TANJUNGPINANG POS SENIN 5 MEI 2014
2
Kotak Suara .........dari hal 1 WIB, kecamatan Bengkong, Batuampar, Lubuk Baja dan Batam Kota, yang sebelumnya bermasalah di KPU Batam, dapat diselesaikan dengan cepat. Saat mengawali pleno, KPU Kepri membuka paksa kotak suara, karena kunci gembok kotak suara, tidak ditemukan. Beberapa saksi partai yang protes, bisa diatasi KPU Kepri. "Terpaksa kita pakai bongkar, karena kunci tidak ada," ungkapnya. Pada kesempatan itu, Ketua Bawaslu Kepri, Razaki Persada kepada wartawan, mengapresiasi rapat yang dipimpin KPU Kepri. Khusus KPU Batam, dia menilai tidak baik. Bahkan, ditangan KPU Batam, manajemen penyelenggaraan Pemilu dinilai terburuk di Kepri. "Manajemen penyelenggaraan Pemilu di Kepri, buruk. Tapi manajemen di Batam terburuk di Kepri," cetusnya. Razaki membandingkan dengan Pemilu 2009 yang diikuti lebih dari 30 parpol, namun berjalan baik. Kejadian di Batam, kata dia, merupakan pengulangan yang terjadi di Pemilu 2004, di mana
KPU provinsi mengambil alih KPU Batam. "Masalahnya ini mulai dari DPT," cetusnya. Kedepan, Razaki meminta agar manajemen penyelenggaraan di Pilpres, dibenahi. Dia meminta pembenahan dilakukan mulai DPT. Selain itu, dia meminta diperkuat bimbingan teknis penyelenggaraan, yang selama ini lemah di tingkat PPK dan PPS. "Petugas penyelenggara yang tidak bisa menjalankan dengan baik atau tidak memberikan C1, jangan dipilih lagi untuk Pilpres," tegas dia. Wagub Monitor Pleno di Batam Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kepri, HM Soerya Respationo juga berkunjung ke lokasi kantor KPU Batam. Kehadirannya diakui sebagai Wagub, yang ingin melihat keamanan di lokasi pleno. "Saya memonitor, fungsi aparat menjalankan keamanan. Kita memastikan pleno berjalan. Kalau demo seperti sekarang, masih normal dalam alam demokrasi," imbuh Soerya. (mbb)
Bocah 11 ..............dari hal 1 motornya di dalam garasi rumahnya. Saat itu korban lupa mengunci pintu garasi rumahnya. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh AP yang masuk dan melarikan sepeda motor Honda Revo BP 3681 TU. Korban baru menyadari motornya hilang pada Minggu (4/ 4) sekitar pukul 08.00. Setelah memastikan sepeda motornya hilang, akhirnya korban melapor ke Polsek Tanjungpinang Barat. Kapolsek Tanjungpinang barat AKP Basrul membenarkan adanya laporan pencurian sepeda motor tersebut. ''Pelakunya langsung kita amankan dan
sekarang sudah ditahan,'' kata Basrul. Informasinya pelaku merupakan tetangga korban dan pelaku masuk karena pintu garasi tak dikunci sedangkan kontak sepeda motor masih menempel di kendaraan. "Pelaku masih dibawah umur yaitu 11 tahun. Kini kami amankan di Polsek bersama barang buktinya. Sekitar pukul 11.00 siang pada Minggu (04/4). Dia di tangkap di jalan Sunaryo tidak jauh dari Polsek Tanjungpinang Barat. Karena pelaku masih di bawah umur, kita tidak sembarang juga untuk memprosesnya," jelas Basrul. (abh)
SK Menhut ...........dari hal 1 pihaknya bersama pemerintah Bintan sudah mulai mengatur langkah strategis mengenai pembatalan SK 463 tersebut, salah satunya mengajukan usulan penertiban SK baru yang bisa mengakomodasi peralihan peruntukan laham kepada Kementrian Kehutanan. "Saat ini kami bersama lurah, kepala desa, dan camat sudah sepakat menandatangi usulan SK baru tersebut, agar secepatnya bisa diupayakan dipusat," tambahnya Ketua DPD Partai Golkar ini berharap pengajuan ini bisa segera dikabulkan, sehingga tidak sampai menganggu iklim investasi di Bintan yang saat ini sedang mulai berkembang. "Usulan Ini sudah sesuai dengan saran Pak Menteri dan tidak bertentangan dengan hasil kajian tim terpadu. Pengajuan usulan itu sudah memenuhi batas minimal 30 persen kesedian kawasan hutan. Dan itulah yang sedang kami sepakati saat ini" tegasnya. Sementara, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bintan Drs Ahmad Izhar menjelaskan bila dilakukan pembatalan SK Menhut 463 menjadikan SK Menhut 173 tahun 1986 sebagai patokan, tentu akan menimbul-
