tribun penajam-grogot Pisang Tanpa “Jantung” Tersandung Kasus Hukum (1)
Petani Kaget Thamrin Dinyatakan Bersalah NIAT baik ternyata tidak selalu berbuah kebaikan pula. Demikian yang dialami Kasubdin Produksi Hortikultura Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Paser, HM Thamrin. Program pengadaan bibit unggul pisang kepok kultur jaringan (tanpa jantung) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah Paser, justru membuat dirinya tersandung kasus hukum. PENGADILAN Negeri (PN) Paser memutus HM Thamrin bersalah karena dinilai menyalahgunakan wewenang dan dianggap telah merugikan negara dalam kasus pengadaan bibit unggul pisang kepok kultur jaringan. Tidak terima dengan putusan hakim, Thamrin pun kini tengah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kaltim. Dalam kasus ini, Thamrin dituduh tidak melaksanakan perjanjian kontrak pengadaan bibit pisang kepok kultur jaringan kepada kelompok petani penerima bantuan. Berdasarkan laporan hasil perhitungan BPKP, bibit pisang yang diserahkan ke petani hanya 3.550 pohon, padahal sesuai kontrak bibit pisang kepok yang harus diterima enam kelom-
SELASA 1 JUNI 2010
21
Paramedis dan Dokter Mulai Gelisah
! Uang Jaga Lima Bulan Rp 1 Miliar Belum Diterima
HO
Petani menunjukkan pisang kepok hasil pengembangan bibit pisang kultur jaringan kepada peneliti LIPI.
pok tani 10.800 pohon, sehingga masih kurang 7.250 pohon. Pada saat hampir bersamaan, HM Thamrin diminta membantu 8 kelompok petani yang menerima bantuan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dari Pemprov Kaltim untuk memberikan bibit pisang kepok kultur jaringan. Masing-masing kelompok tani menerima bantuan Rp 75 juta. Dana tersebut dibelikan bibit pisang kepok senilai Rp 168 juta. Harga bibit pisang Rp 10.000 per batang. Bibitpun dipesan dari IPB Bogor. Bibit pi-
sang dikirim secara bertahap. Tahap pertama petani menerima 2.749 batang, dan sisanya 14.501 batang masih menunggu proses pengiriman dari IPB. Masyarakat petani pisang yang menerima bantuan bibit pisang kepok kultur jaringan pun kaget ketika mengetahui bahwa HM Thamrin diputus bersalah. “Salahnya Pak Thamrin apa? Kami sebagai petani justru telah dibantu bibit pisang kepok, dan sekarang sebagian sudah menuai hasil,” ujar Karolus, Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Kerang Dayo. (son/bersambung)
TANAH GROGOT, TRIBUN Sudah lima bulan ini perawat, bidan dan dokter umum di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panglima Sebaya Tanah Grogot tidak menerima uang jaga. Karena belum ada kabar kapan uang itu bisa segera dicairkan, mereka pun mulai gelisah dan mempertanyakannya kepada pihak-pihak yang berkompeten. Kepala RSUD Panglima Sebaya dr Dewa Sudarsana MAP mempertanyakan hak-hak paramedis karena dana itu bersumber dari APBD Paser. Dewa juga berupaya menetralisir kegelisahan yang bisa berdampak pada terganggunya pelayanan kesehatan dengan cara mengundang Bupati Paser dan instansi terkait. Sesuai harapannya, Senin (31/5), bertempat di Kantor RSUD Panglima Sebaya, perwakilan paramedis dan dokter umum bisa menanyakan kepa-
tinggal yang sore da Bupati Paser, dan malam yang Kepala Badan Pebelum terbayar, ngelolaan Keistilahnya kelebiuangan Daerah han dari jam ker(BPKD), Asisten ja,” kata Dewa. III Setkab Paser Sebenarnya, dan jajaran Pemlanjut Dewa, kab lainnya, meuang jaga sore ngapa uang jaga dan malam ini temereka tidak bisa lah terakomodadicairkan si di tahun-tahun Berdasarkan sebelumnya, tepenjelasan Pemtapi tidak diperkab, uang jaga itu kenankan lagi tidak bisa dicairAAS sejak BPK mekan karena men- Dewa Sudarsana lakukan pemejadi salah satu temuan Badan Pemeriksa Keua- riksaan. Dalam hal ini, yang tingan (BPK). Oleh karena itu, dak diperkenankan adalah forpemkab harus konsultasikan du- mat redaksi pengalokasian lu supaya pengalokasian uang uang jaga tersebut, sehingga redaksinya perlu dikonsultajaga ini dapat dibenarkan BPK. “Begini, paramedis dan sikan agar uang itu bisa dicairdokter jaga itu kan bekerja 24 kan. “Uangnya ada, cuma redakjam, sehingga jasa yang mereka berikan kita bagi dalam tiga sinya yang tidak pas, sehingga shift, pagi, sore dan malam. Nah, sementara ini belum bisa dibayang pagi kan dibayar dari gaji, yarkan, itu saja. Khawatir per-
