Malang
RABU, 21 SEPTEMBER 2011
BLH Toleransi Mobil Tak Lulus Uji Emisi
lintas malang Kekeringan, Masuk Peta Bencana KLOJEN - Jumlah daerah rawan bencana di Kabupaten Malang diperkirakan berubah. Kekeringan yang belakangan terjadi di Kabupaten Malang bisa memungkinkan menjadi peta daerah rawan bencana baru. Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Hafi Lutfi, menjelaskan, terkait perubahan peta bencana di Kabupaten Malang, pihaknya akan memetakan ulang daerah rawan bencana dengan bantuan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan BPBD Provinsi Jatim. “Seperti terjadi rawan kekeringan yang berdampak pada kebakaran hutan di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo,” jelas Hafi Lutfi, Selasa, (20/9). Kondisi alam Kabupaten Malang diketahui rawan longsor, rawan banjir, rawan gunung berapi, rawan tsunami, rawan gempa, tanah gerak hingga kekeringan. Selain peta bencana, dibutuhkan juga peta evakuasi terhadap kemungkinan bahaya tsunami bagi warga yang tinggal di daerah pantai seperti di Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Namun, sebagai lembaga yang baru terbentuk, pihaknya akan bersosialisasi ke masyarakat terkait adanya BPBD. ■ vie
surya/nedi putra aw
UJI EMISI - Petugas bengkel mobil melakukan uji emisi kendaraan roda empat di Taman Krida Budaya Jatim, Jl Soekarno-Hatta, Kota Malang, Selasa (20/9). Kegiatan ini digelar Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Malang.
surya/nedi putra aw
SOLIDARITAS - Wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik Malang Raya menggelar aksi solidaritas dan mengecam tindak kekerasan yang dilakukan pelajar SMAN 6 Jakarta terhadap wartawan yang melakukan peliputan. Aksi dilakukan di depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang, Jalan Veteran, Selasa (20/9).
Buat Fasilitas Jalan Butuh Rp 1 M BATU - Jelang tutup tahun ini, Dinas Perhubungan, Informasi, dan Komunikasi Kota Batu membutuhkan tambahan dana sekitar Rp 1 miliar untuk kebutuhan fasilitas jalan. Anggaran tersebut di antaranya untuk membuat 779 unit rambu jalan, 1.600 dilineator jalan, enam cermin tikungan, 21 bando jalan, dan 11 running teks. Hidayat Murtadlho, Kepala dinas terkait mengatakan, anggaran yang dibutuhkan memang besar, namun pihaknya tidak akan memaksakan diri anggaran itu terpenuhi dalam Perubahan Anggaran Kekuangan (PAK) APBD 2011 ini. “Anggaran tersebut bisa kami ajukan bertahap, baik melaui APBD 2012 nanti. Anggaran yang akan kami ajukan dalam PAK yang sekiranya penting dan mendesak, seperti rambu jalan,” kata Hidayat di gedung dewan usai rapat kerja tentang realisasi anggaran dengan tim Badan Anggaran, Selasa (20/9). Kemungkinan terbesar yang akan diajukan dalam PAK 2011 nanti, katanya adalah anggaran untuk pembelian 779 unit rambu jalan. Rambu jalan ini penting lantaran banyak wisatawan yang mengeluh. “Banyak wisatawan bingung menuju tempat wisata. Untuk itu, rambu jalan kami prioritaskan,” urainya. Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Muhammad Suhadi mengatakan, pihaknya lebih selektif pemberian anggaran kepada eksekutif. Sebab, APBD 2011 Rp 450 Miliar sudah dibagikan kepada setiap dinas sesuai kebutuhan. ■ k5
Produksi... ■ DARI HALAMAN 3
bercukai pun yang bermain di kelas bawah saat ini juga sudah sulit bersaing dengan produk pabrikan besar yang juga ikut bermain di kelas rokok kecil Menurut Heri, untuk rokok yang tidak dilengkapi pita cukai yang diproduksi di rumahrumah, biasanya memproduksi sigaret kretek tangan. Terkait bea cukai yang secara rutin melakukan operasi terhadap peredaran rokok tak berpita cukai, Heri menyatakan, itu sudah menjadi tugas pokok dan fungsi bea cukai dalam melakukan pengawasan hingga penindakan. Kondisi pabrik rokok saat ini sebenarnya juga sudah dalam kondisi sulit dengan adanya aturan tentang luas-
an pabrik rokok. Aturan itu makin membuat ruang gerak usaha rokok semakin sulit. Ini juga bisa makin menyuburkan peredaran rokok tak berpita cukai. Produk rokok yang tak diberi pita cukai sebagian besar tidak mencantumkan nama perusahaan. Kalaupun ada namanya, biasanya hanya diberi tulisan Indonesia, produksi Malang, Tulungagung, Semarang, dan lainnya, sehingga kadar tar dan nikotinnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Data di Satpol PP dan Linmas Kabupaten Malang, hingga Mei 2011, setidaknya ada 181 merek rokok bodong yang telah dijadikan barang bukti. Barang itu didapat dari razia di 31 kecamatan. Pada 2010, di setiap kecamatan setidaknya beredar 10-17 merek rokok bodong. ■ vie
Korupsi...
