tribun pemilu
SELASA 31 MARET 2009
11
Waspadai Serangan Fajar! ● KPU Endus Kecurangan Pemilu JAKARTA, TRIBUN yang tidak meng- Anggota Komisi Pegunakan hak pilihnya. milihan Umum (KPU) Selain itu, juga I Gusti Putu Artha memanipulasi rekapituminta kepada tim pelasi. Pada Pemilu saat mantau Pemilu meini, dipastikan susah ngawasi adanya indidimanipulasi. Karekasi serangan fajar na, masing-masing yang dilakukan sepihak yang berkejumlah partai politik. pentingan dengan Dengan begitu, pehal itu diberi salinanDOK ngawasan yang dila- I Gusti Putu Artha nya. Sehingga, langkukan lembaga pesung diketahui jika mantau tidak hanya terfokus terjadi kesalahan. pada acara pelaksanaan Pemilu “Termasuk, rekapitulasi saja. Melainkan juga tahapan Pe- tersebut langsung dimasukkan milu lainnya seperti serangan fa- alat scan yang berhubungan jar tersebut. langsung dengan KPU pusat. “Kami sangat mengharap- Ini bentuk untuk meminimakan partisipasi aktif dari para lisasi terjadinya kecurangan terpemantau, agar tidak hanya sebut, termasuk tahapan-tahaterfokus pada pemantauan saat Pemilu saja. Justru yang tidak kalah pentingnya, menjelang Pemilu itu rawan pelanggaran seperti serangan fajar yang su- BADAN Pengawas Pemilihan dah akrab di kalangan masya- Umum (Bawaslu) mendesak rakat,” terangnya. KPU memberikan sanksi Lebih lanjut Putu Artha pembatalan sebagai peserta menjelaskan, karena bentuk- Pemilu terhadap partai yang bentuk kerawanan yang dipas- tidak menyerahkan rekening tikan bakal dimanfaatkan oleh dana kampanye. Bahkan, pihak-pihak yang ingin men- Bawaslu juga mengancam cari keuntungan pribadi sudah KPU untuk dilaporkan ke diminimalisasi KPU. DeKan kehormatan KPU, jika Seperti penggelembungan tidak segera menjatuhkan suara maupun menggunaan sisa sanksi hingga 30 Maret. Tidak surat suara. KPU telah membagi- menyerahkan rekening dana kan salinan DPT tersebut kepada kampanye merupakan bentuk masing-masing saksi dan me- pelanggaran. nempelnya di papan pengumu“Aturannya sudah jelas man di sekitar TPS. Sehingga lang- dan tegas, terus mau apa lagi. sung diketahui jika ada pemilih Dalam Pasal 138 UU nomor 10
pan lain yang bisa disalahgunakan, juga sudah ditekan sedemikian rupa,” terangnya. Oleh karena itu, lanjut Putu, peluang yang bisa dimanfaatkan untuk disalahgunakan hanya melalui serangan fajar dari rumah ke rumah. Mengingat, minimnya petugas untuk melakukan pengawasan hal tersebut hingga ke daerah-daerah, sehingga rawan untuk dimanfaatkan partai ataupun caleg. “Itu tadi, mungkin kesempatan yang bisa dimanfaatkan hanya serangan fajar. Makanya saya minta tolong kepada teman-teman pemantau untuk konsen terhadap serangan fajar tersebut,” tandasnya. (persda network/coi)
Sanksi Partai Nakal Tahun tentang Pemilu, maka Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Kabupaten serta Kota akan mengambil tindakan tegas,” ujar anggota Bawaslu Wahidah Suaib di Jakarta, Senin (30/3). Jika tidak memberikan sanksi tersebut, justru KPU yang melanggar UU Pemilu. Sebab dalam Pasal 134 UU Pemilu, parpol wajib menyerahkan saldo awal dan rekening dana kampanye selambatnya tujuh hari sebelum kampanye rapat umum, yaitu 9 Maret 2009. (persda network/coi)
Hari Ini DPT Diserahkan ke Parpol TENGGARONG, TRIBUN Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara akan memberikan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) ke partai politik peserta Pemilu Legislatif 2009. DPT akan diserahkan bersamaan dengan Sosialisasi Peraturan KPU No 15 tahun 2009 mengenai Perolehan Kursi Calon Terpilih yang diselenggarakan Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu 2009. “Nama-nama pemilih yang masuk dalam DPT akan kami serahkan ke parpol, besok (Selasa 31/3). Satu parpol dapat satu soft copy DPT,” kata Rinda Desianti,
Senin (30/3). Menurutnya, penyerahan DPT ini dilakukan agar parpol dapat mengecek, apakah nama-nama orang yang sudah meninggal, anak di bawah umur, pindah domisili, perubahan status dari TNI ke sipil atau masih terdaftar dalam DPT atau tidak. “Langkah ini kami ambil untuk meminimalisir terjadinya sengketa Pemilu usai pelaksanaan pemungutan suara dan menyamakan persepsi mengenai isu-isu yang berkaitan DPT,” ujarnya. Rinda mengakui, langkah ini ada kaitannya dengan maraknya persoalan DPT di beberapa daerah. “Tapi, hingga saat ini, belum
ada keluhan dari parpol mengenai DPT yang sudah kami tetapkan,” katanya. Menurut Rinda, sebelum ini, pihaknya telah memberikan daftar pemilih sementara ke parpol. “Parpol dan masyarakat luas diberikan kesempatan selama tujuh hari untuk mengoreksi DPS itu,” ucapnya. Rinda mengatakan, jika ada nama-nama orang yang sudah meninggal atau pemilih ganda dalam DPT, maka KPU akan memberikan catatan di namanama orang itu. Sehingga, saat hari pemungutan suara, nama-nama orang yang sudah meninggal tidak mendapatkan kartu undangan untuk memilih lagi. (reo)
PERSDANETWORK/CHOIRUMAN
DEMO KPU - Demonstran membawa seekor kerbau dari Barisan Penjaga Demokrasi (BPD) dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihahn Umum (KPU) Jakarta. Senin (30/3). Aktivis BPD mendesak agar KPU bersikap indenpenden terhadap pelaksaan Pemilu.
