6 Sidoarjo
KAMIS, 22 SEPTEMBER 2011
Tolak Uang Konsinyasi, Lahan Terancam Dieksekusi SIDOARJO - SURYA Lima pemilik lahan dan bangunan yang terkena proyek arteri Porong, menolak penawaran konsinyasi uang ganti rugi dari juru sita Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo. Akibatnya lahan mereka terancam dieksekusi oleh Pemkab Sidoarjo. Uang ganti rugi yang dititipkan PN Sidoarjo itu berasal dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Penolakan itu terungkap saat juru sita Sambodo Rahardjo membacakan penawaran konsinyasi di kantor Kelurahan Juwet Kenongo, Kecamatan Porong, Rabu (21/9). “Kami menolak,” ucap Saiful Anam, warga Kelurahan Juwet Kenongo yang memiliki lahan 166 m2. Dia pun tak sudi meneken berkas berita acara penawaran konsinyasi itu. Menurutnya, mestinya ada nilai tambah pada harga ganti rugi lahan miliknya, sehingga uang itu bisa
dibelikan tanah lagi di lokasi lain. Saiful menolak ganti rugi lahan Rp 500.00 per m2 karena tanah di sebelah lahannya dihargai Rp 725.000 per m2. Hal serupa dilakukan empat pemilik lahan yang bertemu juru sita di Balai Desa Wunut, Porong. H Ghufron, warga Desa Keboangung, menyatakan, uang ganti tidak cukup untuk membangun rumah lagi. Lahannya seluas 760 m2 ditawar ganti rugi Rp 500 juta. “Kalau tetap dieksekusi, itu ya kriminal,” kecamnya. Pejabat Pembuat Komitmen BPLS, Ahmad Purwanto, menyatakan, uang ganti rugi akan tetap disimpan di kas kepaniteraan PN Sidoarjo. “Tahap konsinyasi selanjutnya ya eksekusi dengan keputusan bupati,” tandasnya. Selain lima berkas lahan itu, penawaran dilakukan pada 25 berkas lainnya. ■ ain
Ganti Rugi Warga 45 RT Tunggu Survei
surya/mustain
PETAKA GEOLOGIS - Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto didampingi Kepala BPLS Sunarso saat melihat penyudetan tanggul lumpur di Desa Ketapang, Tanggulangin, Rabu (21/9). Pada Kamis (22/9) ini, giliran Wakil Presiden Boediono dijadwalkan ke Sidoarjo.
Dibangun Rumah Sehat Gratis
► Untuk 30.000 Warga Miskin
SIDOARJO - SURYA YAYASAN Al Chusnaini bersama Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) membangun Rumah Sehat di Dusun Pasegan, Klopo Sepuluh, Sukodono. Ini rumah sakit gratis untuk warga miskin. surya/mustain
TOLAK KONSINYASI - Juru sita Pengadilan Negeri Sidoarjo saat menawarkan uang konsinyasi ganti rugi lahan kepada empat pemilik lahan, di Balai Desa Wunut, Kecamatan Porong, Rabu (21/9).
lintas SIDOARJO Tawarkan Truk Rusak, Sikat Rp 10 Juta SIDOARJO - Mengaku makelar mobil, Yudi alias Mulyono (46), warga Ngajum, Kabupaten Malang, nekat menawarkan truk rusak. Namun truk yang ditawarkan ternyata milik pihak lain yang disimpan di pergudangan kawasan Kecamatan Gedangan. Yudi diringkus polisi usai korban melapor. Hasil pemeriksaan polisi, ada 10 orang korban penipuan Yudi. Salah satunya Umam Wibowo (44), warga Desa Ciro, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo yang telah menyerahkan uang muka Rp 10 juta. Ia tergiur tawaran pelaku yang menjual truk rusak Rp 30 juta. “Truk disebut rusak karena habis kecelakaan,” ucap Kepala Polsek Gedangan, Komisaris Kamran, Rabu (21/9). Biasanya, Yudi menawarkan truk, kemudian mengajaknya melihat kondisi truk yang diparkir di halaman sebuah gudang di Kecamatan Gedangan. Korban lalu menyerahkan uang Rp 10 juta setelah sepakat membeli truk itu seharga Rp 30 juta. Namun korban sadar telah tertipu, karena begitu mau melunasi sisa pembayaran, pelaku menghilang. Tak hanya itu, begitu polisi mengecek keberadaan truk, ternyata truk itu milik orang lain, bukan milik pelaku. “Dia hanya pura-pura truk itu miliknya,” ucap Kamran. Di depan penyidik, tukang servis panggilan ini mengaku telah menipu 10 kali. Atas ulahnya itu, polisi menjerat pelaku dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan 378 KUHP tentang penipuan. ■ ain
surya/mustain
MAKELAR PALSU - Tersangka Yudi saat diamankan di markas Polsek Gedangan, Rabu (21/9).
