tribun bontang-sangatta
RABU 20 APRIL 2011
17
Anung 15 Tahun, Apidian 13 Tahun 6 Bulan ● Tuntutan JPU Terhadap Terdakwa Dugaan Korupsi Hasil Penjualan Saham 5 Persen SANGATTA, TRIBUN Pengadilan Negeri (PN) Kutim kembali menggelar lanjutan sidang kasus dugaan korupsi dana hasil penjualan saham 5 persen di PT Kaltim Prima Coal (KPC). Agenda persidangan adalah pembacaan tuntutan untuk dua terdakwa, Mantan Direktur PT Kutai Timur Energi (KTE) Apidian Tri Wahyudi dan Dirut KTE Nonaktif Anung Nugroho. Dalam tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Waluyo Heryawan, SH, dinyatakan semua unsur yang didakwakan pada Apidian telah terpenuhi. Untuk itu, Apidian dituntut 13 tahun 6 bulan penjara, dikurangi masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam rutan, dan denda sebesar Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Senada dengan Apidian, JPU juga menyatakan semua unsur yang didakwakan pada Anung telah terpenuhi. Untuk itu, Anung dituntut pidana penjara 15 tahun dikurangi masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam rutan, dan denda sebesar Rp 750 juta subsider lima bulan kurungan. JPU juga menuntut agar dana yang berada di rekening
KTE di Bank Mandiri segera dimasukkan ke kas daerah Pemkab Kutim. Adapun berbagai bukti yang disita kejaksaan masih akan dipergunakan untuk pemeriksaan dan persidangan tersangka yang lain. Hal-hal yang memberatkan kedua terdakwa menurut JPU adalah akibat perbuatan terdakwa, telah timbul kerugian negara atau daerah sebesar Rp 609.847.500.000, sebagai hilangnya hak atas pembelian saham milik Pemkab Kutai Timur. Kedua terdakwa juga dinilai tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan dana sebesar 63 juta dolar sebagai hasil penjualan saham 5 persen di PT KPC ke kas daerah Pemkab Kutim. Khusus terdakwa Anung, jaksa menilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Adapun hal yang meringankan kedua terdakwa adalah bersikap sopan dalam persidangan, masih mempunyai tanggungan keluarga, juga mengaku belum pernah dihukum dan tidak menikmati hasil korupsi. Kedua terdakwa dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu primer melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU 31/ 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keduanya juga dinilai melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 18 UU 31/ 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU 20/2001 tentang pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai dakwaan kedua primer. Sedangkan pasal lain yang didakwakan tidak dibuktikan jaksa mengingat dakwaan pada dakwaan kesatu dan kedua primer dinilai telah terpenuhi. Pihak terdakwa dijadwalkan menyampaikan pembelaan Selasa (26/4) mendatang. Dalam persidangan, kedua terdakwa menyatakan akan menyampaikan pembelaan sendiri, di samping pembelaan yang disusun tim penasihat hukum. Usai tuntutan dibacakan, PH sempat protes karena tuntutan JPU dinilai memuat fakta yang tidak menjadi fakta persidangan. (khc)
Peserta Sosialisasi HIV/AIDS di Sangatta Membludak ● Bupati Beri Hadiah Umroh dan Perjalanan ke Vatikan SANGATTA, TRIBUN Sosialisasi HIV/AIDS dengan sasaran tokoh masyarakat, karyawan swasta, dan pemuda yang digelar Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Kutim berlangsung semarak. Hal ini ditandai dengan membludaknya peserta sosialiasi yang digelar Selasa (19/4) di ruang Akasia lantai 1 Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi. Ketua panitia sosialisasi, Harmadji Partodarsono mengatakan, kegiatan ini digelar sebagai wujud keprihatinan KPA Kutim terhadap tingginya angka kasus HIV/AIDS di daerah penghasil batu bara ini.
