14
tribun samarinda
SELASA 11 MEI 2010
Maringan: Sama Bapak Saja BADAN Pengawas Keuangan dan Pembangunan Kaltim saat dikonfirmasi Tribun, Rabu (5/ 5) pukul 14.25 wita enggan memberikan keterangan terkait hasil audit perhitungan kerugian negara. Alasannya, Kepala BPKP Kaltim Bambang Setiawan sedang sibuk karena kegiatan rapat internal dan menerima tamu dari beberapa
instansi. Informasi dari sekretaris Kepala BPKP Kaltim mengatakan, Bambang Setiawan masih mengadakan rapat dengan para stafnya. Kata sekretarisnya, Bambang melimpahkan ke Ketua Bidang Investigasi BPKP Kaltim yakni Maringan Silalahi untuk melayani wartawan. Namun,
saat bertemu dengan Tribun, Maringin mengkonfirmasi kasus dugaan mark up lahan PLN, ia langsung tidak bersedia memberikan ketarangan. “Jangan sama saya, sama bapak saja,” kata Maringan, sambil meninggalkan Tribun. Tapi Bambang belum bisa ditemui .(bud)
Komisi IV Minta Disdik Evaluasi Hasil UAN Perbaiki Koordinasi Empat Komponen SAMARINDA, TRIBUN - Hasil ujian pembangunan dari Gubernur Kaltim nasional (UN) se Kaltim banyak menjadi tidak berguna dan lebih siswa/siswi tingkat Sekolah mengesankan tidak efektif. Hal ini Menengah Pertama (SMP) dan agar tidak menjadi sia-sia terkait Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak anggaran dana yang dialokasikan lulus. Hal ini membuat Komisi IV harus berjalan tepat sasaran. DPRD Kaltim menjadwalkan untuk "Dengan dana yang besar, lalu meminta penjelasan Dinas barangtentu ada konsekuensi Pendidikan (Disdik) Kaltim agar prestasi. Nah prestasi ini yang harus melakukan evaluasi hasil UN yang bisa dijawab, mengapa tidak bisa tidak memuaskan. diraih," tutur Leliyanti, anggota dari "Inilah wajah pendidikan kita. Dan Fraksi PKS. hasil UAN tahun ini menjadi bahan Leliyanti Ilyas Leliyanti menambahkan, sistem koreksi untuk semua pihak. Kita juga pendidikan itu terkait dengan berbagai tidak dapat menyalahkan siapapun, namun kita komponen. Komponen itu, lanjut dia, peranan berharap hasil UN ini menjadi bahan evaluasi sekolah, orangtua murid, murid itu sendiri. yang serius bagi Disdik Kaltim," Kata Leliyanti "Empat unsur komponen inilah yang berIlyas,Anggota Komisi IV DPRD Kaltim. tanggungjawab penuh dengan hasil ujian itu senIa tak menampik hasil buruk UAN itu menjadi diri. Jika empat komponen ini mampu berkoortamparan bagi pemerintah provinsi yang kini dinasi dengan baik, saya yakin ujian ini akan tengah gencar mengkampanyekan program membuahkan hasil yang lebih baik," katanya. Kaltim Cemerlang. Menurutnya, evaluasi di Disdik Karena, lanjut dia, terbukti masih ada sekolahKaltim harus bisa ditelisik secara mendetail sekolah yang mampu 100 persen meluluskan hingga memperoleh hasil diagnosa yang tepat. anak muridnya. "Dan saya yakin itu karena hasil Kata dia, jika tidak memperolah diagnosa koordinasi yang baik dari empat komponen terkait hasil UN, maka semua program tersebut," tambah Leliyanti.(adv/bud)
PERAMA door & window
Porduksi : Kusen, Pintu, Jendela, Kaca Hias
Pintu Panel / Solid door Bahan Baku : Kayu Oven / Kedy BARU DI BUKA
CABANG
BONTANG
HOTLINE
: 0542-7127700
BALIKPAPAN
SAMARINDA
Jl.MT.Haryono no.6 Balikpapan, Kal-Tim Telp/Fax (0542) 874663,7023072 Fax.(0542)7214018 E-mail :peramasari@yahoo.co.id
Jl.Awang Long No.15 Telp / Fax (0541)731169
HARGA LOKAL KUALITAS EXPORT