Peletakan batu pertama pembangunannya di atas tanah wakaf seluas 1.500 m2 dengan dana Rp 3,2 miliar dilakukan, Rabu (21/9). Acara itu dihadiri Wakil Gubernur Saifulah Yusuf, Pendiri Yayasan H Abdi Nanaf; Ketua Baznas, Laksda TNI (Purn) H Husein Ibrahim, Direktur Keuangan PGN Reza Pahlevi, Deputi Kementrian BUMN Su-
Izin Menara Dilarang dari Desa dan Kecamatan
hendro MA, Wakil Bupati HMG Hadi Sutjipto dan pejabat lain. Layanan yang digratiskan mulai pencegahan hingga pemulihan kesehatan dalam dan luar ruang. Layanan dalam ruang misalnya, layanan dokter umum, Unit Gawat Darurat, Poliklinik gigi dan mulut, dokter spesialis, konsultasi psikologi dan perkawinan, farmasi, la-
SIDOARJO - SURYA Maraknya menara sinyal telepon seluler tak berizin, ditengarai akibat kurangnya koordinasi antarinstansi terkait. Akibat selanjutnya, ratusan menara itu tak mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pejabat Dinas Perhubungan saat rapat dengan Komisi A DPRD menjabarkan, jumlah menara saat ini mencapai 412 unit. Namun Badan Perizinan Terpa-
yanan ambulans, laboratorium, rawat inap dan khitan massal. "Sedangkan layanan luar ruang bisa diwujudkan melalui program pondok sehat terpadu, tanggap bencana, program komunitas sehat, ukhuwah kesehatan, sentra kesehatan dan program anak sekolah sehat serta dokter keluarga pra sejahtera," tutur ketua panitia, Sulamul Hadi Nurmawan. Menurut dia, di Rumah Sehat ini nanti tidak ada kasir, karena semua layanan sepenuhnya gratis. Namun pihaknya menerapkan sistem keanggotaan, sehingga saat berobat tinggal menyerahkan kartu. "Jumlah member (anggota) 30.000 orang dan harus kaum miskin. Setiap bulan dianggarkan Rp 135 juta untuk melayani warga miskin," tutur Wawan yang juga anggota Komisi B DPRD Sidoarjo. Bagaimana menentukan kri-
du menyebut berkas yang masuk hanya 347 unit, terdiri dari 111 menara bersama dan 236 menara yang mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sedangkan yang sudah mengurus atau mengantongi izin Hinder Ordonantir (izin gangguan) mencapai 263 berkas. “Dua data itu yang menjadi pegangan kami untuk menindaklanjuti masalah tower itu,” tutur Ketua Komisi A DPRD, Mundzir
teria 30.000 warga miskin? "Itu yang masih digodok oleh tiga tim. Tapi tidak jauh dengan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Pemkab Sidoarjo," ungkapnya. Putra Abdi Manaf ini menjelaskan, tiga pembangun Rumah Sehat akan bekerja sama dengan takmir masjid dan seluruh kepala desa se-Sidoarjo. "Warga miskin juga bisa langsung mendaftar dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu dan foto kopi KTP. Setelah mendaftar, pengelola akan mensurvei," ungkapnya. Rumah Sehat direncanakan berdiri dua lantai dengan 8 ruang rawat inap, masing-masing kamar berisi tiga ranjang. "Program ini sama dengan Rumah Sehat di Sunda Kelapa, Jakarta dengan 30.000 member," jelasnya. Di situ juga disediakan laboratorium serta ruang operasi. ■ mif
Dwi Ilmiawan, Rabu (21/9). Menurut dia, Sidoarjo belum punya Peraturan Daerah khusus tentang menara. “Rancangan Peraturan Daerah tentang Tower sudah dipersiapkan Dinas Perhubungan,” katanya. Dijelaskannya, selama ini izin pendirian menara hanya di kelurahan/ desa dan kecamatan. “Akhirakhir ini Dinas Perhubungan sudah mengimbau desa dan kecamatan agar tidak mengeluarkan
SIDOARJO - SURYA Pemerintah pusat memutuskan akan membayar ganti rugi lahan warga 9 RT di Kecamatan Porong, Sidoarjo, tetapi menunda ganti rugi serupa untuk lahan warga di 45 RT. Alasannya, menunggu hasil survei yang rampung November nanti. Penegasan ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto saat melihat tanggul yang kritis di Desa Siring, Kecamatan Porong, Rabu (21/9). Menurut Joko, pemerintah tetap mengacu pada peta yang benar, sehingga melakukan survei untuk menentukan wilayah itu berbahaya. “Menunggu survei dulu,” ucapnya. Katanya, dengan survei itu, nanti tidak hanya 45 RT yang akan masuk peta area terdampak. Bisa juga kurang, bisa juga lebih. “Jadi, mungkin tidak hanya 45 RT. Di manapun nanti, kalau dari hasil survei kita itu, berapa RT pun, apakah 31, 19, 35, 37, kalau memang itu berbahaya dilihat survei dari bawah, itu masuk peta area terdampak,” beber Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) ini. Mengapa harus ada survei lagi, padahal 45 RT itu sudah dinyatakan tidak layak huni oleh tim bentukan Pemprov Jatim? “Itu (survei pemprov) kan cuma dilihat dari atas dan sepintas saja,” tukasnya. Survei dari bawah oleh Badan Geologi, katanya, akan dilaporkan hasilnya ke pemerintah, Desember nanti. Koordinator warga 45 RT, Jasimin, menyatakan, ada standar ganda yang diterapkan pemerintah terhadap wilayah 9 RT dan 45 RT. Saat memasukkan wilayah 9 RT dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009, tanpa didahului survei. "Lha kok sekarang giliran 45 RT, pakai survei!" kecam Jasimin. ■ ain
izin sebelum ada rekomendasi, supaya tidak liar atau tumpang tindih,” ujarnya. Kepala Dinas Perhubungan, M Husni Thamrin, menyatakan, pihaknya memang sudah membikin rancangan peraturan soal menara. “Mudah-mudahan setelah disetujui bisa tertib dan mendongkrak PAD,” jelasnya. Pada 2010, izin mendirikan satu menara Rp 45 juta dan terkumpul Rp 415 juta setahun. ■ mif