Issuu on Google+

Rp 35.000,-

MAJALAH BULANAN I eDISI 04 I MARET 2012

L

Wajib Smelter Bikin Pengusaha Keder

PETR

A

?

Haruskah ‘Rumah’ Petral Dirobohkan

www.global-energi.com


global energi I EDisi 04 I MARET 2012 I 3


SALAM REDAKSI Pemimpin Umum : Dr.Ibrahim Hasyim Wakil Pemimpin Umum : Ir. Tina Murti Agustini,MM Pemimpin Redaksi : Erfandi Putra Redaktur Pelaksana : Agung Kusdyanto Redaktur : Gatot Susanto Corporate Secretary : Makinda TS Dewan Redaksi 1. Prof. Ir. Mukhtasor, M. Eng. Ph.D 2. Dr. Hanggono T. Nugroho 3. Dr. Buana Ma’ruf 4. Dr. Ir. Tri Achmadi 5. Dr. Zuhdan Ahmad Fathoni 6. Ir. Gusrizal MSc Reporter Surabaya : Endang Lismari Sultan Haddi Widjaya Arya Wiraraja Faisal Prapanca Putra Jakarta : Djauhari Effendi Baliya Nouval Wajar Setya Trisnanto Bandung : Adam Permasa Jogjakarta : Sita Kumalasari Jambi Muhammad Alwi Kaltim : Danang Agung Ir Achdian Noor MT Batam : Ir.Isran MBA Luar Negeri Singapura : Ir.Muhammad Abdu Belanda : Ir.Rangga Raditya,MSc Fotografer M Ismuntoro Desain : Supri koewoong Keuangan : Mayangsari Indah Sirkulasi : Safri Hamdani Iklan : Pudja Caturwangi Alamat: Jl. Cipta Menanggal VI/7 Surabaya Telepon: 031- 828 1712, Fax 031-827 0385 Email : Media@global-energi.com Penerbit: PT.Prima Nadia Gravia

4 I global energi I EDisi 04 I MARET 2012

Kenaikan Harga BBM, Momentum Kemandirian Energi Untuk mengurangi dipandang akan sangat aman terus membengkaknya dan strategis. Dengan harga subsidi bahan bakar miseperti itu, maka besaran nyak (BBM), akhirnya subsidi BBM akan terkendali, pemerintah mengupenyelewengan akan turun sulkan dua opsi. Yaitu, drastis dan pengembangan opsi pertama menaikenergi alternatif akan bisa kan harga premium tancap gas. Rp 1.500 per liter dan Kalau besaran angka dissubsidi tetap Rp 2.000 paritas sebesar Rp 2.000 per Dr.Ibrahim Hasyim liter itu dapat diterima, maka per liter Pemimpin Umum Dengan diambil besaran ini dapat dijadikan opsi kenaikan harga basis untuk menentukan itu, dengan sendirinya besaran subsidi tetap harga opsi pembatasan BBM tak dipilih. BBM perliter tanpa memperdulikan Sedangkan opsi diversifikasi akan berapa volumenya. Artinya jika voltetap berjalan, karena menjadi proume konsumsi mencapai 43 juta KL, gram jangka panjang dalam rangka maka besaran subsidi BBM sebesar memperkuat ketahanan energy Rp 86 triliun. Kalau itu dirasa berat, nasional. Itu artinya pembatasan besaran disparitas dapat diperkecil BBM tidak dilakukan, kuota suibsidi lagi, yang penting subsidi BBM itu BBM nasional harus lebih besar dari masih tetap ada, karena di banyak 37,5 juta KL. negara subsidi BBM itu masih ada. Hanya saja, berapa kebutuhan Artinya semua warga negara menBBM bersubsidi sesungguhnya? dapat hak yang sama, karena selama Pertamina menghitung kurang lebih ini justru ada keluhan dari orang 46 juta KL. Kalau memperhatikan re- kaya. “saya sudah bayar pajak, sualisasi Januari 2012, jika diinterpolasi dah bayar kewajiban ini dan itu, apa menjadi sekitar 42 juta KL. Kalauyang salah dengan saya, kok saya pun ada kenaikan volume akibat dari sebagai warga negara tidak boleh pertumbuhan ekonomi, maka angka mendapat subsidi, kepengin sekali kebutuhan bisa sekitar 43 juta KL. rasanya� Jika harga ditetapkan Rp 6.000/liter Apakah menetapkan harga seperti dan dengan volume 43 juta KL, dari itu bisa sekaligus? Mestinya harus hasil simulasi akan tetap diperoleh bertahap. Kalau dimulai dari Rp penghematan subsidi yang cukup 6.000 per liter dulu, maka pengembesar. bangan energi alternatif langsung Tentang berapa besar kenaikan menggeliat, tidak hanya pada gas harga memang menjadi sangat penbumi dan biofuels, tapi juga pada ting. Selama ini sangat berorientasi energi biomassa yang ada ditengah pada fiskal untuk menekan subsidi. masyarakat yang belum muncul Padahal pada kebijakan harga ini kepermukaan. Begitu juga dengan sudah harus dikaitkan untuk juga energi dari mikro hidro dan lainnya. mendorong pengembangan energi Momentum kenaikan harga ini, alternatif, gas bumi, VG, biofuels dan sekali lagi tidak hanya untuk sekelainnya. Semakin harga lebih tinggi dar hitungan angka subsidi di atas dan semakin kecil disparitas harga kertas, tetapi kesempatan ini betulmaka semakin kecil pula penyelebetul bisa menjadi ajang membawengan BBM bersubsidi. ngun kemandirian energi dan pada Beda harga subsidi Rp 2.000 / akhirnya ketahanan energi nasional liter dengan harga BBM ekonomis, akan semakin tangguh ke depan.*


Surat pembaca Pembatasan dan Kenaikan Harga BBM

Keputusan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akhirnya ditunda karena belum ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Sementara rencana kenaikan harga BBM bersubsidi sendiri baru sebatas wacana karena belum diusulkan oleh pemerintah ke DPR. Pemerintah secara tegas sudah memilih opsi tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi sesuai amanat APBN 2012. Dalam ketentuan pasal 7 ayat (6) UU No 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 dijelaskan bahwa harga jual BBM bersubsidi untuk tahun 2012 tidak dinaikkan. Inilah yang kemudian dijadikan pegangan pemerintah untuk menolak kenaikan harga bensin/solar dan lebih percaya diri untuk melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi. Pada tahun 2011, volume BBM bersubsidi mengalami overkuota akibat konsumsi masyarakat yang sangat tinggi. Dari kuota APBN-P 2011 sebesar 40,5 juta kiloliter melonjak hingga 41,7 juta kiloliter pada akhir 2011. Kalau program pembatasan BBM bersubsidi jadi dilakukan, perlu kesiapan instrumen-instrumen pelaksanaan kebijakan tersebut? Bagaimana pula reaksi masyarakat nantinya? Menjaga agar pembatasan BBM bersubsidi tepat sasaran sangat penting. Jangan sampai, konsumsi bensin mobil pribadi dan kendaraan umum dibatasi, namun dampaknya malah membuat pengguna sepeda motor melonjak drastis hingga konsumsi BBM bersub-

sidi justru akan makin tidak terkontrol. BBM bersubsidi hanya untuk yang tidak mampu, maka konsistensi melakukan kontrol dengan melibatkan semua pihak, perlu diperhatikan. Termasuk, melakukan edukasi kepada masyarakat golongan mampu untuk lebih memilih BBM nonsubsidi. Sebagai jalan tengah, pemerintah agar memberikan opsi kepada pengguna mobil pribadi yang dilarang membeli BBM bersubsidi (dengan harga Rp 4.500 per liter), dengan menyediakan BBM jenis premiun nonsubsidi. Artinya, pemilik kendaraan pribadi masih bisa tetap mengonsumsi premium tanpa harus menyedot jatah BBM bersubsidi. Yayok Ismiadi Rungkut, Surabaya

Tingkatkan Mutu Media Onlinenya

Saya mengikuti perkembangan Majalah Global Energi mulai edisi perdana, edisi 2, edisi 3. Dari setiap edisi terjadi peningkatan yang signifikan baik dari segi kualitas, variasi isi, desain grafis, foto dan kedalaman pembahasan yang semakin keren. Namun perkembangan yang pesat dalam tampilan isi majalah ini belum diikuti perkembangan media onlinenya global-energi.com. Media onlinenya masih kelihatan stagnan, tampilan warna kurang menarik dan beritanya kurang update. Saran agar manajemen Global Energi tidak hanya fokus pada perbaikan kualitas majalahnya saja, namun

yang tak kalah penting adalah perbaikan media onlinenya. Sebab ke depan media online akan lebih memegang peran.Jaya selalu Global Energi Salam Jatnika Hamdani, Bekasi

Konflik Tambang Rusak Akar Budaya Bangsa

Konflik pertambangan yang berujung tewasnya beberapa warga Bima, Nusa Tenggara Barat baru-baru ini menjadi pelajaran berharga bagi kita bangsa Indonesia. Kasus ini sekaligus membuka mata kita masalah lahan dan pertambangan masih sensitif memicu konflik. Tak hanya konflik horizontal antarkelompok masyarakat, tetapi juga vertikal antara warga dengan pemerintah daerah. Tak jarang konflik itu dihadapi dengan cara-cara kekerasan melibatkan aparat keamanan dengan warga. Akhirnya, bentrok pecah membawa korban harta dan jiwa. Masalah sepele yang tersumbat solusinya kerap kali menyulut emosi tak terkendali. Bahkan daerah yang berpuluh-puluh tahun damai bisa berubah mencekam. Apalagi jika melihat masyarakat yang multikultur. Untuk itu kita mesti pandai-pandai mengemas perbedaan itu menjadi rahmat bagi seluruh kalangan. Bukan sebaliknya mengundang kecemburuan sosial yang berujung pada saling curiga dan akhirnya memunculkan konflik di sana-sini. Wawan Budyawan, Jakarta

global-energi.com global energi

Global Energi Community

global energi I EDisi 04 I MARET 2012 I 5


Lintas Energi ................................................................................. 8 LAPORAN UTAMA

L

Haruskah ‘Rumah’ Petral Dirobohkan? PETR

A

Pernyataan Menneg BUMN, Dahlan Iskan yang bakal menutup PT Pertamina Energy Trading (Petral) menyentak semua pihak. Tuduhan kalau di tubuh anak perusahaan PT Pertamina yang berbasis di Singapura itu menjadi sarang korupsi membuat kalang kabut manajemen. ....................... 9

GLOBAL

Di balik Sukses Industri Kapal China...................... 52 KOLOM

7 Tahun Inpres No. 5/2005 Industri Kapal Nasional Menuju 10 Besar Dunia 2025.......................................................................................................... 54 GLOBAL

Dunia Terus Suarakan Energi berkelelanjutan ........................................

................................... 56

Energas Siap Berpacu Gas di Jatim ........................... 58 KETENAGALISTRIKAN

Untung Buntung Kenaikan TD L....................................................... 61 Wisata

Wakatobi, surganya divingsnorkling........................................ 52

Mengapa Harus Berbasis di Singapura ........................

15

Pertamina Dipacu ke Global Fortune 500..................16 Kenaikan BBM Pasti Temui Jalan Berliku ..............18 BLT, tak ampuh pangkas warga ‘kere’..............................21 Perbankan Semakin Tergiur Manisnya Bisnis Migas.........................................................................................................23 City Gas Dinanti Warga, Tapi Tak Diminati Pengusaha....................................... 26 City Gas Balikpapan Masih Sebatas Mimpi .........31 SPBU ASING

Susahnya Bangun SPBU di Negara Asing............. 32 HULU

Tancap Gas Gali Shale Gas................................................. 36 Blok Cepu Diharap, Mengapa Terhambat......................................................................................... 40 TRANSPORTASI

Jalan Terjal KA Batubara Trans Kalimantan....................................................................................... 43 NASIONAL

Bagaikan Mencari Jarum di Tumpukan Jerami.................................................................................................... 46 INOVASI

Turbin Arus Laut Mita & T-Files, Dipuji Hillary Clinton, Dilirik Investor Jepang.................................... 48 Ferdi-Tessar, Ciptakan Bahan Bakar Jelly Pengganti Spiritus...................................................................... 50 6 I global energi I EDisi 04 I MARET 2012

daftar isi

TEKNOLOGI

Energi Listrik Berbasis Sampah Kian‘Basah’............. 67 RITEL

Pertamina Kokoh Kuasai Pasar Pelumas

............................ 71 KAMERA GE

Sehari di Kilang Clilacap .......................................................72 NEWSMAKER Agus D.W. Martowardojo

Menteri Terbaik Menekan Subsidi BBM-Listrik ...................................................................74 Kaltim Krisis, Batam ekspor ..............................................75 Balada Pekerja ‘Off Shore’ Tahan Biologis dengan Berolahraga .......................78 Limbah Newmont Masih Menyisahkan Masalah.......................................................... 80 KESEHATAN

Ortopedi-Traumatologi Masih Dianaktirikan ..............................................................................82 SENGGANG

“Haramkan” AC di Rumahnya .........................................85 Petrokimia Berharap Kelancaran Gas .....................86 Wajib Smelter Bikin Pengusaha Keder ...................88 INDUSTRI

Pertamina Trans Kontinental Siap Mendunia ................................................................................93 Menunggu Mulusnya Jalur Batubara ..................... 94 PERLU ANDA TAHU


KILAS ENERGI

SPBU Asing Wajib Pakai Bioethanol Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) asing dan Pertamina untuk menggunakan campuran bahan bakar nabati (bioethanol) sebesar 2 persen dalam bahan bakar minyak (BBM) non subsidi per 1 Mei 2012. Selama penggunaan ethanol baru terbatas pada BBM bersubsidi sebesar 7,5 persen. Sebagai contoh, penggunaan biofuel sudah dilakukan pada produk premium dari PT Pertamina (Persero). Dirjen Energi Baru Terbarukan (EBTKE) Kementerian ESDM, Kardaya Warnika menjelaskan, aturan ini telah ada sejak 2008, yaitu dalam Kepmen ESDM Nomor 32 Tahun 2008. “Kami tetapkan start dengan dua persen, walaupun dalam ketentuan proyeksi kami lima persen,” kata Kardaya di Jakarta, Kamis (16/2). Kardaya menjelaskan, pencampuran bahan bakar nabati (BBN) dalam BBM hanya akan menambah harga jual antara Rp20-80 per liter. Kenaikan itu dianggap tak berdampak signifikan terhadap harga jual. “tidak sampai satu persen. Untuk itu kami minta implementasinya mulai 1 Mei 2012,” jelasnya. Untuk tahap pertama, pencampuran BBN dalam BBM akan diterapkan untuk sektor transportasi. Sementara pada sektor industri, Kementerian ESDM masih mengkaji dampak kebijakan ini. Kardaya memastikan pemerintah akan mengawasi ketat SPBU asing dalam penerapan aturan BBN ini. “SPBU asing akan lebih kita awasi dari nasional, karena sebagai investor asing seharusnya lebih bisa mematuhi ketentuan,” katanya. Apalagi SPBU asing selama ini menggembar-gemborkan penggunaan energi ramah lingkungan (green energy). Jika pemerintah menemukan SPBU asing yang tidak menerapkan BBN 2 persen, teguran akan dikirimkan oleh kementerian ESDM. “Kalau masih tidak jalan, kami ingatkan tertulis. Tidak jalan juga, lalu dibekukan. Pembekuan bisa cair lagi kalau mereka menerapkan. Kalau upaya pembekuan izin tak berhasil, maka pencabutan izin operasionalnya,” jelas Kardaya.jef

Dibangun Lab Energi Terbarukan Kadin Jatim Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim meresmikan sebuah laboratorium energi baru terbarukan. Laboratorium ini dibangun guna memberikan sebuah pendidikan dan pelatihan kepada masyaralat luas agar bisa menciptakan energi untuk dirinya, lingkungan bahkan masyarakat luas. Laboratorium itu ada di lantai empat gedung Kadin Institute yang bersebelahan dengan gedung Kadin di Jalan Darmo Golf Surabaya. Sementara kapasitasnya 500 watt, rincinya 300 watt untuk tenaga angin dan 200 watt untuk

tenaga matahari (surya). Nantinya, masing-masing berkapasitas 500 watt. “Sebagai uji coba, Kadin Institute sudah menggunakan tenaga angin dan matahari itu untuk menyinari laboratorim yakni enam lampu yang masing- masing memiliki 40 watt,” kata Wakil Ketua Kadin Bidang ESDM, Dr Ir Nelson Sembiring, M.Eng yang juga Direktur Energi Baru Terbarukan KADIN Institute . Tidak hanya alat yang berkapasitas 20 ribu watt tersebut, ada banyak alat lagi yang dipasang khususnya di atap gedung Kadin Institute. Untuk bisa melihat alat-alat itu, harus menaiki tangga dari besi hingga ke atap gedung. Di sana dipasang alat seperti kincir angin dan beberapa alat lagi untuk menyimpan energi matahari dan angin. Alat-alat tersebut merupakan teknologi dari China seharga sekitar 30 ribu dollar AS. “Nantinya, kita tidak perlu naik ke atas untuk bisa melihat kecepatan angin dan sinar matahari. Karena kita akan pasang CCTV yang bisa memantau semua kegiatan di atas,” ujar Nelson. lis

Harga Nikel Siap Melonjak Harga nikel dunia bersiap melonjak berlipat setelah Indonesia sebagai salah satu pemasok terbesar nikel mengeluarkan regulasi yang membuat para pemain bisnis tambang mineral dilingkupi ketidakpastian. Regulasi tak lain Peraturan Menteri ESDM No 07/2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral. Hingga akhir pekan lalu harga saham raksasa nikel dunia, Jinchuan Group International Resources Co meloncat hingga 30% akibat menguatnya spekulasi pelarangan impor bahan mentah nikel pada Mei oleh pemerintah Indonesia di tengah melonjaknya kebutuhan nikel industri stainlesssteel China. Menurut Wang Haoyang, analis SMM Information & Technology Co., harga saham Jinchuan naik setelah munculnya spekulasi pelarangan bijih laterit per 7 Mei. Bijih laterit nikel adalah bahan utama tambahan pembuatan baja tahan karat (stainless-steel), seperti dikutip dari laman ferroalloynet.com. Pada kesempatan terpisah Wang Lixin, analis dan peneliti Custeel.com menyatakan China kini bersiap melirik potensi impor di luar Indonesia. Dia mencatat tahun lalu China mengimpor 20,6 metrik ton bijih nikel dari Indonesia (kadar 1,5-2,1%) atau 53% dari seluruh kebutuhan negeri tersebut. Marulam C.Sianipar, Direktur Utama PT Beta Mineral Indonesia (Bemindo) yang memiliki tambang di Sulawesi Tenggara tidak membantah adanya kesimpang-siuran informasi yang dipicu Peraturan Menteri ESDM No 07/2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral. Spekulasi muncul akibat adanya tumpang tindih antara UU Minerba no 4 tahun 2009 dengan Permen yang baru diteken Menteri ESDM Jero Wacik pada 6 Februari lalu. Dalam pasal 170 UU Minerba no 4 tahun 2009 dikatakan

global energi I EDisi 04 I MARET 2012 I 7


“Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat- lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Sementara bunyi dalam pasal 21 permen no 7 tahun 2012 dinyatakan “Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dilarang untuk menjual bijih (raw material atau ore) mineral ke luar negeri dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini” “Kami pemain nikel cukup bingung dengan aturan ini. Begitu mendengar adanya permen ini, China langsung mempersiapkan diri membeli dari tempat lain. Padahal tahun lalu Indonesia mengekspor 95% dari seluruh produksi bijih nikel ke China,” ujarnya.ins

Saudi Aramco-Pertamina

Bangun KilangTuban Perusahaan minyak asal Saudi Arabia, Saudi Aramco melalui anak perusahaannya Saudi Aramco Asia Company Limited (SAAC) menggandeng PT Pertamina untuk melakukan kajian bersama mengenai kelayakan keekonomian rencana pembangunan proyek kilang minyak dan petrokimia terintegrasi di Tuban, Jawa Timur. Proyek kilang dan petrokimia yang direncanakan didesain untuk memroses minyak mentah 300.000 barel per hari (bph), yang sebagian besar akan dipasok oleh Saudi Aramco berdasarkan kontrak jangka panjang dan akan memproduksi produk petrokimia dan BBM berkualitas tinggi untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat di Indonesia dan Asia Tenggara. “MoU ini merupakan langkah penting pertama untuk semakin mempererat hubungan kami dengan Pertamina yang sudah kuat, dan ini juga merupakan bagian dari strategi Saudi Aramco untuk meningkatkan eksistensi bisnis hilir globalnya,” kata Vice President of Marketing, Supply, and Joint Venture Coordination Saudi Aramco Dawood M. Dawood dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (19/2). Proyek merepresentasikan peluang bagi Saudi Aramco untuk bermitra dengan Pertamina, BUMN minyak dan gas Indonesia, dan untuk mengkapitalisasi peluang investasi di

8 I global energi I EDisi 04 I MARET 2012

industri hilir Indonesia yang terus mengalami pertumbuhan. Selain itu, kesepahaman ini akan lebih mengeratkan kerjasama antara Saudi Aramco dan Pertamina, serta meningkatkan prospek bagi diversifikasi ekonomi dan industrialisasi di Indonesia. “Saudi Aramco berkomitmen untuk merancang investasi yang win-win dengan mitra untuk proyek yang menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dna pembangunan,” tutur Dawood.jef

Twenty One Ekspansi Properti ke Jakarta Turunnya BI Rate dari 6% menjadi 5,75% akan berdampak positif kepada bisnis properti. Dipastikan, sektor ini khususnya di kota kota besar akan terus tumbuh seiring membaikkan perekonomian. Ir Stefanus Setyabudi, Direktur Twenty-One Development mengatakan, turunnya BI rate tersebut, pada akhirnya akan berdampak pada bunga KPR. “Ya pada saatnya bunga KPR akan menyesuaikan dengan BI Rate. Kalau turun, bunga KPR turun. Begitu sebaliknya. Sekarang BI Rate kan turun, ya bunga KPR bakal turun juga,” katanya. Sementara satu sisi, harga properti khususnya di ibu kota Jakarta terus naik. Malah, Jakarta merupakan salah satu negara di dunia yang paling cepat kenaikan harganya, sehingga membeli properti di Jakarta merupakan investasi yang menguntungkan. Bertolak pada kenyataan inilah, perusahaan tersebut ekspansi ke ibu kota. Salah satu wilayah yang dibidik, yakni kawasan Kebon Jeruk. “Perkembangan usaha di Jakarta cukup pesat. Apalagi belakangan sejumlah sektor seperti energi hingga perdagangan umum tumbh cukup bagus. Mereka sudah pasti butuh properti. Nah itu yang kami jawab,” kata Stefanus. Di Jakarta yang terkenal sebagai pusat bisnis dan perdagangan dan berkembang pesat tepatnya kini lebih banyak di Jakarta Barat. Di areal ini banyak terdapat kompleks ruko, office, apartement serta area pemukiman yang mendukung kelancaran perdagangan. Kebutuhan untuk area komersial berbentuk ruko/rukan (shophouse) masih relatih tinggi bagi kota yang banyak di datangi kaum pendatang seperti jakarta, terutama di kawasan perdagangan dan jasa seperti di kebon jeruk ini. Melihat kesempatan tersebut, di awal tahun 2012 ini Twenty-One Development Group go national dengan mengembangakan projec di Jakarta, setelah sebelumnya telah banyak membangun berbagai proyek di Surabaya, Sidoarjo, Malang dan Bali. Proyek pertama akan diluncurkan di Jakarta adalah ICON21 Kebon Jeruk, suatu komplek ruko/ rukan modern dengan lokasi prima melanjutkan ICON21 Surabaya beberapa waktu lalu. Berlokasi di jalan Meruya Ilir Raya yang merupakan pengguhung utama antara jalan panjang menuju ke Intercom Kebon Jeruk dan perumahan Puri Indah menjadikan ICON21 mudah di akses dari mana saja, maupun dari Jakarta Barat dan pusat kota. Area di sekitaran ICON21 sendiri sudah merupakan area perdagangan dan jasa yang terdevelopment serta ramai dan berdekatan dengan berbagai pusat bisnis, mal dan universitas terkemuka di jakarta. Pre Launch ICON21 Kebon Jeruk diadakan 13-19 Februari di Atrium Galaxy Mal Surabaya, dan Maret akan digelar di Central Park, Jakarta. fan


