C M Y K
5
HARIAN SURYA
PAGE 5
SURYA, SELASA, 17 FEBRUARI 2009
EIRING dengan perkembangan otonomi daerah (Otoda), masing-masing pemerintah daerah khususnya di tingkat kabupaten/kota di Jawa Timur ternyata juga berdampak pada ’kebijakan’ yang diberlakukan terhadap kalangan pengembang. Bukan kebijakan yang membuka pintu lebar-lebar terhadap investasi yang masuk, namun justru dinilai cenderung memberatkan pengembang. Ironisnya, ’pengetatan’ kebijakan itu bukan hanya berlaku terhadap setiap proyek perumahan komersial, namun juga menimpa pengembang rumah sederhana sehat (RSh) yang notabene diperuntukkan bagi kalangan menengah bawah. Bahkan, di Jawa Timur sendiri, dari total 38 kabupaten/kota yang ada, kurang dari 10% atau hanya sekitar tiga kabupaten yang dinilai cukup membuka diri terhadap pengembang perumahan. ”Ketiga Kabupaten tersebut yakni Sidoarjo, Lamongan dan Jember. Ketiga kepala daerah di tiga kabupaten tersebut cukup care terhadap pembangunan proyek perumahan khususnya RSh,” urai HM. Nur Wakhid SH, MBA, Sekretaris DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur. Dampaknya, lanjut Nur Wakhid, kenyataan itu membuat pembangunan RSh di Jatim terhambat dan masyarakat bawah tak mampu membeli rumah dengan harga murah. Menurutnya, sebetulnya jika kalangan pemerintah daerah bisa bersinsebelum dikemergi dengan pengembangkan develbang, roda perekooper, rata-rata nomian di daerah harga tanah Rp juga akan bergerak. 20.000-25.000 Ia menyebut, saat per meter persepembangunan gi sesuai NJOP. sebuah proyek propTerkait dengan erti paling tidak ada pendapatan sekitar 100 industri daerah memang yang akan terlibat di kecil, tapi kalau dalamnya. ”Sekarang surya/bib sudah di tangan bisa dibayangkan kaHM. Nur Wakhid SH, MBA develop, harglau kita bangun puluanya bisa naik han ribu unit rumah, menjadi Rp 200-300 ribu. naiknya butuh berapa batu bata, semen, kan beratus-ratus persen. otomatis belum tanah itu sendiri, mengingat
surya/bib
Ir Tri Rismaharini
Harus Berimbas
Positif
ADANYA keluhan dari beberapa pengembang terkait kurangnya perhatian Pemkot Surabaya terhadap proyek pembangunan perumahan direspon serius Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko). Kepala Bappeko Surabaya, Ir Tri Rismaharini mengungkapkan, pihaknya tak melihat benar atau salah terkait kurangnya perhatian Pemkot terhadap proyek pembangunan perumahan. Pihaknya hanya melihat, proyek pembangunan di Surabaya ini harus berimbas positif terhadap kepentingan lebih luas. “Apapun proyek pembangunan, kami harus melihat kepentingan umum,” katanya, Kamis (12/2). Perhatian Pemkot Surabaya terhadap kepentingan masyarakat umum itu terkait dengan proses pendirian bangunan atau perumahan yang harus sesuai prosedur yang ada, seperti adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk yang lebih spesifik, pihaknya tetap mewajibkan tiap pengembang untuk menjaga lingkungan, yakni dengan membuat saluran pembuangan air di lokasi pembangunan perumahan. “Selain masalah administrasi, pengembang juga tetap kami wajibkan membuat saluran air. Ini diperlukan untuk mengurangi banjir, dimana limpahan air tak meluber ke jalan-jalan, tapi ke saluran tersebut,” tukasnya. Tak hanya itu, saluran air perumahan tersebut juga mengurangi dampak kemacetan akibat meluapnya air ke jalan-jalan. Diutarakan, puluhan tahun lalu, Surabaya masih banyak area persawahan dan hutan, sehingga tingkat penyerapan air sangat tinggi. Namun seiring berjalannya waktu, makin
erangan jalan atau tertatanya infrastruktur di wilayah pinggiran, dampak terhadap perekonomian di daerah juga besar. Nur Wakhid mencontohkan kawasan Menganti, Gresik lingkar timur Sidoarjo yang dibiayai APBD. Pada awalnya belum ada sektor yang masuk di daerah itu kecuali perumahan. Begitu terdapat beberapa perumahan, baru sektor lain mulai ramai masuk. ”Kalau begini otomatis investasi yang ditanam pemda bisa kembali lewat pajakpajak yang ditarik dari perputaran ekonomi itu. Tanah sekitar juga mahal,” jelasnya.