KPU Balikpapan Sisir Ulang DPT BALIKPAPAN, TRIBUN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan menggerakkan petugas PPK dan PPS untuk melakukan penyisiran ulang terhadap daftar pemilih tetap (DPT). Hal itu dipandang sangat penting, mengingat banyaknya kondisi kependudukan yang berubah. Namun penyisiran bukanlah untuk menambah pemilih baru, melainkan mengurangi pemilih yang sudah tidak layak memilih.
Anggota KPU Kota Balikpapan Gamal Rustamaji, mengatakan pihaknya sudah mengupayakan penyisiran ulang DPT sejak pelantikan PPK dan PPS. Beberapa kesalahan yang akan disisir adalah pencatatan pemilih ganda untuk, warga meninggal yang belum dicatat, juga warga yang pindah. “Untuk itu PPK, PPS, dan KPPS terus menyisir data. Target kami dua hari ke depan sudah rampung,” katanya. KPU
menilai penyisiran ini sangat penting untuk mencegah timbulnya dugaan DPT fiktif maupun penggelembungan suara. “Penyisiran ini dilakukan di seluruh Indonesia,” katanya. Hari ini KPU mengadakan pertemuan dengan seluruh parpol. Pertemuan ini akan membahas dua agenda utama, yaitu sosialisasi aturan terbaru tentang cara pemungutan dan perhitungan suara, juga menyampaikan permasalahan ak-
tual yang dihadapi Balikpapan menjelang Pemilu, termasuk penyisiran ulang DPT. Gamal menjelaskan, ada beberapa hal yang tercantum dalam Peraturan KPU No. 13 dan 15, yakni penandaan caleg yang sama lebih dari sekali, juga mekanisme penetapan calon terpilih. “Tujuannya agar mereka mampu mengawasi pemungutan dan perhitungan suara dengan pemahamam yang utuh terhadap aturan,” kata Gamal. (khc)
PBB Targetkan Caleg Kaltim Masuk DPR RI BALIKPAPAN, pada wartawan di TRIBUN - Partai BuSekretariat DPC PBB lan Bintang menarKota Balikpapan, Segetkan ada calon nin (30/3). anggota Legislatif Ada beberapa (Caleg) Dapil Kaltim prioritas program bisa lolos ke DPR RI. yang menjadi soroMenurut Caleg DPR tan Wakil Sekjend RI dari PBB Dapil KalDPP PBB ini, di antatim BM Wibowo, deranya pembangunngan kerja keras paan infrastruktur dan ISTIMEWA da caleg di daerah BM Wibowo penanganan kemisdan caleg DPR RI, opkinan di Kaltim. Metimistis bisa lolos ke Senayan. nurutnya, perlu kebijakan “Kita punya jaringan yang Islami untuk mengatasi perkuat di tingkat partai. Dan kebe- soalan tersebut, artinya pemetulan saya juga pengurus DPP rintah daerah harus lebih memHidayatullah, sehingga secara prioritaskan masyarakat mistidak langsung jaringan Hida- kin. yatullah di Kaltim akan ikut Ketua DPC PBB Balikpapan membantu, meski secara lem- Muhidin Abdul Muis menyatabaga saya cuti sehingga bisa in- kan siap kerja keras untuk medependen,” ujar Wibowo ke- raih suara yang maksimal pada
Pemilu mendatang. “Target kami kalau bisa satu fraksi, setiap dapil bisa meraih kursi. Insya Allah target bisa kami capai, karena semua caleg sudah sosialisasi ke tingkat bawah,” kata Muhidin. Sementara itu Ketua Umum PBB MS Kaban mengatakan, salah satu program yang akan dilaksanakan jika PBB menang dalam Pemilu 2009, yaitu menaikkan gaji TNI/Polri dan PNS, khususnya golongan I sampai III hingga 200 persen. Menurut Kaban, kenaikan gaji tersebut menjadi penting untuk menunjang percepatan kinerja mesin birokrasi agar dapat berjalan lebih cepat. Program utama lainnya yang akan dilakukan PBB adalah mengurangi pajak. Me-
nurut Menteri Kehutanan itu, pajak cenderung membebani penduduk dan menjadi kendala dalam meningkatkan produktifitas. Yang lebih perlu dilakukan adalah memperbesar jumlah wajib pajak. Dengan menurunkan nilai pajak namun diimbangi dengan memperbesar jumlah wajib pajak tentunya pemerintah dan masyarakat akan diuntungkan. Begitupula dalam hal pemanfaatan sumber daya alam. Kaban menegaskan, sudah sepantasnya, daerah yang memiliki sumber daya alam tertentu, harus menikmati hasil yang lebih tinggi dari yang saat ini sudah diterima. Hal itu untuk meningkatkan akselerasi serta percepatan pembangunan di daerah. (son)