CMYK
2
tribun bisnis
KAMIS 19 MEI 2011
11 Pesawat MA-60 Merpati Layak Terbang ● Masih Was-was, SDM juga Diaudit JAKARTA, TRIBUN Sebanyak 11 pesawat MA-60 milik PT Merpati Nusantara Airlines telah selesai diaudit oleh pemerintah. Pesawatpesawat tersebut dinyatakan layak diterbangkan untuk melayani penumpang. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bakti Singayudha Gumay mengatakan, pihaknya melalui Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) telah mengaudit
sebanyak 11 pesawat MA-60 Merpati. “Hasilnya pesawat tetap bisa dioperasikan terbang melayani penumpang,” kata Herry saat dihubungi di Jakarta, Rabu (18/5). Disebutkan selain 11 pesawat ada satu unit lagi MA-60 yang saat ini sedang menjalani perawatan. Meskipun pesawat MA-60 telah dinyatakan laik terbang, Merpati Nusantara Airlines masih belum nyaman. Para SDM pendukung pesawat baling-baling buatan China
Lessor JetLease Ancam Tarik Pesawat PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) terancam kehilangan pesawat pinjaman milik lessor JetLease. Pasalnya Merpati belum membayar penuh utang terhadap perusahaan penjual dan penyewaan pesawat asal Florida AS, Palm Beach tersebut. “Ada ancaman pesawat ditarik dari JetLease, karena utang pada posisi Mei 2011 kepada JetLease masih 0,482 juta dolar AS. Walaupun sudah berkurang dari pada Mei 2010 yang sebesar 7,258 juta dolar AS,” ujar Direktur Utama Merpati Sardjono Jhony dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR-RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5). Menurut Jhony, Merpati mempunyai delapan lessor yang dihutangi. Adapun
posisi utang pada Mei 2010 mencapai 24 juta dolar AS. “Posisi per 5 Mei 2011 berkurang menjadi tinggal 4 juta dolar AS,” tuturnya. Lessor tersebut antara lain, Aeroturbine (Mesin), ST Aerospace (Mesin), Shanon/ SES (Mesin), ACG Acquisition (Pesawat), Aircastle Intrepid (Pesawat), Jetlease (Pesawat), Jetscape (Pesawat), Apollo (Pesawat). Ditempat yang sama, Direktur Utama Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Boyke Mukijat mengungkapkan total utang Merpati yang tercatat di PPA pada akhir 2010 mencapai Rp 2,83 triliun. “Masalah utama Merpati ada di keuangan dimana terdapat utang yang besar hingga Rp 2,83 triliun,” tukasnya. (dtc)
tersebut masih dalam audit otoritas penerbangan sipil RI. “Pesawat MA-60 sudah selesai diaudit dan dinyatakan laik terbang, tetapi kita masih mengaudit SDM di Merpatinya,” kata Herry. Dijelaskannya, semenjak jatuhnya pesawat MA-60, otoritas melakukan inspeksi terhadap Merpati, khususnya yang berhubungan pesawat buatan China itu. “SDM-nya belum selesai diaudit,” jelasnya. Kalau ada yang tidak beres, jelasnya, pilot Merpati bisa saja digrounded. Sebelumnya, Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Kementerian Perhubungan juga melakukan pengujian ulang terhadap tiga pesawat MA-60 di Bandara Ngurah Rai, Bali. Petugas Inspektorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara bekerja untuk memeriksa 12 item hal teknis, di antaranya perangkat komunikasi udara, mesin, penerbangan, dokumendokumen, hingga komponen pesawat yang rutin diganti. “Hasilnya, tidak ditemukan adanya kerusakan atau masalah teknis yang bisa membahayakan penerbangan,” kata Teguh Jalu, koordinator pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Meski sejauh ini hasilnya terlihat baik, pemeriksaan tetap akan dilakukan dengan mengirimkan dokumendokumen pesawat ke Jakarta. (tribunews.com/ kompas.com)
ANTARA/PRASETYO UTOMO
Direktur Utama Merpati Kapten Sardjono Jhony Tjitrokusumo (2 dari kanan) didampingi Direktur Niaga Tony Auliah Ahmad (kanan), Direktur Operasi Kapten Eka Nugraha (2 dari kiri) dan Direktur Keuangan Farid Luthfi (kiri) memberikan keterangan pers untuk klarifikasi mengenai penyebab kecelakaan pesawat Merpati MA 60, bebeapa waktu lalu. Sebanyak 11 pesawat MA-60 milik PT Merpati Nusantara Airlines telah selesai diaudit oleh pemerintah dan pesawat-pesawat tersebut dinyatakan layak diterbangkan.
