CMYK
22
tribun balikpapan
SABTU 6 FEBRUARI 2010
Diskusi Sabtuan Tribun Kaltim ”Membedah APBD 2010” (6-Habis)
PAD 2010 Ditargetkan Capai Rp 200 Miliar PENDAPATAN Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan APBD untuk belanja kebutuhan di daerah setiap tahun. Tahun lalu PAD Kota Balikpapan hanya mencapai Rp 10 miliar, dan ditargetkan 2010 bisa mencapai Rp 200 miliar. WAKIL Ketua DPRD Kota Balikpapan Syukri Wahid mengatakan, naiknya PAD merukakan sinyal positif. Meski begitu, potensi PAD Balikpapan masih cukup banyak yang belum dimaksimalkan. Karena masih banyak sektor sumber PAD seperti pajak usaha walet, parkir, hotel dan restoran, dan sejumlah pajak dan retribusi lainnya belum digali. “Memang ada peningkatan PAD pada
TRIBUN/FER
Syukti Wahid
TRIBUN/FER
Herry Johanes
2009, namun masih banyak sektor dunia usaha yang belum tersentuh secara maksimal untuk meraup PAD. Untuk itu target PAD 2010 harus mencapai Rp 200 miliar. Angka ini cukup logis karena banyak
sektor pendapatan kita yang belum dimaksimalkan,” katanya. Menurut Syukri, peluang mendapatkan pajak dan retribusi semakin lebar. Pelimpahan kewenangan dan pengolahan pajak seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diharapkan bisa meningkatkan pundi-pundi PAD. Potensi dua penarikan pajak tersebut sekitar Rp 4 miliar per tahun. Pendapatan melalui dana perimbangan, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) serta subsidi pemerintah provinsi tahun ini hanya Rp 80 miliar. Ia juga menyinggung APBD 2010 yang mencapai Rp 1,4 triliun, sekitar Rp 400 miliar diperuntukkan belanja gaji pegawai,
Tak Keluarkan CSR Diumumkan di Media BALIKPAPAN, TRIBUN- Peringatan bagi perusahaan jasa, industri, dan perdagangan di Kota Balikpapan. Bagi perusahaan yang belum melaksanakan kepedulian sosial atau Corporate Social Responsibilty (CSR), Pemkot Balikpapan tak segan-segan mengumumkan di media. Komisi II DPRD Kota Balikpapan telah meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mengumumkan perusahaan yang enggan melaksanakan CSR tersebut ke media. Menurut anggota Komisi II Ardiansyah, di Balikpapan banyak perusahaan yang belum melaksanakan kepedulian sosialnya. Disperindagkop diharapkan dapat menggarap dengan maksimal supaya bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ardiansyah menyatakan, bagi perusahaan yang enggan melaksanakan CSR, dipublikasikan saja lewat media secara rutin. “Saya minta tiap minggu diumumkan di media massa, supaya kita tahu sejauh mana kepedulian perusahaan di Balikpapan,” ujarnya. Terpisah Kepala Disperingdagkop Kota Balikpapan Achmad Ilhamsyah mengatakan telah membentuk tim khusus yang bertugas menagih CSR perusahaan. “Kami sudah bentuk tim khusus untuk itu, ketua tim-nya ada di Bappeda. Mudah-mudahan tim itu bisa segera ke lapangan mengecek, sekaligus menegur perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan CSR itu,” ujar Achmad. (m28)
Isunya Masuk Polri Butuh Duit BALIKPAPAN, TRIBUN Perwakilan adat Dayak dari Persekutuan Dayak Kundayeh Kaltim (PDKT) Balikpapan menemui Kepala Biro Personel (Karo Pers) Polda Kaltim, Kombes Pol Adhi Prawoto di Mapolda Kaltim, Jumat (5/2). Maksud kedatangan mereka adalah untuk berdiskusi, membahas solusi agar putra daerah khususnya dari suku Dayak, bisa lulus jadi anggota Polri. Penasehat PDKT, Paris Paulus, mengatakan ada beberapa kendala yang dihadapi putra suku Dayak pedalaman. Pertama, tak meratanya mutu dan kualitas pendidikan. “Jadi meskipun mendapatkan pendidikan, tapi mutunya berbeda. Karena itu mereka kurang siap menghadapi tes,” kata Paris. Hambatan lainnya menurut anggota Bidang Hukum, Daud Bauk, adalah masih tingginya biaya transportasi yang dikeluarkan putra daerah di pedalaman untuk berangkat ke kota, guna mengikuti tes penerimaan Polri. “Selain itu,
TRIBUN KALTIM/ABDUH
Perwakilan suku Dayak berdiskusi dengan Polda Kaltim.