L

PETR

A

Haruskah ‘Rumah’ Petral Dirobohkan? Pernyataan Menneg BUMN, Dahlan Iskan yang bakal menutup PT Pertamina Energy Trading (Petral) menyentak semua pihak. Tuduhan kalau di tubuh anak perusahaan PT Pertamina yang berbasis di Singapura itu menjadi sarang korupsi membuat kalang kabut manajemen. Malah Dahlan mengatakan, dalam waktu dekat ini sudah ada keputusan soal Petral. Yang Jadi pertanyaan, apakah Petral harus ditutup? Siapa penggantinya?Apa bisa lebih baik atau tidak? Pertanyaan lanjutan, apakah rayap setitik lalu harus menghanguskan seisi rumah?Apalagi isu-isu miring tersebut belum terbukti secara hukum. Oleh: Erfandi Putra

global energi I EDisi 04 I MARET 2012 I 9


LAPORAN UTAMA

S

udah begitu parahkah persoalan di anak perusahaan Pertamina, PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) ini? Sampai-sampai Dahlan Iskan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan, nasib perusahaan pengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) itu akan ditentukan dalam dua hari ini. “Kami lihat satu atau dua hari ini bagaimana, apakah memang (Petral) harus dibubarkan atau memperbaikinya,” kata Dahlan, Senin (27/2). Dahlan menjelaskan, selama ini citra Pertamina terganggu oleh adanya tudingan yang menyebut Petral sebagai tempat korupsi. Bahkan beredar kabar, perusahaan yang berkantor di Singapu-

10 I global energi I EDisi 04 I MARET 2012

ra ini, sulit dikontrol oleh Direksi Pertamina sekalipun. Gaung tuduhan itu semakin nyaring setelah mantan anggota DPR RI Ade Daud Nasution dan Boy Saur mendatangi Kantor Pusat PT Petral bersama pengacara Johnson Panjaitan . Pengacara itu sedang menangani dugaan kasus mafia minyak PT Petral yang digugat LSM Anak Negeri. Jauh sebelumnya dalam persoalan sama, Johnson bersama sejumlah politikus antara lain, Ali Mochtar Ngabalin, Adi Massardi, Marwan Batubara, dan Wasekjen PDI-Perjuangan Hastanto Kristinto juga mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa

(14/2) lalu. Mereka mengklaim mempunyai bukti dugaan penyelewengan di perusahaan tersebut. Kabar-kabar inilah membuat panas telinga Dahlan Iskan. Dahlan pun melempar bola panas mengusulkan pembubaran Petral kepada Dirut Pertamina, Karen Agustiawan. “Saya beranggapan tata kelola perusahaan yang baik (Pertamina) akan terganggu isu di sekitar Petral. Bahkan katanya ada yang mengajukan ke KPK,” kata Dahlan. Sebelumnya, Dahlan mengaku, telah berbicara dengan Karen Agustiawan beberapa waktu lalu untuk membubarkan saja Petral. Karen pun kabarnya setuju dibubarkan. Hanya saja, kalau Petral dibubarkan, siapa yang akan menggantikan tugas untuk mengimpor BBM. Karen tak mau tugas Petral dikembalikan, seperti Pertamina zaman dulu. Di mana sebelum ada Petral, tugas-tugas membeli minyak mentah di kilang dan BBM dari luar negeri ditangani dua direktur Pertamina. Manajemen Pertamina tidak setuju tugasnya kembali zaman dulu, karena lebih sulit mengontrolnya dan bisa merusak citra. “Petral dibubarkan silahkan kata Dirut Pertamina. Ada opsi juga, Petral tetap ada tapi ditarik ke dalam negeri. Bukan jadi anak usaha Pertamina. Kalau ditarik jadi anak perusahaan Pertamina pasti kebawa-bawa lagi,” kata Dahlan. Menanggapi ide Karen, Dahlan mengusulkan, tugas yang selama ini diemban Petral untuk jual-beli minyak mentah dan BBM akan ditangani PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). “Karena ini kan masalah trading, tapi ini baru gagasan,” katanya. Tuduhan adanya dugaan korupsi juga dilontarkan anggota DPR RI Komisi VII Satya Widya Yudha. Menurut dia, Petral lebih banyak menjadi broker dibanding traider, yang menjadi tujuan utamanya. “Kalau ini benar, kan sudah melenceng. Banyak yang masuk ke meja saya, soal terjadinya dugaan tindak korupsi di tubuh Petral,” tandas Satya.

Siap Diaudit Bagaimana menanggapi sederet tuduhan tersebut? “Saya kaget. Tahutahu perusahaan kami ‘dituduh’ sarang korupsi. Semua karyawan malu,” kata Dirut Petral Nawazir dihubungi reporter Global Energi di Singapura. “Kami siap diaudit. Kami terbuka. Kami pun siap menanggung risiko bila terbukti bersalah,” kata Nawazir. Ia juga mengklaim, kalau perusa-


Kapal bunker Pertamina bersandar

haannya tidak ditunggangi siapa pun dan pihak tertentu. Bahkan ia menjamin masih memegang prinsip independensi dalam setiap proses tender impor minyak. “MR (M.Riza) atau siapa pun silahkan datang, tapi kalau tidak bisa masuk sistem kita, ya tidak bisa,” tegasnya. Nama M. Riza sendiri mencuat ketika mantan anggota DPR RI Ade Daud Nasution dan Boy Saur bersama kuasa hukumnya Johnson Panjaitan bertandang ke kantor pusat Petral di Singapura. Nawasir membenarkan, kedatangan mantan anggota DPR RI tersebut. Saat datang Ade meminta data, terkait Socar Trading Singapore PTE Ltd. yang kalah bersaing dengan PTT Public Company Limeted Thailand dalam beberapa tender minyak impor. Petral selama ini dituduh melakukan “tender-tenderan” dalam pengadaan minyak impor. “Kehadiran Ade ke Singapura ingin meminta data,” katanya. Ia mempertanyakan, mengapa pada tender minyak mentah Azeri dari Azerbaijan, PTT yang menang terus. Ini apakah hanya tender akal-akalan? Dan apakah M. Riza menguasai Petral?M. Riza merupakan salah satu pedagang minyak kawakan yang sudah lama menekuni bisnis perminyakan. Melihat pernyataan ini, manajemen Petral melalui Head of Trading Petral Bambang Irianto mengatakan, alasan dimenangkannya PTT Thailand, karena harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan Socar. “Itu saja,” katanya. Ia menjelaskan, Januari 2010 harga yang diajukan Socar alfanya 4,42 dollar

AS, PTT Thailand untuk Azeri 2,75 dollar AS. Bedanya hampir 1,67 dollar AS. Bila sampai 900 barel per bulan, berapa bisa didapat untuk anak negeri. Bambang juga menyebutkan, Socar 4,88 dollar, PTT 3,95 dollar hampir 1 dollar AS. Terakhir, yang lain 8-9 dollar, PTT bisa 5,4 dollar. “Jadi tetap ambil PTT karena harga lebih bagus,” tandasnya. M. Riza, tambah Nawasir, sempat kalah juga pada beberapa tender pengadaan minyak mentah. Dengan demikian, pernyataan ini mementahkan tudingan kepada Petral. “Dia tidak ikut dalam list. Namanya tidak ada di perusahaan listing. Kita cek, diperkirakan masuk dari Gold Manor, tetapi minyak dari Gold Manor pun hanya masuk 7% dari 20% pasokan Petral ke Pertamina,” kata Nawasir. Pada prinsipnya pengadaan minyak mentah dan produk BBM telah dilakukan dengan cara tender terbuka yang diikuti oleh 55 perusahaan terdaftar. Peserta tender merupakan perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai Daftar Mitra Usaha Terseleksi Petral untuk mendapatkan rekanan yang bisa diandalkan guna mencegah terjadinya gagal pasokan yang akan menyebabkan krisis BBM di Indonesia. “Petral membeli minyak mentah dari Nigeria, Asia, Australia, dan juga negara-negara eks Rusia. Pengadaan tersebut pada prinsipnya semua dilakukan dengan cara tender terbuka yang diikuti oleh 55 perusahaan,” katanya. Untuk mengikuti tender, Petral selama ini membuka kesempatan sebesarbesarnya kepada perusahaan yang ber-

minat. Dengan syarat, perusahaan harus memenuhi persyaratan minimal untuk mencegah pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang bisa membuat gagal pasokan dan memicu krisis BBM di Indonesia. Vice President Integrated Supply Chain Pertamina, Taryono menambahkan, dalam membeli minyak dan BBM, Petral melakukan tender untuk memenuhi kebutuhan tiga bulan berikutnya. “Kalau hari ini kami tender itu berarti untuk kebutuhan Mei,” jelas Taryono. Selain tender, Petral juga membeli BBM langsung di pasar spot. Pertamina sebenarnya juga bisa membeli BBM di pasar spot jika kilang sedang dalam perawatan. Tender pembelian bensin premium ini biasanya diikuti oleh 28 perusahaan trader maupun perusahaan minyak besar alias major oil company (MOC). Setiap bulan, Petral membeli bensin Premium lebih dari 8 juta barel. Pemasok yang sering memenangkan tender Premium antara lain Arcadia Group Ltd, Total SA, Glencore International Plc, Vitol Holding BV, Concord Oil Co Inc, Verita Oil Inc, dan Gunvor Group Ltd. Selain itu ada PPT Public Ltd, Kernel Oil Pte Ltd, British Petroleum Plc, Unipec Inc, PetroChina Co Ltd, Petroliam Nasional Bhd (Petronas), Royal Dutch Shell Plc, Trafigura AG, SK & Co Ltd, dan ConocoPhillips Inc. Pengadaan solar dari pasar spot juga dilakukan dengan tender terbuka yang diikuti 30 perusahaan. Sedangkan untuk pengadaan solar jangka panjang, Pertamina telah menunjuk empat perusahaan minyak, yaitu Kuwait Petroleum Co, Petronas, PTT, dan S-Oil Corp milik Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco). Nawasir mengakui, memang banyak pihak yang mau mengintervensi perusahaannya. Hanya saja, ia yakin dengan sistem yang sudah kuat, perusahaannya dapat menjaga independensi. “Kita perkuat sistem, independensi kita, saya jamin itu. Banyak orang melakukan intervensi. Alhamdulillah masih bisa menjaga independensi itu,” tegasnya. Ia juga mengakui, adanya mafia dalam perdagangan merupakan sesuatu yang lazim. Hanya saja, ia tidak melihat adanya mafia dalam proses tender di Petral. Setiap pedagang pasti cari untung, tapi dirinya tidak melihat adanya mafia minyak di Petral. Dengan demikian, apa yang lakukan di Petral sesuai aturan yang ada. “Silahkan kami diaudit. Sekarang pun kami siap,” katanya.

global energi I EDisi 04 I MARET 2012 I 11


LAPORAN UTAMA Tentang usulan pembubaran, ia menyerahkan nasib perusahaan itu kepada pemerintah. “Kita belum diberitahu. Belum diberi kesempatan menjelaskan,” ujar Nawasir waktu itu. Hingga saat ini, Petral terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan BBM di Tanah Air. “Kalau mau ditarik lagi itu kan keputusan pemerintah, sebagai pemegang saham,” jelasnya.

Disoal Penjamin L/C Yang membuat Nawasir gerah, sejak mencuatnya isu mafia impor BBM, sejumlah bank yang selama ini bekerja sama dalam penjaminan impor (L/C) meminta penjelasan kepada pihak Petral. “Perbankan yang memberikan L/C 3,5 miliar dollar AS itu menanyakan bagaimana statement itu. Hal ini memberikan sinyal kurang baik,” katanya. Kepada pihak bank, sampai saat ini belum ada arahan dari Direktur Pertamina dan masih dalam kajian. “Kita minta penjelasan dulu, belum ada guidence dari CEO Pertamina. Selama ini kan masih statement-statement,” ujarnya. Karena itulah, Nawasir meminta, agar isu itu harus segera diselesaikan. Pasalnya, suatu kepercayaan sangat dibutuhkan dalam perusahaan perdagangan seperti Petral untuk mendapatkan pendanaan. “Buat suatu trading company yang bagus untuk impor, itu butuh financing. Kepercayaan jantungnya trading. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Kalau memang manajemen tidak bagus, kan bisa diperbaiki,” katanya. Bantahan serupa juga datang Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun. Ia menegaskan, pihaknya sudah sangat terbuka dan transparan dalam upaya memenuhi kebutuhan BBM nasional melalui kegiatan impor. Yang paling penting, proses impor tersebut sudah dilakukan dengan terbuka. “Artinya, siapa pun yang credible dan mampu, boleh ikut dalam proses impor BBM. Dengan demikian, Pertamina memiliki pilihan atas penawaran dengan harga terbaik,” tegas Harun kepada Global Energi. Kegiatan impor BBM dan juga minyak mentah oleh Pertamina selama ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Peran Petral masih dibutuhkan karena pertumbuhan kebutuhan BBM nasional melampaui pertumbuhan kemampuan nasional dalam upaya pemenuhannya sehingga impor masih diperlukan. Petral bertugas dalam melakukan impor dan trading BBM dan juga mi-

12 I global energi I EDisi 04 I MARET 2012

pertamina.com

Dirut Petral Nawasir berjabat tangan dengan Dirut Pertamina Karen Agustiawan.

nyak mentah, sebagaimana juga dilakukan oleh perusahaan minyak dunia lainnya. Petral merupakan anak perusahaan yang didirikan berdasarkan Companies Ordinance Hong Kong, yang 99,83% sahamnya dimiliki oleh Pertamina. Dijelaskan, Petral juga berfungsi sebagai market intelligent bagi Pertamina dan berperan penting bagi pencapaian perusahaan dalam membukukan efisiensi impor BBM senilai 283 juta dollar AS pada 2011. Pada 2011, Petral telah membukukan laba bersih unaudited sebesar 47,5 juta dollar AS atau naik 53% dibandingkan dengan laba bersih audited 2010. “Sebagai trading arm Pertamina, aktivitas perdagangan Petral utamanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Pertamina, selain juga untuk pihak ketiga,” tuturnya. Selama 2011, Petral merealisasikan volume perdagangan minyak mentah dan produk sebanyak 266,42 juta barel. Perdagangan minyak mentah Petral mencapai 65,74 juta barel atau rata-rata sekitar 180.000 barel per hari (bph), sedangkan perdagangan produk mencapai 200,68 juta barel atau rata-rata sekitar 550.000. Karena itu, Harun membantah, adanya permainan dalam tender impor minyak yang dilakukan Petral. “Kami merasa difitnah, opini dibentuk begitu,” tegasnya. Selama ini, Pertamina tidak menggunakan anggaran dari pemerintah, melainkan Pertaminalah yang memberikan keuntungan kepada pemerintah. “Petral dan Pertamina merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Kita

tidak menggunakan dana APBN, transaksi Pertamina dengan pemerintah, karena adanya BBM bersubsidi, tapi operasi Pertamina, kita yang menanggung. Kami yang membayarkan dividen kepada pemerintah. Ini bukan model Pertamina dulu,” tegasnya. Pertamina maupun anak-anak perusahaannya selalu diaudit, melalui lembaga audit swasta maupun pemerintah. “Kami setiap tahun diaudit. Tidak hanya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ada Ernst and Young, dan Pertamina, dan audit korporasi keseluruhan. Ini dilakukan setiap tahun. Pertamina diaudit bersama dengan anak-anaknya. Dengan demikian, Petral bukan perusahaan yang dibuat-buat apalagi untuk orang tertentu. Perusahaan untuk trading arm,” jelasnya. Perusahaan yang menangani impor minyak itu memang diperlukan, karena kebutuhan minyak dalam negeri yang meningkat. Sementara produksinya rendah. “Dulu produksi kita 1,7 juta bph (barel per hari), di bawah kapasitas kilang yang hanya 1 juta. Sekarang kebutuhan kilang dan konsumsi 1 juta padahal produksi 900 ribu bph. Apalagi memenuhi pertumbuhan yang 6 persen, 6x1,25 energi, sekitar 7 sekian lebih kebutuhan energi kita,” paparnya. Ditambahkan, pihaknya juga merasa kesulitan membangun kilang, karena margin yang ditetapkan pemerintah dan DPR RI terlalu rendah. Pasalnya, kebutuhan investasi untuk membangun kilang sekitar 20-30 miliar dollar AS. “Kita tidak mendapatkan margin yang baik. Orang malas bangun kilang. Selama tidak beri margin yang baik


maka sulit bangun kilang. Kita sekarang berani kerjasama dengan Saudi Aramco, dan sekarang menunggu insentif pemerintah. Jadi kita tinggal impor minyak mentah saja, sehingga kita bisa kurangi impor minyak produk. Kalau dikasih margin layak, tapi dikasih target bangun kilang, kita bisa, jadi bukan Pertamina tidak mau bangun kilang,” jelasnya. Harun mengharapkan, semua pihak tidak termakan isu yang menjatuhkan nama baik Pertamina dan anak perusahaannya. Dia meminta agar semua pihak mau membantu untuk memperbaiki terus kinerja Pertamina. “Kita tidak mau isu itu merusak reputasi kita. Kita pegang amanah untuk masyarakat. Pertamina milik bersama. Kalau soal impor, kilang nggak rusak saja impor, apalagi rusak. Kalau ada salah mari perbaiki kesalahan asal kesalahan itu bisa dibuktikan,” tandasnya.

Masih Dibutuhkan Pemerhati minyak dan gas (migas), Ibrahim Hasyim juga menyatakan, Pertama, keberadaan Petral masih diperlukan karena untuk mengetahui gambaran harga pasar. Kedua, berkedudukan di Singapura, karena negra itu pusat sumber dana. Ketiga, dengan beroperasinya Petral lebih fleksible dibandingkan Pertamina dipasar. “ Yang lebih penting lagi menurut saya, adalah impor minyak itu terus meningkat dari tahun ke tahun untuk kebutuhan nasional, dan itu harus dilakukan oleh sebuah lembaga yg fokus dan terkendali oleh Pertamina (negara),” katanya.Dengan demikian, keberadaan Petral masih dibutuhkan. Ia menyoroti bagaimana perusahaan tersebut tidak hanya bertindak sebagai trader, tetapi perusahaan tersebut ikut menjaga ketahanan cadangan minyak nasional. ” Ini amat penting,” kata Ibrahim. Saat ini, lanjut Ibrahim, cadangan BBM nasional hanya cadangan operasional yang dimiliki badan usaha. Pertamina mempunyai cadangan BBM nasional sekitar 20-23 hari, sedangkan cadangan BBM nasional untuk mengatasi kelangkaan apalagi untuk mengatasi krisis, belumlah ada. Kebanyakan negara di dunia mempunyai cadangan BBM/energi nasionalnya dengan rentang waktu yang cukup panjang. Jepang, misalnya yang memiliki cadangan BBM sekitar 100 hari. Padahal negara Sakura itu bukan ternasuk penghasil minyak. Hal senada dikatakan Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) So-

Sejarah Petral SEJAK Hongkong Sejak saat itu Petral bertak lagi menjadi kantor di Singapura. Pilihpusat perdagangan an berkantor di Singapura, minyak kawasan ada sejarahnya. PerkembaAsia, kantor Petral ngan Singapura sejak 1980, pun bergeser ke Simelesat. PM Lee Kuan Yew ngapura. Mungkin berhasil menyulap Negeri tak banyak yang Singa itu, menjadi pusat kePE L TRA tahu, PT Pertamina uangan kelas dunia. Energy Trading Ltd Seiring dengan itu, per(Petral) yang berkantor pusat di kembangan Hongkong mulai merSingapura ternyata lahir di Hong- edup. Apalagi setelah Hongkong kong. Pada 1969, Pertamina beker- kembali ke pangkuan China, perja sama dengan Gubernur Negara dagangan minyak mulai bergeBagian California, Amerika Seri- ser. Singapura menjelma menjadi kat (AS), membentuk Perta Group pusat perdagangan minyak di Asia. di Hongkong. Dan, tercatat dalam Tahun 1992, Perta Oil mendirikan Companies Ordinance Hongkong. Perta Oil Services Pte Ltd di SingaKenapa harus di Hongkong? Mu- pura. dah saja. Saat itu, Hongkong meruKarena saham Pertamina mayopakan pusat perdagangan minyak ritas di Perta Grup pada 2001, Perta untuk kawasan Asia. Lantaran Oil Services Pte Ltd berganti nama itu, wajar bila Perta Grup memilih menjadi Pertamina Oil Services Pte Hongkong. Ltd (PES). Nyatanya, sepak terjang Awalnya, Perta Group didirikan bisnis PES lebih dahsyat dibanding untuk memasarkan minyak men- sang induk. tah dan minyak olahan asal IndoSelain urusan trading, Petral nesia ke AS. Namun, baru tahun bertugas sebagai market intelligent 1972, aksi tradingnya berjalan. Se- bagi Pertamina. Artinya, Petral halanjutnya, Perta Oil dengan bende- rus bisa memberikan informasi terra Perta Oil Marketing Ltd (POML), baru dan akurat. Agar tercapai, Pemulai berbisnis. Tak dinyana, per- tral harus memiliki jaringan yang tumbuhan POML, melaju sangat kuat di bisnis emas hitam ini. pesat. Tahun 1979, lahirlah ZambeAlhasil, Petral juga bisa si Investmen yang merupakan pe- menekan high cost. Di 2011, Petral rusahaan investasi milik POML. berhasil membukukan efisiensi Dua tahun berselang, andil Per- impor BBM sampai 283 juta dollar tamina di POML menjadi 100%. AS. Andai kedudukan Petral bukan Kala itu, warga AS yang menjadi di Singapura, belum tentu bisa berpemegang saham POML, ramai- hemat. Ternyata, posisi menenturamai melepasnya. kan prestasi. Namun, dominasi saham PerPada 2011 lalu Petral juga memtamina hanya berumur delapan bukukan trading sebanyak 266,42 tahun. Karena keluarga Cendana juta barel yang terdiri dari 65,74 mulai kepincut. Dengan mudahn- juta barel minyak mentah dan ya, Tommy Soeharto tercatat se- 200,68 juta barel berupa produk. bagai pemilik 25% saham POML. Dari aktivitas perdagangannya, Pangeran Cendana itu, tak sendiri. Petral membukukan pendapaAda pula Bob Hasan yang masuk tan sebesar 31,4 miliar dollar lewat Nusamba. Jatahnya sama AS dengan profit margin sebesar pula, 25%. 47,5 juta dollar AS. Petral berhasil Setelah berganti rezim, Pertamina membukukan efisiensi harga yang mengambil alih saham Tommy dan didapat terhadap market price Bob Hasan, akhir 1998. Andil Perta- pada tahun 2011 adalah Rp 2,6 trimina 100%. Berdasarkan persetu- liun untuk pengadaan Produk BBM juan pemegang saham, namanya (Mogas 88 RON & HSD 0.35% S) berubah menjadi Pertamina Energy serta Rp 0,4 triliun untuk pengadaTrading Ltd (Petral), Maret 2001. an crude impor. erfandi putra

global energi I EDisi 04 I MARET 2012 I 13


LAPORAN UTAMA fyan Zakaria. Ia menilai, Petral tidak perlu untuk dibubarkan. Saat ini yang perlu dilakukan yaitu lebih meningkatkan sistem dan pengawasannya guna meminimalisir penjualan minyak ilegal. “Petral hanyalah sebuah korporasi. Jika ada yang salah pada Petral, itu terletak pada orang yang mengendalikan Petral dan juga sistem yang ada di Petral itu,” katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (26/2). Menurut Puskepi, jika Petral dibubarkan dan dibuat lagi Petral lain sepanjang masih ada orang-orang kuat tersebut tetap saja perusahaan dan orang-orangnya itu tidak akan berani menentang dan melawan perintah orang-orang kuat tersebut. Apalagi jika dalam permainan itu juga memberi keuntungan pribadi buat mereka. “Artinya, yang perlu dibenahi adalah sistem dan pengawasannya,” paparnya. Apalagi hasil audit terhadap Petral belum pernah dipermasalahkan BPK atau BPKP. Ini haruslah dijadikan pegangan bagi publik di negeri ini. Jika lembaga audit negara tidak dipercaya oleh sekelompok orang, audit bisa dilakukan oleh auditor independen. Ia juga mempertanyakan, sikap pemerintah yang terkesan tiba-tiba akan membubarkan Petral. “Apakah Petral telah terbukti melanggar hukum dan merugikan negara? Rasanya belum ada pembuktian yang menegaskan hal tersebut,” kata dia. Menurut dia, jika yang menyorot Petral adalah lembaga audit  atau institusi penegak hukum yang berwenang, tentu publik akan memakluminya. “Namun sebaliknya, jika yang menginginkan bukan lembaga itu, publik akan mengartikan bahwa “ada sesuaatu” di balik desakan itu,” katanya.  “Ini perlu disikapi dengan bijak oleh pemerintah,” katanya. Pengamat migas Kurtubi menegaskan, dirinya tidak mempersoalkan benar tidaknya tender yang dilakukan Petral, tetapi bagaimana peserta tender itu sendiri. “Kalau saya amati, terutama setelah membaca sejumlah media peserta tender itu kebanyakan para trader. Seharusnya yang lebih menguntungkan itu, peserta tender adalah produsen minyak,” kata Kurtubi. Mengapa peserta tender harus lebih banyak pesertanya dari produsen? Tentang ini Kurtubi mengatakan, harganya akan lebih murah dibanding trader. Impor minyak oleh Pertamina itu nilainya besar, karena itu sudah seharusnya kita

