tribun bontang lintas bessai berinta CV JULYA PRATAMA TELAH SELESAIKAN PEKERJAAN - Kontraktor Pembangunan Jembatan di RT 7 dan Semenisasi di RT 8 Kelurahan Bontang Kuala CV Julya Pratama (JP) mengaku teleh menyelesaikan pekerjaan dan telah menyerahkan proyek tersebut ke masyarakat. Direktur CV JP Enik Muji Rahayu yang ditemui Tribun, Minggu (22/3) mengaku memberikan surat kuasa kepada Dewi Nata Rina untuk melaksanakan proyek tersebut. Surat Kuasa itu terhitung sejak 10 November 2008. “Pada saat pelaksanaan pekerjaan
tersebut, saudari Dewi Nata Rina membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak sanggup melaksanakan pekerjaan itu dan siap menanggung sanksi. Surat itu dibuat tanggal 16 Januari 2009 dan ditandatangani di atas materai. Surat pernyataan itu dibuat tanpa ada koordinasi dengan CV JP,” katanya. Ia menjelaskan, bahwa jaminan pekerjaan senilai Rp 21.400.000 sudah dicairkan pada 3 Maret 2009. Sementara itu, suami Dewi Nata Rina, Syahril Piliang yang mengancam akan membongkar jembatan dan semenisasi
mengatakan, mereka mengurungkan niat itu karena telah berkoordinasi dengan Ketua RT setempat. “Kami tidak jadi bongkar hari Sabtu karena kami sepakat dengan Ketua RT bahwa masalah ini akan dibicarakan lagi Senin ini,” katanya. Seperti diberitakan sebelumnya, Syahril merasa material senilai kurang lebih Rp 200 juta yang digunakan proyek tersebut belum dibayar sehingga akan mengambil kembali material itu dengan cara membongkar proyek. (asi) DPRD DILARANG BAYAR APPRAISAL KAPAL RO-RO - Ketua Panja Kapal Ro-Ro DPRD Bontang Dody Rondonuwu mengatakan, DPRD Bontang tidak boleh atau dilarang
SENIN 23 MARET 2009
membayar biaya jasa appraisal (penaksir harga) Kapal Ro-Ro yang telah bekerja sejak tiga minggu yang lalu. “Setelah kami buka undang-undangnya, ternyata DPRD tidak boleh mengeluarkan biaya untuk membayar jasa-jasa seperti itu. Tidak ada payung hukumnya,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (22/3) sore. Namun Dody memastikan soal pembayaran kepada appraisal tidak akan mengganggu proses penjualan Kapal Ro-Ro yang kini tengah dock di PT PAL Surabaya. Ia mengatakan, DPRD tetap konsisten dengan rencana penjualan aset Pemkot Bontang itu. DPRD kata Dody tetap akan bertanggungjawab dengan pembayaran
17
appraisal yang senilail kurang lebih Rp 20 juta itu. “Mau tidak mau kami harus bertanggungjawab. Meskipun harus merogoh kocek dari uang pribadi. Tapi kita akan diskusikan lebih lanjut,” katanya. Soal harga prediksi dari Appraisal, Dody menegaskan data harga perkiraan tidak akan dipublikasikan karena bersifat rahasia. Jika dibeberkan, maka bisa dikonsumsi calon pembeli dan akan memberikan penawaran yang tidak lebih tinggi pada saat pelelangan. Apakah perkiraan harga appraisal DPRD lebih tinggi dari appraisal Perusda AUJ? Dody mengatakan harga perkiraan appraisal DPRD pasti lebih tinggi karena perhitungan yang dilakukan setelah kondisi kapal sudah lebih baik. (asi)
Hamzah Lacak Izin Presiden ! Lanjutan Jilid II Dugaan Korupsi DPRD Bontang 1999-2004
TRIBUN KALTIM/BASIR DAUD
Pangdam VI/Tpr Mayjen Tono Suratman bersama Ibu Lia Suratman disambut Dandim 0908 Bontang Letkol Inf Deddy Kusbandi dan sejumlah unsur Muspida di Kota Bontang di Bandara PT Badak NGL, Sabtu (21/3).
