tribun samarinda
KAMIS 28 JANUARI 2010
15
Anggota Panwas Dianggap Ilegal ● KPUD Deadline Bawaslu Besok ● Untuk Lantik Calon Panwas Pilkada SAMARINDA, TRIBUN - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Samarinda, mengirim surat kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk segera melantik anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang telah mengikuti hasil seleksi. Jika sampai batas waktu Jumat (29/1) besok, Bawaslu tidak juga melantik, KPUD mengancam akan menyerahkan hasil fit proper test calon Panwas Pilkada ke DPRD Samarinda untuk dilantik. Ketua KPUD Samarinda, Syarifuddin Tangalongi mengatakan, akibat belum dilantiknya calon anggota Panwas, maka Bawaslu dituding dapat memperlambat proses tahapan Pilkada. Ia menjelaskan, Bawaslu telah melantik kembali anggota Panwas Pilkada Kota Samarinda (panwas pileg-pilpres) pada 13 Desember 2009. Tapi, pelantikan ini, menurut Syarifuddin, melanggar UU dan Surat Edaran Bersama antara KPU dan Bawaslu. Dalam Surat Edaran Bersama antara KPU dan Bawaslu menjelaskan bagi daerah yang habis masa jabatan kepala daerah diatas bulan Agustus 2010, maka KPUD melakukan seleksi calon Panwas Pilkada. Masa jabatan Kepala Daerah Kota Samarinda sampai November 2010. “Kalau Bawaslu tetap menyatakan Panwas yang lama telah dilantik, KPUD menganggap keanggotaan yang ada illegal karena tidak mengindahkan aturan,” kata Syarifuddin, kepada Tribun, diruang kerja-
nya, Rabu (27/1). Berdasarkan surat edaran KPU dan Bawaslu, KPUD Samarinda telah melaksanakan proses penyeleksian untuk menetapkan anggota Panitia Pengawas Pilkada. Dalam proses seleksi, KPUD Samarinda telah menyaring enam nama calon Panwas yakni, Jaidun, Lazuardi, Nurlaila, Muhammad Taufik, Phitiri Lari dan Syahruddin Idris. Dari jumlah ratusan pelamar calon Panwas, nama Asmadi yang pernah menjabat sebagai Ketua Panwas Samarinda juga mengikuti seleksi. Begitu juga Phitiri Lari bekas anggota Panwaslu Kaltim turut mendaftar sebagai calon Panwas Pilkada
Samarinda. “Proses seleksi kemarin saja, mereka ikut. Tapi tiba-tiba Bawaslu melantik anggota Panwas Pileg-Pilpres. Itu bertengan dengan surat edaran bersama. Dan itu harus dicabut surat pelantikan itu,” tegasnya. Menurutnya, jika Bawaslu melihat surat edaran bersama sebagai dasar untuk menetapkan calon anggota panwas, seharusnya calon panwas sudah dilantik pada 20 Januari lalu. “Sekarang ini sudah sangat terlambat, kalau memang sampai Jum’at tak ada jawaban, kami akan menyerahkan kepada DPRD Kota Samarinda, itu sesuai dengan UU 12 tahun 2008,” kata Syarifuddin.(bud)
Abaikan Permintaan KETUA KPU Provinsi Kaltim Andi Sunandar meminta kepada KPUD Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Paser tidak perlu menanggapi atau memenuhi anggota Panwas Pilkda yang telah dilantik oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pasalnya, anggota yang telah dilantik Bawaslu dianggap melanggar surat edaran bersama KPU dan Bawaslu. Andi menegaskan, KPUD harus tetap berjalan sesuai aturan. Meskipun Bawaslu telah melantik kembali anggota Panwaslu Kabupaten/Kota Samarinda, Kutim dan Pasir