Boediono Sentil Menteri ESDM dan BP Migas ● Minta Serius Tangani Lifting Minyak ”Saya kurang senang dengan performa produksi minyak kita yang rendah untuk keamanan energi dan pendapatan negara. Kita akan terus dorong investasi untuk mendorong produksi minyak kita” Boediono, Wakil Presiden
JAKARTA, TRIBUN - Wakil Presiden Boediono kecewa karena produksi minyak Indonesia masih loyo di bawah target yang ditetapkan 970 ribu barel per hari. Menteri ESDM dan BP Migas pun kena ‘sentil’. “Saya minta agar BP Migas dan Menteri ESDM lebih serius
menanggapi target lifting (produksi) minyak. Kita harus bekerjasama dalam menanggulangi kendalakendala yang menghambat produksi minyak nasional seperti unplanned shutdown,” tutur Boediono dalam acara The 35th IPA Annual Convention and Exhibition di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5). Boediono mengatakan, harusnya Indonesia bisa memproduksik minyak sebanyak 1,2 juta barel per hari untuk memenuhi kebutuhan nasional. Namun sampai saat ini produksi minyak dalam negeri masih sekitar 910 ribu barel per hari atau di bawah target. Akhirnya Indonesia masih harus mengimpor minyak. “Saya kurang senang dengan performa produksi minyak kita yang rendah untuk keamanan energi dan pendapatan negara. Kita akan terus dorong investasi untuk
tagihan namun belum membayar denda karena sedang menunggu proses banding di pengadilan pajak, sedangkan dua importir film lain belum membayar tagihan. “Itu hanya tagihan pokok, dia kan sudah ajukan banding. Yang dua belum. Karena yang satu itu sudah ajukan banding, dengan banding itu mereka selesaikan secara hukum,” ujarnya. Agung juga mempersilahkan importir tersebut untuk melakukan
www.pt-starsafety.com TRAINING SCHEDULE MAY – JUNE 2011 No
Petugas PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, Area Pelayanan Mampang, memeriksa kWh Meter Prabayar yang akan dipasang di rumah pelanggan terkait dengan program penyambungan sejuta pelanggan. umlah pelanggan listrik prabayar PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah mencapai 1,7 juta sambungan. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai pengguna listrik prabayar terbesar kedua di dunia setelah Afrika.
Pelanggan Listrik Prabayar 1,7 Juta JAKARTA, TRIBUN - Jumlah pelanggan listrik prabayar PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah mencapai 1,7 juta sambungan. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai pengguna listrik
prabayar terbesar kedua di dunia setelah Afrika. “Sebagian besar pelanggan listrik prabayar merupakan kelompok pelanggan kecil dan menengah,” kata Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko
Jangan Sering-sering PT PLN (Persero) menyatakan tak mungkin listrik itu tidak mengalami pemadaman. Namun PLN bertekad agar pemadaman listrik tidak sering terjadi dan cepat ditanggulangi. “Moto baru kami bahwa listrik itu tidak mati sama sekali tidak mungkin, tapi maksud kami adalah listrik itu jangan sering-sering mati. Kalau toh mati harus cepat hidup lagi,” tutur Direktur Utama PLN Dahlan Iskan. Dalam kesempatan tersebut, Dahlan mengatakan banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang masih kekurangan pasokan listrik dan kondisinya sangat jauh berbeda dari kondisi di Jawa. Contohnya di Kalimantan Selatan. “Kami sadar di Kalimantan Selatan memang sangat jauh jika dibandingkan dengan Jawa, dan kami bertekad sebelum 17 Agustus ini Kalsel harus merdeka listriknya,” tegas Dahlan. Dahlan bertekad untuk menekan angka mati lampu di daerah-daerah yang saat ini rata-rata jumlah mati lampu adalah 150 kali per tahun. “Kalau dulu mati lampu dianggap biasa dan sekarang perasaannya itu sudah sukses dan itu kan sulit mengubahnya karena menganggap sukses mengatasi mati lampu, nah karena itulah kami cari cara agar perasaan itu tidak boleh ada. Walau hal ini tidak mudah,” tukas Dahlan. (dtc)
PT PLN Murtaqi Syamsuddin dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (18/51) di Jakarta. Menurut Murtaqi, pesatnya pertambahan jumlah pelanggan listrik prabayar dalam tempo singkat mendapat apresiasi banyak negara karena merupakan salah satu upaya konservasi energi. Tingginya minat masyarakat disebabkan listrik prabayar memiliki banyak manfaat bagi pelanggan. Selain tidak perlu didatangi petugas, listrik prabayar juga menghindari kesalahan pencatatan meteran dan membuat tagihan listrik lebih terkontrol. Dari sisi PLN, kata Murtaqi, program ini juga memberi banyak keuntungan. Selain menghindari tunggakan pembayaran tagihan listrik, program ini dapat menghemat biaya penagihan dan mengurangi jumlah petugas pencatat meteran. (kompas.com)
