Sulut
JUMAT 23 AGUSTUS 2013
PENGARUSTAMAAN GENDER
Penguatan kelembagaan PUG untuk pembangunan di Sulut SEBAGAI upaya mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional dan peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum p e l a k s a n a a n BAHAGIA Mokoagow. Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah, berbagai langkah tindaklanjut strategis, telah dilakukan pemerintah. Ini dilakukan baik di tingkat Nasional maupun di daerah, dimana terkait dengan penguatan pelaksanaan, dalam peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2010-1014, menetapkan 3 prinsip pengarusutamaan. Masing-masing, pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pengarusutamaan gender. Lebih lanjut, tujuan pelaksanaan kegiatan fasilitas penguatan kelembagaan focal point PUG dalam pembangunan, antara lain mengevaluasi sejauhmana focal point PUG dalam perencanaan program kegiatan responsive gender. “Selain itu, mengevaluasi penerapan strategi PUG dalam menyusun dan perencanaan program kegiatan, sehingga hasilnya berdampak pada keadilan kesetaraan gender. Serta untuk mewujudkannya, dalam upaya mendukung kemajuan kaum perempuan dan laki-laki berperan secara optimal dalam pembangunan,” jelas Kepala Biro Kesejahteraan Setda Provinsi Sulut dr Bahagia R Mokoagow MSi MKes, belum lama ini. Kegiatan fasilitas penguatan PUG ini dibuka oleh Asisten III AN Watung SH, mewakili sekprov, yang juga bertindak sebagai narasumber, bersama Kepala Bappeda yang diwakili Kabid Perencanaan Sosial dan Budaya Drs Ir Tenny Tompodung MSi, Kepala BP3A Mieke Pangkong MSi, serta Karo Kesra Mokoagow, yang didampingi Kabag P3AKB Everdien M Kalesaraan SE MSi.(esel/brik-s)
APBD-P 2013
Pemkab Minahasa ajukan rancangan KUA-PPAS ke legislatif PIHAK Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa akhirnya secara resmi mengajukan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (RKUA P) serta Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS P) tahun 2013 ke pihak Dekab Minahasa dalam rapat Paripurna yang berlangsung Kamis (22/8) kemarin. Dalam penyampaian dari pihak eksekutif, yang disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang dijelaskan, perlunya dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa, karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan yang ada. “Selain itu pula, perlu adanya perubahan anggaran ini karena ada sisa dana yang harus digunakan dari anggaran yang lalu,” ujar Sarundajang. Dalam pembacaan rancangan tersebut, diketahui bahwa Pendapatan Daerah dalam KUA APBD 2013, sebesar Rp28 miliar lebih, dan dalam RKUA-Perubahan menjadi Rp30.285.160.134 atau naik 8,09 persen. Sementara untuk Retribusi daerah dalam KUAAPBD sebesar Rp8 miliar, menjadi Rp10.693.220.500 atau naik 19,74 persen dalam perubahan. Untuk dana perimbangan yang sebelumnya Rp635 miliar, dalam perubahan menjadi Rp639.691.450.275, naik 0,72 persen. Pada kesempatan itu, Ketua DEKAB Minahasa, Drs Frits Tairas, mengatakan bahwa apa yang telah diajukan oleh pihak Eksekutif ini, akan ditindak-lanjuti untuk segera dibahas. “Pengajuan ini, akan selanjutnya dibahas bersama oleh pihak DPRD lewat Bandan Anggaran bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” katanya.(try23)
SURAT KABAR HARIAN
SWARA KITA Berpikir dan Berbuat
Demokrat dapil Minsel-Mitra final tiga caleg KPUD Sulut resmi plenokan DCT Caleg Deprov Sulut 2014-2019, 487 calon perebutkan 45 kursi Manado—Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulut, resmi menggelar rapat pleno penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota (Caleg) Deprov Sulut periode 2014-2019 untuk pelaksanaan Pemilu 2014 mendatang. Rapat pleno tertutup ini digelar di Kantor KPUD Sulut, Jl Dipenogoro Teling Bawah, Manado, Kamis (22/8) sore kemarin. Usai pleno, kepada wartawan, Ketua KPUD Sulut Yessi Momongan STh MSi menjelaskan, dari Daftar Calon Sementara (DCS) ke DTC, ada terjadi perubahan khususnya penambahan caleg di daerah pemilihan (dapil) Sulut V (MinselMitra). “Jadi, dari DCS lalu, tiga caleg di dapil Sulut V untuk Partai Demokrat, yang waktu lalu terjadi sengketa, sudah final masuk DCT untuk Pemilu 2014,” ujarnya. Adapun tiga caleg Partai Demokrat tersebut yakni Billy Lombok, Alther Sumual, dan
