tribun pemilu
KAMIS 26 FEBRUARI 2009
11
Dua Parpol Absen Deklarasi Antikorupsi ● KPK Awasi Penggunaan Uang Negara Parpol
ANTARA/SAPTONO
Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (tengah) bersama Ketua KPK Antasari Azhar (kiri) dan sejumlah pimpinan partai peserta pemilu usai deklarasi antikorupsi partai politik di KPK, Jakarta, Rabu (25/2). Semua parpol sepakat memerangi korupsi.
JK Mesra Bersama PDIP APAKAH ini suatu pertanda bahwa Golkar akan berkoalisi dengan PDIP? Jusuf Kalla (JK) yang hadir dalam acara penandatanganan deklarasi antikorupsi di Gedung KPK tampak mesra bersama dengan PDIP yang diwakili Sekjen DPP PDIP Pramono Anung. Penampilan mesra keduanya sempat terekam oleh sorotan kamera televisi dan fotografer yang kebetulan meliput acara tersebut. Pramono Anung seusai melakukan penandatanganan tidak langsung duduk ke kursinya, namun menghampiri JK, lalu kedunya pun bersalaman serta berpelukan. Tampak wajah sumringah ditunjukkan JK kepada Pramono. Mereka berdua pun sempat berbincang meskipun tidak lama. Namun sulit diketahui apa sebetulnya yang mereka perbincangkan. Tidak hanya wartawan yang jeli melihat hal ini. Beberapa tamu KPK yang umumnya memang para pimpinan parpol dan anggota parpol pun sempat mengalihkan pandangan matanya ke arah kedua pria beda partai tersebut. Desas desus pecahnya hubungan SBY-JK memang ramai diperbincangan di kalangan parpol hingga ke masyarakat saat ini. Muncul beberapa dugaan bahwa kedua partai besar itu masih mungkin melakukan koalisi.
Sayang, JK tidak mau memberikan komentar kepada wartawan mengenai hal itu. Dia hanya melambaikan tangan dan berlalu meninggalkan gedung KPK dengan mobil dinasnya. Pramono saat dimintai tanggapannya mengatakan bahwa koalisi PDIP dengan partai lain itu kemungkinannya terbuka. Apalagi dengan Golkar karena di dua tahap Pemilu sebelumnya yaitu 1999 dan 2004, PDIP dan Golkar masing-masing menjadi pemenang. Hal ini menandakan bahwa kedua partai itu merupakan partai besar. “Saya apresiatif dengan pencalonan Pak Jusuf Kalla sebagai Capres. Jika kemungkinan akan ada koalisi tetap ada, tetapi belum bisa dipastikan seperti apa bentuk koalisi itu. Yang jelas kalau pun untuk berkoalisi di pemilu 2009 pun PDIP selalu siap,” kata Pramono. Wakil Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono, mengatakan Golkar bisa berkoalisi dengan siapapun. Namun era yang lebih baik untuk berkoalisi adalah setelah pemilu legislatif. “Kalau koalisi itu dilontarkan sekarang, hal itu tidak ada dalam ADRT karena ADRT mengatur setelah pemilu legislatif baru ditentukan dalam rapimnas,” kata Agung Laksono kepada wartawan. (persda network/ cw6)
Hidayat Minta Naga Bonar Lobi Partai
IST
Dedy Mizwar
KEINGINAN aktor kawakan sang ‘Jenderal Naga Bonar’ Dedy Mizwar maju dalam pertarungan Pilpres mendatang mendapat sambutan baik dari Ketua MPR Hidayat Nurwahid. Ia justru meminta Dedy Mizwar untuk bisa melakukan lobi-lobi politik kepada setiap parpol untuk bisa
mewujudkan keinginannya itu. Hidayat mengangap, niat Dedy Mizwar maju sebagai capres adalah sesuatu yang harus dihormati dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara. “Beliau (Dedy Mizwar) merupakan sosok yang berprestasi sehingga patut juga didukung. Jadi, monggo-monggo saja. Dan dalam konteks ini, tidak ada larangan untuk mencalonkan diri menjadi presiden. Yang ada adalah, syarat menjadi capres harus diusung oleh partai politik yang memenuhi syarat perolehan suara. Bisa atau tidak, itulah yang menjadi tantangan beliau,” kata Hidayat kepada para wartawan, Rabu (25/2). Dikemukakan, niat itu
