CMYK
Padang 3
SENIN
CMYK
16 SEPTEMBER 2013
Boraxs Masih Dijual Bebas Badan POM Temukan 43 dari 400 Sampel Makanan Kandung Zat Berbahaya GUSTI AYU GAYATRI Riau Pos Group
PERINGATI HARI PERHUBUNGAN : Wakil Gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim , Kadishub dan Kominfo Mudrika, Ketua Organda S Budi Sukur, Ketua YLKI Dahnil Aswad, serta perwakilan dari Ditlantas Polda Sumbar, Terlihat mengangkat tangan usai kegiatan Funbike.
Masyarakat Antusias Ikuti Funbike Peri Hari Perhubungan 2013 Padang, Rakyat Sumbar—Sekitar empat ribuan masyarakat Kota Padang antusias mengikuti kegiatan “Funbike” mengelilingi pusat kota pada peringatan hari Perhubungan Nasional 2013 di Sumatera Barat. Pelaksanaan funbike dan senam diselenggarakan atas kerja sama Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Sumbar dengan berbagai elemen masyarakat juga dimeriahkan dengan bertaburan hadiah, mulai dari sepeda motor, sepeda goyang, AC, kulkas dan televisi serta beragam hadiah lainnya di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Minggu pagi (15/9). Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan pembacaan dan penandatanganan deklarasi komitmen keselamatan jalan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin Wakil Gubernur Muslim Kasim, Kadishub dan Kominfo Mudrika, Ketua Organda S Budi Sukur, Ketua YLKI Dahnil
Aswad, serta perwakilan dari Ditlantas Polda Sumbar, Danlanut, Dishub Padang, serta unsur lainnya. Wakil Gubernur Sumbar, Muslim Kasim menyampaikan, kegiatan yang digelar dalam momentum peringatan hari Perhubungan Nasional memberi berbagai dampak positif terhadap masyarakat.Keselamatan di jalan raya menjadi sesuatu perhatian saat ini dimana angka kecelekaan terhadap pengendara sangat tinggi dan harus menjadi tanggung jawab bersama, termasuk masyarakat sendiri. Begitu banyak kecelakaan sepeda motor dan juga kendaraan angkutan masyarakati, disebabkan kelalaian dalam mengemudi. Mereka yang menjadi korban dari kecelakaan di jalan raya anak-anak remaja atau masih usia produktif baik sebagai pengemudi atau pengguna jalan. Oleh karena itu, momentum peringatan hari Perhubungan Nasional
yang bertema “Bersama selamatkan anak bangsa”, tentu harus menjadi perhatian bersama, muali dari orang tua, instansi pemerintah dan aparat keamanan,”terangnya. Kegiatan fun bike dilakukan, menurut Wagub, merupakan upaya sosialisasi transportasi yang ramah lingkungan kepada masyarakat. Selain itu, dengan membiasakan olah raga sepeda dayung memberi dampak terhadap kesehatan tumbuh dan pola ini tentu harus dibudayakan di tengah masyarakat. “Kita cukup bangga dengan jumlah peserta senam dan fun bike yang sampai 4.000-an. Hal ini menunjukan masyarakat sudah mulai membudayakan olah raga sepeda,” ujarnya. Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Sumbar Mudrika menambahkan target dari penyelenggara kegiatan hanya 2.500 orang, tetapi jumlah melebihi karena antusiasnya
warga kota.Tujuan dari kegiatan fanback juga membangun kesadaran semua komponen masyarakat untuk bagaimana membudaya keselamatan dalam berkendaraan di jalan raya. Data-data akhir-akhir ini sangat memprihatin kejadian-kejadian yang terjadi di berbagai daerah dalam kecelakaan menimbulkan banyak korban, tak luput pula dari kalangan remaja. Justru itu, penting kontrol dari para orang tua terhadap anaknya, sehingga dalam mengemudi kendaraan mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan diutamakan keselamatan. “Kita juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar dapat ditertibkan bagi pemiliknya. Karena Dishub Kominfo tak punya kewenagan menertibkan sesuai regulasi yang dan selain pembangun Pekan keselamatan harus membudaya,” paparnya.(Mul)
Jamaah Diimbau Tak Percaya Orang Asing Padang, Rakyat Sumbar—Panitia haji Embarkasi Padang mengingatkan agar jamaah calon haji (JCH) yang tergabung di dalam Embarkasi Padang untuk lebih berhati-hati selama di tanah suci dan tidak mudah percaya dengan orang asing. Ini untuk menghindari jangan sampai jamaah tertipu dan menjadi korban tindak kejahatan selama di tanah suci. “Kita imbau agar jamaah selalu berhati-hati dan waspada terhadap orang-orang yang tidak dikenal dan menawarkan dirinya untuk membantu jamaah Indonesia di sana,” kata Sekretaris Panitia Pemberangkatan Ibadah Haji (PPIH dan P3IH) Embarkasi Padang Syamsuir, Minggu (15/9) kemarin. Dia juga mengimbau agar jamaah selektif. “Harus kita pastikan dulu identitas seseorang yang menawarkan bantuan kepada kita,” ingatnya. Dia menyerukan, agar petugas kloter selama di tanah suci nanti menjaga setiap jamaah dengan baik.