14 I global energi I EDisi 04 I MARET 2012

Kurtubi Pengamat Migas benar-benar membelinya dengan harga yang murah. Setujukah bapak bila Petral ditutup? “Soal ini susah saya katakan. Ini kan masih tuduhan-tuduhan. Bagi saya, kalau Petral hanya menjadi broker dibanding trader, ini yang saya soroti,” katanya. Anggota Komisi VII DPR Achmad Rilyadi juga melihat, tender impor minyak mentah dan BBM yang dilakukan Petral masih bebas dari intervensi mafia. “Saya pikir impor minyak sekarang ini sudah dilakukan dengan cara-cara yang proper (tepat-red) dan sesuai prosedur,” kata Achmad. Kinerja Petral sudah melalui audit baik di Indonesia maupun di Singapura, sehingga tentunya akan ketahuan kalau memang tidak sesuai prosedur termasuk diatur mafia. Pada masa lalu, lanjut dia, proses tender minyak Petral bisa saja diduga melibatkan mafia. Namun, ia melihat, saat ini Petral sudah menjalankan bisnis perdagangan minyak secara netral dan terbebas dari intervensi mafia tersebut. Petral memakai Ernst and Young (EY) untuk mengaudit kesehatan laporan keuangan perusahaannya. Sedangkan pengamat energi dari ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto juga menilai, pemenang tender impor minyak Petral yang “itu-itu “ saja, tidaklah mencerminkan terdapat mafia di dalamnya. “Penyebabnya bisa saja karena pemenang itulah yang paling berkemampuan dalam bisnis perdagangan minyak dan dapat diandalkan. Tidak bisa kemudian dianggap ada mafia di dalam Petral,” ujarnya. Menurut Pri, perdagangan minyak merupakan bisnis berskala besar, sehingga tidak semua pihak mempunyai kemampuan melakukannya. Dengan demikian, secara alamiah, lanjutnya, pasar minyak memungkinkan terjadinya penguasaan pasar beberapa trader saja. “Hal inilah yang kemudian diaso-

Nawazir Dirut PT. Petral siasikan sebagai kartel, atau dalam konotasi yang cenderung negatif adalah mafia,” katanya. Jadi, Pri menilai, mafia di pasar minyak dengan mafia dalam tender di Petral merupakan dua hal yang berbeda. Mafia yang berada di pasar minyak atau semacam kartel memang tidak bisa dicegah. “Namun, kalau mafia dalam pengadaan tender Petral, bisa dicegah dan diberangus jika memang ada,” ujarnya. Pri Agung juga mengatakan dalam praktik pasar minyak internasional, keberadaan trader memang sudah umum. “Anak atau afiliasi perusahaan yang berfungsi sebagai `trader` seperti halnya Petral sudah umum,” katanya. Petral merupakan kepanjangan tangan PT Pertamina melakukan transaksi minyak. Meski demikian, lanjut dia, Petral mestinya jangan menjadi satu-satunya atau bahkan cara utama berdagang minyak. “Pendekatan B to B langsung kepada produsen minyak dan G to G dengan pemerintah negara produsen juga mesti dilakukan agar dapat harga khusus atau lebih murah,” ujarnya. Yang pasti kini Petral lagi disorot dengan tuduhan terjadinya dugaan korupsi. Padahal tujuan semula dibentuknya Petral di Singapura semata-mata untuk menjawab tantangan zaman, yakni sebuah perusahaan profesional, tanpa campur tangan berbagai kepentingan. Seperti hanya zaman dulu dimana impor BBM, ditangani langsung oleh Pertamina banyak dicampuri berbagai kepentingan. Lalu apakah karena tuduhan-tuduhan yang belum terbukti secara hukum, lalu rumah Petral akan dihanguskan? Kalau pun ada riak-riak di tubuh Petral, apakah harus merobohkan? Kurang arif rasanya bila tindakan itu dijalankan. Sebagai perusahaan dengan perputaran omzet triliunan, apakah tidak sayang, bila dibumihanguskan? Mengapa kita tidak bersama-sama memperbaikinya? Kita tunggu saja.


Mengapa Harus Berbasis di Singapura Basis PT Petral di Singapura tak luput menjadi sorotan tajam belakangan ini. Ditengarahi, anak perusahaan Pertamina ini dengan keberadaannya di Singapura agar jauh dari kontrol Jakarta. Benarkah?

V

ice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun beralasan PT Petral berbasis di Singapura dengan berbagai pertimbangan. Pertama, karena negara Singa itu merupakan pusat perdagangan minyak mentah (MM) dan produk bahan bakar minyak (BBM) di kawasan Asia dan tempat berkumpulnya trading arm atau supplier MM dan produk BBM. Kedua, karena Singapura merupakan salah satu dari pusat perdagangan MM dan BBM dunia, seperti Jenewa, London, Houston, Dubai, dan Singapura sendiri. Ketiga, hingga saat ini tidak ada satu pun perusahaan yang berbadan hukum Indonesia mampu melakukan penawaran MM dan produk BBM kepada Pertamina/PES. Keempat, menghindari/mengurangi tekanan politis yang biasa terjadi dalam

pengadaan MM dan produk BBM. Kelima, Singapura merupakan tempat publikasi yang biasa diacu oleh para pemain di pasar minyak mentah dan produk BBM.

Lima Parameter Saat ini untuk mengukur penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Pertamina, termasuk Petral, telah ditetapkan 5 parameter yang dinilai. Pelaksanaan hak dan tanggung jawab pemegang saham diberi porsi 9%, penetapan kebijakan GCG mendapat porsi 8%. Untuk implementasi GCG, Pertamina menetapkan porsi terbesar 66%. Untuk pengungkapan informasi 7% dan komitmen mendapat porsi 10%. Kerja keras untuk penerapan GCG ini sudah menuai hasil. Hal ini tercermin dari peningkatan posisi Pertamina da-

lam indeks rating GCG 86,79% di tahun 2010 dan mencapai tingkat kesehatan perusahaan Sehat pada kategori AA dengan skor 90,85. Adapun, Petral juga telah menggunakan Ernst and Young dalam melakukan auditor terhadap kesehatan laporan keuangan perusahaan. Dari hasil pemilihan strategi pembelian yang tepat, Petral berhasil melakukan penghematan di tahun 2011. Harga pembelian minyak mentah Petral ratarata 113,95 dollar AS per barel dibandingkan harga rata-rata pasar 119,45 dollar AS per barrel. Harga pembelian premium Petral rata-rata 118,50 dollar AS per barel dibandingkan harga ratarata pasar 123,70 dollar AS per barrel. Kemudian harga pembelian solar Petral rata-rata 126,70 dollar AS per barel dibandingkan dengan harga rata-rata pasar 132,90 dollar AS per barel. Harga pasar diperoleh dari publikasi PLATT Singapore, yang dikenal dapat dipercaya oleh seluruh pelaku perminyakan. Pada 2011, Pertamina telah membeli minyak sebanyak 266,42 juta barrel yang terdiri dari minyak mentah dan produk BBM.ď Źerfandi putra

global energi I EDisi 04 I MARET 2012 I 15


LAPORAN UTAMA Bagaimana Meneng BUMN, Dahlan Iskan memposisikan BUMN yang bergerak di sektor energi? “Dari sekitar 140 BUMN yang ada, tak banyak yang bergerak di sektor energi. Mungkin yang bisa dilihat, PT Pertamina (Persero) dan PN Gas,” kata Dahlan Iskan kepada reporter Global Energi (GE) di kediamannya di Surabaya.

Pertamina Dipacu ke Global Fortune 500 D

ari sekian BUMN yang bergerak di sektor energi itu, yang paling mungkin dan paling cepat dipacu, kata Dahlan, Pertamina. “Bu Karen (Dirut PT Pertamina) sekarang berusaha keras untuk menjadikan Pertamina masuk Global Fortune 500 dunia. Dengan demikian, nantinya Pertamina akan menjadi salah satu perusahaan terpandang di dunia,” kata Dahlan. Karena itulah, Pertamina terus menghitung bagaimana mencapai tujuan tersebut. Baik dengan cara konvensional maupun radikal. Konvensional, yakni seperti yang dikerjakaan saat ini, sedangkan radikal akuisisi perusahaan-perusahaan

16 I global energi I EDisi 04 I MARET 2012

di bidangnya yang dirasa mempunyai prospek ke depan. Sektor hulu, khususnya minyak dan gas harus lebih dipacu. Eksplorasi tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tetapi harus ke luar. Artinya, saat ini Pertamina memang sudah melakukan eksplorasi di sejumlah negara, selanjutnya hal itu akan lebih ditingkatkan lagi. Pertamina dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2011-2015 menargetkan pada 2015 nanti Pertamina menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Pada tahun itu (2015), Pertamina menargetkan masuk dalam 15 perusahaan minyak terbesar di dunia dengan cadangan migas sebesar 2,22 miliar barel

ekuivalen minyak (BBOE) dan memproduksi migas sebanyak 776 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD). Pertamina agresif dalam pengembangan sektor hulu yang kemudian dijadikan sebagai titik fokus strategi. Karena itu, Pertamina melalui anak perusahaannya, Pertamina Hulu Energi (PHE) terus melakukan ekspansi hingga ke luar negeri. Direktur Utama Pertamina Hulu Energi (PHE) Salis S. Aprilian mengatakan, Pertamina tercatat memiliki 9 blok di tujuh negara. Pengelolaan blok tersebut bekerjasama dengan berbagai perusahaan migas internasional. Pertamina memiliki satu blok di Malaysia yang berlokasi di offshore Sarawak. Blok SK-305 dikelola Pertamina bersama Petronas Carigali dan PVEP (Vietnam). Dalam blok ini Pertamina mempunyai saham kepemilikan 30 persen. Status blok SK-305 sejak Juni 2011 sudah mulai beroperasi. Di Vietnam, Pertamina mempunyai dua blok, yaitu Blok 10 dan Blok 11,2. Pertamina mempunyai saham 11,20 persen dan sisanya dimiliki oleh Petronas Carigali, PVEP, dan Quad Energy SA. Saat ini status blok tersebut dalam  pengembangan dan dijadwalkan pada 2012 sudah mulai berproduksi. Sedangkan di Australia, Pertamina mempunyai satu blok, yaitu blok BMG yang dikelola bersama Rock Oil Ltd, Beach Petroleum Ltd, Ceizo E&P Ltd, dan Sojitz Energy. Pertamina memiliki kepemilikan saham sebesar 10 persen dan hingga saat ini blok tersebut masih dalam fase non produksi. Pertamina juga memiliki blok migas di Qatara bernama blok 3. Pertamina memiliki kepemilikan saham sebesar 25 persen dan sisanya dimiliki oleh Wintershall AG, Cosmo Energy dan E&D Ltd. Status blok tersebut sedang studi geologi dan geofisika dan estimasi pengeboran pada 2012. Di Sudan, Pertamina memiliki blok 13 dengan saham sebesar 15 persen. Pertamina bersama-sama dengan CNPC sudapet, Dindir Petroleoum, Africa Energy, Express, dan Petroleum & Gas Co. Ltd. Saat ini masih dalam studi geologi dan geofisika. Pertamina juga mempunyai dua blok di Libya, yaitu Blok 17-3 dan Blok 123-3 dengan kepemilikan saham 100%. Namun akibat situasi politik dan keamanan Libya yang belum stabil hingga saat ini, aktivitas Pertamina di kedua blok tersebut belum beroperasi. Di Irak, Pertamina mempunyai blok 3WD yang merupakan blok onshore west dessert dengan kepemilikan blok 100 persen. Saat ini aktivitas blok tersebut masih dalam eksplorasi.


Labanya Moncer Bila dilihat dari perolehan laba, PT Pertamina memang merupakan satusatunya BUMN yang mempunyai peluang untuk masuk Global Fortune. Perusahaan itu, berhasil mencetak laba Rp 20,996 triliun (unaudited) atau meningkat 119% dari target di 2011. Pencapaian laba ini naik dibandingkan laba di 2010 sebesar Rp 16,775 triliun dan melebihi target laba RKAP 2011 sebesar Rp 17,700 triliun. Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengatakan, EBITDA di 2011 juga tercatat mencapai 129% dari target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2011 mencapai Rp 39,49 triliun menjadi Rp 51,13 triliun. “Pencapaian tersebut juga tidak terlepas dari adanya kenaikan harga minyak dunia selama 2011,” tegas Karen. Dari sektor Hulu, secara keseluruhan capaian produksi migas masih belum sesuai harapan karena berbagai kendala yang menyebabkan produksinya mengalami penurunan. Di sektor hilir kegiatan pengolahan minyak mentah di kilang-kilang milik Pertamina selama 2011 sebesar 300,5 MMBBL dan menghasilkan produkproduk BBM sebanyak 238,49 MMBBL. “Selain itu, kehandalan kilang juga mengalami peningkatan dari target RKAP 2011 sebesar 98,81 persen menjadi 99,25% untuk primary process dan dari 98,67 di RKAP 2011 menjadi 99,05% untuk secondary process,” katanya. Dalam RKAP 2012, target pendapatan usaha Pertamina Rp 527 triliun. Di sisi hulu, Pertamina menargetkan produksi migas 532,7 ribu barel oil equivalent per day (boepd) yang terdiri atas produksi minyak 244 ribu barel per hari (bph) dan gas 1.672 juta kaki kubik per hari (mmscfd). Target produksi minyak dan gas naik 14,5 persen dibandingkan realisasi 2011 yang sebesar 465,3 boepd yang terdiri atas produksi minyak 196,8 ribu boh dan gas 1.555 mmscfd. Sedangkan produksi panas bumi yang pada 2011 mencapai 2.188 gigawatt hour (GWh), pada 2012 ditargetkan naik menjadi 2.364 GWh.

Empat Langkah Lalu bagaimana seharusnya Pertamina menuju ke pentas dunia? Dahlan Iskan mengatakan, hingga saat ini yang mempunyai peluang untuk menjadi Global Fortune 500, adalah Pertamina.. “Peluang BUMN ini cukup besar untuk meraih predikat tersebut. Karena itulah, saya terus dorong Bu Karen untuk

melakukan langkah-langkah konkret untuk meraih itu,” katanya. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sendiri setelah berniat membereskan BUMN ‘duafa’, sebutan untuk perusahaan pelat merah yang terus-menerus rugi, kementerian akan mengarahkan BUMN sebagai perusahaan kelas dunia. Untuk itu, BUMN harus melalui empat tahapan. Salah satunya adalah melakukan transformasi budaya kerja. Kementerian BUMN telah mempunyai kebijakan yang mengarahkan perusahaan BUMN untuk menjadi perusahaan kelas dunia melalui empat tahap. Pertama, adalah transformasi budaya kerja. Setiap BUMN memerlukan

acuan kinerja dengan industri sejenis di luar negeri. Transformasi budaya kerja tersebut termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia perusahaan. Human resources merupakan pendukung untuk menuju BUMN World Class. Kedua, adalah restrukturisasi. Kementerian BUMN menginginkan suatu saat nanti akan terbentuk BUMN super holding seperti di Singapura yang memiliki Temasek. Saat ini, BUMN tengah melakukan restrukturisasi dan akan membentuk perusahaan induk (holding) BUMN perkebunan, kehutanan, dan farmasi. Kementerian BUMN juga terus melakukan sinergi antar perusahaan, seperti kebijakan merger BUMN kecil oleh BUMN besar. Diharapkan, pada 2025 nanti hanya ada 25 BUMN. Ketiga, adalah pengembangan strategis. Sebelum BUMN tersebut menjadi kelas dunia, harus memperkuat dulu di dalam negeri dengan cara bersinergi. Di-

contohkan, sinergi tersebut bisa dengan mencari pinjaman di bank-bank BUMN. Keempat, tahapan terakhir adalah privatisasi. Privatisasi yang dilakukan Kementerian BUMN saat ini berbeda dengan apa yang dilakukan pada masa lalu. Jika dahulu BUMN menjual saham untuk menurunkan defisit utang, saat ini privatisasi dilakukan untuk memperkuat permodalan dan meningkatkan transparansi. Untuk itu, Dahlan berharap agar energi Kementerian BUMN bisa disalurkan dengan memfokuskan upaya menjadikan BUMN besar yang potensial untuk masuk dalam Global Fortune 500.

Bagaimana peluang Indonesia Indonesia memang telah menjadi anggota grup elite dunia, yaitu G 20. Namun belum ada satu pun perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar 20 besar dunia. Jangankan 20 besar, bahkan 500 besar pun belum ada. Global fortune 500 sudah berlangsung puluhan tahun, dan belum pernah ada perusahaan raksasa Indonesia yang masuk dalam daftarnya. Malaysia selangkah lebih maju, dimana Petronas telah masuk Global Fortune 500 sejak dekade terakhir. Tahun 2011 ini Petronas berada di peringkat 80 dari fortune 500. Membangun perusahaan raksasa menjadi sangat penting bagi Indonesia. Sebab, ketika banyak perusahaan Indonesia berhasil menjadi perusahaan multi nasional maka bisa dipastikan akan terbuka kesempatan kerja bagi masyarakat, dan mendatangkan kemakmuran bagi Indonesia. Berbagai cara dilakukan korporasi Indonesia untuk menjadi catatan di pentas dunia. Berbagai metode global pun telah diperkenalkan dan dicoba. Lantas, bagaimana hasilnya? Tentu saja kita sangat memimpikan ada perusahaan-perusahaan Indonesia yang masuk dalam jajaran perusahaan-perusahaan top dunia. Mengapa, karena itu penting untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia sekaligus mengangkat kesejahteraan masyarakat. Itulah tantangan yang harus kita jawab. Yang menjadi kendala sehingga belum ada perusahaan Indonesia yang masuk kedalam jajaran tersebut, karena di internal perusahaan itu belum ada suatu keterpaduan, mulai dari leadership sampai karyawan biasa. Arah dari perusahaan itu sudah jelas, tetapi belum bisa membawa kepada tujuan yang sebenarnya. erfandi putra

global energi I EDisi 04 I MARET 2012 I 17


Regulasi

Kenaikan BBM Pasti Temui Jalan Berliku Akhirnya bola panas dilempar pemerintah dengan mengusulkan kenaikan harga BBM subsidi (premium-solar) dengan dua opsi, yakni naik Rp 1.500 per liter atau subsidi tetap dengan selisih maksimum Rp 2.000 per liter. Hanya saja, opsi kenaikan ini tetap saja menjadi ajang pro-kontra di kalangan anggota dewan. Padahal tenggat waktu hanya tinggal sebulan. Bisakah?

S

etelah cukup lama terkatung-katung dengan wajah meyakinkan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik pun mengusulkan dua opsi terkait pengurangan besaran subsidi penjualan BBM dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (28/2) lalu. Opsi pertama, menaikkan harga jual eceran BBM sebesar Rp 1.500 per liter menjadi Rp 6.000 per liter. BBM bersubsidi seharga Rp 6.000 per liter ini pernah terjadi pada tahun 2008. Jika dilihat dari kondisi harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP), harga Rp 6.000 pada tahun 2008 terjadi pada ICP yang lebih rendah ketimbang sekarang ini. Sekarang ini harga ICP bisa tembus 121,75 dollar AS per barrel. Padahal asumsi ICP hanya 90 dollar AS. “Tetapi kelihatannya ini masih bisa kita kerjakan kalau memang nanti disetujui oleh DPR,” tambah Jero. Opsi kedua, pemerintah tetap memberikan subsidi kepada harga eceran BBM dengan maksimal Rp 2.000 per liter untuk BBM jenis premium dan solar. Dengan opsi kedua ini maka berapa pun harga minyak mentah dunia, harga

18 I global energi I EDisi 04 I MARET 2012

eceran BBM akan tetap dapat subsidi. Maksudnya, pemerintah tidak akan kesulitan menghadapi fluktuasi harga minyak mentah dunia. “Dengan begini kita akan terbiasa menghadapi hal itu (fluktuasi harga minyak mentah dunia). Sehingga komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM nanti bisa membahas yang lebih berat-berat lagi yang lain. Tidak setiap tahun kita membahas ini. Itu kira-kira pikirannya kenapa ada opsi kedua,” kata Jero. Pilihan opsi kenaikan BBM ini sejak awal sudah diprediksi dalam tulisan Majalah Global Energi edisi III Februari 2012 yang menyebutkan garga pasntas kenaikan kenaikan BBM terkait melonjaknya harga minyak dunia di atas 100 dollar AS per barel sebesar Rp 6.000 per liter. Direktur Jenderal (Dirjen) Migas Kementerian ESDM, Evita H. Legowo menambahkan, opsi pertama usulan besaran subsidi harga BBM terasa signifikan untuk jangka pendek. Artinya, saat harga minyak dunia naik seperti saat ini, maka beban terhadap APBN langsung terasa berkurang. Namun dalam jangka panjang, tetap menyisakan masalah di saat harga minyak dunia naik

kembali. Sementara itu, opsi kedua, dimana subsidi dipatok maksimal selisih Rp 2.000 dengan harga minyak dunia, akan lebih signifikan untuk jangka panjang. “Untuk BBM jenis solar, akan jauh lebih baik menggunakan opsi kedua, karena memiliki prospek untuk jangka panjang,” saran Evita. Pertamina sendiri akan mengikuti keputusan pemerintah terkait opsi kenaikan harga BBM bersubsidi. Hanya saja, Pertamina lebih menyukai opsi subsidi tetap Rp 2.000 per liter. “Karena dapat membangun efek psikologis di masyarakat kalau harga BBM itu mahal. Ini akan mengajarkan bahwa kita harus hemat dalam menggunakan BBM. Selain itu, hitungan subsidinya jadi fixed,” kata Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina Mochamad Harun.

