8
Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011
>>Sambungan dari hal. 7 bayaran yang diuraikan diatas, Pihak Kedua akan membayar kepada Pihak Pertama tambahan biaya pembebasan tanah seluas 131 Ha tersebut yang jumlahnya akan ditetapkan oleh kedua pihak dan pembayarannya akan dilakukan pada waktu uang pembebasan itu diperlukan untuk dibayarkan kepada yang bersangkutan. Pasal 5. Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan tunduk kepada surat ukur/ gambar situasi yang akan dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang untuk membuat surat ukur/ gambar situasi itu dan bila kemudian ternyata bahwa ukuran tanah-tanah itu lebih atau kurang daripada yang ditetapkan di atas ialah seluas 737 Ha maka kelebihan atau kekurangan ganti rugi itu akan didasarkan kepada surat ukur/gambar situasi tanah-tanah yang dibuat oleh Instansi Pemerintah itu yang perhitungannya akan dilakukan pada waktu pelunasan pembayaran ganti rugi tersebut. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 4 akata ini. Pasal 6. Pihak Pertama menjamin
Pihak Kedua bahwa apa yang dilepaskan dan diserahkan kembali dengan akta ini benar-benar haknya Pihak Pertama dan Pihak Pertama berhak untuk melakukan penglepasan dan penyerahan kembali tanah-tanah Hak garapan tersebut dan bahwa tanah-tanah tersebut tidak di ikat dengan credit-verband, Dihipotikkan, Diberikan atau dipertanggungkan dengan cara lain kepada orang lain, bebas dari sitaan dan pula bahwa Pihak Pertama belum menjual/ mengoperkan tanah-tanah tersebut kepada orang lain dan bahwa tanahtanah itu tidak tersangkut pada suatu sengketa. Pasal 7. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa mengenai hak yang dilepaskan dengan akta ini Pihak Kedua tidak akan mendapat tagihan atau tuntutan apapun dan dari siapapun juga. Bila kemudian ternyata, bahwa Pihak Kedua mengenai hak hak itu mendapat tagihan atau tuntutan, maka segala kerugian yang dideritanya dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa Pihak Kedua akan da-
pat memiliki sertifikat tanah-tanah seluas 737 Ha tersebut. Pasal 8. Iuran Pembangunan Daerah (I.P.D.) dari apa yang dilepaskan dan diserahkan kembali dengan akta ini dan beban-beban lainnya atau tanah-tanah itu sampai hari tanggal dikeluarkannya surat keputusan pemberian hak atas tanah-tanah itu atas nama Pihak Kedua dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama, selanjutnya oleh Pihak Kedua. Pasal 9. Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Pihak Kedua, janji dan pengikatan diri tersebut diterima oleh Pihak Kedua, bahwa Pihak Pertama akan turut memberikan bantuannya kepada Pihak Kedua. Dalam hal ini Pihak Kedua membebaskan/membayar ganti rugi garapan Rakyat atas tanah-tanah yang tidak termasuk dalam luas kurang lebih 737 Ha tersebut dan berada di luar daerah luas tanah – tanah 737 Ha tersebut diantaranya sebidang tanah seluas 56 Ha yang merupakan tanah-tanah hak Bersambung Ke Hal 9
Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Barat dan Jajarannya
Mengucapkan:
Selamat dan Sukses Atas Berdirinya KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�
Ir. Heryanto, SH. Kasudin