“Berdasarkan data yang kita himpun dari berbagai sumber, jumlah kasus HIV/ AIDS (di Kutim, red) berjumlah 18 kasus. Angka ini cukup tinggi untuk daerah yang baru berkembang,” kata Harmadji. Ketua KPA Kutim yang juga Bupati Kutim, Isran Noor dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas atensi dan kehadiran peserta yang diundang. Bupati juga mengharapkan pengurus KPA Kutim membuat program dan kegiatan bermuatan perang melawan HIV/AIDS. “Kalau kondisi ini dibiarkan tidak mustahil kasus HIV/AIDS di Kutim
semakin tinggi. Harus ada penyadaran secara masif oleh seluruh elemen masyarakat Kutim,” paparnya. Bupati juga mengingatkan khususnya karyawan perusahaan dan PNS untuk berhati hati dan waspada terhadap bahaya penyakit yang satu ini. Yang menarik, di akhir sambutannya, Isran Noor memberikan door prize kepada 2 peserta yang bertahan sampai akhir untuk diberangkatkan Umroh bagi yang Muslim dan ke Vatikan bagi non Muslim. “Yang tetap bertahan akan saya beri door prize berangkat Umroh. Teknisnya silakan panitia rembukkan,” kata Bupati. (khc)
Ibu Rumah Tangga Rentan Tertular SEKRETARIS KPA Pusat, DR. dr Nafsiah rumah tangga yang tidak beraktifitas di luar Mboy Sp.A dalam paparannya menjelaskan rumah, periode dari HIV ke AIDS, antisipasi dan “Data tertinggi penderita AIDS dari pemetaan sebaran kasus HIV di Indonesia. kalangan ibu rumah tangga yang tidak ada “Saya berharap ada gerakan masyarakat yang aktifitas dan tidak selingkuh. Jadi stigma peduli dengan AIDS di Kutim ini,” katanya. masyarakat bahwa AIDS penyakitnya WPS, AIDS menurut Nafsiah bukan penyakit terbukti dari data tidak benar. Hanya saja yang berasal hanya dari Wanita Pekerja Seks penyebab ibu rumah tangga itu tertular ya (WPS). Pasalnya dari data KPA Pusat, angka pasti dari bapaknya yang suka jajan,” katanya. yang tertinggi pasien AIDS justru dari ibu (khc)
TRIBUN KALTIM/DOHANG
UJIAN NASIONAL - Pelajar SMAN 1 Bontang mengerjakan soal UN pada hari pertama UN untuk SMA/MA dan SMK, Senin (18/4).
Ma’ruf Effendi Resmi Jadi Wakil Ketua DPRD BONTANG, TRIBUN Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bontang, Ma’ruf Effendi resmi direkomendasikan sebagai Wakil Ketua DPRD Bontang periode 2009-2004. Ma’ruf ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPRD, menggantikan rekan satu partainya, Isro Umarghani yang terpilih dan telah dilantik menjadi Wakil Walikota Bontang. Rekomendasi kepada Ma’ruf sebagai pimpinan DPRD dilakukan melalui rapat paripurna internal DPRD Bontang yang berlangsung tertutup, di DPRD Bontang, Selasa (19/4). Sumber Tribun, di DPRD Bontang menyebutkan, paripurna penetapan Ma’ruf sebagai pimpinan Dewan
berlangsung cukup alot. Sebagian anggota Dewan sempat melayangkan interupsi. Mereka mempertanyakan keabsahan paripurna tersebut, karena pengganti antar waktu (PAW) Isro Umarghani sebagai anggota DPRD hingga kini belum masuk. “Rekomendasi Pak Ma’ruf sebagai pimpinan DPRD cukup alot sebagian anggota ada yang menolak,” ujar sumber yang menolak disebut namanya. Anggota Fraksi Pelangi Rakyat (FPR) DPRD Bontang, Ubayya Bengawan saat dikonfirmasi mengatakan paripurna penetapan Ma’ruf berlangsung alot. Meski demikian semua fraksi akhirnya sepakat merekomendasikan Ma’ruf Effendi sebagai Wakil Ketua
DPRD. “Benar memang agak alot, tapi akhirnya semua fraksi sepakat memberikan rekomendasi untuk Pak Ma’ruf ,”ujar Ubayya Bengawan. Ketua DPRD Bontang Neni Moerniaeni, yang memimpin paripurna membenarkan bahwa berdasarkan hasil rapat paripurna DPRD, disepakati merekomendasikan Ma’ruf Effendi menggantikan Isro Umarghani pada posisi Wakil ketua DPRD Bontang. “DPRD tadi bukan langsung menetapkan tapi hanya membuat surat keputusan merekomendasikan posisi Wakil Ketua DPRD Bontang Isro Umarghani digantikan Ma’ruf Effendi,” kata Neni. Surat rekomendasi tersebut, kata Neni selanjutnya akan dikirim ke
