tribun penajam-grogot Bukan untuk Mencari Kelemahan Pemerintah TANAH GROGOT, TRIBUN Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas‘penyelenggaraan pemerintahan selama lima tahun masa jabatannya. Isinya ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya yang meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Hal itu dikemukakan Ketua DPRD Paser H Kaharuddin pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD terhadap LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser yang disampaikan Wakil Bupati Paser HM Hatta Garit, Senin (10/5). “Atas dasar UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 3/2007, khususnya pada Pasal 17 ayat 2 yang menyatakan bahwa LKPj Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan DPRD yang disampaikan secara tertulis kepada kepala daerah,” kata Kaharuddin. Dikatakan, terdapat hal yang sangat mendasar dalam LPKj Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah, yakni evaluasi terhadap hasil kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan selama lima tahun ke-
● Dilempari Batu Orang yang Tidak Dikenal
TRIBUN KALTIM/SARASANI
Wakil Bupati Paser HM Hatta Garit menyerahkan LKPj Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah kepada Ketua DPRD Paser H Kaharuddin, Senin (10/5).
pemimpinannya. LPKJ kepada DPRD juga bukan semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pemerintahan, tetapi dapat menjadi saran dan masukan ke arah peningkatan efesiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan yang lebih baik.
LPKj kepada DPRD merupakan kewajiban dalam menjelaskan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Pasalnya, pada kepala daerah melekat tugastugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam arti luas, sehingga semua harus berjalan seimbang. (aas)
TANAH GROGOT, TRIBUN Pasca aksi unjuk rasa damai Jaringan Pemantau Independen (JPI) dan Tim Sukses (Timses) Pasangan Calon Drs H Yusriansyah Syarkawi MSi-Drs H Azhar Bahruddin MAP (YusAzhar) di Mapolres Paser, Senin (10/5) lalu, malam harinya, sekitar pukul 00.15, Selasa (11/5), rumah Masripan, orator dalam aksi damai dilempari batu oleh orang tak dikenal. Tidak diketahui berapa jumlah oknum yang melakukan teror tersebut, sebab Masripan sendiri baru mengetahui bahwa dua kaca jendelanya pecah pada pagi harinya. “Sebenarnya istri saya mendengar suara keras di depan rumah, tapi karena saya sudah kecapekan, saya jawab, itu ulah kucing,” kata Masripan, Selasa (11/5). Peristiwa itu dilaporkan ke Polres Paser, dan dua buah batu sebesar kepalan tangan orang dewasa telah dijadikan barang bukti. Masripan memperkirakan peristiwa tadi malam merupakan dampak dari aksi damai di Polres Paser, sehingga ia
TRIBUN KALTIM/SARASANI
Kaca jendela rumah Masripan orator aksi damai di Mapolres Paser yang pecah akibat dilempari batu oleh orang tidak dikenal, Selasa (11/5).
mengaku sangat keberatan terhadap kejadian ini. “Sudah saya laporkan, dan saya rasa kejadian ini merupakan dampak aksi damai kemarin. Ini seperti bentuk teror, sama seperti percobaan pem-
● Bupati Andi Harahap Sampaikan LKPJ 2009 PENAJAM, TRIBUN - Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Andi Harahap menyatakan, sejumlah kendala yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai APBD tahun 2009 lalu. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya koordinasi yang baik antar satuan kerja, terutama satuan kerja yang memilki keterkaitan kegiatan pembangunan secara langsung dan tim pembebasan lahan. “Contohnya, kegiatan fisik pelaksanaan pemindahan trase jalan provinsi dan pembangunan coastal road belum terlaksana sesuai rencana karena terkendala pembebasan lahan. Bahkan ada juga kendala seperti beberapa pekerjaan fisik bangunan jalan yang tidak bisa terselesaikan, karena pihak
● Sambungan hal 13 mengisi kekosongan saja. Paling tidak seperti yang kerap Pak Gubernur ungkapkan, supaya semua pejabat memiliki pengalaman lebih luas dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pelayan publik,” ujarnya.
