CMYK
tribun pemilu Suara Terbanyak tak Perlu Perppu JAKARTA, TRIBUN - Tidak perlu Perppu atau payung hukum apa pun untuk penetapan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak. Putusan MK tentang sistem suara terbanyak sudah sangat cukup menjadi pegangan KPU untuk pene- Hatta Rajasa rapannya. “Keputusan MK sudah self executing, sudah menjadi keputusan mengikat. Jadi dalam hal ini tidak perlu beranggapan dibuatkan sebuah perpu,” kata Mensesneg Hatta Rajasa di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (12/2). Putusan MK tersebut sudah dikonfirmasikan dalam rapat antar lembaga negara. Hasil dari pertemuan di Istana Negara beberapa waktu lalu itu
ANT
adalah KPU tidak memerlukan lagi ada perpu khusus untuk penetapan caleg. “Jadi yang harus kita pegang adalah putusan MK itu sendiri. Tidak perlu ragu karena MK berdasarkan UUD 1945 keputusan mengikat dan final, tidak ada upaya lain,”
ujar Hatta. Hal senada disampaikan anggota Komisi II DPR Ferry Mursyidan Baldan. KPU dinilai tidak memerlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (Perppu) terkait suara terbanyak. Kini yang justru perlu dilakukan adalah konsentrasi agar Pemilu 2009 sukses. Ferry menjelaskan, Perppu itu yang mengusulkan pemerintah, dan tentu saja bukan
KPU yang menyusun. “Jadi KPU mau bikin seribu kali juga percuma kalau presiden dan DPR tidak menyetujui,”tambahnya. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pasal 214 sebelumnya mengatur bila penetapan caleg terpilih dibatalkan dan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. “Putusan MK itu atas dasar hukum. KPU itu tugasnya melaksanakan pemilu berdasarkan UU, bukan membuat UU. Sepertinya KPU tidak melihat apa yang menjadi kewenangannya,” kata Ferry. Setelah putusan MK membatalkan pasal 214 yang mengatur pentapan caleg terpilih bedasarkan nomor urut, KPU merasa membutuhkan payung hukum untuk mengatur tata cara penetapan caleg terpilih. KPU beranggapan bila tidak ada Perpu akan muncul gugatan. (persda network/ ade/dtp)
Pemerintah Terbitkan Aturan Kampanye bagi Pejabat JAKARTA, TRIBUN - Dalam rangka melaksanakan kampanye Pemilu Legislatif dan Presiden 2009, pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 14 Tahun 2009. Peraturan ini berisi tentang aturan kampanye terbuka bagi pejabat negara. “Dalam melaksanakan kampanye pemilu, pejabat negara itu harus melakukan cuti atau non aktif,” ujar Menteri Dalam Negeri Mardiyanto di Gedung Depdagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (12/2). Tata cara pengajuan cuti ini, dijelaskan Mardityanto, dilakukan secara berjenjang. Untuk pejabat setingkat menteri, harus mengajukan cuti kepada presiden. Untuk gubernur, izinnya harus kepada presiden melalui mendagri. Sedangkan untuk bupati atau wali kota, pengajuan izin kepada mendagri melalui gubernur. “Khusus bagi pre-
siden, mengajukan cuti kepada sekretaris negara,” tambahnya. Menurut Mardiyanto, waktu pengajuan cuti harus dilakukan maksimal tujuh hari sebelum masa kampanye (16 Maret -5 April 2009). Sedangkan izin yang akan diberikan khusus untuk presiden, 1 hari kerja setiap minggu. “Khusus untuk hari libur, presiden atau wakil presiden bebas melakukan kampanye, namun tidak boleh berbarengan,” pungkasnya. Namun di dalam PP ini ditegaskan beberapa aturan yang tidak boleh dilanggar oleh pejabat. Mereka tidak boleh menggunakan fasilitas negara, mengerahkan staf-staf di bawah departemennya, serta menggunakan dana fasilitas BUMN atau BUMD. “Jika itu dilanggar, sanksi akan diberikan oleh Bawaslu,” tegasnya. (son/dtp)