Anatje Pondaag. Kemudian, terjadi pengisian kekosongan kursi untuk dapil Sulut II (BitungMinut) untuk PDIP, dimana caleg atas nama almarhum Jhony Gandaria yang meninggal, diisi oleh caleg lain. “Selebihnya tidak ada masalah lagi,” ucap Momongan, seraya menambahkan bahwa untuk DCT Caleg Deprov Sulut keseluruhannya berjumlah 487 caleg dari 12 partai politik di enam dapil. “Kursi yang tersedian di Deprov Sulut seperti kita ketahui bersama ada 45 kursi,” kata Momongan. Komisioner Divisi Hukum, Pengawasan dan Teknis Penyelenggara Ardiles Mewoh SIP MSi menambahkan, pleno DCT ini sudah final dan tidak ada lagi perubahan. “Seandainya kedepan ada caleg yang mengundurkan diri atau bahkan meninggal dunia, maka secara otomatis terjadi
LIMA Komisioner KPUD Sulut didampingi Sekretaris KPUD Sulut, usai melakukan pleno penetapan DCT Caleg Deprov Sulut, Kamis (22/8) tadi malam.(foto: donny/sk)
kekosongan di kolom tersebut karena tidak bias diganti. Begitu juga kalau nantinya ada caleg yang tersandung masalah hokum, kita tunggu putusan inkrah dari pengadilan, baru caleg tersebut dicoret,” terang Mewoh. Untuk tahapan selanjutnya, hasil pleno DCT ini akan diperbanyak kemudian diserahkan kepada partai politik, disebar ke KPUD kab/ kota se-Sulut, serta ditempel di sejumlah titik strategis yang bias diakses luas oleh masyarakat, serta diumumkan
melalui website KPUD Sulut. Hadir dalam rapat pleno tersebut, selain Momongan dan Mewoh, juga ada tiga komisioner lainnya yakni Vivi George SKM (Divisi Perencanaan, Keuangan, Logistik dan Humas), Zulkifli Golonggom SPdI (Divisi Umum, Rumah Tangga, Organisasi dan Data Informasi), dan Fachruddin Noh SAg MPd (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM), Sekretaris KPUD Sulut Yona Oroh SH MH, dan beberapa staf.(dewe)
KEK BITUNG
Terhambat administrasi Pemprov dan Pemkot Bitung
GUBERNUR Sulut SH Sarundajang saat memimpin pertemuan membahas KEK Bitung, bersama dengan Tim KEK Pusat dan Walikota Bitung, Rabu (21/8) kemarin.(foto: ist)
Manado—Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung selangkah lagi segera terealisasi. Dari hasil pertemuan Pemprov Sulut yang dipimpin langsung Gubernur Sulut Dr SH Sarundajang dengan Tim KEK Pusat Rabu (21/8) sore kemarin di gubernuran
Bumi Beringin Manado, pada prinsipnya pemerintah telah setuju untuk menetapkan Bitung sebagai salah satu KEK di Indonesia. Menurut Koordinator tim KEK Pusat Budi Santoso, produk hukum yang akan melandasi KEK tersebut adalah
berbentuk Peraturan Pemerintah (PP). Dan hambatan lain adalah, Pemprov Sulut dan Pemkot Bitung belum melengkapi administrasi. “Untuk KEK Bitung, Pemprov Sulut dan Pemkot Bitung tinggal melengkapi dokumen tentang kerjasama dengan
para perusahaan-perusahaan masuk dalam kawasan ini,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sarundajang mengatakan bahwa untuk perusahaan yang masuk dalam kawasan ini terbagi atas 2 yaitu yang sudah perusahaan yang sudah eksis dan yang sudah menyatakan kesiapan untuk beroperasi di KEK. “Mereka semua sangat serius untuk berinvestasi dan beroperasi. Dan saya jamin itu. Untuk itu saya instruksikan Walikota Bitung, Asisten II dan Kepala Bappeda Provinsi serta Direktur KAPET untuk segera menindaklanjuti permintaan Tim KEK Pusat,” tukas Sarundajang. Tim yang hadir dari pusat selain Budi yaitu Staf Ahli Menko Perekonomian Supriyadi, Sekertaris Dewan KEK Nasional Enoh Suharto,. Kadisekt KP3EI Edib Muslim, Kasubbag KEK Bambang Wijarnako, Pelaksana KEK Aminudin, dan Kepala Biro Hukum Kemenko Perekonomian Elen Setiadi. Sedangkan dari Pihak Pemprov Sulut, Asisten II Sanny Parengkuan, Kepala Bappeda Roy Roring, Direktur KAPET Manado-Bitung Noldy Tuerah, Kepala Dinas Perindag OlvieAteng, Kepala BKPM Happy Korah dan Karo Ekonomi Lynda Watania. Hadir pula dalam pertemuan tersebut Walikota Bitung Hanny Sondakh.(erer)
3
POLHUKAM
