C M Y K
2
PAGE 02
SURYA, RABU, 6 MEI 2009
SBY Pilih Boediono?
OM ong POLitik Pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang tak membela kepentingan sendiri atau kelompok. Pemimpin yang berintegritas mampu memberi teladan bagi rakyatnya, terutama dalam kebijakan yang dibuat.
Parpol Dijanjikan 17 Jabatan Menteri
JAKARTA - SURYA TEKA-TEKI calon pendamping Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai menemui titik terang. Figur yang disebut-sebut memikat hati SBY itu adalah Boediono, yang kini menjabat Gubernur Bank Indonesia (BI).
surya/dok
— Drs Haryadi MA, Staf Pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga
Jawaban teka-teki ini muncul dari Ketua Partai Demokrat (PD) Ahmad Mubarok, ketika didesak sejumlah media di Jakarta, Selasa (5/5). Ia mengatakan SBY cenderung memilih calon yang bukan dari partai politik. Awalnya memang tidak muncul satu nama. Sederet nama seperti Menko Ekuin Sri Mulyani dan Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto. Namun isyaratnya ke Boediono. “Pak SBY sudah kenal betul dengan track record, kemampuan dan
Kilas Politik 18 Anggota Panwaslu Akan Dipecat GORONTALO - Sedikitnya 18 anggota Panwaslu di Provinsi Gorontalo terancam dipecat karena terindikasi melakukan sejumlah pelanggaran. Hal itu diutarakan Ketua Panwaslu Gorontalo Jassin Tuloli, Selasa, (5/5). “Di tingkat kabupaten dan kota, kami sudah mengantongi enam nama, di tingkat kecamatan sepuluh orang, sedang di tingkat kelurahan dua orang,” katanya. Jenis pelanggaran yang dilakukan beragam mulai dari melanggar kedisiplinan hingga melanggar kode etik dan sumpah jabatan pengawas pemilu, seperti terlibat kepentingan dengan elite politik Selain menghadapkan anggota Panwaslu bermasalah itu pada rapat pleno, tidak menutup kemungkinan, mereka akan dipecat jika dalam pleno nanti disimpulkan pelanggaran yang dilakukan tidak bisa ditoleransi lagi. ■ ant
kesederhanaan beliau (Boediono –Red),” kata Mubarok. Maklum Boediono dan SBY pernah sama-sama duduk menjadi menteri kabinet Gotong Royong era Presiden Megawati. Kala itu SBY menjabat Menko Polkam, sedang Boediono menjabat Menteri Keuangan. Lalu ketika SBY menjadi Presiden mengalahkan Megawati, nama Boediono tetap dipertahankan. Kali ini pria yang juga asal Blitar dimintanya menjadi Menko Ekuin. Ia meninggalkan kursi itu setelah mendapat izin dari
SBY untuk memimpin BI. Hayono Isman, Anggota Tim 9 (tim penjaringan cawapres) Partai Demokrat, tidak menampik kabar itu. “Nanti akan diumumkan dalam deklarasi setelah 9 Mei (pengumuman resmi hasil pemilu KPU). Kirakita antara tanggal 11 atau 12 Mei di Bandung,” jelas Hayono. Wacana cawapres SBY dari profesional itu mengundang reaksi partai politik koalisi PD. Presiden PKS Tifatul Sembiring berpendapat posisi Cawapres untuk parpol untuk memperkuat koalisi di parlemen. “Kalau profesional bisa diberi posisi menteri saja, tidak apa-apa,” cetus Tifatul yang diamini politisi PKB Effendy Choirie. Mengantisipasi friksi dikalangan partai sekoalisi, buruburu tim 9 Demokrat menawarkan deal-deal bagibagi jatah kursi kabinet. Menurut Hayono, kabinet
BEKASI - Hasil Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) di Jogjakarta masih menuai masalah. DPP PAN didesak segera menggelar rakernas ulang karena Rakernas Jogja dinilai cacat hukum. “Perlu dilakukan Rakernas PAN lagi. Ini penting untuk mengoreksi kekeliruan pelaksanaan Rakernas PAN di Jogjakarta sehingga tidak cacat hukum,” kata Aji Ngumboro, Ketua Badan Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan DPW PAN Jabar, Selasa (5/5). Menurut Aji, pelaksanaan Rakernas di Jogja sudah menyalahi mekanisme partai. Sebab, dalam AD/ART disebutkan bahwa peserta rakernas adalah ketua dan anggota MPP DPP, pengurus harian DPP, ketua departemen, serta lima perwakilan dari setiap DPW. Untuk menentukan peserta DPW yang hadir dalam rakernas juga harus diputuskan melalui rapat harian DPW. Namun kenyataannya banyak perwakilan DPW yang hadir hanya berdasarkan kedekatan terhadap pengurus inti. Selain itu, kata Aji, DPP PAN mestinya tidak asal dalam menentukan koalisi dan mengusung nama kader partai yang menjadi cawapres. Peran dan kontribusi kader yang diusung juga harus dilihat. “Untuk itu suara arus bawah PAN harus didengar dalam rakernas lanjutan nanti,” tambah Aji. ■ oz
antara/wdodo s jusuf
TUNDA PARLIAMENTARY TRESHOLD - Puluhan simpatisan dari sejumlah partai politik peserta pemilu menggelar unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (5/5). Mereka menuntut agar ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 2,5 persen ditunda pemberlakuannya.