Gubernur Kaltim untuk mendapat persetujuan dan pengesahan. “Surat rekomendasi sudah langsung dikirim tadi ke Pak Gubernur untuk disetujui. Jika sudah disetujui dan surat tersebut terbit, maka baru dijadwalkan untuk pelantikan,” ujar Ketua Golkar Bontang itu. Mengenai pelantikan Makruf Effendi sebagai Wakil Ketua DPRD Bontang, menurut Neni, akan dilakukan oleh Kepala Pengadilan Negeri Bontang. Sementara terkait PAW Isro Umarghani, sebagai anggota DPRD Bontang, Neni mengaku telah menerima surat dari DPW PKS Kaltim, yang berisi rekomendasi terhadap Listianingsih sebagai pengganti Isro Umarghani. (don)
DPRD Tetapkan 30 Persen Daratan untuk RTH BONTANG, TRIBUN Sidang paripurna ke 14, masa sidang II, DPRD Bontang, Selasa (19/4/2011), dengan agenda mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD, terhadap rancangan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang, berlangsung lancar. Semua fraksi di DPRD Bontang, akhirnya menyetujui rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang, setelah sempat tertunda sekitar dua minggu. Fraksi-fraksi itu, Fraksi PAN, Pelangi Rakyat, PKS, FGerakan Patriot Perjuangan Indonesia (GPPI), Fraksi Golkar dan PPPI. Ketua Pansus Raperda RTRW Bontang, Basri Rase, saat ditemui usai paripurna mengatakan, penetapan Perda RTRW yang merupakan
inisiatif DPRD sebagai sebuah langkah maju dalam pengelolaan lingkungan di Bontang. Dalam Perda tersebut telah diatur zonasi peruntukan ruang terbuka hijau (RTH) seluas 30 persen dari luas daratan Bontang 14.780 hektare. Konsekuensinya, setiap orang ataupun perusahaan tidak bisa lagi seenaknya membangun tanpa mematuhi RTRW. “Dalam RTRW kita menetapkan RTH seluas 30 persen. Kami berharap semua pihak menerima dan mematuhi aturan ini,” ujar Basri. Perda ini, kata Basri, akan dikonsultasikan ke Gubernur Kaltim untuk mendapat persetujuan dan dimasukkan dalam lembar daerah. Namun sembari menunggu proses tersebut, Basri meminta agar pada level teknis Satuan Teknis Perangkat Daerah (SKPD) mulai menerapkan RTRW
yang telah mendapat persetujuan, sebelum menerbitkan izin usaha atau bangunan. “Walaupun tahapan belum final, kami minta SKPD terkait sudah menjadikan RTRW ini sebagai acuan dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” katanya. Dijelaskan, penerapan Perda RTRW diantaranya bisa dilakukan dengan menjadikannya sebagai dasar pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) pada setiap kegiatan pembangunan di wilayah Bontang. Apabila ditemukan ada pengembangan di daerah yang sebelumnya ditetapkan sebagai zona RTH, maka pihak yang bersangkutan harus menyiapkan lahan pengganti seluas areal yang akan dibangun. “Salah satu penerapannya melalui perijinan Amdal yang harus
sejalan RTRW kita,” paparnya. Lebih lanjut politisi Partai Hanura ini mengatakan, sebelum pengesahan Perda RTRW, terlebih dahulu dilakukan konsultasi publik dengan sejumlah stakeholder. Yang antara lain melibatkan, kalangan LSM, tokoh masyarakat termasuk perusahaan-perusahaan besar yang beroperi di Kota Bontang. Selama proses konsultasi tersebut dilakukan sejumlah revisi berdasarkan masukan dari stakeholder. Sehingga diharapkan dalam penerapannya tidak lagi mengalami benturan dengan masyarakat. “Tahapan konsultasi publik sudah kami lakukan jadi kami tentu berharap dalam penerapannya di lapangan tidak terjadi lagi benturan dengan masyarakat,” tandasnya. (don)