Tabloid RBN Edisi 012

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

Indek Berita

Korban “Pengeroyokan” Cacat Seumur Hidup

Pelaku Masih Bebas Berkeliaran Halaman..05

KPK Diminta Periksa Kekayaan Walikota Jaksel

Syahrul Effendi “Pelesetkan” Amanah Fauzi Bowo Halaman..13

PPPTMGB Lemigas “Sarang Korupsi”

KPK Diminta Turun Tangan Lakukan Penyelidikan Halaman..14

Akses Baca berita aktual kami

Akses Baca Surat Kabar Catatan Harian Rakyat Bicara News Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

Edisi: 012

TABLOID

Media Online Rakyat Bicara News www.rakyatbicaranews.com

Gratis

14 - 20 Maret 2011

2

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

Penggarapan Tanah PT Buana Estate Berdasarkan “Surat Palsu”

Joyo Winoto, PhD Terindikasi Konspirasi Dalam Penerbitan SK Perpanjangan HGU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 Dolok Sirait

Joyo Winoto

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk memberikan kebijakan yang pro terhadap rakyat, dan “copot” pejabat terindikasi korupsi, kolusi, nepotisme dan senang dengan menerima gratifikasi, demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur di Bumi Pertiwi Indonesia, khususnya masyarakat Hambalang Kabupaten Bogor Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News isebabkan penggarapan tanaholehPTBuanaEs tate pada awalnya berdasarkan“SuratPalsu”kemudian sertifikatHakGunaUsaha(HGU) diperpanjanglagisetelahhabismasa berlakunya,dimana dalam penerbitanSuratKeputusan(SK)untuk perpanjanganHGUtersebutJoyo Winoto,PhDterindikasikonspirasi

D

dalampenerbitannya,PresidenRI, SusiloBambangYudhoyono(SBY) dimintauntukmemberikankebijakan yang pro terhadap rakyat, dan “copot”pejabatterindikasikorupsi, kolusi, nepotisme dan senang denganmenerimagratifikasi,demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur diBumiPertiwiIndonesia, khususnya masyarakat HambalangKabupatenBogor.

Walaupun pada Pengadi-

lan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, Joyo Winoto, PhD sudah diperintahkan untuk mencabut keputusannya dan memperbaharui SK yang sudah diterbitkan, namun sampai berita ini diturunkan Joyo Winoto belum bersedia membatalkan SK yang diterbitkannya sendiri selaku

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Genta Prana, Drs. Dolok F. Sirait kepada Kantor Berita Rakyat Bicara News di Jakarta baru baru ini memberikan komentar terkait SK pembatalan SK Nomor 9 yang sudah berada di meja Kepala BPN RI, setelah Kepala Kantor Pertanahan Bogor dan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Jawa Barat memberikan analisa bahwa SK Nomor 9 tersebut sudah memenuhi syarat secara yuridis untuk dibatalkan. Namun demikian, Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI belum bersedia unBersambung Ke Hal...4

3

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

Walikota Jaksel, Syahrul Effendi

Menurut keyakinan Jaksa dalam surat tuntutannya, pada 6 Desember 2006, diadakan rapat dengan agenda penelitian data-data yuridis dan musyawarah kesepakatan harga. Tim P2T mempunyai tugas antara lain meneliti berupa KTP pemilik tanah, KK, PBB, SK penguasaan lahan dari Gubernur maupun izin prinsip dari Gubernur.

Namun saksi Dadang Kadarusman, selaku Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak yang membutuhkan, dan terdakwa selaku Camat tidak hadir dalam rapat tersebut. Sedangkan Akbar Supria Pancha selaku Lurah, tidak memberikan tanggapan maupun pertanyaan.

Menurut Jaksa, berdasarkan pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005, tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu, dalam hal jumlah

pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah dan instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah.

Jaksa berkeyakinan terdakwa Ibnu Maulana selaku Camat Cilandak, dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah tidak hadir pada acara musyawarah harga, maka musyawarah harga yang sebenarnya tidak terlaksana.

Sehingga terdakwa dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah, tidak mengetahui berapa harga yang diminta dan disetujui instansi pemerintah yang memerlukan tanah.

Adapun hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dapat menghambat tujuan pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Per-

buatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 12,035 milyar lebih. Sedangkan hal-hal yang meringankan, terdakwa sopan di persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga serta belum pernah dihukum.

Tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa terhadap terdakwa Ibnu Maulana yang tinggal di Jl. H. Ismail No.39 B Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan ini, sama dengan yang lain yakni Dadang Kadarusman dituntut delapan tahun dihukum empat tahun penjara, dan Akbar Supria Pancha selaku Lurah juga dituntut delapan tahun penjara.

Sidang perkara terdakwa Ibnu Maulana ini, akan dilanjutkan hari Senin tanggal 14 Maret 2011, dengan acara mendengar pembacaan duplik dari penasehat hukum terdakwa.

(Heri Ekaputra)

4

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 2

sebagai akibat atau disebabkan karena tuk membatalkan SK tersebut, dengan telah melakukan, tidak melakukan semaksud dan tujuan yang sulit diterima suatu dalam jabatannya yang bertenakal sehat. tangan dengan kewajibannya” imPensiunan kepolisian yang berniat buhnya. membela masyarakat kecil terjolimi ini Perkara tanah antara PT Buana juga mengatakan, di dalam Undang- Estate dengan PT Genta Prana yang Undang Nomor 31 Tahun 1999 ten- objek perkaranya di Desa Hambalang tang Pemberantasan Tindak Pidana Kabupaten Bogor dan saat ini dalam Korupsi sebagaimana telah diubah proses banding, rupa rupanya diduga oleh Undang-Undang Nomor 20 Ta- telah terjadi kisah misteri dibalik kisah hun 2001 Pasal 12, tersurat dengan je- yang sangat unik jalan ceritanya. las, bahwa “Dipidana dengan penjara Adapun dasar penggarapan tanah seumur hidup atau penjara paling se- oleh PT Buana Estate berdasarkan sudikit 4 (empat) tahun dan paling lama rat dari Kepala Kantor Agraria dan 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda Pengawasan Agraria Daerah Bogor paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua (pada waktu itu) tertanggal 25-11-1967 ratus juta rupiah) dan paling banyak Nomor: 1364/Kapad/P/1967, dimana Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah): surat aslinya tidak dapat diperlihatkan poin a. Pegawai negeri atau penye- termasuk pada saat membuat akta lenggara negara yang menerima ha- Notaris pelepasan hak menggarap dari diah atau janji, padahal diketahui atau Gusyaaf Hendrik Mantik, Mayor patut diduga bahwa hadiah atau janji Jenderal Tentara Nasional Indonesia, tersebut diberikan untuk mengge- Panglima Kodam V Jaya kepada PT rakkan agar melakukan, tidak mela- Buana Estate. kukan sesuatu dalam jabatannya, yang Dalam hal ini Joyo Winoto, PhD bertentangan dengan kewajibannya; diharapkan untuk evaluasi terhadap poin b. Pegawai negeri atau penye- SK yang diterbitkannya sendiri dan lenggara negara yang menerima ha- perlu untuk “sadar diri” agar pemdiah, padahal diketahui atau patut di- benahan dapat dilakukan demi tercipduga bahwa hadiah tersebut diberikan tanya pelayanan pertanahan yang

profesional dalam menerbitkan legalitas pertanahan, tandasnya.

Di lain sisi, penuturan sumber Kantor Berita RBN yang lain di Jakarta belum lama ini, “Pada hari ini Jumat, tanggal Delapan Belas Juni Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam, hadir di hadapan saya, Raden Soerojo Wongsowidjojo SH, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksisaksi yang saya, Notaris, dan akan disebut dibawah ini.”

Gusyaaf Hendrik Mantik, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia, Panglima Kodam V Jaya, bertempat tinggal di Jakarta, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan oleh karenanya untuk dan atas nama Komando Daerah Militer (KODAM) V Jaya, selaku Pihak Pertama.

Probosoeterdjo, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta Jalan H. Agus Salim Nomor 121 menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibawah tangan tertanggal 15-6-1976 yang bermaterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan sebagai deBersambung Ke Hal...6

Segenap Redaksi dan Perusahaan Kantor Berita

RAKYAT BICARA NEWS Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) Pemimpin Redaksi

Pemimpin Perusahaan

Laspen Sianturi

Bernike Miranda Pardede, Spd.

5

“Saya sangat yakin bahwa Negara ini adalah Negara hukum, dan para pelaku akan mendapat hukuman yang setimpal sesuai perbuatan mereka.

Sungguh…..sungguh pahit dan getir kejadian yang saya alami saat itu. Saya sangat tersiksa lahir dan bathin selama para pelaku tidak segera diproses sesuai hukum yang berlaku. Bagaimana saya tidak tersiksa..? Karena akibat pengeroyokan dan penganiayaan tersebut, saya menjadi manusia cacat seumur hidup. Supremasi hukum harus ditegakkan di Negara kita karena kita adalah Negara hukum.”

Demikian jeritan Robert Tambunan, korban penganiayaan sekaligus pengeroyokan kepada Kantor Berita Rakyat Bicara News di Jakarta, belum lama iniMinggu lalu

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News obert Tambunan kini memiliki cacat seumur hidup di wajahnya, akibat pengeroyokan serta penganiayaan oleh sejumlah orang di kedai Lapo Ratak Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Walaupun sudah dilaporkan ke Polsek Pesanggrahan (LPB/ 536/XII/2010/SPKT) tanggal08 Desember 2010 tahun lalu, namun para pelaku terindikasi bebas berkeliaran.

“Saya hanya rakyat kecil yang ingin mencari keadilan, dan sangat mengharapkan semua pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara ini. Sejauh ini informasi yang saya dapat, bahwa dua orang pelaku sudah dipanggil dan sudah diproses, namun mereka tidak ditahan.

Korban merasa aneh karena pelaku seharusnya di-

R

tahan sesuai dengan laporan dan perkara ini dalam proses penyidikan dengan pasal yang dituntutkan kepada mereka adalah, PENGEROYOKAN JO PENGANIAYAAN pasal 170 jo 351 KUHP. Oleh sebab itu, saya menduga mungkin ada pihak yang menjamini ataupun memberikan uang jaminan, sehingga mereka “bebas berkeliaran.”

Sesuai dengan pengakuan korban, para pelaku pengeroyokan sekitar delapan orang, namun yang dapat diingat korban adalah empat orang, yaitu: Kamjat Napitupulu pengusaha lapo dan pemilik bilyard Regensi di Jl K. H. Ashari, kemudian Paris Panjaitan yang juga seorang pengusaha daging di Pasar Ciledug, Lese Silalahi yang punya profesi supir Bersambung Ke Hal...16

6

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 4 mikian atas nama Ibu Hatmani, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, yang dalam hal ini diwakili sebagai Direktur, selaku Pihak Kedua.

Para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan lebih dahulu, bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Daerah Bogor (pada waktu itu) tertanggal 25-11-1967 Nomor: 1364/Kapad/P/1967. Dimana surat aslinya tidak diperlihatkan kepada Notaris.

Pihak Pertama, Kodam V Jaya telah mendapat ijin untuk menggarap lima bidang tanah terletak didalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor Kecamatan Citeureup Desa Hambalang, yang merupakan bekas tanahtanah Perkebunan Kelapa Sawit dan Sereh Ciderati/Karang Asem dengan seluruhnya seluas kurang lebih 813 Ha. Bahwa tanah-tanah seluas 813 Ha tersebut, adalah: sebagian meluas kurang lebih 632 Ha telah dibebaskan dari penggarapnya dan ganti rugi garapannya telah dibayar lunas sepenuhnya oleh Pihak Pertama kepada rakyat penggarapnya.

Sebagian seluas kurang lebih 50 Ha yang letak dan batas-batasnya telah

diketahui oleh kedua pihak menurut gambar yang akan diuraikan dibawah ini berdasarkan surat keputusan Panitia Pemeriksa Tanah di Jawa Barat tertanggal 1-10-1966 serta persetujuan Pihak Pertama telah diserahkan kepada Desa dan merupakan tanah Desa dan tanah-tanah rakyat.

Sebagian seluas kurang lebih 131 Ha belum dibayar ganti kerugian garapannya kepada masyarakat penggarapannya dan ganti rugi itu segera dibayar lunas oleh Pihak Pertama Bahwa di dalam lingkungan tanahtanah tersebut terdapat pula tanah-tanah milik Rakyat yang tetap menjadi hak milik Rakyat yang letak dan batasbatasnya telah diketahui oleh kedua pihak dan akan diuraikan dalam gambar yang akan diuraikan di bawah ini.

Dari tanah-tanah seluas 813 Ha itu 26 Ha diantaranya disediakan untuk 13 orang yang akan ditunjuk oleh Pihak Pertama masing-masing akan mendapatkan 2 Ha tanah. Permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah-tanah tersebut kepada instansi Agraria belum diajukan oleh Pihak Pertama, sehingga Pihak Pertama bermaksud untuk mengoperkan hak garapan itu kepada Pihak Kedua.

Pihak Kedua bersedia untuk mengambil alih hak garapan Pihak Per-

tama atas tanah-tanah tersebut dengan uang ganti kerugian sebesar Rp. 50 tiap meter persegi, dengan ketentuan bahwa Pihak Pertama akan memberikan bantuan kepada Pihak Kedua agar Pihak Kedua dapat menjadi pemilik tanah-tanah tersebut dan Pihak Pertama juga memberikan bantuannya agar Pihak Kedua memperoleh sertifikat tanah-tanah hak tersebut.

Bahwa kedua pihak hendak membuat suatu persetujuan mengenal hal itu, maka berhubung dengan itu para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan bahwa Pihak Pertama (KODAM) dan Pihak Kedua (BUANA ESTATE) yang satu dengan yang lain.

Telah bersetuju untuk dan dengan ini membuat suatu persetujuan dengan perjanjian-perjanjian dan syarat-syarat berikut: Pasal 1 Pihak Pertama dengan ini melepaskan dan menyerahkan kembali kepada Negara Republik Indonesia, Hak garapannya atas lima bidang tanah yang terletak didalam Daerah Propinsi Jawa-Barat, Kabupaten Bogor Kecamatan Citeureup Desa Hambalang, tanah bekas tanah-tanah Perkebunan Kelapa Sawit dan Serah Ciderati/Karangasem, yang luasnya kuBersambung Ke Hal...7

Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Barat Bersama Jajarannya

Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Ir. Edy Marlan Simanjuntak, MT. Kasudin

7

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 6 rang lebih 8131 Ha tersebut diatas dan tanah tanah tersebut adalah tanahtanah: Bekas Hak Kripacht nomor : 107, luasnya 2.022.502.5 m2, surat ukur nomor: 225/1934, Bekas Hak Kripacht nomor: 108, luasnya 938.157.5 m2 surat ukur nomor : 226/1934, Bekas Hak Kripacht Nomor luasnya 804.700 m2 surat ukur nomor: 567/1938. Bekas Hak Kripacht 213 luasnya 3.209.000 m2 surat ukur nomor: 697/1938. Bekas Hak Kripacht nomor: 79 luasnya 1155.878 m2 surat ukur nomor: 632/ 1929 atau seluruhnya seluas lebih kurang 8.130.238 m2. yang letak dan batas-batasnya adalah menurut suatu gambar situasi (peta) yang diberi warna-warna berturut-turut kuning, hijau, abu-abu, ungu dan merah, tertanggal hari ini, ditandatangani oleh kedua belah pihak bermaterai cukup dan dilekatkan pada minit akta ini.

Dalam tanah-tanah itu tidak termasuk celah celah (enclaves) yang diberi warna biru yang merupakan tanah-tanah hak milik Rakyat. Pasal 2.

Pelepasan dan penyerahan kembali kepada Negara Republik Indonesia tanah-tanah Hak garapan tersebut dilakukan oleh Pihak Pertama guna memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk memohon hak berupa apapun juga atas tanah.

Pasal 3. Pelepasan dan penyerahan kembali kepada Negara Republik Indonesia tanah-tanah hak garapan seluas 737 Ha tersebut dianggap tidak pernah dilakukan. Bila Pihak Kedua karena sebab apapun juga tidak mendapat hak berupa apapun juga atas tanahtanah yang diuraikan diatas.

Pasal 4. Untuk pelepasan dan penyerahan kembali tanah-tanah hak garapan seluas 737 Ha tersebut Pihak Kedua membayar kepada Pihak Per-

tama ganti rugi sebesar Rp. 50 setiap meter persegi atau seluruhnya berjumlah Rp. 368.500.000,- dari jumlah uang sebagian sebesar Rp. 100.000.000,- telah dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan untuk penerimaan jumlah uang Rp. 100.000.000,- itu Pihak Pertama dengan ini memberikan kwitansinya berupa akta ini. Sisanya sebanyak Rp. 268.500.000,- akan dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama segera setelah Pihak Kedua memliki sertifikat Hak tanahtanah seluas 737 Ha tersebut.

Apabila karena sebab apapun juga Pihak Kedua belum dapat membayar lunas kekurangan uang ganti rugi itu pada saat yang ditentukan diatas, maka pembayaran kekurangan uang ganti rugi itu akan diputuskan oleh kedua pihak secara musyawarah. Selain pemBersambung Ke Hal 8

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara PASAL 116 (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat belas hari kerja).

(2) Apabila setelah 60 (enam puluh hari kerja) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kuatan hukum tetap, pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan / atau sanksi administratif.

(5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

(7) Ketentuan besaran uang paksa, jenis sanksi administratif diatur dengan peraturan perundangan undangan.

8

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 7 bayaran yang diuraikan diatas, Pihak Kedua akan membayar kepada Pihak Pertama tambahan biaya pembebasan tanah seluas 131 Ha tersebut yang jumlahnya akan ditetapkan oleh kedua pihak dan pembayarannya akan dilakukan pada waktu uang pembebasan itu diperlukan untuk dibayarkan kepada yang bersangkutan.

Pasal 5. Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan tunduk kepada surat ukur/ gambar situasi yang akan dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang untuk membuat surat ukur/ gambar situasi itu dan bila kemudian ternyata bahwa ukuran tanah-tanah itu lebih atau kurang daripada yang ditetapkan di atas ialah seluas 737 Ha maka kelebihan atau kekurangan ganti rugi itu akan didasarkan kepada surat ukur/gambar situasi tanah-tanah yang dibuat oleh Instansi Pemerintah itu yang perhitungannya akan dilakukan pada waktu pelunasan pembayaran ganti rugi tersebut. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 4 akata ini.

Pasal 6. Pihak Pertama menjamin

Pihak Kedua bahwa apa yang dilepaskan dan diserahkan kembali dengan akta ini benar-benar haknya Pihak Pertama dan Pihak Pertama berhak untuk melakukan penglepasan dan penyerahan kembali tanah-tanah Hak garapan tersebut dan bahwa tanah-tanah tersebut tidak di ikat dengan credit-verband, Dihipotikkan, Diberikan atau dipertanggungkan dengan cara lain kepada orang lain, bebas dari sitaan dan pula bahwa Pihak Pertama belum menjual/ mengoperkan tanah-tanah tersebut kepada orang lain dan bahwa tanahtanah itu tidak tersangkut pada suatu sengketa.

Pasal 7. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa mengenai hak yang dilepaskan dengan akta ini Pihak Kedua tidak akan mendapat tagihan atau tuntutan apapun dan dari siapapun juga. Bila kemudian ternyata, bahwa Pihak Kedua mengenai hak hak itu mendapat tagihan atau tuntutan, maka segala kerugian yang dideritanya dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua.

Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa Pihak Kedua akan da-

pat memiliki sertifikat tanah-tanah seluas 737 Ha tersebut.

Pasal 8. Iuran Pembangunan Daerah (I.P.D.) dari apa yang dilepaskan dan diserahkan kembali dengan akta ini dan beban-beban lainnya atau tanah-tanah itu sampai hari tanggal dikeluarkannya surat keputusan pemberian hak atas tanah-tanah itu atas nama Pihak Kedua dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama, selanjutnya oleh Pihak Kedua.

Pasal 9. Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Pihak Kedua, janji dan pengikatan diri tersebut diterima oleh Pihak Kedua, bahwa Pihak Pertama akan turut memberikan bantuannya kepada Pihak Kedua.

Dalam hal ini Pihak Kedua membebaskan/membayar ganti rugi garapan Rakyat atas tanah-tanah yang tidak termasuk dalam luas kurang lebih 737 Ha tersebut dan berada di luar daerah luas tanah – tanah 737 Ha tersebut diantaranya sebidang tanah seluas 56 Ha yang merupakan tanah-tanah hak Bersambung Ke Hal 9

Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Barat dan Jajarannya

Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Ir. Heryanto, SH. Kasudin

9

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 8 milik Rakyat dan 15 Ha tanah pengangonan yang terletak diantara tanahtanah seluas 813 Ha tersebut diatas.

Dalam hal Pihak Kedua mengajukan suatu permohonan hak atas tanah-tanah tersebut kepada intansi yang berwenang.

Dan semua biaya untuk membebankan hak-hak garapan Rakyat atas tanah-tanah tersebut semuanya seluas 737 Ha dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama, dikecualikan ganti rugi pembebasan tanah-tanah hak milik Rakyat seluas 56 Ha dan 15 ha itu menjadi tanggungan dan dibayar oleh Pihak Kedua.

Pasal 10. Bila kemudian ternyata masih ada penggarap penggarap diatas tanah-tanah seluas 737 Ha tersebut yang pembebasannya dari para penghuninya ditanggung oleh Pihak Pertama, maka pengosongan tanah-tanah itu menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan semua biaya untuk pengosongan itu juga seluruhnya dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama.

Pasal 11. Segala biaya yang berhubungan dengan pelepasan dan penyerahan tanah-tanah hak garapan ini, diantaranya biaya pembuatan akta ini, uang pemasukan untuk Negara berda-

sarkan surat keputusan pemberian hak atas tanah-tanah itu, biaya pembuatan sertifikat dan biaya-biaya lain untuk mendapatkan sertifikat tanahtanah hak itu semuanya dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua, dikecualikan biaya pemetaan, biaya pengukuran dan untuk mendapatkan surat ukur atau gambar situasi sebagai gantinya mulai ukur, pada sertifikat yang bersangkutan dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama. Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan dengan memberi hak dengan hak subsitusi sebagian atau seluruhnya kepada tuan-tuan.

Mewakili Pihak Pertama dan Pihak Kedua merubah atau menambah akta ini, bila hal demikian diperlukan berdasarkan peraturan-peraturan dari yang berwajib.

Mewakili Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam segala hal, urusan dan tindakan tidak ada yang dikecualikan guna penglepasan dan penyerahan kembali tanah-tanah hak garapan atau hak lainnya tersebut kepada Negara Republik Indonesia serta mengajukan permohonan kepada yang berwajib.

Agar Pihak Kedua mendapat hak berupa apapun juga atas tanah-tanah tersebut dan akan melakukan dan menger-

jakan apapun juga yang diperlukan.

Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari perjanjian ini yang tak dibuat tanpa kuasa itu dan kuasa itu tak dapat ditarik kembali dan tak akan berakhir karena sebab apapun juga. Seharusnya Pihak Pertama menangani dengan ini memberi kuasa dengan hak subsitusi Pihak Kedua.

Selama Pihak Kedua belum mendapat hak atas tanah-tanah tersebut dari yang berwajib, mewakili Pihak Pertama sepenuhnya dimana dan terhadap siapapun juga sebagai yang berhak atas tanah-tanah tersebut dalam segala hal, urusan dan tindakan tidak ada yang dikecualikan, sehingga Pihak Kedua berhak dan berwenang untuk melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang Pihak Pertama sendiri sebagai yang berhak atas tanah-tanah tersebut berhak untuk melakukan dan mengerjakannya.

Bila Pihak Kedua kemudian tidak mendapat hak berupa apapun juga atas tanah-tanah tersebut seperti yang diuraikan dalam pasal 3 akta ini untuk dan atas nama Pihak Pertama selekas-lekasnya mengoperkan dan menyerahkan atau melepaskan dengan cara Bersambung Ke Hal 10

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Jajarannya

Mengucapkan: Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Yusup, SH, MH. Kajari

Khairul, SH, MH. Kasi Pidum

10

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 9

apapun juga tanah-tanah hak garapan tersebut kepada orang lain, demikian dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan dari yang berwajib dengan harga dan perjanjian-perjanjian yang ditimbang baik oleh Pihak Kedua, menerima harga pengoperan/penerimaan itu, demikian dengan ketentuan bahwa harga pengoperan/ pelepasannya seluruhnya menjadi haknya Pihak Kedua dan segala kerugian yang didapat atau didertia dengan apa yang dioperkan/ dilepaskan dengan akta pengoperan/pelepasan tersebut mulai tanggal pengo-

peran tanah-tanah itu oleh Pihak Pertama hingga pengoperan/pelepasan kedua itu menjadi haknya atau dipikul oleh Pihak Kedua.

Sebaliknya Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari kewajibannya untuk mengembalikan uang ganti rugi yang telah diterima. Oleh Pihak Pertama tersebut kepada Pihak Kedua, sehingga jumlah uang tersebut tetap menjadi haknya Pihak Pertama sebagai penggantian dari pendapatan pengoperan/pelepasan kedua itu. Kuasa kuasa yang dimaksud diatas ini tak dapat ditarik kembali dan tak akan berakhir, karena se-

bab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau karena apapun juga. Akhirnya para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan: Bahwa apa yang dilepaskan dengan akta ini akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan selayaknya segera setelah akta ini ditandatangani. Bahwa kedua pihak tentang perjanjian ini dan segala akibatnya memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di Paniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.

Sesuai dengan pantauan

Kantor Berita RBN, setelah Joyo Winoto menjabat Kepala BPN RI diduga institusi pertanahan tertutup kepada publik dan terindikasi kurang menghormati keterbukaan informasi publik.

Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI, Joyo Winoto enggan memberikan komentar, walaupun surat konfirmasi untuk terciptanya pemberitaan berimbang sudah dikirimkan sekitar sepuluh kali namun Joyo Winoto belum bersedia memberikan jawaban ataupun komentar terkait permasalahan tanah tersebut.

(Fanni Manurung/ Geri Manurung/STR)

Segenap Guru dan Karyawan

SMPN 177 Pesanggrahan Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Drs. Tadjudin, MM. Kepala Sekolah

11

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

“

Sejak belum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu pada jaman penjajahan Belanda di Indonesia, keturunan keluarga Kong Koeres alias Bule (Alm) lahir pada tahun 1865 di Batavia yang sekarang dikenal dengan nama Jl. Kartini Rt 10, Rt 11, Rt 12, Rw 05 Jakarta Pusat. Adapun keluarga dan ahli waris Kong Koeres tinggal di tanah tersebut secara turun temurun sampai saat ini.

Dalam kisah perjalanan tanah tersebut terjadi tiga masa, yaitu masa lalu, masa sekarang dan masa depan.

“

Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News ada tahun 1977, sesuai dengan kebijakan pemerintah keluarga Kong Koeres mengurus status tanahnya ke Kantor Agraria yaitu sebidang tanah sesuai dengan surat ukur seluas 2.130 meter persegi, yang diukur pada tahun 1977 oleh pihak Agraria dengan surat ukur No.2579/ ASK/P/VI/77.

Adapun Almarhum Kong Koeres punya adik perempuan bernama Gemro yang sekarang sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan alias ahli waris yang sah secara hukum dan atau Pengadilan Agama.

Hal tersebut disampaikan ahli waris Kong Koeres kepada Kantor Berita Rakyat Bicara News pada hari Rabu (9/3) di Jakarta memberikan komentar terkait tanah tersebut.

Kisah awal kronologis sejarah tanah tersebut adalah sebagai berikut: Setelah tanah tersebut dibangun kem-

P

bali dengan beberapa rumah petakan untuk disewakan/dikontrak, namun belum selesai suratnya diurus, pada tahun 1945 Kong Koeres Alias Bule meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Alm Kong Koeres Alias Bule meninggalkan seorang istri nama Ning dan anak angkat bernama Miun Bin Koeres Alias Bule.

Pada tahun 1965 Ning meninggal dunia dan meninggalkan anak satu satunya yang namanya Kong Miun Bin Koeres Alias Bule, sesuai dengan surat ketetapan Fatwa ahli waris Almarhum Koeres alias Bule No/062/C/1997.

Pada Tahun 1966 Kong Miun membayar uang sewa tanah sementara sampai tahun 1969 dengan bukti kwitansi tanda setoran pembayaran sewa tanah Negara bekas tanah Kong Koan Gunung Sahari terletak di Jl Kartini III Djakarta A/n Koeres untuk tahun 1966 Bersambung Ke Hal 12

12

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 11 dan 1969 menurut surat keputusan sewa tanah sementara No. 237/1.A/1960.

Kemudian, tahun 1977 terjadi pembayaran rumah lagi untuk waktu 9 tahun dari tahun 1969-1977 dengan bukti surat tanda setoran pembayaran sewa tanah Negara bekas Kong Koan Gunung Sahari yang terletak di Jl Kartini III Jakarta A/n. Koeres untuk tahun 1969 u/d 1977 (9 tahun) sesuai dengan surat sewa tanah sementara No.2371.A/1960.

Selanjutnya, tahun 1976 Kong Miun Bin Koeres Alias Bule mengajukan pendaftaran tanah dengan No. 3421

dan didukung dengan surat ukur dari Agraria. Sebagian tanah tersebut sampai saat ini masih ditempati keturunan Kong Miun selaku ahli waris, yakni anaknya bernama Yaser dan cucunya bernama Toing hingga sekarang ini, seperti pernyataannya, “Kami masih menguasai sebagian tanah tersebut sampai saat ini. Kami minta supaya pemerintah c/q pertanahan juga memikirkan nasib rakyat Indonesia seperti yang kami alami saat ini” tandas keluarga Kong Miun.

Secara riwayat tanah, tanah Kong Miun adalah tanah adat yang seharusnya dilindungi Undang Undang Perta-

nahan. Tanah Adat di Jl Kartini III Jakarta Pusat ini adalah sah secara tanah adat. Kami minta keadilan dan kebijaksanaan terkait legalitas tanah kami.

Dalam hal ini jajaran Pemkot Administrasi Jakarta Pusat diharapkan untuk dapat memberikan solusi terkait tanah kami, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, walikota dan kantor pertanahan, baik secara hukum maupun secara mediasi, sangat kami harapkan, imbuhnya.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi, Walikota Jakpus dan jajarannya, Kantor Pertanahan Jakpus tidak bersedia memberikan komentar. (Andre)

Suku Dinas P2B Jakarta Barat dan Jajarannya Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers”

Marbin Hutajulu, MM. Kasudin

13

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

KPK Diminta Periksa Kekayaan Walikota Jaksel

Syahrul Effendi “Pelesetkan” Amanah Fauzi Bowo

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo bersama Walikota Jakarta Selatan pada saat peresmian parkir di Blok M Square (Foto: Fanni Manurung)

Selaku orang nomor satu di wilayah Jaksel, Syahrul Effendi diharapkan dapat menjadi contoh panutan bagi masyarakat Jaksel khususnya bagi pejabat eselon jajaran Walikota, jangan hanya menjadi “walikota terkaya” yang memiliki rumah mewah, mobil mewah, ekonomi mewah dan dapat menyekolahkan anaknya ke luar negeri.

Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News Untuk terwujudnya pelayanan masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) serta terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme dan grati-

fikasi kepada pejabatnya, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diminta turun tangan untuk periksa harta kekayaan Walikota Jaksel, Syahrul Effendi.

Pasalnya, Walikota Jaksel Syahrul Effendi “pelesetkan” amanah Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo terkait dengan Syahrul Effendi “doyan setoran” untuk perkaya diri, sehingga amanah untuk menjalankan roda pemerintahan Kota Administrasi Jaksel terkesan kurang profesional dan terindikasi sarat dengan kepentingan pribadi walikota dan semarak dugaan nepotisme, akibatnya pejabat eselon tiga dan eselon empat merupakan orang orang kroninya, termasuk penentuan untuk menjadi pejabat camat dan lurah disinyalir pilih kasih tanpa memandang prestasinya.

Selaku orang nomor satu di wilayah Jaksel, Syahrul Effendi diharapkan dapat menjadi contoh panutan bagi masyarakat Jaksel khususnya bagi pejabat

eselon jajaran Walikota, jangan hanya menjadi “walikota terkaya” yang memiliki rumah mewah, mobil mewah, ekonomi mewah dan dapat menyekolahkan anaknya ke luar negeri.

Hal itu disampaikan sumber Kantor Berita RBN yang tidak bersedia namanya ditulis dalam pemberitaan, tetapi bersedia untuk menjadi saksi di pengadilan bila diperlukan, dengan maksud dan tujuan agar terwujudnya pembenahan diri selaku Walikota di Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta Minggu lalu.

Dalam kepemimpinannya Syahrul Effendi terindikasi “bobrok” serta lakukan berbagai pelanggaran yang tidak dapat diuraikan satu persatu. Mulai dari indikasi permasalahan “sepeda ontel”, setoran setoran dari pelaksana proyek, setoran setoran pemeliharaan gedung kantor walikota, setoran setoran pengadaan ATK, serta setoran setoran pengangkatan camat dan lurah.

“Memang…. setoran setoran tersebut tidak diterima langsung oleh Syahrul Eefendi, tetapi diterima orang lain yang diduga selaku orang kepercayaan walikota, dan sudah diciptakan Syahrul Effendi sedemikian rupa, dan disinyalir salah satunya Sotar Harahap ketika menjabat Kabag Umum yang sekarang menjadi Asisten Walikota. Jadi kalau ada terjadi hal yang tidak diinginkan, dalam pembuktiannya harus melalui proses yang panjang dan rumit, serta bila dipandang perlu Walikota tinggal membuang badan dan mengorbankan orang lain. Dalam hal ini kepiawaian KPK dan BPK RI sangat dibutuhkan untuk lakukan penyelidikan bersinergis” imbuh sumber.

Lebih jauh lagi Sumber mengatakan, “Kinerja para Asisten Walikota Bersambung Ke Hal 16

14

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

PPPTMGB Lemigas “Sarang Korupsi”

KPK Diminta Turun Tangan Lakukan Penyelidikan Panitia lelang dan pejabat pembuat komitmen PPPTMGB Lemigas bersama kroni kroninya diduga melanggar Keppres dalam pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2009 dan 2010 lalu.

Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diminta turun tangan untuk lakukan penyelidikan ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPPTMGB) Lemigas, supaya indikasi PPPTMGB Lemigas terindikasi sarang korupsi dapat tertuntaskan dan pejabat pejabat yang diduga ikut menjadi pelaku dapat diamankan ke hotel prodeo demi terciptanya pemberantasan tindak pidana korupsi di Bumi

Pertiwi Indonesia khususnya di lingkungan Lemigas.

Hal itu disampaikan sumber yang tidak berkenan namanya diekpos tetapi bila dibutuhkan menjadi saksi demi kebenaran, siap diperiksa untuk menjadi saksi dan membawa dokumen yang dibutuhkan.

Panitia lelang dan pejabat pembuat komitmen PPPTMGB Lemigas bersama kroni kroninya diduga melanggar Keppres dalam pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2009 dan 2010 lalu.

Proyek penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dengan pagu Rp. 144.807.575 dan HPS Rp. 144.500.000,- diduga tendernya melanggar Keppres dengan penunjukan penyedia barang untuk pelaksanaan paket pemasokan barang karena disinyalir terjadi persekongkolan P2K, Panitia, Pengawas Lemigas untuk “korupsi berjamaah” tandasnya.

Juga permintaan pengadaan barang (PPB) dari BLM 1.2 Nomor 011/PPB/UFRT/ Peralatan Power Quality Analyzer dan Pompa PPPTMGB, pekerjaannya

terindikasi “fiktif”. Bank Garansi juga disinyalir “aspal”.

Dilain sisi, pengumuman lelang Nomor: 01.Pm/91.04/PPBJ/2010 yang pekerjaannya dibiayai dari DIPA TA 2010 dengan jumlah paket 35 (tiga puluh lima) paket, dimana dalam proses tender disinyalir melanggar Keppres 80 Tahun 2003.

Diduga dari 35 paket tersebut sarat korupsi, kolusi dan gratifikasi antara P2K, Panitia, dan kontraktor pelaksana.

Berkembangnya opini bahwa pengadaan barang AC Tahun Anggaran 2009 barang yang digunakan terindikasi barang bekas, karena P2K, Panitia dan Pengawas di Lingkungan Lemigas terindikasi “doyan setoran” dari kontraktor binaan, baik dari proyek pekerjaan penunjukan langsung maupun pemilihan langsung.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke P2K dan Panitia Lelang bersama kroni kroninya, Ir. Rudi Suhartono W, Ir.Tunggal,M.Sc, Syamsudin Mukhtar,SE, Ir.Djoko, Sunarjanto,Msi, Moch. Fierdaus,S.Si tidak bersedia memberikan komentar. (Fanni/Andre)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12, tersurat dengan jelas, bahwa “Dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah): poin a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

15

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) Mengundang Wartawan/ti di Seluruh Wilayah Nusantara Untuk Bergabung Menjadi Anggota KKWI dan Melakukan Pembentukan Kepengurusan Harian di Wilayah Masing-Masing Syarat menjadi Anggota: 1. Memiliki Kartu Pers yang diterbitkan Perusahaan Pers dan atau Organisasi Wartawan 2. Memiliki Surat Tugas dari Perusahaan Pers dan atau Organisasi Wartawan 3. Memiliki NPWP Pribadi Bagi yang tertarik bergabung hubungi: Sekretariat KKWI Jl. Ciledug Raya No. 17 Pesanggrahan Jakarta Selatan Telp. (021) 94705665 081288817424

“Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

Laspen Sianturi

Timbul Gultom

Bersambung Ke Hal 16

16 >>Sambungan dari hal. 05 Korban Pengeroyokan..............

Ambulance Puskesmas Larangan Utara Ciledug yang menurut sumber yang layak dipercaya Calon Pegawai Negeri Sipil, dan berinisial Manalu yang tidak diketahui apa profesinya. Dalam hal ini para pelaku masih bebas berkeliaran dan terindikasi kebal hukum, dan merasa segala sesuatu dapat diselesaikan dengan “delapan enam”. Apa maksudnya “delapan enam”, korban kurang mengerti maksud dan tujuannya.

Di sisi lain, Iskandar penyidik per-

>>Sambungan dari hal. 13 KPK Diminta.............................

Jaksel dan kepala bagiannya terindikasi bobrok dan diduga terjadi “cari

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011 kara ini selalu berkelit ketika korban mempertanyakan perkembangan kasusnya, seperti penjelasan penyidik, “Silahkan anda tanyakan kepada Kanit Serse Pak Budi, karena yang berwenang memberikan komitmen adalah beliau dan Kapolsek” kata Iskandar kepada pelapor. Sementara Kanit Serse, Budi, selalu menghindar ketika korban berusaha untuk menanyakan perkembangan laporannya, dan telepon selularnyapun tidak pernah diangkat jika dihubungi,” tutur korban.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi

kepada Polsek Metro Pesanggrahan, Kapolsek Kompol Iryanto Suandi menjelaskan melalui telepon genggamnya, “Kita akan proses sesuai dengan prosedur yang berlaku, jika ada pihak yang mengatakan, terlapor dilepaskan karena sudah memberikan uang jaminan, itu tidak benar. Hingga saat ini dua orang tersangka masih wajib lapor, dan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sudah dikirim ke Pengadilan, imbuh Kapolsek kepada Kantor Berita Rakyat Bicara News.(Adhit/Trp)

muka” supaya Walikota Jaksel senang tanpa memberikan tanggung jawabnya dengan benar selaku pejabat ring satu tingkat walikota sesuai dengan tupok-

sinya, ujarnya.

Ketika dikonfirmasi kepada Walikota Jaksel, Syahrul Effendi tidak bersedia memberikan komentar. (Heri E/Fanni M)

Jangan Gentar Bicara Kebenaran PENERBIT:: Kantor Berita Rakyat Bicara News (CV. Multimedia Rakyat Bersatu) NPWP: 31.234.970.7-013.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Pur) Hadiman, Irjen Pol. (Pur) Putra Astaman DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Apoan Saragih, SE, Tengku Zainal, Ismet Fauzi, Drs. Budiman Siringo-ringo PENASEHAT HUKUM: R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH, Dicky Siahaan, SH, Donald Halasan Siahaan, SH. PEMIMPIN UMUM/PENJAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: REDAKTUR PELAKSANA: Bernhard Silaban, SPd. REDAKTUR KHUSUS: Drs. Dolok F. Sirait, Monang, Dicky Siahaan, SH. REDAKTUR: -

STAF REDAKSI (Jurnalis): Heri Ekaputra, Anggiat Sitorus SE, Rapolo Turnip, Bernhard Silaban SPd, Monang S, Kokoy Komaruddin (Acong), Ahmad Nurlisan, Zulkifli Sianturi, Ujang, Eko Budiono, Sudrajat, Drs Dolok F Sirait , Rusdin Hamzah Hasugian, Andrew Richad P, Fanny Januar, Negeri Parhitar Manurung, M.Div. PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede SPd WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN: Anggiat Sitorus SE SEKRETARIS REDAKSI: Miranda KOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.Div MANAGER IKLAN: Tri Astuti ASISTEN MANAGER IKLAN: Nurhayati, Ayu Lestari SE Layout/Design: Pahotan Sinaga MARKETING IKLAN: Ayu Supinah, Sri Wulandari, Condro Pranoto PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh PERWAKILAN MEDAN: Binsar Rajagukguk BIRO MEDAN KOTA: A Sianipar BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: K. Hutabarat PERWAKILAN BANTEN: Samuel Tinambunan STh (Ka.Perwakilan). BIRO PEMKOT TANGERANG: - BIRO PEMKAB TANGERANG: - BIRO TANGERANG SELATAN: Idawati BIRO BEKASI: - BIRO BOGOR: - BIRO DEPOK: - BIRO KARAWANG: - BIRO BALI: Juni Manurung PERWAKILAN SUMATERA SELATAN : Jimson Saman (Ka. Perwakilan), Yogi Andriansyah, Herman Susanto, Herlan Ansori Alamat Perwakilan: Jl Raflesiyah No 1 Pagar Alam Utara.

REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.: Bernike M. Pardede. ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Ciledug Raya No. 17 Pesanggrahan Jakarta Selatan TELP.: (021) 7365703, 94705665 FAX: (021) 7365703 e-mail: rakyatbicaranews@yahoo.com Percetakan: Print Out Warung Internet Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc

DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI KANTOR BERITA RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI BOKS REDAKSI

17

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

KPK Diminta “Unjuk Gigi”

PT Sumatera Sylvia Lestari Diduga Sekongkol Bupati “Serobot” Tanah Masyarakat Ulayat Padang Lawas >>BPN RI Diharapkan “Tindak Tegas” Kakanwil Pertanahan Sumut Sebab akibat terjadinya dugaan persekongkolan PT Sumatera Sylvia Lestari sekongkol Bupati Padang Lawas untuk “serobot” tanah Masyarakat Ulayat Padang Lawas, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diminta “unjuk gigi” untuk lakukan penyelidikan sampai ke penyidikan terkait bau korupsi yang belum terjamah sampai saat ini disebabkan tempat kejadian perkara jauh di ujung pedalaman Sumatera Utara.

Perkebunan PT Sumatera Sylvia Lestari di Padang Lawas Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News Diduga terjadi konspirasi berjamaah antara Bupati, Polres, Kepala Dinas Kehutanan, Kantor Pertanahan dan DPRD Kabupaten Padang Lawas dalam menjual tanah ulayat masyarakat kepada PT Sumatera Sylvia Lestari.

Untuk terbasminya koruptor dari Bumi Persada Nusantara khususnya Sumatera Utara, KPK diminta bertindak untuk membasmi “penjahat” berdasi demi terciptanya keadilan hukum dan kepastian hukum terkait tanah masyarakat ulayat Kabupaten Padang Lawas, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI diharapkan untuk tindak tegas Kakanwil Pertanahan Su-

matera Utara, bila terjadi indikasi gratifikasi.

Hal itu disampaikan penasehat hukum masyarakat Padang lawas, Dicky R. Z. Siahaan, SH kepada Kantor Berita Rakyat Bicara News di Jakarta Minggu lalu.

Seperti penuturannya, “Bahwa KOPERASI MARDOMU BULUNG (KMB) adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 518/27/BH-PL/XI/2008 tanggal 3 November 2008 yang keanggotaannya berasal dari Masyarakat Ulayat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang Peternakan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan serta usaha-usaha lain seba-

gaimana tercantum dalam Pasal 5 Anggaran Dasar KOPERASI MARDOMU BULUNG sehingga perlu dibela haknya selaku masyarakat yang tinggal di wilayah hukum Indonesia” Sebelum didirikannya KOPERASI MARDOMU BULUNG, Anggota Koperasi yang dalam hal ini Masyarakat Ulayat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas sudah memiliki, menguasai dan mengelola serta mengambil hasil dari tanah untuk Perkebunan karet dan Jalangan Ternak Kerbau yang terletak di PULO GODANG dan PULO ALIM dengan cara Pengolahan Manual sejak Tahun 1975/1976 dengan Bersambung Ke Hal 18

18

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 17 batas-batas tanah sebagai berikut, Dari Timur : berbatasan dengan harangan Gapuk; Dari Barat : berbatasan dengan Parsorminan; Dari Utara : berbatasan dengan Kebun Karet Tulangan; Dari Selatan: berbatasan dengan Ulu Galingging, imbuhnya.

Adapun kepemilikan tanah tersebut telah terdaftar di Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 27/IX/KD/1977 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Jae dan dibenarkan oleh Camat Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

Atas telah terdaftarnya Hak atas Tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 27/IX/KD/1977, maka hakhak atas tanah tersebut beserta masyarakat yang mengelola dan mengambil manfaat dari tanah tersebut yang keberadaannya diakui oleh Pemerintah Daerah setempat sebagai Masyarakat Ulayat harus dilindungi oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1966 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penye-

lesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, tandasnya.

Sejak Masyarakat Ulayat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas mengusahakan dan mengambil manfaat dari tanah ulayat mereka, kehidupan Masyarakat berjalan dengan baik dan berkecukupan dimana anak-anak bisa sekolah, remaja melanjutkan pendidikan ke kota dan orang tua maupun dewasa bisa bekerja hidup sejahtera serta mampu menyisihkan sebahagian dari pernghasilan mereka untuk ditabung.

Tetapi semua kebahagiaan dan kedamaian yang dirasakan oleh Masyarakat Ulayat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dirasakan mulai terusik dengan kehadiran PT Sumatera Sylvia Lestari; sebagai pemegang hak pengusahaan hutan tanaman kayu pertukangan (HPH Pertukangan) atas Areal Hutan Seluas + 42.350,- (empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh) Hektar di Propinsi Sumatera Utara Dan Propinsi Riau sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 02/ KPTS-II/2001 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan Kepada PT. SUMATERA SYLVIA LESTARI Atas

Areal Hutan Seluas + 42.350 (empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh) Hektar di Propinsi Sumatera Utara Dan Propinsi Riau.

Terlebih lagi sejak tahun 2007 hingga sekarang yang menurut keterangan klien kami beserta fakta-fakta di Lapangan, PT. Sumatera Sylvia Lestari telah melakukan penyerobotan terhadap tanah milik klien kami yang dengan cara-cara arogan telah melakukan intimidasi dan secara melawan hukum telah melakukan pengerusakan tanaman karet, kelapa sawit dan lainlain, yang merupakan mata pencaharian penduduk Desa Pasir Jae dengan menggunakan kekuatan aparat bersenjata lengkap, bahkan didukung oleh segelintir oknum oknum pemerintah setempat untuk mendapatkan Keuntungan. Hal mana seharusnya tidak boleh dilakukan oknum oknum pemerintah mengingat oknum oknum tersebut seharusnya adalah adalah pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, ujarnya.

Lebih ironisnya lagi, atas penyerobotan tanah yang dilakukan oleh PT Sumatera Sylvia Lestari, telah mengakibatkan penderitaan yang Bersambung Ke Hal 19

Segenap Guru dan Karyawan

SMAN 63 Pesanggrahan Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Drs. Tri Sugiareno Kepala Sekolah

19

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 18 berkepanjangan kepada masyarakat ulayat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yaitu hilangnya mata pencaharian utama masyarakat, anak anak putus sekolah, angka pengangguran bertambah sehingga meningkatnya angka kriminal dan bertambahnya jumlah orang yang stress dan gila, dan lebih disayangkan lagi keadaan ini justru tidak ditanggapi oleh pemerintah setempat, hingga kini yang terjadi adalah penindasan dan pembiaran.

Permintaan agar dikembalikannya tanah milik klien kami yang telah diserobot PT. Sumatera Sylvia Lestari, telah dilakukan berulang-kali bahkan sampai pada tingkatan Muspida Kab. Padang Lawas. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat DPRD Kabupaten Padang Lawas kepada Bupati tertanggal 19 mei 2009 yang pada intinya meminta agar Bupati menghentikan segala kegiatan PT SSL dan PT SRL, serta menyerahkan kembali areal tersebut kepada masyarakat.

Bahwa sesuai zin HPH Kayu Pertukangan Tahun 2001 yang diberikan kepada PT Sumatera Sylvia Lestari,

dalam point keempat ayat (1) disebutkan bahwa “Apabila di dalam areal HPH terdapat lahan yang telah menjadi hak milik, perkampungan, tegalan, persawahan, atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan harus dikeluarkan dari areal kerja HPH Tanaman Pertukangan” serunya.

Dengan demikian izin HPH yang diberikan kepada PT SSL secara tegas menyebutkan dan mengakui hak milik klien kami sebagai pemilik tanah yang hidup di tengah-tengah masyarakat ulayat.

Bahwa atas terbitnya Surat keterangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Nomor 525/110/2008 Tertanggal 16 Juli 2008 menjelaskan bahwa berdasarkan identifikasi koordinat peninjauan lapangan: Titik Koordinat : 01o 07’ 23,8" LU dan 99o 50’ 50,6" BT, Titik Koordinat : 01o 07’ 17,8" LU dan 99o 51’ 49,4" BT, Titik Koordinat : 01o 07’ 07,2" LU dan 99o 52’ 18,2" BT, Titik Koordinat : 01o 07’ 11,2" LU dan 99o 52’ 38,7" BT, Titik Koordinat : 01o 06’ 03,0" LU dan 99o 52’ 47,4" BT.

Kemudian diplotkan ke Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 201/Menhut-II/ 2006 tanggal 5 Juni 2006 dijelaskan bahwa seluas 112,6 Ha berada di luar Kawasan Hutan/ Areal Penggunaan Lain (APL).

Dengan demikian telah disebutkan secara jelas dan tegas bahwa tanah milik klien kami adalah berada diluar kawasan hutan/areal penggunaan lain dan bukan milik PT SSL. Adapun permintaan agar PT SSL agar segera menyerahkan tanah milik klien kami telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas 525/362.a/VII/2008 Tertanggal 31 Juli 2009 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Sumatera Sylvia Lestari, perihal: Areal Penggunaan Lain (APL) di dalam Areal Kerja PT. SSL, yang meminta kepada pihak PT. Sumatera Sylvia Lestari agar dengan segera menyerahkan lahan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 112,6 Ha tersebut kepada KOPERASI MARDOMU BULUNG. Bersambung Ke Hal 20

Segenap Guru dan Karyawan

SMAN 90 Pesanggrahan Mengucapkan: Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers”

Drs. Saksono Liliek Susanto, M.Pd. Kepala Sekolah

20

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 19 Menurut keterangan klien kami hingga saat ini pihak PT SSL belum menyerahkan lahan Areal Penggunaan Lain (APL) kepada Klien kami beserta pengosongan lahan tersebut padahal sesuai dengan surat kepala dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten padang lawas nomor : 525/362.a/vii/2008 tertanggal 31 juli 2009 yang ditujukan kepada PT SSL

poin ke-4 (keempat) menyebutkan agar PT SSL menyerahkan lahan apl tersebut seluas 112,6 ha kepada Koperasi Mardomu Bulung Desa Pasir Jae dan diharapkan dapat memperkecil konflik antara masyarakat dan PT SSL. Lebih aneh lagi, Bupati Padang lawas, Basyrah Lubis, SH diduga menjual tanah Negara dan atau tanah Masyarakat Ulayat Padang Lawas kepada Japahotan Manullang sekitar 240

hektar dengan dalih “Surat Ganti Rugi Tanah”, tanpa diketahui kapan Basyrah Lubis,SH selaku Bupati Padang Lawas memiliki tanah di lokasi tersebut, ujarnya.

Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi kepada Bupati, Basyrah Lubis, SH, Polres, Kepala Dinas Kehutanan, Kantor Pertanahan dan DPRD Kabupaten Padang Lawas, tidak bersedia memberikan komentar. (Tim)

Segenap Pengurus

Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (BERSAMA) Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers” Irjen Pol. (Pur.) Hadiman Ketua Umum

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jajarannya

Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers” H. Syahrial Sidik, SH, MH. Ketua Pengadilan

21

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

22

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

Kepala BPN RI “Takut” Probosutedjo

Joyo Winoto, PhD Diduga Dalang Tipu Muslihat Selain “takut” terhadap Probosutedjo, Joyo Winoto juga diduga menjadi dalang tipu muslihat terhadap masyarakat Hambalang Kabupaten Bogor, yang mengakibatkan terjadinya kisah dibalik kisah yang penuh dengan politisir dan perkara dibalik perkara.

Apa Joyo Winoto takut terhadap pribadi Probsutedjo atau takut terhadap indikasi gratifikasi yang diterima Joyo Winoto terbongkar, Presiden SBY diharapkan pengkajian terhadap keberadaan Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI. Bogor, Kantor Berita RBN Disebabkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI “takut” terhadap pengusaha Probosutedjo, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk segera copot Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI, karena kurang lazim seorang pejabat negara takut terhadap salah seorang masyarakat.

Bila kurang mampu untuk menjalankan roda pemerintahan pada bidang pertanahan, Joyo Winoto, PhD sebaiknya dicopot dari jabatannya dan selayaknya untuk dilakukan penyelidikan sampai ke penyidikan, karena Joyo Winoto terindikasi salah-gunakan jabatan selaku kepala badan dan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan Joyo Winoto disinyalir sarat dengan setoran untuk memperkaya diri dan atau orang lain.

Hal itu disampaikan sumber Kantor Berita RBN yang namanya tidak bersedia dibawa dalam pemberitaan di Jakarta pekan silam.

Menurut sumber, jika kisah awal kepemilikan PT Buana Estate ditelusuri, istri Probosutedjo selaku Direktur PT Buana Estate, Hatmani yang memberikan kuasa kepada Probosutedjo secara dibawah tangan juga layak un-

tuk dilaporkan kepada pihak berwajib disebabkan terindikasi turut serta melakukan penggelapan sejarah tanah dan penipuan terhadap masyarakat Bogor, tandasnya.

Patut diduga Joyo Winoto dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, dan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu gerakan sehingga merugikan orang lain yaitu masyarakat Bogor, karena sebab akibat dari SK yang diterbitkan Joyo Winoto, beberapa orang masyarakat Bogor masuk penjara dan satu orang meninggal dunia karena diduga disiksa dan dianiaya, dengan didalangi oleh Probsutedjo dan Joyo Winoto secara konspirasi.

Sudah sejak semula patut diduga bahwa Joyo Winoto PhD selaku Kepala BPN RI merencanakan penipuan dengan cara tipu muslihat terhadap tanah masyarakat seluas 211,75 Ha di Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.

Sesuai dengan surat penelitian Tim “B” No. 570-7-KWBPN-PAN-”B” tgl. 24-12-2004, bahwa di atas tanah eks HGU No.1 an. PT. Buana Estate yang sudah berakhir sejak tanggal 31-

12-2002 sesuai surat Kantor Pertanahan Bogor No. 250-46 tgl. 23-12-2002, telah terdapat tanah garapan 611 orang masyarakat seluas 261,61 Ha, dengan rincian di Desa Hambalang 211,75 Ha (objek sengketa) di Desa Sukahati 12,41 Ha dan di Desa Tangkil 38,45 Ha. Tanpa permohonan baru dan ijin lokasi baru, langsung saja Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI menerbitkan SK No. 9/HGU/BPN/2006 tgl.

1-6-2006 tentang perpanjangan sebagian atau 657.8315 m2 eks HGU No.1 tersebut.

Di dalam isi diktum ketiga SK No.9 tersebut diuraikan, “Penerima perpanjangan jangka waktu HGU bertanggung jawab untuk menyelesaikan penguasaan/penggarapan masyarakat menurut ketentuan perundangan yang berlaku.”

Istilah penyelesaian terhadap penggarap masyarakat atas perkebunan yang boleh diperpanjang sebenarnya tidak pernah ada. Karena perkebunan yang diperpanjang adalah perkebunan yang diusahakan dengan baik sesuai peruntukannya. Namun kenyataannya, eks HGU No.1 tersebut telah digarap oleh: PT Keramikata, SMP Yaskita, Bersambung Ke Hal 24

23

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

Kelompok Kerja Wartawan Indonesia (KKWI)

Visi & Misi Ketua Umum KKWI, Laspen Sianturi

T

ujuan pendirian KKWI adalah mencapai terwujudnya keamanan dalam pemberitaan dan keselamatan diri sendiri selaku wartawan yang penuh dengan liku liku kehidupan, resiko, teror dan ancaman dalam melakukan tugas pers selaku pengawal kebenaran, serta untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Wartawan yang melakukan peliputan di wilayah hukum Indonesia, perlu membentuk suatu kelompok kerja Wartawan sebagai tempat maupun wadah berdiskusi bagi wartawan yang melakukan peliputan di wilayah

Penulis: Laspen Sianturi

hukum Indonesia demi tercapainya Standar Kompetensi Wartawan (SKW).

Adapun terbentuknya wadah ini adalah untuk meningkatkan kualitas pemberitaan dalam rangka mencapai visi misi “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers� dengan melakukan sosialisasi, diskusi secara internal dan eksternal, pembinaan individu wartawan dengan cara bekerja sama dengan Dewan Pers dan Organisasi Wartawan.

Sebagai wadah wartawan untuk melakukan pengabdian masyarakat (bhakti sosial) dan program lain yang tidak bertentangan dengan koridor

pers, Kode Etik Jurnalistik, Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 secara teratur dan periodik.

Adapun syarat untuk dapat menjadi anggota KKWI yaitu: 1.Memiliki Kartu Pers yang diterbitkan oleh Perusahaan Pers Surat Kabar, Majalah, Tabloid, Media Online dan Media lainnya.

2.Memiliki surat tugas dari Perusahaan Pers masing masing.

3.Memiliki Surat Tugas dan Kartu Tanda Anggota dari Organisasi Wartawan. 4.Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Pribadi.

5.Mempunyai visi misi sama dengan visi misi KKWI. (****)

Bersatu Kita Teguh

Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Pers

24 >>Sambungan dari hal. 22 rencana relokasi, Pemancar TPI, SD Inpers, Diklat Olah Raga Pelajar Nasional dan 611 orang masyarakat Bogor.

Seluruh garapan para penggarap tersebut diatas telah dikeluarkan dari perpanjangan HGU kecuali garapan masyarakat seluas 262,61 Ha. Tanah garapan masyarakyat tersebut sesuai Diktum Ketiga SK No. 9 dikatakan, supaya diselesaikan penguasaan/penggarapan masyarakat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Tidak menjelaskan harus memberi ganti rugi atau tidak sebagaimana lazimnya pembebasan tanah. Terindikasi sengaja dibuat kurang terperinci alias mengambang sedemikian rupa.

Pada umumnya segala keputusan yang berhubungan dengan penyelesaian penguasaan/penggarapan selalu dijelaskan dalam isi SK secara terperinci tentang penyelesaian dimaksud, apa dengan cara pemberian ganti rugi atas tanam-tanaman milik para penggarap yang ada di atas tanah dimaksud.

Tetapi pada SK No. 9 hanya disebutkan menyelesaikan penguasaan penggarapan masyarakat menurut ketentuan perundangan yang berlaku.

Disinyalir Joyo Winoto sekongkol dengan Probosutedjo untuk pembohongan kepada masyarakat penggarap.

Penyelesaian yang dilakukan terhadap masyarakat penggarap sesuai ketentuan Diktum Ketiga SK No. 9 tersebut telah dilaksanakan dengan perbuatan curang, yaitu SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 terbit pada tanggal 1-6-2006. Joyo Winoto,PhD kemudian memerintahkan jajarannya agar pengurusan sertifikat dilaksanakan kilat, rahasia dan menjadikan 6 (enam) sertifikat an. PT. Buana Estate tanpa mengukur ke lokasi, dan cukup dengan menggunakan peta bidang tanah tanggal 13 September 2005 No. 21/ 2005 yang sudah diminta agar direvisi kembali karena peta tersebut salah (sudah tidak berlaku lagi) sesuai surat Kepala BPN No. 540.1-181-DI. Selain itu, juga memerintahkan agar

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011 disisakan seluas 29.3926 m2 (SK BPN seluas 657.8315 m2 dijadikan HGU PT. Buana Estate seluas 6284.389 m2 dan sisanya 29.3926 m2 bukan an. PT. Buana Estate).

Salah satu dari 6 sertifikat tersebut adalah sertifikat No. 149/HGU tgl. 156-2006, seluas 448.6975 m2 dimana di dalamnya terdapat objek sengketa tanah rakyat seluas 211,75 Ha. Tetapi pada malam hari tanggal 52-2007, HGU No. 149 tersebut yang luasnya 448.8975 m2 telah ditanami bibit pohon coklat 270 batang, pohon mahoni 33 batang dan plang PT. Buana Estate 18 plang di atas kebun masyarakat. Sertifikat diterbitkan dulu, baru fisiknya dikuasai secara paksa.

Seterusnya, tanggal 1-3-2007, Haji Sukandi ditangkap/ ditodong dengan senjata api di jalan raya, sepulang dari POM ABRI Bogor dalam membuat laporan, dan langsung ditahan di kantor Polres Cibinong. Pada saat itu Kapolresnya adalah AKBP IRLAN. Kemudian masyarakyat penggarap ditangkap sebanyak 6 orang yang semuanya langsung ditahan polisi dan masuk penjara di Bogor sesuai Putusan Pidana Majelis Hakim PN Cibinong No. 207 dan 208/Pid.B/PN Cbn dengan alasan, mayarakyat (terpidana) telah merusak tanam-tanaman milik PT. Buana Estate sesuai sertifikat No. 149 tgl. 15-6-2006. Padahal, masyarakyat telah menggarap tanah tersebut sejak tahun 1960. Kerugian PT. Buana Estate sesuai putusan Majelis Hakim PN Cibinong sekitar Rp. 250 juta, dan 6 orang tersebut dipenjarakan antara 9 bulan s/d 1 tahun 4 bulan.

Siapa yang menjadi dalangnya semula tidak dapat diketahui dengan jelas, tetapi kemudian menjadi jelas dan salah satu dalangnya patut diduga Joyo Winoto,PhD menjadi sutradara kisah pertanahan tersebut.

Hal itu disebabkan karena putusan pidana No. 207 dan 208/Pid.B/PN Cbn tersebut telah dijadikan Novum oleh Joyo Winoto,PhD selaku Kepala BPN RI untuk PK di Mahkamah Agung RI dan PK sudah telah ditolak oleh Hakim

MA sesuai Putusan MA No. 72PK/ TUN/2009 tgl. 16 September 2009.

Jadi jelaslah sudah bahwa Joyo Winoto,PhD patut diduga bahwa sejak awal sudah merencanakan penipuan/perbuatan curang berupa tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan sesuai pasal 378 KUHP. Walaupun Joyo Winoto sudah diperintahkan Ketua PTUN Jakarta dengan suratnya No. W2.TUN1.146/ HK/06/VII/2009 tanggal 9-7-2009 yaitu untuk membatalkan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl. 1-6-2006 dan sertifikat No. 149/H tgl. 15-6-2006 masing-masing an. PT. Buana Estate.

Akan tetapi Joyo Winoto PhD diduga kebal hukum. Tidak bersedia melaksanakan perintah Ketua PTUN tersebut. Bahkan Kepala Kantor Pertanahan Bogor dengan suratnya No. 6003448 tanggal 14-12-2009 dan Kakanwil BPN Jabar dengan suratnya No. 663/19-32/II/2010 tanggal 17-2-2010 telah memohon agar dilaksanakan putusan MA RI No. 482K/TUN/2007 tgl.

20-2-2008 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu tentang pembatalan SK No. 9/HGU/BPN/ 2006 tgl. 1-6-2006 dengan sertifikat HGU No. 149 tanggal 15-6-2006.

Tetapi Joyo Winoto,PhD tetap tidak bersedia memperdulikan putusan MRI tersebut. Bahkan Deputinya sendiri yang sudah mengajukan konsep pembatalan SK BPN No. 9/HGU/BPN/ 2006 dan sertifikat HGU No. 149 tersebut juga tidak diperdulikan. Adapun surat pembatalan SK No 9 sudah berada di meja Kepala BPN RI, namun Joyo Winoto tidak bersedia untuk tanda tangan. Menurut pengakuan Joyo Winoto,PhD kepada Ruhut Sitompul, SH, bahwa Joyo Winoto PhD takut kepada Probosoetedjo, sehingga Sk tidak ditanda tangan.

Seorang pejabat pertanahan seharusnya melaksanakan tugas berdasarkan undang undang serta menjalankan roda pemerintahan juga sesuai dengan undang undang yang berlaku dan tunduk kepada aturan Bersambung Ke Hal 25

25

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 24 hukum yang berlaku, tetapi Joyo Winoto bukan menjalankan putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, namun terkesan membuat legalitas tanah status quo yang berakibat putusan pengadilan “dikangkangi”oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI dan malah mengaku takut kepada Probosutedjo sehingga SK pembatalan untuk SK No 9 tidak ditandatangani oleh Joyo Winoto. Padahal, SK nomor 9 diterbitkan dan ditandatangani oleh Joyo Winoto, namun untuk pembatalan SK No 9 dalam menjalankan putusan pe-

ngadilan, Joyo Winoto tidak bersedia.

Tanda tangan untuk terbit SK bersedia, tapi untuk membatalkan SK tidak bersedia. Ada ada saja kinerja Joyo Winoto yang aneh bin aneh, tandasnya.

Dalam hal ini, Presiden SBY perlu kaji dan telaah, apa masih layak pejabat “katrok” seperti Joyo Winoto dipertahankan menjabat Kepala BPN RI. Diduga karena Joyo Winoto bukan berkarir dari tingkat bawah mengakibatkan kurang memahami tupoksinya selaku kepala badan dan sering sering “salah-gunakan” jabatan. Bila SK sudah terbit sangat jarang untuk

ditinjau kembali dan harus digugat di pengadilan. Tugas institusi BPN selaku pelayanan legalitas tanah adalah menjalankan putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap terkait legalitas tanah, tanpa menunggu putusan yang lain.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI, Joyo Winoto,PhD tidak bersedia memberikan komentar karena sedang sibuk. Apa sibuk mengurusi tugasnya selaku kepala badan atau sibuk untuk memikirkan SK konduksif berikutnya, sangat dipertanyakan keberadaannya. (Fanny/Rapolo)

KORUPSI HARUS DIBASMI DARI BUMI PERTIWI INDONESIA Sesuai Dengan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

TARIF IKLAN TABLOID KANTOR BERITA RAKYAT BICARA NEWS 1 Halaman Full Colour : Rp 5.000.000,1/2 Halaman Full Colour : Rp 2.500.000,1/4 Halaman Full Colour : Rp 1.250.000,1 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,1/2 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,1/4 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,-

Anda Ingin Memasang Iklan?

Hubungi kami di: 021 - 94705665

Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN.

Kantor Berita RBN adalah Pengawal Kebenaran

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

Indek Berita

Korban “Pengeroyokan” Cacat Seumur Hidup

Pelaku Masih Bebas Berkeliaran Halaman..05

KPK Diminta Periksa Kekayaan Walikota Jaksel

Syahrul Effendi “Pelesetkan” Amanah Fauzi Bowo Halaman..13

PPPTMGB Lemigas “Sarang Korupsi”

KPK Diminta Turun Tangan Lakukan Penyelidikan Halaman..14

Akses Baca berita aktual kami

Akses Baca Surat Kabar Catatan Harian Rakyat Bicara News Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

Edisi: 012

TABLOID

Media Online Rakyat Bicara News www.rakyatbicaranews.com

Gratis

14 - 20 Maret 2011

2

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

Penggarapan Tanah PT Buana Estate Berdasarkan “Surat Palsu”

Joyo Winoto, PhD Terindikasi Konspirasi Dalam Penerbitan SK Perpanjangan HGU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 Dolok Sirait

Joyo Winoto

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk memberikan kebijakan yang pro terhadap rakyat, dan “copot” pejabat terindikasi korupsi, kolusi, nepotisme dan senang dengan menerima gratifikasi, demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur di Bumi Pertiwi Indonesia, khususnya masyarakat Hambalang Kabupaten Bogor Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News isebabkan penggarapan tanaholehPTBuanaEs tate pada awalnya berdasarkan“SuratPalsu”kemudian sertifikatHakGunaUsaha(HGU) diperpanjanglagisetelahhabismasa berlakunya,dimana dalam penerbitanSuratKeputusan(SK)untuk perpanjanganHGUtersebutJoyo Winoto,PhDterindikasikonspirasi

D

dalampenerbitannya,PresidenRI, SusiloBambangYudhoyono(SBY) dimintauntukmemberikankebijakan yang pro terhadap rakyat, dan “copot”pejabatterindikasikorupsi, kolusi, nepotisme dan senang denganmenerimagratifikasi,demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur diBumiPertiwiIndonesia, khususnya masyarakat HambalangKabupatenBogor.

Walaupun pada Pengadi-

lan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, Joyo Winoto, PhD sudah diperintahkan untuk mencabut keputusannya dan memperbaharui SK yang sudah diterbitkan, namun sampai berita ini diturunkan Joyo Winoto belum bersedia membatalkan SK yang diterbitkannya sendiri selaku

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Genta Prana, Drs. Dolok F. Sirait kepada Kantor Berita Rakyat Bicara News di Jakarta baru baru ini memberikan komentar terkait SK pembatalan SK Nomor 9 yang sudah berada di meja Kepala BPN RI, setelah Kepala Kantor Pertanahan Bogor dan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Jawa Barat memberikan analisa bahwa SK Nomor 9 tersebut sudah memenuhi syarat secara yuridis untuk dibatalkan. Namun demikian, Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI belum bersedia unBersambung Ke Hal...4

3

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

Walikota Jaksel, Syahrul Effendi

Menurut keyakinan Jaksa dalam surat tuntutannya, pada 6 Desember 2006, diadakan rapat dengan agenda penelitian data-data yuridis dan musyawarah kesepakatan harga. Tim P2T mempunyai tugas antara lain meneliti berupa KTP pemilik tanah, KK, PBB, SK penguasaan lahan dari Gubernur maupun izin prinsip dari Gubernur.

Namun saksi Dadang Kadarusman, selaku Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak yang membutuhkan, dan terdakwa selaku Camat tidak hadir dalam rapat tersebut. Sedangkan Akbar Supria Pancha selaku Lurah, tidak memberikan tanggapan maupun pertanyaan.

Menurut Jaksa, berdasarkan pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005, tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu, dalam hal jumlah

pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah dan instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah.

Jaksa berkeyakinan terdakwa Ibnu Maulana selaku Camat Cilandak, dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah tidak hadir pada acara musyawarah harga, maka musyawarah harga yang sebenarnya tidak terlaksana.

Sehingga terdakwa dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah, tidak mengetahui berapa harga yang diminta dan disetujui instansi pemerintah yang memerlukan tanah.

Adapun hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dapat menghambat tujuan pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Per-

buatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 12,035 milyar lebih. Sedangkan hal-hal yang meringankan, terdakwa sopan di persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga serta belum pernah dihukum.

Tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa terhadap terdakwa Ibnu Maulana yang tinggal di Jl. H. Ismail No.39 B Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan ini, sama dengan yang lain yakni Dadang Kadarusman dituntut delapan tahun dihukum empat tahun penjara, dan Akbar Supria Pancha selaku Lurah juga dituntut delapan tahun penjara.

Sidang perkara terdakwa Ibnu Maulana ini, akan dilanjutkan hari Senin tanggal 14 Maret 2011, dengan acara mendengar pembacaan duplik dari penasehat hukum terdakwa.

(Heri Ekaputra)

4

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 2

sebagai akibat atau disebabkan karena tuk membatalkan SK tersebut, dengan telah melakukan, tidak melakukan semaksud dan tujuan yang sulit diterima suatu dalam jabatannya yang bertenakal sehat. tangan dengan kewajibannya” imPensiunan kepolisian yang berniat buhnya. membela masyarakat kecil terjolimi ini Perkara tanah antara PT Buana juga mengatakan, di dalam Undang- Estate dengan PT Genta Prana yang Undang Nomor 31 Tahun 1999 ten- objek perkaranya di Desa Hambalang tang Pemberantasan Tindak Pidana Kabupaten Bogor dan saat ini dalam Korupsi sebagaimana telah diubah proses banding, rupa rupanya diduga oleh Undang-Undang Nomor 20 Ta- telah terjadi kisah misteri dibalik kisah hun 2001 Pasal 12, tersurat dengan je- yang sangat unik jalan ceritanya. las, bahwa “Dipidana dengan penjara Adapun dasar penggarapan tanah seumur hidup atau penjara paling se- oleh PT Buana Estate berdasarkan sudikit 4 (empat) tahun dan paling lama rat dari Kepala Kantor Agraria dan 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda Pengawasan Agraria Daerah Bogor paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua (pada waktu itu) tertanggal 25-11-1967 ratus juta rupiah) dan paling banyak Nomor: 1364/Kapad/P/1967, dimana Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah): surat aslinya tidak dapat diperlihatkan poin a. Pegawai negeri atau penye- termasuk pada saat membuat akta lenggara negara yang menerima ha- Notaris pelepasan hak menggarap dari diah atau janji, padahal diketahui atau Gusyaaf Hendrik Mantik, Mayor patut diduga bahwa hadiah atau janji Jenderal Tentara Nasional Indonesia, tersebut diberikan untuk mengge- Panglima Kodam V Jaya kepada PT rakkan agar melakukan, tidak mela- Buana Estate. kukan sesuatu dalam jabatannya, yang Dalam hal ini Joyo Winoto, PhD bertentangan dengan kewajibannya; diharapkan untuk evaluasi terhadap poin b. Pegawai negeri atau penye- SK yang diterbitkannya sendiri dan lenggara negara yang menerima ha- perlu untuk “sadar diri” agar pemdiah, padahal diketahui atau patut di- benahan dapat dilakukan demi tercipduga bahwa hadiah tersebut diberikan tanya pelayanan pertanahan yang

profesional dalam menerbitkan legalitas pertanahan, tandasnya.

Di lain sisi, penuturan sumber Kantor Berita RBN yang lain di Jakarta belum lama ini, “Pada hari ini Jumat, tanggal Delapan Belas Juni Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam, hadir di hadapan saya, Raden Soerojo Wongsowidjojo SH, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksisaksi yang saya, Notaris, dan akan disebut dibawah ini.”

Gusyaaf Hendrik Mantik, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia, Panglima Kodam V Jaya, bertempat tinggal di Jakarta, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan oleh karenanya untuk dan atas nama Komando Daerah Militer (KODAM) V Jaya, selaku Pihak Pertama.

Probosoeterdjo, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta Jalan H. Agus Salim Nomor 121 menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibawah tangan tertanggal 15-6-1976 yang bermaterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan sebagai deBersambung Ke Hal...6

Segenap Redaksi dan Perusahaan Kantor Berita

RAKYAT BICARA NEWS Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) Pemimpin Redaksi

Pemimpin Perusahaan

Laspen Sianturi

Bernike Miranda Pardede, Spd.

5

“Saya sangat yakin bahwa Negara ini adalah Negara hukum, dan para pelaku akan mendapat hukuman yang setimpal sesuai perbuatan mereka.

Sungguh…..sungguh pahit dan getir kejadian yang saya alami saat itu. Saya sangat tersiksa lahir dan bathin selama para pelaku tidak segera diproses sesuai hukum yang berlaku. Bagaimana saya tidak tersiksa..? Karena akibat pengeroyokan dan penganiayaan tersebut, saya menjadi manusia cacat seumur hidup. Supremasi hukum harus ditegakkan di Negara kita karena kita adalah Negara hukum.”

Demikian jeritan Robert Tambunan, korban penganiayaan sekaligus pengeroyokan kepada Kantor Berita Rakyat Bicara News di Jakarta, belum lama iniMinggu lalu

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News obert Tambunan kini memiliki cacat seumur hidup di wajahnya, akibat pengeroyokan serta penganiayaan oleh sejumlah orang di kedai Lapo Ratak Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Walaupun sudah dilaporkan ke Polsek Pesanggrahan (LPB/ 536/XII/2010/SPKT) tanggal08 Desember 2010 tahun lalu, namun para pelaku terindikasi bebas berkeliaran.

“Saya hanya rakyat kecil yang ingin mencari keadilan, dan sangat mengharapkan semua pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara ini. Sejauh ini informasi yang saya dapat, bahwa dua orang pelaku sudah dipanggil dan sudah diproses, namun mereka tidak ditahan.

Korban merasa aneh karena pelaku seharusnya di-

R

tahan sesuai dengan laporan dan perkara ini dalam proses penyidikan dengan pasal yang dituntutkan kepada mereka adalah, PENGEROYOKAN JO PENGANIAYAAN pasal 170 jo 351 KUHP. Oleh sebab itu, saya menduga mungkin ada pihak yang menjamini ataupun memberikan uang jaminan, sehingga mereka “bebas berkeliaran.”

Sesuai dengan pengakuan korban, para pelaku pengeroyokan sekitar delapan orang, namun yang dapat diingat korban adalah empat orang, yaitu: Kamjat Napitupulu pengusaha lapo dan pemilik bilyard Regensi di Jl K. H. Ashari, kemudian Paris Panjaitan yang juga seorang pengusaha daging di Pasar Ciledug, Lese Silalahi yang punya profesi supir Bersambung Ke Hal...16

6

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 4 mikian atas nama Ibu Hatmani, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, yang dalam hal ini diwakili sebagai Direktur, selaku Pihak Kedua.

Para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan lebih dahulu, bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Daerah Bogor (pada waktu itu) tertanggal 25-11-1967 Nomor: 1364/Kapad/P/1967. Dimana surat aslinya tidak diperlihatkan kepada Notaris.

Pihak Pertama, Kodam V Jaya telah mendapat ijin untuk menggarap lima bidang tanah terletak didalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor Kecamatan Citeureup Desa Hambalang, yang merupakan bekas tanahtanah Perkebunan Kelapa Sawit dan Sereh Ciderati/Karang Asem dengan seluruhnya seluas kurang lebih 813 Ha. Bahwa tanah-tanah seluas 813 Ha tersebut, adalah: sebagian meluas kurang lebih 632 Ha telah dibebaskan dari penggarapnya dan ganti rugi garapannya telah dibayar lunas sepenuhnya oleh Pihak Pertama kepada rakyat penggarapnya.

Sebagian seluas kurang lebih 50 Ha yang letak dan batas-batasnya telah

diketahui oleh kedua pihak menurut gambar yang akan diuraikan dibawah ini berdasarkan surat keputusan Panitia Pemeriksa Tanah di Jawa Barat tertanggal 1-10-1966 serta persetujuan Pihak Pertama telah diserahkan kepada Desa dan merupakan tanah Desa dan tanah-tanah rakyat.

Sebagian seluas kurang lebih 131 Ha belum dibayar ganti kerugian garapannya kepada masyarakat penggarapannya dan ganti rugi itu segera dibayar lunas oleh Pihak Pertama Bahwa di dalam lingkungan tanahtanah tersebut terdapat pula tanah-tanah milik Rakyat yang tetap menjadi hak milik Rakyat yang letak dan batasbatasnya telah diketahui oleh kedua pihak dan akan diuraikan dalam gambar yang akan diuraikan di bawah ini.

Dari tanah-tanah seluas 813 Ha itu 26 Ha diantaranya disediakan untuk 13 orang yang akan ditunjuk oleh Pihak Pertama masing-masing akan mendapatkan 2 Ha tanah. Permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah-tanah tersebut kepada instansi Agraria belum diajukan oleh Pihak Pertama, sehingga Pihak Pertama bermaksud untuk mengoperkan hak garapan itu kepada Pihak Kedua.

Pihak Kedua bersedia untuk mengambil alih hak garapan Pihak Per-

tama atas tanah-tanah tersebut dengan uang ganti kerugian sebesar Rp. 50 tiap meter persegi, dengan ketentuan bahwa Pihak Pertama akan memberikan bantuan kepada Pihak Kedua agar Pihak Kedua dapat menjadi pemilik tanah-tanah tersebut dan Pihak Pertama juga memberikan bantuannya agar Pihak Kedua memperoleh sertifikat tanah-tanah hak tersebut.

Bahwa kedua pihak hendak membuat suatu persetujuan mengenal hal itu, maka berhubung dengan itu para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan bahwa Pihak Pertama (KODAM) dan Pihak Kedua (BUANA ESTATE) yang satu dengan yang lain.

Telah bersetuju untuk dan dengan ini membuat suatu persetujuan dengan perjanjian-perjanjian dan syarat-syarat berikut: Pasal 1 Pihak Pertama dengan ini melepaskan dan menyerahkan kembali kepada Negara Republik Indonesia, Hak garapannya atas lima bidang tanah yang terletak didalam Daerah Propinsi Jawa-Barat, Kabupaten Bogor Kecamatan Citeureup Desa Hambalang, tanah bekas tanah-tanah Perkebunan Kelapa Sawit dan Serah Ciderati/Karangasem, yang luasnya kuBersambung Ke Hal...7

Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Barat Bersama Jajarannya

Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Ir. Edy Marlan Simanjuntak, MT. Kasudin

7

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 6 rang lebih 8131 Ha tersebut diatas dan tanah tanah tersebut adalah tanahtanah: Bekas Hak Kripacht nomor : 107, luasnya 2.022.502.5 m2, surat ukur nomor: 225/1934, Bekas Hak Kripacht nomor: 108, luasnya 938.157.5 m2 surat ukur nomor : 226/1934, Bekas Hak Kripacht Nomor luasnya 804.700 m2 surat ukur nomor: 567/1938. Bekas Hak Kripacht 213 luasnya 3.209.000 m2 surat ukur nomor: 697/1938. Bekas Hak Kripacht nomor: 79 luasnya 1155.878 m2 surat ukur nomor: 632/ 1929 atau seluruhnya seluas lebih kurang 8.130.238 m2. yang letak dan batas-batasnya adalah menurut suatu gambar situasi (peta) yang diberi warna-warna berturut-turut kuning, hijau, abu-abu, ungu dan merah, tertanggal hari ini, ditandatangani oleh kedua belah pihak bermaterai cukup dan dilekatkan pada minit akta ini.

Dalam tanah-tanah itu tidak termasuk celah celah (enclaves) yang diberi warna biru yang merupakan tanah-tanah hak milik Rakyat. Pasal 2.

Pelepasan dan penyerahan kembali kepada Negara Republik Indonesia tanah-tanah Hak garapan tersebut dilakukan oleh Pihak Pertama guna memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk memohon hak berupa apapun juga atas tanah.

Pasal 3. Pelepasan dan penyerahan kembali kepada Negara Republik Indonesia tanah-tanah hak garapan seluas 737 Ha tersebut dianggap tidak pernah dilakukan. Bila Pihak Kedua karena sebab apapun juga tidak mendapat hak berupa apapun juga atas tanahtanah yang diuraikan diatas.

Pasal 4. Untuk pelepasan dan penyerahan kembali tanah-tanah hak garapan seluas 737 Ha tersebut Pihak Kedua membayar kepada Pihak Per-

tama ganti rugi sebesar Rp. 50 setiap meter persegi atau seluruhnya berjumlah Rp. 368.500.000,- dari jumlah uang sebagian sebesar Rp. 100.000.000,- telah dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan untuk penerimaan jumlah uang Rp. 100.000.000,- itu Pihak Pertama dengan ini memberikan kwitansinya berupa akta ini. Sisanya sebanyak Rp. 268.500.000,- akan dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama segera setelah Pihak Kedua memliki sertifikat Hak tanahtanah seluas 737 Ha tersebut.

Apabila karena sebab apapun juga Pihak Kedua belum dapat membayar lunas kekurangan uang ganti rugi itu pada saat yang ditentukan diatas, maka pembayaran kekurangan uang ganti rugi itu akan diputuskan oleh kedua pihak secara musyawarah. Selain pemBersambung Ke Hal 8

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara PASAL 116 (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat belas hari kerja).

