dalam kampenye pada tahun 2011, Namun kebijakan tidak pernah realisasi apapun. meskipun kehilangan suara dari tiga provinsi. Namun menjadi ukuran langgeng bagaimana warga Patani berpikir. Dan apa yang mereka inginkan?

Sama juga dengan Partai Demokrat oleh Apisit Wetchashiwat yang menjanjikan kebijakan "Politik memimpin militer" dan hukum administrasi provinsi perbatasan selatan (Patani) dengan menerapkan biro khusus keamanan memainkan peran yang setara dengan membangun "Perdamaian.”

Ironisnya prahara kudeta 2006 dan 2014 dampaknya pemerintah Thailand masih tetap menerapkan “Militer memimpin Poltik” sehingga sifat represif militer yang tidak menjaminkan kemakmuran dan keadilan di Bumi Patani ini, contohkanlah sistem undang-undang darurat militer yang masih kekal diterap daerah tersebut.

Langkah Alur Kebijakan Thanathorn dan Partai Kemajuan Masa Depan mewarna-warni demokrasi Thailand sudah lama berlalu. Setelah wewenang Negara berkekal “Elit Militer" Bukan “Politis Civil” di bawah kepemimpinan Junta Militer Thailand yang serlalu memelihara Demam konflik bertahun-tahun, apalagi diklaimkan bahwa situasi konflik Patani akan lebih baik. Namun pelaksanaan nyata semakin dilema dan krisis.

Demikian hal tersebut, Janji Thanathorn mungkinkah direalisasi di Patani.

Pantas atau tidak, Tarik Militer dari Patani? / Red; Johan Lamidin, Hamsyari, Acta Pengkalan Thanathorn Jungrungruangkit, Ketua Umum partai Anakhot Mai sedang berorasi di PATANI ART SPACE, provinsi Pattani Thailand pada (2018/07/15) Foto/ FB. Arifin Soh

SUARA TUNAS | JULI 2018

15

PENDIDIKAN

REVOLUSI PENDIDIKAN MELAYU PATANI :

ANTARA CABARAN DAN PENGISIAN MASA DEPAN

Foto/Tentara militer Thailand mengawal dengan senjata di sebuah sekolah dasar SD provinsi Pattani /(Gambar: Chiangrai Times) Oleh Hambali Hamat*

B

angsa Melayu yang menjadi tonggak identiti masyarakat peribumi serantau menghadapi satu cabaran baru selepas berakhirnya era kolonial lebih setengah abad yang lalu. Cebisan-cebisan imperialisme kuasa Amerika,British,Belanda dan Sepanyol di rantau ini telah meninggalkan kesan buruk pada sebahagian bangsa peribumi Melayu berdasarkan perubahan sempadan geografi.

Sempadan geografi ini telah memisahkan rumpun besar bangsa Melayu di tanah semenanjung sehingga bangsa ini menghadapi kesan berterusan pada mengekalkan kelangsungan agama, bangsa, dan warisan peradaban daripada hancur musnah.

Pemisahan garis sempadan di utara semenanjung telah mencerai-beraikan sebahagian rumpun

16

SUARA TUNAS | JULI 2018

Melayu akibat dari persaingan kuasa besar dunia pada Perang Dunia Ke 2 sehingga terpisah pada rumpun besarnya di Malaysia dan Indonesia.

Meninjau senario masyarakat Melayu Patani yang telah terpisah dengan rumpun besar Melayu di beberapa buah negara selama satu abad telah teradaptasi satu proses transisi masyarakat membangun dalam mencorakkan arus perubahan intelektual masyarakat Melayu.

Gelombang arus kebangkitan peribumi Melayu dalam mempertahankan kelangsungan dan masa depan bangsa ini didominasi pada inisiatif mengakar dan memulihkan sistem dan dasar pendidikan Melayu Patani secara kolektif dan mapan.

Tema pendidikan Melayu di selatan Thailand ketika ini realitinya berdepan dengan cabaran dan pelbagai rintangan yang melewati sejarah penjajahan pada bumi Melayu oleh Siam semenjak era perjuangan tokoh Melayu terkenal yang bernama Tuan Guru Haji Sulong.

Dasar-dasar negara bangsa Thai yang berlangsung selama lebih satu abad sebenarnya tidak melumpuhkan sepenuhnya akar budi, intelektual dan asas pendidikan Melayu di sana.

PENDIDIKAN

Transisi, evolusi dan perubahan yang mencorakkan lembaran baru politik serantau,kepesatan teknologi komunikasi, dan pembangunan arus sosio-ekonomi global hari ini telah meletakkan revolusi pendidikan Melayu dalam kalangan masyarakat Melayu Islam di selatan Thailand sebagai aspek yang cukup mencabar.

Sebahagian besar masyarakat Melayu Islam di hujung selatan masih terjajah pemikirannya, sikapnya, budayanya, sosialnya, dan orientasi kehidupan yang dijarah dengan dasar asimilasi-radikal yang ditandai pada akta kebudayaan Rathaniyom.

