Snt 19042016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

16 HALAMAN NOMOR 40 TAHUN KE 12

SUARA NTB

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SELASA, 19 APRIL 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubernur Perintahkan Kepala SKPD Buat Laporan Tertulis

Serapan Anggaran Tak Maksimal Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi memerintahkan Kepala SKPD yang serapan anggarannya kurang maksimal sampai triwulan pertama 2016 agar membuat laporan tertulis. Kepala SKPD diminta melaporkan kendala yang dihadapi sehingga terjadi perlambatan dalam realisasi anggaran.

Demikian disampaikan, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM usai rapat pimpinan (Rapim) lengkap yang digelar tertutup di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (18/4) kemarin. Rapim tersebut dipimpin langsung Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Hadir juga Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dan Sek-

da NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH. ‘’Gubernur meminta kepada SKPD yang capaiannya kurang maksimal agar membuat laporan tertulis melalui asisten tentang apa masalah yang menyebabkan terjadinya perlambatan realisasi dan memberi solusi hal-hal apa yang harus dilakukan untuk percepatan,’’ kata Yusron.

Dengan upaya percepatan itu, diharapkan memasuki triwulan kedua (April-Juni) target realisasi anggaran harus dicapai maksimal atau meningkat dari triwulan sebelumnya. Ia memaparkan, potret pelaksanaan APBD hingga 31 maret 2016 menunjukkan realisasi pendapatan 22,65 persen.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/Humasntb)

RAPIM - Gubernur NTB,TGH.M.Zainul Majdi memimpin rapat pimpinan (Rapim) didampingi Wagub, H.Muh. Amin dan Sekda H.Muhammad Nur, kemarin.

Mataram (Suara NTB) Belum selesai pengusutan proyek cetak sawah baru di Kabupaten Dompu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, juga melirik proyek yang sama di Kabupaten Bima. Di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bima, ditemukan indikasi secara fisik cetak sawah baru tidak ada (diduga fiktif).

Proyek cetak sawah baru yang diduga fiktif ditemukan di Kecamatan Soromandi dan Kecamatan Langgudu. Persoalannya beragam, sebagaimana dilontarkan anggota dewan dapil setempat. Mulai dari pembuatan areal yang akan menjadi sawah tidak memenuhi syarat, karena tidak ada saluran irigasi. Per-

soalan ini ditemukan di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi. Persoalan berbeda di Desa Laju Kecamatan Langgudu, pemborong alat berat mengerjakan tidak sesuai dengan titik yang ditentukan.

Hal tersebut diakui Aspidsus Kejati NTB Suripto Irianto, SH. Aspidsus katanya, sempat men-

dengarnya. Informasi itu, saat ini masih dikaji untuk diusut, sembari berkoordinasi dengan Kejari Bima. ‘’Sementara yang kita usut kasus cetak sawah baru Dompu.

Nanti kita lihat, kalau memang ada masalah di Bima, kita cek bagaimana persoalannya untuk dipertimbangkan ditangani,’’ kata Aspidsus. Sementara ini timnya masih tetap fokus pada penyelidikan cetak sawah baru serta dana Bansos Kabupaten Dompu.

Sementara itu, pihaknya juga menunggu laporan dari masyarakat. Jika ada laporan, akan semakin kuat dasar menindaklanjuti persoalan cetak

sawah baru tahun 2015 maupun 2016. Apalagi timnya juga sudah menyelidiki objek yang sama di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB, meski terkait dengan survey design-nya. ‘’Kalau ada masyarakat melapor, kita akan tindaklanjuti,’’ jawabnya.

Bersambung ke hal 15 Suripto Irianto

MAGNET BARU - Pantai Pink merupakan salah satu potensi yang dimiliki Lombok Timur dan menjadi magnet untuk mengembangkan pariwisata dan potensi lain yang dimiliki.

TO K O H Belum Ada Inovasi

H.Muh.Amin

SELURUH SKPD lingkup Pemprov NTB diminta membuat inovasi. Namun diakui bahwa masih ada beberapa SKPD yang belum mempunyai program inovasi.

Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dikonfirmasi diselasela istirahat Rapat Pimpinan (Rapim) Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R Belum Tekan Kemiskinan

Bachrudin (Suara NTB/dok)

KEPALA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) NTB, Drs. Bachrudin, M.Pd mengatakan, kontribusi dana desa terhadap penurunan angka kemiskinan di daerah ini memang masih belum terlihat.

Namun, dana desa terbukti mampu menjadi daya ungkit terhadap persoalan-persoalan yang menyebabkan orang menjadi miskin.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/rus)

Kejari Panggil Pengelola TK-SD Model Mataram Mataram (Suara NTB) Puldata dan pulbaket pengelolaan TKSD Model Mataram yang diduga bermasalah masih berlanjut. Pekan kemarin Kejari Mataram memanggil ketua tim pelaksana pembangunan sekolah yang jadi sengketa pengelolaan antara Pemkot Mataram dengan Universitas Mataram itu. ‘’Kami meminta klarifikasi kepada ketua tim pembangunan TK-SD tersebut pekan kemarin,’’ kata Kajari Mataram Rodiansyah melalui Kasi Pidsus Herya Sakti Saad kepada Suara NTB, Senin (18/4).

Klarifikasi itu guna memperdalam kaitan

pengelolaan TK SD tersebut ke pihak swasta yang ditunjuk Pemkot Mataram. Di mana saat pembangunan TK-SD panitia ini juga menjadi pengelola. ‘’Yang kami klarifikasi ini ketua panitia pembangunan TK-SD,’’ sebutnya.

Ketua tim ini ditanya seputar pembangunan gedung TK-SD model Mataram. Karena, yang bersangkutan dianggap mengetahui penggunaan anggaran dan pembangunan aset TK-SD tersebut.

Menurut Herya, saat pembangunan gedung itu, pengelola ini terlibat langsung.

Sebab, mereka ini masuk juga dalam panitia pembangunan.

Bersambung ke hal 15

NTB Rawan Disusupi Sindikat Internasional Mataram (Suara NTB) Sebagai daerah yang masuk dalam gugus kepulauan, NTB dianggap rawan disusupi sindikat kejahatan internasional. Banyaknya pintu masuk memungkinkan itu terjadi, sehingga perlu ada kewaspadaan dan deteksi dini.

Permintaan itu disampaikan Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Polpum Kemendagri,

Brigjen TNI Didi Sudiana, SE pada dialog kebangsaan di Mataram, Senin (18/4) kemarin.

Didi meminta masyarakat NTB mengawasi orang asing yang masuk. Langkah ini menurutnya dalam rangka mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan akan muncul atau masuk sindikat kejahatan di daerah ini.

Bersambung ke hal 15

Percepat Entaskan Kemiskinan

Gubernur Minta TKPKD Mobilisasi Perbankan dan Perusda Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk memobilisasi seluruh potensi yang ada di daerah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Secara khusus, gubernur meminta TKPKD memobilisasi dunia perbankan dan perusahaan daerah (Perusda) yang ada di NTB untuk ikut mengentaskan kemiskinan. ‘’Uang yang ada di perbankan, koperasi, Baznas provinsi

maupun kabupaten/kota, itu betul-betul dipadukan semuanya. Diarahkan untuk saudarasaudara kita yang benar-benar membutuhkan,’’ kata gubernur pada acara temu wicara pemberdayaan Ekonomi Rakyat melalui Koperasi di Graha Bhakti Kantor Gubernur, Senin (18/4) siang kemarin. ‘’Itu sebabnya saya sejak beberapa waktu lalu, minta kepada rekan-rekan jajaran Pemprov agar Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang ada di provinsi bersinergi dengan kabupat-

en/kota. Itu juga mampu memobilisasi potensi-potensi yang ada di lembaga keuangan yang ada di NTB,’’tambahnya.

Menurutnya, walaupun Pemprov NTB dan 10 pemda kabupaten/kota bergabung dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan, hasilnya tak akan terlalu signifikan.

