KAMIS 7 JANUARI 2010
17
PTB Tunggak PBB Rp 192 M ● DPRD akan Tagih Dirjen Keuangan dan Menteri ESDM BONTANG, TRIBUN - PT Badak NGL ditenggarai menunggak pajak bumi dan bangunan (PBB) sekitar Rp 192 miliar kepada Pemkot Bontang. Tunggakan pajak yang meliputi objek pajak kilang, perkantoran, dan perumahan itu terjadi sejak 2005, dengan rincian Rp 48 miliar per tahun. Informasi mengenai tunggakan pajak PT Badak ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Bontang, Sayutin Budianto, Rabu (6/1) kemarin. “Sejak 2005, tidak ada lagi pemasukan dari PBB PT Badak. Akibatnya kita dirugikan sekitar Rp 48 miliar per tahun,” ujar Budi. Menurutnya, tunggakan pajak ini terjadi akibat keluarnya SK Menteri ESDM tahun 2007 yang menetapkan industri pengolahan Migas PT Badak sebagai kegiatan industru hulu. Kebijakan ini dinilai merugikan Bontang, sebab sebelumnya, berdasarkan UU 22/2001 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas), PT Badak harusnya masuk dalam kategori industri hilir. Dalam aturan itu secara gamblang disebutkan, kegiatan industri Migas Hulu meliputi eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan kegiatan hilir meliputi pengolahan, penyimpanan, pengiriman dan niaga. “Kalau kita cermati, kan jelas kegiatan PT Badak tidak melakukan eksplorasi ataupun eksploitasi. Mereka hanya melakukan penyimpanan, pengo-
lahan dan niaga yang semuanya masuk dalam kategori hilir. Makanya kami berani katakan pusat telah mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif,” paparnya. Karenanya, sebagai Ketua Komisi II DPRD yang membidangi anggaran, Budianto mengaku akan mempertanyakan tunggakan pajak PT Badak langsung ke Pusat. Ia mengaku akan melakukan klarifikasi langsung ke Dirjen Keuangan, terkait tunggakan pajak PT Badak sejak 2005. Budianto juga akan meminta penjelasan dari Menteri ESDM yang menerbitkan SK 2007 tentang penetapan PT Badak sebagai industri hulu. “Jadi sasaran kita memang bukan manajemen PT Badak yang ada
disini tapi kebijakan dari pemerintah pusat. Makanya, Komisi II akan menanyakan ini ke Dirjen Keuangan dan ESDM,” ungkapnya. Terpisah, Walikota Bontang Andi Sofyan Hasdam saat dikonfirmasi, mengaku belum bisa berkomentar banyak. Ia mengaku belum mendalami sejumlah ketentuan baik SK Menteri ESDM tahun 2007, maupun UU No 22/2001 yang mengatur tentang Pertambangan Migas. “Saya memang sudah dengar masalah ini, tapi sampai sekarang teknisnya masih dikaji oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). Saya juga belum terima laporannya seperti apa,” kata Sofyan. (don)
Siapkan Judicial Review SELAIN berencana melakukan lobi, Komisi II DPRD Bontang juga mengaku sudah menyiapkan bahan judicial review atas kebijakan Menteri ESDM tahun 2007 yang menetapkan PT Badak sebagai industri Migas Hulu. Judicial review atau peninjauan ulang ini akan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) jika perjuangan untuk mendapatkan hak atas hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari PT Badak tidak terwujud. Menurut Budi, pengajuan judicial review ini, wajib dilakukan mengingat imbas dari SK itu sangat merugikan masyarakat Bontang. SK itu berdampak pada berkurangnya tambahan PAD dari sektor pajak perkotaan sebesar Rp 48 miliar per tahun. Sehingga pada perhitungan APBD 2010, Bontang mengalami defisit sebesar Rp 125 miliar. Budi optimistis, rencana judicial review yang akan diajukan akan dimenangkan oleh MK karena secara substansi kebijakan SK Menteri ESDM tahun 2007, bertentangan dengan UU No 22/ 2001 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. (don)
Blokade Pit A Berakhir Kemarin
