C M Y K
3
SURYA RABU 6 MEI 2009
Malang Raya
HARIAN SURYA
PAGE 3A
GURU AGAMA DAPAT INSENTIF RP 250.000 Pemkab Malang akan memberi insentif bagi guru agama Islam/non-Islam senilai Rp 250.000/tahun. Alokasi dana itu akan diajukan dalam PAK pertengahan tahun ini. Kabag Bina Mental dan Kerohanian Pemkab Malang Hafi Lutfi, Selasa (5/5) mengatakan telah menyiapkan Rp 4 miliar untuk sekitar 16.000 guru agama. ■ vie
pameranbuku
Pungli SMKN 1 Singosari Diusut
Obral Diskon hingga 80 Persen KLOJEN – Apakah Anda seorang Bookahoolic? Kalau iya, maka pameran buku bertajuk Pesta Malang Sejuta Buku, yang digelar di Gedung Skodam V Jl Tugu, selama lima hari mulai Selasa (5/5) kemarin bisa menjadi alternatif untuk Anda kunjungi. Pameran yang diikuti 200 penerbit yang tersebar di 48 stan, menjual berbagai buku dengan harga miring. Dengan diskon antara 15-80 persen yang ditawarkan panitia, rasanya sulit anda dapatkan di toko buku dalam kondisi normal. Panitia pameran, Ning Ajeng, selaku project assignment, mengklaim pameran buku ini sebagai yang terbesar di Malang raya.”Namun pada hari pertama ini masih belum terlihat animo warga Malang. Mungkin terpengaruh hujan,” ujar Ajeng, yang tergabung dalam 3G Production, event organizer spesialis penggagas pameran buku. Ajeng mengakui, baru kali ini pihaknya mengadakan pameran di Malang. Sebelumnya, pihak 3G dikenal sukses dalam menyelenggarakan pameran serupa di Jawa Tengah. “Terus terang, kami membidik Malang, karena dikenal sebagai kota pendidikan. Kami harap, hal itu sebanding dengan minat masyarakat membaca buku,” ujarnya. Tak sekadar pameran buku, beberapa event lomba sengaja diselipkan untuk memeriahkan acara. Di antaranya, fashion show atau adu kreatif merangkai barang bekas, yang bisa diikuti hari ini oleh siswa SMP dan SMA. ■ k3
Rp 690.000 Per Siswa
surya/nedi putra aw
TUTUP MATA - Para aktivis BEM seluruh Universitas Brawijaya menutup mata sebagai wujud keprihatinan terhadap tingginya biaya kuliah dalam aksi demo di depan gedung Rektorat, Selasa (5/5).
Saling Incar Maba PTS Berebut Jumlah, PTN Berebut Kualitas LOWOKWARU - SURYA USAI Ujian Nasional (Unas) tingkat SMA dua pekan lalu, sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) maupun swasta (PTS) sibuk menjaring calon mahasiswa baru (maba) tahun ajaran 2009-2010.
surya/nedi putra aw
LENGKAP - Suasana hari pertama pameran Pesta Malang Sejuta Buku di Aula Skodam Jl Tugu Kota Malang, Selasa (5/5).
