INTER-NAS
KAMIS, 14 FEBRUARI 2013
surya.co.id | surabaya.tribunnews.com
|
Mentan Ingkari Pengakuan LHI ■ Bahas Kuota Impor dengan Elda di Medan JAKARTA, surya - Menteri Pertanian Suswono mengingkari pengakuan koleganya, tersangka suap Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) bahwa pernah bertemu atau rapat dengan Ketua Asosiasi Benih Indonesia, Elda D Adiningrat di Medan. Pada pertemuan tersebut, Mentan dikatakan turut membahas kondisi daging sapi di Indonesia. "Saya tidak pernah rapat dengan Elda," kata Suswono usai memenuhi panggilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (13/2). Presiden meminta penjelasan Suswono terkait kasus dugaan suap di balik pemberian rekomendasi kuota impor daging kepada Kementan. Sehari sebelumnya, pengacara Luthfi, M Assegaf, mengatakan, pertemuan di Medan pada 10-11 Januari 2013 itu hadiri kliennya, Direktur Utama PT Indoguna Utama Mari Elisabeth Liman, Mentan Suswono, Ahmad Fathanah, dan Elda. LHI sebenarnya anggota Komisi I DPR yang tidak berhubungan dengan urusan daging sapi tetapi hadir di rapat itu. Suswono tak mau banyak berkomentar mengenai pertemuan itu. Alasannya, dia belum tahu mengenai substansi perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hanya, dia menyebut ketika itu Luthfi tengah safari dakwah. "Saya be-
siapa Tidak jujur? ■ Suswono benarkan LHI di Medan, 10-11 Januari ■ Tetapi dia merasa tidak bertemu Elda D Adiningrat ■ Padahal, LHI mengakui ada pembahasan soal kuota impor dengan Elda ■ KPK kemarin memeriksa Sekretaris Mentan Suswono, Baran Wirawan lum dimintai keterangan, nantilah," kata dia. Suswono mengklaim dirinya tidak terlibat perkara tersebut. Ia juga merasa tidak ada penyimpangan dalam penetapan kuota impor daging sapi tiap perusahaan oleh pihaknya. Alasan dia, sudah ada aturan untuk menetapkan jatah impor. "Sekarang ini peluangnya kecil untuk bermain-main karena alokasi perusahaan sudah ada rumusnya. Misalnya kemampuan kapasitasnya, pengalaman, pelanggaran yang pernah dilakukan seperti apa. Itu sudah ada skornya. Sehingga ketika alokasikan jumlah tertentu kepada perusahaan tertentu, ada dasar, ada rumus-rumusnya. Jadi tidak mungkinlah perusahaan abalabal dapat alokasi besar, enggak mungkin," kata Suswono. Seperti diberitakan, KPK pada
29 Januari lalu menangkap Luthfi, dua Direktur PT Indoguna Utama, Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi, serta orang dekat Luthfi, Fathanah. Arya dan Juard diketahui menyuap Rp 1 miliar kepada Fathanah. Uang tersebut diduga akan diberikan kepada Luthfi untuk mengurus kuota impor daging sapi. KPK menilai Luthfi memperdagangkan pengaruh karena posisinya saat itu sebagai Presiden PKS, sementara Suswono kader partai tersebut. Importir daging sapi harus mendapatkan rekomendasi dari Kementan untuk bisa mengimpor. Suswono kemarin juga menganggap dirinya tidak mungkin dipengaruhi pihak luar seperti Luthfi. "Pak Lutfi jelas tidak mungkin memengaruhi kebijakan saya," klaimnya. Sementara, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Mentan, Baran Wirawan. "Diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha di Jakarta. Pada Selasa (12/2) lalu, KPK juga memeriksa Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Syukur Irwantoro sebagai saksi. Usai diperiksa, Syukur membantah ada intervensi dalam rekomendasi kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama. (kompas.com)
MENGHADAP - Menteri Pertanian Suswono dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (13/2).
ant/fiqman sunandar
MAFIA AFRIKA - Donya Louise Preston (23) dan Riaan Cecil Stephens (19), warga Afrika Selatan, diadili di Pengadilan Negeri Manado, Sulawesi Utara, Rabu (13/2). Donya membawa 2,4 kg sabu-sabu dan Riaan 2,5 kg sabu-sabu melalui Bandar Udara Sam Ratulangi.