“Yang terpenting dalam bertugas itu adalah jangan sekali-kali kita sebagai petugas meninggalkan jamaah begitu saja. Karena tanggungjawab itu tertumpang kepada petugas,” katanya. Disebutkannya, sebanyak 369 orang Jamaah Calon Haji (CJH) ditambah 5 orang petugas dari Provinsi Bengkulu berangkat dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM) menuju Jeddah, Arab Saudi pada Minggu (15/9)kemarin sekitar pukul 04.53 WIB dini hari. Mereka adalah JCH kloter lima Embarkasi Padang. Berbeda dengan kloter 1 hingga 4, jamaah kloter lima ini tidak masuk ke Asrama Haji Tabing. Dikarenakan jamaah asal Bengkulu ini langsung berangkat dari Bandara Fatmawati Soekarno, Bengkulu menuju BIM. Bengkulu telah ditetapkan menjadi Bandara Antara. Setelah sampai di BIM, baru kemudian rombongan JCH asal Bengkulu ini diberangkatkan dengan pesawat Garuda Indonesia ke Jeddah.
Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sumbar itu menjelaskan, jamaah kloter lima asal Bengkulu itu mendarat di BIM sekitar pukul 00.00 WIB dini hari kemarin. Prosedurnya, mereka harus sudah sampai lima jam lebih awal, dari jadwal yang telah ditetapkan. Dengan demikian sebelum berangkat ke Arab Saudi, jamaah asal Bengkulu ini harus menunggu di BIM terlebih dulu “Kloter lima merupakan kloter perdana untuk pelayanan jemaah haji Embarkasi Antara. Kita berharap ini sukses dan berjalan lancar,” ungkapnya. Dia menuturkan, setelah pemeriksaan ulang di BIM, cek paspor dan lainnya, JCH ini baru diberangkat pukul 04.53 WIB tadi. Dia menambahkan, selain kloter lima, kloter 6 juga berisi sepenuhnya jamaah Bengkulu. Kloter 6 ini rencananya berangkat dari BIM ke Jeddah pada Senin (16/9). Kemudian untuk kloter 7, juga sepenuhnya jamaah
Bengkulu. Rencanya kloter 7 ini berangkat dari BIM ke Jeddah pada Selasa (17/9) depan. Sedangkan kloter 8 merupakan gabungan jamaah Bengkulu dan Sumbar. Rencananya kloter 8 ini berangkat dari BIM menuju Jeddah pada (18/9). “Prosedur untuk JCH asal Bengkulu tetap sama, sementara JCH asal Sumbar nantinya bergabung dua jam sebelum berangkat,” tambahnya. Dia berharap selama menunggu di BIM, jamaah asal Bengkulu dapat memperbanyak diri dengan doa dan zikir. “Jika diisi dengan hal yang tak bermanfaat, maka waktu lima jam akan terasa sangat lama,” paparnya. Karena itu menurut Syamsuir, dengan berzikir, membaca Alquran atau menambah pengetahuan tentang ilmu haji, menjadi alternatif yang lebih baik. “Dengan cara itu bisa membuat waktu terasa lebih cepat berlalu. Atau bisa juga dengan tidur, sambil menunggu waktu keberangkatan tiba,” imbuhnya. (bis/rpg)
CMYK
UNP Segera Miliki Gedung Baru Padang, Rakyat Sumbar—Direncanakan April tahun 2014 mendatang, UNP akan memulai membangun tujuh gedung baru. Gedung ini diyakini akan membantu dalam proses akademik sehingga mahasiswa bisa kuliah dengan nyaman. Apalagi saat ini jumlah mahasiswa UNP baik S1 dan pascasarjana telah mencapai angka 40 ribu. Rektor UNP Yanuar Kiram disela-sela kegiatan dies natalis ke 59 UNP, Minggu (15/9) kemarin di lapangan UNP menyebutkan, dana tersebut merupakan pembiayaan dari Islamic Development Bank (IDB) sekitar Rp340 miliar. Pembangunan tujuh gedung itu diperlukan untuk menampung seluruh aktifitas dosen, dan mahasiswa yang ada di kampus tersebut. “Tujuh gedung itu nantinya akan berfungsi sebagai kantor rektor, gedung serbaguna lembaga kampus, biro, laboratorium, pembinaan guru, auditorium,ilmu sosial, dan bisnis centre,” tuturnya. Realisasi pembangunan gedunggedung tersebut sudah lama diharapkan pihak kampus. Permohonan untuk mendapatkan batuan dana
tersebut sudah diusahakan sejak tahun 2007 yang lalu. “Proposal permohonan dana bantuan pembangunan sudah kami ajukan sejak 2007 lalu,” katanya. Islamic Development Bank (IDB) adalah salah satu donatur yang memberikan bantuan pembiayaan bagi pem bangunan di Indonesia. Sebagaimana sebuah institusi Islam, IDB memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Salah satu implikasi dari prinsip syariah yang digunakan adalah bahwa tidak memberikan kredit tapi pembiayaan barang yang dibutuh-kan. Dengan prinsip ini IDB dapat melakukan jual beli maupun sewa menyewa. “Pada akhirnya, mutu mahasiswa akan meingkat karena selain kualitas dosen, proses belajarpun menjadi lebih baik. Gedug tersebut akan dilengkapi fasilitas pendukung lainnya,” imbuh Yanuar. Untuk memeriahkan Dies natalis UNP ini, diadakan berbagai kegiatan seperti seminar nasional