Kecuali seluruh masyarakat NTB yang punya kemampuan, pengalaman, jejaring dan punya ide dan gagasan bersamasama ikut berpartisipasi. ‘’Dari Baznas, perbankan yang dimiliki pemda seperti

Bank NTB dan PD BPR, delapan jumlahnya seluruh NTB. Saya mengajak semua, yang di dalam lembaga itu, ada uang marilah uang yang ada itu direncanakan dengan baik untuk membantu masyarakat kita,’’ harap gubernur.

Orang nomor satu di NTB ini bahkan meminta TKPKD provinsi bersama kabupaten/ kota memobilisasi potensi yang ada di perusahaan-perusahaan negara yang ada di NTB. Begitu juga Perusda diminta secara bersama-sama mengarahkan programnya untuk memperce-

pat penurunan angka kemiskinan di daerah ini.

Gubernur mengatakan, berdasarkan rilis Kementerian Keuangan, konon NTB termasuk daerah yang paling rendah kemampuan fiskalnya jika dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Namun, dengan adanya keterpaduan walaupun masih jauh dari maksimal ternyata NTB yang dicap daerah yang kemampuannnya paling rendah itu bisa menurunkan angka kemiskinan paling progresif se Indonesia.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Kejaksaan Lirik Cetak Sawah Baru di Kabupaten Bima

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 19 April 2016

Halaman 2

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234

PARLEMENTARIA

Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram kembali mengajukan tujuh raperda hak inisiatif. Penyampaian tujuh buah raperda itu, kata Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., dalam pengantar rapat paripurna, Senin (18/4) sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab DPRD terhadap terbangunnya system pemerintahan yang baik (good governance), menuju masyarakat Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya serta berkeadilan dan sejahtera.

DPRD Kota Mataram, lanjut Didi Sumardi, akan terus berikhtiar meningkatkan kinerja dan produktivitasnya.

Khususnya dalam bentuk kualitas fungsi legislasi atau pembentukan Perda inisiatif DPRD. Adapun tujuh raperda yang inisiatif yang diajukan Dewan yakni, raperda tentang penyelenggaraan pelayanan publik.

Raperda tentang penyediaan,

penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.

Raperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Raperda tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2016 – 2025. Raperda tentang penyelenggaraan perhubungan dan raperda tentang perubahan atas Perda Kota Mataram nomor 27 tahun 2001 tentang musyawarah bermitra masyarakat.

Dalam rapat paripurna yang dihadiri ketiga unsur pimpinan Dewan, anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, Fuad Sofian Bamasaq, SH., mewakili Dewan membacakan pidato penyampaian tujuh buah raperda hak inisiatif DPRD. Pertama, terkait , raperda tentang penyelenggaraan pelayanan publik, DPRD Kota Mataram berkeyakinan bilamana sistem pelayanan publik telah dapat dijalankan dengan baik, akan berdampak positif terhadap semakin meningkatnya tingkat partisi-

DPRD Kota Mataram Ajukan Tujuh Raperda Inisiatif

pasi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, terkait raperda tentang penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, DPRD Kota Mataram menjelaskan bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 26 Permendagri nomor 9 tahun 2009 tentang pedoman penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman di daerah mengamanatkan bahwa terhadap penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman serta sesuai dengan perkembangan daerah dan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan fasilitas umum dan fasilitas sosial di sekitar perumahan dan pemukiman perlu diatur dengan Perda.

Ketiga, terkait raperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa untuk mengoptimalkan peran dan kepedulian pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam menduku-

ng pembangunan daerah, peningkatan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor ketenagakerjaan, perlu dilakukan pengaturan dengan membentuk Perda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Keempat, raperda tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sangat diperlukan peraturan yang mengharuskan setiap pelaku usaha, baik yang berbadan hukum maupun perusahaan swasta serta perusahaan swasta lainnya untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas pada perusahaannya. Yaitu dengan mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki serta derajat kecacatannya. Semua permasalahan tersebut akan dapat terjawab manakala pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan berupa Perda tentang perlindungan dan pemenuhan hakhak penyandang disabilitas.

