Capaian Penegakan Hukum - Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan 2016

CAPAIAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2016

JANUARI

2017

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

D

Pengantar

irektorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen GAKKUM) merupakan unit eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang baru terbentuk pada tahun 2015. Ditjen GAKKUM dibentuk untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan (LHK). Menapaki tahun kedua, Ditjen GAKKUM terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM), sebagai upaya untuk mengatasi ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan.

Ditjen GAKKUM mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menangani pengaduan, melakukan pengawasan untuk memastikan ketaatan izin penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha, melakukan pencegahan dan pengamanan kawasan hutan dan melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Instrumen pencegahan yang dilakukan untuk menurunkan terjadinya kejahatan antara lain adalah penyadartahuan masyarakat dan pengawasan perizinan. Ada tiga instrumen penegakan hukum yang diterapkan oleh Ditjen GAKKUM yaitu: hukum pidana, hukum perdata dan sanksi administratif. Instrumen penegakan hukum tersebut tidak hanya berguna dalam menimbulkan efek jera, namun juga untuk memastikan keadilan bagi masyarakat.

Untuk mengefektifkan upaya penegakan hukum LHK, berbagai inovasi sedang dikembangkan, antara lain melalui: instrumen pendekatan hukum pidana terpadu (multidoor), peningkatan teknologi informasi dan komunikasi, serta perluasan jejaring masyarakat. Inovasi-inovasi ini dilakukan sebagai komitmen politik untuk mewujudkan kondisi lingkungan hidup dan kehutanan yang lebih berkualitas.

Laporan Tahunan 2016 ini disusun untuk menunjukkan capaian pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan sepanjang tahun 2016. Semoga dapat terus bermanfaat dan memacu kinerja Ditjen GAKKUM pada tahun 2017 dan tahun-tahun mendatang.

Jakarta, Januari 2017 Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK

Rasio Ridho Sani

CAPAIAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2016

KERANGKA KERJA GAKKUM KEAMANAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

OPERASI PEMULIHAN OPERASI TSL OPERASI PEMBALAKAN

OPERASI PEMULIHAN / PENGAMANAN

IZIN PROPER HITAM

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

PENEGAKAN HUKUM PIDANA

PENGAWASAN

INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM

LAPORAN MASYARAKAT LAPORAN INSTANSI

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

PENGADUAN

Rp ANGGARAN, SARANA DAN PRASANA

JARINGAN APARAT PENEGAK HUKUM

01

02

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

CAPAIAN 2016 16 Brigade Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat 360 Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah

238 Penyidik Pegawai Negeri Sipil Peningkatan Kapasitas

1723 Polisi Hutan

Rp 10,03 Milyar untuk Nilai Pengganti Kerugian dan Pemulihan di Luar Pengadilan

150 P21 Penegakan

Hukum Pidana

Rp 16,6 Trilyun untuk Total Penegakan Hukum

59 Operasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar 18 Operasi Pemulihan

Fungsi Kawasan Hutan

Operasi Pengamanan Kawasan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan

Ditangani

Proses Penanganan

36 Operasi Pembalakan Liar/Hasil Hutan

119 Pengawasan Langsung

604 Pengaduan Selesai

80 Pengaduan dalam

Putusan Pengadilan Incracht untuk Pengantian Kerugian dan Pemulihan (Perdata)