masih kuat beredar isu di pedalaman, masuk polisi butuh duit jutaan,” kata Ketua PDKT Balikpapan, Hendrik Furet. Menanggapi hal tersebut, Karo Pers Kombes Pol Adhi Prawoto menyampaikan, pihaknya akan berkoordinasi dengan polres setempat, khususnya di Nunukan, Malinau dan Kubar, dimana masih banyak suku Dayak yang tinggal di pedalaman. “Kita akan minta agar polres memberdayakan putra Dayak yang telah diterima menjadi anggota Polri, untuk berbagi ilmu dengan generasi muda. Agar
mereka juga bisa jadi anggota Polri,” ujar Adhi. Kepada generasi muda suku Dayak, Adhi menjelaskan Polri memberi kemudahan. Mulai dari ditolerirnya pendaftar yang punya tato adat dengan catatan tertutup pakaian, serta tindik. “Tak ada biaya sepeser pun yang dipungut. Kita juga beri kesempatan besar melalui kuota tertentu untuk daerah perbatasan seperti Nunukan, Malinau dan Kubar. Diharapkan mereka bisa membangun wilayahnya saat ditugaskan kembali ke daerah asal,” kata Adhi. (adv/bdu)
anggaran pendidikan Rp 364 miliar serta angggaran lainnya. Meski begitu, menurutnya, Indeks Pembangunan Manusi (IPM) Kota Balikpapan meraih peringkat pertama di Kaltim, sedangkan nasional menempati posisi ke 12. “IPM kita cukup bagus, kita bersyukur karena rasio PAD dan APBD tertinggi se Kaltim yakni 11 persen, sedangkan Kukar rasionya hanya 5 persen, dan Samarinda 8 persen,” katanya Pihaknya mengimbau kepada pemkot melakukan pembenahan dan melakukan efisiensi untuk belanja masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). “Kita melihat dinas-dinas harus dikritisi, seperti Dinas Pasar, PAD cuma Rp 1,7 miliar tapi alokasi APBD Rp 10 miliar, berbeda
Capil alokasi Rp 4,2 miliar tapi dia nyetor Rp 4,7 miliar, “ paparnya. Sementara, Sekretaris Apindo Kaltim Herry Johanes mengatakan, jika alasan menaikkan PAD melalui retribusi dan pajak bagi dunia usaha kurang baik. Hal itu akan berdampak pada pelaku usaha di Balikpapan. “Padahal pelaku usaha mengambil posisi untuk berusaha bidang usaha tersebut ada riesikonya. Ujungnya kalau kita tidak berhati-hati bisa buntung. harapan PAD yang terus ditingkatkan akan berdampak pada dunia usaha,” ujarnya. Retribusi parkir atau walet misalnya itu bagus, tapi mari kita lihat karena ujungnya retribusinya dinaikkan, tentu akan berdampak kurang baik bagi pelaku usaha. Sebaiknya pemkot tidak tergesa-gesa melakukan peningkatan PAD yang berdampak pada pelaku usaha. Masalah kenaikan pajak dan retribusi akan membuat pengusaha berteriak dan terancam gulung tikar. (feri mei efendi)
Polda Tahan Dua Tersangka ● Dugaan Penggelapan 5.600 L Minyak di KT Laju Prakarsa II BALIKPAPAN, TRIBUN - Penelusuran Direktorat Reskrim Polda Kaltim terhadap kasus dugaan penggelapan bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak tanah sebanyak 5.600 Liter (L) di kapal tangker Laju Prakarsa II terus berlanjut. Kapal tangker ini mengangkut minyak dari Balikpapan tujuan Parepare, Setelah hampir sepekan melakukan penyidikan, aparat Dit Reskrim Polda akhirnya menahan dua tersangka yang diduga bertanggung jawab terhadap kasus tersebut. Mereka adalah HP, mualim kapal yang saat kejadian menggantikan tugas nakhoda dan MAI, mualim kapal. “Keduanya kami tahan karena di dalam kapal ditemukan 5.600 liter (5,6 ton) minyak tanah yang berada di cover dump (ruang di antara mesin dan tempat BBM) yang seharusnya kosong,” kata Kapolda Kaltim Irjen Pol Mathius Salempang, Jumat (5/2). Ribuan liter minyak tersebut, diduga disalurkan dari tangki pengisian menggunakan pipa kecil dengan klep pemutar. Jadi ada indikasi kapal tersebut sengaja dimodifikasi dengan kebocoran, sehingga saat ditera ulang oleh petugas pencatat dari Pertamina, terdapat kekurangan pengisian. “Dalam kasus ini, jumlah kekurangan yang dilaporkan 42 ton dari total 3.300 ton minyak yang seharusnya dibawa ke Parepare. Jumlah tersebut tertuang dalam Letter Of Protes (LOP) yang dikeluarkan Bagian Kumin Kilang dan diserahkan ke bagian pemasaran. Namun, saat aparat memeriksa di dalam kapal, hanya ada 5.600 liter itu saja. Sementara 37,4 ton kami tidak tahu ada dimana,” ujar Kapolda. Dikemukakan, hingga kini
Periksa 7 Saksi
IST
Tim Dit Reskrim Polda Kaltim bersama pejabat Pertamina meninjau Kapal Tangker Laju Prakarsa II.