Meskipun sudah memiliki banyak peminat, sebagian PTN masih melakukan promosi layaknya PTS. Mulai dari sekadar open house untuk siswa SMA yang mau berkunjung, hingga mendatangi sejumlah sekolah di beberapa daerah. Universitas Negeri Malang (UM) misalnya, telah melakukannya hampir setiap tahun. Sedangkan Universitas Brawijaya (UB) membuka pendaftaran dan ujian tertulis khusus di beberapa daerah di nusantara. Semuanya demi kualitas input mahasiswa yang lebih baik. “Kualitas memang yang utama bagi kami. Tapi pelayanan optimal kepada mahasiswa serta kepastian tarif biaya berkuliahan yang jelas
inovasi
Kartu PNS Bisa Tarik Duit KLOJEN – Impian Pemkot Malang menciptakan satu kartu multi fungsi akhirnya terealisasi. Kali ini, mengusung ide smart card, kartu PNS serentak diubah menjadi kartu pegawai elektronik (KPE). “Kartu baru ini multi fungsi. Bisa berfungsi sebagai kartu ATM, Taspen, Askes, dan Bapertarum,” kata Dra Suksesi Sugiarti MSi, Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Kantor Regional II Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada sosialisasi konversi nomor induk pegawai (NIP) dan KPE di ruang Majapahit Balai Kota Malang, Senin (4/5). Menurut Suksesi, untuk Kota Malang terdaftar 9.036 KPE dari 500.000 PNS di Jatim. Dengan KPE ini pemerintah daerah dapat melakukan efisiensi anggaran karena KPE memiliki multifungsi, termasuk untuk urusan administrasi. “Proses kenaikan pangkat, nantinya cukup dilakukan melalui jaringan elektronik. Berkas tidak perlu dibawa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota atau kabupaten ke provinsi,” ungkap Suksesi. Kepala BKD Kota Malang, Drs Burhannudin MSi, meminta tata usaha (TU) masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memverifikasi data para PNS, mulai nama, tanggal lahir, dan SK PNS. Sebab, akurasi data akan menentukan kemudahan proses selanjutnya. “Dengan perubahan NIP dari sembilan digit ke 18 digit, PNS tidka bisa memalsukan identitas kelahiran maupun masa kerja. Sebab, angka yang tertera diletakkan pada data kelahiran dan tanggal SK PNS,” terangnya. Terkait KPE Smart Card, menurut Burhannudin, pihaknya akan bersinergi dengan Bank Jatim, Bank Mandiri, dan lainnya, sehingga ke depan pengambilan gaji PNS dilakukan di bank. ■ ekn
membuat para orangtua sedikit lega memilih UM. Dengan begitu masyarakat bisa mengukur kemampuan dan rencana biaya pendidikan untuk anak mereka,” beber Prof Suparno, Rektor UM, Selasa (5/5). Tahun ini UM menyediakan 4.000 lebih kursi untuk mahasiswa baru. Angka ini sama dengan tahun sebelumnya, sehingga PTS tak perlu cemas kehilangan peminat. UM juga membuka tujuh jalur masuk untuk program D3 dan S1. Sedangkan UB membuka delapan jalur masuk mahasiswa baru. Hal yang sama juga diungkapkan Pembantu Rektor I UIN Malang, Prof Dr Mudjia Rahardja. Meskipun memiliki tiga jalur penerimaan, namun
kuota maba untuk UIN tetap 2.500, serta tak ada perbedaan biaya antara setiap jalur. “Tahun ini biaya pendidikan tetap seperti tahun lalu. Hanya saja dari segi seleksi kami perketat, tandasnya. Terkait biaya pendidikan, kemarin Eksekutif Mahasiswa UB melakukan aksi di depan gedung rektorat setempat. Mereka memertanyakan keikutsertaan UB sebagai salah satu PTN berbadan hukum pendidikan (BHP). Rektor UB, Prof Dr Yogi Sugito menjelaskan pemahaman BHP oleh mahasiswa kerap keliru. Ia menyatakan, dengan status BHP, kampus tetap membantu mahasiswa yang kurang beruntung secara ekonomi. Kabiro Administrasi dan Akademik UB, Dra Welmin Suharto mencontohkan, untuk masuk Fakultas Kedokteran, UB mematok biaya Rp 19,9 juta. “Namun kami mengenal sistem pembiayaan proporsional. Kami akan melihat lagi latar belakang ekonomi mahasiswa tersebut,” ujar Welmin. ■ st11/k3