soalan ini akan berdampak pada terganggunya pelayanan, sehingga dialog ini kami laksanakan, biar mereka mendengar langsung dari sumber yang berkompeten,” tuturnya. Paramedis dan dokter umum ingin cepat haknya dicairkan, sementara perlu proses dalam pencairan uang, dan ditambah dengan temuan BPK. Untuk itu, dialog seperti ini perlu kembali digelar, apalagi dalam dialog pertama belum memberikan kepastian kepada paramedis dan dokter jaga. “Untuk itu, bupati sempat mengimbau agar semua pihak tetap bekerja dengan tenang, dan mempercayakan kepada yang berkompeten di bidangnya. Uang tersebut dalam satu tahun diperkirakan Rp 2 miliar, jadi untuk 5 bulan hampir mencapai Rp 1 miliar. Jadi, mereka pun bisa menerima dan kembali pada pekerjaannya masing-masing,” pungkasnya. (aas)
Tiga Siswa IPS Tidak Lulus UN Ulangan Jumlah Penduduk PPU Sementara 143.000 Jiwa PENAJAM, TRIBUN - Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Penajam Paser Utara (PPU), Rahman Nurhadi mengungkapkan, jumlah peserta ujian nasional (UN) Ulangan untuk SMA/ SMK/MA yang dinyatakan tidak lulus hanya tiga orang dari jurusan IPS. Sementara untuk jurusan IPA dan SMK dinyatakan lulus 100 persen. “Tiga orang yang tidak lulus itu karena dua peserta memang tidak ikut UN Ulangan sementara satu peserta lagi dari Dong Hwa dan semuanya dari jurusan IPS. Jadi tingkat kelulusan UN ulangan ini mencapai 99 persen,” ungkap Rahman saat dihubungi, Senin (31/5) sore.
Rahman menjelaskan, pada awalnya jumlah murid yang tidak lulus dalam UN utama mencapai 440 orang. Mereka terdiri dari jurusan IPA 68 murid, IPS 221 orang serta SMK 151. Namun yang mengikuti UN ulangan 438 orang karena dua peserta lainnya mengundurkan diri tanpa keterangan. Ia menyatakan, kesuksesan dalam meraih nilai kelulusan yang mencapai 99 persen ini tidak terlepas dari kerjasama semua pihak. Mulai dari guru, murid dan orangtua. Rahman mengatakan, tingginya angka kelulusan pada UN Ulangan ini karena tingginya motivasi dari para peserta mengingat ini merupakan UN terakhir.
“Peran orangtua juga sangat besar. Mereka memberikan motivasi kepada anaknya untuk belajar bersungguh-sungguh. Guru juga begitu mereka sudah berupaya untuk membimbing murid yang harus mengikuti UN Ulangan. Kita bersyukur hasilnya sangat menggembirakan meski tidak 100 persen,” ucapnya. Rahman mengaku dalam persiapan UN Ulangan para guru dan kepala sekolah sudah diminta untuk melakukan persiapan yang matang. Bahkan mereka diminta untuk memberikan bimbingan selama 10 hari kepada peserta UN Ulangan. Ternyata bimbingan yang mereka berikan bisa berhasil dengan nilai yang hampir sempurna. (mir)
Alat Naikkan Citra Rio Tinto
dijadikan kawasan perkebunan. “Konsep hutan lindung kami kawasan lindung tidak boleh ditambang atau dibuat perkebunan, tapi masyarakat setempat dapat mengakses ke dalam kawasan dan memanfaatkan hasil hutannya,” ucapnya. Seperti diberitakan, reklamasi yang dilakukan KEM di areal bekas tambangnya di Desa Kelian Kecamatan Long Iram, ternyata menjadi percontohan reklamasi bagi perusahaan tambang di Indonesia. Selain menjadi percontohan, bekas areal tambang emas itu
diusulkan untuk dijadikan Hutan Lindung. “Yang saya tahu, apa yang PT KEM lakukan terhadap bekas areal tambangnya menjadi percontohan bagi perusahaan tambang di Indonesia. Bahkan areal reklamasi tambang itu telah diusulkan untuk dijadikan hutan lindung. Ini sudah dilaporkan ke Gubernur Kaltim dan pak Gubernur setuju sebab sesuai dengan programnya Kaltim Hijaunya,” kata Kepala Distamben Kaltim Amrullah.(reo)
nya saat ini, Saleh mengungkapkan, tersendatnya pendaftaran secara online disebabkan ketidaktahuan cara mendaftar secara online, serta kurangnya akses internet dari pendaftar yang berada di daerah terpencil. “Tetapi 10-12 Juni mendatang, pendaftaran kembali dibuka. Dalam waktu itu, selain dari siswa yang lulus UN Ulangan saja, siswa yang belum sempat mendaftar juga masih bisa,” kata Saleh. Hingga 31 Mei pagi hari, terdata sebanyak 6.145 siswa mendaftarkan diri untuk memperebutkan 3.080 kursi yang tersedia di Unmul. Seluruh pendaftar terbagi dalam kelompok IPA sebanyak 1.906 orang, IPS 2.013 orang dan IPC 2.226 orang. Data akan kembali berubah, karena pendaftaran online diperpanjang hingga 2 Juni mendatang.