Penyidik akan Recek Tersangka ● Bambang Anggota Tim 9 dari PLN Samarinda SAMARINDA, TRIBUN - Tersangka Bambang yang menjabat sebagai Ketua Pengadaan Lahan Gardu Induk PLN hingga kini belum diperiksa dan ditahan. Alasannya, tersangka sudah menyertakan bukti medical record bahwa dirinya sakit. Kepala Kejati Kaltim Dachamer Munthe SH meminta tim penyidik kembali melakukan cek and recek tersangka. “Itu ada suratnya, masih sakit dia (tersangka Bambang). Ada medical recordnya dari dokter. Sementara kita percaya dan positif thinking. Tapi kalau nanti, penyidik kita akan cek and recek,” kata Dachamer, usai menggelar ekspos kasus korupsi Bontang, Senin (10/5). Lebih lanjut, Dachamer me-
ngatakan, penyidik tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kaltim. Namun hingga kini BPKP belum menyelesaikan audit kerugian negara. “Auditnya belum, dia (BPKP) masih minta data-data. Kita sudah kasih data-datanya,” kata Dachamer. Kejati Kaltim sudah menjebloskan 10 tersangka yang diduga terlibat korupsi mark up pengadaan lahan PLN senilai Rp 4,8 miliar. Mereka ditahan sejak tanggal 16 Maret 2010 dan sudah dilakukan perpanjangan masa penahanan selama 40 hari. Kejati Kaltim berkomitmen tidak akan memberikan penangguhan penahanan dalam kasus korupsi.
Meski tinggal satu tersangka yang belum dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sempaja, tim penyidik Kejati Kaltim tetap akan melimpahkan berkas perkaranya. Pasalnya, penyidik melakukan pemberkasan satu tersangka satu berkas. “Tidak masalah, kalau tersangka yang lain sudah selesai penyidikannya kita limpahkan. Yang lain bisa menyusul,” kata Baringin, kepada Tribun beberapa waktu lalu. Ditanya, jika hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP Kaltim menyatakan tidak ada kerugian negara dalam kasus ini, kata Baringin, Kejati Kaltim telah menyiapkan data perhitungan kerugian negara. Ia menjelaskan, aparat Kejaksa-
an yang berwenang menangani perkara ini dapat melakukan perhitungan kerugian negara. “Kalau seandainya tidak ada, Kejaksaan bisa menghitung kerugian negara. Itu diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan, kerugian negara dapat dihitung oleh aparat yang berwenang dan auditor. Siapa aparat yang berwenang itu? Ya Kejaksaan, karena kasus ini ditangani kita,” jelas Baringin. Dengan demikian, dalam UU/31/1999 jika dalam kasus korupsi terkait perhitungan kerugian negara, auditor hanya dapat menghitung. “Bukan harus atau wajib. Kita aparat yang berwenang juga bisa menghitung kerugian negara,” tegasnya.(bud)
AsMARA BUMIDA Jamin hingga Anak Kedua
● Biaya Santunan Kelahiran dari Rp 1 Juta - Rp 3 Juta SAMARINDA, TRIBUN - PT Asuransi BUMIDA Cabang Kaltim terus melalukan inovasiinovasi dalam Program Asuransi Kesehatan Masyarakat Samarinda (AsMARA) di 2010 ini, khususnya dipelayanan. Tidak hanya untuk berobat di Puskesmas atau rawat inap di rumah sakit yang menjadi provider atau rekanan, namun juga ada
pemberian santunan kelahiran. Kepala Cabang BUMIDA Kaltim Suryo Thasrun mengatakan, pelayan itu diberikan melalui mekanisme klaim perseorangan maksimal untuk anak kedua dari istri pertama yang sah. Sementara untuk anak ketiga dan seterusnya tak mendapat jaminan. “Yakni untuk kasus mela-
hirkan normal yang dilakukan di bidan (berlisensi), Puskesmas, klinik bersalin atau rumah sakit rekanan BUMIDA akan diberikan penggantian sesuai kuitansi dengan angka maksimal Rp 1 juta. Sementara untuk kasus kelahiran patologi atau abnormal yang memerlukan operasi (sectio caesaria) ditanggung maksimal Rp 3 juta,” kata
Suryo, Senin (10/5). Operasi caesar, lanjutnya, harus dilakukan di dua rumah sakit rekanan yakni RSUD AW Sjahranie dan RS IA Moeis. Apabila biaya yang diperlukan di atas Rp 3 juta, maka sisanya adalah tanggungan peserta sendiri. “Untuk lebih jelasnya, jadi angka maksimal yang kami ganti adalah Rp 3 juta saja.”(aid)