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
Mega Tunggu Prabowo Mengalah
Jl. A Yani No. 152 A. Telp. 8292419 - 8188179 Fax. 8292047 SURABAYA - TROMOL POS 862 SBU
PENGUMUMAN SELEKSI UMUM Nomor : 602.1/ 1642 /PPBJ/111/2009 I. Dinas PU Pengairan Propinsi Jawa Timur selaku Pengguna Barang/Jasa mengundang Penyedia Barang/Jasa untuk mengikuti seleksi umum sumber dana APBD Tahun Anggaran 2009 untuk paket-paket kegiatan sebagai berikut: PENGADAAN JASA KONSULTANSI : LOKASI KLASIFIKASI/SUB NILAI PAGU NO NAMA PAKET KAB/KOTA BIDANG/ LAYANAN (Rp) BIDANG PENDAYAGUNAAN I. SUMBERDAYA AIR Pasuruan Sipil/Jasa Nasehat/Pra 473.000.000 · Survey Investigasi dan Desain Disain dan Disain (SID) DI. Baong 1.843 Ha,DI. Enjiniring Pekerjaan Domas 1.070 Ha di Kab. Teknik Sipil Keairan Pasuruan dan DI. Surak 876 Ha di Kab/ Kota Pasuruan Sda 225.500.000 · Survey Investigasi dan Desain Probolinggo (SID) DI. Sbr. Bendojeruk 1.909 Ha di Kab. Probolinggo Lumajang Sda 295.000.000 · Survey Investigasi dan Desain (SID) DI. Umbul Pringtali 1.262 Ha dan DI. Brug Purwo 1.094 Ha di Kab. Lumajang Jember Sda 445.000.000 · Survey Investigasi dan Desain (SID) DI. Grogol 1.239 Ha dan DI. Karanglo 2.323 Ha di Kab. Jember · Survey Investigasi dan Desain Jember Sda 390.000.000 (SID) DI. Kottok 1.879 Ha dan DI. Mrawan 1.244 Ha di Kab. Jember Jember Sda 447.000.000 · Survey Investigasi dan Desain (SID) DI. Sbr. Nangka 1.393 Ha dan DI. Bago 2.188 Ha di Kab. Jember · Survey Investigasi dan Desain Tuban Sda (SID) DI. Maibit 1.229 Ha dan DI. Nglirip 1.292 Ha di Kab. Tuban · Perencanaan Penatagunaan Jember Sda SDA DAS Mayang pada WS Bondowoso Bondoyudo, Bedadung Lintas Kabupaten Jember dan Bondowoso · Penyusunan Rancangan Pola Tersebar Sda Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai (PSDA-WS) Kepulauan Madura JADUAL PELAKSANAAN JASA KONSULTANSI : NO URAIAN KEGIATAN TANGGAL WAKTU 1. Pendaftaran/pengambilan Dokumen 06 s/d 14 Mei 2009 09.00 – 14.00 WIB. Prakualifikasi Pemasukan Dokumen Prakualifikasi Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Penetapan Hasil Prakualifikasi Pengumuman Hasil Prakualifikasi Undangan
315.000.000
250.000.000
875.000.000
TEMPAT Sekretariat Panitia Pengadaan
15 s/d 18 Mei 2009 09.00 – 14.00 WIB. 19 s/d 22 Mei 2009 09.00 – 14.00 WIB. 22 Mei 2009 25 Mei 2009 02 Juni 2009 09.00 – 14.00 WIB.