(2) Apabila setelah 60 (enam puluh hari kerja) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kuatan hukum tetap, pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan / atau sanksi administratif.

(5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

(7) Ketentuan besaran uang paksa, jenis sanksi administratif diatur dengan peraturan perundangan undangan.

8

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 7 bayaran yang diuraikan diatas, Pihak Kedua akan membayar kepada Pihak Pertama tambahan biaya pembebasan tanah seluas 131 Ha tersebut yang jumlahnya akan ditetapkan oleh kedua pihak dan pembayarannya akan dilakukan pada waktu uang pembebasan itu diperlukan untuk dibayarkan kepada yang bersangkutan.

Pasal 5. Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan tunduk kepada surat ukur/ gambar situasi yang akan dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang untuk membuat surat ukur/ gambar situasi itu dan bila kemudian ternyata bahwa ukuran tanah-tanah itu lebih atau kurang daripada yang ditetapkan di atas ialah seluas 737 Ha maka kelebihan atau kekurangan ganti rugi itu akan didasarkan kepada surat ukur/gambar situasi tanah-tanah yang dibuat oleh Instansi Pemerintah itu yang perhitungannya akan dilakukan pada waktu pelunasan pembayaran ganti rugi tersebut. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 4 akata ini.

Pasal 6. Pihak Pertama menjamin

Pihak Kedua bahwa apa yang dilepaskan dan diserahkan kembali dengan akta ini benar-benar haknya Pihak Pertama dan Pihak Pertama berhak untuk melakukan penglepasan dan penyerahan kembali tanah-tanah Hak garapan tersebut dan bahwa tanah-tanah tersebut tidak di ikat dengan credit-verband, Dihipotikkan, Diberikan atau dipertanggungkan dengan cara lain kepada orang lain, bebas dari sitaan dan pula bahwa Pihak Pertama belum menjual/ mengoperkan tanah-tanah tersebut kepada orang lain dan bahwa tanahtanah itu tidak tersangkut pada suatu sengketa.

Pasal 7. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa mengenai hak yang dilepaskan dengan akta ini Pihak Kedua tidak akan mendapat tagihan atau tuntutan apapun dan dari siapapun juga. Bila kemudian ternyata, bahwa Pihak Kedua mengenai hak hak itu mendapat tagihan atau tuntutan, maka segala kerugian yang dideritanya dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua.

Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa Pihak Kedua akan da-

pat memiliki sertifikat tanah-tanah seluas 737 Ha tersebut.

Pasal 8. Iuran Pembangunan Daerah (I.P.D.) dari apa yang dilepaskan dan diserahkan kembali dengan akta ini dan beban-beban lainnya atau tanah-tanah itu sampai hari tanggal dikeluarkannya surat keputusan pemberian hak atas tanah-tanah itu atas nama Pihak Kedua dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama, selanjutnya oleh Pihak Kedua.

Pasal 9. Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Pihak Kedua, janji dan pengikatan diri tersebut diterima oleh Pihak Kedua, bahwa Pihak Pertama akan turut memberikan bantuannya kepada Pihak Kedua.

Dalam hal ini Pihak Kedua membebaskan/membayar ganti rugi garapan Rakyat atas tanah-tanah yang tidak termasuk dalam luas kurang lebih 737 Ha tersebut dan berada di luar daerah luas tanah – tanah 737 Ha tersebut diantaranya sebidang tanah seluas 56 Ha yang merupakan tanah-tanah hak Bersambung Ke Hal 9

Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Barat dan Jajarannya

Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Ir. Heryanto, SH. Kasudin

9

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 8 milik Rakyat dan 15 Ha tanah pengangonan yang terletak diantara tanahtanah seluas 813 Ha tersebut diatas.

Dalam hal Pihak Kedua mengajukan suatu permohonan hak atas tanah-tanah tersebut kepada intansi yang berwenang.

Dan semua biaya untuk membebankan hak-hak garapan Rakyat atas tanah-tanah tersebut semuanya seluas 737 Ha dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama, dikecualikan ganti rugi pembebasan tanah-tanah hak milik Rakyat seluas 56 Ha dan 15 ha itu menjadi tanggungan dan dibayar oleh Pihak Kedua.

Pasal 10. Bila kemudian ternyata masih ada penggarap penggarap diatas tanah-tanah seluas 737 Ha tersebut yang pembebasannya dari para penghuninya ditanggung oleh Pihak Pertama, maka pengosongan tanah-tanah itu menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan semua biaya untuk pengosongan itu juga seluruhnya dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama.

Pasal 11. Segala biaya yang berhubungan dengan pelepasan dan penyerahan tanah-tanah hak garapan ini, diantaranya biaya pembuatan akta ini, uang pemasukan untuk Negara berda-

sarkan surat keputusan pemberian hak atas tanah-tanah itu, biaya pembuatan sertifikat dan biaya-biaya lain untuk mendapatkan sertifikat tanahtanah hak itu semuanya dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua, dikecualikan biaya pemetaan, biaya pengukuran dan untuk mendapatkan surat ukur atau gambar situasi sebagai gantinya mulai ukur, pada sertifikat yang bersangkutan dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama. Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan dengan memberi hak dengan hak subsitusi sebagian atau seluruhnya kepada tuan-tuan.

Mewakili Pihak Pertama dan Pihak Kedua merubah atau menambah akta ini, bila hal demikian diperlukan berdasarkan peraturan-peraturan dari yang berwajib.

Mewakili Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam segala hal, urusan dan tindakan tidak ada yang dikecualikan guna penglepasan dan penyerahan kembali tanah-tanah hak garapan atau hak lainnya tersebut kepada Negara Republik Indonesia serta mengajukan permohonan kepada yang berwajib.

Agar Pihak Kedua mendapat hak berupa apapun juga atas tanah-tanah tersebut dan akan melakukan dan menger-

jakan apapun juga yang diperlukan.

Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari perjanjian ini yang tak dibuat tanpa kuasa itu dan kuasa itu tak dapat ditarik kembali dan tak akan berakhir karena sebab apapun juga. Seharusnya Pihak Pertama menangani dengan ini memberi kuasa dengan hak subsitusi Pihak Kedua.

Selama Pihak Kedua belum mendapat hak atas tanah-tanah tersebut dari yang berwajib, mewakili Pihak Pertama sepenuhnya dimana dan terhadap siapapun juga sebagai yang berhak atas tanah-tanah tersebut dalam segala hal, urusan dan tindakan tidak ada yang dikecualikan, sehingga Pihak Kedua berhak dan berwenang untuk melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang Pihak Pertama sendiri sebagai yang berhak atas tanah-tanah tersebut berhak untuk melakukan dan mengerjakannya.

Bila Pihak Kedua kemudian tidak mendapat hak berupa apapun juga atas tanah-tanah tersebut seperti yang diuraikan dalam pasal 3 akta ini untuk dan atas nama Pihak Pertama selekas-lekasnya mengoperkan dan menyerahkan atau melepaskan dengan cara Bersambung Ke Hal 10

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Jajarannya

Mengucapkan: Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Yusup, SH, MH. Kajari

Khairul, SH, MH. Kasi Pidum

10

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 9

apapun juga tanah-tanah hak garapan tersebut kepada orang lain, demikian dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan dari yang berwajib dengan harga dan perjanjian-perjanjian yang ditimbang baik oleh Pihak Kedua, menerima harga pengoperan/penerimaan itu, demikian dengan ketentuan bahwa harga pengoperan/ pelepasannya seluruhnya menjadi haknya Pihak Kedua dan segala kerugian yang didapat atau didertia dengan apa yang dioperkan/ dilepaskan dengan akta pengoperan/pelepasan tersebut mulai tanggal pengo-

peran tanah-tanah itu oleh Pihak Pertama hingga pengoperan/pelepasan kedua itu menjadi haknya atau dipikul oleh Pihak Kedua.

Sebaliknya Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari kewajibannya untuk mengembalikan uang ganti rugi yang telah diterima. Oleh Pihak Pertama tersebut kepada Pihak Kedua, sehingga jumlah uang tersebut tetap menjadi haknya Pihak Pertama sebagai penggantian dari pendapatan pengoperan/pelepasan kedua itu. Kuasa kuasa yang dimaksud diatas ini tak dapat ditarik kembali dan tak akan berakhir, karena se-

bab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau karena apapun juga. Akhirnya para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan: Bahwa apa yang dilepaskan dengan akta ini akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan selayaknya segera setelah akta ini ditandatangani. Bahwa kedua pihak tentang perjanjian ini dan segala akibatnya memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di Paniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.

Sesuai dengan pantauan

Kantor Berita RBN, setelah Joyo Winoto menjabat Kepala BPN RI diduga institusi pertanahan tertutup kepada publik dan terindikasi kurang menghormati keterbukaan informasi publik.

Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI, Joyo Winoto enggan memberikan komentar, walaupun surat konfirmasi untuk terciptanya pemberitaan berimbang sudah dikirimkan sekitar sepuluh kali namun Joyo Winoto belum bersedia memberikan jawaban ataupun komentar terkait permasalahan tanah tersebut.

(Fanni Manurung/ Geri Manurung/STR)

Segenap Guru dan Karyawan

SMPN 177 Pesanggrahan Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Drs. Tadjudin, MM. Kepala Sekolah

11

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

“

Sejak belum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu pada jaman penjajahan Belanda di Indonesia, keturunan keluarga Kong Koeres alias Bule (Alm) lahir pada tahun 1865 di Batavia yang sekarang dikenal dengan nama Jl. Kartini Rt 10, Rt 11, Rt 12, Rw 05 Jakarta Pusat. Adapun keluarga dan ahli waris Kong Koeres tinggal di tanah tersebut secara turun temurun sampai saat ini.

Dalam kisah perjalanan tanah tersebut terjadi tiga masa, yaitu masa lalu, masa sekarang dan masa depan.

“

Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News ada tahun 1977, sesuai dengan kebijakan pemerintah keluarga Kong Koeres mengurus status tanahnya ke Kantor Agraria yaitu sebidang tanah sesuai dengan surat ukur seluas 2.130 meter persegi, yang diukur pada tahun 1977 oleh pihak Agraria dengan surat ukur No.2579/ ASK/P/VI/77.

Adapun Almarhum Kong Koeres punya adik perempuan bernama Gemro yang sekarang sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan alias ahli waris yang sah secara hukum dan atau Pengadilan Agama.

Hal tersebut disampaikan ahli waris Kong Koeres kepada Kantor Berita Rakyat Bicara News pada hari Rabu (9/3) di Jakarta memberikan komentar terkait tanah tersebut.

Kisah awal kronologis sejarah tanah tersebut adalah sebagai berikut: Setelah tanah tersebut dibangun kem-

P

bali dengan beberapa rumah petakan untuk disewakan/dikontrak, namun belum selesai suratnya diurus, pada tahun 1945 Kong Koeres Alias Bule meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Alm Kong Koeres Alias Bule meninggalkan seorang istri nama Ning dan anak angkat bernama Miun Bin Koeres Alias Bule.

Pada tahun 1965 Ning meninggal dunia dan meninggalkan anak satu satunya yang namanya Kong Miun Bin Koeres Alias Bule, sesuai dengan surat ketetapan Fatwa ahli waris Almarhum Koeres alias Bule No/062/C/1997.

Pada Tahun 1966 Kong Miun membayar uang sewa tanah sementara sampai tahun 1969 dengan bukti kwitansi tanda setoran pembayaran sewa tanah Negara bekas tanah Kong Koan Gunung Sahari terletak di Jl Kartini III Djakarta A/n Koeres untuk tahun 1966 Bersambung Ke Hal 12

12

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 11 dan 1969 menurut surat keputusan sewa tanah sementara No. 237/1.A/1960.

Kemudian, tahun 1977 terjadi pembayaran rumah lagi untuk waktu 9 tahun dari tahun 1969-1977 dengan bukti surat tanda setoran pembayaran sewa tanah Negara bekas Kong Koan Gunung Sahari yang terletak di Jl Kartini III Jakarta A/n. Koeres untuk tahun 1969 u/d 1977 (9 tahun) sesuai dengan surat sewa tanah sementara No.2371.A/1960.

Selanjutnya, tahun 1976 Kong Miun Bin Koeres Alias Bule mengajukan pendaftaran tanah dengan No. 3421

dan didukung dengan surat ukur dari Agraria. Sebagian tanah tersebut sampai saat ini masih ditempati keturunan Kong Miun selaku ahli waris, yakni anaknya bernama Yaser dan cucunya bernama Toing hingga sekarang ini, seperti pernyataannya, “Kami masih menguasai sebagian tanah tersebut sampai saat ini. Kami minta supaya pemerintah c/q pertanahan juga memikirkan nasib rakyat Indonesia seperti yang kami alami saat ini” tandas keluarga Kong Miun.

Secara riwayat tanah, tanah Kong Miun adalah tanah adat yang seharusnya dilindungi Undang Undang Perta-

nahan. Tanah Adat di Jl Kartini III Jakarta Pusat ini adalah sah secara tanah adat. Kami minta keadilan dan kebijaksanaan terkait legalitas tanah kami.

Dalam hal ini jajaran Pemkot Administrasi Jakarta Pusat diharapkan untuk dapat memberikan solusi terkait tanah kami, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, walikota dan kantor pertanahan, baik secara hukum maupun secara mediasi, sangat kami harapkan, imbuhnya.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi, Walikota Jakpus dan jajarannya, Kantor Pertanahan Jakpus tidak bersedia memberikan komentar. (Andre)

Suku Dinas P2B Jakarta Barat dan Jajarannya Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers”

Marbin Hutajulu, MM. Kasudin

13

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

KPK Diminta Periksa Kekayaan Walikota Jaksel

Syahrul Effendi “Pelesetkan” Amanah Fauzi Bowo

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo bersama Walikota Jakarta Selatan pada saat peresmian parkir di Blok M Square (Foto: Fanni Manurung)

Selaku orang nomor satu di wilayah Jaksel, Syahrul Effendi diharapkan dapat menjadi contoh panutan bagi masyarakat Jaksel khususnya bagi pejabat eselon jajaran Walikota, jangan hanya menjadi “walikota terkaya” yang memiliki rumah mewah, mobil mewah, ekonomi mewah dan dapat menyekolahkan anaknya ke luar negeri.

Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News Untuk terwujudnya pelayanan masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) serta terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme dan grati-

fikasi kepada pejabatnya, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diminta turun tangan untuk periksa harta kekayaan Walikota Jaksel, Syahrul Effendi.

Pasalnya, Walikota Jaksel Syahrul Effendi “pelesetkan” amanah Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo terkait dengan Syahrul Effendi “doyan setoran” untuk perkaya diri, sehingga amanah untuk menjalankan roda pemerintahan Kota Administrasi Jaksel terkesan kurang profesional dan terindikasi sarat dengan kepentingan pribadi walikota dan semarak dugaan nepotisme, akibatnya pejabat eselon tiga dan eselon empat merupakan orang orang kroninya, termasuk penentuan untuk menjadi pejabat camat dan lurah disinyalir pilih kasih tanpa memandang prestasinya.

Selaku orang nomor satu di wilayah Jaksel, Syahrul Effendi diharapkan dapat menjadi contoh panutan bagi masyarakat Jaksel khususnya bagi pejabat

eselon jajaran Walikota, jangan hanya menjadi “walikota terkaya” yang memiliki rumah mewah, mobil mewah, ekonomi mewah dan dapat menyekolahkan anaknya ke luar negeri.

Hal itu disampaikan sumber Kantor Berita RBN yang tidak bersedia namanya ditulis dalam pemberitaan, tetapi bersedia untuk menjadi saksi di pengadilan bila diperlukan, dengan maksud dan tujuan agar terwujudnya pembenahan diri selaku Walikota di Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta Minggu lalu.

Dalam kepemimpinannya Syahrul Effendi terindikasi “bobrok” serta lakukan berbagai pelanggaran yang tidak dapat diuraikan satu persatu. Mulai dari indikasi permasalahan “sepeda ontel”, setoran setoran dari pelaksana proyek, setoran setoran pemeliharaan gedung kantor walikota, setoran setoran pengadaan ATK, serta setoran setoran pengangkatan camat dan lurah.

“Memang…. setoran setoran tersebut tidak diterima langsung oleh Syahrul Eefendi, tetapi diterima orang lain yang diduga selaku orang kepercayaan walikota, dan sudah diciptakan Syahrul Effendi sedemikian rupa, dan disinyalir salah satunya Sotar Harahap ketika menjabat Kabag Umum yang sekarang menjadi Asisten Walikota. Jadi kalau ada terjadi hal yang tidak diinginkan, dalam pembuktiannya harus melalui proses yang panjang dan rumit, serta bila dipandang perlu Walikota tinggal membuang badan dan mengorbankan orang lain. Dalam hal ini kepiawaian KPK dan BPK RI sangat dibutuhkan untuk lakukan penyelidikan bersinergis” imbuh sumber.

Lebih jauh lagi Sumber mengatakan, “Kinerja para Asisten Walikota Bersambung Ke Hal 16

14

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

PPPTMGB Lemigas “Sarang Korupsi”

KPK Diminta Turun Tangan Lakukan Penyelidikan Panitia lelang dan pejabat pembuat komitmen PPPTMGB Lemigas bersama kroni kroninya diduga melanggar Keppres dalam pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2009 dan 2010 lalu.

Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diminta turun tangan untuk lakukan penyelidikan ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPPTMGB) Lemigas, supaya indikasi PPPTMGB Lemigas terindikasi sarang korupsi dapat tertuntaskan dan pejabat pejabat yang diduga ikut menjadi pelaku dapat diamankan ke hotel prodeo demi terciptanya pemberantasan tindak pidana korupsi di Bumi

Pertiwi Indonesia khususnya di lingkungan Lemigas.

Hal itu disampaikan sumber yang tidak berkenan namanya diekpos tetapi bila dibutuhkan menjadi saksi demi kebenaran, siap diperiksa untuk menjadi saksi dan membawa dokumen yang dibutuhkan.

Panitia lelang dan pejabat pembuat komitmen PPPTMGB Lemigas bersama kroni kroninya diduga melanggar Keppres dalam pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2009 dan 2010 lalu.

Proyek penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dengan pagu Rp. 144.807.575 dan HPS Rp. 144.500.000,- diduga tendernya melanggar Keppres dengan penunjukan penyedia barang untuk pelaksanaan paket pemasokan barang karena disinyalir terjadi persekongkolan P2K, Panitia, Pengawas Lemigas untuk “korupsi berjamaah” tandasnya.

Juga permintaan pengadaan barang (PPB) dari BLM 1.2 Nomor 011/PPB/UFRT/ Peralatan Power Quality Analyzer dan Pompa PPPTMGB, pekerjaannya

terindikasi “fiktif”. Bank Garansi juga disinyalir “aspal”.

Dilain sisi, pengumuman lelang Nomor: 01.Pm/91.04/PPBJ/2010 yang pekerjaannya dibiayai dari DIPA TA 2010 dengan jumlah paket 35 (tiga puluh lima) paket, dimana dalam proses tender disinyalir melanggar Keppres 80 Tahun 2003.

Diduga dari 35 paket tersebut sarat korupsi, kolusi dan gratifikasi antara P2K, Panitia, dan kontraktor pelaksana.

Berkembangnya opini bahwa pengadaan barang AC Tahun Anggaran 2009 barang yang digunakan terindikasi barang bekas, karena P2K, Panitia dan Pengawas di Lingkungan Lemigas terindikasi “doyan setoran” dari kontraktor binaan, baik dari proyek pekerjaan penunjukan langsung maupun pemilihan langsung.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke P2K dan Panitia Lelang bersama kroni kroninya, Ir. Rudi Suhartono W, Ir.Tunggal,M.Sc, Syamsudin Mukhtar,SE, Ir.Djoko, Sunarjanto,Msi, Moch. Fierdaus,S.Si tidak bersedia memberikan komentar. (Fanni/Andre)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12, tersurat dengan jelas, bahwa “Dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah): poin a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

15

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) Mengundang Wartawan/ti di Seluruh Wilayah Nusantara Untuk Bergabung Menjadi Anggota KKWI dan Melakukan Pembentukan Kepengurusan Harian di Wilayah Masing-Masing Syarat menjadi Anggota: 1. Memiliki Kartu Pers yang diterbitkan Perusahaan Pers dan atau Organisasi Wartawan 2. Memiliki Surat Tugas dari Perusahaan Pers dan atau Organisasi Wartawan 3. Memiliki NPWP Pribadi Bagi yang tertarik bergabung hubungi: Sekretariat KKWI Jl. Ciledug Raya No. 17 Pesanggrahan Jakarta Selatan Telp. (021) 94705665 081288817424

“Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

Laspen Sianturi

Timbul Gultom

Bersambung Ke Hal 16

16 >>Sambungan dari hal. 05 Korban Pengeroyokan..............

Ambulance Puskesmas Larangan Utara Ciledug yang menurut sumber yang layak dipercaya Calon Pegawai Negeri Sipil, dan berinisial Manalu yang tidak diketahui apa profesinya. Dalam hal ini para pelaku masih bebas berkeliaran dan terindikasi kebal hukum, dan merasa segala sesuatu dapat diselesaikan dengan “delapan enam”. Apa maksudnya “delapan enam”, korban kurang mengerti maksud dan tujuannya.

Di sisi lain, Iskandar penyidik per-

>>Sambungan dari hal. 13 KPK Diminta.............................

Jaksel dan kepala bagiannya terindikasi bobrok dan diduga terjadi “cari

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011 kara ini selalu berkelit ketika korban mempertanyakan perkembangan kasusnya, seperti penjelasan penyidik, “Silahkan anda tanyakan kepada Kanit Serse Pak Budi, karena yang berwenang memberikan komitmen adalah beliau dan Kapolsek” kata Iskandar kepada pelapor. Sementara Kanit Serse, Budi, selalu menghindar ketika korban berusaha untuk menanyakan perkembangan laporannya, dan telepon selularnyapun tidak pernah diangkat jika dihubungi,” tutur korban.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi

kepada Polsek Metro Pesanggrahan, Kapolsek Kompol Iryanto Suandi menjelaskan melalui telepon genggamnya, “Kita akan proses sesuai dengan prosedur yang berlaku, jika ada pihak yang mengatakan, terlapor dilepaskan karena sudah memberikan uang jaminan, itu tidak benar. Hingga saat ini dua orang tersangka masih wajib lapor, dan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sudah dikirim ke Pengadilan, imbuh Kapolsek kepada Kantor Berita Rakyat Bicara News.(Adhit/Trp)

muka” supaya Walikota Jaksel senang tanpa memberikan tanggung jawabnya dengan benar selaku pejabat ring satu tingkat walikota sesuai dengan tupok-

sinya, ujarnya.

Ketika dikonfirmasi kepada Walikota Jaksel, Syahrul Effendi tidak bersedia memberikan komentar. (Heri E/Fanni M)

Jangan Gentar Bicara Kebenaran PENERBIT:: Kantor Berita Rakyat Bicara News (CV. Multimedia Rakyat Bersatu) NPWP: 31.234.970.7-013.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Pur) Hadiman, Irjen Pol. (Pur) Putra Astaman DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Apoan Saragih, SE, Tengku Zainal, Ismet Fauzi, Drs. Budiman Siringo-ringo PENASEHAT HUKUM: R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH, Dicky Siahaan, SH, Donald Halasan Siahaan, SH. PEMIMPIN UMUM/PENJAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: REDAKTUR PELAKSANA: Bernhard Silaban, SPd. REDAKTUR KHUSUS: Drs. Dolok F. Sirait, Monang, Dicky Siahaan, SH. REDAKTUR: -

STAF REDAKSI (Jurnalis): Heri Ekaputra, Anggiat Sitorus SE, Rapolo Turnip, Bernhard Silaban SPd, Monang S, Kokoy Komaruddin (Acong), Ahmad Nurlisan, Zulkifli Sianturi, Ujang, Eko Budiono, Sudrajat, Drs Dolok F Sirait , Rusdin Hamzah Hasugian, Andrew Richad P, Fanny Januar, Negeri Parhitar Manurung, M.Div. PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede SPd WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN: Anggiat Sitorus SE SEKRETARIS REDAKSI: Miranda KOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.Div MANAGER IKLAN: Tri Astuti ASISTEN MANAGER IKLAN: Nurhayati, Ayu Lestari SE Layout/Design: Pahotan Sinaga MARKETING IKLAN: Ayu Supinah, Sri Wulandari, Condro Pranoto PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh PERWAKILAN MEDAN: Binsar Rajagukguk BIRO MEDAN KOTA: A Sianipar BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: K. Hutabarat PERWAKILAN BANTEN: Samuel Tinambunan STh (Ka.Perwakilan). BIRO PEMKOT TANGERANG: - BIRO PEMKAB TANGERANG: - BIRO TANGERANG SELATAN: Idawati BIRO BEKASI: - BIRO BOGOR: - BIRO DEPOK: - BIRO KARAWANG: - BIRO BALI: Juni Manurung PERWAKILAN SUMATERA SELATAN : Jimson Saman (Ka. Perwakilan), Yogi Andriansyah, Herman Susanto, Herlan Ansori Alamat Perwakilan: Jl Raflesiyah No 1 Pagar Alam Utara.

REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.: Bernike M. Pardede. ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Ciledug Raya No. 17 Pesanggrahan Jakarta Selatan TELP.: (021) 7365703, 94705665 FAX: (021) 7365703 e-mail: rakyatbicaranews@yahoo.com Percetakan: Print Out Warung Internet Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc

DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI KANTOR BERITA RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI BOKS REDAKSI

17

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

KPK Diminta “Unjuk Gigi”

PT Sumatera Sylvia Lestari Diduga Sekongkol Bupati “Serobot” Tanah Masyarakat Ulayat Padang Lawas >>BPN RI Diharapkan “Tindak Tegas” Kakanwil Pertanahan Sumut Sebab akibat terjadinya dugaan persekongkolan PT Sumatera Sylvia Lestari sekongkol Bupati Padang Lawas untuk “serobot” tanah Masyarakat Ulayat Padang Lawas, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diminta “unjuk gigi” untuk lakukan penyelidikan sampai ke penyidikan terkait bau korupsi yang belum terjamah sampai saat ini disebabkan tempat kejadian perkara jauh di ujung pedalaman Sumatera Utara.

Perkebunan PT Sumatera Sylvia Lestari di Padang Lawas Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News Diduga terjadi konspirasi berjamaah antara Bupati, Polres, Kepala Dinas Kehutanan, Kantor Pertanahan dan DPRD Kabupaten Padang Lawas dalam menjual tanah ulayat masyarakat kepada PT Sumatera Sylvia Lestari.

Untuk terbasminya koruptor dari Bumi Persada Nusantara khususnya Sumatera Utara, KPK diminta bertindak untuk membasmi “penjahat” berdasi demi terciptanya keadilan hukum dan kepastian hukum terkait tanah masyarakat ulayat Kabupaten Padang Lawas, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI diharapkan untuk tindak tegas Kakanwil Pertanahan Su-

matera Utara, bila terjadi indikasi gratifikasi.

Hal itu disampaikan penasehat hukum masyarakat Padang lawas, Dicky R. Z. Siahaan, SH kepada Kantor Berita Rakyat Bicara News di Jakarta Minggu lalu.

Seperti penuturannya, “Bahwa KOPERASI MARDOMU BULUNG (KMB) adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 518/27/BH-PL/XI/2008 tanggal 3 November 2008 yang keanggotaannya berasal dari Masyarakat Ulayat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang Peternakan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan serta usaha-usaha lain seba-

gaimana tercantum dalam Pasal 5 Anggaran Dasar KOPERASI MARDOMU BULUNG sehingga perlu dibela haknya selaku masyarakat yang tinggal di wilayah hukum Indonesia” Sebelum didirikannya KOPERASI MARDOMU BULUNG, Anggota Koperasi yang dalam hal ini Masyarakat Ulayat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas sudah memiliki, menguasai dan mengelola serta mengambil hasil dari tanah untuk Perkebunan karet dan Jalangan Ternak Kerbau yang terletak di PULO GODANG dan PULO ALIM dengan cara Pengolahan Manual sejak Tahun 1975/1976 dengan Bersambung Ke Hal 18

18

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 17 batas-batas tanah sebagai berikut, Dari Timur : berbatasan dengan harangan Gapuk; Dari Barat : berbatasan dengan Parsorminan; Dari Utara : berbatasan dengan Kebun Karet Tulangan; Dari Selatan: berbatasan dengan Ulu Galingging, imbuhnya.

Adapun kepemilikan tanah tersebut telah terdaftar di Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 27/IX/KD/1977 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Jae dan dibenarkan oleh Camat Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

Atas telah terdaftarnya Hak atas Tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 27/IX/KD/1977, maka hakhak atas tanah tersebut beserta masyarakat yang mengelola dan mengambil manfaat dari tanah tersebut yang keberadaannya diakui oleh Pemerintah Daerah setempat sebagai Masyarakat Ulayat harus dilindungi oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1966 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penye-

lesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, tandasnya.

Sejak Masyarakat Ulayat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas mengusahakan dan mengambil manfaat dari tanah ulayat mereka, kehidupan Masyarakat berjalan dengan baik dan berkecukupan dimana anak-anak bisa sekolah, remaja melanjutkan pendidikan ke kota dan orang tua maupun dewasa bisa bekerja hidup sejahtera serta mampu menyisihkan sebahagian dari pernghasilan mereka untuk ditabung.

Tetapi semua kebahagiaan dan kedamaian yang dirasakan oleh Masyarakat Ulayat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dirasakan mulai terusik dengan kehadiran PT Sumatera Sylvia Lestari; sebagai pemegang hak pengusahaan hutan tanaman kayu pertukangan (HPH Pertukangan) atas Areal Hutan Seluas + 42.350,- (empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh) Hektar di Propinsi Sumatera Utara Dan Propinsi Riau sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 02/ KPTS-II/2001 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan Kepada PT. SUMATERA SYLVIA LESTARI Atas

Areal Hutan Seluas + 42.350 (empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh) Hektar di Propinsi Sumatera Utara Dan Propinsi Riau.

Terlebih lagi sejak tahun 2007 hingga sekarang yang menurut keterangan klien kami beserta fakta-fakta di Lapangan, PT. Sumatera Sylvia Lestari telah melakukan penyerobotan terhadap tanah milik klien kami yang dengan cara-cara arogan telah melakukan intimidasi dan secara melawan hukum telah melakukan pengerusakan tanaman karet, kelapa sawit dan lainlain, yang merupakan mata pencaharian penduduk Desa Pasir Jae dengan menggunakan kekuatan aparat bersenjata lengkap, bahkan didukung oleh segelintir oknum oknum pemerintah setempat untuk mendapatkan Keuntungan. Hal mana seharusnya tidak boleh dilakukan oknum oknum pemerintah mengingat oknum oknum tersebut seharusnya adalah adalah pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, ujarnya.

Lebih ironisnya lagi, atas penyerobotan tanah yang dilakukan oleh PT Sumatera Sylvia Lestari, telah mengakibatkan penderitaan yang Bersambung Ke Hal 19

Segenap Guru dan Karyawan

SMAN 63 Pesanggrahan Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Drs. Tri Sugiareno Kepala Sekolah

19

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 18 berkepanjangan kepada masyarakat ulayat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yaitu hilangnya mata pencaharian utama masyarakat, anak anak putus sekolah, angka pengangguran bertambah sehingga meningkatnya angka kriminal dan bertambahnya jumlah orang yang stress dan gila, dan lebih disayangkan lagi keadaan ini justru tidak ditanggapi oleh pemerintah setempat, hingga kini yang terjadi adalah penindasan dan pembiaran.

Permintaan agar dikembalikannya tanah milik klien kami yang telah diserobot PT. Sumatera Sylvia Lestari, telah dilakukan berulang-kali bahkan sampai pada tingkatan Muspida Kab. Padang Lawas. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat DPRD Kabupaten Padang Lawas kepada Bupati tertanggal 19 mei 2009 yang pada intinya meminta agar Bupati menghentikan segala kegiatan PT SSL dan PT SRL, serta menyerahkan kembali areal tersebut kepada masyarakat.

Bahwa sesuai zin HPH Kayu Pertukangan Tahun 2001 yang diberikan kepada PT Sumatera Sylvia Lestari,

dalam point keempat ayat (1) disebutkan bahwa “Apabila di dalam areal HPH terdapat lahan yang telah menjadi hak milik, perkampungan, tegalan, persawahan, atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan harus dikeluarkan dari areal kerja HPH Tanaman Pertukangan” serunya.

Dengan demikian izin HPH yang diberikan kepada PT SSL secara tegas menyebutkan dan mengakui hak milik klien kami sebagai pemilik tanah yang hidup di tengah-tengah masyarakat ulayat.

Bahwa atas terbitnya Surat keterangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Nomor 525/110/2008 Tertanggal 16 Juli 2008 menjelaskan bahwa berdasarkan identifikasi koordinat peninjauan lapangan: Titik Koordinat : 01o 07’ 23,8" LU dan 99o 50’ 50,6" BT, Titik Koordinat : 01o 07’ 17,8" LU dan 99o 51’ 49,4" BT, Titik Koordinat : 01o 07’ 07,2" LU dan 99o 52’ 18,2" BT, Titik Koordinat : 01o 07’ 11,2" LU dan 99o 52’ 38,7" BT, Titik Koordinat : 01o 06’ 03,0" LU dan 99o 52’ 47,4" BT.

Kemudian diplotkan ke Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 201/Menhut-II/ 2006 tanggal 5 Juni 2006 dijelaskan bahwa seluas 112,6 Ha berada di luar Kawasan Hutan/ Areal Penggunaan Lain (APL).

Dengan demikian telah disebutkan secara jelas dan tegas bahwa tanah milik klien kami adalah berada diluar kawasan hutan/areal penggunaan lain dan bukan milik PT SSL. Adapun permintaan agar PT SSL agar segera menyerahkan tanah milik klien kami telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas 525/362.a/VII/2008 Tertanggal 31 Juli 2009 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Sumatera Sylvia Lestari, perihal: Areal Penggunaan Lain (APL) di dalam Areal Kerja PT. SSL, yang meminta kepada pihak PT. Sumatera Sylvia Lestari agar dengan segera menyerahkan lahan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 112,6 Ha tersebut kepada KOPERASI MARDOMU BULUNG. Bersambung Ke Hal 20

Segenap Guru dan Karyawan

SMAN 90 Pesanggrahan Mengucapkan: Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers”

Drs. Saksono Liliek Susanto, M.Pd. Kepala Sekolah

20

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 19 Menurut keterangan klien kami hingga saat ini pihak PT SSL belum menyerahkan lahan Areal Penggunaan Lain (APL) kepada Klien kami beserta pengosongan lahan tersebut padahal sesuai dengan surat kepala dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten padang lawas nomor : 525/362.a/vii/2008 tertanggal 31 juli 2009 yang ditujukan kepada PT SSL

poin ke-4 (keempat) menyebutkan agar PT SSL menyerahkan lahan apl tersebut seluas 112,6 ha kepada Koperasi Mardomu Bulung Desa Pasir Jae dan diharapkan dapat memperkecil konflik antara masyarakat dan PT SSL. Lebih aneh lagi, Bupati Padang lawas, Basyrah Lubis, SH diduga menjual tanah Negara dan atau tanah Masyarakat Ulayat Padang Lawas kepada Japahotan Manullang sekitar 240

hektar dengan dalih “Surat Ganti Rugi Tanah”, tanpa diketahui kapan Basyrah Lubis,SH selaku Bupati Padang Lawas memiliki tanah di lokasi tersebut, ujarnya.

Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi kepada Bupati, Basyrah Lubis, SH, Polres, Kepala Dinas Kehutanan, Kantor Pertanahan dan DPRD Kabupaten Padang Lawas, tidak bersedia memberikan komentar. (Tim)

Segenap Pengurus

Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (BERSAMA) Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers” Irjen Pol. (Pur.) Hadiman Ketua Umum

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jajarannya

Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers” H. Syahrial Sidik, SH, MH. Ketua Pengadilan

21

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

22

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

Kepala BPN RI “Takut” Probosutedjo

Joyo Winoto, PhD Diduga Dalang Tipu Muslihat Selain “takut” terhadap Probosutedjo, Joyo Winoto juga diduga menjadi dalang tipu muslihat terhadap masyarakat Hambalang Kabupaten Bogor, yang mengakibatkan terjadinya kisah dibalik kisah yang penuh dengan politisir dan perkara dibalik perkara.

Apa Joyo Winoto takut terhadap pribadi Probsutedjo atau takut terhadap indikasi gratifikasi yang diterima Joyo Winoto terbongkar, Presiden SBY diharapkan pengkajian terhadap keberadaan Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI. Bogor, Kantor Berita RBN Disebabkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI “takut” terhadap pengusaha Probosutedjo, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk segera copot Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI, karena kurang lazim seorang pejabat negara takut terhadap salah seorang masyarakat.

Bila kurang mampu untuk menjalankan roda pemerintahan pada bidang pertanahan, Joyo Winoto, PhD sebaiknya dicopot dari jabatannya dan selayaknya untuk dilakukan penyelidikan sampai ke penyidikan, karena Joyo Winoto terindikasi salah-gunakan jabatan selaku kepala badan dan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan Joyo Winoto disinyalir sarat dengan setoran untuk memperkaya diri dan atau orang lain.

Hal itu disampaikan sumber Kantor Berita RBN yang namanya tidak bersedia dibawa dalam pemberitaan di Jakarta pekan silam.

Menurut sumber, jika kisah awal kepemilikan PT Buana Estate ditelusuri, istri Probosutedjo selaku Direktur PT Buana Estate, Hatmani yang memberikan kuasa kepada Probosutedjo secara dibawah tangan juga layak un-

tuk dilaporkan kepada pihak berwajib disebabkan terindikasi turut serta melakukan penggelapan sejarah tanah dan penipuan terhadap masyarakat Bogor, tandasnya.

Patut diduga Joyo Winoto dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, dan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu gerakan sehingga merugikan orang lain yaitu masyarakat Bogor, karena sebab akibat dari SK yang diterbitkan Joyo Winoto, beberapa orang masyarakat Bogor masuk penjara dan satu orang meninggal dunia karena diduga disiksa dan dianiaya, dengan didalangi oleh Probsutedjo dan Joyo Winoto secara konspirasi.

Sudah sejak semula patut diduga bahwa Joyo Winoto PhD selaku Kepala BPN RI merencanakan penipuan dengan cara tipu muslihat terhadap tanah masyarakat seluas 211,75 Ha di Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.

Sesuai dengan surat penelitian Tim “B” No. 570-7-KWBPN-PAN-”B” tgl. 24-12-2004, bahwa di atas tanah eks HGU No.1 an. PT. Buana Estate yang sudah berakhir sejak tanggal 31-

12-2002 sesuai surat Kantor Pertanahan Bogor No. 250-46 tgl. 23-12-2002, telah terdapat tanah garapan 611 orang masyarakat seluas 261,61 Ha, dengan rincian di Desa Hambalang 211,75 Ha (objek sengketa) di Desa Sukahati 12,41 Ha dan di Desa Tangkil 38,45 Ha. Tanpa permohonan baru dan ijin lokasi baru, langsung saja Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI menerbitkan SK No. 9/HGU/BPN/2006 tgl.

1-6-2006 tentang perpanjangan sebagian atau 657.8315 m2 eks HGU No.1 tersebut.

Di dalam isi diktum ketiga SK No.9 tersebut diuraikan, “Penerima perpanjangan jangka waktu HGU bertanggung jawab untuk menyelesaikan penguasaan/penggarapan masyarakat menurut ketentuan perundangan yang berlaku.”

Istilah penyelesaian terhadap penggarap masyarakat atas perkebunan yang boleh diperpanjang sebenarnya tidak pernah ada. Karena perkebunan yang diperpanjang adalah perkebunan yang diusahakan dengan baik sesuai peruntukannya. Namun kenyataannya, eks HGU No.1 tersebut telah digarap oleh: PT Keramikata, SMP Yaskita, Bersambung Ke Hal 24

23

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

Kelompok Kerja Wartawan Indonesia (KKWI)

Visi & Misi Ketua Umum KKWI, Laspen Sianturi

T

ujuan pendirian KKWI adalah mencapai terwujudnya keamanan dalam pemberitaan dan keselamatan diri sendiri selaku wartawan yang penuh dengan liku liku kehidupan, resiko, teror dan ancaman dalam melakukan tugas pers selaku pengawal kebenaran, serta untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Wartawan yang melakukan peliputan di wilayah hukum Indonesia, perlu membentuk suatu kelompok kerja Wartawan sebagai tempat maupun wadah berdiskusi bagi wartawan yang melakukan peliputan di wilayah

Penulis: Laspen Sianturi

hukum Indonesia demi tercapainya Standar Kompetensi Wartawan (SKW).

Adapun terbentuknya wadah ini adalah untuk meningkatkan kualitas pemberitaan dalam rangka mencapai visi misi “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers� dengan melakukan sosialisasi, diskusi secara internal dan eksternal, pembinaan individu wartawan dengan cara bekerja sama dengan Dewan Pers dan Organisasi Wartawan.

Sebagai wadah wartawan untuk melakukan pengabdian masyarakat (bhakti sosial) dan program lain yang tidak bertentangan dengan koridor

pers, Kode Etik Jurnalistik, Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 secara teratur dan periodik.

Adapun syarat untuk dapat menjadi anggota KKWI yaitu: 1.Memiliki Kartu Pers yang diterbitkan oleh Perusahaan Pers Surat Kabar, Majalah, Tabloid, Media Online dan Media lainnya.

2.Memiliki surat tugas dari Perusahaan Pers masing masing.

3.Memiliki Surat Tugas dan Kartu Tanda Anggota dari Organisasi Wartawan. 4.Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Pribadi.

5.Mempunyai visi misi sama dengan visi misi KKWI. (****)

Bersatu Kita Teguh

Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Pers

24 >>Sambungan dari hal. 22 rencana relokasi, Pemancar TPI, SD Inpers, Diklat Olah Raga Pelajar Nasional dan 611 orang masyarakat Bogor.

Seluruh garapan para penggarap tersebut diatas telah dikeluarkan dari perpanjangan HGU kecuali garapan masyarakat seluas 262,61 Ha. Tanah garapan masyarakyat tersebut sesuai Diktum Ketiga SK No. 9 dikatakan, supaya diselesaikan penguasaan/penggarapan masyarakat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Tidak menjelaskan harus memberi ganti rugi atau tidak sebagaimana lazimnya pembebasan tanah. Terindikasi sengaja dibuat kurang terperinci alias mengambang sedemikian rupa.

