TANJUNGPINANG POS SENIN 22 APRIL 2013
3
Anggota DPRD Kaget Ada Kegiatan Ganda TAUFIK Tanjungpinang DALAM Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa di Bappeda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, ada sekitar 30 mata anggaran yang sama persis antara satu sub bidang dengan sub bidang lainnya. Total anggaran ke-30 kegiatan ini berjumlah sekitar Rp1,8 miliar. Mata anggaran atau kegiatan yang sama ini berada di Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sub Bidang Pelayanan Publik dan Aparatur. Kesamaannya bukan hanya di nominal anggaran, tapi kode anggaran, nama kegiatan, jenis paket pengerjaanya, jenis belanja, jenis barang, volume, lokasi pengerjaan sampai sumber dana, dan waktu pengerjaannya, sama persis. Ironisnya kedua sub bidang ini hanya memiliki total 30 kegiatan proyek di APBD Kepri tahun ini, dan itu semuanya sama persis. Artinya jika diakumulasi (di dua sub bidang), ada 60 kegiatan dengan jum-
Asap Malaysia Serang Tarempa ANAMBAS - Jarak pandang di Tarempa, Anambas, Sabtu(20/ 4) pagi, terbatas akibat asap yang diduga berasal dari pembakaran hutan di wilayah Malaysia. Dugaan tersebut diutarakan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandara Hang Nadim Batam. “Kabut asap di duga kiriman dari Malaysia,” kata Prakirawan Badan BMKG Bandara Hang Nadim Batam, Aditya, kepada wartawan, Sabtu(20/4). Ditambahkannya, dugaan itu bisa saja beralasan. Mengingat beberapa hari terakhir beberapa wilayah di negara tersebut mengalami kebakaran hutan yang cukup besar hingga menimbulkan puluhan titik api. “Efek haze yang dirasakan oleh masyarakat di Tarempa saya duga berasal dari sana. Meski saat ini ada juga kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Dumai, Pekanbaru,” jelasnya. Kalau dari sana (Dumai,red) ada banyak titik api dan panas yang pada akhirnya menimbulkan asap. Yang selanjutnya tertiup angin dari arah barat yang akhirnya menerpa wailayah Batam dan sekitarnya. Namun jika dilihat dari data kita, efek haze dari dumai tersebut tidak akan sampai ke Tarempa, karena tempatnya agak jauh dari Batam dan wilayah lainnya di Kepri. “Oleh karena itu saya menduganya dari Malaysia, jika saat ini terjadi efek haze,” jelasnya. Namun demikian, dirinya menyatakan efek haze tersebut tidaklah sampai berbahaya. Mengingat biasanya efek haze tersebut terjadi pada pagi hari dan menjelang siang sudah hilang, oleh karena terpaan sinar matahari akan mengangkat partikel haze hingga akhirnya normal. Aditya mengatakan kabut asap tersebut tidak berarti bagi jalur pelayaran. Namun akan sangat berbahaya pada jalur penerbangan. (ron)
lah anggaran mencapai Rp3,6 miliar. Jika salah satu sub bidang mengalah dan meniadakan proyek yang sama itu. Maka, praktis di tahun ini sub bidang itu tidak punya kegiatan apapun. Ketika dimintai tanggapannya, anggota Komisi II Bidang Penganggaran DPRD Kepri, Rudi Chua kaget dan heran dengan kesalahan besar yang cukup fatal itu. Biasanya, kesalahan hanya di satu atau dua kegiatan saja. Atau masih di bawah sepuluh jenis kegiatan. Tapi kalau sudah sampai semuanya salah atau sama, maka ini kerugian bagi masyarakat. ”Kenapa saya bilang masyarakat yang rugi, coba kalau pemerintah atau Bappeda tidak double posting seperti itu. Anggaran yang Rp1,8 miliar itukan bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya,” tegasnya kepada Tanjungpinang Pos, Ahad (21/4). Memang, kata Rudi, setiap tahun pasti ada yang sama seperti sekarang ini. Tapi tidak sefatal tahun ini, yang sampai
