TANJUNGPINANG POS RABU 14 MEI 2014
12
Ketua KPU Karimun Pimpin Sidang Pakai Kaus Oblong KRISMAN TURNIP, Tanjungpinang MAJELIS Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (13/5) kemarin, telah menggelar sidang kode etik kepada lima Komisioner KPU Karimun di Kantor Bawaslu Provinsi Kepri di Tanjungpinang. Sidang kode etik kepada KPU Karimun dengan Nomor perkara 44/ DKPP-PKE-III/2014, karena KPU Karimun tidak bersedia menindaklanjuti keberatan saksi atas perselisihan perolehan suara sah untuk caleg nomor urut 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), untuk DPRD Kabupten Karimun daerah pemilihan (Dapil ) III atas nama Zulfan Efendi pada Pemilu 9 April lalu. Kelima komisioner
yang disidang yaitu Ketua KPU Karimun Bambang Hermanto serta 4 komisioner KPU Karimun Eko Purwandoko, Raja Anwar, Samsir dan Ahmad Sulton. Sidang ini dihadiri saksi Ahmad Daud saksi dari PKB Karimun dan Ketua Panwaslu Karimun, Tiuridah Silitonga. Seluruh majelis pemeriksa kode etik DKPP Kepri dipimpin langsung Nur Hidayat Sardini dari DKPP Pusat. Saat pemeriksaan, kelima komisioner KPU Karimun terlihat gelisah dan gugup ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan pertanyaan dari majelis pemeriksa DKPP. Zulfan Efendi selaku pengadu mengatakan, KPU Karimun tidak bersedia menindaklanjuti keberatan saksi PKB terkait adanya perubahan suara di TPS 2 kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat. Dalam C1 TPS yang diterima
saksi PKB caleg bernama Zulfan memperoleh suara 41. Begitu juga dengan C1 yang ada ditangan Panwaslu Karimun sama saja jumlahnya 41. “Tetapi pada saat rekapitulasi suara di PPS Kelurahan Sawang berubah dari 41 menjadi 1 suara Majelis,” kata Zulfan kepada Majelis Pemeriksa DKPP Kepri. Menurut Zulfan, keberatan ini telah disampaikan kepada Komisioner KPU Karimun saat rapat pleno tingkat Kabupaten Karimun tetapi tidak ditindalanjuti KPU. Padahal, Panwaslu juga telah memberi rekomendasi perlunya penghitungan suara ulang di TPS tersebut. Selain itu Zulfan juga melaporkan atas sikap arogansi Ketua KPU Karimun, Bambang Hermanto saat memimpin rapat pleno kemarin. Sikap arogansi, misalnya Bambang pada saat rapat pleno pernah
mengatakan. “Kami siap menanggung segala risiko dan konsekuensinya,” kata Bambang, Kemudian, mengambil alih pimpinan sidang sesukanya tanpa menjalankan prosedur persidangan yang benar. Bambang hanya memakai pakaian baju kaus oblong saat memimpin rapat pleno rekapitulasi di Karimun. “Pakaian kaus oblong saat memimpin rapat pleno sangat tidak menghargai forum sidang,” ujar Zulfan. Sementara itu, Ketua Panwaslu Karimun Tiuridah Silitonga membenarkan bahwa Panwaslu telah merekomendasikan penghitungan suara ulang pada TPS 2 tersebut. Namun Komisioner tidak menindaklanjuti hal itu dengan berbagai alasan. Padahal sesuai aturan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum telah mengatur jika pada saat penghitungan ulang kurang penca-
hayaan maka diharuskan menghitung ulang surat suara. Majelis pemeriksa dipimpin Nur Hidayat meminta tanggapan Ketua KPU terkait hal tersebut. Bambang Ketua KPU Karimun menjawab, KPU telah berkoordinasi kepada PPK dan PPS guna mensinkronisasikan data yang ada perubahan suara. “Melihat waktu sangat singkat saat rekapitulasi di Kabupaten Karimun sehingga tidak kami tindaklanjuti. Mengenai sikap arogansi, pada saat itu memang sedang perdebatan yang alot. Sehingga suara saya sedikit meninggi,” jawab Bambang. Nur Hidayat sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, memimpin persidangan dengan menanyakan berbagai pertanyaan mengenai sikap dan perbuatan KPU Karimun saat