Pada umumnya segala keputusan yang berhubungan dengan penyelesaian penguasaan/penggarapan selalu dijelaskan dalam isi SK secara terperinci tentang penyelesaian dimaksud, apa dengan cara pemberian ganti rugi atas tanam-tanaman milik para penggarap yang ada di atas tanah dimaksud.

Tetapi pada SK No. 9 hanya disebutkan menyelesaikan penguasaan penggarapan masyarakat menurut ketentuan perundangan yang berlaku.

Disinyalir Joyo Winoto sekongkol dengan Probosutedjo untuk pembohongan kepada masyarakat penggarap.

Penyelesaian yang dilakukan terhadap masyarakat penggarap sesuai ketentuan Diktum Ketiga SK No. 9 tersebut telah dilaksanakan dengan perbuatan curang, yaitu SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 terbit pada tanggal 1-6-2006. Joyo Winoto,PhD kemudian memerintahkan jajarannya agar pengurusan sertifikat dilaksanakan kilat, rahasia dan menjadikan 6 (enam) sertifikat an. PT. Buana Estate tanpa mengukur ke lokasi, dan cukup dengan menggunakan peta bidang tanah tanggal 13 September 2005 No. 21/ 2005 yang sudah diminta agar direvisi kembali karena peta tersebut salah (sudah tidak berlaku lagi) sesuai surat Kepala BPN No. 540.1-181-DI. Selain itu, juga memerintahkan agar

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011 disisakan seluas 29.3926 m2 (SK BPN seluas 657.8315 m2 dijadikan HGU PT. Buana Estate seluas 6284.389 m2 dan sisanya 29.3926 m2 bukan an. PT. Buana Estate).

Salah satu dari 6 sertifikat tersebut adalah sertifikat No. 149/HGU tgl. 156-2006, seluas 448.6975 m2 dimana di dalamnya terdapat objek sengketa tanah rakyat seluas 211,75 Ha. Tetapi pada malam hari tanggal 52-2007, HGU No. 149 tersebut yang luasnya 448.8975 m2 telah ditanami bibit pohon coklat 270 batang, pohon mahoni 33 batang dan plang PT. Buana Estate 18 plang di atas kebun masyarakat. Sertifikat diterbitkan dulu, baru fisiknya dikuasai secara paksa.

Seterusnya, tanggal 1-3-2007, Haji Sukandi ditangkap/ ditodong dengan senjata api di jalan raya, sepulang dari POM ABRI Bogor dalam membuat laporan, dan langsung ditahan di kantor Polres Cibinong. Pada saat itu Kapolresnya adalah AKBP IRLAN. Kemudian masyarakyat penggarap ditangkap sebanyak 6 orang yang semuanya langsung ditahan polisi dan masuk penjara di Bogor sesuai Putusan Pidana Majelis Hakim PN Cibinong No. 207 dan 208/Pid.B/PN Cbn dengan alasan, mayarakyat (terpidana) telah merusak tanam-tanaman milik PT. Buana Estate sesuai sertifikat No. 149 tgl. 15-6-2006. Padahal, masyarakyat telah menggarap tanah tersebut sejak tahun 1960. Kerugian PT. Buana Estate sesuai putusan Majelis Hakim PN Cibinong sekitar Rp. 250 juta, dan 6 orang tersebut dipenjarakan antara 9 bulan s/d 1 tahun 4 bulan.

Siapa yang menjadi dalangnya semula tidak dapat diketahui dengan jelas, tetapi kemudian menjadi jelas dan salah satu dalangnya patut diduga Joyo Winoto,PhD menjadi sutradara kisah pertanahan tersebut.

Hal itu disebabkan karena putusan pidana No. 207 dan 208/Pid.B/PN Cbn tersebut telah dijadikan Novum oleh Joyo Winoto,PhD selaku Kepala BPN RI untuk PK di Mahkamah Agung RI dan PK sudah telah ditolak oleh Hakim

MA sesuai Putusan MA No. 72PK/ TUN/2009 tgl. 16 September 2009.

Jadi jelaslah sudah bahwa Joyo Winoto,PhD patut diduga bahwa sejak awal sudah merencanakan penipuan/perbuatan curang berupa tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan sesuai pasal 378 KUHP. Walaupun Joyo Winoto sudah diperintahkan Ketua PTUN Jakarta dengan suratnya No. W2.TUN1.146/ HK/06/VII/2009 tanggal 9-7-2009 yaitu untuk membatalkan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl. 1-6-2006 dan sertifikat No. 149/H tgl. 15-6-2006 masing-masing an. PT. Buana Estate.

Akan tetapi Joyo Winoto PhD diduga kebal hukum. Tidak bersedia melaksanakan perintah Ketua PTUN tersebut. Bahkan Kepala Kantor Pertanahan Bogor dengan suratnya No. 6003448 tanggal 14-12-2009 dan Kakanwil BPN Jabar dengan suratnya No. 663/19-32/II/2010 tanggal 17-2-2010 telah memohon agar dilaksanakan putusan MA RI No. 482K/TUN/2007 tgl.

20-2-2008 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu tentang pembatalan SK No. 9/HGU/BPN/ 2006 tgl. 1-6-2006 dengan sertifikat HGU No. 149 tanggal 15-6-2006.

Tetapi Joyo Winoto,PhD tetap tidak bersedia memperdulikan putusan MRI tersebut. Bahkan Deputinya sendiri yang sudah mengajukan konsep pembatalan SK BPN No. 9/HGU/BPN/ 2006 dan sertifikat HGU No. 149 tersebut juga tidak diperdulikan. Adapun surat pembatalan SK No 9 sudah berada di meja Kepala BPN RI, namun Joyo Winoto tidak bersedia untuk tanda tangan. Menurut pengakuan Joyo Winoto,PhD kepada Ruhut Sitompul, SH, bahwa Joyo Winoto PhD takut kepada Probosoetedjo, sehingga Sk tidak ditanda tangan.

Seorang pejabat pertanahan seharusnya melaksanakan tugas berdasarkan undang undang serta menjalankan roda pemerintahan juga sesuai dengan undang undang yang berlaku dan tunduk kepada aturan Bersambung Ke Hal 25

25

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 24 hukum yang berlaku, tetapi Joyo Winoto bukan menjalankan putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, namun terkesan membuat legalitas tanah status quo yang berakibat putusan pengadilan “dikangkangi”oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI dan malah mengaku takut kepada Probosutedjo sehingga SK pembatalan untuk SK No 9 tidak ditandatangani oleh Joyo Winoto. Padahal, SK nomor 9 diterbitkan dan ditandatangani oleh Joyo Winoto, namun untuk pembatalan SK No 9 dalam menjalankan putusan pe-

ngadilan, Joyo Winoto tidak bersedia.

Tanda tangan untuk terbit SK bersedia, tapi untuk membatalkan SK tidak bersedia. Ada ada saja kinerja Joyo Winoto yang aneh bin aneh, tandasnya.

Dalam hal ini, Presiden SBY perlu kaji dan telaah, apa masih layak pejabat “katrok” seperti Joyo Winoto dipertahankan menjabat Kepala BPN RI. Diduga karena Joyo Winoto bukan berkarir dari tingkat bawah mengakibatkan kurang memahami tupoksinya selaku kepala badan dan sering sering “salah-gunakan” jabatan. Bila SK sudah terbit sangat jarang untuk

ditinjau kembali dan harus digugat di pengadilan. Tugas institusi BPN selaku pelayanan legalitas tanah adalah menjalankan putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap terkait legalitas tanah, tanpa menunggu putusan yang lain.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI, Joyo Winoto,PhD tidak bersedia memberikan komentar karena sedang sibuk. Apa sibuk mengurusi tugasnya selaku kepala badan atau sibuk untuk memikirkan SK konduksif berikutnya, sangat dipertanyakan keberadaannya. (Fanny/Rapolo)

KORUPSI HARUS DIBASMI DARI BUMI PERTIWI INDONESIA Sesuai Dengan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

TARIF IKLAN TABLOID KANTOR BERITA RAKYAT BICARA NEWS 1 Halaman Full Colour : Rp 5.000.000,1/2 Halaman Full Colour : Rp 2.500.000,1/4 Halaman Full Colour : Rp 1.250.000,1 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,1/2 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,1/4 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,-

Anda Ingin Memasang Iklan?

Hubungi kami di: 021 - 94705665

Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN.

Kantor Berita RBN adalah Pengawal Kebenaran

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

Indek Berita

Korban “Pengeroyokan” Cacat Seumur Hidup

Pelaku Masih Bebas Berkeliaran Halaman..05

KPK Diminta Periksa Kekayaan Walikota Jaksel

Syahrul Effendi “Pelesetkan” Amanah Fauzi Bowo Halaman..13

PPPTMGB Lemigas “Sarang Korupsi”

KPK Diminta Turun Tangan Lakukan Penyelidikan Halaman..14

Akses Baca berita aktual kami

Akses Baca Surat Kabar Catatan Harian Rakyat Bicara News Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

Edisi: 012

TABLOID

Media Online Rakyat Bicara News www.rakyatbicaranews.com

Gratis

14 - 20 Maret 2011

2

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

Penggarapan Tanah PT Buana Estate Berdasarkan “Surat Palsu”

Joyo Winoto, PhD Terindikasi Konspirasi Dalam Penerbitan SK Perpanjangan HGU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 Dolok Sirait

Joyo Winoto

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk memberikan kebijakan yang pro terhadap rakyat, dan “copot” pejabat terindikasi korupsi, kolusi, nepotisme dan senang dengan menerima gratifikasi, demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur di Bumi Pertiwi Indonesia, khususnya masyarakat Hambalang Kabupaten Bogor Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News isebabkan penggarapan tanaholehPTBuanaEs tate pada awalnya berdasarkan“SuratPalsu”kemudian sertifikatHakGunaUsaha(HGU) diperpanjanglagisetelahhabismasa berlakunya,dimana dalam penerbitanSuratKeputusan(SK)untuk perpanjanganHGUtersebutJoyo Winoto,PhDterindikasikonspirasi

D

dalampenerbitannya,PresidenRI, SusiloBambangYudhoyono(SBY) dimintauntukmemberikankebijakan yang pro terhadap rakyat, dan “copot”pejabatterindikasikorupsi, kolusi, nepotisme dan senang denganmenerimagratifikasi,demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur diBumiPertiwiIndonesia, khususnya masyarakat HambalangKabupatenBogor.

Walaupun pada Pengadi-

lan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, Joyo Winoto, PhD sudah diperintahkan untuk mencabut keputusannya dan memperbaharui SK yang sudah diterbitkan, namun sampai berita ini diturunkan Joyo Winoto belum bersedia membatalkan SK yang diterbitkannya sendiri selaku

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Genta Prana, Drs. Dolok F. Sirait kepada Kantor Berita Rakyat Bicara News di Jakarta baru baru ini memberikan komentar terkait SK pembatalan SK Nomor 9 yang sudah berada di meja Kepala BPN RI, setelah Kepala Kantor Pertanahan Bogor dan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Jawa Barat memberikan analisa bahwa SK Nomor 9 tersebut sudah memenuhi syarat secara yuridis untuk dibatalkan. Namun demikian, Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI belum bersedia unBersambung Ke Hal...4

3

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

Walikota Jaksel, Syahrul Effendi

Menurut keyakinan Jaksa dalam surat tuntutannya, pada 6 Desember 2006, diadakan rapat dengan agenda penelitian data-data yuridis dan musyawarah kesepakatan harga. Tim P2T mempunyai tugas antara lain meneliti berupa KTP pemilik tanah, KK, PBB, SK penguasaan lahan dari Gubernur maupun izin prinsip dari Gubernur.

Namun saksi Dadang Kadarusman, selaku Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak yang membutuhkan, dan terdakwa selaku Camat tidak hadir dalam rapat tersebut. Sedangkan Akbar Supria Pancha selaku Lurah, tidak memberikan tanggapan maupun pertanyaan.

Menurut Jaksa, berdasarkan pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005, tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu, dalam hal jumlah

pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah dan instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah.

Jaksa berkeyakinan terdakwa Ibnu Maulana selaku Camat Cilandak, dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah tidak hadir pada acara musyawarah harga, maka musyawarah harga yang sebenarnya tidak terlaksana.

Sehingga terdakwa dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah, tidak mengetahui berapa harga yang diminta dan disetujui instansi pemerintah yang memerlukan tanah.

Adapun hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dapat menghambat tujuan pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Per-

buatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 12,035 milyar lebih. Sedangkan hal-hal yang meringankan, terdakwa sopan di persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga serta belum pernah dihukum.

Tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa terhadap terdakwa Ibnu Maulana yang tinggal di Jl. H. Ismail No.39 B Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan ini, sama dengan yang lain yakni Dadang Kadarusman dituntut delapan tahun dihukum empat tahun penjara, dan Akbar Supria Pancha selaku Lurah juga dituntut delapan tahun penjara.

Sidang perkara terdakwa Ibnu Maulana ini, akan dilanjutkan hari Senin tanggal 14 Maret 2011, dengan acara mendengar pembacaan duplik dari penasehat hukum terdakwa.

(Heri Ekaputra)

4

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 2

sebagai akibat atau disebabkan karena tuk membatalkan SK tersebut, dengan telah melakukan, tidak melakukan semaksud dan tujuan yang sulit diterima suatu dalam jabatannya yang bertenakal sehat. tangan dengan kewajibannya” imPensiunan kepolisian yang berniat buhnya. membela masyarakat kecil terjolimi ini Perkara tanah antara PT Buana juga mengatakan, di dalam Undang- Estate dengan PT Genta Prana yang Undang Nomor 31 Tahun 1999 ten- objek perkaranya di Desa Hambalang tang Pemberantasan Tindak Pidana Kabupaten Bogor dan saat ini dalam Korupsi sebagaimana telah diubah proses banding, rupa rupanya diduga oleh Undang-Undang Nomor 20 Ta- telah terjadi kisah misteri dibalik kisah hun 2001 Pasal 12, tersurat dengan je- yang sangat unik jalan ceritanya. las, bahwa “Dipidana dengan penjara Adapun dasar penggarapan tanah seumur hidup atau penjara paling se- oleh PT Buana Estate berdasarkan sudikit 4 (empat) tahun dan paling lama rat dari Kepala Kantor Agraria dan 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda Pengawasan Agraria Daerah Bogor paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua (pada waktu itu) tertanggal 25-11-1967 ratus juta rupiah) dan paling banyak Nomor: 1364/Kapad/P/1967, dimana Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah): surat aslinya tidak dapat diperlihatkan poin a. Pegawai negeri atau penye- termasuk pada saat membuat akta lenggara negara yang menerima ha- Notaris pelepasan hak menggarap dari diah atau janji, padahal diketahui atau Gusyaaf Hendrik Mantik, Mayor patut diduga bahwa hadiah atau janji Jenderal Tentara Nasional Indonesia, tersebut diberikan untuk mengge- Panglima Kodam V Jaya kepada PT rakkan agar melakukan, tidak mela- Buana Estate. kukan sesuatu dalam jabatannya, yang Dalam hal ini Joyo Winoto, PhD bertentangan dengan kewajibannya; diharapkan untuk evaluasi terhadap poin b. Pegawai negeri atau penye- SK yang diterbitkannya sendiri dan lenggara negara yang menerima ha- perlu untuk “sadar diri” agar pemdiah, padahal diketahui atau patut di- benahan dapat dilakukan demi tercipduga bahwa hadiah tersebut diberikan tanya pelayanan pertanahan yang

profesional dalam menerbitkan legalitas pertanahan, tandasnya.

Di lain sisi, penuturan sumber Kantor Berita RBN yang lain di Jakarta belum lama ini, “Pada hari ini Jumat, tanggal Delapan Belas Juni Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam, hadir di hadapan saya, Raden Soerojo Wongsowidjojo SH, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksisaksi yang saya, Notaris, dan akan disebut dibawah ini.”

Gusyaaf Hendrik Mantik, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia, Panglima Kodam V Jaya, bertempat tinggal di Jakarta, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan oleh karenanya untuk dan atas nama Komando Daerah Militer (KODAM) V Jaya, selaku Pihak Pertama.

Probosoeterdjo, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta Jalan H. Agus Salim Nomor 121 menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibawah tangan tertanggal 15-6-1976 yang bermaterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan sebagai deBersambung Ke Hal...6

Segenap Redaksi dan Perusahaan Kantor Berita

RAKYAT BICARA NEWS Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) Pemimpin Redaksi

Pemimpin Perusahaan

Laspen Sianturi

Bernike Miranda Pardede, Spd.

5

“Saya sangat yakin bahwa Negara ini adalah Negara hukum, dan para pelaku akan mendapat hukuman yang setimpal sesuai perbuatan mereka.

Sungguh…..sungguh pahit dan getir kejadian yang saya alami saat itu. Saya sangat tersiksa lahir dan bathin selama para pelaku tidak segera diproses sesuai hukum yang berlaku. Bagaimana saya tidak tersiksa..? Karena akibat pengeroyokan dan penganiayaan tersebut, saya menjadi manusia cacat seumur hidup. Supremasi hukum harus ditegakkan di Negara kita karena kita adalah Negara hukum.”

Demikian jeritan Robert Tambunan, korban penganiayaan sekaligus pengeroyokan kepada Kantor Berita Rakyat Bicara News di Jakarta, belum lama iniMinggu lalu

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News obert Tambunan kini memiliki cacat seumur hidup di wajahnya, akibat pengeroyokan serta penganiayaan oleh sejumlah orang di kedai Lapo Ratak Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Walaupun sudah dilaporkan ke Polsek Pesanggrahan (LPB/ 536/XII/2010/SPKT) tanggal08 Desember 2010 tahun lalu, namun para pelaku terindikasi bebas berkeliaran.

“Saya hanya rakyat kecil yang ingin mencari keadilan, dan sangat mengharapkan semua pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara ini. Sejauh ini informasi yang saya dapat, bahwa dua orang pelaku sudah dipanggil dan sudah diproses, namun mereka tidak ditahan.

Korban merasa aneh karena pelaku seharusnya di-

R

tahan sesuai dengan laporan dan perkara ini dalam proses penyidikan dengan pasal yang dituntutkan kepada mereka adalah, PENGEROYOKAN JO PENGANIAYAAN pasal 170 jo 351 KUHP. Oleh sebab itu, saya menduga mungkin ada pihak yang menjamini ataupun memberikan uang jaminan, sehingga mereka “bebas berkeliaran.”

Sesuai dengan pengakuan korban, para pelaku pengeroyokan sekitar delapan orang, namun yang dapat diingat korban adalah empat orang, yaitu: Kamjat Napitupulu pengusaha lapo dan pemilik bilyard Regensi di Jl K. H. Ashari, kemudian Paris Panjaitan yang juga seorang pengusaha daging di Pasar Ciledug, Lese Silalahi yang punya profesi supir Bersambung Ke Hal...16

6

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 4 mikian atas nama Ibu Hatmani, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, yang dalam hal ini diwakili sebagai Direktur, selaku Pihak Kedua.

Para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan lebih dahulu, bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Daerah Bogor (pada waktu itu) tertanggal 25-11-1967 Nomor: 1364/Kapad/P/1967. Dimana surat aslinya tidak diperlihatkan kepada Notaris.

Pihak Pertama, Kodam V Jaya telah mendapat ijin untuk menggarap lima bidang tanah terletak didalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor Kecamatan Citeureup Desa Hambalang, yang merupakan bekas tanahtanah Perkebunan Kelapa Sawit dan Sereh Ciderati/Karang Asem dengan seluruhnya seluas kurang lebih 813 Ha. Bahwa tanah-tanah seluas 813 Ha tersebut, adalah: sebagian meluas kurang lebih 632 Ha telah dibebaskan dari penggarapnya dan ganti rugi garapannya telah dibayar lunas sepenuhnya oleh Pihak Pertama kepada rakyat penggarapnya.

Sebagian seluas kurang lebih 50 Ha yang letak dan batas-batasnya telah

diketahui oleh kedua pihak menurut gambar yang akan diuraikan dibawah ini berdasarkan surat keputusan Panitia Pemeriksa Tanah di Jawa Barat tertanggal 1-10-1966 serta persetujuan Pihak Pertama telah diserahkan kepada Desa dan merupakan tanah Desa dan tanah-tanah rakyat.

Sebagian seluas kurang lebih 131 Ha belum dibayar ganti kerugian garapannya kepada masyarakat penggarapannya dan ganti rugi itu segera dibayar lunas oleh Pihak Pertama Bahwa di dalam lingkungan tanahtanah tersebut terdapat pula tanah-tanah milik Rakyat yang tetap menjadi hak milik Rakyat yang letak dan batasbatasnya telah diketahui oleh kedua pihak dan akan diuraikan dalam gambar yang akan diuraikan di bawah ini.

Dari tanah-tanah seluas 813 Ha itu 26 Ha diantaranya disediakan untuk 13 orang yang akan ditunjuk oleh Pihak Pertama masing-masing akan mendapatkan 2 Ha tanah. Permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah-tanah tersebut kepada instansi Agraria belum diajukan oleh Pihak Pertama, sehingga Pihak Pertama bermaksud untuk mengoperkan hak garapan itu kepada Pihak Kedua.

Pihak Kedua bersedia untuk mengambil alih hak garapan Pihak Per-

tama atas tanah-tanah tersebut dengan uang ganti kerugian sebesar Rp. 50 tiap meter persegi, dengan ketentuan bahwa Pihak Pertama akan memberikan bantuan kepada Pihak Kedua agar Pihak Kedua dapat menjadi pemilik tanah-tanah tersebut dan Pihak Pertama juga memberikan bantuannya agar Pihak Kedua memperoleh sertifikat tanah-tanah hak tersebut.

Bahwa kedua pihak hendak membuat suatu persetujuan mengenal hal itu, maka berhubung dengan itu para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan bahwa Pihak Pertama (KODAM) dan Pihak Kedua (BUANA ESTATE) yang satu dengan yang lain.

Telah bersetuju untuk dan dengan ini membuat suatu persetujuan dengan perjanjian-perjanjian dan syarat-syarat berikut: Pasal 1 Pihak Pertama dengan ini melepaskan dan menyerahkan kembali kepada Negara Republik Indonesia, Hak garapannya atas lima bidang tanah yang terletak didalam Daerah Propinsi Jawa-Barat, Kabupaten Bogor Kecamatan Citeureup Desa Hambalang, tanah bekas tanah-tanah Perkebunan Kelapa Sawit dan Serah Ciderati/Karangasem, yang luasnya kuBersambung Ke Hal...7

Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Barat Bersama Jajarannya

Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Ir. Edy Marlan Simanjuntak, MT. Kasudin

7

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 6 rang lebih 8131 Ha tersebut diatas dan tanah tanah tersebut adalah tanahtanah: Bekas Hak Kripacht nomor : 107, luasnya 2.022.502.5 m2, surat ukur nomor: 225/1934, Bekas Hak Kripacht nomor: 108, luasnya 938.157.5 m2 surat ukur nomor : 226/1934, Bekas Hak Kripacht Nomor luasnya 804.700 m2 surat ukur nomor: 567/1938. Bekas Hak Kripacht 213 luasnya 3.209.000 m2 surat ukur nomor: 697/1938. Bekas Hak Kripacht nomor: 79 luasnya 1155.878 m2 surat ukur nomor: 632/ 1929 atau seluruhnya seluas lebih kurang 8.130.238 m2. yang letak dan batas-batasnya adalah menurut suatu gambar situasi (peta) yang diberi warna-warna berturut-turut kuning, hijau, abu-abu, ungu dan merah, tertanggal hari ini, ditandatangani oleh kedua belah pihak bermaterai cukup dan dilekatkan pada minit akta ini.

Dalam tanah-tanah itu tidak termasuk celah celah (enclaves) yang diberi warna biru yang merupakan tanah-tanah hak milik Rakyat. Pasal 2.

Pelepasan dan penyerahan kembali kepada Negara Republik Indonesia tanah-tanah Hak garapan tersebut dilakukan oleh Pihak Pertama guna memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk memohon hak berupa apapun juga atas tanah.

Pasal 3. Pelepasan dan penyerahan kembali kepada Negara Republik Indonesia tanah-tanah hak garapan seluas 737 Ha tersebut dianggap tidak pernah dilakukan. Bila Pihak Kedua karena sebab apapun juga tidak mendapat hak berupa apapun juga atas tanahtanah yang diuraikan diatas.

Pasal 4. Untuk pelepasan dan penyerahan kembali tanah-tanah hak garapan seluas 737 Ha tersebut Pihak Kedua membayar kepada Pihak Per-

tama ganti rugi sebesar Rp. 50 setiap meter persegi atau seluruhnya berjumlah Rp. 368.500.000,- dari jumlah uang sebagian sebesar Rp. 100.000.000,- telah dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan untuk penerimaan jumlah uang Rp. 100.000.000,- itu Pihak Pertama dengan ini memberikan kwitansinya berupa akta ini. Sisanya sebanyak Rp. 268.500.000,- akan dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama segera setelah Pihak Kedua memliki sertifikat Hak tanahtanah seluas 737 Ha tersebut.

Apabila karena sebab apapun juga Pihak Kedua belum dapat membayar lunas kekurangan uang ganti rugi itu pada saat yang ditentukan diatas, maka pembayaran kekurangan uang ganti rugi itu akan diputuskan oleh kedua pihak secara musyawarah. Selain pemBersambung Ke Hal 8

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara PASAL 116 (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat belas hari kerja).

(2) Apabila setelah 60 (enam puluh hari kerja) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kuatan hukum tetap, pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan / atau sanksi administratif.

(5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

(7) Ketentuan besaran uang paksa, jenis sanksi administratif diatur dengan peraturan perundangan undangan.

8

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 7 bayaran yang diuraikan diatas, Pihak Kedua akan membayar kepada Pihak Pertama tambahan biaya pembebasan tanah seluas 131 Ha tersebut yang jumlahnya akan ditetapkan oleh kedua pihak dan pembayarannya akan dilakukan pada waktu uang pembebasan itu diperlukan untuk dibayarkan kepada yang bersangkutan.

Pasal 5. Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan tunduk kepada surat ukur/ gambar situasi yang akan dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang untuk membuat surat ukur/ gambar situasi itu dan bila kemudian ternyata bahwa ukuran tanah-tanah itu lebih atau kurang daripada yang ditetapkan di atas ialah seluas 737 Ha maka kelebihan atau kekurangan ganti rugi itu akan didasarkan kepada surat ukur/gambar situasi tanah-tanah yang dibuat oleh Instansi Pemerintah itu yang perhitungannya akan dilakukan pada waktu pelunasan pembayaran ganti rugi tersebut. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 4 akata ini.

Pasal 6. Pihak Pertama menjamin

Pihak Kedua bahwa apa yang dilepaskan dan diserahkan kembali dengan akta ini benar-benar haknya Pihak Pertama dan Pihak Pertama berhak untuk melakukan penglepasan dan penyerahan kembali tanah-tanah Hak garapan tersebut dan bahwa tanah-tanah tersebut tidak di ikat dengan credit-verband, Dihipotikkan, Diberikan atau dipertanggungkan dengan cara lain kepada orang lain, bebas dari sitaan dan pula bahwa Pihak Pertama belum menjual/ mengoperkan tanah-tanah tersebut kepada orang lain dan bahwa tanahtanah itu tidak tersangkut pada suatu sengketa.

Pasal 7. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa mengenai hak yang dilepaskan dengan akta ini Pihak Kedua tidak akan mendapat tagihan atau tuntutan apapun dan dari siapapun juga. Bila kemudian ternyata, bahwa Pihak Kedua mengenai hak hak itu mendapat tagihan atau tuntutan, maka segala kerugian yang dideritanya dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua.

Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa Pihak Kedua akan da-

pat memiliki sertifikat tanah-tanah seluas 737 Ha tersebut.

Pasal 8. Iuran Pembangunan Daerah (I.P.D.) dari apa yang dilepaskan dan diserahkan kembali dengan akta ini dan beban-beban lainnya atau tanah-tanah itu sampai hari tanggal dikeluarkannya surat keputusan pemberian hak atas tanah-tanah itu atas nama Pihak Kedua dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama, selanjutnya oleh Pihak Kedua.

Pasal 9. Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Pihak Kedua, janji dan pengikatan diri tersebut diterima oleh Pihak Kedua, bahwa Pihak Pertama akan turut memberikan bantuannya kepada Pihak Kedua.

Dalam hal ini Pihak Kedua membebaskan/membayar ganti rugi garapan Rakyat atas tanah-tanah yang tidak termasuk dalam luas kurang lebih 737 Ha tersebut dan berada di luar daerah luas tanah – tanah 737 Ha tersebut diantaranya sebidang tanah seluas 56 Ha yang merupakan tanah-tanah hak Bersambung Ke Hal 9

Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Barat dan Jajarannya

Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Ir. Heryanto, SH. Kasudin

9

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 8 milik Rakyat dan 15 Ha tanah pengangonan yang terletak diantara tanahtanah seluas 813 Ha tersebut diatas.

Dalam hal Pihak Kedua mengajukan suatu permohonan hak atas tanah-tanah tersebut kepada intansi yang berwenang.

Dan semua biaya untuk membebankan hak-hak garapan Rakyat atas tanah-tanah tersebut semuanya seluas 737 Ha dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama, dikecualikan ganti rugi pembebasan tanah-tanah hak milik Rakyat seluas 56 Ha dan 15 ha itu menjadi tanggungan dan dibayar oleh Pihak Kedua.

Pasal 10. Bila kemudian ternyata masih ada penggarap penggarap diatas tanah-tanah seluas 737 Ha tersebut yang pembebasannya dari para penghuninya ditanggung oleh Pihak Pertama, maka pengosongan tanah-tanah itu menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan semua biaya untuk pengosongan itu juga seluruhnya dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama.

Pasal 11. Segala biaya yang berhubungan dengan pelepasan dan penyerahan tanah-tanah hak garapan ini, diantaranya biaya pembuatan akta ini, uang pemasukan untuk Negara berda-

sarkan surat keputusan pemberian hak atas tanah-tanah itu, biaya pembuatan sertifikat dan biaya-biaya lain untuk mendapatkan sertifikat tanahtanah hak itu semuanya dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua, dikecualikan biaya pemetaan, biaya pengukuran dan untuk mendapatkan surat ukur atau gambar situasi sebagai gantinya mulai ukur, pada sertifikat yang bersangkutan dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama. Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan dengan memberi hak dengan hak subsitusi sebagian atau seluruhnya kepada tuan-tuan.

Mewakili Pihak Pertama dan Pihak Kedua merubah atau menambah akta ini, bila hal demikian diperlukan berdasarkan peraturan-peraturan dari yang berwajib.

Mewakili Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam segala hal, urusan dan tindakan tidak ada yang dikecualikan guna penglepasan dan penyerahan kembali tanah-tanah hak garapan atau hak lainnya tersebut kepada Negara Republik Indonesia serta mengajukan permohonan kepada yang berwajib.

Agar Pihak Kedua mendapat hak berupa apapun juga atas tanah-tanah tersebut dan akan melakukan dan menger-

jakan apapun juga yang diperlukan.

Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari perjanjian ini yang tak dibuat tanpa kuasa itu dan kuasa itu tak dapat ditarik kembali dan tak akan berakhir karena sebab apapun juga. Seharusnya Pihak Pertama menangani dengan ini memberi kuasa dengan hak subsitusi Pihak Kedua.

Selama Pihak Kedua belum mendapat hak atas tanah-tanah tersebut dari yang berwajib, mewakili Pihak Pertama sepenuhnya dimana dan terhadap siapapun juga sebagai yang berhak atas tanah-tanah tersebut dalam segala hal, urusan dan tindakan tidak ada yang dikecualikan, sehingga Pihak Kedua berhak dan berwenang untuk melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang Pihak Pertama sendiri sebagai yang berhak atas tanah-tanah tersebut berhak untuk melakukan dan mengerjakannya.

Bila Pihak Kedua kemudian tidak mendapat hak berupa apapun juga atas tanah-tanah tersebut seperti yang diuraikan dalam pasal 3 akta ini untuk dan atas nama Pihak Pertama selekas-lekasnya mengoperkan dan menyerahkan atau melepaskan dengan cara Bersambung Ke Hal 10

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Jajarannya

Mengucapkan: Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Yusup, SH, MH. Kajari

Khairul, SH, MH. Kasi Pidum

10

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 9

apapun juga tanah-tanah hak garapan tersebut kepada orang lain, demikian dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan dari yang berwajib dengan harga dan perjanjian-perjanjian yang ditimbang baik oleh Pihak Kedua, menerima harga pengoperan/penerimaan itu, demikian dengan ketentuan bahwa harga pengoperan/ pelepasannya seluruhnya menjadi haknya Pihak Kedua dan segala kerugian yang didapat atau didertia dengan apa yang dioperkan/ dilepaskan dengan akta pengoperan/pelepasan tersebut mulai tanggal pengo-

peran tanah-tanah itu oleh Pihak Pertama hingga pengoperan/pelepasan kedua itu menjadi haknya atau dipikul oleh Pihak Kedua.

Sebaliknya Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari kewajibannya untuk mengembalikan uang ganti rugi yang telah diterima. Oleh Pihak Pertama tersebut kepada Pihak Kedua, sehingga jumlah uang tersebut tetap menjadi haknya Pihak Pertama sebagai penggantian dari pendapatan pengoperan/pelepasan kedua itu. Kuasa kuasa yang dimaksud diatas ini tak dapat ditarik kembali dan tak akan berakhir, karena se-

bab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau karena apapun juga. Akhirnya para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan: Bahwa apa yang dilepaskan dengan akta ini akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan selayaknya segera setelah akta ini ditandatangani. Bahwa kedua pihak tentang perjanjian ini dan segala akibatnya memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di Paniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.

Sesuai dengan pantauan

Kantor Berita RBN, setelah Joyo Winoto menjabat Kepala BPN RI diduga institusi pertanahan tertutup kepada publik dan terindikasi kurang menghormati keterbukaan informasi publik.

Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI, Joyo Winoto enggan memberikan komentar, walaupun surat konfirmasi untuk terciptanya pemberitaan berimbang sudah dikirimkan sekitar sepuluh kali namun Joyo Winoto belum bersedia memberikan jawaban ataupun komentar terkait permasalahan tanah tersebut.

(Fanni Manurung/ Geri Manurung/STR)

Segenap Guru dan Karyawan

SMPN 177 Pesanggrahan Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Drs. Tadjudin, MM. Kepala Sekolah

11

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

“

Sejak belum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu pada jaman penjajahan Belanda di Indonesia, keturunan keluarga Kong Koeres alias Bule (Alm) lahir pada tahun 1865 di Batavia yang sekarang dikenal dengan nama Jl. Kartini Rt 10, Rt 11, Rt 12, Rw 05 Jakarta Pusat. Adapun keluarga dan ahli waris Kong Koeres tinggal di tanah tersebut secara turun temurun sampai saat ini.

Dalam kisah perjalanan tanah tersebut terjadi tiga masa, yaitu masa lalu, masa sekarang dan masa depan.

“

Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News ada tahun 1977, sesuai dengan kebijakan pemerintah keluarga Kong Koeres mengurus status tanahnya ke Kantor Agraria yaitu sebidang tanah sesuai dengan surat ukur seluas 2.130 meter persegi, yang diukur pada tahun 1977 oleh pihak Agraria dengan surat ukur No.2579/ ASK/P/VI/77.

Adapun Almarhum Kong Koeres punya adik perempuan bernama Gemro yang sekarang sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan alias ahli waris yang sah secara hukum dan atau Pengadilan Agama.

Hal tersebut disampaikan ahli waris Kong Koeres kepada Kantor Berita Rakyat Bicara News pada hari Rabu (9/3) di Jakarta memberikan komentar terkait tanah tersebut.

Kisah awal kronologis sejarah tanah tersebut adalah sebagai berikut: Setelah tanah tersebut dibangun kem-

P

bali dengan beberapa rumah petakan untuk disewakan/dikontrak, namun belum selesai suratnya diurus, pada tahun 1945 Kong Koeres Alias Bule meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Alm Kong Koeres Alias Bule meninggalkan seorang istri nama Ning dan anak angkat bernama Miun Bin Koeres Alias Bule.

Pada tahun 1965 Ning meninggal dunia dan meninggalkan anak satu satunya yang namanya Kong Miun Bin Koeres Alias Bule, sesuai dengan surat ketetapan Fatwa ahli waris Almarhum Koeres alias Bule No/062/C/1997.

Pada Tahun 1966 Kong Miun membayar uang sewa tanah sementara sampai tahun 1969 dengan bukti kwitansi tanda setoran pembayaran sewa tanah Negara bekas tanah Kong Koan Gunung Sahari terletak di Jl Kartini III Djakarta A/n Koeres untuk tahun 1966 Bersambung Ke Hal 12

12

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 11 dan 1969 menurut surat keputusan sewa tanah sementara No. 237/1.A/1960.

Kemudian, tahun 1977 terjadi pembayaran rumah lagi untuk waktu 9 tahun dari tahun 1969-1977 dengan bukti surat tanda setoran pembayaran sewa tanah Negara bekas Kong Koan Gunung Sahari yang terletak di Jl Kartini III Jakarta A/n. Koeres untuk tahun 1969 u/d 1977 (9 tahun) sesuai dengan surat sewa tanah sementara No.2371.A/1960.

Selanjutnya, tahun 1976 Kong Miun Bin Koeres Alias Bule mengajukan pendaftaran tanah dengan No. 3421

dan didukung dengan surat ukur dari Agraria. Sebagian tanah tersebut sampai saat ini masih ditempati keturunan Kong Miun selaku ahli waris, yakni anaknya bernama Yaser dan cucunya bernama Toing hingga sekarang ini, seperti pernyataannya, “Kami masih menguasai sebagian tanah tersebut sampai saat ini. Kami minta supaya pemerintah c/q pertanahan juga memikirkan nasib rakyat Indonesia seperti yang kami alami saat ini” tandas keluarga Kong Miun.

Secara riwayat tanah, tanah Kong Miun adalah tanah adat yang seharusnya dilindungi Undang Undang Perta-

nahan. Tanah Adat di Jl Kartini III Jakarta Pusat ini adalah sah secara tanah adat. Kami minta keadilan dan kebijaksanaan terkait legalitas tanah kami.

Dalam hal ini jajaran Pemkot Administrasi Jakarta Pusat diharapkan untuk dapat memberikan solusi terkait tanah kami, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, walikota dan kantor pertanahan, baik secara hukum maupun secara mediasi, sangat kami harapkan, imbuhnya.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi, Walikota Jakpus dan jajarannya, Kantor Pertanahan Jakpus tidak bersedia memberikan komentar. (Andre)

Suku Dinas P2B Jakarta Barat dan Jajarannya Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers”

Marbin Hutajulu, MM. Kasudin

13

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

KPK Diminta Periksa Kekayaan Walikota Jaksel

Syahrul Effendi “Pelesetkan” Amanah Fauzi Bowo

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo bersama Walikota Jakarta Selatan pada saat peresmian parkir di Blok M Square (Foto: Fanni Manurung)

Selaku orang nomor satu di wilayah Jaksel, Syahrul Effendi diharapkan dapat menjadi contoh panutan bagi masyarakat Jaksel khususnya bagi pejabat eselon jajaran Walikota, jangan hanya menjadi “walikota terkaya” yang memiliki rumah mewah, mobil mewah, ekonomi mewah dan dapat menyekolahkan anaknya ke luar negeri.

Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News Untuk terwujudnya pelayanan masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) serta terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme dan grati-

fikasi kepada pejabatnya, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diminta turun tangan untuk periksa harta kekayaan Walikota Jaksel, Syahrul Effendi.

Pasalnya, Walikota Jaksel Syahrul Effendi “pelesetkan” amanah Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo terkait dengan Syahrul Effendi “doyan setoran” untuk perkaya diri, sehingga amanah untuk menjalankan roda pemerintahan Kota Administrasi Jaksel terkesan kurang profesional dan terindikasi sarat dengan kepentingan pribadi walikota dan semarak dugaan nepotisme, akibatnya pejabat eselon tiga dan eselon empat merupakan orang orang kroninya, termasuk penentuan untuk menjadi pejabat camat dan lurah disinyalir pilih kasih tanpa memandang prestasinya.

Selaku orang nomor satu di wilayah Jaksel, Syahrul Effendi diharapkan dapat menjadi contoh panutan bagi masyarakat Jaksel khususnya bagi pejabat

eselon jajaran Walikota, jangan hanya menjadi “walikota terkaya” yang memiliki rumah mewah, mobil mewah, ekonomi mewah dan dapat menyekolahkan anaknya ke luar negeri.

Hal itu disampaikan sumber Kantor Berita RBN yang tidak bersedia namanya ditulis dalam pemberitaan, tetapi bersedia untuk menjadi saksi di pengadilan bila diperlukan, dengan maksud dan tujuan agar terwujudnya pembenahan diri selaku Walikota di Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta Minggu lalu.

Dalam kepemimpinannya Syahrul Effendi terindikasi “bobrok” serta lakukan berbagai pelanggaran yang tidak dapat diuraikan satu persatu. Mulai dari indikasi permasalahan “sepeda ontel”, setoran setoran dari pelaksana proyek, setoran setoran pemeliharaan gedung kantor walikota, setoran setoran pengadaan ATK, serta setoran setoran pengangkatan camat dan lurah.

“Memang…. setoran setoran tersebut tidak diterima langsung oleh Syahrul Eefendi, tetapi diterima orang lain yang diduga selaku orang kepercayaan walikota, dan sudah diciptakan Syahrul Effendi sedemikian rupa, dan disinyalir salah satunya Sotar Harahap ketika menjabat Kabag Umum yang sekarang menjadi Asisten Walikota. Jadi kalau ada terjadi hal yang tidak diinginkan, dalam pembuktiannya harus melalui proses yang panjang dan rumit, serta bila dipandang perlu Walikota tinggal membuang badan dan mengorbankan orang lain. Dalam hal ini kepiawaian KPK dan BPK RI sangat dibutuhkan untuk lakukan penyelidikan bersinergis” imbuh sumber.