Bakal Alot Apakah usulan dua opsi bakal mulus disetujui DPR, sehingga per 1 April bisa berjalan?Ini masih menjadi tanya besar, meski sebagian besar anggota Komisi VII DPR RI menyetujui kenaikan tersebut dengan catatan. Sebab mereka meminta pemerintah melakukan pembahasan setahap demi setahap. “Jangan ujuk-ujuk


Anis Matta Sekjen Partai Keadilan Sejahtera langsung minta naik,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Effendi Simbolon. Seharusnya pemerintah memaparkan dahulu kenapa alasan mengajukan opsi kenaikan BBM tersebut. “Apakah pemerintah berat melaksanakan, apakah tidak mampu, atau apa? Ajukan secara resmi, jangan ujuk-ujuk langsung ngomong kenaikan BBM, mengajukan opsi baru, ingat kita ini masih membahas APBN 2012 bukan dalam APBN-P. “Artinya kita masih mengusahakan untuk menjalankan amanat undang-undang, karena jika pemerintah tidak menjalankan pembatasan BBM pada tanggal 2 April 2012 jam 00.01 pemerintah melanggar undang-undang,” tandasnya. Ketua Komisi VII DPR RI Teuku Rifki Rasya juga menegaskan, Komisi VII masih harus mengkaji dan menggali lagi pemaparan yang diberikan pemerintah dalam pelaksanaan ketentuan APBN 2012. “Ternyata situasinya tidak bisa dijalankan sesuai amanat APBN 2012 (pembatasan BBM), dan sekarang pemerintah mengajukan opsi-opsi kenaikan BBM, namun kita masih mengkaji dan menelaah pemaparan Menteri ESDM, bukan menyetujui menaikkan BBM,” jelasnya. Forum saat ini apakah mendukung atau tidak opsi-opsi yang diajukan pemerintah, dan nantinya baru hasil dukungan itu dibawa ke badan anggaran dan dibahas di rapat paripurna untuk merubah isi APBN. “Tapi saya belum tahu, apakah 9 fraksi di Komisi VII ini setuju terhadap isi pemaparan pemerintah, kalau setuju baru kita bisa membicarakannya di forum paripurna bukan di Komisi VII,” ujar Rifki. Memang, bila mendukung salah satu opsi pemerintah tersebut, artinya membicarakan APBN-Perubahan (APBN-P), tetapi normalnya APBN-P baru dilakukan pada September. Kalau ada keinginan untuk mempercepat APBN-P bisa saja. “Tapi-kan harus diajukan ke seluruh komisi dan menyangkut semua program dan anggaran kementerian, namun kalaupun masalah BBM ini memaksa maka bisa diberlakukan APBN-P terbatas,” tukasnya. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Se-

Effendi Simbolon Wakil Ketua Komisi VII

Jero Wacik Menteri ESDM

jahtera (PKS) Anis Matta secara tegas menolak kenaikan harga BBM yang diajukan pemerintah. PKS berpendapat kenaikan BBM merupakan cara pemerintah untuk mengalihkan beban pengelolaan fiskal dari anggaran negara kepada rakyat. Padahal, kenaikan BBM sebetulnya bisa diantisipasi oleh pemerintah sejak dua tahun lalu. “Masih banyak pilihan yang bisa dilakukan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM,” kata Anis. Kesan menolak juga datang PDIP.”Subsidi bahan bakar minyak untuk rakyat harus ada, tidak boleh dihapuskan. DPP PDIP kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR RI harus memperjuangkan agar rakyat tetap mendapatkan subsidi BBM dan mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan betul niat dan rencana kenaikan BBM karena beban hidup rakyat Indonesia semakin berat dan implikasinya atas kenaikan BBM,”kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo. Menurut Tjahjo dalam UU APBN 2012 tidak diatur kenaikan BBM. Yang ada adalah pembatasan premium. “Sementara itu, dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2012, Pasal 7 Ayat (4) menjelaskan pengalokasian BBM bersubsidi secara tepat sasaran dilakukan melalui pembatasan konsumsi BBM jenis premium untuk kendaraan roda empat pribadi pada wilayah Jawa Bali sejak 1 April 2012,”kata Tjahjo. Karena itu PDIP tak akan menerima usulan kenaikan BBM. Karena merasa masih ada opsi lain yang bisa diambil pemerintah. “Merespons isyarat pemerintah yang akan menaikkan harga BBM, harusnya pemerintah tidak menghapuskan subsidi untuk rakyat. Di lain pihak,harga minyak dunia memang tidak dapat dikendalikan, namun pemerintah memakai acuan tersebut,” katanya. Namun, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengklaim , Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi akan mendukung opsi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang sekarang tengah digodok besarannya. Setgab koa-

dengan Harga 10 Negara BBM Termurah

Harga minyak dunia terus meroket membuat Indonesia kelabakan. Opsi kenaikan harga yang dinilai lebih rasional ketimbang pembatasan BBM akhirnya menjadi pilihan pemerintah. Opsi kenaikan harga yang dipilih mulai Rp 1.500 hingga tertinggi Rp 2.000 per liter. Andai nanti harga BBM dinaikkan ke angka tertinggi, maka harga BBM subsidi di Indonesia bisa mencapai Rp 6.500/ liter. Jika benar naik hingga Rp 2.000 per liter, betulkah harga BBM negeri ini tergolong mahal dibandingkan negara lain. Inilah daftar 10 negara dunia yang membantu rakyatnya dengan BBM murah:

1. Venezuela Harga BBM: 0,05 dollar AS/ liter atau Rp 585/liter Venezuela dipimpin Presiden Hugo Chávez - cukup terkenal untuk orangorang yang mengikuti politik internasional. Seorang sosialis. Ia melakukan hampir apapun yang ia pikir membantu rakyatnya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Tentunya dengan harga BBM yang murah, akan lebih mudah rakyat memilih dia kembali pada pemilu.

2. Turkmenistan Harga BBM: 0,08/liter atau Rp 936/ liter Turkmenistan adalah negara yang paling dingin dalam daftar ini.

3. Nigeria

Harga BBM: 0,10 dollarAS/liter atau Rp 1.170/liter Nigeria memiliki cadangan minyak 10 terbesar di dunia. Mereka juga memiliki sekitar 150 juta orang dan sejarah kekerasan. Pemerintah tidak ingin membuat rakyat marah dengan harga BBM yang tinggi.

global energi I EDisi 04 I MARET 2012 I 19


Regulasi 4. Iran Harga BBM: 0,11 dollar AS/liter atau Rp1.287/liter Dengan tingkat produksi seperti sekarang diperkirakan Iran akan kehabisan minyak dalam 74 tahun.

5. Arab Saudi

lisi pernah melakukan pertemuan membahas opsi kenaikan harga BBM. Namun bahasan ini sifatnya informal. “Setgab membahas itu adalah menyamakan persepsi. Jika benar pemerintah menaikkan, ada risiko dan strategi yang bisa dilakukan pemerintah,” ujar Priyo. Berdasarkan pembahasan terakhir di Komisi VII, DPR mengisyaratkan menyetujui kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. “DPR bisa memahami karena ini keputusan yang tak terhindarkan,” pungkasnya. Bila opsi ini jadi diambil pemerintah, partai koalisi yang terdiri dari Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PKB, dan PPP akan memberikan dukungan. “Tergantung pemerintah, kalau pemerintah menaikkan, kami akan membantu menjelaskan ke depan publik seperti apa kebijakan ini,” imbuhnya. Di mata pengamat energi dari Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto apa pun opsi yang dipilih, pemerintah-DPR seharusnya tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurut Pri, kenaikkan harga BBM bersubsidi memiliki argumentasi yang mendasar. “Menaikkan harga BBM adalah politik tidak populer. Namun, ada argumentasi yang mendasar, ” kata Pri Agung Dengan telah diambilnya kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, maka opsi pembatasan BBM dengan mengarahkan penggunaan pada pertamax dianggap telah tutup buku. Terlepas setuju atau tidaknya kebijakan menaikkan harga BBM sudah diambil pemerintah, kini yang perlu kita lakukan adalah upaya meredam dampak buruk dari kebijakan yang paling mudah dilakukan ini. Dalam situasi global yang tidak menentu dan sebagian rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, para pengusaha dan pedagang diimbau tidak memanfaatkan momentum untuk me-

naikkan harga barang dan jasa. Jika api inflasi kembali berkobar, berbagai target ekonomi makro akan meleset dan upaya penurunan suku bunga kredit akan terganggu. Untuk mencegah penurunan kualitas hidup masyarakat miskin, uang tunai perlu diberikan meski kebijakan itu rawan. Pemerintah sedang menghitung nilai bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga miskin. Kenaikan harga BBM yang selalu menimbulkan kehebohan adalah dampak dari tiadanya kebijakan energi nasional. Ke depan, pemerintah harus memiliki kebijakan energi nasional yang tepat dan dilaksanakan dengan konsisten tanpa dipengaruhi kepentingan politik sesaat. Subsidi BBM masih perlu diberikan, tapi tidak kepada harga, melainkan kepada orang. Pembatasan BBM bersubsidi jangan sampai kendur. Kendaraan pribadi wajib menggunakan pertamax dan tidak diperkenankan menggunakan premium, jenis BBM yang masih disubsidi. Konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) harus tetap dijalankan meski ada pengurangan subsidi BBM. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa cadangan minyak mentah sangat minim dan Indonesia sudah menjadi net oil importer. Sedangkan cadangan gas nasional masih besar, lebih dari cukup untuk menopang transportasi yang murah dan sehat. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan energi yang jelas agar penjualan gas alam diprioritaskan ke dalam negeri, baik untuk keperluan industri maupun transportasi. Penghematan dana subsidi BBM harus dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur gas, transportasi umum, dan infrastruktur transportasi. Subsidi BBM yang menembus Rp 100 triliun setahun–dan sebagian besar jatuh ke tangan konsumen berduit–tidak bisa kita biarkan terus-menerus terjadi.djauhari

effendi, agung kusdyanto dan dari berbagai sumber

Harga BBM: 0,12 dollar AS/liter atau Rp1.404/liter Ketika Raja Arab Saudi Abdullah melakukan kunjungan ke luar negeri biasanya ia pergi dengan 6 pesawat - 1 untuk dirinya dan anak-anaknya dan 5 untuk teman-teman dekatnya. Setiap orang mengetahui bahwa pesawat mengkonsumsi banyak bahan bakar! Seandainya mereka menurunkan harga sedikit lagi mungkin mereka akan mampu untuk membawa pesawat pribadi ke-7 Boeing 747.

6. Libya Harga BBM: 0,14 dollar AS/liter atau Rp 1.636/liter Libya mempunyai cadangan minyak terbesar di Afrika dan nomor 9 di dunia.

7. Kuwait Harga BBM: 0,21 dollar AS /liter atau Rp2.457/liter Ini hampir sama seperti di Qatar. Kuwait adalah negara nomor 5 terkaya di dunia, jadi sangat masuk akal bahwa harga BBM di Kuwait sedikit lebih murah daripada di Qatar

8. Qatar Harga BBM: 0,22 dollar AS/liter atau Rp2.575/liter Negara terkaya kedua didunia, wajar saja untuk menjual minyak yang mahal ke luar dan bukan ke dalam negeri.

9. Bahrain Harga BBM: 0,27 dollar AS/liter atau Rp 3.159/liter Negara pulau kecil ini memiliki luas wilayah hanya 266 mil² (665 km²). Jika Anda memutuskan untuk berkendara di sekitar pulau Anda harus tahu bahwa perjalanan ini hanya sekitar 100 mil (161 km). Jadi mengapa tidak memberikan masyarakat BBM dengan harga murah? Berapa banyak BBM yang mereka perlu? Tidak ada tujuan yang berjarak jauh di pulau ini.

10. United Arab Emirates Harga BBM: 0,37/liter atau Rp 4.300/liter United Arab Emirates adalah sebuah negara yang menarik untuk menjadi tempat tinggal. Selain memiliki salah satu harga BBM termurah di dunia mereka juga negara terkaya nomor 4 di dunia. Sumber: palingseru.com

20 I global energi I EDisi 04 I MARET 2012


REGULASI

BLT

Tak Ampuh Pangkas Warga ‘Kere’

S

eiring usulan kenaikan harga BBM itu seperti sudah dilakukan dalam pemerintah sebelumnya akan memberikan sejumlah kompensasi. Kompensasi ini ditujukan sudah pasti masyarakat miskin yang bisa terkena dampak dari kenaikan harga BBM. Strategi dijalankan ada tiga sasaran. Pertama, pemerintah akan memberikan kompensasi untuk masyarakat tidak mampu. Kedua, kompensasi transportasi, misalnya pemberian kupon ongkos angkut atau bus anak-anak sekolah. Bentuk lainnya dari kompensasi kepada sektor tranportasi, Jero menyebutkan, pemerintah akan memberikan bantuan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan KIR (uji laik jalan) untuk angkutan umum. Kompensasi lainnya, berupa kompensasi pangan. “Jadi ini ada penambahan raskin (beras untuk masyarakat miskin). Besarnya ditambah, frekuensi ditambah,” kata Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Jero Wacik. Terakhir, kompensasi yang akan diberikan pemerintah terkait pembatasan konsumsi BBM bersubsidi adalah dengan memberikan bantuan pendidikan. Misalnya, memberikan tambahan subsidi dan beasiswa siswa miskin. “Semua kompensasi sedang dimatangkan dan akan muncul di RAPBN-P 2012

Kompensasi Kenaikan BBM Jaring Pengaman Dampak Kenaikan Harga BBM versi Pemerintah: 1. Kompensasi transportasi 2. Kompensasi pangan 3. Kompensasi bantuan pendidikan ,” kata Jero. Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menambahkan, untuk keperluan kompensasi bagi masyarakat miskin akan mengalokasikan dana sekitar Rp 30-40 triliun. Anggaran tersebut diambil dari pemangkasan anggaran kementerian

atau lembaga negara dan penghematan subsidi. Anggaran sebesar itu digunakan untuk bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dan kompensasi transportasi. Namun, bagiamana teknisnya Salim belum mengetahui, karena masih dalam pembahasan. “Yang jelas, penumpang ekonomi harus tidak terbebani dengan kenaikan harga BBM. Bantuan langsung sementara masyarakat apakah Rp100 ribu atau tidak, ini masih dalam perhitungan. Sebab, jangan sampai APBN terbebani dan jadi defisit,” ujarnya. Bahkan, Salim mengaku, untuk data yang digunakan sebagai acuannya, masih belum diputuskan. Namun, Kemensos mempunyai Program Keluarga Harapan (PKH) yang mencatat saat ini terdapat 1,5 juta rumah tangga sangat miskin. “Tapi saya yakin, jumlah itu akan bertambah. BPS punya data 12,36 persen masyarakat miskin, artinya kan mendekati 30 juta KK,” jelasnya. Yang jadi pertanyaan efektifkah pemberian kompensasi ini mampu menekan angka kemiskinan. Sebab dari pengalaman kenaikan harga minyak tahun 2005 di mana dana kompensasi yang diberikan melalui skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) ternyata tidak mampu menurunkan jumlah pen-

global energi I EDisi 04 I MARET 2012 I 21


duduk miskin seperti yang dianalisis lembaga kajian ekonomi terkemuka di Indonesia. Alih-alih menurunkan jumlah orang miskin, kenaikan harga minyak pada 2005 lalu justru meningkatkan jumlah orang miskin sekira 3,5 juta jiwa. Bahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk hampir miskin tahun 2011 bertambah 5 juta jiwa dibandingkan dengan tahun lalu. Hal itu terjadi karena pemerintah terlalu percaya dengan statistik bahwa kenaikan harga minyak sekian ribu rupiah hanya akan meningkatkan inflasi sekian persen. Faktanya, inflasi yang terjadi bisa dua sampai tiga kali lipat dari yang dikalkulasi.

Bangun Infrastruktur Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi berpendapat, upaya mengurangi tingginya subsidi BBM merupakan sebuah kebijakan yang sudah benar. Hanya saja, kebijakan tersebut perlu diiringi dengan komunikasi yang baik dan melibatkan partisipasi publik. “Mengurangi tingginya subsidi BBM merupakan on the track policy. Konversi BBM harus digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur transportasi sebagai prasyarat mutlak,” kata Tulus. Lantaran itu, ia mensyaratkan, kenaikan harga BBM harus berkorelasi dengan empat hal pokok. Pertama, adanya tambahan alokasi subsidi untuk pendidikan, kesehatan dan pangan. Kedua, pemerintah perlu mengendalikan efek domino yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM, seperti kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan jasa layanan publik. Ketiga, harus memberikan kompensasi secara konkret kepada pihakpihak yang terkena dampak langsung, terutama bagi kalangan warga miskin. Keempat Kenaikan harga BBM harus disertai pula dengan upaya mereview manajemen transportasi, terutama di kota-kota besar. “Jika beberapa hal tersebut dilakukan oleh pemerintah, maka kenaikan harga BBM tidak lagi harus diikuti dengan penolakan dari berbegai elemen masyarakat,” ujar alumni Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto ini. Wasekjen Partai Golkar Satya W. Yudha yang duduk di Komisi Energi DPR meminta, pemerintah untuk memberikan jaminan pembangunan infrastruktur energi maupun non-energi, seperti pendidikan dan kesehatan sebagai progam

22 I global energi I EDisi 04 I MARET 2012

konkret atas penghematan anggaran dari berkurangnya subsidi BBM.“Perlu juga dipertimbangkan pemberian transfer tunai kepada sepeda motor dan angkutan umum,” ujar Satya. Hal senada dikatakan anggota Komisi VII DPR, Bobby Rizaldy. Menurut dia, penghematan subsidi BBM harus digunakan untuk pengembangan infrastruktur bukan untuk BLT. “Tidak akan ada efek positifnya jika penghe-

BLT tidak mencerminkan perubahan daya beli masyarakat. Perubahan daya beli hanya pada saat itu saja

matan itu hanya digunakan untuk BLT atau bantuan sejenisnya. Itu tidak akan mengena dan hanya akan membuat masyarakat jadi candu dengan BLT,” ujar Bobby. Ekonom Indef Aviliani malah menegaskan, pemberian BLT tidak efektif membantu masyarakat mengatasi kenaikan BBM. BLT hanya membantu masyarakat miskin sementara saja. “BLT tidak mencerminkan perubahan daya beli masyarakat. Perubahan daya beli hanya pada saat itu saja,” ujarnya. Lebih baik bantuan dari pemerintah langsung dalam bentuk subsidi yang menyentuh pekerjaannya. Menurut dia, 36 juta penduduk miskin berada di

pedesaan dan bekerja sebagai petani. Para petani lebih baik disentuh dengan subsidi yang langsung berhubungan dengan pekerjaan mereka. Contohnya, rakyat dapat diberikan subsidi dalam bentuk tabungan yang nantinya bisa membantu pekerjaan mereka. Bantuan itu, nantinya digunakan untuk menunjang pekerjaan yang berdampak pada meningkatnya daya beli berkelanjutan.”Bagaimana tempat-tempat kantong kemiskinan diselesaikan masalah strukturalnya,” katanya. Bantuan melalui tabungan menurutnya lebih efektif dibandingkan bantuan tunai. Melalui tabungan, hal itu menurutnya, akan membuat masyarakat bisa paham soal bank dan pengeluaran lebih terkontrol. Pakar perminyakan, Maizar Rahman juga menyarankan agar bentuk bantuan yang diberikan bagi rakyat bisa berdampak positif apabila digunakan untuk menggerakkan sektor usaha. Ia mencontohkan kompensasi yang diberikan Iran atas penghilangan subsidi bahan bakar. “Pemerintah Iran memberikan bantuan 100 dollar AS per orang setiap bulannya,” ujarnya. Akhir 2010, Iran menaikkan harga bensin sebesar 400 persen dan solar 1.000 persen. Ia juga berharap, kenaikan harga BBM juga dapat memicu hadirnya energi alternatif yang dapat mendorong diversifikasi energi. Dengan diversifikasi tersebut, konsumen berhemat dalam menggunakan energi. “Efisiensi dengan sendirinya mengurangi penyelundupan,” ujarnya.djauhari effendi dan sejumlah sumber

GN Warga miskin antre penerimaan Bantuan Langsung Tunai


Pembiayaan

Perbankan Semakin Tergiur Manisnya Bisnis Migas Dulu, pelaku usaha sektor minyak dan gas bumi (migas) enggan melirik perbankan nasional. Begitu pula sebaliknya, perbankan juga emoh melirik sektor migas. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang umumnya inevstor asing. Mereka lebih memilih bank bank asing dalam menggunakan jasa perbankan.

K

ini hubungan keduanya berubah menjadi mesra dan semakin mesra. Itu diawali setelah pada April 2009, BP Migas menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang kewajiban pembayaran transaksi barang dan jasa dan penempatan dana abandonment and site restoration (ASR) di perbankan nasional, khususnya badan usaha milik negara (BUMN). ASR sendiri merupakan dana yang dicadangkan KKKS untuk kegiatan penghentian pengoperasian fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya. Kenapa sampai dikeluarkan SK itu?Kepala Badan Pelaksana Kegiatan

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) R. Priyono menegaskan, lantaran peran pembiayaan dan sistem perbankan nasional tidak dapat diabaikan dalam memperkuat sektor riil domestik. Gilirannya mampu mendukung industri hulu migas. “BP Migas saat ini memrioritaskan penggunaan perbankan nasional, baik dalam memfasilitasi transaksi migas maupun penempatan dana, khususnya dana Abandonment and Site Restoration,” tandasnya. Hasilnya ternyata sangat signifikan. Terhitung sejak April 2009 hingga Desember 2010, nilai transaksi yang dilakukan melalui perbankan nasional mencapai 8,59 miliar dollar AS. Sementara per September 2011, dana ASR yang ditanam di perbankan nasional menembus 203,8 miliar dollar AS. “Ini berasal dari penandatanganan perjanjian rekening bersama 35 KKKS produksi,” katanya. Setelah itu, perusahaan migas mulai melirik perbankan nasional untuk pelayanan cash management dan paying agent. Untuk cash management, Conoco Phillips menggandeng Bank Mandiri. Demikian pula Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ). Untuk paying agent, Bank Mandiri ditunjuk menjadi agen pembayaran untuk mengelola transaksi penjualan gas Santos (Madura Offshore) Pty Ltd dan JOB Pertamina-Talisman Jambi

Merang. Sedangkan BNI dipercaya Medco E&P Indonesia, untuk hal yang sama. Perbankan pun kemudian melirik potensi penyaluran kredit. Bank Mandiri, BNI, dan Bank Central Asia (BCA) membentuk sindikasi untuk membiayai proyek Blok Lematang (Sumatra Selatan) yang membutuhkan invetasi 90 juta dollar AS (sekitar Rp 830 miliar).Untuk terus menjamin keterlibatan perbankan nasional dalam pembiayaan proyek-proyek hulu migas, BP Migas juga menyusun peraturan pengadaan barang dan jasa yang akan memperhitungkan tambahan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 10 persen bagi KKKS yang menggunakan kredit dari Bank BUMN. Komitmen pembiayaan ke sektor energi juga ditunjukkan sebagian perbankan syariah. Direktur Korporasi Bank Muamalat Luluk Mahfudah, mengatakan, pembiayaan di sektor energi mendominasi pembiayan dalam segmen korporasi. Hingga November 2011 , pembiayaan korporasi hampir mencapai Rp 9 triliun. “(Pembiayaan) yang paling besar di kita memang energi dan kontraktor minyak dan gas,” ujar Luluk. Salah satu yang dibiayai Bank Mualamat terkait pembangunan pembangkit listrik oleh perusahaan yang ditunjuk oleh Perusahaan Listrik Negara. Nilai pembiayaan tersebut lebih dari Rp

global energi I EDisi 04 I MARET 2012 I 23


2 triliun. Sektor energi ini akan tetap mendominasi pembiayaan di segmen korporasi pada tahun 2012. Dengan memperhitungkan kondisi makro, Muamalat melihat sektor energi akan tetap bertahan di tengah kondisi krisis global di mana sektor ini memiliki kontrak jangka panjang dan tidak kebutuhan mendasar. “Sehingga kita akan coba tetap fokus di sektor tersebut,” tambah Luluk. Secara keseluruhan, pembiayaan ke segmen korporasi pada tahun 2010 mencapai Rp 7,6 triliun. Posisi jelang akhir tahun 2011 sekitar Rp 8,9 triliun. “Kita targetkan tumbuh hampir 39 persen menjadi Rp 12, 250 triliun (tahun depan),” ucap Luluk yang juga menyebutkan porsi segmen korporasi mencapai 40 persen dari total pembiayaan. Selain membantu meningkatnya kapasitas sektor perbankan nasional, BP Migas sebagai Badan Pelaksana yang didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebagai pengendali kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi juga telah berhasil mendorong sektor riil di Indonesia dengan meningkatkan peran perusahaan nasional. Dalam periode Januari hingga September 2011, total nilai pengadaan barang dan jasa mendapatkan persetujuan BP Migas dan diadakan KKKS sendiri mencapai 8,7 miliar dollar AS dimana sebanyak 60% merupakan Tingkat Komponen Dalam Negeri. BP Migas juga mendorong kontraktor nasional untuk mendapatkan pekerjaan dari proyek-proyek besar di industri hulu migas agar dapat meningkatkan kapasitas Nasional. “Investasi di industri hulu migas 90 persen merupakan foreign Direct Investment (FDI), karena itu kita harus memberikan tempat untuk investor asing melalui iklim investasi yang baik,” kata Priyono. Namun, lanjut dia, juga wajib terus meningkatkan kapasitas nasional dan sektor riil, sehingga industri hulu migas benar-benar memberikan arti bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sesuai UUD 1945. Saat ini Indonesia masih membutuhkan perusahaan minyak internasional untuk menanamkan investasinya, sehingga industri nasional dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari investasi asing tersebut.

