tribun bontang
KAMIS 9 APRIL 2009
17
Komisi II Siap Menemui PKS ● Soal Bansos yang Terkait Organisasi di Bawah Kendali Parpol
TRIBUN KALTIM/BASIR DAUD
Wali Kota Sofyan Hasdam dan Muspida Kota Bontang mengunjungi TPS di sejumlah wilayah, Rabu (8/4).
Opik Bakal Gebrak Pembukaan MTQ XXXI ● Tamu Diperkirakan Capai 1.900 Orang BONTANG, TRIBUN - Penyanyi yang selalu tampil membawakan lagu-lagu religi islami Opik bakal menggebrak pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXI di Kota Bontang yang rencana akan digelar 18 Mei 2009. “InsyaAllah. Semua teknis acara kami serahkan kepada Even Organizer (EO) yang memang profesional di bidangnya. Dalam rapat terakhir mereOpick ka bilang Opik hampir bisa dipastikan hadir karena sudah dibooking,” ujar Sekkot Adi Darma saat ditemui, Rabu (8/4). Adi mengatakan, penyanyi yang kerap menggunakan baju muslim dan sorban dalam penampilannya itu akan dipadukan dengan sejumlah hiburan dari artis dan musisi lokal Kota Bontang. Selain hiburan, penginapan kafilah di wisma atlet juga tengah dipersiapkan panitia penyelenggara MTQ. Adi mengatakan, secara substansi wisma atlet telah siap ditempati dan bisa menampung 4 orang dalam satu kamar. Namun, Adi mengaku masih harus menunggu pembentukan pengelolaan wisma seperti yang mereka lakukan saat PON XVII. “Agar ada
yang kelola secara profesional kita butuh pengelola khusus. Kalau waktu PON XVII lalu yang mengelola itu Equator,” ujarnya. Di samping wisma atlet, Adi mengatakan, Pemkot Bontang menyiapkan sejumlah hotel untuk tamu-tamu dari luar Bontang. Sudah ada sejumlah hotel yang rencana akan disiapkan TRIBUN/NEV Pemkot diantaranya, Sintuk, Equator, Tiara Surya dan Hotel Akbar. “Kami tidak menyiapkan home stay. Untuk sementara kami juga akan memohon bantuan perusahaan di Kota Bontang untuk menyiapkan penginapan untuk tamu VIP dan VVIP MTQ,” katanya. Adi mengatakan, diperkirakan jumlah kafilah yang akan berlaga di ajang MTQ XXXI Bontang sebanyak 600 orang. Jika ditambah supporter yang ikut menyaksikan ajang tertinggi MTQ Provinsi ini, diperkirakan tamu yang akan masuk ke Bontang mencapai kisaran 1.500 sampai 1.900 orang. Adi mengungkapkan, pertandingan atau lomba akan dipusatkan di tujuh lokasi di Kota Bontang. (asi)
bessai berinta ● UANG MAKAN RP 30.000 PER HARI - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kota Bontang akan mendapat uang makan Rp 30.000 per hari dari Pemkot Bontang. “Kami sudah sepakati akan memberi uang makan kepada KPPS selama beberapa hari. Dana ini termasuk dalam dana sekitar Rp 2 miliar yang disalurkan Pemkot ke KPU melalui Kesbanglinmas,” ujar Sekretaris Kota Bontang Adi Darma saat ditemui, Rabu (8/ 4). Ia menjelaskan, sebelumnya KPU Bontang meminta bantuan tambahan anggaran dari Pemkot Bontang sebesar Rp 3 miliar untuk tambahan operasional KPPS dan operasional KPU Bontang selama Pemilu 2009. Adi mengatakan KPU boleh dibantu oleh Pemkot Bontang dengan ketentuan khusus yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). “Ada empat item yang bisa dibantu dan tidak tumpang tindih dengan anggaran KPU. Setelah itu kita lihat usulan anggarannya dan akhirnya disepakati Rp 2 miliar untuk Pemilu 2009,” katanya. Adi mengatakan pos anggaran APBD Bontang yang digunakan untuk membantu KPU Bontang