ada 30 mata anggaran dan kegiatan yang sama persis. Biasanya kalau ada satu dua yang sama, itu karena human error yang biasanya suka menjiplak saja. ”Tapi kalau sampai 2 sub bidang sama semua, ini luar biasa kesalahannya. Saya sudah tak habis pikir lagi dengan cara kerja pemerintah Kepri saat ini,” ucapnya. Rudi mengatakan, memang kesamaan proyek dan kegiatan ini belum masuk korupsi. Karena selain belum dikerjakan, dan kalaupun sudah dikerjakan pertanggungjawabannya akan sulit. Dua kode rekening tidak mungkin bisa dipertanggungjawabkan secara bersamaan. ”Ya yang rugi masyarakat. Harusnya dana itu bisa dialokasikan ke yang lain, malah dibuat sama. Akhirnya katanya dana sudah cukup dan paspasan, tetapi diatas kertas salah,” imbuhnya. Rudi menambahkan hal-hal seperti ini sebenarnya sudah lama menjadi modus pemerintah, khususnya Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) dalam memformulasi isi APBD. Dan bukan hanya anggota DPRD yang sering terkecoh, kepala daerah juga sering me-
ngalami hal yang sama. ”Mereka biasanya menyodorkan draf APBD itu di akhirakhir waktu supaya kami tidak periksa semua, dan langsung
kami setujui. Nah, karena kemampuan kami terbatas, apalagi anggaran yang dibahas sampai triliunan, maka kami main setuju-setuju saja. Guber-
nur pun demikian, dikasih di waktu yang mepet, akhirnya beliau tinggal tanda tangan saja dan tidak sempat mengecek isinya,” paparnya. ***
Tarif Argo Taksi Hang Nadim-Punggur Membuat Emosi Anggota Dewan BATAM - Anggota Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Kepri, Yudi Carsana geram melihat sistem pembayaran transportasi taksi di Kota Batam, yang beroperasi dari Bandara Hang Nadim ke Pelabuhan Punggur. Kekesalan Ketua Fraksi PAN DPRD Kepri ini bermula ketika ia pada Jumat (19/4) akhir pekan lalu menumpang salah satu taksi dari bandara ke pelabuhan. Dalam perjalanannya dari Bandara ke pelabuhan dia menggunakan taksi sistem argo. Dan sampai di Punggur, dalam meteran argo tertera bi-
aya yang harus dibayarnya Rp60 ribu. Tapi ia kaget dan bercampur emosi, ketika sopir taksi itu meminta tambahan. Tambahan biaya ini karena, jarak tempuh antara bandara ke pelabuhan tidak sampai 15 kilometer, dan Yudi diminta menambah lagi uang sebesar Rp15 ribu. Kontan hal ini membuatnya marah dan mempertanyakan kebijakan tersebut. Dan ternyata di taksi yang ia tumpangi itu, ada stiker berlogo Dinas Perhubungan (Dishub) Batam dan koperasi taksi. Dalam stiker itu tertulis bahwa jika perjalanan penumpang
antara 0-5 kilometer harus menambah biaya Rp25 ribu plus yang tertera di argo. “Sedangkan untuk yang jaraknya 0-10 kilometer, dikenakan penambahan Rp10 ribu. Untuk 0-15 kilometer Rp15 ribu, dan begitu juga untuk kelipatan 20 kilometer sampai 25 kilometer,” tarang Yudi kepada Tanjungpinang Pos, kemarin. Menurutnya, Pemko Batam tidak paham aturan dan cenderung merugikan masyarakat sebagai pengguna taksi. Sebab di belahan dunia manapun tidak ada aturan biaya taksi seperti itu.
“Selain melanggar UU hukum dagang, ini sama saja Pemko Batam dalam hal ini Dishubnya melegalkan pungli,” ketusnya. Ia meminta kepada pemerintah daerah, dan Pemprov bisa mempelajari UU itu. Agar, tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan akibat keputusan sepihak dari Pemko Batam dan koperasi taksi. “Itu mengada-ada. Akan saya persoalkan ini ke Dishub Kepri dan gubernur. Saya juga meminta kepada Wagub Kepri menaruh perhatian akan hal ini,” pintanya. (fik)