Produsen...
■ DARI HALAMAN 3
■ DARI HALAMAN 3
Kepala UPTD Wendit. Dengan terbitnya audit investigasi tersebut, ujar Ardito, Kejari perlu kembali mempelajari kasus ini karena penyidik lama di Kejari telah dimutasi. “Kami akan mengkroscek dulu antara temuan BPKP dengan hasil penyidikan yang dulu,” ungkap Ardito. Ia menargetkan tahun ini kasus tersebut tuntas dan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Kasus Wendit mencuat ketika pihak UPTD Taman Wisata Wendit, menaikkan harga tiket saat liburan Natal dan Tahun Baru 2009 menjadi Rp 10.000. Padahal, mengacu pada Perda, sebelum Wendit resmi sebelum seluruh wahana lengkap (grand opening), tarif masuk yang diberlakukan 50 persen atau Rp 5.000/orang.■ vie
tidak mengetahui kalau menjual rokok seperti ini tidak boleh,” kata Kiyem, pemilik warung di Desa Kasembon, Kecamatan Bululawang, kepada petugas Bea Cukai dan Satpol PP Kabupaten Malang, kemarin. Menurut istri Misto ini, ia hanya dititipi oleh sales untuk menjualkan rokok bodong, sehingga cara pembayarannya dilakukan setelah rokok laku. Dari warung Kiyem ini, petugas menyita 15 pak rokok merek exclusive yang dibungkus plastik. Rokok merek ini dijual Rp 2.000 per pak. Selain itu juga ada rokok ‘tawar’ merek 7G Harum yang dijual Rp 1.000 per pak dan Sinar New yang dijual Rp 3.000 per pak. Kedua merek rokok ini juga disita petugas karena tanpa cukai. Pada razia ini, petugas memberikan surat sita kepada Kiyem.
KLOJEN-SURYA Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Malang melakukan uji emisi pada kendaraan pribadi roda empat, Selasa (20/9). Hasil dari uji emisi ini nanti akan menjadi salah satu nilai dari adipura multimedia. Untuk uji emisi di Kota Malang ini, nantinya akan dilaksanakan dalam tiga tahap di tempat yang berbeda. Menurut Wasana Putri, Kabid Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup BLH Kota Malang, Selasa (20/9), uji emisi dilakukan di Jl Soekarno Hatta dan Rabu (21/9) akan digelar di Jl Simpang Balapan, dan Kamis (22/9) dilakukan di Jl Merdeka Selatan. Dalam pelaksanaan uji emisi ini kemarin, BLH juga bekerja sama dengan kepolisian dan Dinas Perhubungan untuk mengamankan mobil-mobil pribadi roda empat yang melaju sepan-
jang Jl Soekarno-Hatta. Mobil itu langsung dibawa masuk ke halaman Taman Krida Budaya Jawa Timur (TKBJ) untuk uji emisi. Untuk kendaraan dengan tahun pembuatan sebelum 2007, ambang batas emisi unsur partikel udara yang ada dalam asap adalah 1200 ppm dengan karbon dioksida 4,5 persen. Sedang kendaraan setelah 2007, unsur partikelnya 200 ppm, dengan 1,5 persen kandungan karbon dioksida. “Jika hasilnya di atas ambang batas emisi, maka dinyatakan tidak lulus,” terang Wasana Putri. Jika ditemukan kendaraan yang tidak lolos uji emisi, BLH belum bisa memberi sanksi. “Kami hanya meminta mereka untuk melakukan perbaikan sistem pembakaran,” terangnya. Untuk kendaraan yang lulus uji emisi, akan mendapat souvenir dari KLH berupa tas dan leflet tentang bahan bakar. ■ st18
Staf Dindik Dominasi Perceraian
► Pengamat : Selingkuh Usir Kebosanan Birokrat KLOJEN - SURYA KARYAWAN di instansi Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Malang mencatat rekor perceraian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir ini. Untuk tahun ini, 50 persen dari kasus cerai yang diajukan PNS Pemkot Malang ke wali kota, didominasi instansi tersebut. Sejak awal 2011 hingga September ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang telah memproses 20 PNS yang mengajukan cerai. Dari angka tersebut, sekitar 10 PNS bekerja di Dinas Pendidikan. Wahyu Santoso, kepala BKD kota Malang mengatakan, dari