II. SYARAT PESERTA SELEKSI UMUM 1. Penyedia barang/jasa yang berminat dapat mendaftarkan diri melalui website www.e-lelang.jatim.go.id. 2. Penyedia barang/jasa yang berminat dapat langsung mendaftarkan diri di tempat pendaftaran dengan menyerahkan : 1.1. Surat Kuasa dari Pimpinan Perusahaan apabila diwakilkan 1.2. Salinan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) dengan Klasifikasi/Sub Bidang yang sesuai dan yang masih berlaku untukpenyedia jasa konsultansi dan menunjukkan aslinya. 3. Penyedia barang/jasa yang akan mengambil dokumen prakualifikasi , Pimpinan Perusahaan atau yang diberi kuasa (ada dalam akte perusahaan) wajib menandatangani “Pakta Integritas” yang sudah disediakan Panitia. 4. Pengumuman ini bisa diakses di website www.e-lelang.jatim.go.id. 5. Tempat pendaftaran/pengambilan dokumen lelang pada Sekretariat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur, di Gedung Pertemuan Jl. Bendul Merisi Airdas No. 62 Surabaya. 6. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Panitia Pengadaan. Surabaya, 06 Mei 2009 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Dinas PU Pengairan Propinsi Jawa Timur
kisaran Rp 9.000-an/dolar AS. Ia juga menyelesaikan Letter of Intent dengan IMF plus mempersiapkan pertemuan Paris Club September 2001. Setelah itu, dia bersama tim ekonomi Kabinet Gotong-Royong, secara terencana mengakhiri kerja sama dengan IMF (Dana Moneter Internasional) Desember 2003. Ketika SBY terpilih sebagai presiden, Boediono sempat menyatakan keinginannya untuk beristirahat alias tidak mau jadi menteri. Keinginan itu disampaikan saat bertemu SBY tanggal 1 Desember 2004, menjelang pengangkatan para menteri. “Pak Boediono mengaku ingin beristirahat sambil berbuat baik bagi negara tanpa harus bergabung di kabinet. Tetapi saya minta, Pak Boediono kalau negara memerlukan, kalau rakyat menghendaki dan Anda harus masuk pemerintahan, tentu itu amanah,” kata Presiden SBY, jelang pengangkatan para menterinya 2004 silam. ■ ian/ dtc/icoz
ant
Boediono nanti direncanakan terdiri 33 kursi. “17 Akan diarahkan untuk partai koalisi, termasuk PD. Lalu yang 16 dari profesional,” jelas Hayono.
Stabilkan Rupiah Boediono bergelar Doktor Ekonomi Bisnis lulusan Wharton School University of Pennsylvania, AS 1979. Semasa menjabat Menteri Keuangan dalam tim ekonomi Kabinet Gotong-Royong. Prestasinya, menstabilkan rupiah pada
Golkar Suka ‘Berkhianat’
PAN Pikirkan Rakernas Ulang
2. 3. 4. 5. 6.
HARIAN SURYA
JAKARTA - SURYA PDI Perjuangan masih menunggu keputusan Rapimnas Partai Gerindra terkait rencana duet Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. Gerindra sampai saat ini masih ngotot mencalonkan Prabowo sebagai presiden. Sikap yang sama juga ditunjukkan PDI Perjuangan. Ketua PB Pemilu PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo usai rapat pleno di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Selasa (5/5) mengatakan, penentuan capres dan cawapres ini masih harus melihat beberapa faktor.
“Kalau dalam konteks koalisi besar, Jusuf Kalla sudah ada dengan Wiranto. Opsi PDIP dengan Gerindra. Nah tapi kita masih menunggu hasil rapimnas Gerindra dan hasil rekapitulasi manual KPU,” kata Tjahjo. Di luar faktor Gerindra, lanjut Tjahjo, PDIP tetap menunggu hasil rekapitulasi suara manul yang ditargetkan selesai 9 Mei mendatang. Setelah itu semua keputusan capres dan cawapres diserahkan pada Megawati. “Ibu Megawati yang akan menentukan capres dan cawapres mendatang dan itu harus dihormati,” kata dia lagi. Sementara itu Ketua DPP PDIP Muruarar Sirait secara pri-
PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM Nomor : 004/PAN. PBJ/NGW/2009
Panitia Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Departemen Agama Kabupaten Ngawi membuka pendaftaran pengadaan Barang/jasa sumber dana dari APBN (DIPA 2009) mulai tanggal 7 Mei 2009 s.d 21 Mei 2009 , jam 08.00 s.d 12.00 wib dengan paket pekerjaan sebagai berikut : NAMA PAKET
LOKASI
1.