jajarannya masih terus melakukan penelusuran terhadap 37,4 ton mitan yang tidak ada tersebut. “Kapal ini sebelumnya sudah sempat berlayar sampai di perairan Bui V, baru kemudian yang memiliki kapal memberitahu ada kekurangan. Pertanyaan saya, apa betul 42 ton minyak tanah itu sudah masuk ke kapal atau belum. Sebab, di kapal tersebut hanya ada 5.600 liter saja,” kata Kapolda. Sebelumnya, PT Pertamina UPms VI Kalimantan di Balikpapan melaporkan kejanggalan pengisian BBM jenis minyak tanah di kapal tanker Laju Prakarsa II tujuan Parepare ke Dit Reskrim Polda Kaltim, akhir
pekan lalu. Laporan tersebut terkait perbedaan penghitungan pengisian minyak tanah antara PT Pertamina dan kapal tanker tersebut. Berdasarkan perhitungan PT Pertamina UPms VI jumlah yang diisikan ke kapal tersebut sudah mencapai 3.300 ton. Namun di kapal ternyata hanya tercatat 3.258 Ton. Terjadi selisih kurang sebanyak 42 ton. “Pertamina selalu memeriksa kapal yang datang untuk mengisi BBM. Saat datang akan memuat kami catat, begitu sudah pemuatan juga dicatat. Ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara laporan Pertami-
SELAIN melakukan penyitaan terhadap kapal tangker berkapasitas 3.500 ton BBM jenis minyak tanah sebagai barang bukti, aparat Dit Reskrim Polda Kaltim juga memeriksa tujuh orang saksi. Mereka adalah petugas pengisian BBM maupun pencatat dari PT Pertamina hingga petugas surveyor dari PT Sucofindo sebagai mitra PT Pertamina. Mereka ditanyai tentang proses pendistribusian BBM mulai dari kedatangan kapal, pengisian BBM hingga keberangkatan. “Kami juga sudah meninjau ke lapangan untuk memastikan apa yang diungkapkan para saksi benar,” ujar Kabid Humas Polda Kaltim Antonius Wisnu Sutirta. Ditambahkan, masalah LOP di kalangan pihak kapal dan PT Pertamina sendiri sudah sering terjadi. Bahkan hampir setiap kapal pasti memiliki LOP. “Dari informasi yang kami terima, setiap kapal memiliki toleransi kehilangan 0,03 persen dari jumlah yang dibawa. Toleransi ini tidak dimasukkan dalam LOP. Namun jumlah yang di buat dalam LOP kapal tangker Laju Prakarsa cukup mencurigakan, sehingga patut diselidiki,” kata Wisnu.(sar) na UPms dan kapal,” ungkap Asisten Pemasaran Ritel Region VI Kalimantan Bambang Irianto, Selasa (2/2).(sar)
Ratusan Guru Naban Terima SK Kontrak BALIKPAPAN, TRIBUN - Ratusan guru tenaga bantuan (Naban) di Balikpapan yang diangkat awal Januari lalu, menerima SK kontrak sebagai guru naban di Kantor Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, Jumat (5/2). Sarjono Penyerahan SK kontrak dilakukan di ruang rapat lantai 2 kantor Disdik. Setelah menerima SK, para guru naban dianggap sah dan legal, baik secara dejure (hukum), maupun defacto (fakta) menjadi guru bantu. Kemarin, ratusan guru naban mengantre sejak pukul 08.30 menunggu pembagian SK kontrak. Kepala Disdik Balikpapan Sarjono mengatakan, jumlah guru naban yang lolos seleksi dan diangkat pada awal Januari lalu sebanyak 577 orang. Dari jumlah tersebut tidak semuanya menerima SK, karena sebagian guru naban ada yang belum melapor dan belum melengkapi dokumen. “Sebagian yang belum
CMYK
melapor itu kemungkinan besar adalah guru naban yang lulus tes CPNS, sehingga mereka enggan mengumpulkan dokumennya,” ujar Sarjono, Jumat (5/2). Ditanya, apakah tahun depan masih ada lagi TRIBUN/WIK pengangkatan guru naban? Sarjono mengatakan, pengangkatan guru naban tetap ada, namun besar kecilnya tergantung situasi dan kebutuhan sekolah. “Ya pasti ada dong, tapi tergantung permintaan sekolah. Kalau sekolah masih butuh, ya kita rekrut ulang lagi,” katan mantan Kepala Bappeda Kota Balikpapan ini. Dikemukakan, status guru naban adalah guru yang berstatus kontrak per tahun, bukan seperti guru honor. Guru naban otomatis tidak bisa diangkat jadi CPNS, pengangkatan CPNS biasannya dilakukan melalui seleksi umum tiap tahun yang ditentukan pemerintah pusat melalui Menteri Aparatur Negara (Menpan). (m28)