Kelima, terkait raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah

tahun 2016 – 2025 diperlukan pedoman dalam penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepariwisataan serta untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 9 ayat 3 undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, perlu dibentuk Perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2016 – 2025.

Keenam, terkait raperda tentang penyelenggaraan perhubungan, Dewan memandang bahwa masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Mataram yang diakibatkan oleh masih minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan budaya tertib, sopan dan disiplin dalam berlalulintas serta kurangnya pengawasan, baik yang dilakukan pihak kepolisian maupun oleh Pemda sebagai penyelenggara LLAJ di daerah. Semua permasalahan itu harus disikapi dengan tepat dan bijaksana melalui perlunya membentuk perda tentang penyelenggaraan perhubungan.

Ketujuh, terkait raperda ten-

(Suara NTB/ynt)

Rekomendasi Bertambah

(Suara NTB/dok)

KETUA Pansus LKPJ Walikota di DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini, memastikan, rekomendasi pansus yang dipimpinnya terhadap LKPJ Walikota Mataram, bakal bertambah. Melihat kondisi Kota Mataram saat ini, banyak hal yang menjadi perhatian. Apalagi, rekomendasi pansus yang sama pada tahun sebelumnya, belum sepenuhnya dilaksanakan oleh eksekutif.

Sedikitnya ada enam saran dan rekomendasi Pansus LKPJ tahun 2014 yang belum terlaksana. Pansus kala itu menyarankan, dalam pemberian izin, khususnya menyangkut syarat penerbitan izin termasuk pengawasannya, harus disesuaikan dengan RTRW. Penataan dan pengaturan PKL harus mendapat perhatian.

Yakni eksekutif diminta memberikan perhatian lebih kepada pendidikan informal seperti PAUD. Untuk urusan wajib perhubungan, diminta kepada eksekutif agar melakukan penataan dan pengelolaan parkir, sehingga dapat berkontribusi maksimal terhadap PAD. Selain itu, masyarakat Kota Mataram sangat berharap respon cepat dari SKPD pengelola urusan pekerjaan umum, khususnya dalam mengatasi kerusakan jalan yang bersifat sporadis.

Terhadap keberadaan Perda yang sudah disepakati bersama antara Pemkot Mataram dan DPRD Kota Mataram, disarankan agar penegakan dan sosialisasi yang sudah dilakukan supaya ditingkatkan. Terutama menyangkut Perwal.

Dikatakan Zaini, Pansus akan memasukkan rekomendasi yang belum dilaksanakan eksekutif itu ke dalam rekomendasi pansus LKPJ 2015. Politisi Demokrat ini memahami, bahwa belum terlaksananya rekomendasi pansus LKPJ tahun 2014 karena saat itu banyak agenda politik yang sedang berlangsung. ‘’Sekarang dengan semangat baru, walaupun orangnya orang lama, kita harapkan dapat melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi pansus,’’ ujar Zaini kepada Suara NTB, Senin (18/4). Dewan, kata Zaini, tidak bisa memaksa eksekutif untuk melaksanakan rekomendasi pansus terkait LKPJ. ‘’Kalau ada rekomendasi pansus yang tidak dilaksanakan, tentu itu akan menjadi catatan masyarakat,’’ imbuhnya.

Pansus LKPJ, sambung mantan Ketua DPRD Kota Mataram, berencana bertemu dengan pihak eksekutif pada Jumat (22/4). Pansus akan melakukan klarifikasi kepada eksekutif mengenai catatan pansus.