Pembangunan Gedung Perpustakaan MAN
MAN Ngrambe
Rp.
130.635.000,-
2.
Rehabilitasi Gedung MAN
MAN Tempursari
Rp.
238.635.000,-
3.
Rehabilitasi Gedung MAN Paron
MAN Paron
Rp.
238.635.000,-
4.
Pembangunan Gedung Perpustakaan MAN
MAN Ngawi
Rp.
130.635.000,-
5.
Pembangunan 3 RKB MTsN Ngawi
MTsN Ngawi
Rp.
306.135.000,-
6.
Pembangunan 3 RKB MTsN Paron 2
MTsN Paron 2
Rp.
306.135.000,-
7.
Pembangunan Gedung Perpustakaan
MTsN Paron 2
Rp.
112.500.000,-
8
Pembangunan 3 RKB MTsN Mantingan
MTsN Mantingan
Rp.
306.135.000,-
9
Rehabilitasi Gedung MTsN Ngrambe
MTsN Ngrambe
Rp.
238.635.000,-
10
Pembangunan Gedung Perpustakaan
MTsN Kedunggalar
Rp.
108.135.000,-
No
HARGA PAKET
11
Rehabilitasi Gedung MIN
MIN Mlarik Geneng
Rp.
242.685.000,-
12
Pembangunan 3 RKB MIN
MIN Sambirejo Ngrambe
Rp.
228.735.000,-
13
Pembangunan 3 RKB MIN
MIN Gelung Paron
Rp.
228.735.000,-
14
Rehabilitasi Gedung MIN
MIN Gelung Paron
Rp.
247.050.000,-
15
Pembangunan Gedung Perpustakaan
MIN Pakah Mantingan
Rp.
108.135.000,-
16
Rehabilitasi Gedung MIN
MIN Ngronggi Ngawi
Rp.
242.685.000,-
17
Rehabilitasi Gedung MIN
MIN Ketangung Sine
Rp.
242.685.000,-
18
Pembangunan 3 RKB MIN
MIN Begal Kedunggalar
Rp.
228.735.000,-
Syarat syarat Pendaftaran : 1. Menyerahkan Foto Kopi IUJK dan SBU yang masih berlaku dengan menunjukkan Aslinya 2. Menyerahkan Surat Kuasa apabila Direktur utama tdk bisa datang sendiri 3. Menandatangi Pakta Integritas 4. Tempat Pendaftaran di Lokasi Masing masing paket Ngawi, 6 Mei 2009 Panitia Pengadaan Barang/Jasa
badi mengatakan, PDI Perjuangan tetap akan memformasikan Mega sebagai capres dan Prabowo sebagai cawapres. Pertimbangannya perolehan suara PDIP lebih tinggi. Dalam survei beberapa lembaga, popularitas Megawati di papan atas, demikian pula dengan investasi politik dan jaringan kepala-kepala darah. “Jadi investasi politik Ibu Mega sangat kuat dalam kampaye pilkada dan legislatif. Jadi itu ikon yang tidak dimiliki oleh yang lain,” katanya. Sebelumnya, masalah capres dan cawapres PDIP itu juga pernah dilontarkan Sekjen DPP PDI Perjuangan Pramono Anung yang mengatakan bahwa kemungkinan masih terbuka kepada siapa saja untuk menjadi cawapres PDIP. Sementara itu Rapimnas Partai Gerindra akan dilangsungkan di Hotel Gran Kemang, Jakarta, Rabu (6/5) hari ini. Hal itu dikatakan Ketua Umum DPP Gerindra Suhardi. “Agendanya khusus membahas pencapresan Prabowo beserta pasangannya, termasuk duet Prabowo dengan Megawati, Puan Maharani, Rizal Ramli dan calon lainnya,” kata Suhardi. ■ kcm/dtc/viv
JAKARTA - SURYA Partai Demokrat (PD) menyesalkan pernyataan Ketua Umum DPP Partai Golkar M Jusuf Kalla yang menyebut dirinya sebagai bumper pemerintah. Demokrat justru mempertanyakan sikap politik Golkar yang acap kali berseberangan pendapat dengan Demokrat. Pernyataan itu disampaikan Ketua Fraksi PD Syarif Hasan saat konferensi pers di Gedung DPR, Selasa (5/5). Ia mencontohkan setiap ada hak angket maupun interpelasi di DPR, FPD secara total menolak hak anggota dewan. Sementara dari FPG, ada beberapa anggotanya yang ikut menandatangani untuk mendukung dan mengusung hak angket maupun interpelasi. “Misal soal resolusi Iran dan pengambilan keputusan tentang UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu dan UU tentang Pilpres, yang paling banyak mengusulkan hak angket adalah dari Golkar,” ungkap Syarif. Diberitakan sebelumnya, per nyataan JK sebagai bumper dilontarkan di Makassar, Sabtu (2/5) ketika JK berbicara dihadapan 33 DPD II seluruh Sulawesi Selatan dan almuni Universitas Hasanuddin. JK merasa menjadi bumper atas keputusan pemerintah yang tak populer seperti kenaikan BBM, impor beras, hak angket serta hak interpelasi di DPR RI. Lebih jauh, Syarif yang juga