SINGOSARI - SURYA Kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan pengelola SMK Negeri 1 Kecamatan Singosari mulai diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang. Pungli itu menimpa 570 siswa kelas XII dengan total nilai Rp 690.000 per siswa. Sejauh ini kejaksaan sudah dua kali memeriksa H Bagus Gunawan SPd MSi, Kasek SMK Negeri 1 Singosari. Kepada Sucipto SH, Kasi Intel Kejari Kabupaten Malang, Bagus mengelak pungutan ke siswanya itu dianggap liar. Alasannya, iuran siluman itu telah diatur pada PP 48 tahun 2008 pasal 13, bahwa bagi Sekolah Berstandar Internasional (SBI) seperti SMK Negeri 1 Singosari diperbolehkan memungut uang kepada siswa. “Iya, saya sudah diperiksa kejaksaan. Kalau mau tahu hasil pemeriksaan saya, tanya ke penyidik saja. Yang jelas, apa yang kami lakukan itu tak melanggar hukum karena ada aturannya,” kata Bagus, Selasa (5/5). Menurut Bagus, pungutan di SMK Negeri 1 Singosari ini beda dengan sekolah lain yang statusnya bukan SBI. Bagi sekolah yang statusnya sudah SBI seperti SMK Negeri 1 Singosari, sah-sah saja membebankan biaya kegiatan sekolah ke surya/dok siswa. “Itu yang Zia Ul Haq masyarakat nggak mengerti. Tolong dijelaskan biar masyarakat tahu,” ujarnya. Kasus pungli di SMK Negeri 1 Singosari ini pertama kali diungkap Zia Ul Haq, Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) setelah mendapat pengaduan wali murid SMK tersebut yang keberatan anaknya dibebani iuran siluman. Menurut Zia, pungutan liar yang menimpa 570 siswa itu bervariasi nilainya. Di antaranya Rp 50.000 untuk membeli camilan pengawas Unas, untuk bimbingan dan try out Unas Rp 100.000, uji kompetensi keterampilan Rp 60.000, ujian sekolah Rp 200.000, wisuda dan lain-lain Rp 100.000. “Kata siapa pungli dilegalkan melalui PP itu. Itu hanya dalih dia untuk pembenaran agar aksinya tak dianggap melanggar hukum. Kami minta kejaksaan tak main-main menangani kasus ini, seperti kasus yang sudah-sudah— tak jelas pengusutannya. Kasus ini harus tuntas karena menyangkut rakyat kecil yang jadi korbannya,” tegas Zia. Kasi Intel Kejari Sucipto SH membenarkan telah memeriksa Bagus. Namun dia belum bisa menjelaskan rinci karena kasus itu masih dalam pemeriksaannya. ■ st12/vie
Konflik Tanah Raden Intan Semakin Meruncing BLIMBING - SURYA Konflik terkait sengketa tanah aset Pemkot Malang di Jl Raden Intan antara warga dengan investor semakin meruncing, bahkan sudah menjurus ke bentrok fisik antara kedua kubu. Ini terjadi akibat lambannya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkot Malang menindaklanjuti keputusan dari pertemuan di DPRD pada 9 Maret 2009. Meruncingnya kembali seng-
keta tanah di depan Terminal Arjosari seluas 1.313 m2 dan 624 m2 itu mengemuka dalam pertemuan antara warga, pihak-pihak terkait, dan SKPD, dengan mediator Komisi A DPRD setempat di ruang fraksi, Selasa (5/5). Sayang, pelaksana pembangunan, H Fais, dan Ismail Modal SH, kuasa hukum corporate keluarga Paul Sastro, tidak hadir, meski dewan telah mengundangnya.
Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Fathol Arifin menjelaskan, sengketa antara warga RW 03 dengan pihak yang mengklaim mendapatkan hak sewa aset pemkot itu muncul lantaran sebelumnya tak pernah ada kontribusi pemanfaatan lahan itu bagi RW setempat. Tiba-tiba berdiri pembangunan ruko yang dikabarkan perizinannya diback up dewan. Fathol yang kemarin
didampingi Wakil Ketua Komisi A, Sigit Setiawan, dan Sekretaris Bambang Satriya, amat berang dituding mem-back up perizinan pembangunan rumah dan toko (ruko) di atas lahan itu. “H Fais gembar-gembor masalah ini di-back up Fathol dan Bambang. Itu tidak benar. Mana yang namanya H Fais, nggak datang kan?” kata Fathol. Mereka juga mendesak kepala DUTR secepatnya me-
masang pengumuman yang menerangkan tanah itu aset pemkot. Demikian juga bagi Satpol PP juga harus berani menghentikan pembangunan di atas lahan itu. Koordinator LSM Malang Berwarna, Joko Wiyono yang mendampingi warga RW 03, mengatakan masalah ini meruncing karena pemkot bertindak tidak adil terhadap warganya. Kepala DUTR, Drs Edi Sukarto MSi, maupun Kepala Satpol PP, Bambang S menyatakan siap melaksanakan keputusan pertemuan kemarin. ■ ekn
Bocah Hemofilia Hanya Dapat Jamkesda surya/nedi putra aw
SIAP DIBAGIKAN - Jatah pengadaan beras tahun 2009 di gudang Bulog di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Selasa (5/5). Beras ini siap dibagikan pada RTS (Rumah Tangga Sasaran) penerima raskin pada Juni nanti.