Disinggung soal jabatan M Aswin sebagai Asisten IV Setprov dan Nusyirwan Ismail Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD). Keduanya berhalangan tetap, Aswin kini menjadi tahanan Polda karena dugaan tersandung masalah hukum, sedangkan Nusyiwan mencalonkan diri sebagai salah satu Cawawali Samarinda. Dikatakan Irianto, jabatan keduanya termasuk yang akan terkena mutasi tersebut. Sebab tak bisa dipungkiri, pucuk pimpinan dari dua
pelaksana kurang memperhatikan perkembangan fisik di lapangan. Sehingga sampai akhir tahun anggaran pekerjaan tidak mencapai 100 persen, bahkan ada beberapa pekerjaan yang masih 0 persen,” tegas Andi saat menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran, dalam rapat paripurna di DPRD PPU, Selasa (11/5). Lebih lanjut Andi menjelaskan, kendala lain yang dihadapi adalah belum sinerginya kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi dengan Pemkab PPU, terutama untuk kegiatan yang bersumber dari dana APBN, dari berbagai sumber pendanaan seperti tugas pembantuan, DAK dan dekonsentrasi. Namun demikian, Andi mengatakan untuk menyelesaikan masalah itu
jabatan Eselon II tersebut adalah vital, sehingga harus diisi sehingga proses pemerintahan dapat berjalan dengan baik. “Misalnya Aswin, ya mau tidak mau kita mutasi juga. Bahwa nanti pengadilan menetapkan tidak bersalah, maka bisa saja kita kembalikan jabatan itu. Yang jelas mutasi ini adalah untuk penyegaran dan proses restrukturisasi kami agar penyelenggaraan pemerintahan di Pemprov ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” tambahnya. (aid)
Pendaftar Sulit Masukkan Foto ● Baru 1.298 Orang Mendaftar SNMPTN SAMARINDA, TRIBUN Memasuki hari ketujuh pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), terdata sebanyak 1.298 orang telah mendaftarkan diri. Masingmasing IPA 405 pendaftar, 451 pendaftar IPS dan 442 pendaftar IPC. Saleh Usman, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) Unmul menuturkan, kebanyakan pendaftar mengeluhkan kesulitan dalam pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi melalui internet. “Selain itu, ada pula siswa yang masih menunggu ijazah atau SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) dan masih bertanya-tanya mengenai cara pendaftaran. Waktu pendaftaran juga masih cukup panjang, hingga 31 Mei mendatang,” papar Saleh, Selasa (11/5). Pantauan Tribun di Ruang Rapat Rektorat Unmul yang menjadi ruang informasi SNMPT, Selasa (11/5), terlihat ramai dengan pendaftar SNMPTN. Mereka menanti giliran untuk bertanya kepada dua petugas yang duduk di depan komputer. Beberapa pendaftar mengaku datang dari luar Samarinda dan belum mendaftar secara online karena tidak mengerti cara memasukkan informasi ke dalam formulir yang disediakan dalam website. “Saya datang dari
21
Rumah Orator Aksi Damai Diteror
Ada Proyek tidak Dikerjakan Sama Sekali
Semua Pejabat Eselon II Dirolling
RABU 12 MEI 2010
Kejari Kantongi Calon Tersangka ● Sambungan hal 13 Seperti diberitakan Tribun, dalam kasus ini penyidik menyatakan ada keterlibatan pihak penyalur dan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dan Dinas Sosial Kota Samarinda. Dugaan keterlibatan itu dalam proses pengadaan hingga penyaluran hingga pembayaran. Sayangnya,
Siapa Susul Aidil? ● Sambungan hal 13 kemungkinan bakal ada calon tersangka baru. “Hari ini sudah 20 hari ditahan. Tapi kemarin sudah
TRIBUN KALTIM/MAIPAH
Suasana di ruang informasi SNMPTN di Lantai 1 Rektorat Unmul.