Pileg 9 April kemarin. Akibat tindakan KPU Karimun caleg PKB atas nama dr Zulfan Effendy merasa dirugikan akibat kehilangan suaranya. Majelis pemeriksa DKPP Kepri sebagai Ketua Nur Hidayat Sardini didampingi oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik Kepri, yakni Wiryanto dan Eva Amalia dari unsur masyarakat, serta Razaki Persada dari Bawaslu dan Ridarman Bay dari KPU Provinsi Kepri. Nur Hidayat saat selesai sidang mengatakan, hasil pemeriksaan ini akan dibawa ke Jakarta sebagai bahan pertimbangan DKPP Pusat memutuskan apakah KPU Karimun terbukti bersalah atau tidak. “Jika terbukti bersalah maka KPU Karimun dikenakan sanksi tiga jenis yaitu peringatan tertulis, pemberhentian sementara dan tetap,” ujar Nur Hidayat. ***
F-KRISMAN TURNIP/TANJUNGPINANGPOS
SIDANG: Suasana sidang kode etik KPU Karimun oleh Majelis Pemeriksa DKPP Kepri di Kantor Bawaslu Kepri. Utusan DKPP Pusat langsung memimpin sidang. Terungkap di sidang itu Ketua KPU Karimun Bambang Hermanto terbukti memimpin rapat pleno KPU memakai kaus oblong. Juga rekomendasi dari Panwaslu tidak dihiraukan.
Hari Ini, Cagub Kepri Versi BP3KR Diumumkan TANJUNGPINANG - Pagi ini, Rabu (14/5) Hari Marwah Provinsi ke-12 Kepri akan diperingati. Acara diawali dengan pidato politik di Aula Kantor Gubernur Kepri di Dompak sekitar pukul 09.00. Kemudian, malam hari pukul 19.30, acara akan dilanjutkan dengan hiburan rakyat di Tepi Laut Tanjungpinang. Acara ini dipercepat
Huzrin Hood
IKLAN
satu hari. Hari Marwah Provinsi Kepri itu tepatnya setiap, tanggal 15 Mei. Namun, karena hari merah atau libur nasional, maka dimajukan satu hari. Mentereng Sakti, Ketua Panitia Acara mengatakan, pihaknya sudah menyebarkan undangan kepada seluruh kebupaten/kota di Kepri maupun kerabat di pusat dan daerah lain. Diperkirakan, undangan yang akan memenuhi Aula Dompak nanti sekitar 2.000 hingga 2.500 orang. Mahasiswa dan pemuda juga diundang. Karena saat perjuangan Kepri, mahasiswa dan pemuda juga banyak berjasa. “Kita harapkan semua bisa hadir. Sebab, kita memperingati perjuangan membentuk provinsi ini,” ujar Mentereng Sakti, kemarin. Sudirman Almon, Sekretaris Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR) mengatakan, Hari Marwah nanti sekaligus mengikrarkan peningkatan status BP3KR. Jika dulunya sebagai badan pekerja, dengan sudah berdirinya provinsi ini, maka BP3KR akan dinaikkan statusnya menjadi Yayasan BP3KR. Yayasan ini nantinya akan bekerja mengawasi perjalanan pembangunan di Kepri. Sehingga, peng-
gunaan anggaran benarbenar sesuai peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat. Yayasan ini akan terus dikembangkan baik untuk pendidikan, sosial dan lainnya. Masalah pendidikan dan sosial, merupakan dua hal yang mendapat perhatian besar dari Yayasan BP3KR ke depan. Selain itu direncanakan juga untuk mengumumkan calon gubernur Kepri di Pilgub 2015 yang layak memimpin provinsi ini versi BP3KR. Keempat nama yang disebut-sebut versi BP3KR adalah Huzrin Hood, HM Sani, Ansar Ahmad dan Soerya Respationo. Keempatnya disebut-sebut merupakan porang-orang yang ikut bagian dalam perjuangan pembentukan provinsi ini. Calon wakil gubernur yang disebut-sebut akan maju nanti merupakan pejuang pembentukan Provinsi Kepri. Terkait cawagub, biarlah parpol atau pasangan masing-masing yang saling mencocokkan diri. Sedangkan Ismeth Abdullah, mantan Gubernur Kepri tetap diundang di acara itu. Ismeth tidak masuk kandidat cagub versi BP3KR lantaran dianggap layak untuk dijadikan ‘wakil’ Kepri di kementerian atau duta besar.