sulit tercapai, maka itu pernyataan sang Wapres memang selalu menjadi tantangan. Tapi dirinya mengingatkan beberapa kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) sudah berupaya untuk mengejar target tahun ini yang dipatok 970 ribu barel per hari. Seperti diketahui, semenjak awal Mei lalu, Kepala BP Migas, R. Priyono menyatakan pencapaian produksi dan lifting minyak baru mencapai 916 ribu barel per hari. Ini masih sangat jauh sekali dengan target yang dipatok pada tahun ini, yakni 970 barel per hari. Usaha pemerintah untuk mencapai angka 1 juta barel per hari masih dinilai oleh beberapa pihak menjadi hal yang sulit untuk dicapai. Mengingat Indonesia belum memiliki lapangan migas yang baru dan sejauh ini masih mengusahakan peningkatan produksi pada sumur-sumur tua. (dtc)
Satu Importir Film Bayar Tagihan Rp 9 M JAKARTA, TRIBUN - Dari tiga importir film asing yang memiliki tagihan bea masuk royalti, hanya satu yang sudah menyelesaikan kewajibannya yang sebesar Rp 9 miliar. “Yang satu sudah bayar tagihan sekitar Rp 9 miliar, mereka sudah melakukan importasi tapi harus sesuai dengan aturan yang ada,” kata Dirjen Bea dan Cukai Agung Kuswandono di Jakarta, Rabu (18/5). Menurut dia, importir tersebut telah membayar
ANTARA/AGUS
mendorong produksi minyak kita,” tegas Boediono. Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mendapat ‘sentilan’ dari Wakil Presiden Boediono karena kinerja produksi minyak Indonesia loyo. Darwin menyatakan siap untuk memenuhi target produksi 1,2 juta barel per hari. “Kalau soal target yang dikatakan Pak Wapres sebenarnya ada di dokumen resmi, itu sebesar 1,1 juta (barel per hari). Nah, jadi yang diminta Pak Wapres adalah sebuah tantangan buat kita untuk lebih erat kerjasamanya,” ungkapnya. Sebelumnya, Wapres Boediono mengatakan kecewa dengan kinerja produksi minyak Indonesia yang loyo. Boediono meminta Menteri ESDM dan BP Migas untuk bekerja keras. Darwin menyampaikan bahwa mengingat target pencapaian produksi dan lifting minyak
Nama Training
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Safety Officer Development Program (SODP) Ahli K3 Umum Perpanjangan Ahli K3 Umum Defensive Driving 4x4 Internal Audit OHSASS 18001 Sertifikasi Operator Crane (MIGAS) Paket Training Dasar - 1 (First Aid + Basic Fire + Emergency Respon) 8. Paket Training Dasar - 2 (Sea Survival + First Aid + Basic Fire) 9. Contractor Safety Management System (CSMS) 10. Behaviour Based Safety
Head Office : Wisma Nugra Santana Lt. 14, Suite 1416 Jln. Jend. Sudirman Kav.7-8 Jakarta 10220 Phone : +62 21 68685259, 70996506, 5700800 Fax : +62 21 5706925 Branch Office : Jln. MT. Haryono Komp. BDI Blok T No.11 Balikpapan Phone : +62 542 876354, 0542-5633373, 0542-7037399; 0852.4681.7494 Fax : +62 542 878450 Email : sales@pt-starsafety.com; info@pt-starsafety.com; rakhmad@pt-starsafety.com
Durasi
Tanggal Pelaksanaan
2 months 10 days 3 days 2 days 2 days 5 days 2 days
11 Juli 7 Juni & 11 Juli 10 Mei & 7 Juni 25 Mei & 20 Juni 30 Mei 10 Juni 30 Mei & 27 Juni
4 days
6 Juni & 30 Juni
2 days 2 days
13 Juni 22 Juni
Note: Kebutuhan training (diluar schedule diatas), tenaga outsourcing, dll silahkan hubungi : Jln. MT. Haryono Komp. BDI Blok T No.11 Balikpapan Phone:0542 – 876354 / 5633373 / 7037399 / 0812.541.2279 / 0852.4681.7494 Fax: 0542 – 878450 Email: sales@pt-starsafety.com; info@pt-starsafety.com; rakhmad@pt-starsafety.com
CMYK
impor film sesuai aturan yang berlaku walaupun proses hukum saat ini sedang berjalan. Ia menegaskan, Dirjen Bea dan Cukai akan tetap menegakkan aturan perpajakan terutama terkait bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) serta membantah keterlibatan pegawainya . “Pemerintah menaruh `concern` yang sangat serius
tentang ini karena kalau terkait dengan bea cukai, bea cukai membuka isu ini dengan menerapkan bea masuk dan PDRI secara benar sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan ada tiga importir film yang diduga menunggak royalti kepada pemerintah senilai Rp 31 miliar beserta denda. (ant)