Lebih jauh lagi Sumber mengatakan, “Kinerja para Asisten Walikota Bersambung Ke Hal 16

14

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

PPPTMGB Lemigas “Sarang Korupsi”

KPK Diminta Turun Tangan Lakukan Penyelidikan Panitia lelang dan pejabat pembuat komitmen PPPTMGB Lemigas bersama kroni kroninya diduga melanggar Keppres dalam pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2009 dan 2010 lalu.

Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diminta turun tangan untuk lakukan penyelidikan ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPPTMGB) Lemigas, supaya indikasi PPPTMGB Lemigas terindikasi sarang korupsi dapat tertuntaskan dan pejabat pejabat yang diduga ikut menjadi pelaku dapat diamankan ke hotel prodeo demi terciptanya pemberantasan tindak pidana korupsi di Bumi

Pertiwi Indonesia khususnya di lingkungan Lemigas.

Hal itu disampaikan sumber yang tidak berkenan namanya diekpos tetapi bila dibutuhkan menjadi saksi demi kebenaran, siap diperiksa untuk menjadi saksi dan membawa dokumen yang dibutuhkan.

Panitia lelang dan pejabat pembuat komitmen PPPTMGB Lemigas bersama kroni kroninya diduga melanggar Keppres dalam pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2009 dan 2010 lalu.

Proyek penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dengan pagu Rp. 144.807.575 dan HPS Rp. 144.500.000,- diduga tendernya melanggar Keppres dengan penunjukan penyedia barang untuk pelaksanaan paket pemasokan barang karena disinyalir terjadi persekongkolan P2K, Panitia, Pengawas Lemigas untuk “korupsi berjamaah” tandasnya.

Juga permintaan pengadaan barang (PPB) dari BLM 1.2 Nomor 011/PPB/UFRT/ Peralatan Power Quality Analyzer dan Pompa PPPTMGB, pekerjaannya

terindikasi “fiktif”. Bank Garansi juga disinyalir “aspal”.

Dilain sisi, pengumuman lelang Nomor: 01.Pm/91.04/PPBJ/2010 yang pekerjaannya dibiayai dari DIPA TA 2010 dengan jumlah paket 35 (tiga puluh lima) paket, dimana dalam proses tender disinyalir melanggar Keppres 80 Tahun 2003.

Diduga dari 35 paket tersebut sarat korupsi, kolusi dan gratifikasi antara P2K, Panitia, dan kontraktor pelaksana.

Berkembangnya opini bahwa pengadaan barang AC Tahun Anggaran 2009 barang yang digunakan terindikasi barang bekas, karena P2K, Panitia dan Pengawas di Lingkungan Lemigas terindikasi “doyan setoran” dari kontraktor binaan, baik dari proyek pekerjaan penunjukan langsung maupun pemilihan langsung.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke P2K dan Panitia Lelang bersama kroni kroninya, Ir. Rudi Suhartono W, Ir.Tunggal,M.Sc, Syamsudin Mukhtar,SE, Ir.Djoko, Sunarjanto,Msi, Moch. Fierdaus,S.Si tidak bersedia memberikan komentar. (Fanni/Andre)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12, tersurat dengan jelas, bahwa “Dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah): poin a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

15

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) Mengundang Wartawan/ti di Seluruh Wilayah Nusantara Untuk Bergabung Menjadi Anggota KKWI dan Melakukan Pembentukan Kepengurusan Harian di Wilayah Masing-Masing Syarat menjadi Anggota: 1. Memiliki Kartu Pers yang diterbitkan Perusahaan Pers dan atau Organisasi Wartawan 2. Memiliki Surat Tugas dari Perusahaan Pers dan atau Organisasi Wartawan 3. Memiliki NPWP Pribadi Bagi yang tertarik bergabung hubungi: Sekretariat KKWI Jl. Ciledug Raya No. 17 Pesanggrahan Jakarta Selatan Telp. (021) 94705665 081288817424

“Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

Laspen Sianturi

Timbul Gultom

Bersambung Ke Hal 16

16 >>Sambungan dari hal. 05 Korban Pengeroyokan..............

Ambulance Puskesmas Larangan Utara Ciledug yang menurut sumber yang layak dipercaya Calon Pegawai Negeri Sipil, dan berinisial Manalu yang tidak diketahui apa profesinya. Dalam hal ini para pelaku masih bebas berkeliaran dan terindikasi kebal hukum, dan merasa segala sesuatu dapat diselesaikan dengan “delapan enam”. Apa maksudnya “delapan enam”, korban kurang mengerti maksud dan tujuannya.

Di sisi lain, Iskandar penyidik per-

>>Sambungan dari hal. 13 KPK Diminta.............................

Jaksel dan kepala bagiannya terindikasi bobrok dan diduga terjadi “cari

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011 kara ini selalu berkelit ketika korban mempertanyakan perkembangan kasusnya, seperti penjelasan penyidik, “Silahkan anda tanyakan kepada Kanit Serse Pak Budi, karena yang berwenang memberikan komitmen adalah beliau dan Kapolsek” kata Iskandar kepada pelapor. Sementara Kanit Serse, Budi, selalu menghindar ketika korban berusaha untuk menanyakan perkembangan laporannya, dan telepon selularnyapun tidak pernah diangkat jika dihubungi,” tutur korban.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi

kepada Polsek Metro Pesanggrahan, Kapolsek Kompol Iryanto Suandi menjelaskan melalui telepon genggamnya, “Kita akan proses sesuai dengan prosedur yang berlaku, jika ada pihak yang mengatakan, terlapor dilepaskan karena sudah memberikan uang jaminan, itu tidak benar. Hingga saat ini dua orang tersangka masih wajib lapor, dan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sudah dikirim ke Pengadilan, imbuh Kapolsek kepada Kantor Berita Rakyat Bicara News.(Adhit/Trp)

muka” supaya Walikota Jaksel senang tanpa memberikan tanggung jawabnya dengan benar selaku pejabat ring satu tingkat walikota sesuai dengan tupok-

sinya, ujarnya.

Ketika dikonfirmasi kepada Walikota Jaksel, Syahrul Effendi tidak bersedia memberikan komentar. (Heri E/Fanni M)

Jangan Gentar Bicara Kebenaran PENERBIT:: Kantor Berita Rakyat Bicara News (CV. Multimedia Rakyat Bersatu) NPWP: 31.234.970.7-013.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Pur) Hadiman, Irjen Pol. (Pur) Putra Astaman DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Apoan Saragih, SE, Tengku Zainal, Ismet Fauzi, Drs. Budiman Siringo-ringo PENASEHAT HUKUM: R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH, Dicky Siahaan, SH, Donald Halasan Siahaan, SH. PEMIMPIN UMUM/PENJAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: REDAKTUR PELAKSANA: Bernhard Silaban, SPd. REDAKTUR KHUSUS: Drs. Dolok F. Sirait, Monang, Dicky Siahaan, SH. REDAKTUR: -

STAF REDAKSI (Jurnalis): Heri Ekaputra, Anggiat Sitorus SE, Rapolo Turnip, Bernhard Silaban SPd, Monang S, Kokoy Komaruddin (Acong), Ahmad Nurlisan, Zulkifli Sianturi, Ujang, Eko Budiono, Sudrajat, Drs Dolok F Sirait , Rusdin Hamzah Hasugian, Andrew Richad P, Fanny Januar, Negeri Parhitar Manurung, M.Div. PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede SPd WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN: Anggiat Sitorus SE SEKRETARIS REDAKSI: Miranda KOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.Div MANAGER IKLAN: Tri Astuti ASISTEN MANAGER IKLAN: Nurhayati, Ayu Lestari SE Layout/Design: Pahotan Sinaga MARKETING IKLAN: Ayu Supinah, Sri Wulandari, Condro Pranoto PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh PERWAKILAN MEDAN: Binsar Rajagukguk BIRO MEDAN KOTA: A Sianipar BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: K. Hutabarat PERWAKILAN BANTEN: Samuel Tinambunan STh (Ka.Perwakilan). BIRO PEMKOT TANGERANG: - BIRO PEMKAB TANGERANG: - BIRO TANGERANG SELATAN: Idawati BIRO BEKASI: - BIRO BOGOR: - BIRO DEPOK: - BIRO KARAWANG: - BIRO BALI: Juni Manurung PERWAKILAN SUMATERA SELATAN : Jimson Saman (Ka. Perwakilan), Yogi Andriansyah, Herman Susanto, Herlan Ansori Alamat Perwakilan: Jl Raflesiyah No 1 Pagar Alam Utara.

REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.: Bernike M. Pardede. ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Ciledug Raya No. 17 Pesanggrahan Jakarta Selatan TELP.: (021) 7365703, 94705665 FAX: (021) 7365703 e-mail: rakyatbicaranews@yahoo.com Percetakan: Print Out Warung Internet Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc

DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI KANTOR BERITA RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI BOKS REDAKSI

17

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

KPK Diminta “Unjuk Gigi”

PT Sumatera Sylvia Lestari Diduga Sekongkol Bupati “Serobot” Tanah Masyarakat Ulayat Padang Lawas >>BPN RI Diharapkan “Tindak Tegas” Kakanwil Pertanahan Sumut Sebab akibat terjadinya dugaan persekongkolan PT Sumatera Sylvia Lestari sekongkol Bupati Padang Lawas untuk “serobot” tanah Masyarakat Ulayat Padang Lawas, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diminta “unjuk gigi” untuk lakukan penyelidikan sampai ke penyidikan terkait bau korupsi yang belum terjamah sampai saat ini disebabkan tempat kejadian perkara jauh di ujung pedalaman Sumatera Utara.

Perkebunan PT Sumatera Sylvia Lestari di Padang Lawas Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News Diduga terjadi konspirasi berjamaah antara Bupati, Polres, Kepala Dinas Kehutanan, Kantor Pertanahan dan DPRD Kabupaten Padang Lawas dalam menjual tanah ulayat masyarakat kepada PT Sumatera Sylvia Lestari.

Untuk terbasminya koruptor dari Bumi Persada Nusantara khususnya Sumatera Utara, KPK diminta bertindak untuk membasmi “penjahat” berdasi demi terciptanya keadilan hukum dan kepastian hukum terkait tanah masyarakat ulayat Kabupaten Padang Lawas, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI diharapkan untuk tindak tegas Kakanwil Pertanahan Su-

matera Utara, bila terjadi indikasi gratifikasi.

Hal itu disampaikan penasehat hukum masyarakat Padang lawas, Dicky R. Z. Siahaan, SH kepada Kantor Berita Rakyat Bicara News di Jakarta Minggu lalu.

Seperti penuturannya, “Bahwa KOPERASI MARDOMU BULUNG (KMB) adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 518/27/BH-PL/XI/2008 tanggal 3 November 2008 yang keanggotaannya berasal dari Masyarakat Ulayat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang Peternakan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan serta usaha-usaha lain seba-

gaimana tercantum dalam Pasal 5 Anggaran Dasar KOPERASI MARDOMU BULUNG sehingga perlu dibela haknya selaku masyarakat yang tinggal di wilayah hukum Indonesia” Sebelum didirikannya KOPERASI MARDOMU BULUNG, Anggota Koperasi yang dalam hal ini Masyarakat Ulayat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas sudah memiliki, menguasai dan mengelola serta mengambil hasil dari tanah untuk Perkebunan karet dan Jalangan Ternak Kerbau yang terletak di PULO GODANG dan PULO ALIM dengan cara Pengolahan Manual sejak Tahun 1975/1976 dengan Bersambung Ke Hal 18

18

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 17 batas-batas tanah sebagai berikut, Dari Timur : berbatasan dengan harangan Gapuk; Dari Barat : berbatasan dengan Parsorminan; Dari Utara : berbatasan dengan Kebun Karet Tulangan; Dari Selatan: berbatasan dengan Ulu Galingging, imbuhnya.

Adapun kepemilikan tanah tersebut telah terdaftar di Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 27/IX/KD/1977 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Jae dan dibenarkan oleh Camat Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

Atas telah terdaftarnya Hak atas Tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 27/IX/KD/1977, maka hakhak atas tanah tersebut beserta masyarakat yang mengelola dan mengambil manfaat dari tanah tersebut yang keberadaannya diakui oleh Pemerintah Daerah setempat sebagai Masyarakat Ulayat harus dilindungi oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1966 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penye-

lesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, tandasnya.

Sejak Masyarakat Ulayat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas mengusahakan dan mengambil manfaat dari tanah ulayat mereka, kehidupan Masyarakat berjalan dengan baik dan berkecukupan dimana anak-anak bisa sekolah, remaja melanjutkan pendidikan ke kota dan orang tua maupun dewasa bisa bekerja hidup sejahtera serta mampu menyisihkan sebahagian dari pernghasilan mereka untuk ditabung.

Tetapi semua kebahagiaan dan kedamaian yang dirasakan oleh Masyarakat Ulayat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dirasakan mulai terusik dengan kehadiran PT Sumatera Sylvia Lestari; sebagai pemegang hak pengusahaan hutan tanaman kayu pertukangan (HPH Pertukangan) atas Areal Hutan Seluas + 42.350,- (empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh) Hektar di Propinsi Sumatera Utara Dan Propinsi Riau sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 02/ KPTS-II/2001 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan Kepada PT. SUMATERA SYLVIA LESTARI Atas

Areal Hutan Seluas + 42.350 (empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh) Hektar di Propinsi Sumatera Utara Dan Propinsi Riau.

Terlebih lagi sejak tahun 2007 hingga sekarang yang menurut keterangan klien kami beserta fakta-fakta di Lapangan, PT. Sumatera Sylvia Lestari telah melakukan penyerobotan terhadap tanah milik klien kami yang dengan cara-cara arogan telah melakukan intimidasi dan secara melawan hukum telah melakukan pengerusakan tanaman karet, kelapa sawit dan lainlain, yang merupakan mata pencaharian penduduk Desa Pasir Jae dengan menggunakan kekuatan aparat bersenjata lengkap, bahkan didukung oleh segelintir oknum oknum pemerintah setempat untuk mendapatkan Keuntungan. Hal mana seharusnya tidak boleh dilakukan oknum oknum pemerintah mengingat oknum oknum tersebut seharusnya adalah adalah pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, ujarnya.

Lebih ironisnya lagi, atas penyerobotan tanah yang dilakukan oleh PT Sumatera Sylvia Lestari, telah mengakibatkan penderitaan yang Bersambung Ke Hal 19

Segenap Guru dan Karyawan

SMAN 63 Pesanggrahan Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Drs. Tri Sugiareno Kepala Sekolah

19

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 18 berkepanjangan kepada masyarakat ulayat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yaitu hilangnya mata pencaharian utama masyarakat, anak anak putus sekolah, angka pengangguran bertambah sehingga meningkatnya angka kriminal dan bertambahnya jumlah orang yang stress dan gila, dan lebih disayangkan lagi keadaan ini justru tidak ditanggapi oleh pemerintah setempat, hingga kini yang terjadi adalah penindasan dan pembiaran.

Permintaan agar dikembalikannya tanah milik klien kami yang telah diserobot PT. Sumatera Sylvia Lestari, telah dilakukan berulang-kali bahkan sampai pada tingkatan Muspida Kab. Padang Lawas. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat DPRD Kabupaten Padang Lawas kepada Bupati tertanggal 19 mei 2009 yang pada intinya meminta agar Bupati menghentikan segala kegiatan PT SSL dan PT SRL, serta menyerahkan kembali areal tersebut kepada masyarakat.

Bahwa sesuai zin HPH Kayu Pertukangan Tahun 2001 yang diberikan kepada PT Sumatera Sylvia Lestari,

dalam point keempat ayat (1) disebutkan bahwa “Apabila di dalam areal HPH terdapat lahan yang telah menjadi hak milik, perkampungan, tegalan, persawahan, atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan harus dikeluarkan dari areal kerja HPH Tanaman Pertukangan” serunya.

Dengan demikian izin HPH yang diberikan kepada PT SSL secara tegas menyebutkan dan mengakui hak milik klien kami sebagai pemilik tanah yang hidup di tengah-tengah masyarakat ulayat.

Bahwa atas terbitnya Surat keterangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Nomor 525/110/2008 Tertanggal 16 Juli 2008 menjelaskan bahwa berdasarkan identifikasi koordinat peninjauan lapangan: Titik Koordinat : 01o 07’ 23,8" LU dan 99o 50’ 50,6" BT, Titik Koordinat : 01o 07’ 17,8" LU dan 99o 51’ 49,4" BT, Titik Koordinat : 01o 07’ 07,2" LU dan 99o 52’ 18,2" BT, Titik Koordinat : 01o 07’ 11,2" LU dan 99o 52’ 38,7" BT, Titik Koordinat : 01o 06’ 03,0" LU dan 99o 52’ 47,4" BT.

Kemudian diplotkan ke Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 201/Menhut-II/ 2006 tanggal 5 Juni 2006 dijelaskan bahwa seluas 112,6 Ha berada di luar Kawasan Hutan/ Areal Penggunaan Lain (APL).

Dengan demikian telah disebutkan secara jelas dan tegas bahwa tanah milik klien kami adalah berada diluar kawasan hutan/areal penggunaan lain dan bukan milik PT SSL. Adapun permintaan agar PT SSL agar segera menyerahkan tanah milik klien kami telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas 525/362.a/VII/2008 Tertanggal 31 Juli 2009 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Sumatera Sylvia Lestari, perihal: Areal Penggunaan Lain (APL) di dalam Areal Kerja PT. SSL, yang meminta kepada pihak PT. Sumatera Sylvia Lestari agar dengan segera menyerahkan lahan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 112,6 Ha tersebut kepada KOPERASI MARDOMU BULUNG. Bersambung Ke Hal 20

Segenap Guru dan Karyawan

SMAN 90 Pesanggrahan Mengucapkan: Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers”

Drs. Saksono Liliek Susanto, M.Pd. Kepala Sekolah

20

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 19 Menurut keterangan klien kami hingga saat ini pihak PT SSL belum menyerahkan lahan Areal Penggunaan Lain (APL) kepada Klien kami beserta pengosongan lahan tersebut padahal sesuai dengan surat kepala dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten padang lawas nomor : 525/362.a/vii/2008 tertanggal 31 juli 2009 yang ditujukan kepada PT SSL

poin ke-4 (keempat) menyebutkan agar PT SSL menyerahkan lahan apl tersebut seluas 112,6 ha kepada Koperasi Mardomu Bulung Desa Pasir Jae dan diharapkan dapat memperkecil konflik antara masyarakat dan PT SSL. Lebih aneh lagi, Bupati Padang lawas, Basyrah Lubis, SH diduga menjual tanah Negara dan atau tanah Masyarakat Ulayat Padang Lawas kepada Japahotan Manullang sekitar 240

hektar dengan dalih “Surat Ganti Rugi Tanah”, tanpa diketahui kapan Basyrah Lubis,SH selaku Bupati Padang Lawas memiliki tanah di lokasi tersebut, ujarnya.

Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi kepada Bupati, Basyrah Lubis, SH, Polres, Kepala Dinas Kehutanan, Kantor Pertanahan dan DPRD Kabupaten Padang Lawas, tidak bersedia memberikan komentar. (Tim)

Segenap Pengurus

Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (BERSAMA) Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers” Irjen Pol. (Pur.) Hadiman Ketua Umum

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jajarannya

Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers” H. Syahrial Sidik, SH, MH. Ketua Pengadilan

21

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

22

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

Kepala BPN RI “Takut” Probosutedjo

Joyo Winoto, PhD Diduga Dalang Tipu Muslihat Selain “takut” terhadap Probosutedjo, Joyo Winoto juga diduga menjadi dalang tipu muslihat terhadap masyarakat Hambalang Kabupaten Bogor, yang mengakibatkan terjadinya kisah dibalik kisah yang penuh dengan politisir dan perkara dibalik perkara.

Apa Joyo Winoto takut terhadap pribadi Probsutedjo atau takut terhadap indikasi gratifikasi yang diterima Joyo Winoto terbongkar, Presiden SBY diharapkan pengkajian terhadap keberadaan Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI. Bogor, Kantor Berita RBN Disebabkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI “takut” terhadap pengusaha Probosutedjo, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk segera copot Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI, karena kurang lazim seorang pejabat negara takut terhadap salah seorang masyarakat.

Bila kurang mampu untuk menjalankan roda pemerintahan pada bidang pertanahan, Joyo Winoto, PhD sebaiknya dicopot dari jabatannya dan selayaknya untuk dilakukan penyelidikan sampai ke penyidikan, karena Joyo Winoto terindikasi salah-gunakan jabatan selaku kepala badan dan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan Joyo Winoto disinyalir sarat dengan setoran untuk memperkaya diri dan atau orang lain.

Hal itu disampaikan sumber Kantor Berita RBN yang namanya tidak bersedia dibawa dalam pemberitaan di Jakarta pekan silam.

Menurut sumber, jika kisah awal kepemilikan PT Buana Estate ditelusuri, istri Probosutedjo selaku Direktur PT Buana Estate, Hatmani yang memberikan kuasa kepada Probosutedjo secara dibawah tangan juga layak un-

tuk dilaporkan kepada pihak berwajib disebabkan terindikasi turut serta melakukan penggelapan sejarah tanah dan penipuan terhadap masyarakat Bogor, tandasnya.

Patut diduga Joyo Winoto dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, dan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu gerakan sehingga merugikan orang lain yaitu masyarakat Bogor, karena sebab akibat dari SK yang diterbitkan Joyo Winoto, beberapa orang masyarakat Bogor masuk penjara dan satu orang meninggal dunia karena diduga disiksa dan dianiaya, dengan didalangi oleh Probsutedjo dan Joyo Winoto secara konspirasi.

Sudah sejak semula patut diduga bahwa Joyo Winoto PhD selaku Kepala BPN RI merencanakan penipuan dengan cara tipu muslihat terhadap tanah masyarakat seluas 211,75 Ha di Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.

Sesuai dengan surat penelitian Tim “B” No. 570-7-KWBPN-PAN-”B” tgl. 24-12-2004, bahwa di atas tanah eks HGU No.1 an. PT. Buana Estate yang sudah berakhir sejak tanggal 31-

12-2002 sesuai surat Kantor Pertanahan Bogor No. 250-46 tgl. 23-12-2002, telah terdapat tanah garapan 611 orang masyarakat seluas 261,61 Ha, dengan rincian di Desa Hambalang 211,75 Ha (objek sengketa) di Desa Sukahati 12,41 Ha dan di Desa Tangkil 38,45 Ha. Tanpa permohonan baru dan ijin lokasi baru, langsung saja Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI menerbitkan SK No. 9/HGU/BPN/2006 tgl.

1-6-2006 tentang perpanjangan sebagian atau 657.8315 m2 eks HGU No.1 tersebut.

Di dalam isi diktum ketiga SK No.9 tersebut diuraikan, “Penerima perpanjangan jangka waktu HGU bertanggung jawab untuk menyelesaikan penguasaan/penggarapan masyarakat menurut ketentuan perundangan yang berlaku.”

Istilah penyelesaian terhadap penggarap masyarakat atas perkebunan yang boleh diperpanjang sebenarnya tidak pernah ada. Karena perkebunan yang diperpanjang adalah perkebunan yang diusahakan dengan baik sesuai peruntukannya. Namun kenyataannya, eks HGU No.1 tersebut telah digarap oleh: PT Keramikata, SMP Yaskita, Bersambung Ke Hal 24

23

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

Kelompok Kerja Wartawan Indonesia (KKWI)

Visi & Misi Ketua Umum KKWI, Laspen Sianturi

T

ujuan pendirian KKWI adalah mencapai terwujudnya keamanan dalam pemberitaan dan keselamatan diri sendiri selaku wartawan yang penuh dengan liku liku kehidupan, resiko, teror dan ancaman dalam melakukan tugas pers selaku pengawal kebenaran, serta untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Wartawan yang melakukan peliputan di wilayah hukum Indonesia, perlu membentuk suatu kelompok kerja Wartawan sebagai tempat maupun wadah berdiskusi bagi wartawan yang melakukan peliputan di wilayah

Penulis: Laspen Sianturi

hukum Indonesia demi tercapainya Standar Kompetensi Wartawan (SKW).

Adapun terbentuknya wadah ini adalah untuk meningkatkan kualitas pemberitaan dalam rangka mencapai visi misi “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers� dengan melakukan sosialisasi, diskusi secara internal dan eksternal, pembinaan individu wartawan dengan cara bekerja sama dengan Dewan Pers dan Organisasi Wartawan.

Sebagai wadah wartawan untuk melakukan pengabdian masyarakat (bhakti sosial) dan program lain yang tidak bertentangan dengan koridor

pers, Kode Etik Jurnalistik, Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 secara teratur dan periodik.

Adapun syarat untuk dapat menjadi anggota KKWI yaitu: 1.Memiliki Kartu Pers yang diterbitkan oleh Perusahaan Pers Surat Kabar, Majalah, Tabloid, Media Online dan Media lainnya.

2.Memiliki surat tugas dari Perusahaan Pers masing masing.

3.Memiliki Surat Tugas dan Kartu Tanda Anggota dari Organisasi Wartawan. 4.Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Pribadi.

5.Mempunyai visi misi sama dengan visi misi KKWI. (****)

Bersatu Kita Teguh

Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Pers

24 >>Sambungan dari hal. 22 rencana relokasi, Pemancar TPI, SD Inpers, Diklat Olah Raga Pelajar Nasional dan 611 orang masyarakat Bogor.

Seluruh garapan para penggarap tersebut diatas telah dikeluarkan dari perpanjangan HGU kecuali garapan masyarakat seluas 262,61 Ha. Tanah garapan masyarakyat tersebut sesuai Diktum Ketiga SK No. 9 dikatakan, supaya diselesaikan penguasaan/penggarapan masyarakat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Tidak menjelaskan harus memberi ganti rugi atau tidak sebagaimana lazimnya pembebasan tanah. Terindikasi sengaja dibuat kurang terperinci alias mengambang sedemikian rupa.

Pada umumnya segala keputusan yang berhubungan dengan penyelesaian penguasaan/penggarapan selalu dijelaskan dalam isi SK secara terperinci tentang penyelesaian dimaksud, apa dengan cara pemberian ganti rugi atas tanam-tanaman milik para penggarap yang ada di atas tanah dimaksud.

Tetapi pada SK No. 9 hanya disebutkan menyelesaikan penguasaan penggarapan masyarakat menurut ketentuan perundangan yang berlaku.

Disinyalir Joyo Winoto sekongkol dengan Probosutedjo untuk pembohongan kepada masyarakat penggarap.

Penyelesaian yang dilakukan terhadap masyarakat penggarap sesuai ketentuan Diktum Ketiga SK No. 9 tersebut telah dilaksanakan dengan perbuatan curang, yaitu SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 terbit pada tanggal 1-6-2006. Joyo Winoto,PhD kemudian memerintahkan jajarannya agar pengurusan sertifikat dilaksanakan kilat, rahasia dan menjadikan 6 (enam) sertifikat an. PT. Buana Estate tanpa mengukur ke lokasi, dan cukup dengan menggunakan peta bidang tanah tanggal 13 September 2005 No. 21/ 2005 yang sudah diminta agar direvisi kembali karena peta tersebut salah (sudah tidak berlaku lagi) sesuai surat Kepala BPN No. 540.1-181-DI. Selain itu, juga memerintahkan agar

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011 disisakan seluas 29.3926 m2 (SK BPN seluas 657.8315 m2 dijadikan HGU PT. Buana Estate seluas 6284.389 m2 dan sisanya 29.3926 m2 bukan an. PT. Buana Estate).

Salah satu dari 6 sertifikat tersebut adalah sertifikat No. 149/HGU tgl. 156-2006, seluas 448.6975 m2 dimana di dalamnya terdapat objek sengketa tanah rakyat seluas 211,75 Ha. Tetapi pada malam hari tanggal 52-2007, HGU No. 149 tersebut yang luasnya 448.8975 m2 telah ditanami bibit pohon coklat 270 batang, pohon mahoni 33 batang dan plang PT. Buana Estate 18 plang di atas kebun masyarakat. Sertifikat diterbitkan dulu, baru fisiknya dikuasai secara paksa.

Seterusnya, tanggal 1-3-2007, Haji Sukandi ditangkap/ ditodong dengan senjata api di jalan raya, sepulang dari POM ABRI Bogor dalam membuat laporan, dan langsung ditahan di kantor Polres Cibinong. Pada saat itu Kapolresnya adalah AKBP IRLAN. Kemudian masyarakyat penggarap ditangkap sebanyak 6 orang yang semuanya langsung ditahan polisi dan masuk penjara di Bogor sesuai Putusan Pidana Majelis Hakim PN Cibinong No. 207 dan 208/Pid.B/PN Cbn dengan alasan, mayarakyat (terpidana) telah merusak tanam-tanaman milik PT. Buana Estate sesuai sertifikat No. 149 tgl. 15-6-2006. Padahal, masyarakyat telah menggarap tanah tersebut sejak tahun 1960. Kerugian PT. Buana Estate sesuai putusan Majelis Hakim PN Cibinong sekitar Rp. 250 juta, dan 6 orang tersebut dipenjarakan antara 9 bulan s/d 1 tahun 4 bulan.

Siapa yang menjadi dalangnya semula tidak dapat diketahui dengan jelas, tetapi kemudian menjadi jelas dan salah satu dalangnya patut diduga Joyo Winoto,PhD menjadi sutradara kisah pertanahan tersebut.

Hal itu disebabkan karena putusan pidana No. 207 dan 208/Pid.B/PN Cbn tersebut telah dijadikan Novum oleh Joyo Winoto,PhD selaku Kepala BPN RI untuk PK di Mahkamah Agung RI dan PK sudah telah ditolak oleh Hakim

MA sesuai Putusan MA No. 72PK/ TUN/2009 tgl. 16 September 2009.

Jadi jelaslah sudah bahwa Joyo Winoto,PhD patut diduga bahwa sejak awal sudah merencanakan penipuan/perbuatan curang berupa tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan sesuai pasal 378 KUHP. Walaupun Joyo Winoto sudah diperintahkan Ketua PTUN Jakarta dengan suratnya No. W2.TUN1.146/ HK/06/VII/2009 tanggal 9-7-2009 yaitu untuk membatalkan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl. 1-6-2006 dan sertifikat No. 149/H tgl. 15-6-2006 masing-masing an. PT. Buana Estate.

Akan tetapi Joyo Winoto PhD diduga kebal hukum. Tidak bersedia melaksanakan perintah Ketua PTUN tersebut. Bahkan Kepala Kantor Pertanahan Bogor dengan suratnya No. 6003448 tanggal 14-12-2009 dan Kakanwil BPN Jabar dengan suratnya No. 663/19-32/II/2010 tanggal 17-2-2010 telah memohon agar dilaksanakan putusan MA RI No. 482K/TUN/2007 tgl.

20-2-2008 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu tentang pembatalan SK No. 9/HGU/BPN/ 2006 tgl. 1-6-2006 dengan sertifikat HGU No. 149 tanggal 15-6-2006.

Tetapi Joyo Winoto,PhD tetap tidak bersedia memperdulikan putusan MRI tersebut. Bahkan Deputinya sendiri yang sudah mengajukan konsep pembatalan SK BPN No. 9/HGU/BPN/ 2006 dan sertifikat HGU No. 149 tersebut juga tidak diperdulikan. Adapun surat pembatalan SK No 9 sudah berada di meja Kepala BPN RI, namun Joyo Winoto tidak bersedia untuk tanda tangan. Menurut pengakuan Joyo Winoto,PhD kepada Ruhut Sitompul, SH, bahwa Joyo Winoto PhD takut kepada Probosoetedjo, sehingga Sk tidak ditanda tangan.

Seorang pejabat pertanahan seharusnya melaksanakan tugas berdasarkan undang undang serta menjalankan roda pemerintahan juga sesuai dengan undang undang yang berlaku dan tunduk kepada aturan Bersambung Ke Hal 25

25

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 24 hukum yang berlaku, tetapi Joyo Winoto bukan menjalankan putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, namun terkesan membuat legalitas tanah status quo yang berakibat putusan pengadilan “dikangkangi”oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI dan malah mengaku takut kepada Probosutedjo sehingga SK pembatalan untuk SK No 9 tidak ditandatangani oleh Joyo Winoto. Padahal, SK nomor 9 diterbitkan dan ditandatangani oleh Joyo Winoto, namun untuk pembatalan SK No 9 dalam menjalankan putusan pe-

ngadilan, Joyo Winoto tidak bersedia.

Tanda tangan untuk terbit SK bersedia, tapi untuk membatalkan SK tidak bersedia. Ada ada saja kinerja Joyo Winoto yang aneh bin aneh, tandasnya.

Dalam hal ini, Presiden SBY perlu kaji dan telaah, apa masih layak pejabat “katrok” seperti Joyo Winoto dipertahankan menjabat Kepala BPN RI. Diduga karena Joyo Winoto bukan berkarir dari tingkat bawah mengakibatkan kurang memahami tupoksinya selaku kepala badan dan sering sering “salah-gunakan” jabatan. Bila SK sudah terbit sangat jarang untuk

ditinjau kembali dan harus digugat di pengadilan. Tugas institusi BPN selaku pelayanan legalitas tanah adalah menjalankan putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap terkait legalitas tanah, tanpa menunggu putusan yang lain.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI, Joyo Winoto,PhD tidak bersedia memberikan komentar karena sedang sibuk. Apa sibuk mengurusi tugasnya selaku kepala badan atau sibuk untuk memikirkan SK konduksif berikutnya, sangat dipertanyakan keberadaannya. (Fanny/Rapolo)

KORUPSI HARUS DIBASMI DARI BUMI PERTIWI INDONESIA Sesuai Dengan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

TARIF IKLAN TABLOID KANTOR BERITA RAKYAT BICARA NEWS 1 Halaman Full Colour : Rp 5.000.000,1/2 Halaman Full Colour : Rp 2.500.000,1/4 Halaman Full Colour : Rp 1.250.000,1 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,1/2 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,1/4 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,-

Anda Ingin Memasang Iklan?

Hubungi kami di: 021 - 94705665

Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN.

Kantor Berita RBN adalah Pengawal Kebenaran

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

Indek Berita

Korban “Pengeroyokan” Cacat Seumur Hidup

Pelaku Masih Bebas Berkeliaran Halaman..05

KPK Diminta Periksa Kekayaan Walikota Jaksel

Syahrul Effendi “Pelesetkan” Amanah Fauzi Bowo Halaman..13

PPPTMGB Lemigas “Sarang Korupsi”

KPK Diminta Turun Tangan Lakukan Penyelidikan Halaman..14

Akses Baca berita aktual kami

Akses Baca Surat Kabar Catatan Harian Rakyat Bicara News Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

Edisi: 012

TABLOID

Media Online Rakyat Bicara News www.rakyatbicaranews.com

Gratis

14 - 20 Maret 2011

2

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

Penggarapan Tanah PT Buana Estate Berdasarkan “Surat Palsu”

Joyo Winoto, PhD Terindikasi Konspirasi Dalam Penerbitan SK Perpanjangan HGU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 Dolok Sirait

Joyo Winoto

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk memberikan kebijakan yang pro terhadap rakyat, dan “copot” pejabat terindikasi korupsi, kolusi, nepotisme dan senang dengan menerima gratifikasi, demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur di Bumi Pertiwi Indonesia, khususnya masyarakat Hambalang Kabupaten Bogor Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News isebabkan penggarapan tanaholehPTBuanaEs tate pada awalnya berdasarkan“SuratPalsu”kemudian sertifikatHakGunaUsaha(HGU) diperpanjanglagisetelahhabismasa berlakunya,dimana dalam penerbitanSuratKeputusan(SK)untuk perpanjanganHGUtersebutJoyo Winoto,PhDterindikasikonspirasi

D

dalampenerbitannya,PresidenRI, SusiloBambangYudhoyono(SBY) dimintauntukmemberikankebijakan yang pro terhadap rakyat, dan “copot”pejabatterindikasikorupsi, kolusi, nepotisme dan senang denganmenerimagratifikasi,demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur diBumiPertiwiIndonesia, khususnya masyarakat HambalangKabupatenBogor.

Walaupun pada Pengadi-

lan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, Joyo Winoto, PhD sudah diperintahkan untuk mencabut keputusannya dan memperbaharui SK yang sudah diterbitkan, namun sampai berita ini diturunkan Joyo Winoto belum bersedia membatalkan SK yang diterbitkannya sendiri selaku

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Genta Prana, Drs. Dolok F. Sirait kepada Kantor Berita Rakyat Bicara News di Jakarta baru baru ini memberikan komentar terkait SK pembatalan SK Nomor 9 yang sudah berada di meja Kepala BPN RI, setelah Kepala Kantor Pertanahan Bogor dan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Jawa Barat memberikan analisa bahwa SK Nomor 9 tersebut sudah memenuhi syarat secara yuridis untuk dibatalkan. Namun demikian, Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI belum bersedia unBersambung Ke Hal...4

3

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

Walikota Jaksel, Syahrul Effendi

Menurut keyakinan Jaksa dalam surat tuntutannya, pada 6 Desember 2006, diadakan rapat dengan agenda penelitian data-data yuridis dan musyawarah kesepakatan harga. Tim P2T mempunyai tugas antara lain meneliti berupa KTP pemilik tanah, KK, PBB, SK penguasaan lahan dari Gubernur maupun izin prinsip dari Gubernur.

Namun saksi Dadang Kadarusman, selaku Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak yang membutuhkan, dan terdakwa selaku Camat tidak hadir dalam rapat tersebut. Sedangkan Akbar Supria Pancha selaku Lurah, tidak memberikan tanggapan maupun pertanyaan.

Menurut Jaksa, berdasarkan pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005, tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu, dalam hal jumlah

pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah dan instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah.

Jaksa berkeyakinan terdakwa Ibnu Maulana selaku Camat Cilandak, dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah tidak hadir pada acara musyawarah harga, maka musyawarah harga yang sebenarnya tidak terlaksana.

Sehingga terdakwa dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah, tidak mengetahui berapa harga yang diminta dan disetujui instansi pemerintah yang memerlukan tanah.

Adapun hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dapat menghambat tujuan pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Per-

buatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 12,035 milyar lebih. Sedangkan hal-hal yang meringankan, terdakwa sopan di persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga serta belum pernah dihukum.

Tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa terhadap terdakwa Ibnu Maulana yang tinggal di Jl. H. Ismail No.39 B Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan ini, sama dengan yang lain yakni Dadang Kadarusman dituntut delapan tahun dihukum empat tahun penjara, dan Akbar Supria Pancha selaku Lurah juga dituntut delapan tahun penjara.

Sidang perkara terdakwa Ibnu Maulana ini, akan dilanjutkan hari Senin tanggal 14 Maret 2011, dengan acara mendengar pembacaan duplik dari penasehat hukum terdakwa.

(Heri Ekaputra)

4

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 2

sebagai akibat atau disebabkan karena tuk membatalkan SK tersebut, dengan telah melakukan, tidak melakukan semaksud dan tujuan yang sulit diterima suatu dalam jabatannya yang bertenakal sehat. tangan dengan kewajibannya” imPensiunan kepolisian yang berniat buhnya. membela masyarakat kecil terjolimi ini Perkara tanah antara PT Buana juga mengatakan, di dalam Undang- Estate dengan PT Genta Prana yang Undang Nomor 31 Tahun 1999 ten- objek perkaranya di Desa Hambalang tang Pemberantasan Tindak Pidana Kabupaten Bogor dan saat ini dalam Korupsi sebagaimana telah diubah proses banding, rupa rupanya diduga oleh Undang-Undang Nomor 20 Ta- telah terjadi kisah misteri dibalik kisah hun 2001 Pasal 12, tersurat dengan je- yang sangat unik jalan ceritanya. las, bahwa “Dipidana dengan penjara Adapun dasar penggarapan tanah seumur hidup atau penjara paling se- oleh PT Buana Estate berdasarkan sudikit 4 (empat) tahun dan paling lama rat dari Kepala Kantor Agraria dan 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda Pengawasan Agraria Daerah Bogor paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua (pada waktu itu) tertanggal 25-11-1967 ratus juta rupiah) dan paling banyak Nomor: 1364/Kapad/P/1967, dimana Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah): surat aslinya tidak dapat diperlihatkan poin a. Pegawai negeri atau penye- termasuk pada saat membuat akta lenggara negara yang menerima ha- Notaris pelepasan hak menggarap dari diah atau janji, padahal diketahui atau Gusyaaf Hendrik Mantik, Mayor patut diduga bahwa hadiah atau janji Jenderal Tentara Nasional Indonesia, tersebut diberikan untuk mengge- Panglima Kodam V Jaya kepada PT rakkan agar melakukan, tidak mela- Buana Estate. kukan sesuatu dalam jabatannya, yang Dalam hal ini Joyo Winoto, PhD bertentangan dengan kewajibannya; diharapkan untuk evaluasi terhadap poin b. Pegawai negeri atau penye- SK yang diterbitkannya sendiri dan lenggara negara yang menerima ha- perlu untuk “sadar diri” agar pemdiah, padahal diketahui atau patut di- benahan dapat dilakukan demi tercipduga bahwa hadiah tersebut diberikan tanya pelayanan pertanahan yang

profesional dalam menerbitkan legalitas pertanahan, tandasnya.

Di lain sisi, penuturan sumber Kantor Berita RBN yang lain di Jakarta belum lama ini, “Pada hari ini Jumat, tanggal Delapan Belas Juni Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam, hadir di hadapan saya, Raden Soerojo Wongsowidjojo SH, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksisaksi yang saya, Notaris, dan akan disebut dibawah ini.”

Gusyaaf Hendrik Mantik, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia, Panglima Kodam V Jaya, bertempat tinggal di Jakarta, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan oleh karenanya untuk dan atas nama Komando Daerah Militer (KODAM) V Jaya, selaku Pihak Pertama.

Probosoeterdjo, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta Jalan H. Agus Salim Nomor 121 menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibawah tangan tertanggal 15-6-1976 yang bermaterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan sebagai deBersambung Ke Hal...6

Segenap Redaksi dan Perusahaan Kantor Berita

RAKYAT BICARA NEWS Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) Pemimpin Redaksi

Pemimpin Perusahaan

Laspen Sianturi

Bernike Miranda Pardede, Spd.

5

“Saya sangat yakin bahwa Negara ini adalah Negara hukum, dan para pelaku akan mendapat hukuman yang setimpal sesuai perbuatan mereka.