kan situasi kacau, baik di sektor industri maupun pariwisata di Bintan. Pasalnya, kata Ahmad, SK Menhut 173 itu sangat tidak cocok dengan implementasi Free Trade Zone (FTZ) di Bintan kedepan. "Tentu akan membuat kacau, dan menjadi hambatan pembangunan kita khususnya sektor Industri dan Pariwisata kedepan," tambahnya. Saat ini, Ahmad Izhar sendiri masih menunggu respon Kementerian Kehutanan (Kemenhut) atas pembatalan SK Menhut 463 tersebut. Menurut Ahmad Izhar Pemerintah Bintan sampai saat ini tidak akan tinggal diam diri terkait putusan itu. Ia sendiri akan mengajukan pemutihan sebagai kawasan di Bintan tanpa mengurangi makna dari hutan itu sendiri. Hal ini dilakukan menurutnya, demi kelancaran iklim investasi Bintan di sektor Pariwisata juga sebagai kawasan perdagangan bebas FTZ. "kita akan tetap berusaha melakukan yang terbaik," ujarnya yang mengaku sudah mendengar kabar ini, walaupun belum menerima salinan resmi putusan PTUN tentang pembatalan SK Menhut 463 tersebut. (adi)
Bayar Gelas ..........dari hal 1 sudah dibayar oleh orang lain. Hal ini diakui oleh Yustina Rina. Hanya saja, sambungnya, pernah suatu saat ia menjadi malu saat berada di kafe tempat ia biasa bersenda gurau dengan rekan-rekannya. ''Rupanya semua makanan dan minuman yang kami pesan sudah dibayar oleh relasi kami. Celakanya, saat kami akan pulang, ternyata tas yang kusandang menyenggol gelas hingga terjatuh dan membuat suasana menjadi gaduh,'' sebutnya. Menurut, gadis yang biasa disapa Rina ini, spontan saja ia menjadi perhatian pengunjung kafe saat itu. ''Tak lama berselangan, pelayan kafenya menghampiri, dengan setengah berbisik dia bilang, menunya sudah dibayar, tapi gelasnya yang pecah harus diganti,'' cerita Rina. Sejak saat itu, Rina mengaku semakin berhati-hati.
''Harga gelasnya tidak seberapa, namun malunya yang besar,'' kenangnya. Gadis kelahiran Tanjungbatu, 1 Juni 1993 ini dikenal rekan-rekannya sebagai penghobi dunia modeling san tarik suara. Ia pernah terpilih sebagai miss peduli HIV 2013 di Tanjungpinang. ''Karena itu merupakan hal yang pertama bagi saya, hingga rasanya bangga buanget karena bisa membuat kedua orangtua bangga dengan prestasi saya itu,'' sebutnya. ''Kami sosialisasi bahaya HIV AIDS. Selain itu kami juga bagi-bagi bunga,'' cerita Rina. Kini, penyuka Nasi goreng ini kuliah di di STIE Pembangunan Tanjungpinang semester 6. ''Selain kuliah, ia juga kerja sebagai karyawan swasta. ''Mumpung kuliahnya malam hari, jadi saya bisa manfaatkan waktu siang hari untuk kerja,'' ucapnya. (jek)
TANJUNGPINANG POS Diterbitkan Oleh: PT Batam Intermedia Pers Terbit sejak tanggal 28 Oktober 2009 Alamat Redaksi: Komplek Pinlang Mas No.15 Lt 2-3 JL.DI Panjaitan-Batu IX Tanjungpinang, Telepon : (0771) 7447234 (hunting), Fax (0771) 7447085
Chairman Chief Executive Officer Presiden Komisaris Wakil Presiden Komisaris Komisaris Direktur
: : : : : :
Rida K Liamsi. Makmur. Socrates. Asnida Syukur. Hasan Aspahani. Candra Ibrahim.