Ketua DPP Demokrat membantah pernyataan JK bahwa ia berperan besar dalam pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di Tanah Air. Sebab justru JK yang meminta kepada SBY agar ia bisa meresmikan proyek infrastruktur dan proyek lainnya. “Karena JK meminta untuk meresmikan, jadinya SBY setuju dan menugaskan JK,” ungkap Ketua DPP Partai Demokrat yang juga Ketua Fraksi Demokrat di DPR. Namun, saat ditanya apakah informasi JK meminta sendiri itu diutarakan langsung oleh SBY, Syarif tak bisa memberikan jawaban tegas. “Kami hanya memberikan penjelasan yang highlight, ada beberapa proyek yang beliau (JK) minta sendiri agar diresmikan. Itu berdasarkan informasi,” ujar dia. Syarif juga mengaku tak mengetahui secara detail, proyek-proyek mana saja yang JK meminta untuk ia resmikan. Penjelasan kedua Syarif adalah mengenai negosiasi Tim 9 PD dan Tim 3 Partai Golkar. “Pada dasarnya adalah koalisi institusi bukan SBY sebagai capres dan JK sebagai cawapres,” lanjut Syarif. Syarif juga mengatakan, setelah JK dinyatakan sebagai cawapres dari Partai Golkar, maka SBY menyampaikan ke publik 5 kriteria cawapres. Tujuannya, untuk menampung aspirasi dari partai-partai lain yang berkeinginan juga mendampingi SBY. ■ jbp/yat/ dtc/kcm
SMS PILPRES - Seorang pria melihat telepon genggam di depan layar SMS Broadcast Pilpres 2009 saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/5). Para penyelenggara telekomunikasi hadir dalam sosialisasi pilpres melalui pengiriman SMS secara massal. antara/aldino anatusa
KPU Ogah Ungkap Dana Kampanye SURABAYA – SURYA KPU masih setengah hati untuk bersikap transparan terkait dana kampanye partai politik (parpol) pada pemilu 9 April lalu. Lantaran tidak mengumumkan asal sumber dana dan rincian pengeluaran selama kampanye. Hal itu disampaikan Abdullah Dahlan, anggota divisi korupsi politik Indonesian Corruption Watch (ICW) pada training jurnalis pemilu bertajuk Peliputan Kritis Korupsi Pemilu di Hotel Ibis Rajawali Surabaya, Selasa (5/5). “Saya tidak yakin bahwa KPU cukup berani mengungkap dan menindak pelanggaran dana kampanye,” ujarnya. Selama ini, KPU hanya mengumumkan secara global dana kampanye parpol, baik yang masuk maupun penggunaannya. Namun, KPU masih enggan mengungkapkan asal sumbangan dana kampanye tersebut. “Siapa saja yang menyumbang,
C M Y K
tak mudah untuk mengakses data ini,” ujarnya. Seringkali, KPU beralasan data itu ada pada Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai lembaga independen yang ditunjuk KPU untuk mengaudit dana kampanye parpolparpol tersebut. Sementara, KAP sendiri tak bisa mengeluarkan data sebab terikat kode etik mereka, data itu hanya diberikan kepada pemesan (KPU). “Meski semangat yang dibangun undangundang agar ada transparansi terhadap asal dan penggunaan dana kampanye ini, tetapi dalam kenyataannya beda,” ujar Lutfi J Kurniawan, dari Malang Corruption Watch (MCW). Padahal, identitas penyumbang harus jelas nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Selain itu, sumber dana juga harus jelas dari mana asalnya. Baik itu sumbangan perorangan maupun perusahaan atau kelompok. ■ bet
HARIAN SURYA
PAGE 02