Sungguh…..sungguh pahit dan getir kejadian yang saya alami saat itu. Saya sangat tersiksa lahir dan bathin selama para pelaku tidak segera diproses sesuai hukum yang berlaku. Bagaimana saya tidak tersiksa..? Karena akibat pengeroyokan dan penganiayaan tersebut, saya menjadi manusia cacat seumur hidup. Supremasi hukum harus ditegakkan di Negara kita karena kita adalah Negara hukum.”

Demikian jeritan Robert Tambunan, korban penganiayaan sekaligus pengeroyokan kepada Kantor Berita Rakyat Bicara News di Jakarta, belum lama iniMinggu lalu

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News obert Tambunan kini memiliki cacat seumur hidup di wajahnya, akibat pengeroyokan serta penganiayaan oleh sejumlah orang di kedai Lapo Ratak Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Walaupun sudah dilaporkan ke Polsek Pesanggrahan (LPB/ 536/XII/2010/SPKT) tanggal08 Desember 2010 tahun lalu, namun para pelaku terindikasi bebas berkeliaran.

“Saya hanya rakyat kecil yang ingin mencari keadilan, dan sangat mengharapkan semua pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara ini. Sejauh ini informasi yang saya dapat, bahwa dua orang pelaku sudah dipanggil dan sudah diproses, namun mereka tidak ditahan.

Korban merasa aneh karena pelaku seharusnya di-

R

tahan sesuai dengan laporan dan perkara ini dalam proses penyidikan dengan pasal yang dituntutkan kepada mereka adalah, PENGEROYOKAN JO PENGANIAYAAN pasal 170 jo 351 KUHP. Oleh sebab itu, saya menduga mungkin ada pihak yang menjamini ataupun memberikan uang jaminan, sehingga mereka “bebas berkeliaran.”

Sesuai dengan pengakuan korban, para pelaku pengeroyokan sekitar delapan orang, namun yang dapat diingat korban adalah empat orang, yaitu: Kamjat Napitupulu pengusaha lapo dan pemilik bilyard Regensi di Jl K. H. Ashari, kemudian Paris Panjaitan yang juga seorang pengusaha daging di Pasar Ciledug, Lese Silalahi yang punya profesi supir Bersambung Ke Hal...16

6

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 4 mikian atas nama Ibu Hatmani, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, yang dalam hal ini diwakili sebagai Direktur, selaku Pihak Kedua.

Para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan lebih dahulu, bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Daerah Bogor (pada waktu itu) tertanggal 25-11-1967 Nomor: 1364/Kapad/P/1967. Dimana surat aslinya tidak diperlihatkan kepada Notaris.

Pihak Pertama, Kodam V Jaya telah mendapat ijin untuk menggarap lima bidang tanah terletak didalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor Kecamatan Citeureup Desa Hambalang, yang merupakan bekas tanahtanah Perkebunan Kelapa Sawit dan Sereh Ciderati/Karang Asem dengan seluruhnya seluas kurang lebih 813 Ha. Bahwa tanah-tanah seluas 813 Ha tersebut, adalah: sebagian meluas kurang lebih 632 Ha telah dibebaskan dari penggarapnya dan ganti rugi garapannya telah dibayar lunas sepenuhnya oleh Pihak Pertama kepada rakyat penggarapnya.

Sebagian seluas kurang lebih 50 Ha yang letak dan batas-batasnya telah

diketahui oleh kedua pihak menurut gambar yang akan diuraikan dibawah ini berdasarkan surat keputusan Panitia Pemeriksa Tanah di Jawa Barat tertanggal 1-10-1966 serta persetujuan Pihak Pertama telah diserahkan kepada Desa dan merupakan tanah Desa dan tanah-tanah rakyat.

Sebagian seluas kurang lebih 131 Ha belum dibayar ganti kerugian garapannya kepada masyarakat penggarapannya dan ganti rugi itu segera dibayar lunas oleh Pihak Pertama Bahwa di dalam lingkungan tanahtanah tersebut terdapat pula tanah-tanah milik Rakyat yang tetap menjadi hak milik Rakyat yang letak dan batasbatasnya telah diketahui oleh kedua pihak dan akan diuraikan dalam gambar yang akan diuraikan di bawah ini.

Dari tanah-tanah seluas 813 Ha itu 26 Ha diantaranya disediakan untuk 13 orang yang akan ditunjuk oleh Pihak Pertama masing-masing akan mendapatkan 2 Ha tanah. Permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah-tanah tersebut kepada instansi Agraria belum diajukan oleh Pihak Pertama, sehingga Pihak Pertama bermaksud untuk mengoperkan hak garapan itu kepada Pihak Kedua.

Pihak Kedua bersedia untuk mengambil alih hak garapan Pihak Per-

tama atas tanah-tanah tersebut dengan uang ganti kerugian sebesar Rp. 50 tiap meter persegi, dengan ketentuan bahwa Pihak Pertama akan memberikan bantuan kepada Pihak Kedua agar Pihak Kedua dapat menjadi pemilik tanah-tanah tersebut dan Pihak Pertama juga memberikan bantuannya agar Pihak Kedua memperoleh sertifikat tanah-tanah hak tersebut.

Bahwa kedua pihak hendak membuat suatu persetujuan mengenal hal itu, maka berhubung dengan itu para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan bahwa Pihak Pertama (KODAM) dan Pihak Kedua (BUANA ESTATE) yang satu dengan yang lain.

Telah bersetuju untuk dan dengan ini membuat suatu persetujuan dengan perjanjian-perjanjian dan syarat-syarat berikut: Pasal 1 Pihak Pertama dengan ini melepaskan dan menyerahkan kembali kepada Negara Republik Indonesia, Hak garapannya atas lima bidang tanah yang terletak didalam Daerah Propinsi Jawa-Barat, Kabupaten Bogor Kecamatan Citeureup Desa Hambalang, tanah bekas tanah-tanah Perkebunan Kelapa Sawit dan Serah Ciderati/Karangasem, yang luasnya kuBersambung Ke Hal...7

Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Barat Bersama Jajarannya

Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Ir. Edy Marlan Simanjuntak, MT. Kasudin

7

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 6 rang lebih 8131 Ha tersebut diatas dan tanah tanah tersebut adalah tanahtanah: Bekas Hak Kripacht nomor : 107, luasnya 2.022.502.5 m2, surat ukur nomor: 225/1934, Bekas Hak Kripacht nomor: 108, luasnya 938.157.5 m2 surat ukur nomor : 226/1934, Bekas Hak Kripacht Nomor luasnya 804.700 m2 surat ukur nomor: 567/1938. Bekas Hak Kripacht 213 luasnya 3.209.000 m2 surat ukur nomor: 697/1938. Bekas Hak Kripacht nomor: 79 luasnya 1155.878 m2 surat ukur nomor: 632/ 1929 atau seluruhnya seluas lebih kurang 8.130.238 m2. yang letak dan batas-batasnya adalah menurut suatu gambar situasi (peta) yang diberi warna-warna berturut-turut kuning, hijau, abu-abu, ungu dan merah, tertanggal hari ini, ditandatangani oleh kedua belah pihak bermaterai cukup dan dilekatkan pada minit akta ini.

Dalam tanah-tanah itu tidak termasuk celah celah (enclaves) yang diberi warna biru yang merupakan tanah-tanah hak milik Rakyat. Pasal 2.

Pelepasan dan penyerahan kembali kepada Negara Republik Indonesia tanah-tanah Hak garapan tersebut dilakukan oleh Pihak Pertama guna memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk memohon hak berupa apapun juga atas tanah.

Pasal 3. Pelepasan dan penyerahan kembali kepada Negara Republik Indonesia tanah-tanah hak garapan seluas 737 Ha tersebut dianggap tidak pernah dilakukan. Bila Pihak Kedua karena sebab apapun juga tidak mendapat hak berupa apapun juga atas tanahtanah yang diuraikan diatas.

Pasal 4. Untuk pelepasan dan penyerahan kembali tanah-tanah hak garapan seluas 737 Ha tersebut Pihak Kedua membayar kepada Pihak Per-

tama ganti rugi sebesar Rp. 50 setiap meter persegi atau seluruhnya berjumlah Rp. 368.500.000,- dari jumlah uang sebagian sebesar Rp. 100.000.000,- telah dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan untuk penerimaan jumlah uang Rp. 100.000.000,- itu Pihak Pertama dengan ini memberikan kwitansinya berupa akta ini. Sisanya sebanyak Rp. 268.500.000,- akan dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama segera setelah Pihak Kedua memliki sertifikat Hak tanahtanah seluas 737 Ha tersebut.

Apabila karena sebab apapun juga Pihak Kedua belum dapat membayar lunas kekurangan uang ganti rugi itu pada saat yang ditentukan diatas, maka pembayaran kekurangan uang ganti rugi itu akan diputuskan oleh kedua pihak secara musyawarah. Selain pemBersambung Ke Hal 8

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara PASAL 116 (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat belas hari kerja).

(2) Apabila setelah 60 (enam puluh hari kerja) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kuatan hukum tetap, pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan / atau sanksi administratif.

(5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

(7) Ketentuan besaran uang paksa, jenis sanksi administratif diatur dengan peraturan perundangan undangan.

8

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 7 bayaran yang diuraikan diatas, Pihak Kedua akan membayar kepada Pihak Pertama tambahan biaya pembebasan tanah seluas 131 Ha tersebut yang jumlahnya akan ditetapkan oleh kedua pihak dan pembayarannya akan dilakukan pada waktu uang pembebasan itu diperlukan untuk dibayarkan kepada yang bersangkutan.

Pasal 5. Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan tunduk kepada surat ukur/ gambar situasi yang akan dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang untuk membuat surat ukur/ gambar situasi itu dan bila kemudian ternyata bahwa ukuran tanah-tanah itu lebih atau kurang daripada yang ditetapkan di atas ialah seluas 737 Ha maka kelebihan atau kekurangan ganti rugi itu akan didasarkan kepada surat ukur/gambar situasi tanah-tanah yang dibuat oleh Instansi Pemerintah itu yang perhitungannya akan dilakukan pada waktu pelunasan pembayaran ganti rugi tersebut. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 4 akata ini.

Pasal 6. Pihak Pertama menjamin

Pihak Kedua bahwa apa yang dilepaskan dan diserahkan kembali dengan akta ini benar-benar haknya Pihak Pertama dan Pihak Pertama berhak untuk melakukan penglepasan dan penyerahan kembali tanah-tanah Hak garapan tersebut dan bahwa tanah-tanah tersebut tidak di ikat dengan credit-verband, Dihipotikkan, Diberikan atau dipertanggungkan dengan cara lain kepada orang lain, bebas dari sitaan dan pula bahwa Pihak Pertama belum menjual/ mengoperkan tanah-tanah tersebut kepada orang lain dan bahwa tanahtanah itu tidak tersangkut pada suatu sengketa.

Pasal 7. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa mengenai hak yang dilepaskan dengan akta ini Pihak Kedua tidak akan mendapat tagihan atau tuntutan apapun dan dari siapapun juga. Bila kemudian ternyata, bahwa Pihak Kedua mengenai hak hak itu mendapat tagihan atau tuntutan, maka segala kerugian yang dideritanya dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua.

Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa Pihak Kedua akan da-

pat memiliki sertifikat tanah-tanah seluas 737 Ha tersebut.

Pasal 8. Iuran Pembangunan Daerah (I.P.D.) dari apa yang dilepaskan dan diserahkan kembali dengan akta ini dan beban-beban lainnya atau tanah-tanah itu sampai hari tanggal dikeluarkannya surat keputusan pemberian hak atas tanah-tanah itu atas nama Pihak Kedua dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama, selanjutnya oleh Pihak Kedua.

Pasal 9. Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Pihak Kedua, janji dan pengikatan diri tersebut diterima oleh Pihak Kedua, bahwa Pihak Pertama akan turut memberikan bantuannya kepada Pihak Kedua.

Dalam hal ini Pihak Kedua membebaskan/membayar ganti rugi garapan Rakyat atas tanah-tanah yang tidak termasuk dalam luas kurang lebih 737 Ha tersebut dan berada di luar daerah luas tanah – tanah 737 Ha tersebut diantaranya sebidang tanah seluas 56 Ha yang merupakan tanah-tanah hak Bersambung Ke Hal 9

Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Barat dan Jajarannya

Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Ir. Heryanto, SH. Kasudin

9

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 8 milik Rakyat dan 15 Ha tanah pengangonan yang terletak diantara tanahtanah seluas 813 Ha tersebut diatas.

Dalam hal Pihak Kedua mengajukan suatu permohonan hak atas tanah-tanah tersebut kepada intansi yang berwenang.

Dan semua biaya untuk membebankan hak-hak garapan Rakyat atas tanah-tanah tersebut semuanya seluas 737 Ha dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama, dikecualikan ganti rugi pembebasan tanah-tanah hak milik Rakyat seluas 56 Ha dan 15 ha itu menjadi tanggungan dan dibayar oleh Pihak Kedua.

Pasal 10. Bila kemudian ternyata masih ada penggarap penggarap diatas tanah-tanah seluas 737 Ha tersebut yang pembebasannya dari para penghuninya ditanggung oleh Pihak Pertama, maka pengosongan tanah-tanah itu menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan semua biaya untuk pengosongan itu juga seluruhnya dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama.

Pasal 11. Segala biaya yang berhubungan dengan pelepasan dan penyerahan tanah-tanah hak garapan ini, diantaranya biaya pembuatan akta ini, uang pemasukan untuk Negara berda-

sarkan surat keputusan pemberian hak atas tanah-tanah itu, biaya pembuatan sertifikat dan biaya-biaya lain untuk mendapatkan sertifikat tanahtanah hak itu semuanya dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua, dikecualikan biaya pemetaan, biaya pengukuran dan untuk mendapatkan surat ukur atau gambar situasi sebagai gantinya mulai ukur, pada sertifikat yang bersangkutan dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama. Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan dengan memberi hak dengan hak subsitusi sebagian atau seluruhnya kepada tuan-tuan.

Mewakili Pihak Pertama dan Pihak Kedua merubah atau menambah akta ini, bila hal demikian diperlukan berdasarkan peraturan-peraturan dari yang berwajib.

Mewakili Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam segala hal, urusan dan tindakan tidak ada yang dikecualikan guna penglepasan dan penyerahan kembali tanah-tanah hak garapan atau hak lainnya tersebut kepada Negara Republik Indonesia serta mengajukan permohonan kepada yang berwajib.

Agar Pihak Kedua mendapat hak berupa apapun juga atas tanah-tanah tersebut dan akan melakukan dan menger-

jakan apapun juga yang diperlukan.

Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari perjanjian ini yang tak dibuat tanpa kuasa itu dan kuasa itu tak dapat ditarik kembali dan tak akan berakhir karena sebab apapun juga. Seharusnya Pihak Pertama menangani dengan ini memberi kuasa dengan hak subsitusi Pihak Kedua.

Selama Pihak Kedua belum mendapat hak atas tanah-tanah tersebut dari yang berwajib, mewakili Pihak Pertama sepenuhnya dimana dan terhadap siapapun juga sebagai yang berhak atas tanah-tanah tersebut dalam segala hal, urusan dan tindakan tidak ada yang dikecualikan, sehingga Pihak Kedua berhak dan berwenang untuk melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang Pihak Pertama sendiri sebagai yang berhak atas tanah-tanah tersebut berhak untuk melakukan dan mengerjakannya.

Bila Pihak Kedua kemudian tidak mendapat hak berupa apapun juga atas tanah-tanah tersebut seperti yang diuraikan dalam pasal 3 akta ini untuk dan atas nama Pihak Pertama selekas-lekasnya mengoperkan dan menyerahkan atau melepaskan dengan cara Bersambung Ke Hal 10

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Jajarannya

Mengucapkan: Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Yusup, SH, MH. Kajari

Khairul, SH, MH. Kasi Pidum

10

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 9

apapun juga tanah-tanah hak garapan tersebut kepada orang lain, demikian dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan dari yang berwajib dengan harga dan perjanjian-perjanjian yang ditimbang baik oleh Pihak Kedua, menerima harga pengoperan/penerimaan itu, demikian dengan ketentuan bahwa harga pengoperan/ pelepasannya seluruhnya menjadi haknya Pihak Kedua dan segala kerugian yang didapat atau didertia dengan apa yang dioperkan/ dilepaskan dengan akta pengoperan/pelepasan tersebut mulai tanggal pengo-

peran tanah-tanah itu oleh Pihak Pertama hingga pengoperan/pelepasan kedua itu menjadi haknya atau dipikul oleh Pihak Kedua.

Sebaliknya Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari kewajibannya untuk mengembalikan uang ganti rugi yang telah diterima. Oleh Pihak Pertama tersebut kepada Pihak Kedua, sehingga jumlah uang tersebut tetap menjadi haknya Pihak Pertama sebagai penggantian dari pendapatan pengoperan/pelepasan kedua itu. Kuasa kuasa yang dimaksud diatas ini tak dapat ditarik kembali dan tak akan berakhir, karena se-

bab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau karena apapun juga. Akhirnya para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan: Bahwa apa yang dilepaskan dengan akta ini akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan selayaknya segera setelah akta ini ditandatangani. Bahwa kedua pihak tentang perjanjian ini dan segala akibatnya memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di Paniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.

Sesuai dengan pantauan

Kantor Berita RBN, setelah Joyo Winoto menjabat Kepala BPN RI diduga institusi pertanahan tertutup kepada publik dan terindikasi kurang menghormati keterbukaan informasi publik.

Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI, Joyo Winoto enggan memberikan komentar, walaupun surat konfirmasi untuk terciptanya pemberitaan berimbang sudah dikirimkan sekitar sepuluh kali namun Joyo Winoto belum bersedia memberikan jawaban ataupun komentar terkait permasalahan tanah tersebut.

(Fanni Manurung/ Geri Manurung/STR)

Segenap Guru dan Karyawan

SMPN 177 Pesanggrahan Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Drs. Tadjudin, MM. Kepala Sekolah

11

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

“

Sejak belum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu pada jaman penjajahan Belanda di Indonesia, keturunan keluarga Kong Koeres alias Bule (Alm) lahir pada tahun 1865 di Batavia yang sekarang dikenal dengan nama Jl. Kartini Rt 10, Rt 11, Rt 12, Rw 05 Jakarta Pusat. Adapun keluarga dan ahli waris Kong Koeres tinggal di tanah tersebut secara turun temurun sampai saat ini.

Dalam kisah perjalanan tanah tersebut terjadi tiga masa, yaitu masa lalu, masa sekarang dan masa depan.

“

Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News ada tahun 1977, sesuai dengan kebijakan pemerintah keluarga Kong Koeres mengurus status tanahnya ke Kantor Agraria yaitu sebidang tanah sesuai dengan surat ukur seluas 2.130 meter persegi, yang diukur pada tahun 1977 oleh pihak Agraria dengan surat ukur No.2579/ ASK/P/VI/77.

Adapun Almarhum Kong Koeres punya adik perempuan bernama Gemro yang sekarang sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan alias ahli waris yang sah secara hukum dan atau Pengadilan Agama.

Hal tersebut disampaikan ahli waris Kong Koeres kepada Kantor Berita Rakyat Bicara News pada hari Rabu (9/3) di Jakarta memberikan komentar terkait tanah tersebut.

Kisah awal kronologis sejarah tanah tersebut adalah sebagai berikut: Setelah tanah tersebut dibangun kem-

P

bali dengan beberapa rumah petakan untuk disewakan/dikontrak, namun belum selesai suratnya diurus, pada tahun 1945 Kong Koeres Alias Bule meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Alm Kong Koeres Alias Bule meninggalkan seorang istri nama Ning dan anak angkat bernama Miun Bin Koeres Alias Bule.

Pada tahun 1965 Ning meninggal dunia dan meninggalkan anak satu satunya yang namanya Kong Miun Bin Koeres Alias Bule, sesuai dengan surat ketetapan Fatwa ahli waris Almarhum Koeres alias Bule No/062/C/1997.

Pada Tahun 1966 Kong Miun membayar uang sewa tanah sementara sampai tahun 1969 dengan bukti kwitansi tanda setoran pembayaran sewa tanah Negara bekas tanah Kong Koan Gunung Sahari terletak di Jl Kartini III Djakarta A/n Koeres untuk tahun 1966 Bersambung Ke Hal 12

12

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 11 dan 1969 menurut surat keputusan sewa tanah sementara No. 237/1.A/1960.

Kemudian, tahun 1977 terjadi pembayaran rumah lagi untuk waktu 9 tahun dari tahun 1969-1977 dengan bukti surat tanda setoran pembayaran sewa tanah Negara bekas Kong Koan Gunung Sahari yang terletak di Jl Kartini III Jakarta A/n. Koeres untuk tahun 1969 u/d 1977 (9 tahun) sesuai dengan surat sewa tanah sementara No.2371.A/1960.

Selanjutnya, tahun 1976 Kong Miun Bin Koeres Alias Bule mengajukan pendaftaran tanah dengan No. 3421

dan didukung dengan surat ukur dari Agraria. Sebagian tanah tersebut sampai saat ini masih ditempati keturunan Kong Miun selaku ahli waris, yakni anaknya bernama Yaser dan cucunya bernama Toing hingga sekarang ini, seperti pernyataannya, “Kami masih menguasai sebagian tanah tersebut sampai saat ini. Kami minta supaya pemerintah c/q pertanahan juga memikirkan nasib rakyat Indonesia seperti yang kami alami saat ini” tandas keluarga Kong Miun.

Secara riwayat tanah, tanah Kong Miun adalah tanah adat yang seharusnya dilindungi Undang Undang Perta-

nahan. Tanah Adat di Jl Kartini III Jakarta Pusat ini adalah sah secara tanah adat. Kami minta keadilan dan kebijaksanaan terkait legalitas tanah kami.

Dalam hal ini jajaran Pemkot Administrasi Jakarta Pusat diharapkan untuk dapat memberikan solusi terkait tanah kami, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, walikota dan kantor pertanahan, baik secara hukum maupun secara mediasi, sangat kami harapkan, imbuhnya.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi, Walikota Jakpus dan jajarannya, Kantor Pertanahan Jakpus tidak bersedia memberikan komentar. (Andre)

Suku Dinas P2B Jakarta Barat dan Jajarannya Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers”

Marbin Hutajulu, MM. Kasudin

13

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

KPK Diminta Periksa Kekayaan Walikota Jaksel

Syahrul Effendi “Pelesetkan” Amanah Fauzi Bowo

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo bersama Walikota Jakarta Selatan pada saat peresmian parkir di Blok M Square (Foto: Fanni Manurung)

Selaku orang nomor satu di wilayah Jaksel, Syahrul Effendi diharapkan dapat menjadi contoh panutan bagi masyarakat Jaksel khususnya bagi pejabat eselon jajaran Walikota, jangan hanya menjadi “walikota terkaya” yang memiliki rumah mewah, mobil mewah, ekonomi mewah dan dapat menyekolahkan anaknya ke luar negeri.

Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News Untuk terwujudnya pelayanan masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) serta terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme dan grati-

fikasi kepada pejabatnya, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diminta turun tangan untuk periksa harta kekayaan Walikota Jaksel, Syahrul Effendi.

Pasalnya, Walikota Jaksel Syahrul Effendi “pelesetkan” amanah Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo terkait dengan Syahrul Effendi “doyan setoran” untuk perkaya diri, sehingga amanah untuk menjalankan roda pemerintahan Kota Administrasi Jaksel terkesan kurang profesional dan terindikasi sarat dengan kepentingan pribadi walikota dan semarak dugaan nepotisme, akibatnya pejabat eselon tiga dan eselon empat merupakan orang orang kroninya, termasuk penentuan untuk menjadi pejabat camat dan lurah disinyalir pilih kasih tanpa memandang prestasinya.

Selaku orang nomor satu di wilayah Jaksel, Syahrul Effendi diharapkan dapat menjadi contoh panutan bagi masyarakat Jaksel khususnya bagi pejabat

eselon jajaran Walikota, jangan hanya menjadi “walikota terkaya” yang memiliki rumah mewah, mobil mewah, ekonomi mewah dan dapat menyekolahkan anaknya ke luar negeri.

Hal itu disampaikan sumber Kantor Berita RBN yang tidak bersedia namanya ditulis dalam pemberitaan, tetapi bersedia untuk menjadi saksi di pengadilan bila diperlukan, dengan maksud dan tujuan agar terwujudnya pembenahan diri selaku Walikota di Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta Minggu lalu.

Dalam kepemimpinannya Syahrul Effendi terindikasi “bobrok” serta lakukan berbagai pelanggaran yang tidak dapat diuraikan satu persatu. Mulai dari indikasi permasalahan “sepeda ontel”, setoran setoran dari pelaksana proyek, setoran setoran pemeliharaan gedung kantor walikota, setoran setoran pengadaan ATK, serta setoran setoran pengangkatan camat dan lurah.

“Memang…. setoran setoran tersebut tidak diterima langsung oleh Syahrul Eefendi, tetapi diterima orang lain yang diduga selaku orang kepercayaan walikota, dan sudah diciptakan Syahrul Effendi sedemikian rupa, dan disinyalir salah satunya Sotar Harahap ketika menjabat Kabag Umum yang sekarang menjadi Asisten Walikota. Jadi kalau ada terjadi hal yang tidak diinginkan, dalam pembuktiannya harus melalui proses yang panjang dan rumit, serta bila dipandang perlu Walikota tinggal membuang badan dan mengorbankan orang lain. Dalam hal ini kepiawaian KPK dan BPK RI sangat dibutuhkan untuk lakukan penyelidikan bersinergis” imbuh sumber.

Lebih jauh lagi Sumber mengatakan, “Kinerja para Asisten Walikota Bersambung Ke Hal 16

14

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

PPPTMGB Lemigas “Sarang Korupsi”

KPK Diminta Turun Tangan Lakukan Penyelidikan Panitia lelang dan pejabat pembuat komitmen PPPTMGB Lemigas bersama kroni kroninya diduga melanggar Keppres dalam pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2009 dan 2010 lalu.

Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diminta turun tangan untuk lakukan penyelidikan ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPPTMGB) Lemigas, supaya indikasi PPPTMGB Lemigas terindikasi sarang korupsi dapat tertuntaskan dan pejabat pejabat yang diduga ikut menjadi pelaku dapat diamankan ke hotel prodeo demi terciptanya pemberantasan tindak pidana korupsi di Bumi

Pertiwi Indonesia khususnya di lingkungan Lemigas.

Hal itu disampaikan sumber yang tidak berkenan namanya diekpos tetapi bila dibutuhkan menjadi saksi demi kebenaran, siap diperiksa untuk menjadi saksi dan membawa dokumen yang dibutuhkan.

Panitia lelang dan pejabat pembuat komitmen PPPTMGB Lemigas bersama kroni kroninya diduga melanggar Keppres dalam pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2009 dan 2010 lalu.

Proyek penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dengan pagu Rp. 144.807.575 dan HPS Rp. 144.500.000,- diduga tendernya melanggar Keppres dengan penunjukan penyedia barang untuk pelaksanaan paket pemasokan barang karena disinyalir terjadi persekongkolan P2K, Panitia, Pengawas Lemigas untuk “korupsi berjamaah” tandasnya.

Juga permintaan pengadaan barang (PPB) dari BLM 1.2 Nomor 011/PPB/UFRT/ Peralatan Power Quality Analyzer dan Pompa PPPTMGB, pekerjaannya

terindikasi “fiktif”. Bank Garansi juga disinyalir “aspal”.

Dilain sisi, pengumuman lelang Nomor: 01.Pm/91.04/PPBJ/2010 yang pekerjaannya dibiayai dari DIPA TA 2010 dengan jumlah paket 35 (tiga puluh lima) paket, dimana dalam proses tender disinyalir melanggar Keppres 80 Tahun 2003.

Diduga dari 35 paket tersebut sarat korupsi, kolusi dan gratifikasi antara P2K, Panitia, dan kontraktor pelaksana.

Berkembangnya opini bahwa pengadaan barang AC Tahun Anggaran 2009 barang yang digunakan terindikasi barang bekas, karena P2K, Panitia dan Pengawas di Lingkungan Lemigas terindikasi “doyan setoran” dari kontraktor binaan, baik dari proyek pekerjaan penunjukan langsung maupun pemilihan langsung.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke P2K dan Panitia Lelang bersama kroni kroninya, Ir. Rudi Suhartono W, Ir.Tunggal,M.Sc, Syamsudin Mukhtar,SE, Ir.Djoko, Sunarjanto,Msi, Moch. Fierdaus,S.Si tidak bersedia memberikan komentar. (Fanni/Andre)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12, tersurat dengan jelas, bahwa “Dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah): poin a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

15

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) Mengundang Wartawan/ti di Seluruh Wilayah Nusantara Untuk Bergabung Menjadi Anggota KKWI dan Melakukan Pembentukan Kepengurusan Harian di Wilayah Masing-Masing Syarat menjadi Anggota: 1. Memiliki Kartu Pers yang diterbitkan Perusahaan Pers dan atau Organisasi Wartawan 2. Memiliki Surat Tugas dari Perusahaan Pers dan atau Organisasi Wartawan 3. Memiliki NPWP Pribadi Bagi yang tertarik bergabung hubungi: Sekretariat KKWI Jl. Ciledug Raya No. 17 Pesanggrahan Jakarta Selatan Telp. (021) 94705665 081288817424

“Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

Laspen Sianturi

Timbul Gultom

Bersambung Ke Hal 16

16 >>Sambungan dari hal. 05 Korban Pengeroyokan..............

Ambulance Puskesmas Larangan Utara Ciledug yang menurut sumber yang layak dipercaya Calon Pegawai Negeri Sipil, dan berinisial Manalu yang tidak diketahui apa profesinya. Dalam hal ini para pelaku masih bebas berkeliaran dan terindikasi kebal hukum, dan merasa segala sesuatu dapat diselesaikan dengan “delapan enam”. Apa maksudnya “delapan enam”, korban kurang mengerti maksud dan tujuannya.

Di sisi lain, Iskandar penyidik per-

>>Sambungan dari hal. 13 KPK Diminta.............................

Jaksel dan kepala bagiannya terindikasi bobrok dan diduga terjadi “cari

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011 kara ini selalu berkelit ketika korban mempertanyakan perkembangan kasusnya, seperti penjelasan penyidik, “Silahkan anda tanyakan kepada Kanit Serse Pak Budi, karena yang berwenang memberikan komitmen adalah beliau dan Kapolsek” kata Iskandar kepada pelapor. Sementara Kanit Serse, Budi, selalu menghindar ketika korban berusaha untuk menanyakan perkembangan laporannya, dan telepon selularnyapun tidak pernah diangkat jika dihubungi,” tutur korban.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi

kepada Polsek Metro Pesanggrahan, Kapolsek Kompol Iryanto Suandi menjelaskan melalui telepon genggamnya, “Kita akan proses sesuai dengan prosedur yang berlaku, jika ada pihak yang mengatakan, terlapor dilepaskan karena sudah memberikan uang jaminan, itu tidak benar. Hingga saat ini dua orang tersangka masih wajib lapor, dan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sudah dikirim ke Pengadilan, imbuh Kapolsek kepada Kantor Berita Rakyat Bicara News.(Adhit/Trp)

muka” supaya Walikota Jaksel senang tanpa memberikan tanggung jawabnya dengan benar selaku pejabat ring satu tingkat walikota sesuai dengan tupok-

sinya, ujarnya.

Ketika dikonfirmasi kepada Walikota Jaksel, Syahrul Effendi tidak bersedia memberikan komentar. (Heri E/Fanni M)

Jangan Gentar Bicara Kebenaran PENERBIT:: Kantor Berita Rakyat Bicara News (CV. Multimedia Rakyat Bersatu) NPWP: 31.234.970.7-013.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Pur) Hadiman, Irjen Pol. (Pur) Putra Astaman DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Apoan Saragih, SE, Tengku Zainal, Ismet Fauzi, Drs. Budiman Siringo-ringo PENASEHAT HUKUM: R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH, Dicky Siahaan, SH, Donald Halasan Siahaan, SH. PEMIMPIN UMUM/PENJAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: REDAKTUR PELAKSANA: Bernhard Silaban, SPd. REDAKTUR KHUSUS: Drs. Dolok F. Sirait, Monang, Dicky Siahaan, SH. REDAKTUR: -

STAF REDAKSI (Jurnalis): Heri Ekaputra, Anggiat Sitorus SE, Rapolo Turnip, Bernhard Silaban SPd, Monang S, Kokoy Komaruddin (Acong), Ahmad Nurlisan, Zulkifli Sianturi, Ujang, Eko Budiono, Sudrajat, Drs Dolok F Sirait , Rusdin Hamzah Hasugian, Andrew Richad P, Fanny Januar, Negeri Parhitar Manurung, M.Div. PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede SPd WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN: Anggiat Sitorus SE SEKRETARIS REDAKSI: Miranda KOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.Div MANAGER IKLAN: Tri Astuti ASISTEN MANAGER IKLAN: Nurhayati, Ayu Lestari SE Layout/Design: Pahotan Sinaga MARKETING IKLAN: Ayu Supinah, Sri Wulandari, Condro Pranoto PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh PERWAKILAN MEDAN: Binsar Rajagukguk BIRO MEDAN KOTA: A Sianipar BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: K. Hutabarat PERWAKILAN BANTEN: Samuel Tinambunan STh (Ka.Perwakilan). BIRO PEMKOT TANGERANG: - BIRO PEMKAB TANGERANG: - BIRO TANGERANG SELATAN: Idawati BIRO BEKASI: - BIRO BOGOR: - BIRO DEPOK: - BIRO KARAWANG: - BIRO BALI: Juni Manurung PERWAKILAN SUMATERA SELATAN : Jimson Saman (Ka. Perwakilan), Yogi Andriansyah, Herman Susanto, Herlan Ansori Alamat Perwakilan: Jl Raflesiyah No 1 Pagar Alam Utara.

REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.: Bernike M. Pardede. ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Ciledug Raya No. 17 Pesanggrahan Jakarta Selatan TELP.: (021) 7365703, 94705665 FAX: (021) 7365703 e-mail: rakyatbicaranews@yahoo.com Percetakan: Print Out Warung Internet Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc

DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI KANTOR BERITA RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI BOKS REDAKSI

17

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

KPK Diminta “Unjuk Gigi”

PT Sumatera Sylvia Lestari Diduga Sekongkol Bupati “Serobot” Tanah Masyarakat Ulayat Padang Lawas >>BPN RI Diharapkan “Tindak Tegas” Kakanwil Pertanahan Sumut Sebab akibat terjadinya dugaan persekongkolan PT Sumatera Sylvia Lestari sekongkol Bupati Padang Lawas untuk “serobot” tanah Masyarakat Ulayat Padang Lawas, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diminta “unjuk gigi” untuk lakukan penyelidikan sampai ke penyidikan terkait bau korupsi yang belum terjamah sampai saat ini disebabkan tempat kejadian perkara jauh di ujung pedalaman Sumatera Utara.

Perkebunan PT Sumatera Sylvia Lestari di Padang Lawas Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News Diduga terjadi konspirasi berjamaah antara Bupati, Polres, Kepala Dinas Kehutanan, Kantor Pertanahan dan DPRD Kabupaten Padang Lawas dalam menjual tanah ulayat masyarakat kepada PT Sumatera Sylvia Lestari.

Untuk terbasminya koruptor dari Bumi Persada Nusantara khususnya Sumatera Utara, KPK diminta bertindak untuk membasmi “penjahat” berdasi demi terciptanya keadilan hukum dan kepastian hukum terkait tanah masyarakat ulayat Kabupaten Padang Lawas, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI diharapkan untuk tindak tegas Kakanwil Pertanahan Su-

matera Utara, bila terjadi indikasi gratifikasi.

Hal itu disampaikan penasehat hukum masyarakat Padang lawas, Dicky R. Z. Siahaan, SH kepada Kantor Berita Rakyat Bicara News di Jakarta Minggu lalu.

Seperti penuturannya, “Bahwa KOPERASI MARDOMU BULUNG (KMB) adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 518/27/BH-PL/XI/2008 tanggal 3 November 2008 yang keanggotaannya berasal dari Masyarakat Ulayat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang Peternakan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan serta usaha-usaha lain seba-

gaimana tercantum dalam Pasal 5 Anggaran Dasar KOPERASI MARDOMU BULUNG sehingga perlu dibela haknya selaku masyarakat yang tinggal di wilayah hukum Indonesia” Sebelum didirikannya KOPERASI MARDOMU BULUNG, Anggota Koperasi yang dalam hal ini Masyarakat Ulayat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas sudah memiliki, menguasai dan mengelola serta mengambil hasil dari tanah untuk Perkebunan karet dan Jalangan Ternak Kerbau yang terletak di PULO GODANG dan PULO ALIM dengan cara Pengolahan Manual sejak Tahun 1975/1976 dengan Bersambung Ke Hal 18

18

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 17 batas-batas tanah sebagai berikut, Dari Timur : berbatasan dengan harangan Gapuk; Dari Barat : berbatasan dengan Parsorminan; Dari Utara : berbatasan dengan Kebun Karet Tulangan; Dari Selatan: berbatasan dengan Ulu Galingging, imbuhnya.

Adapun kepemilikan tanah tersebut telah terdaftar di Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 27/IX/KD/1977 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Jae dan dibenarkan oleh Camat Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

Atas telah terdaftarnya Hak atas Tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 27/IX/KD/1977, maka hakhak atas tanah tersebut beserta masyarakat yang mengelola dan mengambil manfaat dari tanah tersebut yang keberadaannya diakui oleh Pemerintah Daerah setempat sebagai Masyarakat Ulayat harus dilindungi oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1966 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penye-

lesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, tandasnya.

Sejak Masyarakat Ulayat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas mengusahakan dan mengambil manfaat dari tanah ulayat mereka, kehidupan Masyarakat berjalan dengan baik dan berkecukupan dimana anak-anak bisa sekolah, remaja melanjutkan pendidikan ke kota dan orang tua maupun dewasa bisa bekerja hidup sejahtera serta mampu menyisihkan sebahagian dari pernghasilan mereka untuk ditabung.

Tetapi semua kebahagiaan dan kedamaian yang dirasakan oleh Masyarakat Ulayat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dirasakan mulai terusik dengan kehadiran PT Sumatera Sylvia Lestari; sebagai pemegang hak pengusahaan hutan tanaman kayu pertukangan (HPH Pertukangan) atas Areal Hutan Seluas + 42.350,- (empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh) Hektar di Propinsi Sumatera Utara Dan Propinsi Riau sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 02/ KPTS-II/2001 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan Kepada PT. SUMATERA SYLVIA LESTARI Atas

Areal Hutan Seluas + 42.350 (empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh) Hektar di Propinsi Sumatera Utara Dan Propinsi Riau.

Terlebih lagi sejak tahun 2007 hingga sekarang yang menurut keterangan klien kami beserta fakta-fakta di Lapangan, PT. Sumatera Sylvia Lestari telah melakukan penyerobotan terhadap tanah milik klien kami yang dengan cara-cara arogan telah melakukan intimidasi dan secara melawan hukum telah melakukan pengerusakan tanaman karet, kelapa sawit dan lainlain, yang merupakan mata pencaharian penduduk Desa Pasir Jae dengan menggunakan kekuatan aparat bersenjata lengkap, bahkan didukung oleh segelintir oknum oknum pemerintah setempat untuk mendapatkan Keuntungan. Hal mana seharusnya tidak boleh dilakukan oknum oknum pemerintah mengingat oknum oknum tersebut seharusnya adalah adalah pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, ujarnya.

Lebih ironisnya lagi, atas penyerobotan tanah yang dilakukan oleh PT Sumatera Sylvia Lestari, telah mengakibatkan penderitaan yang Bersambung Ke Hal 19

Segenap Guru dan Karyawan

SMAN 63 Pesanggrahan Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Drs. Tri Sugiareno Kepala Sekolah

19

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 18 berkepanjangan kepada masyarakat ulayat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yaitu hilangnya mata pencaharian utama masyarakat, anak anak putus sekolah, angka pengangguran bertambah sehingga meningkatnya angka kriminal dan bertambahnya jumlah orang yang stress dan gila, dan lebih disayangkan lagi keadaan ini justru tidak ditanggapi oleh pemerintah setempat, hingga kini yang terjadi adalah penindasan dan pembiaran.

Permintaan agar dikembalikannya tanah milik klien kami yang telah diserobot PT. Sumatera Sylvia Lestari, telah dilakukan berulang-kali bahkan sampai pada tingkatan Muspida Kab. Padang Lawas. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat DPRD Kabupaten Padang Lawas kepada Bupati tertanggal 19 mei 2009 yang pada intinya meminta agar Bupati menghentikan segala kegiatan PT SSL dan PT SRL, serta menyerahkan kembali areal tersebut kepada masyarakat.

Bahwa sesuai zin HPH Kayu Pertukangan Tahun 2001 yang diberikan kepada PT Sumatera Sylvia Lestari,

dalam point keempat ayat (1) disebutkan bahwa “Apabila di dalam areal HPH terdapat lahan yang telah menjadi hak milik, perkampungan, tegalan, persawahan, atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan harus dikeluarkan dari areal kerja HPH Tanaman Pertukangan” serunya.

Dengan demikian izin HPH yang diberikan kepada PT SSL secara tegas menyebutkan dan mengakui hak milik klien kami sebagai pemilik tanah yang hidup di tengah-tengah masyarakat ulayat.

Bahwa atas terbitnya Surat keterangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Nomor 525/110/2008 Tertanggal 16 Juli 2008 menjelaskan bahwa berdasarkan identifikasi koordinat peninjauan lapangan: Titik Koordinat : 01o 07’ 23,8" LU dan 99o 50’ 50,6" BT, Titik Koordinat : 01o 07’ 17,8" LU dan 99o 51’ 49,4" BT, Titik Koordinat : 01o 07’ 07,2" LU dan 99o 52’ 18,2" BT, Titik Koordinat : 01o 07’ 11,2" LU dan 99o 52’ 38,7" BT, Titik Koordinat : 01o 06’ 03,0" LU dan 99o 52’ 47,4" BT.

Kemudian diplotkan ke Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 201/Menhut-II/ 2006 tanggal 5 Juni 2006 dijelaskan bahwa seluas 112,6 Ha berada di luar Kawasan Hutan/ Areal Penggunaan Lain (APL).