Sulut maju pesat karena stabilitas keamanan terjaga Manado—Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI (Sesmenkopolhukam) Letjen TNI Langgeng Sulistiyono mengatakan bahwa, sebuah daerah tidak akan berkembang jika situasi keamanannya tidak stabil. Dan, Sulut begitu maju karena stabilitas keamanan terjaga. Hal itu dikatakanya ketika membuka kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri 2013 Tingkat Provinsi periode B06 di Hotel Quality Manado, Kamis (22/8) kemarin. “Saya kagum dengan daerah ini, pembangunannya begitu nyata terlihat. Tentunya jika tidak aman mana mungkin akan seperti ini,” kata Langgeng, seraya menekankan bahwa sudah seyogyanya keamanan menjadi tanggung jawab pemerintah dan karenanya pemerintah harus memutar otak agar hal tersebut dapat terwujud. Di acara yang sama, Gubernur Sulut Dr SH Sarundajang memberikan sedikit gambaran tentang kondisi geopolitik di daerah Nyiur Melambai ini dikaitkan dengan beberapa capaian yang diperoleh. Gubernur juga
mengungkapkan bahwa terjaganya stabilitas keamanan di daerah ini adalah berkat kerjasama dari seluruh komponen daerah termasuk masyarakat itu sendiri. Dia mengungkapkan pula bagaimana kompak dan kooperarifnya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut sehingga memudahkan dalam berkoordinasi. “Unsur-unsur pimpinan yang tergabung dalam Forkopimda di Sulut memegang peranan yang sangat penting dalam hal keamanan daerah ini, dan saya bersyukur dan berterima kasih sampai saat ini kita tetap kompak,” kata Gubernur. Kegiatan rapat evaluasi tersebut dihadiri para Kepala Badan Kesbang, As Intel dan As Ops Korem, Dir Intel dan Karo Ops Polda se- Indonesia Timur. Pejabat Forkopimda Sulut yang hadir nampak Kapolda Sulut Brigjen Pol Robby Kaligis, Kabinda Brigjen Marinir Widad P Aji, Sekprov Sulut Ir SR. Mokodongan dan Kasrem 131/Santiago. Sedangkan rombongan dari Kemenkopolhukan hadir salah satu putra Sulut Brigjen Pol Royke Lumowa selaku Asdep 3 Kamnas Polri.(erer)
KESEHATAN
Pemprov pacu menurunkan angka kematian ibu dan bayi M a n a d o — Te n a g a kesehatan perawat yang tergabung dalam wadah Himpinan Perawat Endoskopy Gastrointestinal Indonesia (HIPEGI) menggelar Munas ke-2 di Manado. Kegiatan yang dibuka Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd di Hotel Lion Manado, Kamis (22/8) kemarin diikuti 200 perawat se-Indonesia. Wagub mengatakan, Pemprov Sulut terus menjadikan bidang kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan Sulut, karena sampai saat ini terus dipacu untuk menurunkan kematian ibu melahirkan dan bayi. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu hadirnya Posyandu cerdas, dan ini baru ada di sulut. Artinya Posyandu digabung dengan PAUD, sehingg anak-anak sambil bermain kesehatannya diperiksa termasuk orang tua. “Ini sekaligus menjawab permasalahan kesehatan yang kita dihadapi dewasa ini, menuntut upaya pemecahan tidak sekedar hanya dalam skala lokal atau nasional saja, melainkan sudah dituntut upaya pemecahan dalam skala global,” ujarnya. Hal ini menuntut tenaga kesehatan untuk beradaptasi dengan p e r k e m b a n g a n permasalahan yang ada, dan bahkan terus berupaya mengantisipasi
kemungkinan timbulnya permasalahan baru di masa yang akan datang, termasuk didalamnya tenaga kesehatan perawat yang tergabung dalam HIPEGI. Kansil menilai Munas ini, memiliki manfaat yang sangat besar bagi pembangunan kesehatan, terutama dalam bidang Endoskopy Gastrointestinal, sekaligus sedikitnya bisa menjawab permasalahan kesehatan yang ada. “Karena ilmu kedokteran dan tehnologi kedokteran saat ini berkembang sangat pesat sehingga telah menghasilkan prosedur diagnostik yang cepat dan tepat, sembari menyebutkan,Endoskopy sebagai salah satu teknik pelayanan canggih telah menjadi sarana penunjang diaknostik yang cukup handal,” katanya. Karena itu Kansil berbangga karena HIPEGI telah berhasil membuat konsensus bersama sebagai syarat untuk pemakaian, pelatihan petugas, ekspertise serta penerapannya dalam penanganan penderita yang secara berkala selalu dapat diperaharui sesuai dengan kemajuan ilmu. Turut hadir Ketua Umum HIPEGI Aam Sumadi SKep, Ketua Bidang Organisasi Profesi PPNI Pusat Wawan Arif Sawana serta Ketua PPNI Sulut Arthur Lapian SKep MKes.(erer)