Di samping itu, pansus juga akan mempertanyakan mengenai rekomendasi pansus LKPJ tahun 2014 yang belum terlaksana. ‘’Kita ingin tahu apa kendalanya,’’ demikian Zaini. (fit)

tang perubahan atas Perda Kota Mataram nomor 27 tahun 2001 tentang musyawarah bermitra masyarakat, dijelaskan, bahwa untuk memenuhi harapan masyarakat dalam meningkatkan percepatan pembangunan di daerah, mendorong pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang partisipatif serta sesuai dengan ketentuan pedoman

penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD. Dewan akan memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Walikota dalam mempersiapkan RAPBD, paling lambat lima bulan sebelum ditetapkan APBD. Sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Perda nomor 27 tahun 2001 tentang musyawarah pembangunan bermitra masyarakat. (fit/*)

Jagal Minta Pemkot Buka Akses Jalan Baru

Bentuk Tim Pembina Pondokan DALAM rangka mengawasi dan memantau rumah pondokan atau kos, Pemerintah Kelurahan Pagesangan Barat membentuk tim pembinaan rumah pondokan. Tim ini kemudian bergerak ke setiap rumah pondokan baik yang jumlahnya kamarnya tiga unit, lima unit, 10 unit, maupun di atas 10 unit.

Pembentukan tim pembinaan ini dilakukan setelah tugas pengawasan rumah pondokan dilimpahkan ke kelurahan.

Demikian disampaikan Lurah Pagesangan Barat, Lalu Sweta Arief, SH. Setelah tim ini turun ke semua rumah pondokan, tim menyarankan kepada pemilik rumah pondokan untuk mengurus izinnya. “Perdananya kami mengeluarkan izin untuk tiga rumah pondokan yang resmi. Secara simbolis juga kemarin dihadiri oleh Pol PP, Perizinan, Tata Kota, Kesbangpol, semua hadir di sana dan kita undang pemilik rumah pondokan dan penghuninya. Dispenda juga kita undang terkait PBB-nya,” jelasnya.

Sweta menyampaikan masyarakat cukup antusias dengan langkah yang dilakukan pihaknya karena ke depan pengawasan terhadap rumah pondokan ini akan terus ditingkatkan. Dengan demikian diharapkan dapat mengantisipasi bahkan mengurangi tindak kriminal yang terjadi di setiap lingkungan.

Saat ini rumah pondokan tidak saja dihuni oleh para mahasiswa, tapi juga warga secara umum. Pengawasan ini juga bertujuan untuk mencegah urbanisasi yang tidak terdata. Apalagi saat ini mendekati musim tahun ajaran baru sehingga dipastikan akan banyak pendatang ke Kota Mataram. “Besok di BTN Kekalik Baru itu banyak yang kos di sana, khususnya mahasiswa. Nah ini yang akan kita tertibkan termasuk memberikan identitas kepada mereka yang punya KTP luar daerah,” jelasnya.

Identitas khsuus ini sebagai bukti bahwa warga pendatang benar-benar tinggal di wilayah Pagesangan Barat. “Sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, enak (penanganannya),” ujarnya. Pihak kelurahan juga bekerja sama degan Satpol PP Kota Mataram untuk pengawasan dan turun tiap pekan melakukan sidak ke setiap rumah pondokan.

Sweta menyampaikan setiap rumah pondokan juga harus memiliki awig-awig seperti tidak boleh campur laki-laki dan perempuan, jam berkunjung dibatasi, dan rumah pondokan harus dilengkapi dengan ruang penerima tamu. (ynt)

RAPERDA HAK INISIATIF - Anggota DPRD Kota Mataram menyimak penyampaian tujuh buah raperda hak inisiatif Dewan yang dibacakan oleh angora DPRD Kota Mataram, Fuad Sofian Bamasaq, SH

(Suara NTB/cem)

DIRESMIKAN - RPH Gubuk Mamben yang diresmikan oleh Wakil Walikota, H. Mohan Roliskana. Ternyata menjadi temuan BPK, karena kontraktor belum menyelesaikan piutang kepada toko bangunan.

Diresmikan Wakil Walikota

RPH Gubuk Mamben Jadi Temuan BPK Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan pada proyek pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Gubuk Mamben. Proyek yang bersumber dari APBD Kota Mataram tahun anggaran 2015, hingga kini belum selesai. Kontraktor belum melunasi piutang material ke toko bangunan. Namun demikian, RPH Gubuk Mamben telah diresmikan oleh Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Senin (18/4).