Dengan demikian telah disebutkan secara jelas dan tegas bahwa tanah milik klien kami adalah berada diluar kawasan hutan/areal penggunaan lain dan bukan milik PT SSL. Adapun permintaan agar PT SSL agar segera menyerahkan tanah milik klien kami telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas 525/362.a/VII/2008 Tertanggal 31 Juli 2009 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Sumatera Sylvia Lestari, perihal: Areal Penggunaan Lain (APL) di dalam Areal Kerja PT. SSL, yang meminta kepada pihak PT. Sumatera Sylvia Lestari agar dengan segera menyerahkan lahan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 112,6 Ha tersebut kepada KOPERASI MARDOMU BULUNG. Bersambung Ke Hal 20

Segenap Guru dan Karyawan

SMAN 90 Pesanggrahan Mengucapkan: Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers”

Drs. Saksono Liliek Susanto, M.Pd. Kepala Sekolah

20

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 19 Menurut keterangan klien kami hingga saat ini pihak PT SSL belum menyerahkan lahan Areal Penggunaan Lain (APL) kepada Klien kami beserta pengosongan lahan tersebut padahal sesuai dengan surat kepala dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten padang lawas nomor : 525/362.a/vii/2008 tertanggal 31 juli 2009 yang ditujukan kepada PT SSL

poin ke-4 (keempat) menyebutkan agar PT SSL menyerahkan lahan apl tersebut seluas 112,6 ha kepada Koperasi Mardomu Bulung Desa Pasir Jae dan diharapkan dapat memperkecil konflik antara masyarakat dan PT SSL. Lebih aneh lagi, Bupati Padang lawas, Basyrah Lubis, SH diduga menjual tanah Negara dan atau tanah Masyarakat Ulayat Padang Lawas kepada Japahotan Manullang sekitar 240

hektar dengan dalih “Surat Ganti Rugi Tanah”, tanpa diketahui kapan Basyrah Lubis,SH selaku Bupati Padang Lawas memiliki tanah di lokasi tersebut, ujarnya.

Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi kepada Bupati, Basyrah Lubis, SH, Polres, Kepala Dinas Kehutanan, Kantor Pertanahan dan DPRD Kabupaten Padang Lawas, tidak bersedia memberikan komentar. (Tim)

Segenap Pengurus

Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (BERSAMA) Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers” Irjen Pol. (Pur.) Hadiman Ketua Umum

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jajarannya

Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers” H. Syahrial Sidik, SH, MH. Ketua Pengadilan

21

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

22

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

Kepala BPN RI “Takut” Probosutedjo

Joyo Winoto, PhD Diduga Dalang Tipu Muslihat Selain “takut” terhadap Probosutedjo, Joyo Winoto juga diduga menjadi dalang tipu muslihat terhadap masyarakat Hambalang Kabupaten Bogor, yang mengakibatkan terjadinya kisah dibalik kisah yang penuh dengan politisir dan perkara dibalik perkara.

Apa Joyo Winoto takut terhadap pribadi Probsutedjo atau takut terhadap indikasi gratifikasi yang diterima Joyo Winoto terbongkar, Presiden SBY diharapkan pengkajian terhadap keberadaan Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI. Bogor, Kantor Berita RBN Disebabkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI “takut” terhadap pengusaha Probosutedjo, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk segera copot Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI, karena kurang lazim seorang pejabat negara takut terhadap salah seorang masyarakat.

Bila kurang mampu untuk menjalankan roda pemerintahan pada bidang pertanahan, Joyo Winoto, PhD sebaiknya dicopot dari jabatannya dan selayaknya untuk dilakukan penyelidikan sampai ke penyidikan, karena Joyo Winoto terindikasi salah-gunakan jabatan selaku kepala badan dan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan Joyo Winoto disinyalir sarat dengan setoran untuk memperkaya diri dan atau orang lain.

Hal itu disampaikan sumber Kantor Berita RBN yang namanya tidak bersedia dibawa dalam pemberitaan di Jakarta pekan silam.

Menurut sumber, jika kisah awal kepemilikan PT Buana Estate ditelusuri, istri Probosutedjo selaku Direktur PT Buana Estate, Hatmani yang memberikan kuasa kepada Probosutedjo secara dibawah tangan juga layak un-

tuk dilaporkan kepada pihak berwajib disebabkan terindikasi turut serta melakukan penggelapan sejarah tanah dan penipuan terhadap masyarakat Bogor, tandasnya.

Patut diduga Joyo Winoto dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, dan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu gerakan sehingga merugikan orang lain yaitu masyarakat Bogor, karena sebab akibat dari SK yang diterbitkan Joyo Winoto, beberapa orang masyarakat Bogor masuk penjara dan satu orang meninggal dunia karena diduga disiksa dan dianiaya, dengan didalangi oleh Probsutedjo dan Joyo Winoto secara konspirasi.

Sudah sejak semula patut diduga bahwa Joyo Winoto PhD selaku Kepala BPN RI merencanakan penipuan dengan cara tipu muslihat terhadap tanah masyarakat seluas 211,75 Ha di Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.

Sesuai dengan surat penelitian Tim “B” No. 570-7-KWBPN-PAN-”B” tgl. 24-12-2004, bahwa di atas tanah eks HGU No.1 an. PT. Buana Estate yang sudah berakhir sejak tanggal 31-

12-2002 sesuai surat Kantor Pertanahan Bogor No. 250-46 tgl. 23-12-2002, telah terdapat tanah garapan 611 orang masyarakat seluas 261,61 Ha, dengan rincian di Desa Hambalang 211,75 Ha (objek sengketa) di Desa Sukahati 12,41 Ha dan di Desa Tangkil 38,45 Ha. Tanpa permohonan baru dan ijin lokasi baru, langsung saja Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI menerbitkan SK No. 9/HGU/BPN/2006 tgl.

1-6-2006 tentang perpanjangan sebagian atau 657.8315 m2 eks HGU No.1 tersebut.

Di dalam isi diktum ketiga SK No.9 tersebut diuraikan, “Penerima perpanjangan jangka waktu HGU bertanggung jawab untuk menyelesaikan penguasaan/penggarapan masyarakat menurut ketentuan perundangan yang berlaku.”

Istilah penyelesaian terhadap penggarap masyarakat atas perkebunan yang boleh diperpanjang sebenarnya tidak pernah ada. Karena perkebunan yang diperpanjang adalah perkebunan yang diusahakan dengan baik sesuai peruntukannya. Namun kenyataannya, eks HGU No.1 tersebut telah digarap oleh: PT Keramikata, SMP Yaskita, Bersambung Ke Hal 24

23

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

Kelompok Kerja Wartawan Indonesia (KKWI)

Visi & Misi Ketua Umum KKWI, Laspen Sianturi

T

ujuan pendirian KKWI adalah mencapai terwujudnya keamanan dalam pemberitaan dan keselamatan diri sendiri selaku wartawan yang penuh dengan liku liku kehidupan, resiko, teror dan ancaman dalam melakukan tugas pers selaku pengawal kebenaran, serta untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Wartawan yang melakukan peliputan di wilayah hukum Indonesia, perlu membentuk suatu kelompok kerja Wartawan sebagai tempat maupun wadah berdiskusi bagi wartawan yang melakukan peliputan di wilayah

Penulis: Laspen Sianturi

hukum Indonesia demi tercapainya Standar Kompetensi Wartawan (SKW).

Adapun terbentuknya wadah ini adalah untuk meningkatkan kualitas pemberitaan dalam rangka mencapai visi misi “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers� dengan melakukan sosialisasi, diskusi secara internal dan eksternal, pembinaan individu wartawan dengan cara bekerja sama dengan Dewan Pers dan Organisasi Wartawan.

Sebagai wadah wartawan untuk melakukan pengabdian masyarakat (bhakti sosial) dan program lain yang tidak bertentangan dengan koridor

pers, Kode Etik Jurnalistik, Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 secara teratur dan periodik.

Adapun syarat untuk dapat menjadi anggota KKWI yaitu: 1.Memiliki Kartu Pers yang diterbitkan oleh Perusahaan Pers Surat Kabar, Majalah, Tabloid, Media Online dan Media lainnya.

2.Memiliki surat tugas dari Perusahaan Pers masing masing.

3.Memiliki Surat Tugas dan Kartu Tanda Anggota dari Organisasi Wartawan. 4.Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Pribadi.

5.Mempunyai visi misi sama dengan visi misi KKWI. (****)

Bersatu Kita Teguh

Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Pers

24 >>Sambungan dari hal. 22 rencana relokasi, Pemancar TPI, SD Inpers, Diklat Olah Raga Pelajar Nasional dan 611 orang masyarakat Bogor.

Seluruh garapan para penggarap tersebut diatas telah dikeluarkan dari perpanjangan HGU kecuali garapan masyarakat seluas 262,61 Ha. Tanah garapan masyarakyat tersebut sesuai Diktum Ketiga SK No. 9 dikatakan, supaya diselesaikan penguasaan/penggarapan masyarakat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Tidak menjelaskan harus memberi ganti rugi atau tidak sebagaimana lazimnya pembebasan tanah. Terindikasi sengaja dibuat kurang terperinci alias mengambang sedemikian rupa.

Pada umumnya segala keputusan yang berhubungan dengan penyelesaian penguasaan/penggarapan selalu dijelaskan dalam isi SK secara terperinci tentang penyelesaian dimaksud, apa dengan cara pemberian ganti rugi atas tanam-tanaman milik para penggarap yang ada di atas tanah dimaksud.

Tetapi pada SK No. 9 hanya disebutkan menyelesaikan penguasaan penggarapan masyarakat menurut ketentuan perundangan yang berlaku.

Disinyalir Joyo Winoto sekongkol dengan Probosutedjo untuk pembohongan kepada masyarakat penggarap.

Penyelesaian yang dilakukan terhadap masyarakat penggarap sesuai ketentuan Diktum Ketiga SK No. 9 tersebut telah dilaksanakan dengan perbuatan curang, yaitu SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 terbit pada tanggal 1-6-2006. Joyo Winoto,PhD kemudian memerintahkan jajarannya agar pengurusan sertifikat dilaksanakan kilat, rahasia dan menjadikan 6 (enam) sertifikat an. PT. Buana Estate tanpa mengukur ke lokasi, dan cukup dengan menggunakan peta bidang tanah tanggal 13 September 2005 No. 21/ 2005 yang sudah diminta agar direvisi kembali karena peta tersebut salah (sudah tidak berlaku lagi) sesuai surat Kepala BPN No. 540.1-181-DI. Selain itu, juga memerintahkan agar

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011 disisakan seluas 29.3926 m2 (SK BPN seluas 657.8315 m2 dijadikan HGU PT. Buana Estate seluas 6284.389 m2 dan sisanya 29.3926 m2 bukan an. PT. Buana Estate).

Salah satu dari 6 sertifikat tersebut adalah sertifikat No. 149/HGU tgl. 156-2006, seluas 448.6975 m2 dimana di dalamnya terdapat objek sengketa tanah rakyat seluas 211,75 Ha. Tetapi pada malam hari tanggal 52-2007, HGU No. 149 tersebut yang luasnya 448.8975 m2 telah ditanami bibit pohon coklat 270 batang, pohon mahoni 33 batang dan plang PT. Buana Estate 18 plang di atas kebun masyarakat. Sertifikat diterbitkan dulu, baru fisiknya dikuasai secara paksa.

Seterusnya, tanggal 1-3-2007, Haji Sukandi ditangkap/ ditodong dengan senjata api di jalan raya, sepulang dari POM ABRI Bogor dalam membuat laporan, dan langsung ditahan di kantor Polres Cibinong. Pada saat itu Kapolresnya adalah AKBP IRLAN. Kemudian masyarakyat penggarap ditangkap sebanyak 6 orang yang semuanya langsung ditahan polisi dan masuk penjara di Bogor sesuai Putusan Pidana Majelis Hakim PN Cibinong No. 207 dan 208/Pid.B/PN Cbn dengan alasan, mayarakyat (terpidana) telah merusak tanam-tanaman milik PT. Buana Estate sesuai sertifikat No. 149 tgl. 15-6-2006. Padahal, masyarakyat telah menggarap tanah tersebut sejak tahun 1960. Kerugian PT. Buana Estate sesuai putusan Majelis Hakim PN Cibinong sekitar Rp. 250 juta, dan 6 orang tersebut dipenjarakan antara 9 bulan s/d 1 tahun 4 bulan.

Siapa yang menjadi dalangnya semula tidak dapat diketahui dengan jelas, tetapi kemudian menjadi jelas dan salah satu dalangnya patut diduga Joyo Winoto,PhD menjadi sutradara kisah pertanahan tersebut.

Hal itu disebabkan karena putusan pidana No. 207 dan 208/Pid.B/PN Cbn tersebut telah dijadikan Novum oleh Joyo Winoto,PhD selaku Kepala BPN RI untuk PK di Mahkamah Agung RI dan PK sudah telah ditolak oleh Hakim

MA sesuai Putusan MA No. 72PK/ TUN/2009 tgl. 16 September 2009.

Jadi jelaslah sudah bahwa Joyo Winoto,PhD patut diduga bahwa sejak awal sudah merencanakan penipuan/perbuatan curang berupa tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan sesuai pasal 378 KUHP. Walaupun Joyo Winoto sudah diperintahkan Ketua PTUN Jakarta dengan suratnya No. W2.TUN1.146/ HK/06/VII/2009 tanggal 9-7-2009 yaitu untuk membatalkan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl. 1-6-2006 dan sertifikat No. 149/H tgl. 15-6-2006 masing-masing an. PT. Buana Estate.

Akan tetapi Joyo Winoto PhD diduga kebal hukum. Tidak bersedia melaksanakan perintah Ketua PTUN tersebut. Bahkan Kepala Kantor Pertanahan Bogor dengan suratnya No. 6003448 tanggal 14-12-2009 dan Kakanwil BPN Jabar dengan suratnya No. 663/19-32/II/2010 tanggal 17-2-2010 telah memohon agar dilaksanakan putusan MA RI No. 482K/TUN/2007 tgl.

20-2-2008 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu tentang pembatalan SK No. 9/HGU/BPN/ 2006 tgl. 1-6-2006 dengan sertifikat HGU No. 149 tanggal 15-6-2006.

Tetapi Joyo Winoto,PhD tetap tidak bersedia memperdulikan putusan MRI tersebut. Bahkan Deputinya sendiri yang sudah mengajukan konsep pembatalan SK BPN No. 9/HGU/BPN/ 2006 dan sertifikat HGU No. 149 tersebut juga tidak diperdulikan. Adapun surat pembatalan SK No 9 sudah berada di meja Kepala BPN RI, namun Joyo Winoto tidak bersedia untuk tanda tangan. Menurut pengakuan Joyo Winoto,PhD kepada Ruhut Sitompul, SH, bahwa Joyo Winoto PhD takut kepada Probosoetedjo, sehingga Sk tidak ditanda tangan.

Seorang pejabat pertanahan seharusnya melaksanakan tugas berdasarkan undang undang serta menjalankan roda pemerintahan juga sesuai dengan undang undang yang berlaku dan tunduk kepada aturan Bersambung Ke Hal 25

25

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 24 hukum yang berlaku, tetapi Joyo Winoto bukan menjalankan putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, namun terkesan membuat legalitas tanah status quo yang berakibat putusan pengadilan “dikangkangi”oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI dan malah mengaku takut kepada Probosutedjo sehingga SK pembatalan untuk SK No 9 tidak ditandatangani oleh Joyo Winoto. Padahal, SK nomor 9 diterbitkan dan ditandatangani oleh Joyo Winoto, namun untuk pembatalan SK No 9 dalam menjalankan putusan pe-

ngadilan, Joyo Winoto tidak bersedia.

Tanda tangan untuk terbit SK bersedia, tapi untuk membatalkan SK tidak bersedia. Ada ada saja kinerja Joyo Winoto yang aneh bin aneh, tandasnya.

Dalam hal ini, Presiden SBY perlu kaji dan telaah, apa masih layak pejabat “katrok” seperti Joyo Winoto dipertahankan menjabat Kepala BPN RI. Diduga karena Joyo Winoto bukan berkarir dari tingkat bawah mengakibatkan kurang memahami tupoksinya selaku kepala badan dan sering sering “salah-gunakan” jabatan. Bila SK sudah terbit sangat jarang untuk

ditinjau kembali dan harus digugat di pengadilan. Tugas institusi BPN selaku pelayanan legalitas tanah adalah menjalankan putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap terkait legalitas tanah, tanpa menunggu putusan yang lain.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI, Joyo Winoto,PhD tidak bersedia memberikan komentar karena sedang sibuk. Apa sibuk mengurusi tugasnya selaku kepala badan atau sibuk untuk memikirkan SK konduksif berikutnya, sangat dipertanyakan keberadaannya. (Fanny/Rapolo)

KORUPSI HARUS DIBASMI DARI BUMI PERTIWI INDONESIA Sesuai Dengan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

TARIF IKLAN TABLOID KANTOR BERITA RAKYAT BICARA NEWS 1 Halaman Full Colour : Rp 5.000.000,1/2 Halaman Full Colour : Rp 2.500.000,1/4 Halaman Full Colour : Rp 1.250.000,1 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,1/2 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,1/4 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,-

Anda Ingin Memasang Iklan?

Hubungi kami di: 021 - 94705665

Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN.

Kantor Berita RBN adalah Pengawal Kebenaran

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

Indek Berita

Korban “Pengeroyokan” Cacat Seumur Hidup

Pelaku Masih Bebas Berkeliaran Halaman..05

KPK Diminta Periksa Kekayaan Walikota Jaksel

Syahrul Effendi “Pelesetkan” Amanah Fauzi Bowo Halaman..13

PPPTMGB Lemigas “Sarang Korupsi”

KPK Diminta Turun Tangan Lakukan Penyelidikan Halaman..14

Akses Baca berita aktual kami

Akses Baca Surat Kabar Catatan Harian Rakyat Bicara News Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

Edisi: 012

TABLOID

Media Online Rakyat Bicara News www.rakyatbicaranews.com

Gratis

14 - 20 Maret 2011

2

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

Penggarapan Tanah PT Buana Estate Berdasarkan “Surat Palsu”

Joyo Winoto, PhD Terindikasi Konspirasi Dalam Penerbitan SK Perpanjangan HGU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 Dolok Sirait

Joyo Winoto

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk memberikan kebijakan yang pro terhadap rakyat, dan “copot” pejabat terindikasi korupsi, kolusi, nepotisme dan senang dengan menerima gratifikasi, demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur di Bumi Pertiwi Indonesia, khususnya masyarakat Hambalang Kabupaten Bogor Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News isebabkan penggarapan tanaholehPTBuanaEs tate pada awalnya berdasarkan“SuratPalsu”kemudian sertifikatHakGunaUsaha(HGU) diperpanjanglagisetelahhabismasa berlakunya,dimana dalam penerbitanSuratKeputusan(SK)untuk perpanjanganHGUtersebutJoyo Winoto,PhDterindikasikonspirasi

D

dalampenerbitannya,PresidenRI, SusiloBambangYudhoyono(SBY) dimintauntukmemberikankebijakan yang pro terhadap rakyat, dan “copot”pejabatterindikasikorupsi, kolusi, nepotisme dan senang denganmenerimagratifikasi,demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur diBumiPertiwiIndonesia, khususnya masyarakat HambalangKabupatenBogor.

Walaupun pada Pengadi-

lan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, Joyo Winoto, PhD sudah diperintahkan untuk mencabut keputusannya dan memperbaharui SK yang sudah diterbitkan, namun sampai berita ini diturunkan Joyo Winoto belum bersedia membatalkan SK yang diterbitkannya sendiri selaku

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Genta Prana, Drs. Dolok F. Sirait kepada Kantor Berita Rakyat Bicara News di Jakarta baru baru ini memberikan komentar terkait SK pembatalan SK Nomor 9 yang sudah berada di meja Kepala BPN RI, setelah Kepala Kantor Pertanahan Bogor dan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Jawa Barat memberikan analisa bahwa SK Nomor 9 tersebut sudah memenuhi syarat secara yuridis untuk dibatalkan. Namun demikian, Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI belum bersedia unBersambung Ke Hal...4

3

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

Walikota Jaksel, Syahrul Effendi

Menurut keyakinan Jaksa dalam surat tuntutannya, pada 6 Desember 2006, diadakan rapat dengan agenda penelitian data-data yuridis dan musyawarah kesepakatan harga. Tim P2T mempunyai tugas antara lain meneliti berupa KTP pemilik tanah, KK, PBB, SK penguasaan lahan dari Gubernur maupun izin prinsip dari Gubernur.

Namun saksi Dadang Kadarusman, selaku Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak yang membutuhkan, dan terdakwa selaku Camat tidak hadir dalam rapat tersebut. Sedangkan Akbar Supria Pancha selaku Lurah, tidak memberikan tanggapan maupun pertanyaan.

Menurut Jaksa, berdasarkan pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005, tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu, dalam hal jumlah

pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah dan instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah.

Jaksa berkeyakinan terdakwa Ibnu Maulana selaku Camat Cilandak, dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah tidak hadir pada acara musyawarah harga, maka musyawarah harga yang sebenarnya tidak terlaksana.

Sehingga terdakwa dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah, tidak mengetahui berapa harga yang diminta dan disetujui instansi pemerintah yang memerlukan tanah.

Adapun hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dapat menghambat tujuan pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Per-

buatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 12,035 milyar lebih. Sedangkan hal-hal yang meringankan, terdakwa sopan di persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga serta belum pernah dihukum.

Tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa terhadap terdakwa Ibnu Maulana yang tinggal di Jl. H. Ismail No.39 B Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan ini, sama dengan yang lain yakni Dadang Kadarusman dituntut delapan tahun dihukum empat tahun penjara, dan Akbar Supria Pancha selaku Lurah juga dituntut delapan tahun penjara.

Sidang perkara terdakwa Ibnu Maulana ini, akan dilanjutkan hari Senin tanggal 14 Maret 2011, dengan acara mendengar pembacaan duplik dari penasehat hukum terdakwa.

(Heri Ekaputra)

4

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 2

sebagai akibat atau disebabkan karena tuk membatalkan SK tersebut, dengan telah melakukan, tidak melakukan semaksud dan tujuan yang sulit diterima suatu dalam jabatannya yang bertenakal sehat. tangan dengan kewajibannya” imPensiunan kepolisian yang berniat buhnya. membela masyarakat kecil terjolimi ini Perkara tanah antara PT Buana juga mengatakan, di dalam Undang- Estate dengan PT Genta Prana yang Undang Nomor 31 Tahun 1999 ten- objek perkaranya di Desa Hambalang tang Pemberantasan Tindak Pidana Kabupaten Bogor dan saat ini dalam Korupsi sebagaimana telah diubah proses banding, rupa rupanya diduga oleh Undang-Undang Nomor 20 Ta- telah terjadi kisah misteri dibalik kisah hun 2001 Pasal 12, tersurat dengan je- yang sangat unik jalan ceritanya. las, bahwa “Dipidana dengan penjara Adapun dasar penggarapan tanah seumur hidup atau penjara paling se- oleh PT Buana Estate berdasarkan sudikit 4 (empat) tahun dan paling lama rat dari Kepala Kantor Agraria dan 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda Pengawasan Agraria Daerah Bogor paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua (pada waktu itu) tertanggal 25-11-1967 ratus juta rupiah) dan paling banyak Nomor: 1364/Kapad/P/1967, dimana Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah): surat aslinya tidak dapat diperlihatkan poin a. Pegawai negeri atau penye- termasuk pada saat membuat akta lenggara negara yang menerima ha- Notaris pelepasan hak menggarap dari diah atau janji, padahal diketahui atau Gusyaaf Hendrik Mantik, Mayor patut diduga bahwa hadiah atau janji Jenderal Tentara Nasional Indonesia, tersebut diberikan untuk mengge- Panglima Kodam V Jaya kepada PT rakkan agar melakukan, tidak mela- Buana Estate. kukan sesuatu dalam jabatannya, yang Dalam hal ini Joyo Winoto, PhD bertentangan dengan kewajibannya; diharapkan untuk evaluasi terhadap poin b. Pegawai negeri atau penye- SK yang diterbitkannya sendiri dan lenggara negara yang menerima ha- perlu untuk “sadar diri” agar pemdiah, padahal diketahui atau patut di- benahan dapat dilakukan demi tercipduga bahwa hadiah tersebut diberikan tanya pelayanan pertanahan yang

profesional dalam menerbitkan legalitas pertanahan, tandasnya.

Di lain sisi, penuturan sumber Kantor Berita RBN yang lain di Jakarta belum lama ini, “Pada hari ini Jumat, tanggal Delapan Belas Juni Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam, hadir di hadapan saya, Raden Soerojo Wongsowidjojo SH, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksisaksi yang saya, Notaris, dan akan disebut dibawah ini.”

Gusyaaf Hendrik Mantik, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia, Panglima Kodam V Jaya, bertempat tinggal di Jakarta, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan oleh karenanya untuk dan atas nama Komando Daerah Militer (KODAM) V Jaya, selaku Pihak Pertama.

Probosoeterdjo, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta Jalan H. Agus Salim Nomor 121 menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibawah tangan tertanggal 15-6-1976 yang bermaterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan sebagai deBersambung Ke Hal...6

Segenap Redaksi dan Perusahaan Kantor Berita

RAKYAT BICARA NEWS Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) Pemimpin Redaksi

Pemimpin Perusahaan

Laspen Sianturi

Bernike Miranda Pardede, Spd.

5

“Saya sangat yakin bahwa Negara ini adalah Negara hukum, dan para pelaku akan mendapat hukuman yang setimpal sesuai perbuatan mereka.

Sungguh…..sungguh pahit dan getir kejadian yang saya alami saat itu. Saya sangat tersiksa lahir dan bathin selama para pelaku tidak segera diproses sesuai hukum yang berlaku. Bagaimana saya tidak tersiksa..? Karena akibat pengeroyokan dan penganiayaan tersebut, saya menjadi manusia cacat seumur hidup. Supremasi hukum harus ditegakkan di Negara kita karena kita adalah Negara hukum.”

Demikian jeritan Robert Tambunan, korban penganiayaan sekaligus pengeroyokan kepada Kantor Berita Rakyat Bicara News di Jakarta, belum lama iniMinggu lalu

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News obert Tambunan kini memiliki cacat seumur hidup di wajahnya, akibat pengeroyokan serta penganiayaan oleh sejumlah orang di kedai Lapo Ratak Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Walaupun sudah dilaporkan ke Polsek Pesanggrahan (LPB/ 536/XII/2010/SPKT) tanggal08 Desember 2010 tahun lalu, namun para pelaku terindikasi bebas berkeliaran.

“Saya hanya rakyat kecil yang ingin mencari keadilan, dan sangat mengharapkan semua pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara ini. Sejauh ini informasi yang saya dapat, bahwa dua orang pelaku sudah dipanggil dan sudah diproses, namun mereka tidak ditahan.

Korban merasa aneh karena pelaku seharusnya di-

R

tahan sesuai dengan laporan dan perkara ini dalam proses penyidikan dengan pasal yang dituntutkan kepada mereka adalah, PENGEROYOKAN JO PENGANIAYAAN pasal 170 jo 351 KUHP. Oleh sebab itu, saya menduga mungkin ada pihak yang menjamini ataupun memberikan uang jaminan, sehingga mereka “bebas berkeliaran.”

Sesuai dengan pengakuan korban, para pelaku pengeroyokan sekitar delapan orang, namun yang dapat diingat korban adalah empat orang, yaitu: Kamjat Napitupulu pengusaha lapo dan pemilik bilyard Regensi di Jl K. H. Ashari, kemudian Paris Panjaitan yang juga seorang pengusaha daging di Pasar Ciledug, Lese Silalahi yang punya profesi supir Bersambung Ke Hal...16

6

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 4 mikian atas nama Ibu Hatmani, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, yang dalam hal ini diwakili sebagai Direktur, selaku Pihak Kedua.

Para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan lebih dahulu, bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Daerah Bogor (pada waktu itu) tertanggal 25-11-1967 Nomor: 1364/Kapad/P/1967. Dimana surat aslinya tidak diperlihatkan kepada Notaris.

Pihak Pertama, Kodam V Jaya telah mendapat ijin untuk menggarap lima bidang tanah terletak didalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor Kecamatan Citeureup Desa Hambalang, yang merupakan bekas tanahtanah Perkebunan Kelapa Sawit dan Sereh Ciderati/Karang Asem dengan seluruhnya seluas kurang lebih 813 Ha. Bahwa tanah-tanah seluas 813 Ha tersebut, adalah: sebagian meluas kurang lebih 632 Ha telah dibebaskan dari penggarapnya dan ganti rugi garapannya telah dibayar lunas sepenuhnya oleh Pihak Pertama kepada rakyat penggarapnya.

Sebagian seluas kurang lebih 50 Ha yang letak dan batas-batasnya telah

diketahui oleh kedua pihak menurut gambar yang akan diuraikan dibawah ini berdasarkan surat keputusan Panitia Pemeriksa Tanah di Jawa Barat tertanggal 1-10-1966 serta persetujuan Pihak Pertama telah diserahkan kepada Desa dan merupakan tanah Desa dan tanah-tanah rakyat.

Sebagian seluas kurang lebih 131 Ha belum dibayar ganti kerugian garapannya kepada masyarakat penggarapannya dan ganti rugi itu segera dibayar lunas oleh Pihak Pertama Bahwa di dalam lingkungan tanahtanah tersebut terdapat pula tanah-tanah milik Rakyat yang tetap menjadi hak milik Rakyat yang letak dan batasbatasnya telah diketahui oleh kedua pihak dan akan diuraikan dalam gambar yang akan diuraikan di bawah ini.

Dari tanah-tanah seluas 813 Ha itu 26 Ha diantaranya disediakan untuk 13 orang yang akan ditunjuk oleh Pihak Pertama masing-masing akan mendapatkan 2 Ha tanah. Permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah-tanah tersebut kepada instansi Agraria belum diajukan oleh Pihak Pertama, sehingga Pihak Pertama bermaksud untuk mengoperkan hak garapan itu kepada Pihak Kedua.

Pihak Kedua bersedia untuk mengambil alih hak garapan Pihak Per-

tama atas tanah-tanah tersebut dengan uang ganti kerugian sebesar Rp. 50 tiap meter persegi, dengan ketentuan bahwa Pihak Pertama akan memberikan bantuan kepada Pihak Kedua agar Pihak Kedua dapat menjadi pemilik tanah-tanah tersebut dan Pihak Pertama juga memberikan bantuannya agar Pihak Kedua memperoleh sertifikat tanah-tanah hak tersebut.

Bahwa kedua pihak hendak membuat suatu persetujuan mengenal hal itu, maka berhubung dengan itu para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan bahwa Pihak Pertama (KODAM) dan Pihak Kedua (BUANA ESTATE) yang satu dengan yang lain.

Telah bersetuju untuk dan dengan ini membuat suatu persetujuan dengan perjanjian-perjanjian dan syarat-syarat berikut: Pasal 1 Pihak Pertama dengan ini melepaskan dan menyerahkan kembali kepada Negara Republik Indonesia, Hak garapannya atas lima bidang tanah yang terletak didalam Daerah Propinsi Jawa-Barat, Kabupaten Bogor Kecamatan Citeureup Desa Hambalang, tanah bekas tanah-tanah Perkebunan Kelapa Sawit dan Serah Ciderati/Karangasem, yang luasnya kuBersambung Ke Hal...7

Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Barat Bersama Jajarannya

Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Ir. Edy Marlan Simanjuntak, MT. Kasudin

7

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 6 rang lebih 8131 Ha tersebut diatas dan tanah tanah tersebut adalah tanahtanah: Bekas Hak Kripacht nomor : 107, luasnya 2.022.502.5 m2, surat ukur nomor: 225/1934, Bekas Hak Kripacht nomor: 108, luasnya 938.157.5 m2 surat ukur nomor : 226/1934, Bekas Hak Kripacht Nomor luasnya 804.700 m2 surat ukur nomor: 567/1938. Bekas Hak Kripacht 213 luasnya 3.209.000 m2 surat ukur nomor: 697/1938. Bekas Hak Kripacht nomor: 79 luasnya 1155.878 m2 surat ukur nomor: 632/ 1929 atau seluruhnya seluas lebih kurang 8.130.238 m2. yang letak dan batas-batasnya adalah menurut suatu gambar situasi (peta) yang diberi warna-warna berturut-turut kuning, hijau, abu-abu, ungu dan merah, tertanggal hari ini, ditandatangani oleh kedua belah pihak bermaterai cukup dan dilekatkan pada minit akta ini.

Dalam tanah-tanah itu tidak termasuk celah celah (enclaves) yang diberi warna biru yang merupakan tanah-tanah hak milik Rakyat. Pasal 2.

Pelepasan dan penyerahan kembali kepada Negara Republik Indonesia tanah-tanah Hak garapan tersebut dilakukan oleh Pihak Pertama guna memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk memohon hak berupa apapun juga atas tanah.

Pasal 3. Pelepasan dan penyerahan kembali kepada Negara Republik Indonesia tanah-tanah hak garapan seluas 737 Ha tersebut dianggap tidak pernah dilakukan. Bila Pihak Kedua karena sebab apapun juga tidak mendapat hak berupa apapun juga atas tanahtanah yang diuraikan diatas.

Pasal 4. Untuk pelepasan dan penyerahan kembali tanah-tanah hak garapan seluas 737 Ha tersebut Pihak Kedua membayar kepada Pihak Per-

tama ganti rugi sebesar Rp. 50 setiap meter persegi atau seluruhnya berjumlah Rp. 368.500.000,- dari jumlah uang sebagian sebesar Rp. 100.000.000,- telah dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan untuk penerimaan jumlah uang Rp. 100.000.000,- itu Pihak Pertama dengan ini memberikan kwitansinya berupa akta ini. Sisanya sebanyak Rp. 268.500.000,- akan dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama segera setelah Pihak Kedua memliki sertifikat Hak tanahtanah seluas 737 Ha tersebut.

Apabila karena sebab apapun juga Pihak Kedua belum dapat membayar lunas kekurangan uang ganti rugi itu pada saat yang ditentukan diatas, maka pembayaran kekurangan uang ganti rugi itu akan diputuskan oleh kedua pihak secara musyawarah. Selain pemBersambung Ke Hal 8

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara PASAL 116 (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat belas hari kerja).

(2) Apabila setelah 60 (enam puluh hari kerja) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kuatan hukum tetap, pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan / atau sanksi administratif.

(5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

(7) Ketentuan besaran uang paksa, jenis sanksi administratif diatur dengan peraturan perundangan undangan.

8

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 7 bayaran yang diuraikan diatas, Pihak Kedua akan membayar kepada Pihak Pertama tambahan biaya pembebasan tanah seluas 131 Ha tersebut yang jumlahnya akan ditetapkan oleh kedua pihak dan pembayarannya akan dilakukan pada waktu uang pembebasan itu diperlukan untuk dibayarkan kepada yang bersangkutan.

Pasal 5. Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan tunduk kepada surat ukur/ gambar situasi yang akan dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang untuk membuat surat ukur/ gambar situasi itu dan bila kemudian ternyata bahwa ukuran tanah-tanah itu lebih atau kurang daripada yang ditetapkan di atas ialah seluas 737 Ha maka kelebihan atau kekurangan ganti rugi itu akan didasarkan kepada surat ukur/gambar situasi tanah-tanah yang dibuat oleh Instansi Pemerintah itu yang perhitungannya akan dilakukan pada waktu pelunasan pembayaran ganti rugi tersebut. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 4 akata ini.

Pasal 6. Pihak Pertama menjamin

Pihak Kedua bahwa apa yang dilepaskan dan diserahkan kembali dengan akta ini benar-benar haknya Pihak Pertama dan Pihak Pertama berhak untuk melakukan penglepasan dan penyerahan kembali tanah-tanah Hak garapan tersebut dan bahwa tanah-tanah tersebut tidak di ikat dengan credit-verband, Dihipotikkan, Diberikan atau dipertanggungkan dengan cara lain kepada orang lain, bebas dari sitaan dan pula bahwa Pihak Pertama belum menjual/ mengoperkan tanah-tanah tersebut kepada orang lain dan bahwa tanahtanah itu tidak tersangkut pada suatu sengketa.

Pasal 7. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa mengenai hak yang dilepaskan dengan akta ini Pihak Kedua tidak akan mendapat tagihan atau tuntutan apapun dan dari siapapun juga. Bila kemudian ternyata, bahwa Pihak Kedua mengenai hak hak itu mendapat tagihan atau tuntutan, maka segala kerugian yang dideritanya dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua.

Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa Pihak Kedua akan da-

pat memiliki sertifikat tanah-tanah seluas 737 Ha tersebut.

Pasal 8. Iuran Pembangunan Daerah (I.P.D.) dari apa yang dilepaskan dan diserahkan kembali dengan akta ini dan beban-beban lainnya atau tanah-tanah itu sampai hari tanggal dikeluarkannya surat keputusan pemberian hak atas tanah-tanah itu atas nama Pihak Kedua dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama, selanjutnya oleh Pihak Kedua.

Pasal 9. Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Pihak Kedua, janji dan pengikatan diri tersebut diterima oleh Pihak Kedua, bahwa Pihak Pertama akan turut memberikan bantuannya kepada Pihak Kedua.

Dalam hal ini Pihak Kedua membebaskan/membayar ganti rugi garapan Rakyat atas tanah-tanah yang tidak termasuk dalam luas kurang lebih 737 Ha tersebut dan berada di luar daerah luas tanah – tanah 737 Ha tersebut diantaranya sebidang tanah seluas 56 Ha yang merupakan tanah-tanah hak Bersambung Ke Hal 9

Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Barat dan Jajarannya

Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Ir. Heryanto, SH. Kasudin

9

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 8 milik Rakyat dan 15 Ha tanah pengangonan yang terletak diantara tanahtanah seluas 813 Ha tersebut diatas.

Dalam hal Pihak Kedua mengajukan suatu permohonan hak atas tanah-tanah tersebut kepada intansi yang berwenang.

Dan semua biaya untuk membebankan hak-hak garapan Rakyat atas tanah-tanah tersebut semuanya seluas 737 Ha dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama, dikecualikan ganti rugi pembebasan tanah-tanah hak milik Rakyat seluas 56 Ha dan 15 ha itu menjadi tanggungan dan dibayar oleh Pihak Kedua.

Pasal 10. Bila kemudian ternyata masih ada penggarap penggarap diatas tanah-tanah seluas 737 Ha tersebut yang pembebasannya dari para penghuninya ditanggung oleh Pihak Pertama, maka pengosongan tanah-tanah itu menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan semua biaya untuk pengosongan itu juga seluruhnya dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama.

Pasal 11. Segala biaya yang berhubungan dengan pelepasan dan penyerahan tanah-tanah hak garapan ini, diantaranya biaya pembuatan akta ini, uang pemasukan untuk Negara berda-

sarkan surat keputusan pemberian hak atas tanah-tanah itu, biaya pembuatan sertifikat dan biaya-biaya lain untuk mendapatkan sertifikat tanahtanah hak itu semuanya dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua, dikecualikan biaya pemetaan, biaya pengukuran dan untuk mendapatkan surat ukur atau gambar situasi sebagai gantinya mulai ukur, pada sertifikat yang bersangkutan dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama. Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan dengan memberi hak dengan hak subsitusi sebagian atau seluruhnya kepada tuan-tuan.

Mewakili Pihak Pertama dan Pihak Kedua merubah atau menambah akta ini, bila hal demikian diperlukan berdasarkan peraturan-peraturan dari yang berwajib.

Mewakili Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam segala hal, urusan dan tindakan tidak ada yang dikecualikan guna penglepasan dan penyerahan kembali tanah-tanah hak garapan atau hak lainnya tersebut kepada Negara Republik Indonesia serta mengajukan permohonan kepada yang berwajib.

Agar Pihak Kedua mendapat hak berupa apapun juga atas tanah-tanah tersebut dan akan melakukan dan menger-

jakan apapun juga yang diperlukan.

Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari perjanjian ini yang tak dibuat tanpa kuasa itu dan kuasa itu tak dapat ditarik kembali dan tak akan berakhir karena sebab apapun juga. Seharusnya Pihak Pertama menangani dengan ini memberi kuasa dengan hak subsitusi Pihak Kedua.

Selama Pihak Kedua belum mendapat hak atas tanah-tanah tersebut dari yang berwajib, mewakili Pihak Pertama sepenuhnya dimana dan terhadap siapapun juga sebagai yang berhak atas tanah-tanah tersebut dalam segala hal, urusan dan tindakan tidak ada yang dikecualikan, sehingga Pihak Kedua berhak dan berwenang untuk melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang Pihak Pertama sendiri sebagai yang berhak atas tanah-tanah tersebut berhak untuk melakukan dan mengerjakannya.

Bila Pihak Kedua kemudian tidak mendapat hak berupa apapun juga atas tanah-tanah tersebut seperti yang diuraikan dalam pasal 3 akta ini untuk dan atas nama Pihak Pertama selekas-lekasnya mengoperkan dan menyerahkan atau melepaskan dengan cara Bersambung Ke Hal 10

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Jajarannya

Mengucapkan: Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Yusup, SH, MH. Kajari

Khairul, SH, MH. Kasi Pidum

10

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 9

apapun juga tanah-tanah hak garapan tersebut kepada orang lain, demikian dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan dari yang berwajib dengan harga dan perjanjian-perjanjian yang ditimbang baik oleh Pihak Kedua, menerima harga pengoperan/penerimaan itu, demikian dengan ketentuan bahwa harga pengoperan/ pelepasannya seluruhnya menjadi haknya Pihak Kedua dan segala kerugian yang didapat atau didertia dengan apa yang dioperkan/ dilepaskan dengan akta pengoperan/pelepasan tersebut mulai tanggal pengo-

peran tanah-tanah itu oleh Pihak Pertama hingga pengoperan/pelepasan kedua itu menjadi haknya atau dipikul oleh Pihak Kedua.

Sebaliknya Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari kewajibannya untuk mengembalikan uang ganti rugi yang telah diterima. Oleh Pihak Pertama tersebut kepada Pihak Kedua, sehingga jumlah uang tersebut tetap menjadi haknya Pihak Pertama sebagai penggantian dari pendapatan pengoperan/pelepasan kedua itu. Kuasa kuasa yang dimaksud diatas ini tak dapat ditarik kembali dan tak akan berakhir, karena se-

bab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau karena apapun juga. Akhirnya para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan: Bahwa apa yang dilepaskan dengan akta ini akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan selayaknya segera setelah akta ini ditandatangani. Bahwa kedua pihak tentang perjanjian ini dan segala akibatnya memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di Paniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.