adalah pos dana hibah. (asi) ● PERTAGAS PERCEPAT PENGGALIAN PIPA GAS Angin segar untuk mengoperasionalkan PLTMG Kanaan lebih cepat dari yang direncanakan mulai berhembus. Pasalnya, PT Pertamina Gas (Pertagas) melalui faksimili yang dikirim ke DPRD Bontang memberitahukan bahwa penggalian pipa gas menuju PLTMG dipercepat “Dari faksimili yang hari ini kami terima, Pertagas akan memulai penggalian pipa minggu ketiga April 2009. Jadwal sebelumnya Mei 2009 mereka baru mulai menggali pipa,” ujar Wakil Ketua DPRD Bontang Isro Umarghani saat ditemui, Rabu (8/4). Isro mengatakan, Pertagas mengundang DPRD Bontang dan seluruh pihak terkait untuk membahas progress pembangunan pipa gas menuju PLTMG Kanaan, Selasa (14/4). “Kita harapkan dalam pertemuan itu sudah ada jadwal yang hampir pasti kapan mereka bisa menyelesaikan pemasangan pipa ke PLTMG,” katanya. Seperti diberitakan
sebelumnya, PLTMG Kanaan yang berkapasitas 7x2 MW tersebut mendapat pasokan gas 2,5 mmcsfd. PLTMG yang sebelumnya direncanakan mulai beroperasi Maret 2009 molor karena jaringan pipa yang belum tersedia. Dalam sejumlah pertemuan antara Pemkot, DPRD, PLN dan Pertagas. Jadwal pemasangan pipa diperkirakans selesai akhir Mei atau awal Juni 2009. “Dengan dimajukannya jadwal penggalian, kemungkinan besar operasional PLTMG bisa lebih cepat dari yang diperkirakan,” ujarnya. (asi)
BONTANG, TRIBUN - Himpunan Mahasiswa Bontang (HMB) Sudarmin menilai hasil pembahasan bantuan sosial (Bansos) Komisi II DPRD Bontang yang menyebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengendalikan sejumlah organisasi dan yayasan dan mendapat bansos sangat kental dengan muatan politik. Terutama menjelang pemungutan suara. “Jelas kentara. Bansos ini dibahas Komisi II sejak pertengahan 2008 dan data yang mereka terima sudah lengkap karena Bagian Sosial juga sudah berkalikali memberikan berkasnya. Kalau baru minggu terakhir ini diungkapkan ke publik soal yayasan dan organisasi yang terkait dengan parpol saya kira sebagian besar publik akan memandang ini ada kaitannya dengan persaingan parpol. Apalagi, kebetulan seluruh anggota Komisi II tidak ada yang berasal dari PKS,” kata Sudarmin saat ditemui, Rabu (8/4). Seperti diketahui, Ketua Komisi II DPRD Bontang Abdul Choliq Hidayat berasal dari PAN, Wakil Ketua Muhammad Nurdin dari PDI-P, Sekretaris Asriansyah dari Golkar, Yohanis Marudara dari Golkar, Febrianti Rahayu dari Golkar dan Nelly Adam Malik dari PPP. “Kalau memang Komisi II serius, persoalan bansos ini harus selesai sebelum habis masa bakti mereka. Pertanyaannya kan berani atau tidak DPRD Bontang. Nanti ketika ada bergaining malah berhenti di tengah jalan,” katanya. Pengamat Hukum dan Politik Bontang Harman Thamrin
PASAL 104 AYAT 2 UU 22/2003 Anggota DPRD tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat strutural pada lembaga pendidikan swasta, konsultan, advokat dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPRD. (asi)
mengatakan, dari sisi politik jelas pernyataan Komisi II tidak menguntungkan PKS dan sahsah saja ketika publik beranggapan bahwa pernyataan Komisi II merupakan black campaign untuk menjatuhkan pamor PKS. “Apalagi kalau asumsi itu tidak disertai dengan data-data yang akurat,” katanya. Terkait dengan penerimaan bansos, Harman mengatakan dalam Pasal 104 ayat 2 UU 22/2003, anggota DPRD tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, konsultan, advokat dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPRD. “Karena dikhawatirkan terjadi conflict of interest pada saat ia akan menyetujui sesuatu di DPRD yang terkait dengan lembaga tempat ia bekerja,” katanya.