Pantauan Tribun di Ruang Informasi Pendafataran SNMPTN UnmuldiLantai1Rektorat,terlihat beberapa siswa mengantre giliran untuk mendaftar online. Tingginya akses website SNMPTN menyebabkan koneksi seringkali gagal. Beberapa pendaftar terpaksa menunggu hingga satu jam lebih. “Ini sudah risiko karena hari terakhir. Tadi juga saya mengantre di bank untuk membayar, sekarang antre lagi untuk mendaftar online,” kata Eko, alumni SMK Tenggarong. Eko mengaku terpaksa mendatangi ruang informasi Unmul, karena sulit mengakses website SNMPT di warnet. “Mungkin karena jadwalnya ini hari terakhir, jadi banyak yang mengakses. Selain itu, tadi di website tertulis harap menghubungi panitia lokal, jadi saya ke sini,” kata Eko. (may)
● Sambungan hal 13 kawasan itu dijadikan sebagai kawasan hutan lindung seperti yang diatur dalam UU karena masyarakat nantinya tidak bisa memanfaatkan hasil hutan seperti madu, kayu bakar dan lainnya,” kata peneliti Jatam Kaltim, Abdullah Naem. Namun, ia setuju jika kawasan itu ditetapkan sebagai kawasan yang tidak boleh ditambang atau
Pendaftaran SNMPTN Online Diperpanjang ● Sambungan hal 13 maka tidak dilayani lagi,” kata Saleh, Senin (31/5). Di hari terakhir pendaftaran SNMPTN, pembayaran diterima hingga pukul 16.00. Setelah itu, pendaftar masih punya kesempatan selama dua hari untuk melanjutkan prosedurmelaluiwww.snmptn.ac.id. Selanjutnya, pembayaran dan pendaftaran online SNMPTN akan dibuka kembali 10-12 Juni, terutama bagi siswa yang lulus UN Ulangan. Berdasarkan pengamatan-
Oli Bekas Dicampur Zat Pewarna
● Tiga Pemalsu Oli Dijerat UU Perlindungan Konsumen SAMARINDA, TRIBUN - Tiga orang sindikat pemalsu oli yang ditangkap jajaran Reserse Brimob Kompi C Samairnda Seberang, Sabtu (29/5) lalu, ditetapkan tersangka. Mereka itu Hamdani, Deni dan Hamidan ditangkap di kawasan Jl Harun Nafsi, sebagai tersangka usai diperiksa Satuan Reserse Kriminal Poltabes Samarinda. Ketiga pelaku mengaku mengoplos oli bekas dari perusahaan alat berat kemudian dicampur zat kimia warna untuk dijual kembali. Kapoltabes Samarinda Kombes Pol Arkan
Hamzah didampingi Kasat Reskrim Kompol Rickson Situmorang mengatakan ketiga pelaku baru mengaku dua kali beroperasi menjual oli dalam bentuk drum berisi 200 liter. Pelaku menjual oli oplosan ke perusahaan alat berat kawasan di Samarinda. “Sementara ini pelaku hanya belajar sendiri membuat oli oplosan dengan mencampur zat pewarna. Ketiga pelaku juga pernah bekerja di perminyakan sehingga tahu cara mengolah oli dan menjualnya,” kata Rickson, Senin (31/5).