Tetap Bangkit
di Tengah Minimnya
Dukungan Pemda
PBB-nya naik, pendapatan daerah juga naik,” ujar Nur Wakhid. Tak hanya itu, dengan adanya perumahan di satu tempat, akan banyak sektor-sektor lain yang bermunculan, mulai sektor jasa, perdagangan, yang otomatis pendapatan masyarakat sekitar juga naik. Investasi inilah yang mampu mendukung sektor-sektor lain. Oleh karenanya, ucap Nur Wakhid, agar ini bisa berjalan dan berpengaruh besar, ia berharap agar jajaran pemerintah daerah memberikan kemudahan terhadap masuknya pengembang. ”Dibuka tapi juga
banyak perumahan muncul, sehingga daya serap air makin berkurang, dan akhirnya muncul banjir dimana-mana. “Yang pasti, semua persyaratan ini kami lakukan untuk kepentingan umum,” tegasnya. Meski tetap mengajukan persyaratan ketat untuk pembangunan perumahan, pihaknya tak memungkiri jika Pemkot Surabaya dan kalangan pengembang juga ada sinergis terkait pembangunan di Kota Metropolis ini. Diungkapkan, cukup banyak pengembang yang ikut menjadi investor dalam akses jalan di wilayah Surabaya Barat, salah satunya Jl. HR Muhammad. Tentu saja, sinergi itu akan tetap dipertahankan, dan bahkan akan ditingkatkan untuk kemajuan Kota Buaya ini. Bagaimanapun, pembangunan infrastruktur dan akses jalan sangat diperlukan untuk mendongkrak sector ekonomi Surabaya. “Sinergi ini memang diperlukan,” tambahnya. Karena itulah, dengan adanya sinergi ini, pihaknya berharap bisa terus berlanjut sehingga pembangunan terus berjalan dan kesejahteraan masyarakat Surabaya terbentuk. Tak hanya itu, pihaknya juga berharap pengembang yang ingin membangun perumahan supaya memenuhi persyaratan yang ada, termasuk penyiapan infrastruktur. Sistem pematusan dan tandon air juga harus disiapkan di lokasi proyek, sebagai langkah antisipatif mengurangi banjir. “Saya pikir, infrastruktur juga harus sudah siap. Ini juga termasuk penyerahan fasilitas umum (fasum), sebelum pengurusan izin pembangunan perumahan dilakukan,” pungkasnya. z sda
dikendalikan. Terkait PAD, jangan ditarik di depan. Misal, untuk izin lokasi saja kadang dikenai tarif sekian per meter. kasihan pengembang kecil. Nah, kalau dibuka, saya yakin hasilnya akan lebih besar. Jadi memang kesadaran stake holder atau pemerintah daerah untuk bagaimana mensupport hal ini masih kecil,” papar Nur Wakhid. Dukungan Infrastruktur Tak hanya soal perizinan, minimnya dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan/pembangunan infrastruktur juga dirasakan kalangan
pengembang ikut menghambat pengembangan perekonomian di wilayah. Diakui Nur Wakhid, dengan harga jual rumah RSh sebesar Rp 55 juta per unit, untuk mencari harga tanah yang bisa disesuaikan dengan harga jual rata-rata di daerah pinggiran kota. ”Nah, untuk menuju ke pinggiran ini kan perlu infrastruktur. Pengembang dipaksa investasi, sehingga beban ini masuk harga jual. Kita kena lagi. Harapan kita, ya oke kita yang bangun tapi infrastruktur jalan masuk kita bisa dibantu,” ungkapnya. Padahal, dengan adanya pen-