Sesuai dengan pantauan

Kantor Berita RBN, setelah Joyo Winoto menjabat Kepala BPN RI diduga institusi pertanahan tertutup kepada publik dan terindikasi kurang menghormati keterbukaan informasi publik.

Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI, Joyo Winoto enggan memberikan komentar, walaupun surat konfirmasi untuk terciptanya pemberitaan berimbang sudah dikirimkan sekitar sepuluh kali namun Joyo Winoto belum bersedia memberikan jawaban ataupun komentar terkait permasalahan tanah tersebut.

(Fanni Manurung/ Geri Manurung/STR)

Segenap Guru dan Karyawan

SMPN 177 Pesanggrahan Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Drs. Tadjudin, MM. Kepala Sekolah

11

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

“

Sejak belum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu pada jaman penjajahan Belanda di Indonesia, keturunan keluarga Kong Koeres alias Bule (Alm) lahir pada tahun 1865 di Batavia yang sekarang dikenal dengan nama Jl. Kartini Rt 10, Rt 11, Rt 12, Rw 05 Jakarta Pusat. Adapun keluarga dan ahli waris Kong Koeres tinggal di tanah tersebut secara turun temurun sampai saat ini.

Dalam kisah perjalanan tanah tersebut terjadi tiga masa, yaitu masa lalu, masa sekarang dan masa depan.

“

Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News ada tahun 1977, sesuai dengan kebijakan pemerintah keluarga Kong Koeres mengurus status tanahnya ke Kantor Agraria yaitu sebidang tanah sesuai dengan surat ukur seluas 2.130 meter persegi, yang diukur pada tahun 1977 oleh pihak Agraria dengan surat ukur No.2579/ ASK/P/VI/77.

Adapun Almarhum Kong Koeres punya adik perempuan bernama Gemro yang sekarang sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan alias ahli waris yang sah secara hukum dan atau Pengadilan Agama.

Hal tersebut disampaikan ahli waris Kong Koeres kepada Kantor Berita Rakyat Bicara News pada hari Rabu (9/3) di Jakarta memberikan komentar terkait tanah tersebut.

Kisah awal kronologis sejarah tanah tersebut adalah sebagai berikut: Setelah tanah tersebut dibangun kem-

P

bali dengan beberapa rumah petakan untuk disewakan/dikontrak, namun belum selesai suratnya diurus, pada tahun 1945 Kong Koeres Alias Bule meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Alm Kong Koeres Alias Bule meninggalkan seorang istri nama Ning dan anak angkat bernama Miun Bin Koeres Alias Bule.

Pada tahun 1965 Ning meninggal dunia dan meninggalkan anak satu satunya yang namanya Kong Miun Bin Koeres Alias Bule, sesuai dengan surat ketetapan Fatwa ahli waris Almarhum Koeres alias Bule No/062/C/1997.

Pada Tahun 1966 Kong Miun membayar uang sewa tanah sementara sampai tahun 1969 dengan bukti kwitansi tanda setoran pembayaran sewa tanah Negara bekas tanah Kong Koan Gunung Sahari terletak di Jl Kartini III Djakarta A/n Koeres untuk tahun 1966 Bersambung Ke Hal 12

12

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 11 dan 1969 menurut surat keputusan sewa tanah sementara No. 237/1.A/1960.

Kemudian, tahun 1977 terjadi pembayaran rumah lagi untuk waktu 9 tahun dari tahun 1969-1977 dengan bukti surat tanda setoran pembayaran sewa tanah Negara bekas Kong Koan Gunung Sahari yang terletak di Jl Kartini III Jakarta A/n. Koeres untuk tahun 1969 u/d 1977 (9 tahun) sesuai dengan surat sewa tanah sementara No.2371.A/1960.

Selanjutnya, tahun 1976 Kong Miun Bin Koeres Alias Bule mengajukan pendaftaran tanah dengan No. 3421

dan didukung dengan surat ukur dari Agraria. Sebagian tanah tersebut sampai saat ini masih ditempati keturunan Kong Miun selaku ahli waris, yakni anaknya bernama Yaser dan cucunya bernama Toing hingga sekarang ini, seperti pernyataannya, “Kami masih menguasai sebagian tanah tersebut sampai saat ini. Kami minta supaya pemerintah c/q pertanahan juga memikirkan nasib rakyat Indonesia seperti yang kami alami saat ini” tandas keluarga Kong Miun.

Secara riwayat tanah, tanah Kong Miun adalah tanah adat yang seharusnya dilindungi Undang Undang Perta-

nahan. Tanah Adat di Jl Kartini III Jakarta Pusat ini adalah sah secara tanah adat. Kami minta keadilan dan kebijaksanaan terkait legalitas tanah kami.

Dalam hal ini jajaran Pemkot Administrasi Jakarta Pusat diharapkan untuk dapat memberikan solusi terkait tanah kami, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, walikota dan kantor pertanahan, baik secara hukum maupun secara mediasi, sangat kami harapkan, imbuhnya.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi, Walikota Jakpus dan jajarannya, Kantor Pertanahan Jakpus tidak bersedia memberikan komentar. (Andre)

Suku Dinas P2B Jakarta Barat dan Jajarannya Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers”

Marbin Hutajulu, MM. Kasudin

13

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

KPK Diminta Periksa Kekayaan Walikota Jaksel

Syahrul Effendi “Pelesetkan” Amanah Fauzi Bowo

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo bersama Walikota Jakarta Selatan pada saat peresmian parkir di Blok M Square (Foto: Fanni Manurung)

Selaku orang nomor satu di wilayah Jaksel, Syahrul Effendi diharapkan dapat menjadi contoh panutan bagi masyarakat Jaksel khususnya bagi pejabat eselon jajaran Walikota, jangan hanya menjadi “walikota terkaya” yang memiliki rumah mewah, mobil mewah, ekonomi mewah dan dapat menyekolahkan anaknya ke luar negeri.

Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News Untuk terwujudnya pelayanan masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) serta terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme dan grati-

fikasi kepada pejabatnya, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diminta turun tangan untuk periksa harta kekayaan Walikota Jaksel, Syahrul Effendi.

Pasalnya, Walikota Jaksel Syahrul Effendi “pelesetkan” amanah Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo terkait dengan Syahrul Effendi “doyan setoran” untuk perkaya diri, sehingga amanah untuk menjalankan roda pemerintahan Kota Administrasi Jaksel terkesan kurang profesional dan terindikasi sarat dengan kepentingan pribadi walikota dan semarak dugaan nepotisme, akibatnya pejabat eselon tiga dan eselon empat merupakan orang orang kroninya, termasuk penentuan untuk menjadi pejabat camat dan lurah disinyalir pilih kasih tanpa memandang prestasinya.

Selaku orang nomor satu di wilayah Jaksel, Syahrul Effendi diharapkan dapat menjadi contoh panutan bagi masyarakat Jaksel khususnya bagi pejabat

eselon jajaran Walikota, jangan hanya menjadi “walikota terkaya” yang memiliki rumah mewah, mobil mewah, ekonomi mewah dan dapat menyekolahkan anaknya ke luar negeri.

Hal itu disampaikan sumber Kantor Berita RBN yang tidak bersedia namanya ditulis dalam pemberitaan, tetapi bersedia untuk menjadi saksi di pengadilan bila diperlukan, dengan maksud dan tujuan agar terwujudnya pembenahan diri selaku Walikota di Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta Minggu lalu.

Dalam kepemimpinannya Syahrul Effendi terindikasi “bobrok” serta lakukan berbagai pelanggaran yang tidak dapat diuraikan satu persatu. Mulai dari indikasi permasalahan “sepeda ontel”, setoran setoran dari pelaksana proyek, setoran setoran pemeliharaan gedung kantor walikota, setoran setoran pengadaan ATK, serta setoran setoran pengangkatan camat dan lurah.

“Memang…. setoran setoran tersebut tidak diterima langsung oleh Syahrul Eefendi, tetapi diterima orang lain yang diduga selaku orang kepercayaan walikota, dan sudah diciptakan Syahrul Effendi sedemikian rupa, dan disinyalir salah satunya Sotar Harahap ketika menjabat Kabag Umum yang sekarang menjadi Asisten Walikota. Jadi kalau ada terjadi hal yang tidak diinginkan, dalam pembuktiannya harus melalui proses yang panjang dan rumit, serta bila dipandang perlu Walikota tinggal membuang badan dan mengorbankan orang lain. Dalam hal ini kepiawaian KPK dan BPK RI sangat dibutuhkan untuk lakukan penyelidikan bersinergis” imbuh sumber.

Lebih jauh lagi Sumber mengatakan, “Kinerja para Asisten Walikota Bersambung Ke Hal 16

14

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

PPPTMGB Lemigas “Sarang Korupsi”

KPK Diminta Turun Tangan Lakukan Penyelidikan Panitia lelang dan pejabat pembuat komitmen PPPTMGB Lemigas bersama kroni kroninya diduga melanggar Keppres dalam pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2009 dan 2010 lalu.

Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diminta turun tangan untuk lakukan penyelidikan ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPPTMGB) Lemigas, supaya indikasi PPPTMGB Lemigas terindikasi sarang korupsi dapat tertuntaskan dan pejabat pejabat yang diduga ikut menjadi pelaku dapat diamankan ke hotel prodeo demi terciptanya pemberantasan tindak pidana korupsi di Bumi

Pertiwi Indonesia khususnya di lingkungan Lemigas.

Hal itu disampaikan sumber yang tidak berkenan namanya diekpos tetapi bila dibutuhkan menjadi saksi demi kebenaran, siap diperiksa untuk menjadi saksi dan membawa dokumen yang dibutuhkan.

Panitia lelang dan pejabat pembuat komitmen PPPTMGB Lemigas bersama kroni kroninya diduga melanggar Keppres dalam pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2009 dan 2010 lalu.

Proyek penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dengan pagu Rp. 144.807.575 dan HPS Rp. 144.500.000,- diduga tendernya melanggar Keppres dengan penunjukan penyedia barang untuk pelaksanaan paket pemasokan barang karena disinyalir terjadi persekongkolan P2K, Panitia, Pengawas Lemigas untuk “korupsi berjamaah” tandasnya.

Juga permintaan pengadaan barang (PPB) dari BLM 1.2 Nomor 011/PPB/UFRT/ Peralatan Power Quality Analyzer dan Pompa PPPTMGB, pekerjaannya

terindikasi “fiktif”. Bank Garansi juga disinyalir “aspal”.

Dilain sisi, pengumuman lelang Nomor: 01.Pm/91.04/PPBJ/2010 yang pekerjaannya dibiayai dari DIPA TA 2010 dengan jumlah paket 35 (tiga puluh lima) paket, dimana dalam proses tender disinyalir melanggar Keppres 80 Tahun 2003.

Diduga dari 35 paket tersebut sarat korupsi, kolusi dan gratifikasi antara P2K, Panitia, dan kontraktor pelaksana.

Berkembangnya opini bahwa pengadaan barang AC Tahun Anggaran 2009 barang yang digunakan terindikasi barang bekas, karena P2K, Panitia dan Pengawas di Lingkungan Lemigas terindikasi “doyan setoran” dari kontraktor binaan, baik dari proyek pekerjaan penunjukan langsung maupun pemilihan langsung.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke P2K dan Panitia Lelang bersama kroni kroninya, Ir. Rudi Suhartono W, Ir.Tunggal,M.Sc, Syamsudin Mukhtar,SE, Ir.Djoko, Sunarjanto,Msi, Moch. Fierdaus,S.Si tidak bersedia memberikan komentar. (Fanni/Andre)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12, tersurat dengan jelas, bahwa “Dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah): poin a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

15

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) Mengundang Wartawan/ti di Seluruh Wilayah Nusantara Untuk Bergabung Menjadi Anggota KKWI dan Melakukan Pembentukan Kepengurusan Harian di Wilayah Masing-Masing Syarat menjadi Anggota: 1. Memiliki Kartu Pers yang diterbitkan Perusahaan Pers dan atau Organisasi Wartawan 2. Memiliki Surat Tugas dari Perusahaan Pers dan atau Organisasi Wartawan 3. Memiliki NPWP Pribadi Bagi yang tertarik bergabung hubungi: Sekretariat KKWI Jl. Ciledug Raya No. 17 Pesanggrahan Jakarta Selatan Telp. (021) 94705665 081288817424

“Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

Laspen Sianturi

Timbul Gultom

Bersambung Ke Hal 16

16 >>Sambungan dari hal. 05 Korban Pengeroyokan..............

Ambulance Puskesmas Larangan Utara Ciledug yang menurut sumber yang layak dipercaya Calon Pegawai Negeri Sipil, dan berinisial Manalu yang tidak diketahui apa profesinya. Dalam hal ini para pelaku masih bebas berkeliaran dan terindikasi kebal hukum, dan merasa segala sesuatu dapat diselesaikan dengan “delapan enam”. Apa maksudnya “delapan enam”, korban kurang mengerti maksud dan tujuannya.

Di sisi lain, Iskandar penyidik per-

>>Sambungan dari hal. 13 KPK Diminta.............................

Jaksel dan kepala bagiannya terindikasi bobrok dan diduga terjadi “cari

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011 kara ini selalu berkelit ketika korban mempertanyakan perkembangan kasusnya, seperti penjelasan penyidik, “Silahkan anda tanyakan kepada Kanit Serse Pak Budi, karena yang berwenang memberikan komitmen adalah beliau dan Kapolsek” kata Iskandar kepada pelapor. Sementara Kanit Serse, Budi, selalu menghindar ketika korban berusaha untuk menanyakan perkembangan laporannya, dan telepon selularnyapun tidak pernah diangkat jika dihubungi,” tutur korban.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi

kepada Polsek Metro Pesanggrahan, Kapolsek Kompol Iryanto Suandi menjelaskan melalui telepon genggamnya, “Kita akan proses sesuai dengan prosedur yang berlaku, jika ada pihak yang mengatakan, terlapor dilepaskan karena sudah memberikan uang jaminan, itu tidak benar. Hingga saat ini dua orang tersangka masih wajib lapor, dan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sudah dikirim ke Pengadilan, imbuh Kapolsek kepada Kantor Berita Rakyat Bicara News.(Adhit/Trp)

muka” supaya Walikota Jaksel senang tanpa memberikan tanggung jawabnya dengan benar selaku pejabat ring satu tingkat walikota sesuai dengan tupok-

sinya, ujarnya.

Ketika dikonfirmasi kepada Walikota Jaksel, Syahrul Effendi tidak bersedia memberikan komentar. (Heri E/Fanni M)

Jangan Gentar Bicara Kebenaran PENERBIT:: Kantor Berita Rakyat Bicara News (CV. Multimedia Rakyat Bersatu) NPWP: 31.234.970.7-013.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Pur) Hadiman, Irjen Pol. (Pur) Putra Astaman DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Apoan Saragih, SE, Tengku Zainal, Ismet Fauzi, Drs. Budiman Siringo-ringo PENASEHAT HUKUM: R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH, Dicky Siahaan, SH, Donald Halasan Siahaan, SH. PEMIMPIN UMUM/PENJAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: REDAKTUR PELAKSANA: Bernhard Silaban, SPd. REDAKTUR KHUSUS: Drs. Dolok F. Sirait, Monang, Dicky Siahaan, SH. REDAKTUR: -

STAF REDAKSI (Jurnalis): Heri Ekaputra, Anggiat Sitorus SE, Rapolo Turnip, Bernhard Silaban SPd, Monang S, Kokoy Komaruddin (Acong), Ahmad Nurlisan, Zulkifli Sianturi, Ujang, Eko Budiono, Sudrajat, Drs Dolok F Sirait , Rusdin Hamzah Hasugian, Andrew Richad P, Fanny Januar, Negeri Parhitar Manurung, M.Div. PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede SPd WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN: Anggiat Sitorus SE SEKRETARIS REDAKSI: Miranda KOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.Div MANAGER IKLAN: Tri Astuti ASISTEN MANAGER IKLAN: Nurhayati, Ayu Lestari SE Layout/Design: Pahotan Sinaga MARKETING IKLAN: Ayu Supinah, Sri Wulandari, Condro Pranoto PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh PERWAKILAN MEDAN: Binsar Rajagukguk BIRO MEDAN KOTA: A Sianipar BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: K. Hutabarat PERWAKILAN BANTEN: Samuel Tinambunan STh (Ka.Perwakilan). BIRO PEMKOT TANGERANG: - BIRO PEMKAB TANGERANG: - BIRO TANGERANG SELATAN: Idawati BIRO BEKASI: - BIRO BOGOR: - BIRO DEPOK: - BIRO KARAWANG: - BIRO BALI: Juni Manurung PERWAKILAN SUMATERA SELATAN : Jimson Saman (Ka. Perwakilan), Yogi Andriansyah, Herman Susanto, Herlan Ansori Alamat Perwakilan: Jl Raflesiyah No 1 Pagar Alam Utara.

REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.: Bernike M. Pardede. ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Ciledug Raya No. 17 Pesanggrahan Jakarta Selatan TELP.: (021) 7365703, 94705665 FAX: (021) 7365703 e-mail: rakyatbicaranews@yahoo.com Percetakan: Print Out Warung Internet Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc

DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI KANTOR BERITA RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI BOKS REDAKSI

17

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

KPK Diminta “Unjuk Gigi”

PT Sumatera Sylvia Lestari Diduga Sekongkol Bupati “Serobot” Tanah Masyarakat Ulayat Padang Lawas >>BPN RI Diharapkan “Tindak Tegas” Kakanwil Pertanahan Sumut Sebab akibat terjadinya dugaan persekongkolan PT Sumatera Sylvia Lestari sekongkol Bupati Padang Lawas untuk “serobot” tanah Masyarakat Ulayat Padang Lawas, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diminta “unjuk gigi” untuk lakukan penyelidikan sampai ke penyidikan terkait bau korupsi yang belum terjamah sampai saat ini disebabkan tempat kejadian perkara jauh di ujung pedalaman Sumatera Utara.

Perkebunan PT Sumatera Sylvia Lestari di Padang Lawas Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News Diduga terjadi konspirasi berjamaah antara Bupati, Polres, Kepala Dinas Kehutanan, Kantor Pertanahan dan DPRD Kabupaten Padang Lawas dalam menjual tanah ulayat masyarakat kepada PT Sumatera Sylvia Lestari.

Untuk terbasminya koruptor dari Bumi Persada Nusantara khususnya Sumatera Utara, KPK diminta bertindak untuk membasmi “penjahat” berdasi demi terciptanya keadilan hukum dan kepastian hukum terkait tanah masyarakat ulayat Kabupaten Padang Lawas, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI diharapkan untuk tindak tegas Kakanwil Pertanahan Su-

matera Utara, bila terjadi indikasi gratifikasi.

Hal itu disampaikan penasehat hukum masyarakat Padang lawas, Dicky R. Z. Siahaan, SH kepada Kantor Berita Rakyat Bicara News di Jakarta Minggu lalu.

Seperti penuturannya, “Bahwa KOPERASI MARDOMU BULUNG (KMB) adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 518/27/BH-PL/XI/2008 tanggal 3 November 2008 yang keanggotaannya berasal dari Masyarakat Ulayat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang Peternakan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan serta usaha-usaha lain seba-

gaimana tercantum dalam Pasal 5 Anggaran Dasar KOPERASI MARDOMU BULUNG sehingga perlu dibela haknya selaku masyarakat yang tinggal di wilayah hukum Indonesia” Sebelum didirikannya KOPERASI MARDOMU BULUNG, Anggota Koperasi yang dalam hal ini Masyarakat Ulayat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas sudah memiliki, menguasai dan mengelola serta mengambil hasil dari tanah untuk Perkebunan karet dan Jalangan Ternak Kerbau yang terletak di PULO GODANG dan PULO ALIM dengan cara Pengolahan Manual sejak Tahun 1975/1976 dengan Bersambung Ke Hal 18

18

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 17 batas-batas tanah sebagai berikut, Dari Timur : berbatasan dengan harangan Gapuk; Dari Barat : berbatasan dengan Parsorminan; Dari Utara : berbatasan dengan Kebun Karet Tulangan; Dari Selatan: berbatasan dengan Ulu Galingging, imbuhnya.

Adapun kepemilikan tanah tersebut telah terdaftar di Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 27/IX/KD/1977 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Jae dan dibenarkan oleh Camat Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

Atas telah terdaftarnya Hak atas Tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 27/IX/KD/1977, maka hakhak atas tanah tersebut beserta masyarakat yang mengelola dan mengambil manfaat dari tanah tersebut yang keberadaannya diakui oleh Pemerintah Daerah setempat sebagai Masyarakat Ulayat harus dilindungi oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1966 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penye-

lesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, tandasnya.

Sejak Masyarakat Ulayat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas mengusahakan dan mengambil manfaat dari tanah ulayat mereka, kehidupan Masyarakat berjalan dengan baik dan berkecukupan dimana anak-anak bisa sekolah, remaja melanjutkan pendidikan ke kota dan orang tua maupun dewasa bisa bekerja hidup sejahtera serta mampu menyisihkan sebahagian dari pernghasilan mereka untuk ditabung.

Tetapi semua kebahagiaan dan kedamaian yang dirasakan oleh Masyarakat Ulayat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dirasakan mulai terusik dengan kehadiran PT Sumatera Sylvia Lestari; sebagai pemegang hak pengusahaan hutan tanaman kayu pertukangan (HPH Pertukangan) atas Areal Hutan Seluas + 42.350,- (empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh) Hektar di Propinsi Sumatera Utara Dan Propinsi Riau sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 02/ KPTS-II/2001 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan Kepada PT. SUMATERA SYLVIA LESTARI Atas

Areal Hutan Seluas + 42.350 (empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh) Hektar di Propinsi Sumatera Utara Dan Propinsi Riau.

Terlebih lagi sejak tahun 2007 hingga sekarang yang menurut keterangan klien kami beserta fakta-fakta di Lapangan, PT. Sumatera Sylvia Lestari telah melakukan penyerobotan terhadap tanah milik klien kami yang dengan cara-cara arogan telah melakukan intimidasi dan secara melawan hukum telah melakukan pengerusakan tanaman karet, kelapa sawit dan lainlain, yang merupakan mata pencaharian penduduk Desa Pasir Jae dengan menggunakan kekuatan aparat bersenjata lengkap, bahkan didukung oleh segelintir oknum oknum pemerintah setempat untuk mendapatkan Keuntungan. Hal mana seharusnya tidak boleh dilakukan oknum oknum pemerintah mengingat oknum oknum tersebut seharusnya adalah adalah pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, ujarnya.

Lebih ironisnya lagi, atas penyerobotan tanah yang dilakukan oleh PT Sumatera Sylvia Lestari, telah mengakibatkan penderitaan yang Bersambung Ke Hal 19

Segenap Guru dan Karyawan

SMAN 63 Pesanggrahan Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Drs. Tri Sugiareno Kepala Sekolah

19

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 18 berkepanjangan kepada masyarakat ulayat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yaitu hilangnya mata pencaharian utama masyarakat, anak anak putus sekolah, angka pengangguran bertambah sehingga meningkatnya angka kriminal dan bertambahnya jumlah orang yang stress dan gila, dan lebih disayangkan lagi keadaan ini justru tidak ditanggapi oleh pemerintah setempat, hingga kini yang terjadi adalah penindasan dan pembiaran.

Permintaan agar dikembalikannya tanah milik klien kami yang telah diserobot PT. Sumatera Sylvia Lestari, telah dilakukan berulang-kali bahkan sampai pada tingkatan Muspida Kab. Padang Lawas. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat DPRD Kabupaten Padang Lawas kepada Bupati tertanggal 19 mei 2009 yang pada intinya meminta agar Bupati menghentikan segala kegiatan PT SSL dan PT SRL, serta menyerahkan kembali areal tersebut kepada masyarakat.

Bahwa sesuai zin HPH Kayu Pertukangan Tahun 2001 yang diberikan kepada PT Sumatera Sylvia Lestari,

dalam point keempat ayat (1) disebutkan bahwa “Apabila di dalam areal HPH terdapat lahan yang telah menjadi hak milik, perkampungan, tegalan, persawahan, atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan harus dikeluarkan dari areal kerja HPH Tanaman Pertukangan” serunya.

Dengan demikian izin HPH yang diberikan kepada PT SSL secara tegas menyebutkan dan mengakui hak milik klien kami sebagai pemilik tanah yang hidup di tengah-tengah masyarakat ulayat.

Bahwa atas terbitnya Surat keterangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Nomor 525/110/2008 Tertanggal 16 Juli 2008 menjelaskan bahwa berdasarkan identifikasi koordinat peninjauan lapangan: Titik Koordinat : 01o 07’ 23,8" LU dan 99o 50’ 50,6" BT, Titik Koordinat : 01o 07’ 17,8" LU dan 99o 51’ 49,4" BT, Titik Koordinat : 01o 07’ 07,2" LU dan 99o 52’ 18,2" BT, Titik Koordinat : 01o 07’ 11,2" LU dan 99o 52’ 38,7" BT, Titik Koordinat : 01o 06’ 03,0" LU dan 99o 52’ 47,4" BT.

Kemudian diplotkan ke Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 201/Menhut-II/ 2006 tanggal 5 Juni 2006 dijelaskan bahwa seluas 112,6 Ha berada di luar Kawasan Hutan/ Areal Penggunaan Lain (APL).

Dengan demikian telah disebutkan secara jelas dan tegas bahwa tanah milik klien kami adalah berada diluar kawasan hutan/areal penggunaan lain dan bukan milik PT SSL. Adapun permintaan agar PT SSL agar segera menyerahkan tanah milik klien kami telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas 525/362.a/VII/2008 Tertanggal 31 Juli 2009 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Sumatera Sylvia Lestari, perihal: Areal Penggunaan Lain (APL) di dalam Areal Kerja PT. SSL, yang meminta kepada pihak PT. Sumatera Sylvia Lestari agar dengan segera menyerahkan lahan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 112,6 Ha tersebut kepada KOPERASI MARDOMU BULUNG. Bersambung Ke Hal 20

Segenap Guru dan Karyawan

SMAN 90 Pesanggrahan Mengucapkan: Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers”

Drs. Saksono Liliek Susanto, M.Pd. Kepala Sekolah

20

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 19 Menurut keterangan klien kami hingga saat ini pihak PT SSL belum menyerahkan lahan Areal Penggunaan Lain (APL) kepada Klien kami beserta pengosongan lahan tersebut padahal sesuai dengan surat kepala dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten padang lawas nomor : 525/362.a/vii/2008 tertanggal 31 juli 2009 yang ditujukan kepada PT SSL

poin ke-4 (keempat) menyebutkan agar PT SSL menyerahkan lahan apl tersebut seluas 112,6 ha kepada Koperasi Mardomu Bulung Desa Pasir Jae dan diharapkan dapat memperkecil konflik antara masyarakat dan PT SSL. Lebih aneh lagi, Bupati Padang lawas, Basyrah Lubis, SH diduga menjual tanah Negara dan atau tanah Masyarakat Ulayat Padang Lawas kepada Japahotan Manullang sekitar 240

hektar dengan dalih “Surat Ganti Rugi Tanah”, tanpa diketahui kapan Basyrah Lubis,SH selaku Bupati Padang Lawas memiliki tanah di lokasi tersebut, ujarnya.

Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi kepada Bupati, Basyrah Lubis, SH, Polres, Kepala Dinas Kehutanan, Kantor Pertanahan dan DPRD Kabupaten Padang Lawas, tidak bersedia memberikan komentar. (Tim)

Segenap Pengurus

Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (BERSAMA) Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers” Irjen Pol. (Pur.) Hadiman Ketua Umum

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jajarannya

Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers” H. Syahrial Sidik, SH, MH. Ketua Pengadilan

21

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

22

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

Kepala BPN RI “Takut” Probosutedjo

Joyo Winoto, PhD Diduga Dalang Tipu Muslihat Selain “takut” terhadap Probosutedjo, Joyo Winoto juga diduga menjadi dalang tipu muslihat terhadap masyarakat Hambalang Kabupaten Bogor, yang mengakibatkan terjadinya kisah dibalik kisah yang penuh dengan politisir dan perkara dibalik perkara.

Apa Joyo Winoto takut terhadap pribadi Probsutedjo atau takut terhadap indikasi gratifikasi yang diterima Joyo Winoto terbongkar, Presiden SBY diharapkan pengkajian terhadap keberadaan Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI. Bogor, Kantor Berita RBN Disebabkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI “takut” terhadap pengusaha Probosutedjo, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk segera copot Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI, karena kurang lazim seorang pejabat negara takut terhadap salah seorang masyarakat.

Bila kurang mampu untuk menjalankan roda pemerintahan pada bidang pertanahan, Joyo Winoto, PhD sebaiknya dicopot dari jabatannya dan selayaknya untuk dilakukan penyelidikan sampai ke penyidikan, karena Joyo Winoto terindikasi salah-gunakan jabatan selaku kepala badan dan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan Joyo Winoto disinyalir sarat dengan setoran untuk memperkaya diri dan atau orang lain.

Hal itu disampaikan sumber Kantor Berita RBN yang namanya tidak bersedia dibawa dalam pemberitaan di Jakarta pekan silam.

Menurut sumber, jika kisah awal kepemilikan PT Buana Estate ditelusuri, istri Probosutedjo selaku Direktur PT Buana Estate, Hatmani yang memberikan kuasa kepada Probosutedjo secara dibawah tangan juga layak un-

tuk dilaporkan kepada pihak berwajib disebabkan terindikasi turut serta melakukan penggelapan sejarah tanah dan penipuan terhadap masyarakat Bogor, tandasnya.

Patut diduga Joyo Winoto dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, dan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu gerakan sehingga merugikan orang lain yaitu masyarakat Bogor, karena sebab akibat dari SK yang diterbitkan Joyo Winoto, beberapa orang masyarakat Bogor masuk penjara dan satu orang meninggal dunia karena diduga disiksa dan dianiaya, dengan didalangi oleh Probsutedjo dan Joyo Winoto secara konspirasi.

Sudah sejak semula patut diduga bahwa Joyo Winoto PhD selaku Kepala BPN RI merencanakan penipuan dengan cara tipu muslihat terhadap tanah masyarakat seluas 211,75 Ha di Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.

Sesuai dengan surat penelitian Tim “B” No. 570-7-KWBPN-PAN-”B” tgl. 24-12-2004, bahwa di atas tanah eks HGU No.1 an. PT. Buana Estate yang sudah berakhir sejak tanggal 31-

12-2002 sesuai surat Kantor Pertanahan Bogor No. 250-46 tgl. 23-12-2002, telah terdapat tanah garapan 611 orang masyarakat seluas 261,61 Ha, dengan rincian di Desa Hambalang 211,75 Ha (objek sengketa) di Desa Sukahati 12,41 Ha dan di Desa Tangkil 38,45 Ha. Tanpa permohonan baru dan ijin lokasi baru, langsung saja Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI menerbitkan SK No. 9/HGU/BPN/2006 tgl.

1-6-2006 tentang perpanjangan sebagian atau 657.8315 m2 eks HGU No.1 tersebut.

Di dalam isi diktum ketiga SK No.9 tersebut diuraikan, “Penerima perpanjangan jangka waktu HGU bertanggung jawab untuk menyelesaikan penguasaan/penggarapan masyarakat menurut ketentuan perundangan yang berlaku.”

Istilah penyelesaian terhadap penggarap masyarakat atas perkebunan yang boleh diperpanjang sebenarnya tidak pernah ada. Karena perkebunan yang diperpanjang adalah perkebunan yang diusahakan dengan baik sesuai peruntukannya. Namun kenyataannya, eks HGU No.1 tersebut telah digarap oleh: PT Keramikata, SMP Yaskita, Bersambung Ke Hal 24

23

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

Kelompok Kerja Wartawan Indonesia (KKWI)

Visi & Misi Ketua Umum KKWI, Laspen Sianturi

T

ujuan pendirian KKWI adalah mencapai terwujudnya keamanan dalam pemberitaan dan keselamatan diri sendiri selaku wartawan yang penuh dengan liku liku kehidupan, resiko, teror dan ancaman dalam melakukan tugas pers selaku pengawal kebenaran, serta untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Wartawan yang melakukan peliputan di wilayah hukum Indonesia, perlu membentuk suatu kelompok kerja Wartawan sebagai tempat maupun wadah berdiskusi bagi wartawan yang melakukan peliputan di wilayah

Penulis: Laspen Sianturi

hukum Indonesia demi tercapainya Standar Kompetensi Wartawan (SKW).

Adapun terbentuknya wadah ini adalah untuk meningkatkan kualitas pemberitaan dalam rangka mencapai visi misi “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers� dengan melakukan sosialisasi, diskusi secara internal dan eksternal, pembinaan individu wartawan dengan cara bekerja sama dengan Dewan Pers dan Organisasi Wartawan.

Sebagai wadah wartawan untuk melakukan pengabdian masyarakat (bhakti sosial) dan program lain yang tidak bertentangan dengan koridor

pers, Kode Etik Jurnalistik, Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 secara teratur dan periodik.

Adapun syarat untuk dapat menjadi anggota KKWI yaitu: 1.Memiliki Kartu Pers yang diterbitkan oleh Perusahaan Pers Surat Kabar, Majalah, Tabloid, Media Online dan Media lainnya.

2.Memiliki surat tugas dari Perusahaan Pers masing masing.

3.Memiliki Surat Tugas dan Kartu Tanda Anggota dari Organisasi Wartawan. 4.Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Pribadi.

5.Mempunyai visi misi sama dengan visi misi KKWI. (****)

Bersatu Kita Teguh

Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Pers

24 >>Sambungan dari hal. 22 rencana relokasi, Pemancar TPI, SD Inpers, Diklat Olah Raga Pelajar Nasional dan 611 orang masyarakat Bogor.

Seluruh garapan para penggarap tersebut diatas telah dikeluarkan dari perpanjangan HGU kecuali garapan masyarakat seluas 262,61 Ha. Tanah garapan masyarakyat tersebut sesuai Diktum Ketiga SK No. 9 dikatakan, supaya diselesaikan penguasaan/penggarapan masyarakat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Tidak menjelaskan harus memberi ganti rugi atau tidak sebagaimana lazimnya pembebasan tanah. Terindikasi sengaja dibuat kurang terperinci alias mengambang sedemikian rupa.

Pada umumnya segala keputusan yang berhubungan dengan penyelesaian penguasaan/penggarapan selalu dijelaskan dalam isi SK secara terperinci tentang penyelesaian dimaksud, apa dengan cara pemberian ganti rugi atas tanam-tanaman milik para penggarap yang ada di atas tanah dimaksud.

Tetapi pada SK No. 9 hanya disebutkan menyelesaikan penguasaan penggarapan masyarakat menurut ketentuan perundangan yang berlaku.

Disinyalir Joyo Winoto sekongkol dengan Probosutedjo untuk pembohongan kepada masyarakat penggarap.

Penyelesaian yang dilakukan terhadap masyarakat penggarap sesuai ketentuan Diktum Ketiga SK No. 9 tersebut telah dilaksanakan dengan perbuatan curang, yaitu SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 terbit pada tanggal 1-6-2006. Joyo Winoto,PhD kemudian memerintahkan jajarannya agar pengurusan sertifikat dilaksanakan kilat, rahasia dan menjadikan 6 (enam) sertifikat an. PT. Buana Estate tanpa mengukur ke lokasi, dan cukup dengan menggunakan peta bidang tanah tanggal 13 September 2005 No. 21/ 2005 yang sudah diminta agar direvisi kembali karena peta tersebut salah (sudah tidak berlaku lagi) sesuai surat Kepala BPN No. 540.1-181-DI. Selain itu, juga memerintahkan agar

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011 disisakan seluas 29.3926 m2 (SK BPN seluas 657.8315 m2 dijadikan HGU PT. Buana Estate seluas 6284.389 m2 dan sisanya 29.3926 m2 bukan an. PT. Buana Estate).

Salah satu dari 6 sertifikat tersebut adalah sertifikat No. 149/HGU tgl. 156-2006, seluas 448.6975 m2 dimana di dalamnya terdapat objek sengketa tanah rakyat seluas 211,75 Ha. Tetapi pada malam hari tanggal 52-2007, HGU No. 149 tersebut yang luasnya 448.8975 m2 telah ditanami bibit pohon coklat 270 batang, pohon mahoni 33 batang dan plang PT. Buana Estate 18 plang di atas kebun masyarakat. Sertifikat diterbitkan dulu, baru fisiknya dikuasai secara paksa.

Seterusnya, tanggal 1-3-2007, Haji Sukandi ditangkap/ ditodong dengan senjata api di jalan raya, sepulang dari POM ABRI Bogor dalam membuat laporan, dan langsung ditahan di kantor Polres Cibinong. Pada saat itu Kapolresnya adalah AKBP IRLAN. Kemudian masyarakyat penggarap ditangkap sebanyak 6 orang yang semuanya langsung ditahan polisi dan masuk penjara di Bogor sesuai Putusan Pidana Majelis Hakim PN Cibinong No. 207 dan 208/Pid.B/PN Cbn dengan alasan, mayarakyat (terpidana) telah merusak tanam-tanaman milik PT. Buana Estate sesuai sertifikat No. 149 tgl. 15-6-2006. Padahal, masyarakyat telah menggarap tanah tersebut sejak tahun 1960. Kerugian PT. Buana Estate sesuai putusan Majelis Hakim PN Cibinong sekitar Rp. 250 juta, dan 6 orang tersebut dipenjarakan antara 9 bulan s/d 1 tahun 4 bulan.

Siapa yang menjadi dalangnya semula tidak dapat diketahui dengan jelas, tetapi kemudian menjadi jelas dan salah satu dalangnya patut diduga Joyo Winoto,PhD menjadi sutradara kisah pertanahan tersebut.

Hal itu disebabkan karena putusan pidana No. 207 dan 208/Pid.B/PN Cbn tersebut telah dijadikan Novum oleh Joyo Winoto,PhD selaku Kepala BPN RI untuk PK di Mahkamah Agung RI dan PK sudah telah ditolak oleh Hakim

MA sesuai Putusan MA No. 72PK/ TUN/2009 tgl. 16 September 2009.

Jadi jelaslah sudah bahwa Joyo Winoto,PhD patut diduga bahwa sejak awal sudah merencanakan penipuan/perbuatan curang berupa tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan sesuai pasal 378 KUHP. Walaupun Joyo Winoto sudah diperintahkan Ketua PTUN Jakarta dengan suratnya No. W2.TUN1.146/ HK/06/VII/2009 tanggal 9-7-2009 yaitu untuk membatalkan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl. 1-6-2006 dan sertifikat No. 149/H tgl. 15-6-2006 masing-masing an. PT. Buana Estate.

Akan tetapi Joyo Winoto PhD diduga kebal hukum. Tidak bersedia melaksanakan perintah Ketua PTUN tersebut. Bahkan Kepala Kantor Pertanahan Bogor dengan suratnya No. 6003448 tanggal 14-12-2009 dan Kakanwil BPN Jabar dengan suratnya No. 663/19-32/II/2010 tanggal 17-2-2010 telah memohon agar dilaksanakan putusan MA RI No. 482K/TUN/2007 tgl.

20-2-2008 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu tentang pembatalan SK No. 9/HGU/BPN/ 2006 tgl. 1-6-2006 dengan sertifikat HGU No. 149 tanggal 15-6-2006.

Tetapi Joyo Winoto,PhD tetap tidak bersedia memperdulikan putusan MRI tersebut. Bahkan Deputinya sendiri yang sudah mengajukan konsep pembatalan SK BPN No. 9/HGU/BPN/ 2006 dan sertifikat HGU No. 149 tersebut juga tidak diperdulikan. Adapun surat pembatalan SK No 9 sudah berada di meja Kepala BPN RI, namun Joyo Winoto tidak bersedia untuk tanda tangan. Menurut pengakuan Joyo Winoto,PhD kepada Ruhut Sitompul, SH, bahwa Joyo Winoto PhD takut kepada Probosoetedjo, sehingga Sk tidak ditanda tangan.

Seorang pejabat pertanahan seharusnya melaksanakan tugas berdasarkan undang undang serta menjalankan roda pemerintahan juga sesuai dengan undang undang yang berlaku dan tunduk kepada aturan Bersambung Ke Hal 25

25

Edisi: 012/14 - 20 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 24 hukum yang berlaku, tetapi Joyo Winoto bukan menjalankan putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, namun terkesan membuat legalitas tanah status quo yang berakibat putusan pengadilan “dikangkangi”oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI dan malah mengaku takut kepada Probosutedjo sehingga SK pembatalan untuk SK No 9 tidak ditandatangani oleh Joyo Winoto. Padahal, SK nomor 9 diterbitkan dan ditandatangani oleh Joyo Winoto, namun untuk pembatalan SK No 9 dalam menjalankan putusan pe-

ngadilan, Joyo Winoto tidak bersedia.

Tanda tangan untuk terbit SK bersedia, tapi untuk membatalkan SK tidak bersedia. Ada ada saja kinerja Joyo Winoto yang aneh bin aneh, tandasnya.

Dalam hal ini, Presiden SBY perlu kaji dan telaah, apa masih layak pejabat “katrok” seperti Joyo Winoto dipertahankan menjabat Kepala BPN RI. Diduga karena Joyo Winoto bukan berkarir dari tingkat bawah mengakibatkan kurang memahami tupoksinya selaku kepala badan dan sering sering “salah-gunakan” jabatan. Bila SK sudah terbit sangat jarang untuk

ditinjau kembali dan harus digugat di pengadilan. Tugas institusi BPN selaku pelayanan legalitas tanah adalah menjalankan putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap terkait legalitas tanah, tanpa menunggu putusan yang lain.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI, Joyo Winoto,PhD tidak bersedia memberikan komentar karena sedang sibuk. Apa sibuk mengurusi tugasnya selaku kepala badan atau sibuk untuk memikirkan SK konduksif berikutnya, sangat dipertanyakan keberadaannya. (Fanny/Rapolo)

KORUPSI HARUS DIBASMI DARI BUMI PERTIWI INDONESIA Sesuai Dengan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

TARIF IKLAN TABLOID KANTOR BERITA RAKYAT BICARA NEWS 1 Halaman Full Colour : Rp 5.000.000,1/2 Halaman Full Colour : Rp 2.500.000,1/4 Halaman Full Colour : Rp 1.250.000,1 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,1/2 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,1/4 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,-

Anda Ingin Memasang Iklan?

Hubungi kami di: 021 - 94705665

Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN.

Kantor Berita RBN adalah Pengawal Kebenaran