20 orang mengajukan cerai kepada Wali Kota Malang Peni Suparto, baru enam PNS yang sudah mendapatkan persetujuan. “Sisanya masih dalam proses pembinaan,” terang Wahyu, Selasa (20/9). Mengenai musabab yang me-
reka ajukan, kebanyakan disebabkan kurangnya komunikasi. “Mungkin mereka terlalu sibuk, jadi jarang ketemu,” terang Wahyu. Alhasil kejadian tersebut dapat memicu adanya perselingkungah, sehingga memutuskan untuk berpisah. Tak hanya itu, perbaikan tunjangan untuk para guru juga menjadi salah satu sebab para PNS mengajukan cerai. “Masalah tersebut, masih dalam kategori sebagian kecil dari sebab yang diajukan,” terang Wahyu. Namun, Sri Wahyuningtyas, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang mengatakan, mereka yang mengajukan cerai keba-
nyakan karena perbedaan prinsip dan ditinggal pergi oleh suami selama bertahun-tahun,” terang Yuyun, panggilannya. Inspektorat Tak Urusi Jumlah kasus perceraian oleh PNS ini, meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2010 Silam, ada 21 orang yang mengajukan perceraikan, sementara pada 2009, hanya 16 PNS yang bercerai. Sutiarsi, Kepala Inspektorat mengatakan, berdasar PP No 53 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai, proses pembinaan PNS yang mengajukan cerai ada di tangan SKPD masing-masing. Saat ini, ujarnya, terkait perceraian, Inspektorat tidak lagi terlibat. “Yang bertanggung jawab BKD dan SKPD terkait,” terang Sutiarsih.
Sayekti Pribadiningtyas, pengamat sosial Malang mengatakan, menurutnya, yang menjadi pemicu utama perceraian di kalangan PNS adalah faktor kebosanan. “Kerja di dunia birokrasi sangat membosankan, mereka tidak mempunyai tantangan,” terang Sayekti. Untuk mengobati kebosanan tersebut, hiburan yang menyenangkan biasanya berselingkuh. Untuk menyelamatkan rumah tangga PNS, Sayekti menyarankan PNS mencari kesibukan di luar kerja. “Ini bisa menjadi obat bosan saat kerja di birokrat,” terangnya. Ditanya PNS cerai akibat jarang ketemu, ia menyanggah hal tersebut. “Kalau jarang bertemu, justru memicu kerinduan kepada pasangan semakin tinggi,” jelas Sayekti. ■ st18
Pentas ‘Bendera Setengah Tiang’, Diteliti Orang Jerman KLOJEN - SURYA Kelompok teater Teater Keliling yang berdiri 13 Februari 1974 dan bermarkas di Bogor hadir di Kota Malang. Kelompok teater dengan sutradara Rudolf Puspa ini, akan mementaskan pertunjukan di Universitas Islam Negeri (UIN Malik I Malang dengan judul lakon Bendera Setengah Tiang (BST), hari ini, (21/9). Dijelaskan sang sutradara, BST yang akan dipentaskan selama 40 menit ini menceritakan tentang matinya sendi-sen-
di kehidupan politik dan demokrasi di negara Indonesia. Ini dilambangkan dengan bendera yang dinaikkan setengah tiang. Namun ternyata, lanjut Rudolf, rakyat kecil tidak terganggu dari dampak matinya politik dan demokrasi itu. “Jangankan mati, saat hidup pun rakyat tidak terlalu merasakan dampak dari politik dan demokrasi. Mau pergantian pemimpin berapa kali pun, rakyat hanya dijadikan slogan-slogan politik penguasa,” kata Rudolf, saat acara Dialog
Teater di Perpustakaan Umum Malang, Selasa (20/9). Pementasan lakon BST ini dilakukan di lima kota (Solo, Gresik, Surabaya, Malang, dan Sumenep) mulai 15 – 25 September 2011. Rudolf mengatakan seorang peneliti dari Frankrut UniversityJerman, Heiner meneliti lakon BST ini. “Beliau tertarik meneliti lakon BST karena kami pernah pentas lakon BST, tapi yang nonton anak-anak padahal tema BST ini berat,” terang Rudolf.
