28
HARIAN PAGI
HALAMAN
SENIN PON 1 SEPTEMBER 2014 6 DZULQA’DAH 1435 NO 1223/TAHUN 4
RP 2.000 SPIRIT BAR U DIY -J ATENG BARU DIY-J -JA
LANGGANAN RP 55.000 SMS 0274-7122000, 0274-557687 EXT 219
Cermati Betul Kelestarian Gumuk Pasir TERDAPAT dua sudut pandang menilik polemik kehadiran tambak udang di pesisir DIY. Pertama, dari segi regulasi, mengenai legal atau ilegalnya usaha tambak tersebut. Dalam hal ini, beberapa pertanyaan bisa diajukan. Lahan itu milik siapa? Lantas, apakah usaha eksploitasi lahan itu apakah memang sudah memiliki izin? Seringkali, masyarakat menggunakan lahan untuk berbagai keperluan, termasuk tambak, karena merasa selama ini lahan yang bersangkutan tidak dimiliki siapapun. Sehingga pembuktian legal ti-
DR EKO SUGIARTO Peneliti Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM
daknya usaha tambak juga memerlukan bukti yang sah. Apalagi di Pulau Jawa, di mana setiap jengkal tanahnya sudah memiliki ketentuan sendiri. Jika melihat dari kacamata ini, saya sering heran. Idealnya, saat usaha dengan izin tidak lengkap mulai berdiri, pemerintah sudah bisa tindak tegas. Ketika di wilayah tertentu baru muncul satu atau dua usaha tanpa izin, pemerintah sudah harus menyetop. Kacamata kedua yaitu perske Hal 11
Bersambung
DARI UDARA - Citra satelit yang ditam-pilkan Google Map memperlihatkan salah satu titik tambak udang di pesisir Bantul dekat pantai Depok. Di sekitarnya meru-pakan kawasan gumuk pasir.
Saya Tak Bisa Apa-apa Makin Marak
Data: Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bantul per 21 Juli 2014
di Bantul
Kasihan
Lokasi Tambak SRANDAKAN 225 kolam dengan luas lahan 23,22 hektare
Banguntapan
Jumlah Usaha : 24 kelompok/perorangan Jumlah Kolam : 289 kolam atau petak tambak Luas Lahan : 32,44 hektare
Sewon
BANTUL SANDEN
Status Lahan
42 kolam dengan luas lahan 4,51 hektare
Dlingo
KRETEK 22 kolam dengan luas lahan 4,72 hektare
Lahan Wedi Kengser : 41 kolam Kas Desa : 55 kolam PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu : 2 kolam Lahan warga : 19 kolam Sisanya : Sultan Ground
KEPALA Desa Parangtritis, Topo menjelaskan, dirinya mengetahui pembuatan tambak harus memakai izin Keraton Yogyakarta karena lahan pasir merupakan Sultan Ground. Ia mengaku tak pernah memberikan izin terkait pembuatan tambak di wilayahnya. Meskipun memang banyak kelompok yang mengajukan izin secara lisan. “Memang ada yang ngomong (jika ingin membuat tambak) tapi banyak yang tidak ngomong. Saya Bersambung
ke Hal 11
GRAFIS/FAUZIARAKMAN
Imin Siapkan Buku Hijau untuk Jokowi SURABAYA, TRIBUN - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan memberikan buku hijau ke presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, mengatakan, buku hijau itu berisi berbagai rekomendasi kepada Jokowi dan wakilnya Jusuf Kalla untuk
menjalankan pemerintahan mendatang. Menurut Muhaimin, buku tersebut bisa saja menyaingi rekomendasi yang telah dan akan diberikan oleh Kantor Transisi. “Bukan hanya saingan, mungkin ini counter dari Bersambung
Kartika Putri
ke Hal 11
Kami akan menyelesaikan kasus ini secara lebih elegan, dengan meminta saran dari kepolisian untuk kemudian mem per t emuk an memper emukan pihak penasihat hukum Florence dan pelapor Dr PARIPURNA SH MHum LLM Dekan Fakultas Hukum UGM
TRIBUN JOGJA/M NUR HUDA
BUANG LIMBAH - Pipa pembuangan limbah dari tambak udang di pesisir Bantul langsung menggelontorkan air ke laut. Titik-titik pembuangan seperti ini cukup banyak tersebar dan dikeluhkan nelayan.
Hadang Efek Lahan Udang Dampak Terburuk ke Gumuk Pasir Benteng Pengaman Pesisir Rusak
BANTUL, TRIBUN - Gubernur DIY Sri Sultan HB X sudah memerintahkan tambak-tambak udang yang dibangun di lahan Sultan Ground di pesisir DIY ditutup karena ilegal. Sayang, instruksi yang ditujukan ke Bupati Bantul itu seperti macan
Johan Wahyudi kalau memang ‘Keutnungan ekonominya dinilai tak sebanding dampak kerusakan lingkungan, kenapa masih dilanjutkan? mendingan modal bisa dialihkan untuk usaha lain yang lebih menguntungkan
kertas. Ratusan tambak udang masih beroperasi, dan bahkan ada yang sudah merambah kawasan gumuk pasir Parangtritis hingga Depok yang termasuk langka di dunia. Pohon cemara udang dan akasia yang selama ini tum-
ARTIKA Putri (24) memiliki hubungan dekat dengan Jessica Iskandar. Tak hanya bersahabat, Kartika juga dikabarkan akan dipinang oleh Erick Iskandar, kakak kandung Jessica Iskandar. Benarkah kabar tersebut? Saat mengisi ke Hal 11
ke Hal 11
Slamet Priadi dampak kerusakan pantai merusak keindahan pantai. seharusnya pemerintah harus tegas...dan mencari solusi tentang tambak udang. diberikan tempat yg ramah lingkungan..