Terobosan BNI Priyono menambahkan, kerja sama perbankan sektor migas makin meluas ketika Bank BNI menandatangani letter

24 I global energi I EDisi 04 I MARET 2012

GN

Kantor Pusat Bank Mandiri di Jakarta

of agreement dengan kontraktor Blok Mahakam, yakni Pertamina, Total E&P Indonesie dan Inpex. Melalui perjanjian yang diteken september 2011 lalu, kontraktorkontraktor tersebut menunjuk BNI Cabang Singapura sebagai trustee and paying agent untuk kontrak penjualan gas alam cair (liquefied naturalgas (LNG) dan elpiji atau liquefied petroleum gas (LPG) dari Blok Mahakam. Artinya, BNI Cabang Singapura untuk menerima, mengelola, dan mengalokasikan pembayaran dari kontrak LNG dan elpiji yang telah ditentukan. Jadi, pembayaran dari penjualan kontrak-kontrak Mahakam dibayarkan ke rekening penjual di BNI Cabang Singapura. “Nilai estimasi hasil penjualan

LNG dari kontrak tersebut sekitar 18 miliar dollar AS untuk masa kontrak 10 tahun,” katanya. Presiden Direktur Total E&P Indonesie Elisabeth Proust mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan langkah awal bagi perusahaan migas untuk menjalin kerja sama dengan perbankan Indonesia. “Kami akan terus memberi dukungan untuk meningkatkan kandungan lokal di segala aspek kegiatan bisnisnya,” ujarnya. Deputi Pengendalian Keuangan BP Migas Akhmad Syahroza menambahkan, kerjasama sektor migas dengan sektor perbankan masih prospektif untuk ditingkatkan. “Lima sampai sepuluh tahun yang akan datang, perbankan nasional


mesti bisa membiayai seluruhnya investasi di hulu migas,” katanya. Sedangkan Dirut BNI Gatot Suwondo menegaskan, penunjukan BNI melalui BNI Cabang Singapura dengan pertimbangan, BNI merupakan satu-satunya bank nasional yang punya izin operasi cabang (full branch licensed) sehingga dapat memberi pelayanan penjaminan transaksi kontrak-kontrak LNG dan elpiji. ”Untuk tahun 2011, nilai estimasi hasil penjualan dari kontrak Blok Mahakam 300 juta dollar AS,” kata dia. Hal ini merupakan terobosan baru industri perbankan di Indonesia karena transaksi ini melibatkan pelaku industri migas berskala internasional yang selama ini pengelolaannya menggunakan bank asing dalam melaksanakan aktivitas penjaminan transaksi. ”Ini juga pertama kalinya bank nasional diberikan kepercayaan dalam transaksi internasional seperti ini. Nantinya trustee diarahkan untuk kegiatan investasi,” ujarnya. ”Kesepakatan ini juga jadi kelanjutan peran BNI, di mana sebelumnya BNI telah ditunjuk dan menjadi mitra kontraktor LNG dan elpiji seperti Pertamina, Total E&P, dan Inpex Corporation untuk layanan perbankan berkelas internasional,” kata Gatot. Untuk pengembangan layanan ini, BNI berharap dapat membuka kantor cabang di banyak negara. Saat ini, kantor cabang BNI ada di Singapura, Hongkong, Tokyo, dan New York. Priyono menambahkan, pihaknya sangat berkepentingan dengan adanya kemesraan antara migas dan perbankan nasional. Pasalnya, selain memberikan kontribusi terhadap penerimaan Negara, BP migas juga ingin membuktikan berhasil mengendalikan industri hulu minyak dan gas bumi di Indonesia dan membantu menyelamatkan negeri ini dari krisis perbankan pada tahun 2009, juga membantu sektor riil tetap tumbuh dan meningkatkan peran Nasional di industri padat modal tersebut. Hal ini menjadi bukti Nasionalisme tanpa Nasionalisasi. Saat perbankan nasional dilanda krisis global pada tahun 2009 yang membuat sektor ini sulit mendapatkan likuiditas, BPMigas sebagai pengendali sektor hulu minyak dan gas bumi berhasil mendorong industri ini menjadi penyelamat dari krisis perbankan dengan mewajibkan seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) menggunakan perbankan domestik dalam transaksinya. Dengan kebijakan tersebut, dana mengalir ke perbankan domestik

Pertumbuhan year to date-nya mencapai 28% atau sekitar Rp 17 triliun. Masih di atas rata-rata pertumbuhan keseluruhan kredit. NPL-nya juga kecil, di bawah 1%, dan membantu mengatasi kekeringan likuiditas perbankan nasional saat itu. Hal ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah perminyakan Indonesia, ada kewajiban menggunakan perbankan nasional. “Tidak mudah melakukan kebijakan tersebut saat itu. Saya datang ke Indonesia Petroleum Association namun mereka mengajak berdebat karena mereka selama ini sudah nyaman menggunakan bank asing. Saya katakan bahwa saya tidak datang untuk berdebat, saya datang untuk menyampaikan bahwa saya akan membuat kebijakan tersebut dalam waktu dekat. Hingga akhirnya keluarlah Surat Kepala BP Migas yang mewajibkan KKKS menggunakan perbankan nasional yang pada akhirnya mampu membantu menyelamatkan Indonesia dari krisis perbankan pada tahun 2009,” ungkapnya. Hanya saja pertumbuhan kredit di sektor migas belum masuk jajaran lima besar sektor penyaluran kredit. Namun Bank Indonesia menilai secara umum sektor migas masih bagus. “Pertumbuhan year to date-nya mencapai 28% atau sekitar Rp 17 tri-

liun. Masih di atas rata-rata pertumbuhan keseluruhan kredit. NPL-nya juga kecil, di bawah 1%,” kata Deputi Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Irwan Lubis. Menurutnya selama ini pembiayaan di sektor migas cenderung lebih banyak untuk eksplorasi dan distribusi. Sementara itu untuk vendor penyedia jasa/barang di sektor migas penyaluran kreditnya bisa masuk di kategori sektor perdagangan ataupun jasa. “Misalnya pengadaan barang kan misalnya dibiayai masuknya sektor perdagangan. Tapi kalau migas itu, itu murni eksplorasi dan distribusi,” jelas Irwan. Mengenai belum masuknya sektor migas di jajaran lima besar penyaluran kredit menurut Irwan penyebabnya adalah debitur di sektor tersebut tidak terlalu banyak. Selain itu, pembiayaannya pun tergolong modal besar. “Beda kalau di perdagangan dan industri. Itu kan ada ritel, ada UMKM sehingga basis debiturnya cukup banyak. Bisa jutaan,” ujarnya. Adapun bank-bank yang banyak berpartisipasi di sektor kredit menurutnya mencakup bank-bank besar baik bank BUMN maupun swasta. Irwan menampik anggapan risiko penyaluran kredit di sektor migas tinggi, khususnya untuk keperluan eksplorasi. Pasalnya, kegiatan eksplorasi (melihat apakah cadangan deposit itu ada) sudah bisa diturunkan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. “Sekarang kan, eksplorasi itu, sudah lebih tinggi tingkat kepastiannya daripada sebelumnya. Tapi memang risikonya sulit dibaca dibanding kredit umumnya sehingga banyak juga yang melakukan pembiayaan sendiri (self financing),” katanya. djauhari effendi

global energi I EDisi 04 I MARET 2012 I 25


GAS BUMI

City Gas Dinanti Warga, Tapi Tak Diminati Pengusaha Pengembangan jaringan gas rumah tangga atau dikenal gas kota (city gas) terus digenjot. Diharapkan dengan cara ini, selain mempercepat diversifikasi dan kemandirian energi, masyarakat juga bias mendapatkan energi yang murah, bersih dan aman.

T

ahun ini, Kementerian Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) menganggarkan dana Rp 230 miliar untuk menyambungkan gas bagi rumah tangga di lima kota di Indonesia. Kelima kota tersebut di antaranya, Prabumulih di Sumatera Selatan, Jambi, Cibinong di Bogor, Cirebon, dan Kalidawir di Sidoarjo. Pembangunan tersebut mencakup kira-kira 16.000 sambungan rumah tangga. Program gas kota ini sebenarnya bukanlah program baru. Sejak 2008 lalu, program jaringan gas bumi untuk rumah tangga (gas kota) ini diluncurkan pemerintah, dan terus berkembang sampai sekarang. Waktu itu, penggunaan gas kota diutamakan di daerahdaerah penghasil gas untuk menciptakan kemandirian energi. Tahun 2008 pemerintah telah menyelesaikan Front End Engineering Design (FEED) untuk bisa mendistribusikan gas bumi ke pelanggan rumah tangga di enam kota, yaitu Palembang, Surabaya, Bekasi, Depok, Medan, dan Blora. Pada 2009 sudah melakukan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Kota Palembang yang mengaliri kurang lebih 3.311 rumah tangga dengan pasokan gas dari Medco E&P sebanyak 1 juta kaki kubik. Di tahun yang sama, sekitar 2.900 rumah tangga di Surabaya mendapatkan pasokan gas dari Lapindo Brantas Inc. sebanyak 2 juta kaki kubik. Sementara itu, pada 2010, telah selesai dibangun jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Kota Depok (Beji

26 I global energi I EDisi 04 I MARET 2012

dan Beji Timur) yang mengaliri sekitar 4.000 rumah tangga dengan pasokan gas dari PT Pertamina EP sebanyak 1 juta kaki kubik. Kota Bekasi, khususnya di Kelurahan Bojong Rawalumbu, program gas kota juga telah berjalan. Sekitar 1.800 rumah tangga yang juga men-

dapat pasokan dari PT Pertamina EP. Kota Tarakan juga telah teraliri sekitar 3.366 rumah tangga dengan pasokan gas dari Medco E&P sebanyak 0,7 juta kaki kubik. Di tahun yang sama, Kabupaten Sidoarjo mendapatkan pasokan gas dari Lapindo Brantas Inc sebanyak 2 juta kaki kubik untuk mengaliri gas di


sekitar 4.000 rumah tangga. Program pembangunan gas kota pada 2011 dilanjutkan di Kota Bontang yang telah mengalir gas di sekitar 3.960 rumah tangga. Kota Sengkang telah dipasang saluran gas di sekitar 4.172 rumah tangga. Di tahun yang sama, juga ada pengembangan di Kabupaten Sidoarjo tahap 2 yang akan mengaliri sekitar 2.500 rumah tangga, kota Bekasi tahap dua mengaliri 2.828 rumah tangga, dan 11 rusun di Jabodetabek yang mengaliri 5.254 rumah tangga. Dan pada 2012 ini, program ini akan terus dikembangkan. Pembangunan jaringan gas merupakan salah satu upaya pemerintah mempercepat diversifikasi energi dan mengurangi beban subsidi BBM. Gas bumi untuk rumah tangga memiliki sifat murah, bersih dan aman. “Murah karena proses pengolahannya tidak melewati proses panjang dibanding LPG dan lebih hemat. Gas bumi juga bersih karena tidak menimbulkan jelaga hitam pada perabot masak dan aman lantaran berat jenisnya yang lebih ringan dari udara, sehingga jika terjadi kebocoran akan menguap dengan sendirinya,” kata Direktur Hulu Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Edy Hermantoro. Pemerintah berharap, pembangunan infrastruktur gas bumi ke sektor rumah tangga segera dilaksanakan. Dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang harganya terus mengalami kenaikan. “Kalau bisa pembangunannya dipercepat, sehingga masyarakat bisa memperoleh energi yang murah, bersih dan aman,” ujarnya. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Hernawati Legowo mengatakan, tahun ini program jaringan distribusi gas bumi rumah tangga dibangun di kota-kota atau daerah yang dekat dengan sumber gas bumi dan memiliki jaringan transmisi gas bumi. Tiga perusahaan minyak dan gas akan memasok gas sebanyak 4,7 mmscfd untuk jaringan gas kota. Gas kota itu disuplai dari PT Medco EP 0,7 mmscfd, PT Lapindo dua mmscfd dan PT Pertamina EP dua mmscfd. “Akan sukar jika kita mengembangkan gas bumi untuk rumah tangga tetapi di daerahnya tidak memiliki potensi gas bumi. Dan harganya pun terlampau jauh lebih mahal,” katanya. Sementara bagi daerah yang memiliki gas bumi, penggunaan gas sangat besar manfaatannya. Dari sisi efesiensi penggunaan gas bumi jauh lebih hemat dari pada gas LPG. “Gas bumi sangat

GE/M Ismuntoro Stasiun Gas PGN di Desa Ngingas Sidoarjo

efesien, lebih aman bahkan lebih hemat dibandingkan menggunakan gas LPG apalagi minyak tanah,” tambahnya.

Lebih Irit dan Aman Masyarakat juga merasakan besarnya manfaat pemakaian gas kota. Seperti dirasakan warga Perumahan Gunung Sari Indah yang boleh dibilang merupakan perumahan lama di Kota Surabaya yang menggunakan jaringan gas sejak awal 2000. Hampir sebagian besar warga sudah menggunakannya. Perumahan di kawasan Wiyung Surabaya ini, sekarang hampir sebagian besar sudah menggunakan jaringan gas kota untuk kebutuhan rumah tangganya. Warga yang dibagi dalam 12 RW itu sudah memanfaatkan kenyamanan dan iritnya memakai jaringan gas kota. Dwi Retno Ningsih, salah satu warga Gunung Sari Indah mengaku, sejak masuk ke perumahan itu pada 2003 lalu, jaringan gas kota sudah bisa dinikmati warga sekitar. “Sebelumnya rumah ini saya kontrakkan. Biasanya yang ngontrak tidak pakai jaringan gas karena untuk awal harus bayar dulu,” ujar Dwi. Namun, sejak rumahnya ditempati sendiri, Dwi mencoba, untuk mengikuti warga sekitar yang memakai jaringan gas kota. Waktu itu, dia harus mendaftar dulu ke PGN dengan membayar sebesar Rp 500 ribu yang bisa dicicil selama 10 kali. Laiknya pemasangan pipa PDAM, pipa gas ini dipasang sesuai dengan panjang dimana gas akan diletakkan. Selain itu, dipasang meteran untuk mengukur pemakaian gas setiap bulan.

Pipa ditanam di tanah atau dilewatkan ke tembok pemilik rumah. “Biasanya dua hari setelah pemasangan akan dibiarkan dulu. Dilihat apakah ada kebocoran atau tidak. Kalau sudah tidak ada masalah, baru bisa dipakai,” ujar Dwi. Sebagai pengguna rumah tangga, ibu tiga anak ini mengaku diuntungkan. Tiap bulan dia hanya membayar Rp 50 ribu untuk seluruh kebutuhannya. “Sekarang harga per m3 nya naik. Kalau dulu Rp 1.500 sekarang Rp 2.995 per m3,” tambahnya. Selain lebih murah, Dwi mengaku, lebih aman penggunaannya. Tidak perlu melepas selang jika gas habis. Bahkan, selang gas bisa ditutup dan dibuka sesuai dengan kebutuhan. “Kalau ditinggal pergi, lebih aman. Cukup matikan krannya. Selain itu, tidak khawatir kehabisan gas sewaktu-waktu,” tandasnya. Tidak hanya Dwi, Ahmad, warga Rungkut Kidul, Surabaya menuturkan, adanya gas bumi sangat menguntungkan dirinya. “Selain aman, bersih dan hemat, harganya lebih murah dibandingkan bahan bakar lain termasuk LPG, bahkan bagi yang mempunyai usaha, penggunaan gas bumi untuk usahanya bisa menghemat 50% biaya produksi,” tandasnya. Tri Munawarti, warga Rungkut Surabaya lainnya juga menjelaskan, sejak menggunakan gas kota, usaha masakan yang dimilikinya dapat menghemat pemakaian gas hingga Rp200 ribu per bulan. “Pengeluaran untuk Elpiji sekitar Rp 400-500 ribu, dengan adanya gas kota turun menjadi Rp 300 ribu. Jadi,

global energi I EDisi 04 I MARET 2012 I 27


ada tambahan lagi buat keluarga,” katanya Ernawati, pelaku UMKM di Kali Rungkut Surabaya juga mengungkapkan, ketika menggunakan elpiji harus mengeluarkan Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu per bulan, dan sejak beralih ke gas yang disalurkan melalui jaringan ke tempat usahanya, pengeluaran maksimal Rp 400 ribu per bulan. Walikota Surabaya Tri Rismaharini menambahkan, saat ini ada dua kalangan menjadi sasaran utama konsumen gas bumi. Sasarannya masyarakat yang menghuni rumah susun, karena Pemkot Surabaya tengah menggalakkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang secara vertikal. Serta pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Menurut Risma, penyaluran gas bumi lebih praktis dan cocok untuk bangunan bertingkat, karena tidak perlu pakai tabung. Bagi pelaku UMKM, pemakaian gas bumi dapat menekan pengeluaran hingga 30-50 persen. “Pada tahun 2013 kami telah mencanangkan pembangunan pipanisasi di wilayah Surabaya, namun kami meminta kepada pemerintah pusat untuk memprioritaskan UMKM dan Rusunawa untuk membantu beban produksi dan biaya hidup mereka,” ujar Walikota. Saat ini Surabaya sedang mengembangkan kampung UMKM, seperti kampung jajan pasar, kampung lontong, dan beberapa kampung sektor UMKM lainnya. dalam proses produksinya, kampung-kampung tersebut membutuhkan energi yang cukup besar. Kampung lontong misalnya, produksinya bisa mencapai 82 ton beras per hari dan produksinya tidak pernah berhenti selama 24 jam. “Kompor mereka tidak pernah berhenti selama 24 jam. Dan jelas dalam proses produksinya mereka butuh bahan bakar yang cukup besar. Sementara kampung jajan pasar kondisinya juga sama, bahkan omsetnya bisa mencapai Rp1 miliar hingga Rp3 miliar. Jika mereka bisa menggunakan gas bumi, maka biaya operasional, khu-

28 I global energi I EDisi 04 I MARET 2012

susnya untuk bahan bakar bisa ditekan 30% hingga 50%,” terang Risma. Sementara proyek City Gas di Kabupaten Sidoarjo sudah berlangsung sejak 2009. Proyek tahap pertama itu dikerjakan pada 2010 untuk 4.000 sambungan rumah tangga (SR). Sambungan itu dua desa, yakni Wedoro dan Ngingas di Kecamatan Waru. Uniknya, proyek pertama ini justru tidak berjalan mulus. Hanya 247 SR yang bisa memanfaatkan proyek ini. Sisanya hanya sekadar sambungan tanpa bisa dimanfaatkan. Alasannya, karena banyak terjadi kebocoran dan pengerjaan yang tidak sempurna. Masyarakat sekitar sudah mengeluhkan masalah ini kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini, Dinas Koperindag dan ESDM agar segera dilakukan perbaikan, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan gas murah ini. Koperindag dan ESDM sudah melakukan banyak hal. Melaporkan masalah ini ke pemerintah pusat dalam hal ini ke Kementerian ESDM. GE/M Ismuntoro Kepala Dinas Koperindag Warga Perumahan Gunungsari Indah Wiyung Surabaya yang dan ESDM Sidoarjo, Drs memanfaatkan gas kota untuk memasak Maksum, MSi mengatakan, Tambak Sawah dan Medaeng. Untuk masalah ini memang harus dilaporkan ke pusat karena ini adalah tahap kedua ini jauh lebih baik dibanproyek pemerintah pusat. Namun, wa- ding tahap pertama, sehingga semua lau sudah dilaporkan berkali-kali justru warga yang tersambung, bisa menikmati gas murah itu. tidak pernah dilakukan perbaikan. Untuk proyek berikutnya, seperti Tahap pertama dengan segala permasalahannya itu, justru dilakukan yang dicanangkan pemerintah, Sidoproyek City Gas tahap ked u a . arjo akan mendapat jatah 2.500 lagi. Proyek 2010 ini direali s a - Ini akan direalisasikan pada 2013 mendatang untuk 5 desa di Tanggulangin sikan pada 2011 lalu di antaranya Kalidawir, Kalitengah itu untuk 2.500 dan Ngaban serta satu desa di Taman. SR di Sehingga total sambungan proyek ini untuk tiga tahap sebanyak 9.000 SR. Namun, nampaknya 9.000 SR itu masih sangat kurang bagi Sidoarjo. Pasalnya, masyarakat Sidoarjo yang selama ini mera-


sa sebagai penghasil gas yang sangat banyak. Hingga terjadi musibah luapan lumpur Lapindo, karena itu, masyarakat sekitar terutama yang berada di dekat sumur-sumur gas juga iri dan meminta juga dilakukan pipanisasi dan diberi sambungan rumah tangga. “Sebenarnya, di semua kota yang dicanangkan proyek ini adalah penghasil gas dan ada pipa-pipa aliran gas. Tapi karena Sidoarjo ini terjadi musibah membuat masyarakat meminta lebih. Semua meminta sambungan. Kita sudah sampaikan ke pusat, tapi realisasi ini sepenuhnya hak pemerintah pusat,” ujar Maksum. Maksum sadar proyek ini memang membutuhkan investasi yang besar terutama untuk jaringan instalasinya. Pemerintah memang masih memrioritaskan kawasan yang dekat dengan pipa-pipa gas. Kepala Seksi Sumber Daya Mineral Dinas Koperindag dan ESDM Sidoarjo, Agus Darsono juga menambahkan, animo masyarakat Sidoarjo akan City Gas ini sangat besar. Karena mereka merasa, Sidoarjo adalah penghasil gas yang sangat besar. Tuntutan masyarakat itu tentu saja ditujukan kepada PT Lapindo Brantas Inc yang selama ini memegang wilayah kuasa pertambangan di Kabupaten Sidoarjo. Apalagi, Lapindo yang sudah membuat bencana luapan lumpur di Kota Udang ini. Karena itu, ketika PT Lapindo Brantas Inc hendak melakukan pengeboran lagi, masyarakat sekitar masih mengajukan beberapa syarat sejak kasus lumpur Lapindo ini mencuat. “Masyarakat memang masih trauma lumpur. Lapindo memang boleh ngebor, asalkan ada syaratnya yakni lunas ganti rugi dan pengadaan City Gas ini,” tandas Agus. Namun, pihak Lapindo masih belum berani untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pengadaan city gas. Karena, proyek ini memang proyek mahal. “Nanti tarifnya tarif sosial, jadinya memang tidak ada yang mau dengan proyek itu,” tambahnya. Sementara, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berencana menambah saluran pipa gas alam untuk rumah tangga di beberapa kecamatan. Pasalnya, dari 27 ribu sambungan yang disediakan pemerintah untuk masyarakat Depok, baru empat ribu kilometer (km) yang digunakan. “Sisanya akan kita berikan kepada pelanggan baru,” kata Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail . Rencananya, sisa saluran gas rumah tangga yang mencapai angka 23 ribu

sambungan akan terus dikembangkan ke wilayah lain. “Saat ini permintaan pemasangan saluran gas rumah tangga meningkat,” ujarnya. Nur Mahmudi memaklumi jika banyak masyarakat meminta dipasangkan pipa gas untuk rumah tangga. Hal tersebut, lantaran pemakaian gas untuk rumah tangga lebih irit, tidak beresiko, tidak mencemarkan udara. “Saya bisa mengerti kenapa banyak masyarakat Depok yang tertarik menggunakan gas alam untuk rumah tangga,” paparnya. Jatah saluran pipa gas untuk rumah tangga yang diberikan pemerintah pusat telah habis, maka Pemkot Depok akan membangun saluran sendiri. Hal itu dilakukan untuk memenuhi keinginan masyarakat. “Hanya saja, masyarakat harus mau menanggung biaya pembelian alat. Mumpung sekarang ini gas sedang disubsidi,” ujar Nur Mahmudi. Sebelumnya, Penanggung Jawab Ja-

Untuk pemasangan pipa gas ini, memang membutuhkan investasi besar, namun keuntungannya sangatlah minim. Bahkan boleh dikatakan tidak ada.

ringan PT Jabar Energi Badan Pengelola Jaringan Gas Depok, Agung Apriyanto, mengatakan pihaknya hanya mengenakan biaya abodemen kepada pelanggan untuk perawatan Metering Regulating Station (MRS) dan perawatan jaringan. “Kita menggunakan system abodemen, besaran abodemen diklasifikasi berdasarkan kelas pengguna,” tandas Agung.