KPU Belum Tentukan Sikap ● Terkait Perubahan DPT ● Tunggu Perppu JAKARTA, TRIga, jika menghaBUN - Ketua Koruskan diubah otomisi Pemilihan matis harus mengiUmum (KPU) Abkuti ketentuan yang dul Hafiz Anshary ada. menyatakan belum “Selama tidak menentukan sikap ada Perppu atau untuk mengubah rekomendasi dari Daftar Pemilih TeBawaslu, DPT itu titap (DPT) terkait dak akan kami ubah, adanya temuan kekarena aturannya ANT salahan DPT di Pro- Abdul Hafiz A memang seperti vinsi Papua seitu,” terangnya. banyak 128.000 pemilih. Lebih lanjut Abdul Hafiz Menurut Hafiz, pihaknya ti- mengatakan, DPT yang digudak dapat merubah DPT, sebab nakan KPU saat ini adalah hasil jumlah DPT sudah ditetapkan penetapan pleno KPU, yakni melalui mekanisme pleno yang sebanyak 171 juta jiwa meliputi melibatkan seluruh anggota pemilih di dalam dan luar negeKPU masing-masing daerah. ri. “Kalau tidak diubah karena Untuk melakukan perubahan tidak adanya Perppu atau rekojuga harus ada payung hukum- mendasi Bawaslu, DPT yang kinya yakni Peraturan Pemerin- ta pakai ya yang sudah ditetaptah Pengganti Undang-undang kan kemarin 171 juta,” ujarnya. (Perppu). Jika tidak ada Perppu, Selain di Yahukimo, Papua, harus ada rekomendasi dari Ba- kesalahan jumlah DPT tersebut dan Pengawas Pemilu (Bawas- juga ditemukan di beberapa lu) atau Panwaslu di daerah. daerah lain. Namun hingga saat Persyaratan tersebut sesuai ini yang sudah melaporkan ke aturan dan mekanisme yang KPU baru Palembang dan Paharus ditaati semua pihak. DPT suruan, Jatim. Hanya saja, tetersebut sangat rawan untuk muan kesalahan tersebut bemenimbulkan konflik, sehing- lum mendapat rekomendasi
dari Panwaslu setempat, sehingga KPU belum bisa berbuat untuk mengambil kesimpulan, terkait temuan kesalahan data tersebut. Apakah bakal berkurang atau malah lebih. Kesalahan tersebut menurut Hafiz, diakui masing-masing daerah. Saat penyerahan data, selain belum ada Panwaslu di daerah juga dikarenakan alasan dana yang saat itu belum cair. Akibatnya, banyak daerah yang terpaksa menunda melakukan validasi data pemilih menunggu cairnya anggaran tersebut. Akibatnya, pendataan dilakukan tidak maksimal. Mengingat rentang waktu cairnya anggaran pendataan dengan pengumpulan data penduduk dan pemilih tersebut sangat mepet. Sehingga hasilnya pun kurang sempurna. Oleh karena itu, produksi surat suara juga disesuaikan dengan DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU. Siapapun tidak boleh menambah atau mengurangi surat suara tanpa ada kebijakan secara resmi seperti hasil pleno tersebut. (persda network/coi)
JUMAT 13 FEBRUARI 2009
11
Lembaga Survei Akhirnya Mengalah ● Siap Melakukan Registrasi sebelum Survei JAKARTA, TRIBUN - Setelah melakukan pertemuan dengan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), lembaga survei yang tergabung dalam Persatuan Survei Publik Indonesia (Persepi) dan Asosiasi Riset Opini Publik (Aropi) akhirnya melunak. Lembaga survei yang semula ngotot tidak mau mendaftar dan registrasi di kantor KPU sebelum melakukan survei akhirnya siap menaati aturan yang ditetapkan KPU. Sebelum melakukan survei, lembaga survei harus melakukan registrasi. Hal itu dikatakan Ketua Aropi Denny JA dan Ketua Persepi Andrianov Chaniago di kantor KPU, Jl Imam Bonjol Jakarta Pusat, Kamis (12/2). Menurut Denny, sikap tersebut diambil setelah mendapat penjelasan langsung dari Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary. Dalam keterangannya, registrasi yang diwajibkan tersebut ternyata hanya dilakukan sekali. Setelah itu cukup memberikan pemberitahuan ke masing-masing KPU yang akan dilakukan survei. Pemahaman tersebut ternyata berbeda dengan pemahaman para lembaga survei selama ini. “Setelah ada penjelasan dari KPU, ternyata ketentuan itu tidak seperti yang kita tafsirkan selama ini, yang harus registra-
ANTARA/PRASETYO UTOMO
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary (kiri) didampingi Ketua Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia Denny JA memberikan keterangan kepada wartawan di kantor KPU, Jakarta Kamis (12/2) .