Bawaslu Kirim Berkas Pelanggaran ke Pusat TANJUNGPINANG - Setelah enam caleg Kota Batam lintas partai melaporkan tiga komisioner KPU Batam berinisial SY, AY dan MS beserta caleg dari partai tertentu berinisial SS ke Bawaslu Kepri dan DKPP Kepri, Jumat (2/5). Berkas pelanggaran kode etik sudah lengkap dan Senin (5/5) dikirimkan ke DKPP Pusat di Jakarta. Caleg lintas partai yang membuat laporan pelanggaran antara lain, Ricky Indrakari merupakan Caleg PKS. Kemudian, dr Idawati Nursanti Caleg PPP, Sallon Simatupang caleg Nasdem, Lie Kai dan Mustofa caleg dari Hanura. "Tiga komisioner KPU Batam kami laporkan sebab, mereka yang bertandatangan pada data form DB-1 (hasil penghitungan suara tingkat Kota Batam) yang dimanipulasi terlebih dahulu," ujar Ricky Indrakari, Caleg PKS. Ricky menambahkan, modus yang dilakukan oknum komisioner KPU Batam (nonaktif) memanipulasi data dan perolehan rekapitulasi suara parpol dan caleg di Batam. Dilakukan dengan menyediakan form DB-1 versi manipulasi untuk ditandatangani saksi Parpol dan calon DPD, sebelum perolehan suara dibacakan dalam rapat pleno KPU Kota Batam, Senin (28/4) lalu. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepri, Indrawan mengatakan, laporan dari caleg lintas partai telah diterima dan sedang di proses serta melengkapi ber-
kas-berkas yang diperlukan. "Dugaan pelanggaran kode etik ditangani DKPP Kepri dan dugaan tindak pidana pemilu ditangani langsung Bawaslu Kepri," kata Indrawan kepada Tanjungpinang Pos, Minggu (4/5). Indrawan menambahkan dugaan awal yang dilaporkan caleg lintas partai yaitu adanya manipulasi data yang dilakukan tiga komisioner KPU Batam yang telah dinonaktifkan dan Caleg berinisial SS yang diduga turut dalam manipulasi data perolehan suara pada form DB-1 versi hasil pleno KPU Batam pada 28 April lalu. "Berkas pelanggaran kode etik sudah lengkap dan rencananya senin DKPP Kepri akan mengirim ke DKPP Pusat," ujar Indrawan. Disinggung perkembangan dugaan tindak pidana pemilu yang dilaporkan? Indrawan menjelaskan, Bawaslu Kepri telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kepri pada Sabtu (3/5) untuk laporan awal meminta saran-saran dan rekomendasi terkait kasus tersebut. Dari pihak kepolisian dan kejaksaan. Direncanakan akan dilakukan rapat koordinasi selanjutnya untuk memperdalam kajian-kajian dan melihat bukti apakah pelanggaran tersebut memenuhi syarat dimasukkan dalam tindak pidana pemilu. "Kita kumpulkan bukti dan data terkait kasus tersebut, jika ditemukan pelanggaran akan kita tindaklanjuti sesuai aturan
yang berlaku" tegas Indrawan. Sementara, di Batam juga terungkap beberapa penyalah gunaan wewenang. Hal itu terungkap dari rapat pleno KPU Provinsi Kepri, setelah mengambil alih kewenangan dari KPU Batam. Dinamika pleno itu berlangsung, Minggu (4/5) di kantor KPU Batam, Sekupang. Pada aksi protes dilakukan saksi Partai Demokrat, Surya Sardi, Saksi Hanura Iwan K dan saksi PKB, Jeffry Simanjuntak. "Pleno ini tidak sah," tegas Surya Sardi. Namun, KPU Kepri tetap melanjutkan pleno. Aksi senada juga berlangsung saat pembacaan berlangsung untuk form DA untuk Batuampar. Saat memasuki Kecamatan Bengkong, suara penolakan juga terdengar, dari para ketiga saksi, yang juga pimpinan partai itu. Dimana, Jeffry merupakan Ketua DPC PKB Batam, Iwan yang ketua DPC Hanura dan Surya Sardi, Sekretaris DPD PD Kepri. "Mana surat suara sisanya? Kalau ada surat suara sisa, KPU harus menunjukkan ke saksi," tegas Surya Sardi. Namun protes itu tidak menghalangi KPU Batam, mengambil keputusan sesuai dengan DA yang dibacakan dan diterima saksi lain. Saat kecamatan Bengkong untuk DPRD Batam usai dibacakan, Iwan, Surya dan Jeffry bereaksi kembali. Salah seorang saksi lainnya, mencoba juga interupsi, untuk menyampaikan pendapatnya. Namun, alat pengeras suara yang dipegangnya, direbut
