28
HARIAN PAGI
HALAMAN
SENIN LEGI 29 SEPTEMBER 2014 4 DZULHIJJAH 1435 NO 1251/TAHUN 4
RP 2.000
SPIRIT BARU DIY-JATENG
LANGGANAN RP 55.000 SMS 0274-7122000, 0274-557687 EXT 219
Jalan Lempang di Sejak dari Hulu Jembatan Timbang
Kontrol Harus
JEMBA TAN timbang merupakan instrumen JEMBAT untuk memonitor atau mengawasi angkutan barang. Saat ada hal yang tidak sesuai aturan, misalkan berat barang melebihi tonase, seharusnya dilakukan penindakan. Selama ini mungkin tindakan yang diambil bagi truk-truk yang barangnya melebihi tonase, berupa penurunan barang. Jika tidak atau lolos, maka di jalan-jalan sudah menjadi wewenang kepolisian menindak truk-truk yang melebihi tonase. Namun yang terjadi saat ini, tak sedikit kendaraan angkutan berat yang lolos dari jembatan timbang, dan kemudian terungkap malpraktik, seper ti yang pernah dipergoki
zYogya Dilimpahi Truk Pantura zTruk Over Tonase Melaju Lancar
Gubernur Jateng. Di jalan, juga muncul indikasi transaksi oknum polisi yang melakukan penindakan. Malpraktik juga terjadi dengan cara menghentikan kendaraan angkutan barang tanpa meminta untuk masuk jembatan timbang, namun meminta denda kepada pengemudi. Jika hal-hal yang tidak sesuai aturan itu dilakukan maka akan ada yang dirugikan, seperti tidak henti-hentinya melakukan perbaikan jalan, akibat kerusakan yang disebabkan truk melebihi tonase. Dengan denda yang terbilang kecil dan penilangan, tanpa ada penurunan angkutan barang, sementara itu pelanggaran kelebihan tonase yang banyak dilakukan truk, hal itu menandakan tak ada efek jera bagi angkutan barang yang membawa barang melebihi dari berat yang diizinkan. Denda yang terbilang kecil dan Praktik longgarnya kontrol penilangan hanya dilakukan setonase angkutan berat di kali, namun kemudian kendaraan jembatan timbang ditang- angkutan barang boleh berjalan gapi beragam oleh warga lagi. Maka pelanggaran itu kedan FFesbuk esbuk er TTribun ribun Jogja. mungkinan besar akan diulang esbuker lagi. Secara prinsip ekonomi, Mau tahu apa saja celoteh membawa barang yang banyak mereka, ikuti rangkum- dengan alat yang kecil dapat annya hanya di menghemat biaya pengeluaran. Efek jera dari penindakan
YOGYA, TRIBUN - Masih ingat amuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di jembatan timbang Subah, Batang, pada Minggu malam, 28 April 2014? Gambaran serupa praktik “meloloskan” truk-truk bertonase raksasa terpantau di dua jembatan timbang di DIY. Awak truk telah menyiapkan uang “denda” sebelum truk masuk jembatan timbang, dan “denda” pun disetorkan ke petugas yang berjaga. Ada pula cuma awaknya yang masuk ke ruang kontrol penimbangan, sedangkan truknya melaju pelan di jalan raya. Tak butuh waktu lama sehingga urusan beres, dan truk-truk yang over tonase itu pun melaju lempang ke tujuan berikutnya. Demikian hasil pengamatan dan penelusuran khusus reporter Tribun dalam dua pekan terakhir. Limpahan konvoi truk-truk skala berat ini meningkat drastis sejak jembatan Comal di antara Pekalongan-Pemalang ambles sebelum Idul Fitri lalu. Truk-truk ala “Optimus Prime” yang biasa lalu lalang di jalur Pantura mlipir ke selatan karena tak ada rute besar lagi yang bisa dilalui.
■ Bersambung ke Hal 11
■ Bersambung ke Hal 11
JOEWONO S ST MSi Pakar Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM
KRIS WAHYUNI kalau eror ya segera diperbaiki jangan dibiarkan...atau memang sengaja? semoga tidak YUSTINUS WAHYU DP Apa gunanya ada APBN alat timbangan kan jg termasuk milik pemerintah. Mungkin jg itu disengaja biar ada pemasukan untuk kantong sendiri bagi petugas timbangan. Pungli oh pungli kasihan para sopir kl tiap timbangan kena pungli
ADHEK SUMARDI Ya harus di perbaiki to pak, masalah pungli itu tergantung petugas mau disiplin apa mau merugikan negara. ANTO’ PLENDUS Pada intinya kalau mslh alat timbangan rusak itu bs diperbaiki lg cm yg bikin pungli itu trgtung Mental para Aparatur nya sndiri gmn..
Sistem Data Error, CCTV Juga Tekor SESUAI Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakar ta (DIY) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kelebihan Muatan Angkutan Barang, pasal 11 ayat 2, disebutkan pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara tunai dan diberikan tanda bukti pembayaran. Praktiknya ternyata tak sesuai janji manis peraturan. Banyak awak truk menyerahkan “denda” tak disertai bukti pembayaran. Walhasil, berapa dan ke mana “denda-denda” itu terkumpul jadi pertanyaan besar. Kepala Kantor Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan (KPLLAJ) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) DIY, Sumariyoto, mengakui peluang penyimpangan itu ada meski ia juga berkilah ada kendala di peralatan. “Peluangnya itu ada. Permasalahan itu sudah dibangun perangkatnya tapi sering error, sehingga ada potensi. Di Perda pemberian slip tidak diatur tata caranya di sini. Hanya diatur dendanya,” kilah
TRIBUN JOGJA/HENDRA KRISDIANTO
TIMBANG MU ATAN - Petugas memeriksa kelengkapan surat kendaraan truk pengangkut barang di Unit MUA Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Tamanmartani, Kalasan, Yogyakarta, Jumat (26/9).