si setiap kali mau survei. Kalau itu yang terjadi, maka termasuk pembatasan,” terang Denny. Menurutnya, ketentuan tersebut harus ditaati semua lembaga survei, karena semata-mata untuk menjaga ketertiban administrasi lembaga survei maupun pelaksana Pemilu. Bagaimanapun juga, KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus mengetahui lembaga apa saja yang akan melakukan survei. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya menurut Denny,
Gugatan Tetap Berlanjut KETUA Asosiasi Riset Opini Publik (Aropi) Denny JA menyatakan, gugatan uji materiil (judicial review) yang diajukan Aropi ke Mahkamah Konstitusi (MK) tetap dilanjutkan. Menurut dia, gugatan tersebut tidak terpengaruh dengan kesepakatan yang telah dibuat antara Persepi, Aropi dengan KPU terkait registrasi yang harus dilakukan lembaga survei. Gugatan judicial review tersebut di luar kewenangan KPU, yakni terkait UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu tentang pasal larangan melakukan survei saat hari tenang dan melakukan quick count saat proses Pemilu berlangsung. Denny mengatakan, larangan tersebut sangat tidak relevan dengan perkembangan teknologi sekarang.
CMYK
Apalagi, semua orang pasti berharap bisa cepat mengetahui hasil penghitungan suara tersebut. “Zaman sekarang ini informasi begitu cepat kita terima dari belahan dunia manapun. Seiring semangat perkembangan tersebut kok melakukan quick count dilarang. Artinya aturan itu tidak cocok dengan perkembangan teknologi tersebut,” terangnya. Masih menurut Denny, survei saat hari tenang itu penting dilakukan, karena untuk mengingatkan kepada masyarakat menyambut pelaksanaan Pemilu. “Survei saat hari tenang itu kan lebih bersifat mengingatkan, bukan mempengaruhi warga atau menggiring pemilih agar memilih partai atau caleg tertentu,” kata Denny. (persda network/coi)
juga untuk menjunjung tinggi dan menghormati wibawa KPU sebagai pelaksanaa Pemilu di negeri ini. Karena kalau tidak dihormati, lantas bagaimana kewibawaan dalam menjalankan tugas yang sangat berat ini. “Kalau untuk ketertiban administrasi, kita semua harus mendukungnya. Karena itu penting menjadi catatan KPU, lembaga apa saja yang melakukan survei,” ujarnya. Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan, registrasi yang harus dilakukan lembaga survei sangat mudah,
yakni hanya mencantumkan sumber dana maupun penanggung jawab lembaga tersebut. Setelah itu akan ditentukan KPU, apakah lembaga tersebut layak atau tidak melakukan survei, sehingga semuanya akan dikembalikan kepada masyarakat untuk sama-sama memberikan penilaian tentang hal itu. “Registrasi itu kan untuk mendapatkan rekomendasi survei saja. Kalau memenuhi syarat, otomatis akan diberikan rekomendasi untuk melakukan survei,” terangnya. (persda network/coi)