PAKISAJI - SURYA Badan urusan logistik (bulog) Malang memberi kabar sedikit menggembirakan bagi warga penerima beras untuk keluarga miskin (raskin). Mulai Juni mendatang, setiap rumah tangga sasaran (RTS) akan menerima beras baru, pengadaan tahun 2009. Sedangkan beras lama – jatah pengadaan 2008 akan dihabiskan sampai dengan akhir Mei ini. Hal itu ditegaskan Kepala Sub Divre Bulog Malang, Gori Harsowaskito, saat meninjau gudang Bulog di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Selasa (5/ 5). Turut mendampingi dalam kegiatan itu, Wakasubdivre Bulog Joko Susilo dan Kabag Perekonomian Pemkab Malang, Lailatul Fitriyah. Gori menjelaskan, beras jatah pengadaan 2008 hingga saat ini tersisa sekitar 36.832 ton. Jumlah ini sesuai dengan kebutuhan yang harus disa-
PAGU RASKIN BULOG SUBDIVRE MALANG Tahun 2008 2009
Jumlah Pagu 63.931 ton 57.692 ton
Juni, Gakin Terima Beras Bebas Kutu
n Naik 10,82 persen n Hingga 1 Mei, pagu raskin sudah terealisasi 16.418 ton atau 26,68 persen
lurkan untuk raskin. “Setiap bulan kami menyalurkan 5.350 ton. Sekarang masih ada stok 40.353 ton. Ini cukup untuk 7,5 bulan,” terangnya. Kabag Perekonomian Pemkab Malang, Lailatul Fitriyah mengatakan, saat ini distribusi kartu raskin dari pemkab sudah sampai ke 25 kecamatan. “Sisanya delapan kecamatan akan menyusul mendapatkan kartu itu karena daftar nama penerima raskin belum lengkap dari desa-desa di delapan kecamatan itu,” kata Fitri, panggilan akrabnya. ■ vie
BATU - SURYA Keinginan keluarga Bahrudin Dirfian Tegar Setiawan, bocah penderita hemofilia untuk memperoleh Jamkesmas agar bisa berobat gratis tak bisa dikabulkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu. Dinkes menilai tingkat perekonomian keluarga penderita termasuk kategori mampu. “Yang berhak mendapatkan jamkesmas harus memenuhi 18 syarat keluarga miskin setelah disurvei BPS. Kami sudah survei, keluarga Bahrudin tergolong mampu. Rumahnya layak dan mereka punya motor,” ungkap Wiwik Sukesi, Kepala Dinkes Kota Batu, Selasa (5/5). Bila tergolong keluarga mampu, sulit bagi Dinkes memasukkannya dalam daftar keluarga miskin. Namun karena penyakit ini belum ada obatnya, untuk berjaga-jaga bila kondisi Bahrudin drop sedangkan keluarga sudah kehabisan uang, maka Dinkes menawarkan Jamkesda. Kartu Jamkesda ini bisa meringankan beban keluarga Bahrudin. Tahun ini Pemkot Batu menganggarkan Rp 1.089 miliar dana untuk pengobatan pengguna kartu Jamkesda. Sudirman, ayah Bahrudin menyangkal keluarganya pernah didatangi petugas Dinkes untuk survei. Sekarang, ia menyerahkan semua pengurusan Jamkesda kepada perangkat Desa Bumiaji.■ st11
C M Y K
HARIAN SURYA
PAGE 3A