RPH Gubuk Mamben dikerjakan oleh CV. Cahaya Mulya Rizky. Kontraktor asal Lombok Tengah ini, memenangkan tender dengan nilai kontrak Rp 574.948.000 dari harga perkiraan sementara (HPS) Rp 757.000.000,00.

Jumat (15/4), tim dari BPK mengecek proyek RPH yang berada di Gubuk Mamben, Kelurahan Pagesangan Barat. BPK sempat marah karena kontraktor belum menyelesaikan piutang ke toko bangunan. Parahnya lagi, pemilik toko hendak mengambil material (spandek) yang diambil kontraktor.

Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Mataram, Ir. H. Muttawali membantah, RPH Gubuk Mamben bermasalah. Ia menambahkan, kontraktor hanya terlambat mengurus garansi sehingga dibuatkan surat piutang sebagai bukti. Piutang

rekanan ini nantinya, akan dianggarkan kembali pada APBD Perubahan. “Tidak berani kita resmikan kalau RPH ini masih bermasalah,” kata Muttawali dikonfirmasi usai peresmian RPH. Temuan BPK ini, hanya meminta bukti bahwa pemerintah berutang dan perusahaan atau kontraktor memiliki jaminan uang di Pemda. “Semua itu telah kita dipenuhi,” katanya.

Sedangkan, proyek senilai Rp 574 juta ini belum diserahterimakan oleh kontraktor ke Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan (APP) Setda Kota Mataram. Sebab, APP menilai beberapa bagian bangunan belum rampung dikerjakan.

Apakah rekanan yang mengerjakan RPH ini masih pemula? Muttawali mengaku tidak mengenal seluk beluk kontraktor tersebut. Proses tender serta penunjukan kon-

traktor melalui mekanisme lelang atau tender di LPSE. “Ini kan ditender. Saya tidak tahu kontraktornya siapa,” akunya.

Sementara, untuk piutang material bangunan, pihaknya telah menganggarkan kembali pada APBD Perubahan sebesar Rp 600 juta. Anggaran ini termasuk dengan pembuatan kandang, musala dan kantor.

Disisi lain, pada peresmian RPH Gubuk Mamben, Mohan meminta para pengusaha pemotong hewan meningkatkan standar kualitas mutu pasokan dagingnya. Sebab, RPH Gubuk Mamben memiliki kontribusi cukup besar dalam pemenuhan daging yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Mohan menjelaskan, RPH ini dibangun akibat persoalan yang timbul karena pemotong daging dilakukan secara konvensional tanpa memperhatikan standar mutu. (cem/yan)

Pengadaan Seragam Dinas Telan Anggaran Rp 1,5 Miliar Mataram (Suara NTB) Selain pengadaan proyek fisik, Pemkot Mataram telah mempersiapkan anggaran Rp 1,5 miliar untuk pengadaan seragam dinas pegawai.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, pengadaan PDH (pakaian dinas harian) ini, masih dalam tahap proses lelang melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kota Mataram. Sebanyak, 37 rekanan yang mendaftarkan diri pada pelelangan seragam pegawai tersebut.

PPO pengadaan PDH, Husnul Chuluq kepada Suara NTB menjelaskan, pengadaan seragam dinas pegawai ini masih tahap finishing penawaran melalui LPSE. Diprediksi, Se-

nin (18/4) kemarin, sudah tahap pelelangan. “Senin ini (kemarin, red) Insya Allah, sudah bisa dilelang,” kata Husnul.

PDH senilai Rp 1.520.000.000,00, sudah seharusnya dilakukan pengadaan.

Sebab, sejak empat tahun terakhir, seragam ASN (aparatur sipil negara) Kota Mataram tidak pernah diganti. Karena idealnya, seragam ASN minimal diganti dua tahun sekali.

“Lihat seragam kita (ASN) sudah kusam semua,” katanya.

Rencananya, PDH ini akan dibagikan ke semua ASN, termasuk guru SMA dan SMK. Sebab, guru tingkat SMA dan SMK sebentar lagi ditarik menjadi pegawai Dikpora Provinsi.