Tim Ahli Eropa Ikut Pantau Pemilu JAKARTA, TRIBUN - Sekitar 20 orang delegasi dari negaranegara Eropa (Uni Eropa) mendatangi Kantor KPU di Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Rabu (25/2). Kedatangan mereka dipimpin Ketua Uni Eropa Hartmut Nassaver dan diterima Ketua KPU Abdul Hafiz Ansyari dan anggota KPU Andi Nurpati. Dalam pertemuan yang berlangsung dua jam di ruang utama kantor KPU lantai II, Nassaver menjelaskan kedatangan rombongan yang dipimpinnya untuk melihat dari dekat persiapan Pemilu yang akan digelar di Indonesia. Bahkan, Uni Eropa yang merupakan perkumpulan negara-negara akan mengirimkan tim ahli Pemilu saat pelaksanaan Pemilu, 9 April mendatang. Tim ahli tersebut akan melihat dari dekat pelaksanaan pemilu di Indonesia. Secara formal, Uni Eropa tidak mengirim petugas melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilu di Indonesia seperti tahun-tahun sebelumnya. Saat ini yang datang cukup tim ahli pemilu saja. “Kami tidak mengirim secara khusus tim pemantau ke Indonesia. Cukup tim ahli saya yang akan melakukan pemantauan pelaksanaan pemilu disini,” terang Nassaver melalui penerjemahnya, Mariana. Bagi negara Uni Eropa, keberadaan Indonesia sangat penting. Selain menjadi petinggi
dalam forum negara-negara ASEAN, juga memiliki kedekatan dengan adanya hubungan antar negara yang terjalin baik selama ini. “Kami ingin melihat persiapan pemilu di Indonesia. Apalagi di Eropa juga bakal melaksanakan Pemilu Legislatif pada Juni mendatang,” katanya. Dengan melihat persiapan tersebut, kata Nassaver, sekaligus juga belajar melaksanakan persiapan tahapan Pemilu. Selain itu, menurut pria asal Jerman yang sudah berkali-kali datang ke Indonesia tersebut juga memuji proses demokrasi di Indonesia yang berjalan baik. Ditanya manfaat yang diperoleh negara-negara Eropa dari pelaksanaan Pemilu, menurutnya adalah hubungan kerja sama dalam bidang ekonomi. Karena dengan proses demokrasi yang baik, tentu menghasilkan pemimpin yang baik dan menjamin kepastian keamanan dan kondisi yang kondusif. Ketua KPU Hafiz Ansyari mengungkapkan, siapapun yang akan melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilu dipersilakan. Tentunya harus mengikuti prosedur atau aturan yang sudah ditetapkan, yakni mendaftar dan registrasi di kantor KPU. “Sesuai prosedur siapapun boleh melakukan pemantauan. Tapi harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Begitu juga pemantau dari asing,” terangnya. (persda network/ coi)
harus dibuktikan dengan mampu melakukan lobi kepada partai politik. “Kabarnya yang saya dengar, sudah ada 10 parpol yang mencalonkannya. Dengan dukungan 10 parpol, bila masing- masing 2,5 persen menjadi 25 persen. Untuk itu, saya mendoakan agar beliau bisa dapat dukungan itu. Sangat indah juga kalau ada presiden seperti Deddy Mizwar,” ujar Hidayat. Keinginan Dedy Mizwar maju sebagai capres, rencananya akan dideklarasikan secara resmi pada 27 Februari mendatang di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta. Acara akan dikemas dalam sebuah refleksi dua Jenderal. Menurut Dedy Mizwar, 10 tahun pasca reformasi digulirkan, tak ada perubahan arti apa-apa yang bisa dirasakan baik oleh rakyat. Ia kemudian meyakini, partai politik yang ada sekarang ini, dalam perjalanannya nanti, akan memberikan dukungan kepadanya.(persda network/ yat)
JAKARTA, TRIBUN - Dua partai politik absen pada deklarasi antikorupsi yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (25/2). Kedua partai yang tidak hadir adalah Partai Perjuangan Indonesia Baru dan Partai Matahari Bangsa. “Kita kan mengundang partai itu untuk mendeklarasikan dirinya bahwa mereka itu antikorupsi. Namun bagi partai yang tidak hadir, silakan saja,” kata Ketua KPK Antasari Azhar dalam konferensi persnya kepada wartawan. Menurutnya, deklarasi antikorupsi parpol dalam rangka agenda politik 2009. “Kami harus menyamakan persepsi dalam kasus yang menyangkut