DPRD Kepri ........................dari halaman 1 Zamzami A Karim kepada Tanjungpinang Pos, kemarin. Zamzami melihat, terlepas dari isu money politic yang begitu gencar, tetap angka realitas membuktikan, bahwa masyarakat mencoba memberikan kepercayaan baru kepada para politisi yang dinilai layak menggantikan posisi anggota dewan yang masih aktif. ”Masyarakat sudah kecewa dengan yang lama. Akhirnya, mereka memilih yang baru dengan semangat dan kepercayaan baru dalam menitipkan amanah," imbuhnya. Ketua Stisipol Raja Haji ini juga mengatakan, perolehan
suara atau pilihan rakyat kepada sosok baru merupakan peringatan bagi partai politik. Artinya, mesin partai tidak lagi menjadi jaminan, melainkan sejauh mana figur-figur yang diusung itu dapat diterima masyarakat. ”Kalau saya melihat paparan data yang ada, untuk partai tiga besar saja seperti PDIP, Golkar, dan Demokrat tidak bisa mempertahankan figur lama mereka. Rata-rata dari partai ini hanya menyisakan 2-3 incumbent. Itu artinya, masyarakat sudah cerdas dan mengetahui mana yang dianggap mereka lebih penting dan
amanah,’’ sebutnya. Jadi, ke depan, sambung Zamzami, para wakil rakyat yang terpilih ini jangan sampai melupakan masyarakat yang diwakilinya, karena hukuman masyarakat tetap akan datang pada lima tahun selanjutnya," tegasnya. Dari data yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Provinsi Kepri, terhitung hanya ada 18 orang politisi lama yang bertahan di kantor DPRD Kepri, Dompak untuk lima tahun mendatang (lihat tabel 45 Calon Anggota DPRD Provinsi Kepri periode 2014-2019). ***
saksi PAN, kemudian mengembalikan ke gagang mic, didepan KPU Kepri. Melihat reaksi itu, Jeffri kemudian berjalan kearah meja Bawaslu Kepri, yang duduk berdampingan dengan Panwaslu Batam. Jeffry menunjukkan dua lembar bokingan tiket, atas nama Suryadi, yang disebutnya, Ketua Panwaslu Batam. "Ini tiket Suryadi pulangpergi, yang meminta dari caleg," cetusnya ke arah Razaki. Razaki yang didatangi, menyarankan Jeffry, membuat laporan ke pihaknya. Dari lembar
kertas booking tiket yang ditunjukkan ke wartawan, atas nama Suryadi, satu menggunakan pesawat Lion Air. Berangkat dari Batam menuju Jakarta, 14 Maret 2014 lalu. Satu tiket lagi, menggunakan Garuda Indonesia, dari agen tiket di I Hotel, Batam, dari Jakarta ke Batam, 15 Maret 2014. "Ini baru satu bukti saja. Nanti bukti lainnya, akan kami laporkan," cetus Jeffry, sebelum meninggalkan ruang rapat pleno, bersama Surya Sardi dan Iwan.(cr21/mbb)
Partai Golkar 8 Kursi No Dapil 1. Dapil Kepri 1 Tanjungpinang 2. Dapil Kepri 2 Bintan-Lingga 3. Dapil Kepri 3 Karimun 4. Dapil Kepri 4 Batam 5. Dapil Kepri 4 Batam 6. Dapil Kepri 5 Batam 7. Dapil Kepri 6 Batam 8. Dapil Kepri 7 Natuna Anambas
Nama Calon Teddy Jun Askara Dewi Kumalasari Ansar Raja Bahtiar Asmin Patros Tomas Suprapto Rizki Faisal Raja Mustakim Sofyan Samsir
Satus Baru Baru Baru Baru Baru Incumbent Baru Incumbent
Partai Demokrat 7 Kursi No Dapil 1. Dapil Kepri 1 Tanjungpinang 2. Dapil Kepri 2 Bintan-Lingga 3. Dapil Kepri 3 Karimun 4. Dapil Kepri 4 Batam 5. Dapil Kepri 5 Batam 6. Dapil Kepri 6 Batam 7. Dapil Kepri 7 Natuna-Anambas