dianggap bertentangan dengan surat edaran bersama itu. Dengan adanya persoalan itu, Andi meminta kepada pemerintah daerah di Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Paser untuk tidak memberikan atau mengucurkan dana operasional kepada anggota Panwas yang dilantik oleh Bawaslu. Alasannya, anggota Panwas Pilkada tersebut illegal. “Pelantikan itu bertentangan dengan surat edaran KPU dan Bawaslu. Jadi pemda tidak memenuhi permintaan seperti dana dari Panwas itu. Abaikan saja,” tegas Andi. (bud)
TRIBUN KALTIM/DWI ARDIANTO
DONOR DARAH - Masih dalam rangkaian memperingati HUT Kota Samarinda ke-342 dan HUT Pemkot ke-50, Rabu (27/1) digelar aksi donor darah di lantai dasar Mal Lembuswana Samarinda._
Rp 1 Miliar Untuk 80 Guru SMK
● Jatah Lanjutkan Studi S1 dan S2 SAMARINDA, TRIBUN - Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim akan meningkatkan kualifikasi pendidikan guru-guru produktif SMK Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Kaltim. Menurut Dr Asli Nuryadin, Kasi PMPTK Bidang Pembinaan SMK dan Perguruan Tinggi Disdik Kaltim, tahun ini Disdik telah mengalokasikan dana sebesar Rp 1 miliar untuk program pendidikan 80 guru produktif SMK. “Selama ini program peningkatan pendidikan belum pernah menyentuh SMK. Oleh karenanya, di tahun ini ada program yang akan diperuntukkan guru-guru SMK terutama guru produktif. Dalam aplikasinya, sekolah akan diminta untuk memasukkan data mengenai guru-guru dan nanti akan
diketahui lebih lanjut,” kata Asli, Rabu (27/1). Untuk saat ini, Disdik mengutamakan guru yang mengajar di sekolah yang dikategorikan RSBI, sesuai PP 38 tahun 2007, maka pengelolaan SBI dan RSBI menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Propinsi. “Diprioritaskan guru RSBI, tetapi kalau dananya berlebih maka nanti kita akan lihat dari SMK yang belum RSBI,” ujarnya. Sebanyak 80 jatah akan diberikan kepada guru yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan S1 dan S2. Disdik belum menetapkan jatah untuk jenjang S1 atau S2, namun jenjang S2 kemungkinan akan lebih besar, sebagai bentuk upaya mencapai standar RSBI yakni minimal 30 persen dari sekitar 834 guru RSBI di Kaltim harus memiliki kua-
lifikasi pendidikan S2. “Dari dua contoh yakni SMK 4 Balikpapan, dari 62 guru hanya ada 3 guru yang sudah S2. Lalu di SMK 1 Balikpapan, dari 161 guru baru delapan guru yang memiliki kualifikasi pendidikan S2. Gambaran di SMK RSBI lainnya juga tidak jauh dari dua sekolah itu,” kata Asli. Di satu sisi, sebagian besar guru-guru produktif di SMK juga berasal dari dunia usaha. Lantas bagaimana bila mereka disekolahkan lagi? Hal ini juga diakui Asli. Namun Disdik akan memprioritaskan guru yang telah berstatus tetap. “Kami akan memetakan terlebih dahulu dan melihat usulan sekolah,” ujarnya. Disdik juga tidak mematok perguruan tinggi ataupun Lembaga Pendidik Tenaga Ke-
pendidikan (LPTK) bagi 80 guru nanti. Guru akan diberikan kesempatan memilih lokasi, asalkan sesuai dengan jurusan yang akan ditempuhnya. Kalaupun guru ingin memilih lokasi asal kelahirannya pun tak dipermasalahkan. “Hal itu justru bisa memudahkan dan membuat mereka nyaman,” ujarnya. Guru yang akan terpilih untuk meningkatkan jenjang pendidikannya, akan memperoleh biaya kuliah dan biaya hidup selama menempuh pendidikan. Namun, jumlahnya tidak bisa ditentukan karena disesuaikan dengan jurusan masing-masing. “Kalau pertambangan mungkin akan berbeda dengan tata boga dan jurusan lainnya. Untuk jenjang S2 juga akan berbeda dengan jenjang S1,” kata Asli. (may)