Pemilu. Memberikan sesuatu kepada seseorang atau konstituen itu masuk dalam delik Pemilu. KPK tidak akan masuk ke sana, tetapi jika sumber dana yang digunakan itu termasuk dalam kategori undang-undang tentang keuangan negara maka KPK konsen melihat itu,” ujar Antasari. Menurutnya, KPK membuka diri dan siap diajak bicara oleh pimpinan parpol jika ada hal-hal yang diragukan. Oleh karena itu, KPK sengaja mengundang parpol untuk mempunyai tekad yang sama bahwa pemberantasan korupsi merupakan agenda utama yang harus diusung parpol. Acara ini sekaligus menyatakan komitmen untuk tidak melakukan korupsi saat
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif. “Kami mengajak semua pihak bahwa korupsi itu merupakan musuh bersama yang harus dibasmi,” tegas Antasari. Presiden Partai Keadilan Sosial (PKS) Tiffatul Sembiring seusai menghadiri deklarasi antikorupsi mengatakan kerja KPK harus didukung penuh, termasuk parpol. Hal ini karena kinerja lembaga antikorupsi tersebut telah menaikkan APBN hingga 30 persen. “Kita harus memperkuat lembaga antikorupsi ini karena APBN kita mencapai 30 persen lebih. Dan kalau diuangkan mencapai sekitar 300 triliun,” kata Tiffatul. Parpol mempunyai peranan penting memperkuat lembaga antikorupsi karena parpol adalah garbage in dan garbage out. Adapun diketahui bersama bahwa pemimpin ini dilahirkan dari dalam parpol. Kalau cara masuknya saja sudah buruk apalagi cara dia memimpin. Kalau pimpinannya koruptor cara masuknya koruptor tentu cara memimpinnya juga koruptor. Sedangkan Jusuf Kalla, yang juga hadir dalam deklarasi antikorupsi tersebut tidak mau memberikan komentar kepada wartawan. Kedatangannya menggunakan mobil dinas RI 2 dan dijaga ketat oleh pengawal. Namun saat meninggalkan gedung, dia hanya tersenyum kepada para wartawan dan melambaikan tangan. Adapun dalam deklarasi
ISI DEKLARASI Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kami Partai Politik Indonesia menyadari: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menghancurkan bangsa dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Kami, Partai Politik Indonesia bertekad : Mewujudkan kehidupan berpolitik Indonesia yang bebas praktik korupsi dan menjadikan Indonesia sebagai negeri yang bersih dari korupsi. Kami, Partai Politik Indonesia berjanji : Berperan serta secara aktif dalam gerakan pemberantasan korupsi dan tidak akan melakukan korupsi.
Anti Korupsi tersebut KPK mengundang sejumlah pimpinan partai yang mengikuti Pemilu. Baik partai lokal dari Nanggro Aceh Darussalam. Dalam deklarasi antikorupsi tersebut pa-
ra pemimpin parpol diminta menandatangani pernyataan deklarasi. Mereka melakukan tandatangan sesuai dengan nomor urut partainya. (persda network/cw6)
Bedakan Korupsi dan Delik Pemilu KETUA KPK Antasari Azhar meminta semua partai politik (parpol) untuk bersama-sama melawan korupsi dalam detikdetik menjelang Pemilu 2009. Namun, Antasari meminta agar parpol membedakan perbuatan korupsi dan delik pemilu. “Selama ini, KPK dipersepsikan untuk menindak semua perbuatan korupsi. Padahal, sebenarnya ada juga delik pemilu. Itu hal yang beda,” kata Antasari. Hal itu disampaikan Antasari dalam sambutan saat ‘Deklarasi Antikorupsi Partai Politik’ di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/2). Menurut dia, jika dalam pemilu, parpol memberikan sesuatu kepada konstituen bukan masuk dalam perbuatan korupsi sehingga KPK tidak berhak menindaknya. “Kalau memberi sesuatu untuk konstituen ini delik pemilu. KPK tidak masuk di sini,” ujarnya. Tetapi, lanjut Antasari, jika sumber dana yang diberikan konstituen berasal dari APBD atau APBN barulah KPK menindaknya. “Jika sumber dana dari keuangan negara atau keuangan daerah, KPK akan konsen,” kata pria berkumis ini. (dtp/son)