yang dilaksanakan UNP dan masing-masing fakultas. Olahraga gembira, kesenian, dan kegiatan sosial lainnya. Bahkan dalam perencanaanya, pada 18 September mendatang akan diadakan General stadium tenang keagamaan dan yang menjadi pembicara adalah Din Syamsudin yang merupakan Ketua PP Muhammadiyah. Pembantu Rektor III UNP yang juga ketua Dies Natalis, Syahrial Bakhtiar menyampaikan dengan berbagai kegiatan dies natalis ini memberikan hal positif pada civitas UNP. Syahrial juga mengagendakan mengunjungi tokoh-tokoh pendidikan di Sumbar. Sesuai dengan tema kali ini adalah tingkatkan kualitas dan persaudaraan dalam menyelenggarakan tri darma perguruan tinggi. (ek/rpg)
Padang, Rakyat Sumbar— Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI menemukan masih adanya bahan berbahaya dalam pangan yang dijual bebas oleh para pedagang. Dari 400 sampel yang telah diambil pada empat pasar, sebanyak 43 sampel mengandung borax dan rodhamin B. Dengan rincian sebanyak 26 sampel ditemukan borax dan 17 sampel ditemukan rdodamin B. Pengambilan sampel tersebut diambil di Pasar Tanah Kongsi, Ulak Karang, Alai dan Pasar Ibuh Payakumbuh. Pedagang diminta tidak menjual produk yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan konsumen. “Bahan berbahaya yang dilarang pada pangan masih sangat mudah diperoleh untuk disalah gunakan sarana industri, khususnya industri pangan rumah tangga (PIRT), pangan siap saji termasuk jajanan anak sekolah. Bahan berbahaya beredar luas di pasar tradisional dengan ukuran kemasan kecil, harga relatif murah dan mudah diperoleh,” ujar Kepala Bidang Sertifikasi dan layanan konsumen BPOM Padang, Hilda Musni saat rapat koordinasi perlindungan konsumen di Hotel Daima, akhir pekan lalu. Ia mengatakan bahan berbahaya adalah zat bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung dan tidak langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogerik, teratogenik, mutagenik, karasif dan iritasi. Bahan kimia yang sering disalahgunakan dalam pangan adalah formalin, boraks, rhodamin B dan metanyl yellow. Larangan penggunaan dalam pangan terdapat dalam lampiran II Permenkes RI No 722 tahun 1988 tentang bahan tambahan pangan dilaksanakan BPOM sedangkan pengawasan pangan industri pangan rumah tangga (PIRT) oleh Dinkes. “Saat ini, BPOM hanya melakukan sampling dan menguji. Selanjutnya diserahkan pada Dinas Kesehatan. Pengaturan tataniaga dilaksanakan oleh Dinas Industri Perdagangan. Hal ini telah diatur dalam Permendag 44,” tuturnya. Bahaya penggunaan zat formaldehid ( formalin-red) adalah dapat menyebabkan kanker. Paparan jangka pendek jika terkena kulit akan menimbulkan rasa sakit, kulit menjadi putih, mati rasa dan luka bakar. Jika terkena paparan jangka panjang akan menyebabkan sakit kepala, rhinitis, mual, ngantuk, gangguan pernafasan, gangguan ginjal, sensisitisasi paru dan kanker, ganguan neuropsikologi seperti susah tidur, iritabilitas, gangguan keseimbangan penurunan daya ingat, hilangnya konsentrasi, gangguan kejiwaan, menstruasi dan kesuburan. Sementara itu, bahaya rhodamin B adalah iritasi saluran pernafasan, batuk, sakit ditenggorokan, sulit bernafas dan menimbulkan nyeri didada. Penggunaan kuning metanil dapat menyebabkan iritasi kulit, gangguan penglihatan kerusakan jaringan dan peradangan pada ginjal. “Itu sejumlah dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan zat berbahaya tersebut,” ujarnya. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukann BPOM, boraks banyak digunakan sebagai tambahan untuk pengenyal lontong dan ketupat serta tambahan untuk sayur daun singkong rebus agar warnannya tetap hijau dan tidak layu. Sedangkan rhodamin B dipergunakan untuk pembuat kue/ jajanan pasar , pedagang sirup jajanan anak sekolah dan pengrajin kerupuk. Jelasnya, dari hasil pengawasan bahan berbahaya pada pasar percontohan tahap I di empat pasar di Sumbar yakni Pasar Tanah Konksi, Ulak Karang, Alai dan Pasar Ibuh Payakumbuh telah dilakukan pengawasan terhadap 400 sampel. Dengan rincian 102 sampel di Pasar Tanah Kongsi, 101 sampel di Pasar