Ketua Komisi II Abdul Choliq Hidayat yang dikonfirmasi mengatakan, Komisi II siap untuk menemui PKS guna mengklarifikasi. “Kami atas nama Komisi II siap. Silakan..Untuk klarifikasi saja. Kami juga akan konsultasi ke BPK tentang nama-nama anggota DPRD yang terkait dengan yayasan atau organisasi penerima bansos,” katanya. Ia mengatakan Komisi II tidak mengarahkan ke salah satu parpol tertentu karena data tersebut merupakan hasil dari evaluasi yang dilakukan Komisi II atas desakan LSM dan masyarakat yang menanyakan soal penyaluran bansos. Sementara Ketua Forum Lingkar Pena (FLP) Kaltim Muthi Masfu’ah mengatakan, informasi tentang dana bansos yang mereka terima Rp 375 juta plus Rp 50 juta sebagai operasional tidak benar. Muthi mengaku sangat prihatin dengan
anggota DPRD yang tidak memperjelas kebenaran informasi langsung ke FLP. “Kami memiliki laporan lengkap tentang bantuan itu. Tahun 2007 kami menerima Rp 75 juta. Tahun 2008 Rp 50 juta. Bisa dilihat laporannya kalau anggota Dewan yang terhormat membutuhkan,” katanya. Muthi mengundang anggota DPRD khususnya Komisi II untuk melihat langsung aktivitas FLP di sekretariat mereka. Sekretaris DPD PKS Bontang Maruf Effendy mengatakan, PKS tidak pernah memanfaatkan dana bantuan sosial untuk kepentingan lain diluar kepentingan masyarakat dan konstituen seperti yang tertera dalam sumpah jabatan anggota DPRD dalam tata tertib. “Dan masyarakat juga pasti lebih tahu apa yang diperjuangkan PKS selama ini,” ujarnya. (asi)
Ikut Perjuangkan Proposal Bansos menggolkan KETUA Komisi II sejumlah proposal DPRD Bontang blakbansos di antaranya blakan soal operasional penganggaran Muhammadiyah, Bansos di Panitia Masjid Aisyiyah, Asy Anggaran (Panggar) Syifa, Asosiasi Legislatif. Bahkan Pedagang Pasar politisi asal PAN itu Telihan, Yayasan mengaku ikut TRIBUN/ASI Islam Nurul Fata memperjuangkan Abdul Choliq Loktuan dengan sejumlah proposal total anggaran bansos yang dititipkan elemen masyarakat. sekitar Rp 500 juta. “Gereja Katolik di Jalan Pupuk Raya ini “Setiap yang masuk panggar saya perjuangkan Rp 1,5 miliar pasti ada titipan. Masingdan alhamdulillah dapat,” masing orang di panggar ujarnya. punya kreativitas untuk Untuk 2009 Choliq juga memperjuangkan alokasi ikut menggolkan anggaran atas desakan penganggaran Gereja Katolik masyarakat. Persoalannya, yang sama dengan anggaran apakah ada kepentingan yang Rp 1,5 miliar. “Saya berani kental dengan parpol atau memperjuangkan asal ada murni untuk kepentingan proposalnya,” katanya. masyarakat,” katanya saat Apakah 13 anggota Panggar ditemui, Rabu (8/4). yang berasal dari seluruh Choliq yang baru aktif di panggar sejak Agustus 2008 itu parpol ikut memperjuangkan proposal bansos saat mengaku telah berhasil
pembahasan? Choliq mengatakan tidak ada satupun anggota panggar yang tidak ikut memperjuangkan bansos. Namun ia mengatakan, keterkaitannya dalam organisasi dan yayasan yang diperjuangkan tidak langsung berkenaan dengan parpol. Ia mencontohkan, Muhammadiyah merupakan tempat ia menjadi pimpinan daerah Kota Bontang 19952000. “Kalau di Aisyiyah istri saya yang menjadi ketua. Asosiasi pedagang pasar, saya fasilitator pendiri. Di Nurul Fatah kebetulan Dewan Penasehat. Yang lainnya, saya tidak punya hubungan,” katanya. Sekretaris DPD PKS Kota Bontang Ma’ruf Effendy mengatakan, anggota Panggar Legislatif membahas anggaran bansos dalam suasana yang kondusif dan demokratis. (asi)