20
tribun sangatta-tarakan
KAMIS 9 APRIL 2009
Pengusaha Tarakan Resah ● Banyak Pungli di Laut TARAKAN, TRIBUN - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tarakan Abdul Khair mengatakan, para pengusaha sejak enam bulan terakhir resah. Hal itu dipicu dengan kian maraknya praktek pungutan liar (Pungli) di laut. Padahal transportasi laut merupakan sarana utama untuk mengirim dan mendatangkan barang kebutuhan pokok dan keperluan masyarakat Tarakan dari dan ke daerah lain di Utara Kaltim.
Dia mengatakan praktek pungli yang dilakukan terkesan mengada-ada. Padahal berbagai kelengkapan seperti Surat Izin Berlayar (SIB) dan lainnya telah lengkap sehingga pihak Administrasi Pelabuhan (Adpel) menilai layak dan mengizinkan kapal berlayar. “Parahnya, pungli yang dilakukan oknum tertentu itu sangat mahal. Padahal Adpel sebagai penanggung jawab keselamatan dan keamanan kapal telah
Harus Punya Sertifikat KETUA Kadin Tarakan Abdul Khair mengatakan hal lain yang dikeluhkan para pengusaha yaitu adanya aturan baru. Terkait juragan kapal dan ABK yang bertugas sebagai mekanik yang diharuskan memiliki sertifikat. Padahal sebagian besar mereka belajar otodidak dan telah memiliki pengalaman puluhan tahun. Selain itu tidak sedikit yang tidak mengenyam pendidikan dan hanya lulusan Sekolah Dasar (SD). Di sisi lain di Tarakan belum ada lembaga yang diakui dan berhak mengeluarkan sertifikat tersebut. Beberapa kota yang memiliki lembaga sertifikasi di antaranya Jakarta, Semarang dan Makassar. “Padahal juragan kapal di Tarakan telah memiliki pengalaman dan terampil membawa kapal puluhan tahun. Lagian cukup dengan melihat bintang atau silet yang dimasukkan air sudah bisa dijadikan penunjuk arah atau kompas untuk mencapai daerah tujuan,” ujarnya. (drm)
menyatakan layak jalan,” ujar Khair tanpa mau menyebut oknum itu secara rinci, Selasa (7/4). Khair mengatakan para pengusaha transportasi laut saat ini ketakutan. Akibatnya mereka lebih banyak mengistirahatkan kapal daripada harus jalan. Sebab tarif pengangkutan dinilai tidak ekonomis karena beban biaya operasional selain BBM dan lain-lain termasuk biaya pungli dinilai lebih besar. Hal itu jelas akan mengorbankan masyarakat karena harga kebutuhan pokok menjadi mahal. Dia berharap Pemkot Tarakan segera mengambil jalan keluar. Salah satunya bertemu dan membicarakan dengan instansi-instansi yang membawahi bidang kemaritiman. Kondisi saat ini harus cepat diatasi jangan sampai berlarut-larut karena sarana transportasi laut bagi masyarakat Tarakan sangatlah vital. “Tidak sedikit pengusaha transportasi laut yang telah pindah usahanya. Sebab biaya operasionalnya terlalu tinggi dan usaha itu saat ini dinilai sudah tidak menguntungkan lagi,” ujarnya. (drm)
Mutasi Pejabat Usai Pemilu Pemerintah (PP) 41/ SANGATTA, TRI2007 tentang OrgaBUN - Perubahan nisasi Pemerintahan komposisi pemerinDaerah, terkait terjatahan di Kutai Timur dinya perubahan (Kutim) pasca Pemilu nomenklatur di seLegislatif 2009, Kajumlah Satuan Kerja mis (9/4) hari ini Perangkat Daerah nampaknya tidak ha(SKPD). nya akan terjadi di AMI Dia menambahlembaga DPRD. Pa- Isran Noor kan, pelaksanaan salnya, pasca momentum pemilu Bupati Kutim mutasi adalah hal biasa yang Isran Noor, juga berjanji akan bertujuan untuk menyegarkan menggelar mutasi pejabat di kepengurusan dalam lembaga pemerintah. Mutasi juga dilingkungan Pemkab Kutim. Rencana mutasi tersebut di- maksudkan untuk memenuhi ungkapkan Isran, saat menyam- kebutuhan organisasi serta sepaikan sambutan pada acara pe- bagai wadah untuk mempronyerahan SK Calon Pegawai mosikan pegawai dalam menNegeri Sipil (CPNS) di gedung duduki posisi/jabatan tertentu. serbaguna Pemkab Kutim, Ra- Mutasi tersebut bisa dalam bentuk vertikal, dan juga bisa hobu (8/4). “Banyak pihak yang berta- risontal. “Jadi yang perlu dipahami nya-tanya kapan dilakukan mutasi. Nah hari ini saya sampaikan bersama, mutasi itu diadakan insya Allah, mutasi akan kita ge- bukan sebagai sanksi bagi apalar usai pemilu,” ujar Isran di hadapan ratusan pegawai memadati aula gedung serbaguna. Kendati demikian, Isran menegaskan bahwa pelaksanaan mutasi tidak punya kaitan dengan perhelatan pemilu. Menurutnya mutasi yang akan digelar murni tuntutan Peraturan
Layani 35 Perizinan TARAKAN, TRIBUN - Keberadaan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) yang sebelumnya hanya suatu unit akan segera dioperasikan. Namun hal itu masih menunggu pelimpahan kewenangan perizinan yang selama ini dilakukan di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu personel masih kurang serta belum adanya Standar Operasi Prosedur (SOP) pelayanan dan tim teknis. Kepala KPPT Abdul Azis mengatakan, idealnya kedepan seluruh perizinan akan dilakukan di tempat itu dan ditandatangani kepala kantor. Keberadaan SKPD hanya sebagai pendukung perizinan yang diberikan kepada masyarakat. Namun dari 46 pelayanan yang diberikan Pemkot, sebanyak 35 perizinan yang bisa diurus di KPPT. “Ada tiga seksi di KPPT yaitu pelayanan umum dan pengaduan seperti pembuatan akte kelahiran dan lain-lain. Selain itu pelayanan pemberian izin dan penanaman modal yang sebelumnya berada di bawah Disperindagkop,” ujar Azis saat paparan di depan Wali Kota Tarakan H Udin Hianggio, Rabu (8/4). Dia mengatakan, setelah dioperasikan, warga yang mengurus perizinan tidak perlu bolak-balik dan mendatangi berbagai instansi. Mereka cukup datang ke KPPT dan membayar administrasi yang ditentukan serta datang lagi untuk mengambil perizinan sesuai waktu yang ditentukan. (drm)
ratur negara. Tapi semata-mata mentaati peraturan yang berlaku. Pegawai yang kena mutasi, jangan menilai sebagai ganjaran. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi semata-mata untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat,” paparnya. Untuk itu, Isran berharap agar seluruh pegawai yang mengabdi di lingkungan Pemkab Kutim, tidak lagi salah persepsi mengenai mutasi. Ia berjanji akan menggelar mutasi secara profesional sesuai dengan kemampuan dan kapasitas seorang pejabat publik. Lalu kapan dan siapa saja yang masuk dalam gerbong mutasi? Ditanya demikian, Isran dengan diplomatis menjawab bahwa hal itu belum bisa dipastikan. “Belum., belum bisa dipastikan. Tunggu sajalah yang jelas tidak lama setelah pemilu,” tandasnya. (don)