Pangdam Main Golf, Ibu Baksos ! Hari Ini Hadiri Sertijab Komandan Den Arhanud Rudal BONTANG, TRIBUN - Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI Tanjungpura Mayor Jenderal Tono Suratman akan menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Detasemen Arhanud Rudal 002/ Bontang hari ini, Senin (23/ 3) pagi di markas Den Arhanud. Di samping menghadiri Sertijab, Tono yang datang bersama sang istri, Lia Tono Suratman dan rombongan pejabat Pangdam VI Tangjungpura juga menyempatkan diri untuk mengunjungi sejumlah fasilitas TNI di Kota Bontang di antaranya Koramil 0908-01 dan Sudenpom VI/1-2 Bontang. Rombongan Pangdam tiba di Bontang Sabtu (21/3) siang sekitar pukul 13.30 menggunakan pesawat komersil Pelita Air dari Balikpapan dan mendarat di Bandara PT Badak NGL. Tono disambut Komandan Kodim 0908 Bontang Letkol Inf Deddy Kusbandi dan sejumlah unsur Muspida di Kota Bontang di antaranya Wali Kota Sofyan Hasdam, Wawali Sjahid Daroini, Sekkot Adi Dharma, Ketua DPRD Umar A Tanatta, Kapolres AKBP Drs Armed Wijaya dan Kepala Kejari Sumarjo SH be-
serta petinggi di sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Bontang. Setelah dikalungi oleh sejumlah pemuda yang menggunakan baju adat Dayak dan Kutai, Tono beserta istri berhenti di depan pintu masuk lobby bandara untuk mengikuti ritual tepung tawar, adat istiadat Kutai menyambut undangan dan tamu terhormat. Setelah itu Tono juga disambut seorang tokoh adat Dayak Kota Bontang kemudian menuju lobby bandara untuk menyaksikan tarian khas Dayak yang diperankan pria dan wanita. Dari Bandara, Pangdam bertolak ke Guest House PT Badak NGL untuk makan siang. Setelah di PT Badak, Pangdam dan rombongan melanjutkan plant tour ke PKT Bontang dan meninjau Koramil 0908-01 dan Subdenpom VI/1-2 Bontang. Usai berkeliling sekitar setengah hari, Pangdam dan rombongan ke Hotel Bintang Sintuk untuk beristirahat. Minggu (22/3) pagi, Pangdam dan Muspida Kota Bontang menggelar turnamen golf kecil-kecilan di Lapangan Golf Sintuk sejak sekitar pukul 06.30 hingga menjelang sore. Di saat
yang hampir bersamaan, Ibu Lia Tono Suratman bersama rombongan Ibu Persit Kartika Chandera Kirana Kodam VI Tanjungpura mengunjungi Beras Basah, Selangan dan Tihi-Tihi menggunakan boat house PT Badak NGL. Komandan Kodim 0908 Letkol Dedy Kusbandi menjelaskan, rombongan Persit Kartika Candera Kirana yang dipimpin Lia Tono Suratman mengunjungi permukiman atas air Kota Bontang untuk melakukan bakti sosial kepada warga setempat. Malamnya, Pangdam dan rombongan mencicipi masakan laut restoran Anjungan Indah di Kampung Wisata Bontang Kuala. Terkait dengan pergantian Komandan Detasemen Arhanud Rudal 002/Bontang Mayor Arh Louise Ferdinand P, Deddy mengatakan, posisi Komandan Den Arhanud Rudal 002 Bontang selanjutnya akan diserahkan kepada Mayor Arh Rahmadi Barungsinang. Selain itu, Dedy mengatakan, Pangdam berpesan kepada prajurit Kodim 0908 Bontang agar tetap melaksanakan tugas pokok TNI dengan baik, menjaga kemanunggalan TNI dan rakyat serta menjaga netralitas. (asi)
BONTANG, TRIBUN - Koruptor Insyaf Hamzah MD berencana mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini, Senin (23/3) untuk menelusuri proses izin Presiden untuk pemeriksaan Wali Kota Bontang Andi Sofyan Hasdam yang terkait dengan dugaan kasus korupsi jilid II Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPRD Bontang 1999-2004. “Kebetulan saya sudah di Jakarta sekarang. Yang pertama akan saya datangi besok (hari ini, red) Kejaksaan Agung. Nanti dari sana baru bisa jelas bagaimana perkembangan izin pemeriksaan dari Presiden untuk
Kejari Bontang,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (22/3) siang. Hamzah yang juga anggota DPRD Bontang 1999-2004 itu mengatakan permohonan kepada Presiden untuk pemeriksaaan Wali Kota Bontang sebenarnya telah masuk sejak tiga tahun yang lalu. Bahkan kata Hamzah, saat itu Kejagung telah memulai proses permohonan ke Presiden. “Saya dengan Pak Sumijan tiga tahun lalu mencek ke Kejagung dan katanya sudah masuk dan sementara diproses. Kalau sampai sekarang belum ada izinnya kita ingin tahu dimana kendalanya. Di mana mentoknya,”
ujarnya. Hamzah mengaku tidak memiliki tendensi apa-apa untuk melacak izin pemeriksaan Wali Kota Bontang dari Presiden. Hal itu dilakukan sebagai tanggungjawab sebagai mantan anggota DPRD Bontang yang hingga saat ini masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Kejari Bontang. Hamzah mengatakan, Kejari dan masyarakat Bontang harus melihat secara menyeluruh kasus dugaan korupsi tersebut sehingga perlu mendengar keterangan Wali Kota terkait pemberian izin penggunaan anggaran dan dugaan pe-