Terancam Mubazir Sementara pembangunan jaringan city gas di Kota Sengkang dikhawatirkan mubazir. Pasalnya, hingga saat ini rencana perjanjian jual beli gas (PJBG) dari Energi Equity Epic Sengkang (EEES) belum juga ada kabar. “Mungkin sebagai masyarakat Kabupaten Wajo yang terjangkau jaringan gas sudah merindukan manfaatnya, tapi yang perlu disadari masalah pasokan gasnya, apakah sudah siap,” kata salah satu tokoh masyarakat Wajo Muh. Amir.

Pembangunan jaringan city gas tidak lama lagi akan rampung. Ada kekhawatiran city gas belum bisa di operasikan tahun ini. Keterlambatan PJBG antara BP Migas dan EEES yang menjadi penyebabnya. “Maka dari itu kami meminta pihak pemda dalam hal ini Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Wajo Energi Jaya agar segera mengurus perjanjian jual beli gas ( PJBG ) yang sampai sekarang tidak terlaksana, jangan sampai apa yang terjadi di luar Sulawesi, seperti Palembang dan Sidoarjo, yang hampir tiga tahun jargasnya akibat PJBG juga terjadi di Wajo,” katanya. Terpisah, Direktur BUMD Wajo Energy Jaya A. Tamrin, mengaku sudah berkali-kali dijanjikan BP Migas terkait hal tersebut. “ Dan terakhir kabar yang kami terima kemungkinan pertengahan bulan ini sudah ada kabarnya, dan besok (hari ini) saya dijanji untuk ketemu dengan pihak BP migas di Jakarta,” katanya. Sementara Presiden EEES Andy Rainto, belum bisa memberikan keterangan pasti terkait rencana perjanjian jual beli gas ( PJBG ) tersebut. “Update tentang progres PJBG Gas Kota Sengkang, sesuai dengan hasil rapat di Ditjen Migas terakhir beberapa waktu lalu, kami (EEES) menunggu undangan DitJen Migas untuk memulai negosiasi,” kata dia.

Tak Menarik Pemerintah sendiri, kata Evita, memang terus berupaya mengurangi energi minyak. Sesuai Perpres No. 5 Tahun 2006, energi mix Indonesia masih 50% menggunakan minyak bumi. “Dengan besarnya potensi gas bumi Indonesia, sementara minyak bumi cenderung terus berkurang, maka, program ini akan terus pemerintah galakkan,” tandas Evita. Untuk pemasangan pipa gas ini, memang membutuhkan investasi besar, namun keuntungannya sangatlah minim. Bahkan boleh dikatakan tidak ada. Investasinya mencapai Rp 40 miliar hingga Rp 50 miliar hanya untuk 2 Kelurahan. Karena tidak ada margin keuntungannya, maka pihak swasta tidak ada yang mau mengembangkan atau membangunnya. Namun, ini merupakan tanggung jawab negara kepada penyedian energi alternatif, yang aman dan lebih efisien. “Makanya proyek ini belum ada pihak swasta yang berminat,” tutur Evita. Namun, lanjt dia, pihaknya terus berusaha untuk terus mengembangkan

global energi I EDisi 04 I MARET 2012 I 29


GE/M Ismuntoro Layanan gas kota yang sudah terpasang di Desa Ngingas Sidoarjo

pengadaan jaringan pipa gas bumi. “Tahun 2012, kita akan bangun FEED dan DEDC Jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Sorong-Papua, Balikpapan, Subang-Jabar, Lhokseumawe, Semarang, dan Cilacap,” ungkap Evita. Dulu, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk sudah menggelar program serupa. Namun karena margin usaha yang kecil, akhirnya dikembalikan ke pemerintah. Meski demikian, saat ini masih ada keluhan dari BUMD yang mengelola jaringan gas di daerah karena adanya sistem Take Or Pay (TOP). Dengan adanya sistem itu, BUMD tersebut harus membayar total gas sebanyak 2 MMSCFD yang sudah disediakan, padahal yang dipakai hanya sekitar 0,5 MMSCFD. Akibatnya, BUMD cenderung merugi. Menanggapi hal ini, Evita mengatakan, pemerintah akan membicarakan kembali dengan BP Migas untuk mengamandemen Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara KKKS yang memasok gas dengan BUMD. “Kami kurang perhitungkan itu jadi TOP, karena gas yang tidak terpakai itu juga harus dibayar. TOP ini bisa diatasi bersama BP Migas

30 I global energi I EDisi 04 I MARET 2012

dulu, baru bicara dengan kontraktor dan kelihatannya kami harus amandemen PJBG,” ujarnya. Fathor Rahman, Tenaga Ahli Kepala BP Migas mengatakan dalam setiap kontrak jual beli gas selalu ada mekanisme TOP. Namun biasanya untuk kontrak-kontrak yang volumenya besar, seperti 20 MMSCFD dan 100 MMSCFD. Mekanisme TOP diaplikasikan agar KKKS di hulu bisa mendapat jaminan bahwa gasnya akan tersalurkan. Namun untuk jaringan gas rumah tangga ini, sebenarnya gas yang dialokasikan juga hanya dalam volume kecil. “Tapi jaringan gas rumah tangga ini kan gasnya kecil sekali. Tujuannya juga hanya untuk membantu rakyat yang khususnya tinggal di sekitar lapangan gas. Ini salah satu upaya bagaimana agar masyarakat kita dapat manfaat langsung [dari lokasi gas yang berdekatan dengan tempat mereka],” ujarnya PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk sendiri belum memikirkan langkah untuk membangun jaringan pipa gas bumi untuk rumah tangga di daerah perkotaan dan lebih memilih membangun jaringan pipa di daerah-daerah.

Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso mengatakan, pembangunan jaringan di perkotaan memerlukan belanja modal (capex) yang sangat tinggi dibandingkan daerah yang sedang berkembang. “Beda capex-nya melonjak hampir 400 persen,” tandasnya. Sebenarnya gas bumi untuk rumah tangga juga tidak ditetapkan sebagai kebijakan strategis untuk kepentingan umum. Sehingga support dari pemerintah masih sangat minim termasuk perizinan lahan. “Apalagi pembayaran PBB untuk pipa yang letaknya di dalam tanah pun tiap tahun selalu naik dan pajak pipa yang pada dasarnya ada di dalam tanah tiap tahun naik, sehingga hitungan kami biayanya jauh lebih tinggi dari pada kami bangun di daerah yang berkembang,” tegasnya. Ia menambahkan, jam kerja pendek yang juga menjadi penyebab pihaknya enggan membangun jaringan tersebut. “Alat kita besar, masuk baru jam 20.00, baru mulai kerja dan selesai pada jam 03.00, jam 04.00 peralatan harus rapi lagi jangan sampai menganggu jalan, ini tentunya memakan biaya besar,” pungkasnya.

endang lismari , djauhari effendi


GAS BUMI

City Gas Balikpapan Masih Sebatas Mimpi mpian warga Balikpapan Kalimantan Timur untuk segera menikmati gas kota masih sebatas mimpi. Meski kerja sama antara Perusda Balikpapan dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sudah diteken sejak 12 Juli 2011, tapi hingga kini tanda-tandak proyek city gas masih belum terlihat Padahal, semula Dirut Perusda Balikpapan Poerba Widjaya menyatakan optimis akan mampu memanfaatkan seluruh sumber gas bumi dari perusahaan migas yang berkantor di Balikpapan. Bahkan menargetkan akhir 2011 proyek pembangunan city gas bisa dimulai. Langkah awalnya semula menyasar pada pasar di bidang perumahan serta industri. Ini mengingat Balikpapan yang sedang pesat-pesatnya melakukan pembangunan, baik di bidang perumahan dan industri kiranya memang cocok jika ditawarkan proyek city gas. “Jika semua persiapan rampung, maka tahap awal akan terapkan untuk wilayah selatan, yakni kawasan properti dan industri di Batakan. Maping area wilayah selatan di Regency dan Batakan untuk properti. Rumah tangga juga, hanya saja permasalahan dipipanisasi. Nah ini bagian dari tugas PGN untuk melakukan pemetaan jadi kita lihat pasarnya,” kata Poerba. Program city gas sendiri sudah sempat didengungkan empat tahun lalu dan saat ini sudah dilakukan studi kelayakan. Saat pertemuan awal, dengan pemkot dan pihak terkait, kata Poerba, pemkot meminta sekira 20 mmscfd. “Kita sudah minta kepada beberapa perusahaan yang bergerak di migas di sini. Selama ini pasokan lokal belum ada paling tidak kita diberi 10 persen dari pasokan deposit yang ada di Kaltim dengan wilayah kerja perusahaanperusahaan di sini kita berharap mendapat itu,” harapnya. Dia juga menyebut kerja sama dengan PGN ini dikarenakan BUMN ini dinilai sangat mumpuni dalam bidang tersebut sehingga tidak diragukan lagi kapasitasnya. Seperti dalam hal pembuatan jalur pipanisasi dan pemetaan wilayah. “Nantinya pipanisasi gas ini akan dibuat di perkotaan dan di sisi jalur pantai. Itu juga menjadi bagian dari tugas PGN. Mereka kapasitasnya sudah tidak diragukan lagi,” tuturnya. Soal besaran investasi yang akan dita-

I

GE/Danang Agung Proyek gas kota di Balikpapan yang belum jalan

namkan perusda, Dirut Perusda ini mengaku akan mengandeng Bank BUMN, karena proyek ini dari sisi bisnis sangat fisible dan menguntungkan. “Proyek ini sangat fisible sehingga pendanaanya tidak ada masalah. Kan tinggal lihat produknya dan pasarnya,” ujarnya. Program gas nasional ini selain ramah lingkungan juga efisien penggunaannya. Balikpapan belum memanfaatkan keunggulan itu sambil terus melakukan upaya pendekatan kaepada perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Balikpapan untuk bersedia memberikan bantuan gas kepada pemkot. Mengingat Balikpapan harus ditopang oleh kesiapan infrasturktur termasuk keberadaan energi dalam persaingan dengan kota lain.

Infrastruktur Mahal Program City gas yang didengungkan Perusda Balikpapan ditanggapi positif oleh masyarakat luas. Beberapa pihak yang paham mengenai pendistibusian gas ini meyakini harga gas yang disuplay kerumah-rumah lewat program city gas ini harganya lebih murah dibanding elpiji yang saat ini beredar. Tidak ada ongkos pengemasan, pendistribusian, tenaga angkut dan lain sebaginya. Menurut Staf Humas Pertamina UP V Balikpapan, Abdul Malik yang harus

diingat oleh Perusda Balikpapan, adalah geografis Balikpapan yang berbukit dan bergunung-gunung. Sehingga jika program ini direalisasikan infrastrukturnya dipastikan akan mahal. “Dengan geografis Balikpapan yang tidak rata atau berbukit-bukit, Infrastrukturnya pasti besar. Secara hitung-hitung ekonomis minimal 12 ribu pelanggan baru untungnya kelihatan”ujar Malik. Sedangkan Pertamina sendiri, gas (LPG) yang diproduksi berasal dari minyak yang telah diolah. Gasnya pun tidak memungkinkan dipasok pada masyarakat melalui pipanisasi. Ongkos dan risikonya sangat besar. Dibutuhkan pipa khusus yang kuat, dari tembaga agar tidak mudah pecah atau patah. Selain itu untuk meminta jatah kuota gas pada perusahaan migas yang kantornya berada di Balikpapan, tidak gampang prosesnnya. Semua KKKS hasil produksinya diserahkan ke negara, sehingga memintanya harus ke pusat. Mengingat birokrasi yang jelimet soal meminta jatah kuota gas untuk daerah ke pusat. Nampaknya program City gas Balikpapan yang beberapa tahun lalu telah digaungkan, jalan berliku dan berklok masih harus ditempuh. Jika tidak ingin wacana ini kembali menjadi mimpi. danang agung

global energi I EDisi 04 I MARET 2012 I 31


SPBU asing

Susahnya Bangun SPBU di Negara Asing Persaingan bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akan semakin ketat dan atraktif. Apalagi makin banyak pemain dari luar yang masuk dan beroperasi di Indonesia. Ini tak lain, lantaran mudahnya menerbitkan izin pendirian SPBU, termasuk untuk investor asing. Padahal di negara lain sangat ketat.

B

esarnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan BBM ini, membuat perusahaan asing tertarik untuk menanamkan investasinya di Indonesia dan mencoba bersaing memperebutkan kue yang ada. Di Indonesia, pasar BBM dikuasai Pertamina. Jumlah Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) Pertamina mencapai lebih dari 3.600 buah. Sementara itu, perusahaan asing lain yang saat ini sudah beroperasi di Indonesia, yakni Royal Ducth Shell (berpusat di Belanda), Petroliam Nasional Berhad (Petronas) asal Malaysia. dan Total, perusahaan minyak raksasa asal Prancis.

32 I global energi I EDisi 04 I MARET 2012

GE/ M Ismuntoro SPBU Pertamina harus siap bersaing dengan serbuan SPBU asing

Kehadiran sejumlah perusahaan asing dalam bisnis SPBU ini seharusnya membuat Pertamina diuntungkan. Selain itu, tentu saja, konsumen pula yang senang. Karena Pertamina akan semakin mempercepat proses transformasi dalam segala bidang, mulai dari layanan, sistem informasi hingga kinerja operator. Apalagi, sebagai pemain yang sudah lama berkiprah dalam bisnis ini dan merupakan pemain dengan pangsa pasar terbesar, Pertamina memiliki jaringan infrastruktur yang sangat luas. Namun ternyata, rencana pembatasan subsidi BBM yang dijadwalkan pada 1 April 2012 mendatang, membuat PT Pertamina khawatir. BUMN ini menyadari SPBU miliknya belum mampu bersaing dengan tiga SPBU asing. Sebaliknya SPBU asing sedang bungah menanti pembatasan itu. Mereka sedang mempersiapkan berbagai strategi guna merebut pasar BBM beroktan tinggi. Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Djaelani Sutomo mengungkapkan, Pertamina mengakui akan ‘keok’ atau kalah bersaing jika harus bersaing melawan kompetitor SPBU Asing dalam menjual BBM non-subsidi khususnya di dalam kota. “ Kalau sama-sama jual pertamax di dalam kota, kami (Pertamina) pasti kalah. Karena pasokan pertamax kami hanya berasal dari kilang Balongan. Sementara kilang


lainnya memproduksi premium. Jika dipaksakan kilang lain memproduksi pertamax, harganya akan jauh lebih mahal,” katanya. Kilang Pertamina baru benar-benar siap memroduksi pertamax secara massal 2 tahun lagi. Pasalnya, kilang-kilang Pertamina ini rata-rata sudah tua, jadi perlu ada revamping dan baru mulai agak siap pada 2014. Apalagi dari data di lapangan, harga pertamak milik Pertamina rata-rata jauh lebih mahal dibandingkan harga pertamax di SPBU Shell, Petronas, Total dan SPBU Asing lainnya. Namun kalau dari segi impor pertamax, Pertamina masih bisa bersaing dengan dapat pasokan sebanyak 1,5 juta kl. Karenanya, untuk bisa bersaing dari sisi impor, pemerintah harus memberikan proteksi ke pada Pertamina. “Kita di Malaysia saja tidak diizinkan membangun SPBU kalau tidak bangun kilang minyak di sana, kenapa SPBU Petronas disini dibolehkan tanpa harus repot bangun kilang. Itu salah satu yang kami harapkan dari pemerintah,” ujar Djaelani. Hal senada dikatakan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi, Eri Purnomosidi. Menurut dia, saat ini saja, SPBU-SPBU Pertamina ‘ngos-ngosan’ jual Pertamax dan total penjualannya sangat kecil. Pertamax market-nya kalangan kelas atas. SPBU-SPBU asing saat ini terus gencar berekspansi di Indonesia karena melihat adanya peluang jika program pembatasan BBM diberlakukan. “Indonesia punya pasar yang sangat besar, yakni pasar premium. Nah, saat ini

GE/ M Ismuntoro

SPBU Shell siap berebut layanan BBM

mereka sangat menunggu pembatasan BBM, jika itu terjadi, peluang besar bagi SPBU Asing tersebut,” katanya.

Terlalu Liberal Memang tidak ubahnya sektor perbankan, sektor migas di Indonesia sudah demikian liberal, sehingga asing diberi kesempatan seluas-luasnya menanamkan investasinya di Indonesia. Sebaliknya Indonesia, ketika ingin melakukan hal yang sama di negeri asing, ternyata perizinannya sangat sulit dan persyaratannya juga tidak mudah. Kita bisa dengan mudah melihat bank-bank asing, saling berlomba membuka cabang dan membangun ATM (automatic teller machine) , tidak

Jumlah SPBU Asing

13

Rencana

15-20

unit SPBU

unit SPBU

19

Rencana

*

6

unit SPBU

unit SPBU

56

Rencana

unit SPBU Sumber : Diolah dari beberapa sumber * Sebagian tutup karena rugi

hanya di Jakarta atau Surabaya, namun juga sampai ke kota-kota kecil. Sebaliknya, bank nasional, tidak boleh membuka hal serupa di negeri asing. BNI misalnya yang sampai saaat ini tidak bisa mendirikan ATM di Singapura, meski memiliki cabang di negeri itu. Sementara BRI juga tidak pernah bisa membuka cabang di Malaysia, karena di negeri Jiran bank asing hanya dibolehkan membuka cabang syariah. Sebaliknya, Malaysia dan Singapura, begitu leluasanya merambah perbankan nasional dengan memiliki bank bank, seperti, Bank, BII dll. Begitu juga dialami PT Pertamina. Sampai saat ini belum juga mengantongi izin pendirian SPBU di Malaysia, padahal hal itu sudah dijajaki beberapa tahun lalu. Negeri jiran itu. memberikan syarat yang sulit dipenuhi oleh Pertamina untuk bisa mendirikan SPBU dan menjual BBM di Malaysia. “Kita dipersyaratkan boleh bangun SPBU, tapi kita harus bangun kilang, investasinya kilang itu kan sampai 20 miliar dollar AS. Kita kesana nggak mungkin, sementara mereka (Petronas) disini dengan mudahnya, dengan investasi yang kecil,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun. Dengan syarat semacam itu, tidak mungkin bagi Pertamina memenuhinya. Menurutnya dari pada membangun kilang di negara lain lebih baik membangun kilang di Indonesia karena akan banyak memberikan dampak positif terutama dari sisi keamanan suplai energi nasional. “Syaratnya seperti itu, daripada disana lebih baik disini bangun kilang kita. Kalau bangun disana sama saja kita menjaga keamanan energi negara lain.” katanya. Sehingga, ia mendesak, pemerintah maupun DPR untuk mendorong revisi UU Migas yang selama ini dianggap terlalu liberal. Salah satu poin pentingnya adalah mengedepankan asas resiprokal (kesetaraan) termasuk bidang investasi. Hal ini, lanjut Harun, bisa dilakukan oleh DPR dari pada hanya mengusulkan pencabutan izin SPBU-SPBU yang dimiliki Petronas di Indonesia. “UU migas harusnya direvisi yang terlalu liberal,” katanya. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Evita Herawati Legowo mengakui, longgarnya perizinan membuat investor asing dengan mudahnya membuka SPBU di Indonesia. Ibaratnya seperti membuat kacang goreng, seperti yang disitilahkan Dirut

global energi I EDisi 04 I MARET 2012 I 33


Pertamina, Karen Agustiawan. Karena itu, menurut Evita, saat ini pemerintah memang sedang mempertimbangkan memperketat pemberian izin usaha pembangunan SPBU asing. Alasannya, ya itu tadi. Selain akan memberlakukan kebijakan pembatasan konsumsi BBM, hal itu dikarenakan sulitnya Pertamina membuka SPBU di negeri orang. Sejauh ini izin pembangunan SPBU asing hanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah, sedangkan pemerintah pusat hanya memberikan izin usaha badan niaga. Pemerintah sedang mempertimbangkan kebijakan di mana setiap SPBU asing yang beroperasi di Indonesia harus memiliki kilang. “Untuk hal ini kami masih mendiskusikan, apakah izin pembangunan SPBU itu

aturan terhadap pembangunan kilang SPBU milik asing di Indonesia. Ia khawatir rencana pemerintah untuk mewajibkan semua kendaraan dinas pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) per 1 April mendatang, malah menguntungkan SPBU asing. Saat ini sarana dan prasarana untuk pengisian bahan bakar minyak non subsidi masih terbatas dan itu bisa membuat suburnya SPBU milik asing. SPBU asing telah banyak berdiri di Jakarta dan sekitarnya. Jika SPBU asing dibiarkan merambah di luar Jabodetabek atau berdiri di daerah Jawa-Bali, maka PT Pertamina akan dirugikan. Untuk itu, ia meminta jangan sampai adanya kebijakan pemerintah mengenai pem-

harus ke pemerintah pusat atau harus lepas ke pemerintah daerah,” katanya. Lebih jauh, terkait proteksi terhadap BBM jenis Pertamax, Evita mengatakan kebijakan itu tidak terlalu susah, karena tak perlu mengubah UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Proteksi Pertamax tersebut cukup dengan menerbitkan keputusan menteri. Kalangan legislatif, juga mendesak pemerintah memberikan perlindungan kepada Pertamina. Anggota Komisi VII DPR, Ismayatun menyatakan, pemerintah diminta membuat aturan untuk memperketat pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) asing di Tanah Air. Hal ini terkait dengan rencana diberlakukannya kebijakan pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk area Jawa-Bali pada 1 April mendatang. Perlunya pengetatan

batasan konsumsi BBM bersubsidi justru mematikan bisnis Pertamina yang selama ini menjadi penyedia energi ke daerah-daerah. Hal senada dikatakan, anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani. Menurut dia, sudah seharusnya pemerintah membuat kebijakan membatasi pembangunan SPBU asing untuk melindungi Pertamina. Apalagi, Pertamina hingga kini masih dipersulit jika ingin membuka SPBU di luar negeri, seperti di Malaysia. Kendati demikian, Aryani tetap mengingatkan agar Pertamina harus lebih baik soal pengawasan terhadap layanan kepada masyarakat. Selain itu, Pertamina harus transparan dan terbuka terkait pengelolaan perusahaan.