Heiner tertarik meneliti lakon BST ini karena pertunjukannya itu mampu membuat anak-anak tertawa. Dijelaskannya, jika sejak kecil anak-anak sudah mulai menonton teater politik akan membuat mereka menjadi kritis. “Teater itu bukan hanya hiburan. Tetapi juga mampu mengubah sikap dan pandangan seseorang. Pertunjukan Teater Keliling yang ditonton anak-anak tentunya akan membuat mereka kritis sekaligus penuh imajinasi,” imbuhnya. ■ st16
Sepi Pesanan, Perajin Bronjong 'Kukut'
surya/siti yuliana
KERAJINAN BAMBU - Suwarni (61), perajin bronjong Dusun Sumbersari, Desa Sumberejo Kota Batu tengah menyelesaikan bronjong di rumahnya, Selasa (20/9) kemarin.
“Lain kali jangan menjual rokok tanpa pita cukai ya, Bu? Jika salesnya bertanya, bilang jika barangnya disita Bea Cukai Malang,” jelas BS Maryono, salah seorang petugas Bea Cukai, yang dijawab anggukan Kiyem. Berbeda dengan Kiyem, Sriani justru menderita rugi banyak setelah 22 pak rokok bodongnya disita petugas. Sriani mengaku membeli rokok bodong itu secara kontan ke sales yang datang ke warungnya. “Wah, kalau tahu pabriknya, saya datangi untuk minta ganti rugi,” kata Sriani. Menurut Sriani, pembeli rokok tanpa cukai memang selalu ada, terutama mereka yang berduit cekak. Setelah rokoknya disita petugas, Sriani berjanji tak akan jualan lagi rokok ilegal. Rokok bodong yang disita petugas dari warung Sriani kemarin, antara lain, merek Tale Jagat Raja, Wess, Sumber Biru, dan Hero, dengan harga jual Rp 2.000 per pak. Soibin, pemilik toko kecil di Desa
Kuwolu, Kecamatan Bululawang, juga menyesal menjual rokok ilegal. “Ternyata merepotkan penjualnya. Apalagi sampai didatangi petugas seperti ini,” ungkap Soibin. Ancaman pidana bagi penjualan rokok tak bercukai ini sebenarnya berat yaitu minimal satu tahun penjara dan maksimal lima tahun penjara. Ichwanul Muslimin, Kabid Pengawasan Pengendalian Ketertiban Umum Satpol PP dan Linmas Pemkab Malang menyatakan, secara berkala pihaknya selalu melakukan operasi penertiban rokok ilegal. Menurutnya, masih maraknya rokok tak bercukai ini karena secara cash flow kemampuan perusahaan untuk menebus pitai cukai terbatas. ”Selain itu juga masih ada rasa tidak percaya diri menembus pasar meski dalam sisi bahan baku produksi rokok sangat mahal, seperti harga cengkeh yang saat ini sudah mencapai Rp 200.000 lebih per kg,” ujar Ichwanul, mantan Sekcam Kromengan ini. ■ vie
BATU - SURYA Perajin bronjong atau keranjang bambu di Dusun Sumbersari, Desa Sumberejo, Kota Batu mulai gulung tikar (kukut). Pembeli yang biasanya mengantre memesan bronjong, kini perlahan mulai jarang datang. Sukirman (38), salah satu perajin mengaku tetap membuat bronjong lantaran tidak memiliki keahlian lain. “Sebenarnya saya juga sudah jenuh dengan pekerjaan ini. Selain sepi, hasil dari bronjong tidak cukup memenuhi
kebutuhan hidup,” terangnya di rumahnya, Selasa (20/9). Sudah tujuh tahun, Sukirman bersama Yuli Sri Utami (35) istrinya menjalankan usaha ini. Itu pun karena pesanan tetap dari juragan sayur. Sukirman menghasilkan 24 bronjong sehari, satu bronjong dijual Rp 3.500. Selain Sukirman, tiga perajin lain yang masih aktif adalah Nasrib, Tumiyo, dan Suwarni. Sementara perajin lainnya memilih beralih profesi menjadi buruh tani.
Ponimon (65), berhenti membuat bronjong sejak dua tahun lalu. “Penjual sayur sekarang memilih pakai karung,” ujarnya. Pemerhati pariwisata, Agus Susanto mengatakan bronjong adalah ikon Dusun Sumbersari. Selain Dusun Sumbersari, tidak ada dusun lain di Kota Batu yang memproduksi bronjong. “Harus ada sentuhan pemerintah untuk membantu memasarkan dan meingkatkan kualitas produk dengan pelatihan,” sarannya. ■ k5