Dr Paripurna Siap Memediasi Kasus Florence Polda Teruskan Penyidikan Butet Kirim SMS ke Kapolda SLEMAN, TRIBUN - Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Dr Paripurna SH Mhum LLM, mendatangi Mapolda DIY untuk menjenguk Florence Sihombing, Minggu (31/8). Namun, ia gagal menemui mahasiwi S-2 Notariat FH UGM itu, yang ditahan setelah berstatus tersangka kasus dugaan pelanggaran Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hari Minggu Florence tak bisa dijenguk, karena Minggu bukan hari besuk tahanan. “Bagaimanapun, Florence adalah mahasiswa
kami,” ujar Paripurna, saat ditemui Tribun sebelum meninggalkan Mapolda DIY, di kawasan Depok, Kabupaten Sleman, Minggu. Seperti diberitakan, Florence ditahan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY sejak Sabtu (30/8) sore. Sebelumnya, Kamis (28/8), ia dilaporkan ke polisi oleh sejumlah aktivis LSM setelah Florence menulis status di akun media sosial (Medsos) Path yang dianggap menghina warga Yogyakarta. Meski Florence sudah menyampaikan permohonan maaf lewat media, pihak pelapor tak mencabut laporannya.
Dua Polisi Kalbar Ditangkap Polis Narkotik Malaysia
Dua anggota Polda Kalbar ditangkap oleh Polis Narkotik Polisi Diraja Malaysia (PDRM), di sebuah hotel di Kuching, Sarawak, Malaysia, Sabtu (30/8) pukul 15.15 waktu setempat. Mereka diidentifikasi sebagai mantan Kepala Subdirektorat Narkoba Polda Kalbar, AKBP Idha Endi Prasetyono, dan bawahannya, Brigadir Harahap, bersama barang bukti enam kilogram sabu-sabu.
DUA hamba hukum itu diduga terlibat dalam jaringan narkotika internasional, dan kini terancam hukuman mati di Malaysia. Adapun sebelum menciduk keduanya, PDRM lebih dahulu meringkus seorang tersangka di Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA), yang hendak membawa sabu-sabu ke Kuching. Kapolda Kalbar, Brigjen Arief Sulistyanto, pun
Bersambung TRIBUNNEWS
Bersambung
Yulius Wiwin Pemda setempat harus tegas menindak tambak udang ilegal yang ada di wilayahnya..selain merusak lingkungan hidup,bukankah sebagian besar tambak itu menggunakan tanah orang lain alias Sultan Ground..?kurang dasar penindaan apalagi..?
Kapolda Sebut Mereka Bad Police Belum Jadian K
buh sebagai pelindung kawasan pesisir digerus hingga nyaris tandas. Surat edaran Bupati Bantul Sri Suryawidati tak digubris. Konon, ia sudah dua kali membuat surat edaran. Pertama, tertanggal 10
Bersambung
ke Hal 11
Sebelum ditahan polisi, Florence sudah ‘dihukum’ warga melalui situs-situs medsos di internet, alias dibully. Adapun secara hukum Florence diduga melanggar Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1, Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, serta Pasal 310 dan atau Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman hukuman bagi perempuan asal Medan, Sumatera Utara, itu maksimal enam tahun penjara Bersambung
ke Hal 11
Citizen Journalism Ahmad Cahyadi
Staf Pengajar di Fakultas Geografi UGM
Silakan kirim laporan kegiatan perseorangan, lembaga, perusahaan Anda, dan jadilah Citizen Reporter melalui Citizen Journalism Harian P agi TTribun ribun Jogja. Pagi Sertakan foto kegiatan dan foto diri penulis atau penanggungjawab laporan. Kirim ke tribunjogja @gmail.com atau tribunjogja@yahoo.com.
Diskusi Implementasi Pengelolaan Air Tanah
DOKUMENTASI TRIBUN PONTIANAK
OKNUM POLISI JJAHA AHA T - AKBP Idha Endi Prasetyono, anggota AHAT Polda Kalbar, bersama istrinya, Titi Yusnawati. Indha sampai Minggu (31/8) masih ditahan polisi di Malaysia. Inse Insett : Paspor Idha.
BERD ASAR amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun BERDASAR 2007 tentang Penataan Ruang, semua pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) wajib menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang selanjutnya dilegalisasikan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dokumen RTRW ini kemudian menjadi pedoman pemanfaatan ruang bagi pelaku pembangunan dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Setelah peraturan daerah tentang RTRW ditetapkan, maka diperlukan instrumen-instrumen yang dapat Bersambung
ke Hal 11