34 I global energi I EDisi 04 I MARET 2012

Bersemangat Saat ini dan di masa depan, persai-

ngan bisnis SPBU semakin ketat dan atraktif. Kebijakan pembatasan BBM 1 April, tentunya membuat para SPBU asing senang. Indra Wahyudi, Director PT Nabel Sakha Gemilang --pengelola SPBU Total MT Haryono-- menilai kebijakan pemerintah untuk membatasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berjenis premium dinilai bakal membawa angin segar kepada pelaku usaha SPBU asing. Peluangnya ke depan bagus, apalagi dengan pengaturan subsidi di bulan April jalan, karena untuk mobil dengan standard di tahun 2000 diwajibkan menggunakan BBM non subsidi di atas 92 oktan. Dengan adanya kebijakan pembatasan BBM bersubsidi nantinya nilai penjualannnya bisa diperkirakan 3 kali lipat atau di atas 10 kilo liter per hari. “Mereka para costumer pasti ketika premium naik akan berpikir untuk menggunakan premium, mendingan daripada pakai premium lebih baik pake BBM non subsidi,” katanya. Maka dari itu dengan adanya peluang tersebut ke depan, Indra akan memperluas jaringan SPBU dengan membuka SPBU baru di berbagai wilayah. “Ke depan ada target penambahan, namun untuk tempatnya masih dirahasiakan tapi yang jelas masih di Pulau Jawa, mengingat kebijakan pemerintah baru berlaku di Pulau Jawa,” ujar Indra. Ya, perusahaan asal Prancis ini sangat bersemangat menghadapi pembatasan BBM. “Kami menyambut baik langkah Pemerintah Indonesia, dan telah menambah alokasi persediaan untuk memenuhi permintaan yang kemungkinan meningkat,” kata Asif Iqbal, Vice President Retail, PT Total Oil Indonesia. Tahun lalu, SPBU Total berhasil menjual sekitar 16 ribu ton BBM non subsidi.Penjualan ini berasal dari 13 unit SPBU miliknya yang tersebar di Jakarta dan sekitarnya. Dengan adanya pembatasan BBM bersubsidi, konsumsi BBM non subsidi akan jauh lebih banyak, dan Total perlu untuk menambah unit SPBU. tahun ini, total berencana menambah 15-20 unit SPBU dengan dana investasi sebesar 1,5-2 juta dollar AS per unitnya.Total dan SPBU asing lainnnya hanya boleh menjual bahan bakar beroktan 92 atau setara Pertamax dan 95 setara Pertamax plus yang dijual pertamina dan tidak mendapat subsidi. Hal senada diungkapkan PT Petronas Niaga Indonesia. Di Indonesia, perusahaan migas asal malaysia ini memiliki 18 unit SPBU.Sebanyak 14 unit SPBU ada di jakarta dan Bandung,


sedangkan sisanya adah di Medan. Namun beberapa SPBU milik Petronas terpaksa tutup karena kalah bersaing dan terus merugi. Menurut Azahari Mohd Shuid, Presdir PT Petronas Niaga Indonesia, banyak hal yang membuat SPBU Petronas banyak yang tutup. Salah satunya belum dijalankannya program pembatasan BBM oleh pemerintah Indonesia. “Jika program itu dilaksanakan, SPBU kami akan banyak yang buka kembali,” katanya. Untuk menghadapi kebijakan pembatasan BBM subsidi ini, Petronas mulai berbenah, Beberapa SPBU yang tutup selama ini, mulai dibenahi kembali, direnovasi untuk kemudian dioperasikan. Di antaranya SPBU Petronas di Pondok cabe, dan Bintaro. Menurut Jino Sugianto, ketua umum dealer Petronas Service Station, berdasarkan pengalaman selama ini, proses renovasi di SPBU Lenteng Agung, memakan waktu sembilan bulan. Untuk pengosomgan tangki saja perlu waktu satu bulan karena uapnya harus dibuang. Nantinya, semua SPBU Petronas akan dilengkapi dengan fasilitas bisnis lainnya seperti minimarket, restoran, cuci mobil, cafe, laundry dan lain lain. sebab bila hanya menjual BBM saja, sebagian besar SPBU Petronas akan merugi atau hanya impas saja. Sebagian besar SPBU rugi, biaya yang besar itu untuk tenaga kerja dan biaya listrik.

PKM menjual listrik ke warga Rp 450 per kWh (kilowatt hour) dan sejak tahun 2003, listrik yang dihasilkan juga dijual ke PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Rp 553 per kWh. Sementara itu, bagi PT Shell Indonesia menyatakan tidak memiliki strategi khusus, namun hanya terus berinovasi merebut perhatian masyarakat. Desember lalu, Shell menjalin kerjasama dengan PT Midi Utama Indonesia tbk (pengelola jaringan gerai AlfaMidi) untuk membangun Shell Motor Express (SME). SME adalah pom bensin khusus motor dan pertama kali didirikan di area AlfaMidi Cikupa Tangerang. Shell melihat, penguna motor adalah populasi terbesar kendaraan bermotor di Indonesia. SME didirikan diatas lahan seluas 479 meter persegi dari total lahan 1.227 m2 di area PT Midi Utama Indonesia. SME didukung dengan fasilitas 1 dispenser, 4 pompa pengisian dan 2 tangki penyimpanan berkapasitas

total 30 kiloliter. “ Ini merupakan inovasi bisnis SPBU di Indonesia dan juga bagi Shell secara global,”, kata Darwin Silalahi, Presdir dan Country Chairman Shell Indonesia. Setelah mengembangkan SME, Shell mengeluarkan produk Fuel Economy Formula (FEF) yang tersedia di SPBU Shell di Jakarta dan Surabaya. FEF dipasarkan pada dua produk, super 92 dan super extra 95 BBM formula baru ini diklaim tidak akan meninggalkan kerak pada katup mesin yang akan mempengaruhi efek menyerap dan membuat BBM menjadi boros. Shell belum mau membocorkan besanya efisiensi yang dihasilkan, “Karena itu bergantung pada jenis kendaraan dan perilaku pengendara,” kata Sammy de Guzman, Retail Director PT Shell Indonesia . Saat ini dan di masa depan, persaingan bisnis SPBU semakin ketat dan atraktif. Sebab bukan saja masing-masing perusahaan akan pure (murni) berbisnis BBM, melainkan juga akan merambah fasilitas lainnya. Persaingan yang sangat ketat, harus diimbangi dengan strategi yang baik. Bisnis SPBU tidak hanya sekedar menjual BBM, tetapi juga layanan servis yang baik dan kemudahan akses serta fasilitas bagi konsumen, seperti minimarket, laundry, mushalla dan lainnya. djauhari effendi

global energi I EDisi 04 I MARET 2012 I 35


HULU

Tancap Gas Gali Shale Gas Potensi shale gas kembali dibahas. Road map pun tengah disiapkan. Indonesia harus secepatnya menggali potensi energi non konvensional ini. Pasalnya, berkat pengembangan shale gas mampu mengubah Amerika Serikat yang semula importir gas menjadi negara mandiri memenuhi kebutuhan energinya.

P

enemuan shale gas di AS memang telah mengubah gambaran gas secara dramatis. Negara yang sebelumnya harus mengimpor gas itu, di 2014 mendatang tidak perlu melakukannya lagi karena kebutuhannya telah dipenuhi shale gas. Selain itu, dampak dari pengembangan energi alternatif ini itu, harga gas di AS turun tajam secara alami karena ketersediaan gas yang melimpah dari shale gas. Bahkan, menurut Annual Energy Outlook dari U.S. Energy Information Administration (EIA), produksi gas AS diperkirakan bakal meningkat hampir tiga kali lipat antara 2009 dan 2035. Wakil Menteri Energi AS, David Sandalow mengatakan, negaranya melakukan revolusi dalam mencari energi gas baru. Dengan dukungan teknologi tinggi, shale gas kini menjadi salah satu penopang energi untuk masyarakat AS. Kini pasokan gas yang bersumber

36 I global energi I EDisi 04 I MARET 2012

dari energi non konvensional mampu mengcover 26% dari total produksi gas AS. “Kami menyebut America’s shale gas revolution. Revolusi karena adanya teknologi, hingga ada dua kombinasi ini,” tambahnya. David mengakui, memang tidak mudah mengembangan shale gas. Setidaknya memerlukan waktu dan proses yang tidak singkat serta teknologi tinggi. Belajar dari pengalaman negaranya antara 5-6 tahun lalu belum banyak yang mengetahui dan memanfaatkan potensi dari gas tersebut. Tapi saat ini shale gas sudah menyumbang 30 persen produksi gas Amerika. “Diproyeksikan akan berkembang menjadi 49 persen di 2035,” ujarnya. Dengan produksi gas AS yang melimpah ini harga gas di pasar menjadi lebih terjangkau. Saat ini rata-rata harga gas di AS berada di bawah harga pasar sekitar 3 dollar AS per juta british thermal unit (MBTU).”Harga itu tanpa subsidi

dari pemerintah,” katanya. Selain AS, Polandia juag terus berupaya serius mengembangkan shale gas. Hal ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan gas kepada Rusia sekaligus mampu membuka puluhan ribu pekerjaan dan juga menjadi sumber pendapatan negara. Perdana Menteri Tusk menyatakan, optimismenya bahwa produksi komersial gas shale akan dimulai pada tahun 2014. ”Kami bebas dari ketergantungan terhadap Rusia OAO Gazprom untuk pasokan gas alam pada 2035 dan memungkinkan Polandia untuk menjadi pemain utama dalam gas Eropa,” ujarnya seperti dilansir wsj.com Kesuksesan shale gas yang mengesankan di AS mengundang pertanyaan tentang potensi shale gas global. EIA menerbitkan laporan perkiraan volume shale gas global di luar AS. Laporan ini menandai upaya pertama perki-


raan volume recoverable shale gas pada skala global. Perkiraan dilakukan dengan menilai 48 cekungan shale gas di 32 negara di luar AS (di mana sumber dayanya telah diketahui). Sumber daya AS sendiri sebesar 862 triliun cubic feet (TCF). Sementara 48 cekungan global tersebut diperkirakan mengandung recoverable sumber daya shale gas 5.760 TCF. Sehingga total recoverable sumber daya shale gas global menjadi sebesar 6.622 TCF. Dalam perspektif perbandingannya, perkiraan recoverable sumber daya gas dunia saat ini (tidak termasuk shale gas) adalah 16.000 TCF yang berarti sumber daya shale gas menambah lebih dari 40% volume gas dunia. Penelitian tersebut mengecualikan beberapa tipe potensi sumber daya shale gas oleh karena keterbatasan data, juga mengecualikan potensi di cekungan lepas pantai. Dengan demikian, potensi sumber daya shale gas tentu lebih besar dari ini hitungan awal ini.

Potensi Indonesia Bagaimana dengan potensi di Indonesia sendiri? Potensi shale gas diperkirakan 574 triliun standar cubic feet (TCF). Angka ini lebih besar jika dibandingkan coal bed methane (CBM) yang sekitar 453,3 TCF dan gas bumi 334,5 TCF. Berdasarkan hasil identifikasi Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), saat ini terdapat tujuh cekungan di Indonesia yang mengandung shale gas dan satu berbentuk klasafet formation. Cekungan terbanyak berada di Sumatera, yaitu berjumlah tiga cekungan, seperti Baong Shale, Telisa Shale, dan Gumai Shale. Sedangkan di Jawa dan Kalimantan, shale gas masing-masing berada di dua cekungan. Di Papua, berbentuk klasafet formation. Shale gas sendiri merupakan gas yang diperoleh dari serpihan batuan shale atau tempat terbentuknya gas bumi. Proses yang diperlukan untuk mengubah batuan shale menjadi gas membutuhkan waktu sekitar 5 tahun Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo mengemuka-

kan, potensi shale gas Indonesia tersebut termasuk besar. Shale gas yang diperoleh dengan cara merekahkan batuan induk, bisa dikembangkan lantaran kemajuan teknologi.“Jadi sekarang orang cari gas tidak hanya di batuan reservoar, tapi juga di batuan induknya. Itu semua karena kemajuan teknologi,” katanya. Pengembangan shale gas, lanjut Widjajono, merupakan sesuatu hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Namun dengan adanya kemajuan teknologi, hal tersebut dapat dilakukan. “Yang dulu kita tidak bisa memperkirakan (dapat dilakukan), ternyata bisa. Dulu itu kita tidak bisa memperkirakan orang bisa ke bulan, ternyata ke bulan,” tuturnya. Kementerian ESDM sendiri memang akan fokus pada pengembangan sumber-sumber gas baru non konvensional, seperti shale gas. Ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM No. 5 tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional. Peraturan yang diberlakukan per 31 Januari 2012 itu terdiri ketentuan umum, penguasaan dan pengusahaan migas non konvensional, penyiapan wilayah kerja, penetapan wilayah kerja migas non konvensional, penawaran wilayah kerja, jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan. Selain itu, peraturan tersebut menetapkan kriteria penilaian lelang reguler wilayah kerja dan penawaran langsung wilayah kerja, penetapan pelaksana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada wilayah kerja migas non konvensional. Migas non konvensional diusahakan dari reservoir tempat terbentuknya migas dengan permeabilitas yang rendah (low permeability) antara lain shale oil, shale gas, tight sand gas, gas metana batubara dan methanehydrate. Hal ini dilakukan dengan menggunakan teknologi tertentu seperti facturing. (poin selengkapnya lihat tabel) Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo mengatakan, road map non konvensional gas sudah kita lakukan sejak 2003, Coal Bed Methane

Peraturan Migas Non Konvensional Poin-poin Peraturan Menteri ESDM No. 5 tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional

 Migas non konvesional merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara dan diselenggarakan pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.

 Pengusahaan migas non konvensional tunduk dan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kegiatan usaha migas, meliputi kegiatan eksplorasi migas non konvensional dan eksploitasi migas non konvensional.

 Penyiapan wilayah kerja, pengusahaan migas non konvensional dilakukan di wilayah terbuka migas non konvensional.

 Pengusahaan migas non konvensional ditetapkan dengan luas maksimum blok migas non konvensional, yaitu untuk wilayah di daratan (onshore) 3.000 kilometer persegi dan wilayah lepas pantai (offshore) 4.500 km2.

 Wilayah kerja migas non konvensional berdasarkan usulan Dirjen Migas. Sebelum ditetapkannya wilayah kerja mihas non konvensional, Menteri ESDM berkonsultasi dengan gubernur yang wilayah administrasinya meliputi wilayah kerja yang akan ditawarkan.

 Konsultasi ini untuk memperoleh informasi tentang penawaran wilayah-wilayah tertentu yang dianggap potensial mengandung sumber daya migas non konvensional menjadi wilayah kerja non konvensional.

 Penawaran wilayah kerja migas non konvensional dilaksanakan Dirjen Migas melalui lelang reguler wilayah kerja dan atau penawaran langsung wilayah kerja.

 Peserta lelang reguler wilayah kerja atau peserta penawaran langsung wilayah kerja, wajib menyerahkan jaminan penawaran yang besarnya 100 per dari nilai penawaran bonus tanda tangan saat penyerahan Dokumen Partisipasi.

 Peserta lelang reguler wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan 10 persen dari komitmen pasti eksplorasi migas non konvensional pada 3 tahun pertama masa eksplorasi, atau minimal 1,5 juta dollar AS, dan 10 persen dari anggaran seluruh komitmen rencana kerja 2 tahun pertama masa eksploitasi atau minimal 1 juta dollar AS untuk wilayah kerja itu.

 Kriteria penilaian lelang reguler dan penawaran langsung blok migas non konvensional, dilakukan berdasarkan penilaian teknis terhadap komitmen 3 tahun pertama masa eksplorasi, penilaian keuangan dan penilaian kinerja badan usaha atau bentuk usaha tetap.

 Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang mengusahakan migas non konvensional, dapat memanfaatkan data dan informasi yang dikuasai kontraktor migas atau kontraktor gas metana batubara. Hal ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Terhadap pengusahaan migas non konvensional jenis gas metana batubara, wajib mengikuti Peraturan Menteri ESDM No 36 tahun 2008 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara.

global energi I EDisi 04 I MARET 2012 I 37


(CBM). ” Sampai berjalannya project. Untuk shale gas, memang rencananya 2011, tapi agak mundur sedikit 2012,” kata Evita. Targetnya mulai dengan regulasi dan join study minimal satu selesai. Sampai saat ini ada 15 yang apply untuk joint study. Kita lihat hasilnya, dan kapan kontrak pertamanya,” tambah Evita. Tercatat sebelumnya sudah telah ada 10 investor mengincar investasi shale gas di Indonesia. Sebanyak 10 investor ini akan bekerja sama dengan 5 perguruan tinggi yang telah ditunjuk pemerintah, yaitu ITB, UGM, UPN, Universitas Trisakti, dan Universitas Padjajaran. “Pemerintah saat ini tengah menyusun aturan hukum pengembangan shale gas,” tandasnya lagi. Bahkan nantinya, kata Evita, pemerintah tidak akan membatasi cost recovery atau biaya operasi yang bisa ditagihkan kepada pemerintah, selama masih sesuai dengan aturan yang ditetapkan. ”Tetap 100% akan bisa kita berikan, tapi dengan aturan-aturan yang bisa memungkinkan,” katanya. Selain cost recovery 100%, untuk menarik investor mengembangkan shale gas, pemerintah juga sedang menjajaki kemungkinan untuk memperpanjang

38 I global energi I EDisi 04 I MARET 2012

PKM menjual listrik ke warga Rp 450 per kWh (kilowatt hour) dan sejak tahun 2003, listrik yang dihasilkan juga dijual ke PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Rp 553 per kWh. masa kontrak kerja sama menjadi di atas 30 tahun. Dan salah satu investor yang sudah menyatakan tertarik investasi di proyek shale gas, yakni perusahaan minyak raksasa asal AS, Exxon Mobil. Exxon bekerjasama dengan partner lokal dalam membantu studi terkait potensi shale gas di Indonesia. “ Mereka akan lakukan studi. Kemudian kita akan lihat hasilnya,” kata Evita. Pemerintah juga belum memastikan kapan tender shale gas terlaksana, karena dianggap masih terlalu dini. “Studi habis itu tender langsung, atau

dicoba dulu, kami belum putuskan,” tuturnya. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga mendukung upaya Indonesia bisa memanfaatkan energi alternatis, seperti shale gas dan shale oil. Ini seperti dilakukan Estonia dalam menggali minyak bumi berupa shale oil. Shale oil dikenal juga sebagai kerogen adalah jenis minyak bumi nonkonvensional yang dihasilkan lewat proses pirolisis dari serpih minyak , hidrogenasi, atau pembubaran menggunakan panas. Proses ini mengubah bahan organik yang ada di dalam batu (kerogen) menjadi bentuk minyak sintetis atau gas. “Ini di Amerika Serikat (AS) sangat sukses dalam mengembangkan sumber energi dari shale oil dan gas,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto. Menurut Suryo, Estonia dianggap memiliki keahlian dalam memproduksi shale oil. Tak hanya di negaranya, teknologi minyak bumi dari jenis shale oil ini juga diterapkan di AS. Kendati mengapresiasi teknologi baru tersebut, Kadin mengaku, tak ingin gegabah menerapkan shale oil di Indonesia. Setidaknya perlu dilakukan


pendalaman dengan melakukan studi kelayakan dahulu. Terlebih lagi, Indonesia belum pernah memetakan potensi shale oil di Tanah Air. “Katanya ada di Papua dan Sulawesi. (Tapi) harus ada studi pendalaman lebih lanjut,” kata dia. Kadin menilai, kerja sama Indonesia dengan Estonia ini bisa saja membantu pemerintah mencapai target lifting minyak yang selama beberapa tahun terakhir terus menurun. Besarnya potensi shale gas di Tanah Air juga mendorong Pertamina melakukan percepatan operasional potensi shale gas yang merupakan salah satu potensi tambahan produksi gas Pertamina, selain CBM “Dengan potensi raksasa seperti itu, saya sangat mendukung operasionalnya agar lebih dipercepat. Karena kita tahu bahwa shale gas merupakan gas baru bagi Pertamina. Seperti halnya di Amerika dan Kanada shale gas sudah menjadi produksi andalan mereka, karena di Amerika sebesar 20 persen CBM dan shale gas berkontribusi kepada gas nasionalnya,” kata Direktur Hulu Pertamina Muhammad Husen. Untuk memroduksi shale gas membutuhkan waktu yang tidak sedikit. “Apalagi Pertamina sekarang ini masih dalam tahap pencarian, yang merupakan tahap awal. Ini merupakan project pertama untuk mencari lokasi mana saja yang terdapat kandungan shale gas . Mungkin 10 tahun ke depan Pertamina baru bisa merasakan hasil produksi shale gas tersebut,” ujarnya. Husen menjelaskan, perbandingan potensi shale gas dengan gas konventional. “Secara hitungan kasar saja bisa digambarkan dari angka resmi Dirjen Migas yaitu 170 TCF untuk konventional, sedangkan untuk shale gas sendiri diperkirakan sebesar 1.000 TCF. Katakanlah hanya 10 persen dari 1.000 itu saja sudah besar sekali, dibandingkan dengan cadangan gas conventional Natuna yang berkisar 40 TCF. Sungguh luar biasa,” kata Husen. Dengan pengembangan shale gas maka Pertamina akan memperoleh tambahan cadangan gas sebersar 100 TCF di masa depan. Cadangan terbukti (Proven Reserve P1) Minyak dan Gas Pertamina saat ini sebesar 2,12 milliar barrel oil equivalen (BOE) yang terus dilakukan upaya percepatan explorasi sehingga diharapkan di 2014 mencapai 2,27 milliar BOE. Pertamina EP telah melakukan identifikasi secara keseluruhan berdasarkan dari studi dan referensi. Dari sekian banyaknya wilayah itu, kita perkecil menjadi empat wilayah yang akan diperdalam lagi, seperti di cekungan Sumatera Utara, cekungan Sumatera Selatan, cekungan Jawa Barat bagian Utara, dan cekungan Sangatta Bungalon.

Shale gas Extraksi sumur

Bor yang digunakan untuk lapisan tanah, menembus sampai 50-100 meter di bawah muka air Lubang dilapisi oleh baja Perforating gun diturunkan ke bawah pipa melalui lubang jalur pengecoran baja dan menjadi batu Kombinasi dari air, pasir dan kimia dipaksa ke dalam lubang bertekanan tinggi menyebabkan fraktur pada shale

Gas lolos melalui patah tulang dan perjalanan ke pipa, membuat sumur produktif

Dari empat itu masih kita perkecil lagi, karena banyak sekali tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan eksplorasi.

Isu Lingkungan Namun demikian, pengembangan shale gas global mungkin akan terhambat oleh isu kelestarian lingkungan, karena fluida fracking yang digunakan dalam proses pengeboran shale gas, ditengarai mencemari air tanah. Alasan lainnya, eksplorasi shale gas global di luar AS dapat tertunda bila harga gas masih rendah. Akan lebih murah bagi negara-negara untuk membeli gas daripada untuk mengembangkan sumber daya mereka sendiri. Meksiko misalnya, saat ini membangun enam pembangkit listrik

tenaga gas, tetapi berencana untuk meningkatkan impor gas sebagai bahan bakar pembangkitnya, meskipun perusahaan milik negara Petroleos Mexicanos (Pemex) baru saja menemukan sebanyak satu triliun kaki kubik cadangan gas. Dengan isu pemanasan global, kita semua membayangkan sumber daya terbarukan akan membangkitkan listrik kita di masa depan. Tetapi faktanya, batubara, minyak, dan gas alam saat ini mencukupi lebih dari 80% kebutuhan energi dunia. Kontribusi tenaga nuklir hanya 6%, dan energi terbarukan hanya 2% dari energi global (yang akan meningkat paling tinggi 7% pada 2035). Jadi sepertinya shale gas akan memainkan peran yang semakin penting ke depan. agung kusdyanto dan beberapa sumber

global energi I EDisi 04 I MARET 2012 I 39


HULU

Blok Cepu Diharap, Mengapa Terhambat Proyek Blok Cepu yang dikerjakan ExxonMobil melalui Mobil Cepu Ltd (MCL) sepertinya menjadi gantungan pemerintah guna mencapai target produksi minyak sebesar 1,01 juta barel per hari (bph) pada 2014. Ini tampak jelas kedatangan Senior Vice President Exxon Mobil Corporation, Mark W. Albers yang dipanggil Wapres, Budiono, Kamis (9/2) lalu guna meminta laporan kemajuan proyeknya. Sayangnya, hingga kini proyek migas raksasa ini masih terbelit perizinan yang belum kelar. Produksi minyak (lifting minyak) nasional yang dari tahun ke tahun terus merosot menuntut pemerintah untuk segera menemukan cadangan migas baru. Proyek Blok Cepu menjadi salah satu proyek migas yang diharapkan mampu mendongkrak produksi minyak. Exxon sendiri menyatakan siap untuk mencapai puncak produksi sebesar 165 ribu bph. namun langkah itu justru terkendala peraturan pemerintah masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Saat ini, Blok Cepu untuk tahap awal

40 I global energi I EDisi 04 I MARET 2012

ini hanya bisa memproduksi 20 ribu bph minyak mentah di lokasi Sumur Banyu Urip, di Desa Mojodelik Kecamatan Ngasem Bojonegoro. Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) sendiri menargetkan produksi awal itu bisa mencapai 27 ribu bph. Namun, nampaknya target yang ditetapkan BP Migas itu sulit untuk bisa dicapai. Karena saat ini kapasitas alat gas & oil separation plants masih bisa memproduksi 20 ribu bph. Jika produksi harus ditambah, maka pihak MCL harus memodifikasi alat tersebut.