Nama Calon Husnizar Hood Apri Sujadi Joko Nugroho Surya Makmur Nasution Hotman Hutapea Afrizal Dachlan Erianto
Status Baru Baru Incumbent Incumbent Incumbent Baru Baru
Partai Hanura 5 Kursi No Dapil 1. Dapil Kepri 1 Tanjungpinang 2. Dapil Kepri 2 Bintan-Lingga 3. Dapil Kepri 3 Karimun 4. Dapil Kepri 4 Batam 5. Dapil Kepri 5 Batam
Nama Calon Rudi Chua Harlianto dr Jurizal Sukhri Farial dr Amir Hakim Siregar
Status Incumbent Incumbent Incumbent Incumbent Baru
Partai PKS 4 Kursi No Dapil 1. Dapil Kepri 2 Bintan-Lingga 2. Dapil Kepri 3 Karimun 3. Dapil Kepri 4 Batam 4. Dapil Kepri 5 Batam
Nama Calon Hanafi Ekra Iskandarsyah Abdurrahman Suryani
Status Incumbent Incumbent Incumbent Incumbent
Partai Gerindra 3 Kursi No Dapil 1. Dapil Kepri 4 Batam 2. Dapil Kepri 5 Batam 3. Dapil Kepri 6 Batam
Nama Calon Hj Asnah onward Siahaan Ririn Warsiti
Status Baru Incumbent Baru
Partai PKB 3 Kursi No Dapil 1. Dapil Kepri 3 Karimun 2. Dapil Kepri 4 Batam 3. Dapil Kepri 5 Batam
Nama Calon Roki Sirajudin Nur Maaz Ismail
Status Baru Baru Baru
Partai PPP 2 Kursi No Dapil 1. Dapil Kepri 1 Tanjungpinang 2. Dapil Kepri 5 Batam
Nama Calon Sarafudin Aluan Irwansyah
Status Incumbent Baru
Partai PAN 2 Kursi No Dapil 1. Dapil Kepri 4 Batam 3. Dapil Kepri 5 Batam
Nama Calon Danir Alex Guspeneldi
Status Baru Incumbent
Partai Nasdem 2 Kursi No Dapil 1. Dapil Kepri 2 Bintan-Lingga 2. Dapil Kepri 5 Batam
Nama Calon Susilawati Sahmanadin Sinaga
Status Baru Baru
Sumber: Data Hasil Pleno KPU Provinsi Kepri untuk 6 Kab/ kota. Khusus Dapil Batam masih perolehan sementara.
Kasatpol Tuding ................................................................ dari halaman 1 3B termasuk I Gede Gunawan. Dari 187 orang anggota Satpol PP Kepri, hanya beberapa orang saja yang 3B. Termasuk saya dan I Gede Gunawan yang selalu dibicarakan akhirakhir ini," ujar Kiki saat memberikan keterangan resmi di kawasan Batu Sembilan Tanjungpinang. Mengenai pengangkatan pelaksana tugas (Plt) beberapa bulan terakhir, Kiki menegaskan, itu merupakan kebijakan dan kewenangan Kepala Kantor Satpol PP Kepri selaku kuasa Pengguna Anggaran (PA). Pengangkatan Plt itu menjalani proses panjang, mulai usulan ke BKD, Asisten dan disetujui oleh atasan (Sekda) dan kembali kepada Kantor Satpol PP. "Saya hanya menjalankan tugas demi kemajuan Satpol PP ke arah lebih baik. Bukan untuk kepentingan sendiri seperti yang ditudingkan sekelompok orang yang disampaikan
di media massa beberapa hari ini. Kalau saya nilai, itu tindakan culas. Ini masalah internal organisasi Satpol PP," sebutnya. Selama di Satpol, Kiki mengaku, tidak ada melakukan eksalahan. Mengenai etika yang digonjang-ganjingkan selama ini, itu terjadi pada masa sebelum ia ditugaskan di Satpol. Kiki mengaku, dirinya sempat jatuh. Namun, tindakan etika itu tidak pernah ia lakukan lagi. ''Saat ini saya ingin bangkit lagi. Apakah upaya saya ini dinilai salah,'' sebutnya. Jika hal itu yang diungkit-ungkit dan menjadi penghalang untuk naik eselon, sementara golongan mencukupi, Kiki menilai itu sama saja melanggar HAM. "Kenapa tidak dipecat saja ketika saya saat jatuh dulu. Saya tidak pernah minta jabatan. Isu-isu yang disebarkan oleh pihak tertentu selama ini, itu tidak benar. Bicaranya nga-