Problem Kelistrikan Kalangan pengembang juga dihadapkan pada masalah keterbatasan energi listrik dan tingginya harga jaringan. Di satu sisi, pihak REI ditargetkan untuk bisa membangun sekitar 170.000 unit RSh dalam satu tahun, namun belum dibarengi kesiapan pihak PLN dalam menyediakan jaringan sebanyak itu. ”Bahkan informasi terbaru menyebutkan bahwa biaya jaringan baru listrik naik menjadi Rp 5 juta. Padahal kita hanya menganggarkan Rp 600.000. Nah, konsumen kan tidak mau tahu,” sergah Nur Wakhid. Ia kembali menegaskan bahwa yang dikeluhkan kalangan pengembang hanya sebatas untuk pembangunan RSh. Mengingat harga jual rumah jenis ini sudah dipatok, sedangkan biaya produksi diserahkan mekanisme pasar. Nah, di saat sejumlah harga bahan-bahan bangunan naik, diakuinya belum ada pengembang yang berani membangun. Itu pula yang menyebabkan pembangunan RSh di setiap tahunnya tak bisa memenuhi target. ”Ruginya bukan di kita, hanya kita tak bisa membangun rumah murah. Tahun 2008 lalu targetnya 200.000 unit RSh tapi hanya terealisasi 130.000 unit. Sebetulnya beban yang terberat di rakyat. Yang kita perjuangkan sebetulnya untuk kepentingan pasar dan rakyat. Pemerintah itu mau tidak menolong rakyat, kita sendiri sebetulnya tak masalah, karena apapun yang terjadi kita bisa saja naikkan, cuman yang kasihan kan rakyat,” imbuh Nur Wakhid. z dio
surya/bib
Renville Antonio
WAKIL Ketua Komisi B (Bidang Perekonomian) DPRD Jatim, Renville Antonio menyatakan, lembaga DPRD pada prinsipnya akan selalu mendorong penciptaan iklim pertumbuhan investasi di Jatim. Termasuk pertumbuhan investasi bidang usaha properti. “Investasi itu menjadi kunci perekonomian. Jika investasi tumbuh dengan baik, ekonomi masyarakat akan ikut tumbuh. Angka pengangguran dan kemiskinan akan terkurangi. Begitu pula sebaliknya bila investasi tidak bergerak, apalagi menurun, angka kemiskinan pasti akan melambung,” tutur Renville, Kamis (12/2). Itu sebabnya, Renville meminta jika para pengusaha menemui ganjalan dalam berinvestasi agar menyampaikan ke DPRD. “Kami membuka pintu lebar-lebar untuk membicarakan sekaligus mencari solusi bersama terhadap hambatan investasi yang mereka hadapi. Saya kira hambatan investasi bukan saja merugikan mereka, tapi juga akan berdampak pada masyarakat luas,” tuturnya. Renville lebih lanjut mengatakan, pihaknya perlu mengetahui secara pasti, sumber-sumber hambatan yang dirasakan pengusaha propertui.
C M Y K
“Ibarat mau mengobati penyakit, mesti tahu persis penyakitnya. Apakah penyakitnya itu pada peraturan seperti perda (peraturan daerah) misalnya, atau pada teknis pelaksanaannya?,” kata Renville dengan nada bertanya. Jika hambatan itu bersumber peraturan daerah (perda), otomatis perda itu harus dikaji ulang. Sebaliknya jika hambatan itu akibat teknis atau prosedur birokrasi, tentu cukup pola teknisnya yang disesuaikan. “Kalau persoalanya bersifat teknis, saya kira dinas dan semua instansi harus segera membuat formula yang bisa mengakomodasi kepentingan mereka, sepanjang tidak merugikan kepentingan pemda dan masyarakat luas,” tegasnya. Renville menambahkan, formula pertumbuhan investasi tidak boleh hanya didasarkan pada kepentingan sepihak, misalnya pengusaha saja atau kepentingan pemda mendongkrak PAD saja. Formula pertumbuhan investasi harus mempertimbangan kepentingan secara komprehensif. Mulai kepentingan pengusaha, kepentingan PAD, kepentingan sosial hingga kepentingan pelestarian lingkungan. z ian
HARIAN SURYA
PAGE 5