GE/M Ismuntoro

Hasil minyak Blok Cepu di Bojonegoro yang dikerjakan Exxon menjadi harapan mendongkrak lifting minyak

Field Public and Government Affairs Manager MCL, Rexy Mawardijaya mengatakan, saat ini sedang dilakukan kajian tentang rencana kenaikan produksi minyak mentah di lokasi Sumur Banyu Urip, Blok Cepu tersebut. “Tapi, karena kapasitasnya hanya untuk 20 ribu barel per hari, kalau ditambah kami sedang kaji lagi, keamanannya seperti apa dan sebagainya. Karena kalau produksi melebihi kapasitas, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Buat apa produksi meningkat tapi keamanannya tidak terjamin,� kata Rexy ditemui Majalah Global Energi, beberapa waktu lalu. Dari produksi 20 ribu bph itu, MCL menjualnya kepada PT Tri Wahana Universal (TWU) sebanyak 6.000 bph dan PT Pertamina sebesar 10 ribu hingga 12 ribu bph minyak mentah. Untuk tahap awal, Blok Cepu memang bisa memproduksi 20 ribu bph. Namun, perlahan, saat ini Blok Cepu sedang mempersiapkan diri untuk menuju produksi puncak minyak men-


tah sebesar 165 ribu bph pada 2014 mendatang. “Saat ini, tim MCL sedang melakukan study ke Jakarta tentang rencana kenaikan produksi minyak mentah di Sumur Banyu Urip, Karena jika belum dikaji terlebih dahulu akan berisiko,” ujar Rexy. Untuk mendukung target produksi puncak itu, dijelaskan Rexy, pihaknya akan melakukan lima langkah, yakni production processing facilities, on shore pipeline, offshore pipeline, tower dan infrastruction facilities. “Harus ada sinergi dengan pemerintah dan juga adanya keterlibatan masyarakat secara luas,” tandas Rexy.

Terkendala IMB Sayangnya, harapan pemerintah yang sangat besar terhadap Blok Cepu ini terkendala aturan pemerintah daerah setempat. Blok Cepu masih mengalami hambatan terutama masalah perizinan, menyangkut izin mendirikan bangunan (IMB) dari pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, belum juga menerbitkan IMB untuk proyek engineering, procurement and construction (EPC) I, II, dan V yang terletak di lapangan Banyu Urip, Blok Cepu. Bila IMB tak juga kelar, tentu akan membuat proyek migas raksasa ini sulit menggaet produksi secara optimal pada 2014. Kepala Badan Perizinan Pemkab Bojonegoro, Bambang Waluyo mengatakan, IMB belum bisa diterbitkan lantaran masih ada sejumlah persyaratan yang belum dipenuhi MCL, operator lapangan Banyu Urip. “MCL belum memenuhi komitmen,” ujar Bambang. Untuk mendapatkan IMB pada proyek EPC, syaratnya, MCL harus memenuhi enam komitmen yang sudah disepakati sebelumnya antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), MCL, dan Pemkab Bojonegoro. Keenam komitmen tersebut di antaranya adalah tukar guling tanah Desa Gayam seluas 13 hektare (ha) yang sudah disewa MCL selama kurang lebih dua tahun. Kemudian, kesepakatan penggunaan akses jalan Dusun Templokrejo dan lapangan Desa Gayam, di Kecamatan Ngasem. Komitmen lainnya, kompensasi infrastruktur atas penggunaan Jalan Rajekwesi di Desa Bonorejo, jalan di Desa Mojodelik, jalan di Desa Brabowan, dan jalan di Desa Bonorejo. Kompensasi itu berupa pemavingan jalan desa dan

tanggul penahan tanah. Selain itu, MCL juga harus memegang surat tidak ada keberatan penggunaan jalan tersebut dari warga di empat desa tersebut. Bambang menambahkan, sejak Selasa (17/1) , Pemkab Bojonegoro, BP Migas, MCL, dan kontraktor yang mengerjakan tiga EPC tersebut sudah menggelar pertemuan untuk membahas aneka persyaratan pengurusan IMB tersebut. Soal belum keluarnya IMB proyek hulu migas konstruksi Blok Cepu yang dikelola MCL dibenarkan BP Migas. Buntutnya, menghambat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Nasional. Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas BP Migas Gde Pradnyana berharap, apabila IMB tidak terbit, maka dianggap menghambat inpres di mana akhir 2013 diharapkan selesai. Menjelang akhir Februari ini sudah telat dua bulan lebih. “Dalam perjalanan proyek ada halhal yang bisa dipercepat. Kontraktor

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, belum juga menerbitkan IMB untuk proyek engineering, procurement and construction (EPC) I, II, dan V.

ingin 30 bulan, begitu start Desember. Harusnya 2014 bulan pertengahan harus selesai,” ujar Gde. Menurutnya ada lima Engineering, Procurement and Construction (ECP) yang saat ini terhambat perizinan pemerintah daerah. “Ada Pemda Bojonegoro, ada Pemda Tuban, Tripatra dan Samsung, EPC lima. Ada Bojonegoro 1-5 dan Tuban. Bojonegoro mensyaratkan ada enam item kita yakin bisa selesai. Pertukaran tanah kas dan sekolah harus dipindahkan, lapangan sepak bola harus dibangun,” jelasnya. Selain itu, lanjut Gde, Perda Bojonegoro meminta bangunan harus di luar lokasi proyek. “Itu kan menyulitkan kontraktor. Tata ruang, bangunan kantor di sini dan sebagainya. Ini mau buat bangunan, kalau kantor harus di situ,” katanya. Ia menargetkan di kuartal pertama 2014 proyek tersebut rampung jika IMB semua dapat diselesaikan. “Kalau telat tiga bulan, mundur tiga bulan, masih 2014. 2013 kemungkinan sulit. Target kuartal pertama 2014,” pungkasnya. Rexy juga mengungkapkan hal serupa. Masalah izin ini memang agak merepotkan. Pasalnya, keberadaan sumur Banyu Urip itu berada di dua kabupaten di dua provinsi yakni Bojonegoro Jawa Timur, dan Cepu Jawa Tengah. Lokasinya mencapai 600 hektarw yang melewati 56 desa sepanjang 72 kilometer. Dengan luas lokasi dan jumlah desa yang begitu banyak, membuat pihak MCL harus bisa mengakomodir kepentingan masing-masing. “Kita koordinasi dengan pemerintah setempat. Karena ini bukan masalah sepele. Kita maunya proses ini berjalan sesuai

global energi I EDisi 04 I MARET 2012 I 41


GE/M Ismuntoro

Papan nama peringatan proyek Blo Cepu

prosedur,” ungkap Rexy. Saat ini, masalah lokasi sudah beres. Namun, ada sebagian yang masih membutuhkan pendekatan krusial. Misalnya masalah tanah tukar guling dan sejenisnya. “Tukar guling kas desa ini yang agak susah. Kita harus ada kesepakatan dengan warga. Mereka minta tukar guling sama persis, misalnya minta di pinggir jalan raya dan sebagainya. Ini butuh proses. Kalau misalnya tidak ada tanah yang sama seperti yang mereka minta, ini kan kendala juga. Makanya, kami ingin semua berjalan sesuai proses, lurus-lurus saja. Izin gangguan atau HO sih kita sudah pegang. Kalau tanya kapan selesainya, ya tidak bisa dipastikan,” jelas Rexy. Masalah IMB ini, pemerintah pusat melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (EDMN), Jero Wacik, berusaha untuk memfasilitasi proses ini. Karena, dengan adanya kendala IMB ini, nilai proyek pengembangan Lapangan Banyu Urip menyusut dari rencana semula. Berdasarkan rencana BP Migas, total nilai kontrak proyek yang dioperasikan Mobil Cepu Limited ini sebesar 2,188 miliar dollar AS. Kini, nilai kontrak proyek tersebut sekitar 1,329 miliar dollar AS. Direktur Pengendali Operasi BP Migas Rudi Rubiandini mengungkapkan, penyusutan nilai proyek pengembangan Lapangan Banyu Urip tersebut karena banyaknya tingkat kandungan

42 I global energi I EDisi 04 I MARET 2012

lokal. “Pemenang-pemenang proyek EPC kebanyakan lokal sehingga penggunaan dalam negeri makin meningkat dan harga akan turun,” ujar Rudi Seperti diketahui, proyek pengembangan lapangan Banyu Urip terdiri dari lima engineering, procurement dan construction (EPC) yang terdiri dari Central Field Facilities (EPC 1), Onshore Export Pipeline (EPC 2), Offshore Pipeline dan Mooring Tower (EPC 3), Floating Storage & Offloading (EPC 4) dan Infrastructure Facilities (EPC 5). Rudi optimis proyek pengembangan lapangan Banyu Urip ini akan selesai tepat waktu dan sesuai target. Berdasarkan rencana kerja BP Migas, produksi minyak Lapangan Banyu Urip diharapkan sudah mencapai 90.000 bph pada Juni 2014. “Pencapaian produksi penuh baru terjadi pada 2015 selama empat tahun kemudian turun lagi,” kata Rudi.

Rangkul Masyarakat Lokasi yang melibatkan banyak warga, banyak desa dengan banyak kepentingan membuat MCL harus bisa merangkul dan mengakomodir semua itu. Di lokasi sumber Banyu Urip, ada 600 hektar lahan yang dimiliki Exxon dengan panjang jalur pipa 72 kilometer melewati 56 desa dari dua kabupaten di dua provinsi. “Terus terang sangat sulit untuk bisa memenuhi semua yang mereka inginkan. Kadang memang mereka mengu-

tamakan keinginan, padahal harusnya kebutuhan yang mereka dahulukan,” tandasnya. Rexy mengaku, selama ini, Blok Cepu memang memiliki program kegiatan pengembangan masyarakat. Program Corporate Social Responsibility (CSR) ini dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada 2008 lalu, dana CSR mencapai Rp 21 miliar. Pada 2011 juga sudah meningkat jauh. “Pada 2012 ini, diharapkan bisa dua kali lipat dari sebelumnya. Ya sekitar Rp 40 miliaran lah,” tukas Rexy. Program CSR yang sampai sekarang masih konsisten dilakukan adalah di bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi masyarakat sekitar. “Kita memberikan apa yang mereka butuhkan. Kadang, mereka ingin jalan aspal misalnya, padahal dari jejak pendapat yang mereka butuhkan air bersih. Akhirnya kita berikan fasilitas air bersih. Kita ingin dengan program kami untuk masyarakat, setidaknya ketika masa kontrak kerja kami habis program ini bisa terus berjalan,” imbuhnya. Pihak Exxon sendiri mengaku program CSR ini hanya ingin membantu program pemerintah. Karenanya, sinergi dengan pemerintah setempat selalu dilakukan. “Kita tidak ingin tumpang tindih,kita hanya membantu pemerintah yang tidak menjangkau daerah terpencil,” tandasnya. endang lismari


Transportasi

Jalan Terjal KA Batubara Trans Kalimantan Iklim investasi di sektor pertambangan terus menyilaukan mata investor asing.Tak terkecuali dari bisnis pengangkutannya. Jika selama ini yang berkembang baru transportasi via truk (darat) dan kapal tongkang (laut), kini mulai diincar angkutan batubara lewat jalur kereta api (KA).

A

dalah JSC Russian Railways, salah satu perusahaan KA terbesar di dunia dengan jaringan rel sepanjang 85.100 km, 20.000 lebih lokomotif dan satu juta gerbong yang serius ingin menggarap bisnis angkutan KA batubara di Kalimantan Timur (Kaltim). Ini ditandai dengan penandatangan kerja sama (MoU) antara Pemprov Kaltim dan JSC Russian Railways dalam pembangunan jaringan rel KA sepanjang 240 kilometer di tanah Borneo. Dan tak tanggung-tanngung mega proyek ini diperkirakan menelan dana hingga Rp 24 triliun. Dalam proyek ini, JSC Russian Railways mendirikan perusahaan baru melalui bendera Kalimantan Rail Pte Ltd. Rel ini rencananya baru akan dibangun pada 2014 dan bisa digunakan di 2017. Namun, untuk tahap pertama rel yang membentang dari Kota Balikpapan hingga ke Kabupaten Kutai Barat ini akan digunakan untuk mengangkut batu bara yang banyak dihasilkan Kalimantan Timur. Dan tahap berikutnya akan membentang sampai wilayah Kalteng. Pemprov Kaltim menargetkan setelah pemancangan tiang pertama atau groundbreaking yang dihadiri Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek, Director of Kalimantan PTE Ltd Andrey Shigaev, Dirjen Perkeretaapian

GN Kereta Api pengakut batubara di Rusia. Kaltim tengah menjajki proyek KA batubara trans kalimantan

Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan dan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Alexander Ivanov, Februari lalu bisa dikerjakan mulai Juni 2012. Awang mengatakan, target dimulainya proyek kereta api batu bara sepan-

jang 183 km ini dapat dimulai tahun ini karena pembebasan lahan sudah 100% selesai. “Kami sudah laporkan ke Kemenko Perekonomian bahwa pembebasan lahan sudah 100%, itu garansi kami ke investor yakni Rusia Federa-

global energi I EDisi 04 I MARET 2012 I 43


tion,” ujar Awang. Proyek KA batu bara tahap awal sepanjang 183 km hanya melewati daerah-daerah di Kalimantan Timur. “Proyek ini sangat positif bagi perkembangan ekonomi di Kaltim. KA Kaltim akan menjadi perhatian besar pemerintah mulai tahun ini,” katanya. Ia mengatakan, Pemprov juga sudah membangun dua jembatan besar, bangun jalan tol, ada dua cluster industri gas dan kondensat di Bontang. Bangun pelabuhan laut, bangun Pelabuhan Maloy kerjasama dengan Pelindo. “Kita bangun bandara baru di Samarinda. Bangun power plan di Balikpapan hasil kerjasama dengan PLN. Dengan dibangunnya KA batu bara ini, maka lengkap sudah,” tutur Awang. Sementara Director of Kalimantan Rail Andrey Shigaev mengatakan, MoU ini investasi potensial untuk perusahaan tambang. Selanjutnya, akan dibicarakan masalah teknis. Total biaya pembangunan proyek KA batu bara Kaltim ini sekitar 2,4 miliar dollar AS. Terbagi dalam dua tahapan, tahap pertama 1,8 miliar dollar AS dan tahap II 0,6 miliar dollar AS. “Seluruh pendanaan selesai pada kuartal I/2014 dan ditargetkan kereta sudah beroperasi pada kuartal I/2017,” tuturnya. Andrey menyatakan, Rusia memiliki pengalaman puluhan tahun mengembangkan infrastruktur perkeretaapian. “Kami memiliki berbagai tipe tanah di Rusia, sehingga kami juga memiliki teknologi yang bisa disesuaikan dengan kondisi tanah di Kalimantan,”katanya. Sementara Dirjen Perkeretaapian Tundjung Inderawan mengatakan, KA batu bara Kaltim ini merupakan proyek pemerintah daerah karena hanya melayani antar daerah di provinsi tersebut. “Kalau KA hanya beroperasi dalam provinsi, itu wewenang pemda. Pemerintah pusat yakni Kemenhub hanya memberi rekomendasi, persetujuan teknis, teknis operasi, yang lain-lain merupakan wewenang gubernur,” tuturnya. Ke depan, lanjut Tundjung, masing-masing di provinsi Kalimantan akan mengembangkan kereta api, yang akhirnya padat dijadikan Trans Kalimantan. “Nah, kalau ada kereta yang menghubungkan antar provinsi, nanti disambung Kemenhub,” jelasnya. KA batu bara hasil kerja sama dengan investor Rusia ini hanya untuk angkutan barang, belum untuk angkutan penumpang. “Untuk angkut penumpang, mungkin itu nanti kami minta dalam

44 I global energi I EDisi 04 I MARET 2012

JALUR KERETA API TRANS KALIMANTAN 0 km

Central loading station

Central station

50 km

Kalimantan Timur

Eastern loading station

EASTERN station

Kutai Barat

Barito Utara 100 km Kalimantan Tengah 200 km 150 km

Port station

Port UNLOADING station

243 km Balikpapan

Paser Barito Selatan

Meski saat ini hanya digunakan untuk mengangkut batu bara, Awang berharap, di masa mendatang jaringan rel dan kereta apinya bisa memberi manfaat lebih besar.”Bukan tidak mungkin di masa depan kereta api ini bisa mengangkut CPO, hasil perkebunan dan pertanian serta menjadi angkutan manusia. Itu semua tergantung pemerintah pusat,” tambah Awang. Kalteng menolak Kami sudah Lalu mengapa Rusia yang diprencana pemerintah laporkan ke Kemenko ilih untuk membangun jaringan pusat. Kita ingin Perekonomian bahwa rel di Kaltim? Sekretaris Daerah membangun daerah pembebasan lahan sudah Pemprov Kaltim Irianto Lambrie dulu baru bangun rel 100%, itu garansi kami membeberkan sejauh ini hanya kereta api. ke investor yakni Rusia Rusia yang terang-terangan meFederation. nyatakan minatnya. “Negara lain seperti Jerman dan Jepang Agustin Teras Narang Awang Faroek Gubernur Kalteng kelihatannya tidak tertarik,” Gubernur Kaltim jelas Lambrie. Rusia menganggap investabentuk corporate social responsibility (CSR) mereka. Alokasikan slot ke sinya ini memiliki prospek cerah di masa penumpang. KA ini belum komersial, depan karena Indonesia berpeluang yang masih menguntungkan KA ba- mengembangkan jaringan kereta apinya. Sementara Kepala Badan Perizrang. Angkutan penumpang di dunia tidak untung. Makanya harus subsidi inan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Kaltim M Yadi Sabianoor silang,” tuturnya. Tundjung menjelaskan, pembangu- menambahkan, selama tahun 2012 nan proyek ini akan kerja sama dengan proyek akan lebih difokuskan untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). pembebasan lahan yang merupakan “Soal dana investasi, seluruhnya Rusia. tanggungjawab bersama Pemprov dan Ini KA khusus sehingga tidak lewat ten- empat daerah yang akan dilintasi rel kereta api itu. Ditargetkan 2016, pemder,” tuturnya. Soal pembangunan KA di Kaliman- bangunan rel kereta api rampung, dan tan Tengah, menurut Tundjung, akan 2017 sudah dapat beroperasi. digelar dengan mekanisme kerjasama pemerintah dan swasta atau public pri- Ditentang Kalteng Namun rencana proyek rel kereta vate partnership (PPP). “KA batu bara Kaltim dengan KA Kalteng tidak ada api Kalimantan Timur (Kaltim)-Kalikaitannya, dibangun masing-masing mantan Tengah (Kalteng) sepertinya tak bisa berjalan mulus. Gubernur provinsi,” tuturnya.


Kalteng Agustin Teras Narang secara tegas menolak keinginan Rusia untuk berinvestasi membuat rel KA tersebut karena mengganggu hutan lindung dan akan berdampak terjadinya bencana banjir. “Saya tidak setuju itu,” tegas mantan anggota DPR RI ini. Walau mengangkut batu bara dari wilayah Barito ke Sungai Mahakam akan lebih pendek 25 km, diyakini Teras Narang keberadaan rel KA itu akan meninggalkan bencana bagi rakyat Kalteng. Daerah aliran sungai (DAS) Barito sepanjang 1.100 km akan banjir bandang jika musim hujan. “Siapa yang menjamin lapisan atas wilayah penyangga air jika habis ditebang. Pengusaha-pengusaha itu hanya mencari untung. Ini sangat berbahaya karena lingkungan akan rusak. Kalteng menolak rencana pemerintah pusat. Kita ingin membangun daerah dulu baru bangun rel kereta api,” katanya. Bahkan penolakannya juga dibarengi dengan ancaman bagi siapapun yang akan merealisasikan mega proyek ini. Karenanya, Teras mengancam, akan mengundurkan diri dari jabatannya, jika rencana itu tetap dijalankan. Sikap ini diikuti pula Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran. “Kalau pemerintah pusat memaksa, kami minta rakyat Kalteng legawa dan merelakan saya dan Achmad Diran mengundurkan diri,” tegasnya. Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Kahar Al Bahri juga menilai, proyek rel kereta api (KA) itu menimbulkan konsekuensi yang tak bisa dihindari yakni kerusakan lingkungan. Dalam setiap pembangunan infrastruktur, pemerintah belum punya metode yang pas dalam menangani permasalahan lingkungan yang ditimbulkan. Pemerintah tak punya skenario bagaimana mengatasi masalah lingkungan. “Belum ada formulasinya. Kita masih ingat bagaimana masalah batu bara di Tahura (Taman Hutan Raya Bukit Soeharto) yang masih terjadi hingga saat ini,” katanya. Menurut pria yang akrab dipanggil Ocha ini, tak hanya soal kerusakan lingkungan yang menjadi bayangbayang di depan mata terkait realisasi proyek ini, masih ada masalah klasik yang juga menghantui. Terutama tentang ketersediaan sumber daya alam (SDA) batu bara. Pemerintah saat ini, lanjut dia, belum punya hitung-hitungan riil tentang sampai kapan batu bara bisa “menghidupi” pembangkit listrik di Kaltim. Dengan hitungan itu, tentunya akan di-

GN Kegiatan pengangkutan KA Batubara di Rusia

ketahui, berapa banyak batu bara yang dibutuhkan. Jika ada hitungan itu, tentu akan diketahui pula, berapa banyak batu bara yang boleh keluar Kaltim. “Pemerintah enggak punya hitungan itu (berapa banyak kebutuhan batu bara di Kaltim). Yang ada berpikir untuk membawanya keluar. Sekarang logikanya terbalik, batu bara dijual keluar dulu, baru berpikir untuk kebutuhan di dalam daerah,” tandasnya. Ia tak ingin mengulang kesalahan masa lalu. bagaimana Kaltim dulu pernah jaya dengan SDA berupa kayu, tapi, nyatanya kayu tak bisa tahan lama karena tata kelola yang kurang baik. Hasilnya, kini kayu hanya jadi cerita manis bagi anak cucu; dulu di Kaltim ini kaya akan kayu. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Timur Isal Wardhana berpendapat, pembangunan rel kereta api (KA) batubara yang menghubungkan Kalimantan

Timur dan Kalimantan Tengah, hanya akan mempercepat penghancuran alam Kalimantan. “KA akan mengangkut batubara, dan nantinya mungkin juga sawit yang berada di kawasan yang susah dijangkau karena infrastruktur jalannya rusak. Ini mempercepat habisnya sumber daya alam” alasan Isal. Menanggapi berbagai proyek KA di Kaltim yang bersinggungan dengan lingkungan terutama hutan, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan hingga kini belum secara tegas memberi izin resmi. Tim terpadu yang bekerja untuk mengkaji dampak lingkungan terhadap proyek yang menggunakan lahan hutan lindung, hasil kerjanya belum rampung. “Saya masih menunggu hasil terpadu, karena pemanfaatan hutan lindung nantinya akan berpengaruh pada tata ruang Kaltim. Menteri sifatnya hanya menghantar saja” ujar Zulkifli saat berkunjung ke Kaltim, beberapa waktu lalu. danang agung

global energi I EDisi 04 I MARET 2012 I 45


Global energi 4