Ulak Karang, 100 sampel di Pasar Alai dan 97 sampel di Pasar Ibuh Payakumbuh. “Dari hasil pengawasan tersebut ditemukan ada 43 sampel yang menggunakan borax dan rhodamin B. Rhodamin digunakan pada kerupuk nasi, cendol dalimo. Sedangkan borax digunakan pada kerupuk nasi, rumput laut dan soda,” ujarnya. Peranan Pemerintah Daerah dalam program pasar aman dari bahan berbahaya, dinas yang membidangi kesehatan melakukan pembinaan IRTP tentang produksi pangan yang aman dari bahan berbahaya sehingga pangan yang beredar di pasar aman dari bahan berbahaya. Dinas yang membidangi perdagangan bertugas melakukan pengawasan peredaran bahan berbahaya terutama masuknya bahan berbahaya tersebut di pasar yang berpotensi disalahgunakan dalam pangan. Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan bertugas melakukan pembinaan terhadap nelayan dan pedagang ikan tentang pengelolaan hasil laut yang benar dan aman dari bahan berbahaya. Dinas yang membidangi peternakan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha peternakan mengenai bahaya bahan berbahaya dan pengamananannya. Sedangkan dinas yang membidangi pengelolaan pasar bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pengelolaan pasar. “Kunci keberhasilan implementasi pengawasan bahan berbahaya pada pangan adalah adanya komitmen yang solid dari komunitas pasar dan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah setempat serta semua pihak, termasuk masyarakat,” tuturnya. Dalam undang- undang pangan No 18 tahun 2012 dengan tegas menyatakan setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melalui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan dapat dipidana penjaran paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp10 miliar. “Aturan perundang- undangan telah tegas mengatur sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Oleh sebab itu, diminta semua pihak untuk mematuhi aturan yang ada,” ujarnya. Ketua Umum Asosiasi BPSK Indonesia, Desemberius mengatakan saat ini masih banyak daerah yang belum membentuk BPSK. Di Indonesia baru terbentuk 111 BPSK di kabupaten/ kota diseluruh Indonesia. Sedang dalam proses pengajuan pembentukan BPSK sebanyak 25 BPSK. Di Sumatera Barat, baru terbentuk 5 BPSK yakni Padang Pariaman, Bukitinggi, Padang, Padang Panjang dan Kota Solok. Keberadaan BPSK sangat penting untuk melindungi hak- hak konsumen. “Jika konsumen dirugikan, maka mereka bisa mengadukan persoalan yang mereka hadapi ke BPSK. Jika, tak ada BPSK, maka mereka tentu tak punya saluran untuk menyampaikan keluhanan mereka terhadap tindakan yang telah merugikan mereka,” ujarnya. Menurutnya, masih banyaknya kota dan kabupaten yang belum membentuk BPSK, dikarenakan masih minimnya pemahaman mereka terhadap BPSK. Padahal, undang-undang telah UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, telah memerintahkan untuk pembentukan BPSK. “Aturannya kan sudah jelas, kita berharap gubernur membuat surat edaran atau himbauan pada kota dan kabupaten untuk membentuk BPSK ini didaerah,” tuturnya. Asisten II Pemprov Sumbar, Syafrial mengatakan untuk mewujudkan perlindungan konsumen, pemerintah telah membuat UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dilatarbelakang oleh adanya globalisasi dan perdaganan bebas yang didukung dengan kemajuan teknologi dan informatika yang dapat memperluas ruang gerak transportasi barang atau jasa. Akibat perkembangan teknologi komunikasi dan informatika juga berdampak pada kurangnya penegakan hak-hak konsumen serta melemahnya kedudukan konsumen secara hukum. Dalam hal ini, konsumen cendrung menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya melalui kiat promosi, cara menjual serta penyajian yang merugikan konsumen baik secara moril ataupun secara kesehatan. (ayu/rpg)