lur ngidul atau omong kosong. Tindakan itu merupakan cara yang tidak ilegan, karena tanpa data dan fakta. Selama menjabat Plt, saya diberikan kepercayaan untuk menjalankan 5 kegiatan dengan total anggaran Rp820 juta," tambahnya. Dalam pertemuan tersebut, Agus selaku suami dari Kiki, menyatakan, keberatan jika istrinya dikatakan cabul. Karena, selama ini Kiki tidak pernah bermasalah dengan moral. "Biarkan istri saya berkarya untuk kemajuan instansinya. Mengenai dirinya, saya yang lebih tahu," tegas Agus. Wakil Komandan PTI Satpol PP, Abu Nawas, membantah terhadap tudingan negatif yang disampaikan oleh kelompok orang terhadap Satpol PP Kepri. Untuk membuktikan kebenaran, bisa dicek pada administrasi kantor. Termasuk mosi tidak percaya yang ingin disampaikan beberapa pihak,
banyak anggota Satpol PP yang tidak menginginkan hal itu. "Kalau mau sampaikan mosi tidak percaya silakan saja. Sehingga bisa kita lihat, berapa orang yang mendukung dengan kepemimpinan Kakan Satpol PP sekarang. Kita tunggu mosi tidak percaya itu. Kami bicara sesuai fakta dan PTI selalu bersikap netral," kata Abu Nawas di dampingi hampir 20 orang anggota Satpol PP Kepri lainnya. Kepala Kantor Satpol PP Kepri, Usman Taufik melalui jaringan seluler, menyatakan tidak bisa hadir dalam jumpa wartawan tersebut. Namun Usman Taufik, menegaskan, tidak ada permasalahan tentang pengangkatan Plt maupun pengusulan pejabat eselon III dan IV beberapa pekan lalu. Pengangkatan Kiki dan I Gede Gunawan sebagai pejabat Plt, karena di Satpol PP sangat minimal pegawai yang
sudah memenuhi persyaratan dari sisi golongan. Untuk 3B, hanya 4 orang sudah termasuk Kiki Deskita dan I Gede Gunawan. Sedangkan dua pejabat golongan 3B lainnya, lanjut Usman Taufik, Yakob dan Asmarullah. Sementara Satpol PP membutuh Plt untuk menjalankan kegiatan tahun anggaran 2014 ini. Untuk pengangkatan pejabat eselon III dan IV, Usman Taufik hanya menggunakan hak usul kepada BKD yang diteruskan ke Asisten serta Sekdaprov. "Sebelumnya saya sudah sampaikan, pejabat itu bekerja rajin, pintar dan tidak memandang masalah sebelumnya. Karena selama di Satpol, tidak pernah buat masalah. Masalah ini akan kami selesaikan secara internal. Saya menilai, masalah ini muncul karena kecemburuan sosial saja," demikian ditegas Usman Taufik. (fre)
Tak Punya .......................................................................... dari halaman 1 Keputusan itu dikhawatirkannya akan berbunyi pembatalan surat kesepakatan untuk membayar cicil sesuai yang telah Ali tanda tangani. Menurutnya dari pihak Rumah sakit akan memberikan Keputusan agar Ali beserta keluarga bisa keluar dari rumah sakit pada Senin, (5/5). "Sudah satu minggu kami di sini, tapi belum keluar juga dari rumah sakit karena tak ada biaya. Bila tidak ada keringanan, kami khawatir anak kami harus dititipkan sebagai jaminan," kata Aci dengan mata berlinang air mata. Dalam proses bersalin ming-
gu lalu, bayi pertama lahir dengan normal. Namun, ada sebuah kendala saat proses persalinan bayi yang kedua. "Karena posisi bayi yang kedua dalam keadaan terbalik atau sungsang. Karena itulah bayi yang kedua kita putuskan untuk operasi," kata satu perawat jaga di Ruang Cempaka. Saat proses bersalin itu berlangsung, Ali sebagai kepala keluarga dihadapkan dengan beban akan biaya operasi yang harus menjadi tanggung jawabnya. "Ini catatan biaya sampai Jumat sudah mencapai Rp
Pimpinan Umum/GM/Penjab Wakil GM/Pimpinan Perusahaan Wakil Pimpinan Perusahaan Pemimpin Redaksi Wakil Pemimpin Redaksi
: Usep RS. : : : :
Arga Permadi. M Nur Hakim. Arham. Sigik Rahmat.