● Pertemuan KPC dan FMB Berlanjut di Samarinda SANGATTA, TRIBUN - Jalan hauling batu bara dari Pit A Bengalon, konsesi PT Kaltim Prima Coal (KPC), ke pelabuhan Lubuk Tutung yang sempat ditutup sejumlah warga dari Forum Masyarakat Bengalon (FMB), pada Rabu, (6/1) sekitar pukul 12.30 kembali dibuka. Dengan pembukaan jalan tersebut, lalu lintas pengangkut batu bara menuju pelabuhan Lubuk Tutung kembali normal. Sebelumnya massa FMB menutup jalan itu tepat di posisi CH 14000 Pit A (simpang empat jalan hauling batu bara Pit A ke pelabuhan Lubuk Tutung dengan jalan Sangatta-Sangkulirang). Penutupan dimulai sejak, Selasa (5/1) sekitar pukul 14.00. Penutupan jalan oleh FMB berawal dari tidak dipenuhinya tuntutan mereka agar PT KPC menyetujui alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) senilai 1 juta dolar AS, agar dikelola oleh FMB dan dimasukkan dalam rekening khusus. Kapolres Kutim, AKBP H Faizal yang turun mengamankan lokasi mengatakan, aksi blokade tersebut berakhir Rabu siang, setelah Polres Kutim memediasi kedua pihak. Kedua pihak ak-
hirnya sepakat untuk membicarakan lebih lanjut tuntutan FMB. Termasuk pada pertemuan di DPRD, Rabu (6/1) sore. Faizal mengatakan, aksi masyarakat melanggar Keppres 63/2004 tentang sistem pengamanan objek vital nasional (Obvitnas). “Tindakan mereka bisa dikategorikan anarkis. Tambang ditutup satu jam saja akan sangat berpengaruh pada devisa negara,” katanya. Namun Polres tidak akan menyeret aksi blokade ke jalur hukum karena FMB mau diajak lompromi. Ia menambahkan, dalam aksi warga tidak ada kendaraan produksi yang terhalang. “Mobil yang membawa bahan bakar dan catering tetap bisa masuk. Tidak ada kendaraan produksi yang terhalang,” katanya. Pertemuan KPC dengan FMB kemudian berlanjut ke pertemuan terbatas di DPRD Kutim. Di gedung Dewan, hadir perwakilan dari FMB, KPC, dan Polres yang bermusyawarah dengan unsur DPRD di ruangan Ketua DPRD Kutim. Anggota Komisi II DPRD Kutim, Sugianto Mustamar mengatakan, pertemuan di DPRD sengaja tidak dalam kapasitas
SANGATTA, TRIBUN - Sebanyak 41 personel Polres Kutim mendapatkan kenaikan pangkat, Senin (4/1). Kenaikan pangkat diberikan dalam upacara Korps Raport Kenaikan Pangkat Perwira dan Bintara di markas Polres Kutim. Upacara ini dilaksanakan serentak di seluruh jajaran Polda Kaltim. Kapolres Kutim, AKBP H Faizal, mengatakan pelaksanaan upacara ini tertunda. “Biasanya kita melaksanakan upacara tanggal 1 Januari. Namun karena berkonsentrasi pada pengamanan malam tahun baru, maka baru dilaksanakan,” katanya, Senin (4/1).
MENERIMA SISWA BARU MEKANIK TRAINING TECHNICAL MOTOR - Mesin - Motor Balap - Kelistrikan NETWORKING PROGRAM SPECIAL - Job & Service - Cat & Duco CLASS - Management Bengkel - Reguler (3 bln) - Permodalan - In House (2 bln) - Weekend (1,5 bln) Campus : 1. PENTHOUSE MOTOR (Samping Masjid AL Muhajirin) Batakan 2. Perum Bukit Batakan Indah Blok K-12 RT 49 Kel.Manggar Telp : (0542)8039543, 8005101, 0812 5495 4911
JAMINKAN BPKB: MOTOR & MOBIL PRIBADI
PERHITUNGAN & PLAN DESIGN
TRUK, L300 MULAI TH'90-2009 T CEPA dan H MUDA
BELI MOBIL KURANG DANA HUB KAMI:
BRAM : 0542-9188714 081934552080
Hubungi :
MENYEWAKAN ALAT UKUR (TOTAL STATION, THEODOLITE, LEVEL, GPS) TOPOGRAFI KONTRUKSI Dikerjakan oleh ESTIMASI ROAD DESIGN Tenaga Ahli MINING dan Profesional HOUSING DLL
CV. BUMI JAYA LESTARI Bpp
Telp : 0542 - 7162288, 7096959 Telp/Fax : 0542 - 871218