Para pelaku dijerat pasal 62 jo pasal 8 dan 9 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pelaku juga dijerat pasal 24 UU No 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Ancaman hukuman terhadap para pelaku di atas lima tahun penjara. Polisi kini sedang melakukan penyidikan terhadap pemalsuan oli drum yang terjadi di kawasan Samarinda Seberang. Saat ditanya, apakah ada dugaan terlibat oknum polisi atas kasus pemalsuan oli ini, Rickson belum mengetahui. “Sejauh ini belum ada,” katanya. (min)
PENAJAM, TRIBUN - Badan Pusat Statistik (BPS) Penajam Paser Utara (PPU) memberikan tenggat waktu sampai 7 Juni kepada petugas Sensus Penduduk (SP) 2010, untuk menyempurnakan data mereka. Penyempurnaan ini dilakukan karena sebagian penduduk belum terdata. Mungkin karena saat pendataan tidak berada di rumah atau memiliki rumah di dua tempat. Sementara data sementara jumlah penduduk PPU mencapai 143.000 jiwa. Hal ini diungkapkan Kepala BPS PPU, Achmad Yasid Wijaya, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (31/5). “Secara umum pendataan sudah selesai
99 persen. Kemarin kami meminta kepada seluruh petugas untuk menyempurnakan data mereka sampai 7 Juni mendatang,” ujarnya. Yasid menyatakan, pihaknya juga sudah meminta kepada petugas untuk melakukan cross check maupun saling tukar informasi mengenai warga yang didata. Hal ini dilakukan agar hasil pendataan dalam SP 2010 ini bisa lebih lengkap. Selain itu, Yasid mengaku dalam pendataan, para petugas selama sebulan mengalami kendala, seperti penduduk yang didata tidak berada di rumah maupun yang bertempat tinggal di dua wilayah. Dia men-
contohkan, penduduk tersebut tinggal di Penajam namun ternyata juga punya rumah di Gunung Steleng. Namun untuk pendataan ini para petugas mendata warga tersebut dimana dia sering tinggal. Dia menambahkan, kendala lainnya ada kondisi wilayah seperti Sepaku dan Babulu yang banjir. Sehingga pada saat pendataan petugas mengalami kendala untuk mendata warga. “Tapi sampai saat ini semua warga yang terkena banjir sudah kami data,” jelasnya. Mengenai jumlah penduduk miskin, Yasid megatakan pihaknya tidak bisa dihitung karena harus menggunakan 13
variabel untuk kategori penduduk miskin. Sementara dalam SP ini petugas hanya menanyakan mengenai status rumah tempat tinggal, air bersih yang digunakan, listrik maupun lantai rumah. Namun untuk pembagian penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, Yasid menyatakan perbandingan pendudukan PPU rasio 111/100. “Artinya di antara 111 laki-laki ada 100 perempuan,” ungkapya. Untuk data lengkap mengenai jumlah penduduk PPU, Yasid menyatakan masih menunggu hasil akhir pendataan petugas. (mir)
Negara Alami Kerugian Rp 659 M
sebagai saksi ahli,” tambah Bambang. Selain peran investigatif, Bambang menuturkan, BPKP Kaltim juga telah menjalankan peran preventifnya dengan baik. BPKP telah mengungkap 3.273 temuan hasil audit yang berkualifikasi sebagai penyimpangan administratif, bukan tindak pidana korupsi. Menurutnya, yang masuk kategori itu seperti kewajiban penyetoran kepada negara, pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku, pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja serta lainnya.