Revolusi pendidi kan Melayu Patani menuntut pada self-reform, ketegaran dan usaha kolektif pada masyarakat intektual agar menjadi realiti.

Landskap sosio-ekonomi dan politik yang menjadi seribu rintangan pada masyarakat Melayu agar mampu bergerak dalam rangka orientasi yang terancang dan terangkum Revolusi pendidikan Melayu adalah tema besar yang mendasari segmen bahasa,budaya, peradaban, kesenian dan ekonomi.

Foto/Tentara militer Thailand mengawal dengan senjata di sebuah jalan provinsi Pattani (Gambar: pondhuk) Bahkan gerakan pembaharuan dan arus kebangkitan Masyarakat Melayu Patani dalam menuntut keadilan daripada pihak pemerintah telah menandai satu gelombang arus pembaharuan dalam struktur masyarakat Melayu pada dekad ini.

Perubahan arus globalisasi dan kesan modernisasi pada ceruk rantau hari ini telah memugarkan idealisme dan semangat keintelektualan pada sebahagian masyarakat Melayu Patani.

Arus perubahan ini dilihat mengakar secara drastik apabila ramai elit Melayu di lapangan politik khususnya menyatukan inisiatif yang realistik untuk membangunkan semula identiti masyarakat Melayu.

Asimilasi-radikal yang menghantui masyarakat Melayu Patani hari ini dilihat cuba diimbangi dengan gelombang baru dalam arus pembangunan pendidikan Melayu Islam yang lebih inklusif dan seimbang.

Penulis meletakkan gerakan yang mula muncul di hujung selatan ini sebagai gelombang revolusi dalam asas pendidikan Melayu.

Tema idea pembaharuan pendidikan yang agak progresif ini dilihat mulai mengakar dikalangan masyarakat intelektual.

Tema-tema ini menuntut pada pengisian yang akomodatif dan keterangkuman yang holistik untuk berhadapan dengan gelombang arus asimilasi-radikal. Setelah politik,bahasa, pendidikan, dan sosio-ekonomi dibelit dengan dasar politik sentral maka masa depan masyarakat Melayu Islam dalam mengangkat kelestarian pendidikan perlu menghadapi komplikasi sosio-politik yang wujud agar proses revolusi pendidikan Melayu tidak luntur.

Sebahagian besar masyarakat Melayu Islam di hujung selatan masih terjajah pemikirannya, sikapnya, budayanya, sosialnya, dan orientasi kehidupan yang dijarah dengan dasar asimilasi-radikal yang ditandai pada akta kebudayaan Rathaniyom. Rafimikasi struktur sosio-masyarakat Melayu ini menuntut pada gerakan dan peranan tuntas masyarakat intelektual bagi merempuh hakisan fatal yang melumpuhkan jati diri dan identiti peribumi Melayu Patani. *Kontributor: : Hambali Hamat, Presiden Pertubuhan Kebajikan Komuniti Muslim Serantau Malaysia (PERINTIS),Artikel ini ditulis pada 23 Julai 2018.

.

SUARA TUNAS | JULI 2018

17

GLOBAL

Presiden Filipina Rodrigo Duterte akhirnya mensahkan undang-undang otonomi yang telah lama ditunggu-tunggu oleh minoritas Muslim Mindanao di Filipina Selatan. Foto/ Reuters

Duterte Akhirnya Sahkan UU Otonomi Bangsamoro

M

ANILA--Para pejabat Filipina menyatakan Presiden Rodrigo Duterte telah menandatangani suatu legislasi mengenai pembentukan kawasan otonom Muslim baru, yang bertujuan untuk menyelesaikan pemberontakan Muslim selama hampir setengah abad di bagian selatan negara itu. Duterte khawatir kelompok militan ISIS berusaha menanamkan pengaruhnya di kawasan tersebut.

Juru bicara presiden Harry Roque dan seorang pembantu utama lainnya Kamis malam mengatakan kepada para wartawan tanpa memaparkan rinciannya bahwa Duterte menandatangani legislasi mengenai pembentukan kawasan itu, yang akan disebut sebagai Bangsamoro.

18

SUARA TUNAS | JULI 2018

Perjanjian otonomi, yang telah dirunding kan selama dua dekade lebih di bawah kepemimpinan empat presiden Filipina, disetujui sebelumnya pekan ini oleh kedua majelis di Kongres.

Ini adalah upaya penting terbaru yang dilakukan pemerintah Filipina untuk mengakhiri pemberontakan Muslim, yang telah menyebabkan lebih dari 120 ribu orang tewas dan menghambat pembangunan di kawasan termiskin di negara tersebut. ed.Johan Lamidin Sumber berita : VOA Indonesia, Republika Photo: Presiden Filipina Rodrigo Duterte (kiri) berjabat tangan dengan pemimpin Moro Islamic Liberation Front (MILF) Al Haj Murad Ebrahim di Manila, 17 Juli tahun 2017 /Reuters

GLOBAL

Ilustrasi/kiaoragaza

Kapal Misi Kemanusian Untuk Palestina Freedoms Flotilla Dirampas Militer Israel

G

AZA--Kapal yang digunakan misi kemanusiaan untuk Palestina bersama 22 Orang aktivis dicegat dan dirampas oleh Angkatan laut Israel, pada Minggu (2018/7/29).

