3 Malang Raya
SABTU 9 JULI 2011
TKI Batu Menderita
►Tidak Digaji Tiga tahun
BATU - SURYA Kisah malang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kembali terjadi. Kali ini menimpa Siti Fatimah (41), warga Jl Diran RT 5 RW 2, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu. Fatimah yang bekerja di Arab Saudi ini mengaku tidak menerima gaji selama tiga tahun. Ibu dua orang anak ini hanya hanya menerima gaji selama tiga bulan. Uang yang menjadi haknya itu dikirim via transfer setelah Siti berada di kampung halamanya sebulan lalu. “Saya sudah pernah meminta ke majikan, namun majikan saya mengatakan akan menyimpan gaji saya dan memberikanya kalau saya akan kembali ke tanah air. Namun hingga kini belum dibayarkan,” ceritanya ketika ditemui di rumahnya, Jumat (8/7). Terkait hal ini, Fatimah telah menghubungi agen jasa TKI di Jakarta yang memberangkatkan
dirinya, namun hingga kini belum juga ada kabar, kapan sisa gajinya akan dibayarkan oleh sang majikan. Sesuai dengan kontrak, Fatimah dipekerjakan di rumah Faisol selama tiga tahun, dan akan mendapatkan gaji sebesar 600 real tiap bulannya. Karena belum juga menerima gaji, Fatimah mengadukan nasibnya ke Rumah Pengaduan TKI Kota Batu, yang kemudian diteruskan ke Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Batu sekaligus mengirim surat ke Direktorat Perlindungan WNI, Kementrian Luar Negeri. “Secara lisan pertelepon kita sudah melaporkan masalah ini
ke Direktorat Perlindungan WNI, laporan ini akan kita tindaklanjuti dengan mengirimkan surat tertulis,” terang Nunung Mulyati, Ketua Rumah Pengaduhan TKI Kota Batu. Minta Bantuan Peradi Sementara itu, Solihin (51), warga Dusun Tanjungsari, Desa/ Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang memberi kuasa kepada Perhimpunan Advokad Indonesia (Peradi) Malang terkait nasib istrinya, Zaenab Binti Poniman Samdi, TKI di Arab Saudi. Solihin meminta bantuan ke Peradi untuk proses pemulangan istrinya, yang hingga saat ini ditahan oleh majikannya meski kontra kerja sudah habis, Mei 2011. Menurut Solihin, majikan Zaenab berjanji akan memulangkan, 30 Agustus 2011. Setyo Eko Cahyono, Sekretaris DPC Peradi, mengatakan, akan meminta bantuan dari Migrant Care yang juga memiliki jejaring di Jeddah sehingga bisa membantu memantau kondisi para TKW. n k5/vie
DIPROTES - Tower BTS provider salah satu telepon seluler setengah jadi di Dusun Dilem Krajan, Desa Dilem, Kepanjen, Kabupaten Malang ditolak dan diminta dibongkar oleh sejumlah warga setempat, Jumat (8/7). surya/hayu yudha prabowo
Warga Dilem Tuntut Tower Dirobohkan Kepanjen - Surya Warga Dusun Dilem Krajan RT 07/RW 01, Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, memprotes pembangunan tower milik sebuah perusahaan telepon seluler di wilayahnya. Mereka menuntut tower itu dirobohkan karena tidak ada sosialisasi ke warga. Menurut warga, tower yang dikerjakan kembali sejak Kamis (7/7) itu sudah berdiri setinggi 50 meter dari rencana 52 meter. Setelah diprotes warga, para pekerja akhirnya menghentikan pendirian tower itu, Jumat (8/7) pukul 11.00 WIB. Dua pekan sebelumnya, pengerjaan tower itu juga dihentikan
setelah diprotes warga. Pengerjaan waktu itu sudah mencapai sebulan. Warga mengaku protes bukan karena terkait kompensasi, tetapi belum ada sosialisasi. Selain itu, masyarakat merasa khawatir tower roboh karena berdiri di tengah padat permukiman. Terkait kompensasi, sudah ada 12 warga yang telah menerima. Kompensasi itu diberikan secara door to door. Namun, tiga KK di RT 07 yang telah diberi kompensasi Rp 500.000/KK memilih mengembalikan. Mereka adalah warga yang bermukim di bawah tower. Kompensasi juga diberikan kepada warga RT 06. Tower itu berdiri di lahan sewa
milik Imam Wahyudi. “Kami akan terus memantau pembangunan tower itu,” ungkap Arifin, seksi keamanan RT 07. Razali, Sekretaris UPT Perizinan Kabupaten Malang didampingi Bahruddin, Kabid Pembangunan UPT Perizinan memperkirakan tower di RT 07 Dusun Dilem itu belum memiliki izin. Kalau sudah mengajukan izin, maka tim teknis dari beberapa satuan kerja perangkat daerah pasti sudah survei ke lokasi. Untuk permohonan izin tower perlu waktu 45 hari kerja. Hingga Juli 2011, UPT Perizinan Kabupaten Malang telah mengeluarkan izin pendirian tower sebanyak 15 unit. n vie
Pasar Picu Macet Kawasan Dinoyo LOWOKWARU-SURYA Hingga kini di kawasan Dinoyo, Jl MT Haryono, masih sering terjadi kemacetan arus lalu- lintas (lalin). Tiap hari beberapa polisi diterjunkan di kawasan ini untuk mengatur arus lalin. Meski begitu, kemacetan di kawasan ini tak dapat dihindari, terutama pada jam-jam padat arus lalin. Menurut Yusuf, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, sumber kemacetan di Dinoyo selain faktor pasar, juga pengguna jalan yang belum mematuhi rambu-rambu lalin,
termasuk penyeberang jalan yang tidak melewati zebra cross. Untuk mengatasi kemacetan di Dinoyo, memang sudah saatnya di Kota Malang dibangun ring road lingkar barat dan timur. Prof Ir Harnen Sulistyo MSc PhD, pakar transportasi dan jalan raya Universitas Brawijaya menyatakan, kemacetan itu disebabkan adanya hambatan samping, seperti pedagang kaki lima (PKL) di pinggir jalan dan pemberhentian angkot sembarangan. Selain itu juga karena
konflik antara kendaraan, pejalan kaki, dan kendaraan yang berhenti sembarangan. Selain itu, penyebab kemacetan di Dinoyo adalah ruas jalan di pertigaan Jl Gajayana dan akses menuju ke Keramik Dinoyo seharusnya tidak boleh belok kanan, sehingga tidak menghentikan kendaraan lain. “Solusi utamanya adalah penertiban hambatan samping dan konflik di sepanjang jalan itu, serta memperhatikan kapasitas jalan,” pungkasnya, kemarin. n st18