112 Pengawasan Tidak Penanganan Pengaduan, Pengawasan

Langsung

147 Penerapan Sanksi Administrasi

03

CAPAIAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2016

DATA TIDAK LENGKAP TIDAK TERBUKTI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PENEGAKAN HUKUM PIDANA

PENGAWASAN

44

49 LHK

KASUS NON

27

3

UNIT TERKAIT

27

195

OPERASI/ PULBAKET

170 PEMDA

21

5

63

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

604

SELESAI DITANGANI

PENANGANAN PENGADUAN

684

DALAM PROSES PENANGANAN PENYUSUNAN REKOMENDASI

8

TELAAH

72

80

RIAU

JUMLAH IZIN

JUMLAH PERUSAHAAN

PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG

JUMLAH IZIN

JUMLAH PERUSAHAAN

PENGAWASAN LANGSUNG

SUMATERA UTARA

6

13

7

6

12

SUMATERA SELATAN

3

2

Proses Penyusunan Sanksi

11

45

JAMBI

14

36

29

8

4

8

17

24 74

DKI JAKARTA

95

11

BANGKA BELITUNG

34 1 1

BANTEN

11

1 1

KEPULAUAN RIAU

27

49

JAWA BARAT

19

61

8

14

1 1

99

147

D.I JAWA YOGYAKARTA TIMUR

10

32

33

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

JAWA TENGAH

2

21

KALIMANTAN TENGAH

PENGAWASAN PERIZINAN DAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

16

BALI

35

10

6

20

22

NUSA TENGGARA BARAT

KALIMANTAN SELATAN

54

24

146

SULAWESI SELATAN

1 3 2 1

KALIMANTAN TIMUR

KALIMANTAN UTARA

Sanksi Administrasi 15 Teguran Tertulis 87 Paksaan Pemerintah

102

1 1

SULAWESI UTARA

Taat

75

(196 Izin)

PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG TERHADAP

(401 Izin)

PENGAWASAN LANGSUNG TERHADAP

5

2 1

MALUKU

2

112

Tidak taat

27

1 1

PAPUA BARAT

Perusahaan

119

Perusahaan

8

51

Perusahaan mendapat apresiasi pemenuhan kewajiban

Perusahaan taat terhadap perizinan

61

Perusahaan mendapat peringatan tertulis

111

Perusahaan tidak taat terhadap perizinan dan diterapkan sanksi administrasi

10

27

PAPUA

04 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

LAMPUNG

SUMATERA SELATAN

SUMATERA UTARA

KALIMANTAN TENGAH

BANGKA BELITUNG

JAWA BARAT

DKI JAKARTA

BANTEN

RIAU

OPERASI PEMULIHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN 2016 OPERASI PENGAMAN PEREDARAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR 2016 OPERASI PEMBALAKAN LIAR/HASIL HUTAN 2016

BENGKULU

JAMBI

ACEH

KALIMANTAN BARAT

JAWA TIMUR

KALIMANTAN SELATAN

KALIMANTAN TIMUR

NTB

SULAWESI SELATAN

SULAWESI BARAT

OPERASI PENGAMANAN KAWASAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN

I

SULAWESI TENGAH

SULAWESI TENGGARA

SULAWESI UTARA

Oleh Gakkum

5.329 Batang 1.227,75 m3

MALUKU

77

PAPUA BARAT

Lokasi Taman Nasional dan Konservasi Sumber Daya Alam

Patroli Pengamanan Kawasan Hutan

MALUKU UTARA

1.664 m3

batang

34.700

Oleh Instansi Terkait

PAPUA

bagian satwa

711 buah

4.577

lembar kulit satwa

ekor satwa

6.122

986.259,57 Ha

Pemulihan Fungsi Kawasan Hutan

Peredaran TSL Illegal

Pembalakan Liar

CAPAIAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2016

05

06

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

30

Putusan Kasasi KLHK dikabulkan Mahkamah Agung dalam Kasus PT Merbau Pelalawan Lestari

Pelaksanaan Eksekusi untuk

2 Kasus

Sumber Daya Alam

Rp 16,2 Trilyun

3

KASUS

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Rp 439 Milyar

Melalui Pengadilan

12

Rp 16,6 Trilyun

TERGUGAT

KASUS

PUTUSAN

PT Selatnasik Indokwarsa dan PT Simpang Pesak Indokwarsa

Perusakan Lingkungan Hidup

32,2 Milyar

PT Kalista Alam

Kebakaran Hutan

366 Milyar

PT Merbau Pelalawan

Penebangan Kayu Alam

16,2 Trilyun

Putusan Kasasi

PT Surya Panen Subur

Upaya Hukum Banding

PT Jatim Jaya Perkasa

Kebakaran Hutan

Putusan PN

PT Nasional Sago Prima

Kebakaran Hutan

1,07 Trilyun di PN Jakarta Selatan.