Dewan Redaksi : Usep RS (Ketua), Arham, Sigik Rahmat, Zakmi, Abdul Rasyid Daulay. Ombudsman : Sutan J Siregar SH.
11.512.500, belum lagi sampai biaya rawat inap minggu ini," ujar Ali. Ali sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan. ia dan istrinya tinggal di gubuk proyek yang sedang dikerjakan di Batu 8 simpang Dompak. Ali dan Aci mengaku pendatang dan tidak memiliki KTP. Aci berasal dari Cianjur dan belum memiliki surat pindah dari tempat asalnya. Ali adalah seorang warga Kampung Panau, Kabil, Batam yang KTP-nya sudah mati. "Sebelum melahirkan, saya sudah beberapa kali minta tolong dengan ketua RT set-
empat. Saya bilang saya mau buat KTP, dan saya mau buat BPJS, jadi minta surat keterangan RT. Namun, ditolaknya terus karena alasan tidak ada surat pindah dari tempat asal," ungkap Aci. ia juga tidak mendapatkan Jamkesda maupun Jamkesmas serta BPJS Kesehatan yang selama ini dijanji-janjikan pemerintah untuk memudahkan warga miskin, alasannya karena Alid an Aci tidak punya KTP. Hari ini, Karena Senin (5/5) meruoakan hari terakhir mereka di rumah sakit sesuai dengan perjanjian yang sudah
dibuat mereka. Ali dan Aci pun makin bingung saat ditanya tentang batas waktu yang sudah disepakati dengan pihak RSUD. Aci sangat berharap ada donatur yang berbaik hati mau menyalurkan bantuannya secara langsung. Bantuan tersebut tentunya sangat membantu Aci dan Ali. "Kami di Tanjungpinang tak punya keluarga," ungkap Aci. Saat ditanya nomor ponsel yang bisa dihubungi jika ada donatur yang membantu, ali menyebut nomor ponsel istrinya. ''Nomor istri saya 082383363488,'' kata Ali. ***
DIVISI PRODUKSI Redaktur Pelaksana: Zakmi. Ass. Redaktur Pelaksana: Martunas Situmeang. Koordinator Liputan: Abdul Rasyid Daulay (Pjs). Redaktur: Slamet Nofasusanto. Asisten Redaktur: Martua P Butarbutar, Abas, Febrima Surya, Andri Mediansyah. Reporter: Taufik A Habu, Roni, Tengku Irwansyah, Yusfreyendi, Adly Hanani (Fotografer), Alrion, Andri Dwi Sasmito, Suhardi, Desi Liza Purba, Jendaras Karloan, Aldi Nugroho. Departemen Pracetak/Layout/Perwajahan: Heru Irawan (Kadep), Rijon Sitohang (Kabag), Fauziahmadrisa, Syafrul Amri, Matthew Karjono, Jaringan/ IT/Online: Syafrinaldi
DIVISI USAHA Umum, Adm, & Keuangan: Ari Istanti (Manager), Dahlia (Pjs. Kabag). Iklan : M Nur Hakim (Manager). Pemasaran & EO: Mider Sinaga (Manager), Fanri Pardede (Ass. Manager). Biro-Biro: Martua P Butarbutar (Batam), Tengku Irwansyah (Lingga), Jendaras Karloan (Tanjung Uban), Alrion (Karimun), Roni (Anambas), Aldi Nugroho (Natuna).
Dicetak pada : PT Ripos Bintana Press. Isi di luar tanggung jawab percetakan.
Tarif Iklan Halaman Muka (FC) Rp. 30.000,-/mm kolom. Halaman Muka ( BW) Rp. 25.000,-/ mm kolom. Halaman Dalam,- (FC) Rp. 25.000,-/ mm kolom. Halaman Dalam ( BW) Rp. 15.000,-/ mm kolom. Iklan Umum/Display (BW) Rp. 15.000,-/mm kolom. Iklan Ucapan Selamat (FC) Rp. 7.000,-/mm kolom. Iklan Ucapan Selamat (BW) Rp. 3.500,-/ mm kolom. Iklan Dukacita Rp 3.500,-/mm kolom. Sport Color Rp 7.000,-/mm kolom. Advertorial Rp. 5.000,-/ mm kolom.