Tolak Konsep FMS CSR KETUA Forum Masyarakat Bengalon (FMB), Hartono Kadrie Salam menyatakan, pihaknya meminta penetapan rekening khusus untuk menyimpan dana CSR 1 juta dolar. Setiap pemanfaatan dana akan melalui verifikasi dari 4 pihak, yaitu FMB, KPC, DPRD, dan Pemkab. FMB menolak pola Forum Multi Stakeholder (FMS) CSR yang selama ini dikembangkan Pemkab Kutim. “Bukan kami tidak percaya dengan pola itu. Karena hingga saat ini masih ada tunggakan program lama yang belum juga tersalurkan,” katanya, Rabu (6/1). Pihaknya ingin membangun pola baru yang diawasi oleh berbagai pihak. “Kami bukan mau jalan sendiri. Kami ingin ada keterbukaan mekanisme yang menguntungkan masyarakat. Mereka bisa membuat program, bekerja langsung, dan tersedia uangnya,” katanya. Ia menyebut pemanfaatan dana CSR akan terkontrol karena diawasi Pemkab dan DPRD. “Dalam pemanfaatan dana, FMB menjadi koordinator, sedangkan DPRD dan pemerintah mengawasi,” katanya. (khc)
Dalam upacara ini, 41 personel Polres Kutim mendapatkan anugerah kenaikan pangkat. Rinciannya 3 orang Ipda menjadi Iptu, 1 orang Aipda menjadi Aiptu, 4 orang dari Bripka menjadi Aipda, 7 orang dari Brigpol menjadi Bripka, 6 orang dari Briptu menjadi Brigpol, dan 20 orang dari Bripda menjadi Briptu. Dalam amanatnya, Faizal mengatakan kenaikan pangkat bukanlah hadiah. Melainkan hasil kerja keras dan jerih payah dalam mengemban tugas dan pengabdian di lingkungan kesatuan dan fungsi masing-masing. “Hal itu juga wujud per-
LEMBAGA BIMBINGAN DAN PELATIHAN
JASA PENGUKURAN & SURVEY
dibahas tindak lanjut kebijakan tanggal 20 Oktober 2009 tentang pengelolaan dana CSR 1 juta dolar AS per tahun untuk Bengalon yang menjadi pangkal perselisihan. “Ditargetkan ada kesepakatan teknis dalam pertemuan tersebut,” katanya. Namun hingga saat ini belum diperoleh informasi tempat dan waktu pertemuan. (khc)
41 Personel Polres Naik Pangkat
“PENTHOUSE MOTOR COURSE”
ANDA BUTUH DANA???
besar. “Berdasarkan kesepakatan, pertemuan akan lebih intensif di Samarinda,” katanya. Pertimbangannya, karena GM External Affair and Sustainable Development, Husain Akma, masih berada di Samarinda. “KPC, FMB, Polres. dan DPRD akan bertemu di Samarinda. Semua prosesnya atas biaya KPC,” katanya. Dalam pertemuan itu akan
hatian dan penghargaan pimpinan Polri terhadap personel yang menunjukkan prestasi, dedikasi, dan loyalitas dengan baik,” katanya. Ia pun meminta personel yang mendapat kenaikan pangkat untuk menyesuaikan diri dengan tingkatnya. “Semakin tinggi pangkat, semakin berat beban dan tanggungjawabnya,” katanya. Sedangkan terhadap personel yang bermasalah sehingga belum mendapat kenaikan pangkat, Faizal meminta agar mereka bisa mengintrospeksi diri untuk tidak mengulangi kesalahannya. (khc)
MINING PUMPS RENTAL new product
High Head & High Capacity Head : up to 120 m, Cap. Mak : 220 l/s Suction : 8 inc, Discharger : 6 inc Engine drive : Mitsubishi 8DC9 Include : Operator & Maintenance
Cp :Yusuf R 0812 985 0540
45 Juta/Bulan facebook: prasetia dwidharma prasetiapump@yahoo.co.id
A5 : 5.700 A10 : 10.700 A25 : 25.750 A50 : 49.500 A100: 97.000
S5 : 5.700 S10 : 10.700 S20 : 20.500 S50 : 49.500 S100: 97.000
I5 : 5.800 I10 : 10.800 I20 : 20.500 I25 : 25.200 I50 : 49.500 I100 : 98.000
A5 : 5.800 A10 : 10.800 A20 : 20.500 M25 : 25.200 M50 : 49.500 M100: 98.000
F5 : 5.600 F10 : 10.500 F20 : 20.100 F50 : 48.000 F100: 95.500
X5 : 5.800 X10 : 10.800 X25 : 25.500 X50 : 49.500 X100: 98.500
TR5 : 5.800 TR10 : 10.800 TR20 : 20.500 TR25 : 25.200 M50 : 49.500 M100: 98.000
Dimana & Kapan Saja, Di Dalam Negeri & Luar Negeri, Cuma Pake 1 Chip / Kartu Aja Transaksi 24 Jam Deposit Minimal 50.000 Tanpa Target Order Deposit DAFTAR GRATIS!!
BORNEO WALET Menyediakan: -
Parfum Sirip / Walet Pembasmi hama walet CD Walet Sarang palsu dll Pindah alamat di :
ketik reg medicalhall kirim ke 9779