“Dari 3.273 temuan itu, sekitar 2.487 temuan atau 66,8 persen dengan nilai Rp 84,4 miliar telah ditindaklanjuti. Misalnya, ada kegiatan yang harus dikenakan pajak tapi selama ini tidak. Maka, BPKP meminta agar itu ditindaklanjuti dengan menyetorkan pajak itu ke kas negara. Atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang belum disetor, denda keterlambatan, retribusi dan lainnya,” ucapnya. Peran lainnya adalah preemtif atau edukasi terhadap penyelenggara negara termasuk masyarakat mengenai ketentuan,
peraturan dan kebijakan pencegahan tindak pidana korupsi, pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa sesuai Keputusan Presiden No 80 tahun 2003 dan lainnya. “Kita mendampingi pemerintah daerah agar membuat laporan-laporan sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sehingga ketika diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) hasilnya wajar dengan pengecualian tidak lagi tidak memberikan pendapat atau tidak wajar,” ucapnya.(reo)
bahwa ada pengecualian informasi yang diberikan kepada publik. Pasal itu menyebutkan Setiap badan publik wajib membuka akses bagi semua pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum. Jadi, kala ada data-data yang tidak bisa diberikan, menurutnya, itu lebih karena ada aturan dan prosedur yang harus ditaati oleh BPKP Kaltim. “Kami tidak bisa telanjang bulat memberikan data dan informasi. Kami taat asas dan prosedur. Bila tiba saatnya, kami akan jelaskan kepada
masyarakat secara terperinci,” katanya. Soal kerugian negara misalnya, kata Bambang, walaupun ada kerugian negara, belum tentu di mata hukum itu salah. Karena itu, BPKP tidak ingin menciderai proses hukum yang sedang berjalan. Seperti diberitakan sebelumnya, LSM Pokja 30 menilai BPKP Kaltim masih tabu terhadap transparansi. BPKP belum biasa berada dalam budaya yang serba terbuka dan masih senang menyembunyikan sesuatu. “BPKP itu lembaga yang masih hidup dengan budaya lama. Hasil audit mereka disembunyikan. Mereka masih tabu dan belum terbiasa
untuk membuka hasil audit mereka,” kata Direktur Pokja 30 Carolus Tuah, Kamis (27/5). Menurut Tuah, BPKP harus menyampaikan hasil audit mereka karena mereka adalah lembaga publik yang menggunakan dana publik. Apalagi, kalau lembaga yang mereka audit juga menggunakan dana publik maka BPKP sewajarnya menyampaikan hasil audit mereka. Ia kemudian membandingkan BPKP dengan lembaga negara lainnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga ini menyampaikan hasil auditnya setiap tahun. “Masa BPKP kalah sama BPK. Padahal sama-sama lembaga negara,” ucapnya.(reo)
nanti. BPS sendiri mempekerjakan 1.560 orang relawan untuk mendukung kegiatan sensus penduduk ini. “Kami akan terus mendata rumah-rumah kosong yang kemarin saat didatangi tidak ada penghuninya. Kami juga akan terus menerima laporan dari warga yang memang belum terdata oleh petugas
kami,” ujarnya. Apalagi, lanjut Siti, petugas BPS juga menemukan perumahan atau tempat tinggal baru di wilayah perbukitan yang selama ini tidak pernah diduga sebelumnya ada penduduk di kawasan tersebut. “Karena pada sensus penduduk sebelumnya tidak
ditemukan tempat tinggal di kawasan itu. Ini yang perlu kita cermati, yakni kawasan grey area,” ucapnya. Dari hasil perkembangan penduduk Samarinda yang sangat pesat, Siti menilai pemerintah mesti mengimbangi dengan pembangunan fasilitas umum yang memadai, seperti akses jalan, air dan listrik. (top)
kenaikan produksi hingga pelibatan unsur penyidik dari Kejaksaan untuk menagih dana kompensasi tersebut, Dewan mendukungnya. “Dan memang persoalan teknis seperti itu adalah kewenangannya Pemprov secara kelembagaan,” kata Rusman.
Sebab lanjutnya, Dewan pun termasuk bingung untuk menagihnya dengan cara apa lagi, sementara dana kompensasi itu sudah jauh hari ditargetkan, agar masuk dalam pembahasan APBD Perubahan 2010. Menurut informasi dijadwalkan pembahasan APBD Perubahan 2010 itu sendiri,
sudah akan mulai dibahas bulan depan. “Silahkan, dan kami Dewan pasti back up. Saya pikir kita sudah melalui semua prosedur penagihannya, kenapa lagi belum juga dibayar oleh mereka. Alasannya apa, ya kan?” ujarnya dengan tegas. (aid)
● Sambungan hal 13 upacara bendera HUT BPKP ke-27. Adanya temuan-temuan itu merupakan bukti BPKP menjalankan peran investigatifnya. Peran itu juga terlihat ketika 68 auditor BPKP hadir di persidangan sebanyak 68 kali dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. “Mereka memberikan keterangan dalam kapasitas
Merasa Sudah Profesional ● Sambungan hal 13 Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang sudah diberlakukan efektif 1 Mei 2010. “BPKP taat dan profesional terhadap asas ini. Kami tidak bisa memberikan informasi secara detail karena proses hukumnya sedang berjalan. Kalau sudah ada keputusan tetap, baru kami bisa memberikan secara terperinci,” kata Bambang usai upacara bendera dalam rangka HUT BPKP ke-27. Ia katakan, dalam Pasal 17 ayat a UU KIP, dijelaskan
Tidak Temukan Kaum Gelandangan ● Sambungan hal 13 terus berlanjut hingga 15 Juni
Mukmin Dukung Tidak Rekomendasi KPC ● Sambungan hal 13 menunda persetujuan