INI ATURAN MAINNYA Perda DIY Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kelebihan Muatan Angkutan Barang menyebutkan, dalam hal pelanggaran tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain dikenakan sanksi administrasi, sebagaimana dimaksut pada ayat 5, pelanggar wajib menurunkan kelebihan muaran barang
HASIL PENGAMATAN VERSI 1 Sopir/kernet menyiapkan uang "denda" kelebihan muatan barang Kernet/sopir turun sebelum kendaraannya menyentuh pelat timbangan Masuk ke ruang petugas, bayar denda, dan menunjukkan tilang Selesai bayar, kernet balik ke truk yang melaju
Pelat Timbangan
PROSEDUR RESMI
VERSI 2 Sopir/kernet menyiapkan uang dan surat tilang kelebihan muatan Kernet turun dan masuk ke ruang petugas bayar denda, truk tak masuk jembatan Bayar denda dengan atau tanpa menerima bukti pembayaran denda, lalu keluar Awak kembali ke truk angkutan berat yang melintasi pelat timbangan
VERSI 3 Sopir atau kernet angkutan berat menyiapkan surat tilang kelebihan muatan barang Saat truk berhenti di pelat timbangan, kernet/sopir menunjukkan surat tilang ke petugas Jika tidak ada masalah, truk langsung melanjutkan perjalanan tanpa kena denda
■ Bersambung ke Hal 11
Eriska Rein
Warga RT 1 Dayu Gelar Pemilihan Ketua RT Secara Langsung
dilakukan tidak secara langsung oleh warga melainkan oleh DPRD, di tingkat kampung Dayu, Sleman, DIY, cara seperti itu tak berlaku. Minggu (28/9), warga RT 1 Dayu, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, menggelar pemilihan ketua RT secara langsung.
A
NET
■ Bersambung ke Hal 11
TRIBUN JOGJA/SANTO ARI
SEDERHANA - Beberapa warga bertugas di TPS saat pemilihan ketua RT 1 di Dayu, Sleman, DIY, Minggu (28/9). TPS dan kelengkapannya, termasuk bilik dan kotak suara, dibuat dari bahan-bahan sederhana.
ACARA pemilihan itu dilakukan layaknya dalam pemilihan kepala daerah. Dilengkapi Tempat Pemungutan Suara (TPS), termasuk bilik dan kotak suaranya. Walaupun begitu, penampilan yang disuguhkan relatif sangat sederhana. Bilik yang dibuat panitia hanya berasal dari kardus.
Truk angkutan berat masuk dan berhenti di pelat timbangan Hasil penimbangan muncul di layar serta komputer petugas Petugas akan menghitung keleihan muatan berdasar tabel Jika lebih akan dijatuhi denda sesuai ketentuan Petugas memberikan bukti pembayaran denda Surat tilang diberikan jika pelanggar belum menerima di jembatan sebelumnya GRAFIS/FAUZIARAKHMAN
Pilih Pilkada DPRD Bulan Madu Nandito dkk Sindir yang Bila di tingkat nasional DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Pilkada, yang mengatur Pilkada ke Beijing RTIS peran Eriska Rein (20) melepas masa lajangnya dengan menikahi lelaki berdarah India, Mithu Nisar. Proses akad nikah secara ter tutup digelar di Sunlake Hotel, Sunter, Jakar ta Utara, Minggu (28/9) siang. “Proses akad nikahnya lancar. Seperti proses akad yang lain. Aku agak terharu saat minta doa restu ke papa. Mithu tadi juga agak gugup, karena ini hal yang penting dan sekali seumur hidup. Agak deg-degan tadi,” kata Eriska, seusai akad nikah. Adapun untuk meminang
Ruang Petugas
TPS-nya pun hanya berupa tenda terpal seadanya. Sedangkan kertas suara hanya kertas fotokopian. Namun semua itu tidak mengurangi esensi pemungutan suara yang langsung, jujur dan adil. Antusiasme warga terlihat sejak sekitar pukul ■ Bersambung ke Hal 11
Citizen Journalism Alek Rahmad Hasyi SIP Panitia Seminar Ekonomi Syariah Silakan kirim laporan kegiatan perseorangan, lembaga, per usahaan Anda, dan jadilah Citizen Reporter melalui Citizen perusahaan ribun Jogja. Ser takan foto kegiatan Journalism Harian Pagi TTribun dan foto diri penulis atau penanggungjawab laporan. Kirim ke tribun jogja @gmail.com atau tribunjogja @ yahoo.com. tribunjogja jogja@gmail.com
Membahas Peran Penting Ekonomi Syariah MEMPELAJARI hukum-hukum muamalah lebih dahulu menjadi penting bahkan wajib, agar di dalam menjalani bisnis selalu sah dan benar serta tidak terjebak dalam segala hal yang haram maupun yang syubhat. Secara umum ada tujuh transaksi yang haram: 1) transaksi riba, 2) gharar (ketidakpastian), 3) dharar (penganiayaan), 4) maysir (perjudian), 5) maksiat, 6) suht (barang haram), dan 7) risywah (suap)”. Demikian diuraikan KH Kasmudi Assidiqi SE MAk (ketua majelis Taujih Wal Irsyad DPP LDII), ssebagai ■ Bersambung ke Hal 11