PT Bumi Mekar Hijau

Kebakaran Hutan

78 Milyar dari Gugatan KLHK sebesar 7,9 Trilyun di Pengadilan Tinggi Palembang.

439 Milyar

PT Waringin Agro Jaya

Kebakaran Hutan

466 Milyar dari Gugatan KLHK sebesar 758,4 Milyar di PN Jakarta Selatan.

Putusan Banding

Persidangan di PN

50

Rp 9,4 Trilyun

Total Putusan Pengadilan incracht untuk Ganti Kerugian dan Pemulihan (Perdata)

Pelaksanaan Eksekusi

Di Luar Pengadilan

Total Potensi Ganti Kerugian dan Pemulihan (Perdata)

Pengajuan Kasasi KLHK ditolaK Mahkamah Agung dalam Kasus PT Surya Panen Subur

TAHAPAN

20

Perkara Industri, Prasarana dan Jasa

8

Kasus dalam Proses dan Putusan Pengadilan

KETERANGAN

Total Putusan Pengadilan Incracht Ganti Kerugian Dan Pemulihan 16,6 Trilyun.

Pengajuan Kasasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ditolak Mahkamah Agung.

29,5 Milyar dari Gugatan KLHK sebesar 491,02 Milyar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.

Total Potensi Ganti Kerugian dan Pemulihan (Perdata) Rp 9,4 Trilyun

PT Ricky Kurniawan Kertapersada

191,8 Milyar

Pendaftaran Gugatan di PN Jambi, tanggal 14 Desember 2016.

PT Palmina Utama

183,7 Milyar

Pendaftaran Gugatan oleh KLHK di PN Banjarmasin, tanggal 14 Desember 2016.

PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi

539,5 Milyar

Pendaftaran Gugatan oleh KLHK di PN Jambi, tanggal 14 Desember 2016

PT Waimusi Agro Jaya

209,2 Milyar

Pendaftaran Gugatan oleh KLHK di PN Palembang, tanggal 14 Desember 2016.

CAPAIAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2016

1 Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

07

30 Kasus Perambahan Hutan

150

51 Kasus Tumbuhan dan Satwa Liar

Kasus P 21 Tahun 2016

3 Kasus Pencemaran Kasus Lingkungan Hidup

65 Kasus Pembalakan Liar

Penegakan Hukum Pidana 118

Kasus P 21 Tahun 2015

37

Kasus Pidana dengan Memfasilitasi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

26 Kasus dalam Tahap Penyidikan

7 Kasus P 19

25 Kebakaran Hutan dan Lahan 12 Kasus Pencemaran Lingkungan 1 Kasus P 21 Tahun 2015 KUHP

2 Kasus Proses Sidang

1 Putusan

Wilayah 3 : Manado

Wilayah 1 : Makasar Wilayah 2 : Palu

SULAWESI

Wilayah 3 : Jayapura

Wilayah 2 : Ambon

Wilayah 1 : Manokwari

MALUKU PAPUA

BPPHLHK WILAYAH

Wilayah 3 : Kupang

Wilayah 3 : Palembang

BPPHLHK WILAYAH

Wilayah 1 : Jakarta Wilayah 2 : Surabaya

JAWA BALI NUSA TENGGARA

BPPHLHK WILAYAH

Wilayah 1 : Medan Wilayah 2 : Pekan Baru

SUMATERA

BPPHLHK WILAYAH

BPPHLHK SUMATERA

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BPPHLHK :

Wilayah 2 : Samarinda Wilayah 3 : Pontianak

Wilayah 1 : Palangkaraya

KALIMANTAN

BPPHLHK WILAYAH

BPPHLHK JAWA BALI NUSA TENGGARA

BPPHLHK KALIMANTAN

KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

BPPHLHK SULAWESI

238 Pejabat Penyidik Negeri Sipil

1723 Polisi Hutan

3 16 120

BPPHLHK MALUKU PAPUA

UNDP, UNODC dan TAF

360 Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Peserta Peningkatan Kapasitas Multidoor di Riau, Kalimantan dan Sumatera Selatan

Brigade SPORC

Pos Pengaduan Gakkum

15 Universitas

Ahli dan Bantuan Hukum

Suplai Informasi Intelijen dan Pendampingan

43 LSM dan Media

08 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

CAPAIAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2016

KAPASITAS PUBLIK MEDIA SOSIAL

MEDIA MASSA

GAKKUM_KLHK

DITJEN GAKKUM _KLHK

812.129

Jangkauan rata-rata per bulan

75.710

Share link ratarata per bulan

31.019

Rata-rata komentar (like) per bulan

104

Media cetak dan online

154-176 Rata2 berita per bulan

09

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2017