BP3KR sengaja menyebut empat nama ini untuk memberi garis bagi pendatang luar. Hal ini dinilai perlu. Sebab, para pejuang tersebut sudah susah payah berjuang bersama masyarakat Kepri untuk memperjuangkan berdirinya provinsi ini. Jika orang luar masuk, maka tinggal menuai hasil saja. Hal seperti ini akan mengecewakan masyarakat. Karena itulah, saat Hari Marwah nanti direncanakan diumumkan cagub versi BP3KR. Sementara itu, Huzrin Hood mengatakan, ia tetap terbuka dengan pendatang baru. Namun, harus tetap dalam koridor Marwah Kepri tersebut. Harus dipahami juga, ada tiga poin penting yang diusung saat itu yakni rentang kendali, kesejahteraan masyarakat dan menjadi tuan di negeri sendiri. Belum lama ini, Huzrin juga mengharapkan agar HM Sani, Ismeth Abdullah dan dirinya sendiri sama-sama maju mencalonkan sebagai Gubernur Kepri. “Saya berhararp pak HM Sani, Pak Ismeth Abdullah bertarung bersama dengan saja. Disitu baru kita lihat sebenarnya siapa yang dicintai oleh masyarakat di Kepri dan siapa pemenang sejati,” tegasnya. (mas)
AMPG Bintan Nilai Ansar Lebih Unggul BINTAN - Nama Bupati Bintan, Ansar Ahmad terus mendapatkan dukungan untuk maju sebagai calon Gubernur Kepri di Pemilukada Kepri tahun 2015 mendatang. Sehari setelah penetapan perolehan suara parpol dan calon terpilih anggota DPRD Bintan dan DPRD Provinsi Kepri, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Bintan mengadakan diskusi terbatas, Selasa (12/5) di Kijang. Dalam diskusi itu, AMPG Kabupaten Bintan menilai, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Ansar AhHasriawadi mad bakal unggul jika maju sebagai Calon Gubernur Kepri pada Pemilukada tahun 2015 mendatang. “Di luar Kota Tanjungpinang, perolehan suara Partai Golkar berdasarkan Pemilu Legislatif lalu, Golkar unggul dalam perolehan suara. Termasuk untuk DPRD Kepri, Golkar unggul dalam perolehan suara meski tidak unggul dalam perolehan kursi. Secara umum, Golkar meraih suara terbanyak untuk wilayah Kepri,” ujar Hasriawadi, Ketua AMPG Kabupaten Bintan kepada koran ini di Kijang. Justru itu, Hasriawadi menyatakan, AMPG Bintan menyarankan, agar DPD Partai Golkar Kepri segera melaksanakan rapat pengurus guna menetapkan langkah dan calon untuk menghadapi Pilgub 2015 Kepri. Dalam rapat pengurus Golkar Kepri itu, disarankan agar Ansar menjadi calon tunggal untuk diusung sebagai Calon Gubernur Kepri. Perlu menjadi catatan penting, tegas Hasriawadi yang merupakan calon terpilih untuk DPRD Bintan dengan perolehan suara tertinggi dari Dapil 3 ini, pengusungan Ansar Ahmad sebagai Cagub Kepri itu harus menjadi komitmen bersama. Jangan sampai figur dan tokoh-tokoh Golkar menentang keputusan itu. “Kita belajar dari sejarah Pilkada tahun 2010 lalu, saat itu tokoh Golkar maju secara bersama dari pasangan berbeda. Akibatnya, calon Golkar kalah. Kami yakin Golkar mampu menjabat Gubernur Kepri, jika Ansar Ahmad sebagai calon Gubernur,” sebutnya. Untuk pengusungan Ansar di Pilgub, sebut Hasriawadi, tokoh Golkar seperti Nurdin Basirun di Karimun, Kamaruddin Ali di Lingga dan semua tokoh Golkar di Kepri satu suara untuk memenangkan Ansar Ahmad sebagai Cagub Kepri. (fre)