Penyuap Hakim Keberatan Dituntut 7 Tahun ■ Rp 100 Juta Demi Ketua DPRD SEMARANG, surya - Jaksa Semarang menuntut hukuman 7 tahun penjara terhadap Sri Dartuti, adik Ketua DPRD Grobogan nonaktif, M Yaeni di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (13/2). Ia dinilai terbukti menyuap Rp 100 juta kepada hakim Kartini Julianna Mandalena Marpaung dan Heru Kisbandono agar mengatur vonis ringan bagi kakaknya yang terjerat korupsi dana pemeliharaan mobil dinas Grobogan tahun 2006-2008. Tim jaksa terdiri dari KMS A
Roni, Pulung Rinandoro, Moch Wiraksajaya, dan Rusdi Amin juga menuntut majelis hakim yang diketuai Erintuah Damanik menjatuhkan denda Rp 250 juta, subsider 5 bulan kurungan kepada Dartuti. "Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersama-sama menyuap hakim agar meringankan hukuman kakaknya yang menjadi terdakwa kasus korupsi dana pemeliharaan mobil sekretariat DPRD Grobogan," kata jaksa Roni. Jaksa menilai Dartuti ter-
bukti melanggar Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang (UU) Antikorupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001. Sementara, Dartuti ditemui usai sidang mengatakan, tuntutan jaksa itu terlalu berat. "Mudah-mudahan saya diberi kekuatan," ujarnya. Penasihat hukumnya, Hadi Sukrisno, juga menganggap tuntutan itu terlalu tinggi. "Klien saya orang awam yang tidak tahu apa-apa, tindakannya itu hanya semata-mata untuk menolong kakaknya atas arahan Heru Kisbandono," dalihnya. Seperti diketahui, kasus suap
ini terungkap pada 17 Agustus 2012 pukul 10.00 ketika tim KPK menangkap Kartini, hakim ad hoc angkatan pertama Pengadilan Tipikor yang direkrut pada 2009 dan ditempatkan di Semarang. Tim KPK juga menangkap Heru Kusbandono, hakim ad hoc Pengadilan Tipikor angkatan ketiga yang ditempatkan di Pontianak, Kalimantan Barat. Keduanya pernah menjadi pengacara. Selama di Semarang, Kartini bersama dua koleganya, Lilik Nuraini dan Asmadinata, sudah 5 kali menjatuhkan vonis bebas terhadap lima terdakwa kasus korupsi. (ant)
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Rusia Tetap Pasok Senjata Suriah MOSKWA, surya - Rusia tetap memasok senjata ke Suriah meskipun ribuan orang telah tewas akibat perang saudara selama hampir 2 tahun terakhir di negeri itu. Tekad itu ditegaskan Direktur Rosoboronexport, Anatoly Isaikin, di Moskwa, Rabu (13/2). Bos perusahaan milik negara itu menyatakan, Rusia merupakan pemasok senjata utama bagi Suriah dan telah lama menjadi sekutu Presiden Bashar Al Assad.
"Kami terus melakukan kewajiban kami sesuai kontrak dalam klausul pengiriman perangkat militer," kata Isaikin saat mengundang wartawan. Dia mengatakan, senjata yang dikirimkan berupa sistem pertahanan udara anti-peluru kendali. Tapi dia menambahkan, perusahaannya tidak memasok peralatan tempur untuk pesawat atau helikopter. Alasan dia, perusahaannya tidak ingin menentang hukum internasional atau resolusi Dewan Keamanan PBB.
Moskwa telah menolak tiga resolusi DK PBB yang ditujukan untuk menekan Presiden Bashar. Sikap Rusia itu didukung negara tetangganya, China. Kedua negara tersebut beranggapan, resolusi itu dibuat sepihak untuk menekan Presiden Bashar. Namun Dewan Nasional Suriah (SNC) sebagai wadah bagi oposisi Suriah mengecam dua negara pemegang hak veto tetap PBB itu mengesahkan pembunuhan tentara pemerintah terhadap rakyatnya. (ant/reuters)
22 Nelayan RI Gugat Australia JAKARTA, surya - Sekitar 22 pemuda Indonesia berencana menggugat pemerintah Australia karena telah menahan mereka secara ilegal di penjara orang dewasa. Australia menuduh mereka terlibat penyelundupan manusia ketika mereka masih di bawah umur, demikian keterangan Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPA) di Jakarta, Selasa (12/2) lalu. Australia menahan mereka antara tahun 2008 dan 2011 setelah melakukan uji pergelangan tangan dengan sinar-X untuk menentukan apakah mereka sudah berusia di atas 18 tahun. Metode itu telah banyak dikritik karena dianggap usang dan tak bisa dijadikan pegangan. “Para penggugat meminta ganti rugi dan permintaan maaf sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan dan hidup normal,” kata Wakil Ketua KPA, , Apong Herlina. Menurut dia, sebagian bocah terlihat lebih tua pada hasil uji sinar-X karena bekerja sebagai
nelayan. KPA bekerja sama dengan pengacara Indonesia dan Australia mengajukan gugatan perdata itu ke pengadilan Australia.
join facebook.com/suryaonline
Sementara, juru bicara Kejaksaan Agung Australia mengatakan belum menerima pemberitahuan resmi mengenai klaim tersebut. (wsj)
follow @portalsurya