Kotabangun. Saya sebenarnya tahu cara menggunakan internet, tetapi saya kesulitan memasukkan foto karena harus 100 KB. Jadi saya kemari saja, sekaligus bertanya mengenai hal lain,” kata Aina, pelajar asal Kotabangun. Gadis berambut panjang itu telah menyiapkan berkasberkas yang dibutuhkan untuk pendaftaran. “Saya juga sudah membayar biaya pendaftaran. Saya ingin mendaftar di Fakultas Pertanian Unmul,” ujarnya, tersenyum. Para pendaftar yang mendatangi ruang informasi SNMPT, tak datang sendiri. Beberapa pendaftar bahkan ditemani orangtua atau saudara mereka. “Sebagian besar memang tak tahu cara memasukkan foto dengan kapasitas 100 KB. Solusinya sebenarnya ukuran foto dikecilkan saja. Pada intinya kami hanya memberikan
informasi saja dan memudahkan pendaftar untuk memasukkan informasi.” kata salah satu petugas. Sekadar diketahui, mulai tahun ini Unmul tak lagi melayani pendaftaran SNMPTN secara manual dan kini sudah dilakukan secara online melalui http:// www.snmptn.ac.id. Pendaftar terlebih dahulu membayar biaya biaya melalui loket/ ATM atau internet banking Bank Mandiri, setelah itu bisa mendaftar melalui website. Sebelumnya, usulan daya tampung SNMPTN 2010 di Unmul sebanyak 3.080 kursi dari 11 fakultas dan dua unit pelaksana. Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan daya tampung SNMPTN tahun lalu sebanyak 3.470 kursi. Namun, tahun lalu tidak menyediakan jalur penerimaan menggunakan beasiswa bidik misi sebanyak 300 orang. (may)
Ingin Sukses, Guru Harus Diopeni ● Sambungan hal 13 UN utama mereka anjlok dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hidayat mengemukakan SMA 10 Plus menerima murid baru tanpa melalui tes atau proses seleksi yang ketat, beberapa tahun terakhir. “Sejak 2005-2009 kemarin, kami mempersilakan siapa saja masuk SMA 10 Plus tanpa melalui tes,” katanya. Konsekuensinya, setelah itu murid mesti taat terhadap segala aturan yang berlaku dan wajib mengikuti sistem pembelajaran yang diterapkan sekolah selama ini. Lantas, apa yang dilakukan pihak sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan? “Guru menjadi kunci sukses pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan ini, guru mesti
bakaran rumah Ketua JPI beberapa waktu lalu,” ungkapnya. Seperti diberitakan, Senin (11/5), JPI dan Timses YusAzhar menggunakan hak berdemokrasi dengan melakukan unjuk rasa damai di
Mapolres Paser, terkait dengan tuntutan kasus penggunaan ijazah paket HM Ridwan Suwidi yang diduga palsu agar cepat diproses, mengingat tahapan Pemilukada Paser terus berjalan. (aas)
REALISASI APBD 2009 KABUPATEN PPU 1. Pendapatan 2. PAD 3. Pendapatan Lain-lain 4. Dana Perimbangan 5. Belanja
Realisasi Rp 669.554.925.193 Rp 51.610.027.565 Rp 38.084.536.284 Rp 534.755.576.637 Rp 867.906.511.506
Ditetapkan APBD Rp. 760.853.340.635 Rp 43.981.543.500 Rp 30.464.946.000 Rp 639.177.150.000 Rp 1.293.431.410.486 Sumber: LKPJ Bupati PPU (mir)
bisa dilakukan termasuk tim pembebasan lahan harus membuat skala prioritas untuk lahan yang akan dibebaskan. Tentu sesuai dengan pekerjaan yang ada dalam APBD. “Agar tidak terjadi proyek yang tidak dikerjakan sampai akhir tahun anggaran, perlu adanya laporan pekerjaan dari pelaksana, pengawas, koordinator lapangan kepada SKPD terkait progress fisik di lapangan. Sehingga diperlukan surat teguran secara berkala bagi yang belum mencapai target,” ungkapnya. (mir)
Bambang belum bersedia menyebutkan siapa saja calon tersangkanya yang diduga terlibat dalam pengadaan hewan sapi itu. Menurtnya, indikasi kasus dugaan mark up harga pembelian hewan sapi itu telah diperkuat dengan data pendukung serta dasar dari aturan pemerintah. Misalnya, dari jenis dan usia sapi yang layak dijual atau dipotong minimal berusia 4 tahun dengan berat berkisar 20 kilogram. “Itu sudah kita dapatkan data-data itu dari Dinas Peternakan. Bahkan untuk bukti pembayaran seperti kwitansi pembelian sudah kita sita sebagai alat bukti.