"Angkatan Laut Israel mengklaim kapal kami melanggar hukum internasional dan mengancam akan menggunakan segala tindakan yang diperlukan untuk menghentikan kami," kata koalisi dalam pernyataannya.

Kapal tersebut dicegat saat berupaya menerobos blokade untuk memasuki wilayah Jalur Gaza.

Delapan tahun lalu, tepatnya, Mei 2010, rombongan 750 orang aktivis kemanusiaan, anggota parlemen, dan wartawan dari 50 negara melakukan misi menembus blokade ‘Israel’ menuju Gaza membawa bantuan kemanusiaan bernama Freedom Flotilla.

Koalisi Kebebasan Flotilla, kelompok aktivis yang mengaku berafiliasi dengan kapal, bernama Al Awda atau yang kembali, tersebut mengatakan membawa 22 orang beserta muatan pasokan medis.

Kapal kedua yang berbendera Swedia, bernama Freedom, dan digunakan oleh kelompok aktivis yang sama direncanakan akan tiba di daerah yang sama dalam beberapa hari ke depan.

Sebanyak empat kapal dilaporkan meninggalkan wilayah Skandinavia pada pertengahan Mei dan berhenti di sekitar 28 pelabuhan di sepanjang perjalanan.

Semula direncanakan ada enam kapal yang menuju Gaza, namun dua kapal lainnya tertinggal setelah berhenti di Palermo.

Sesaat sebelum Al Awda tiba di sekitar blokade Jalur Gaza, sebuah kapal nelayan turut dicegat. Koalisi menyebut tindakan tersebut sebagai peringatan bagi mereka.

Namun perjalan mereka dirampas dan diserang pasukan militer Israel tepat di laut lepas. Sebanyak 16 orang relawan gugur dan 26 orang lainnya luka-luka.

Relawan yang meninggal 9 diantaranya warga negara Turki.

Jalur Gaza berada di bawah pengepungan ‘‘Israel’’ sejak Juni 2007, telah menyebabkan persoalan ekonomi, sosial serta pengangguran dan kemiskinan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Israel berkeras blokade di Gaza diperlukan untuk menghalangi masuknya senjata dan bahan yang dapat digunakan untuk militer Pejabat PBB dan aktivis hak asasi manusia telah menyerukan agar blokade Israel terhadap Jalur Gaza dapat segera dicabut dengan alasan terus memburuknya kondisi kemanusiaan warga Palestina. /ed.Johan Lamidin

"Angkatan Laut Israel mengklaim kapal kami melanggar hukum internasional dan mengancam akan menggunakan segala tindakan yang diperlukan untuk menghentikan kami," Foto/rahimimajinasi

SUARA TUNAS | JULI 2018

19

PUISI

Getir

Kau Sudah mandi, Patani Dengan darahmu.

Tubuh kau telah lebur! Hancur! di bawah langit yang selalu murung, gemuruh kilau petir mendegam-degam, aroma peluru dan mesiu, sama tajamnya dengan aroma cinta dan damai setiap kali 'aku', menciumnya: Meratapi seterus meratapi.

Dan Jutaan Batu Nisan Tak ada yang mempertanyakan Tak ada yang dikabarkan.

Sedihmu, Patani.

Tak cukup menggores getir dukamu. kelam amat sejarah-mu, terpaksa menjadi budak bumi sendiri betapa mahal nilai merdeka betapa mudah hilang nyawa Berapa harga nilai kebebasan?

Izinkan aku menebuskan ................

2018-6-11 Abu Lamidin

20

SUARA TUNAS |JULI 2018

PUISI

AKAN BERKEMBANGLAH BUNGA-BUNGA Patani kekasihku! biarpun di hari ini aku melihat wajahmu dikelar-kelar perutmu dibelah-belah otakmu dilanyak-lanyak darah jantungmu dihisap-hisap dan tubuhmu berpucat kelat tapi aku masih nampak nadimu berdenyut-denyut dan dadamu bergerak-gerak nanti di suatu hari apabila gerimis-gerimis membasah bayu pagi menyegar dedaun dan sinar fajar menyentuh jasadmu akan berkembanglah bunga-bunga mengharum seluruh taman sucimu kau pasti berbahagia.

SUARA TUNAS | JULI 2018

21

I N A PAT S O A K

KARANG YUK! PESAN SE

HARGA 110.000 Rp. Pesan Dua dapat 200.000 Rp. 100.000 size M, L, XL HUB: WA 089675410607 FB Saifudeen Btt