Dody Siap Beri Keterangan ANGGOTA DPRD Bontang 1999-2004 yang masih aktif Doddy Rondonuwu mengaku siap dipanggil kapan saja oleh Kejari Bontang untuk memberikan keterangan soal dugaan korupsi dalam PURT. Doddy berharap seluruh mantan anggota DPRD lainnya juga kooperatif dengan Kejari Bontang dan memberikan keterangan apa adanya. Ia menambahkan Kejari Bontang Doddy R menahan sejumlah mantan anggota DPRD bukan soal suka atau tidak suka atau soal tekanan dari sejumlah pihak. Tetapi melihat dari tingkat peran dan kesalahan dalam dugaan kasus korupsi tersebut. Dody menjelaskan dalam DPRD ada sejumlah kategori panitia di antanya Panitia Musyawarah (Panmus), Panitia Anggaran (Panggar) dan Panitia Urusan RumahTangga (PURT). “Dalam kepanitiaan itu ada sejumlah kategori anggota DPRD. Ada yang menjadi
inisiator, ada yang mensahkan, ada pimpinan proyek dan ada yang bertanggungjawab dalam hal ini unsur pimpinan. Yang terakhir adalah penerima. Jadi dari 25 anggota DPRD, masing-masing punya peran dari kategori itu,” katanya. Sementara Jafaruddin H Usman yang juga anggota DPRD 1999-2004 yang masih aktif juga siap DOK memberikan keterangan untuk ke sekian kali di Kejari Bontang. Jafaruddin yang telah menitipkan Rp 100 juta sebagai niat baik mengembalikan kerugian negara itu akan datang jika dipanggil Kejari Bontang. Begitupun dengan Asriansyah. Mantan anggota DPRD yang baru saja aktif menggantikan Sri Asih itu akan tepat waktu memenuhi panggilan Kejari. “Namanya anggota DPRD kita harus pro aktif karena kami taat dengan asas hukum,” katanya. (asi)
DOK
Hamzah MD
nerimaan dana asuransi dari PURT DPRD 1999-2004 untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode itu. Dua rekannya di DPRD, Ester Madao dan Ali Mashadi yang kini ditahan Kejari meminta agar seluruh anggota DPRD kala itu bertanggungjawab karena ikut menerima dari PURT. Hal itu menurut Hamzah sejak lama merasa bertanggungjawab sehingga telah menjaminkan lahan seluas 3 hektare kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kapanpun saya diproses saya siap. Saya tidak pernah lari dari realita,” katanya. Hamzah berharap momen untuk menahan mantan anggota DPRD 1999-2004 tidak terkait dengan masalah politik. “Momennya jangan politis dan jangan tebang pilih. Kalau soal mengembalikan unsur kerugian negara semua juga siap,” katanya. (asi)
Anggota Dewan Belum Pengalaman ANGGOTA DPRD Dody Rondonuwu meminta seluruh pihak memberikan kepercayaan penuh kepada Kejari Bontang untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi jilid II DPRD Bontang. “Tentu Kejari memiiki profesionalisme untuk memilah tingkat kesalahan anggota DPRD. Jujur dari 25 anggota DPRD saat itu tidak ada yang punya pengalaman
kecuali 1 anggota DPRD yang pernah jadi anggota DPRD di Samarinda dan satu lagi pernah duduk di eksekutif,” katanya. Karena tidak mengerti, banyak di antara anggota DPRD kala itu yang hanya menerima pemberian yang telah dianggarkan Panitia Anggaran (Panggar) dan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT). “Seperti kalau kita makan ayam. Kita tahu itu dari
dapur. Tapi sebelum dari dapur kita tidak tahu asalnya dari mana,” ujar pria yang menjadi Caleg DPRD Kalimantan Timur ini. Dody menilai dugaan korupsi tersebut sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan oleh unsur pimpinan DPRD 1999-2004 yang tengah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tenggarong. “Kalaupun sesuai hukum kami diminta untuk mengembalikan kerugian negara, kami siap mengembalikan sesuai dengan apa yang kami terima saat itu,” katanya.
Dugaan kasus korupsi jilid II ini katanya akan menjadi referensi bagi masyarakat Kota Bontang dan anggota DPRD yang bakal terpilih bahwa apa yang dilakukan di DPRD bisa menuai masalah hukum. “Mudah-mudahan kita bisa melihat dengan jernih. Apakah persoalan ini lebih disebabkan karena faktor kesengajaan atau ketidaktahuan,” katanya. Sementara, Wali Kota Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Bontang Sumijan mengatakan Kejari Bontang harus menyelesaikan kasus dugaan korupsi jilid II DPRD sampai tuntas dan menahan tersangka yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi tersebut. “Yang sekarang ditahan ini masih belum apaapa. Kita tunggu yang besar. Kejari jangan tebang pilih dan takut dengan tekanantekanan,.” katanya. (asi)