Tinggal kita tunggu audit dari BPK. Semua data sudah kita berikan ke BPK,” tambah Bambang. Kejari Samarinda mengusut proyek pengadaan hewan sapi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 13.C/LHP/ XIX.SMD/IX/2008 tanggal 4 September 2008, terkait penggunaan dana bantuan sosial tahun 2007. Tim intelijen melakukan penyelidikan dan mengembangkan proyek tersebut. Sumber Tribun menyebutkan, bahwa dugaan mark up pembelian hewan sapi itu ditenggarai tidak sesuai dengan harga beli pada saat
itu, berkisar Rp 8 juta/ekor. Penyelidik mensinyalir ada dugaan mark up dari harga jual, dari berat dan ukuran hewan sapi tersebut. Menurutnya, proyek pengadaan hewan sapi itu ditender dan dimenangkan oleh tiga kontraktor yang menyediakan hewan sapi itu dari luar pulau Jawa. Informasi yang dihimpun Tribun, Pemkot Samarinda mengalokasi pengadaan hewan sapi di pos anggaran Bantuan Sosial. Pada tahun 2007, dialokasikan sekitar Rp 8 miliar untuk pengadaan hewan sapi sekitar 1000 ekor. Hasil penyelidikan, pengadaan hewan sapi itu diindikasikan ada dugaan mark up harga per ekor.(bud)
kita perpanjang lagi penahanannya untuk 40 hari. Karena kita masih memerlukan pemeriksaan lanjutan untuk tersangka dan saksi-saksi,” kata Bambang, Selasa (11/5). Ditanya dalam proses penyidikan, Bambang mengatakan, masih melakukan
memeriksa beberapa berkas dan keterangan saksi. Apakah akan ada calon tersangka baru? “Nanti kita lihat perkembangannya. Yang pasti kita sudah pegang semua alat bukti. Tinggal kita panggil saksisaksi yang yang bisa kita tingkatkan jadi tersangka,” katanya.
Sayangnya, Bambang enggan menyebutkan siapa calon tersangka berikutnya setelah Aidil. Ditanya dari kalangan pengurus Persisam atau Pemkot Samarinda, Bambang belum bisa memberikan bocoran. “Kita lihat saja nanti,” janji Bambang.(bud)
betul-betul mengajar dan murid betul-betul belajar. Komitmen guru sangat dibutuhkan. Ini pula yang kami terapkan di sekolah,” ucap Hidayat. Tak kalah penting, kata Hidayat, kesejahteraan guru mesti diperhatikan. “Untuk mendukung sukses dunia pendidikan, guru harus diopeni (bahasa Jawa: dipelihara atau diperhatikan, red),” imbuhnya. Hidayat mengaku pernah melakukan studi banding di SMPN 5 Yogyakarta. Di sana, tiap 6 bulan sekali guru SMPN 5 ini di-charge di IKIP Yogyakarta. “Guru juga memiliki “masa pakai” seperti baterai. Mereka memiliki masa pakai 6 bulan,” selorohnya. Selain itu, katanya, kesejahteraan guru harus betul-betul diperhatikan. “Jangan sampai ada guru ekonomi tapi malah moratmarit ekonominya,” ucapnya disambut tawa peserta diskusi. Terkait pola pengawasan UN, Saleh Usman sebagai
perwakilan dari Unmul mengatakan pihaknya menjalankan pengawasan dengan baik, sesuai Prosedur Operasional Standar (POS). Dia menjelaskan pengawas UN untuk tingkat SLTP jauh lebih sedikit dibandingkan SLTA. Dari semula yang direncanakan 440 orang pengawas di seluruh Kaltim, akhirnya berkurang separuhnya menjadi 220 orang. “Kekurangan pengawas di tingkat SLTP disebabkan masalah keterbatasan anggaran,” kata Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) Unmul itu. Sehingga untuk wilayah utara, ungkap Saleh, Unmul tidak menempatkan tim pengawasnya di sana. “Umumnya, mereka (kawasan utara) memanfaatkan pengawas dari guru setempat dan sejumlah LSM. Ini yang perlu diperbaiki ke depan,” ucapnya. Ia berharap agar hasil UN ini menjadi tolok ukur
tingkat kelulusan suatu lembaga pendidikan. “Saya malah sepakat apabila hasil UN ini dijadikan pemetaan sekolah, mana yang bermutu atau tidak,” tuturnya. Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia, Prof DR Dwi Nugroho mengaku gembira sekaligus sedih dengan hasil UN Kaltim. “Saya gembira karena sistem pelaksanaan UN berjalan secara jujur. Namun, saya juga sedih melihat kemampuan pendidikan di Kaltim seperti ini,” ucap Dwi. Menurutnya, Kaltim mesti berjuang keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan. “Saat ini, kita tidak perlu saling mengadili dan menyalahkan. Yang terpenting, sudahkah para pedidik all-out dalam mengajar murid selama ini?” tanya Dwi. Dia berharap alokasi dana pendidikan ke depan tidak lagi fokus pada pembangunan kelas-kalas baru, namun lebih pada peningkatan mutu pendidikan sekolah. (rahmat taufik)