Kepala Bagian Umum Set-

da Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati mengatakan, pengadaan seragam PNS (ASN) sudah sewajarnya dilakukan. Sebab, empat tahun terakhir ini Pemkot Mataram tidak pernah mengadakan seragam baru. “Maunya kita tiap tahun diadakan, biar seragam PNS ini kelihatan baru semua,” kata Nelly.

Anggaran Rp 1,5 miliar ini, dinilai sangat ideal melihat kebutuhan seragam akan diperuntukan bagi 6.000 pegawai termasuk guru SMA dan SMK. “Ini untuk semua pegawai,” timpalnya.

Sepengetahuannya, pengadaan PDH ini masih tahap persiapan tender melalui LPSE Kota Mataram. (cem)

Mataram (Suara NTB) Para jagal yang ada di Lingkungan Gubuk Mamben, Kelurahan Pagesangan Barat meminta kepada Pemkot Mataram untuk membuka akses jalan baru dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) langsung ke jalan raya. Jalan ini untuk memudahkan kendaraan besar seperti truk yang datang mengangkut sapi setiap harinya. Hal ini disampaikan Ketua Asosiasi Jagal, H. Muhammad Muhidin, usai peresmian RPH Gubuk Mamben, Senin (18/4).

Muhammad menyampaikan panjang jalan yang dibutuhkan dari RPH sampai ke jalan raya sekitar 500 meter.

Akses jalan yang ada saat ini menurutnya kecil sehingga kalau kendaraan akan berbelok menuju RPH mengalami kesulitan. Akibatnya kerap kali sapi mengalami patah tulang sebelum dipotong.

Sapi yang mengalami patah tulang sebelum dipotong ini menurutnya berpengaruh terhadap kualitas daging sapi.

“Mobil pengangkut sapi itu kan besar dan jalannya sempit. Kalau berbelok itu sapi seringkali mengalami patah kaki. Itu harapan kami dari para jagal dan pemuka masyarakat di sini agar dibuka akses jalan baru,” ujarnya.

Permintaan pembangunan jalan baru ini telah disampaikan langsung kepada Wakil

Walikota Mataram yang hadir meresmikan RPH Gubuk Mamben. Setelah permintaan ini disampaikan, Muhammad berharap Pemkot Mataram bisa segera merealisasikan pembukaan akses jalan baru ini.

Jumlah penjagal di Gubuk Mamben tercatat sebanyak 50 orang namun yang masih aktif hanya 15 orang. Muhammad berharap setelah RPH ini dibangun, semakin banyak sapi yang dipotong dan sapi yang dibawa ke luar daerah menjadi berkurang. Karena semakin banyak sapi yang dipotong di RPH dapat berkontribusi dalam peningkatan retribusi yang disetor ke kas daerah.

Di samping itu pihaknya juga berharap keberadaan RPH di Lingkungan Gubuk Mamben dapat memperlancar roda perekonomian warga sekitarnya. Muhammad menyampaikan satu orang jagal bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga lainnya karena masing-masing jagal memiliki karyawan sampai tujuh orang.

Menanggapi permintaan para jagal terkait akses jalan baru, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan pihaknya menampung usulan dari warga tersebut namun belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

DIUSULKAN JADI AKSES JALAN - Lahan yang ada di dekat RPH Gubuk Mamben, Kelurahan Pagesangan Barat yang diusulkan para jagal untuk dibuka menjadi akses jalan baru tembus ke jalan raya.

SUARA NTB Selasa, 19 April 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

NTB Berdayakan Petani Tebu Jadi Produsen Gula Merah Mataram (Suara NTB) Dinas Perkebunan Provinsi NTB memberdayakan kelompok petani tebu untuk memproduksi gula merah. Selain pasarnya yang cukup terbuka, NTB menjadi salah satu daerah yang fokus mengembangkan komoditas hasil perkebunan tebu.

Memberdayakan kelompok petani tebu menjadi produsen gula merah, kata Kepala Bidang Pengembangan Usaha pada Dinas Perkebunan Provinsi NTB, Retty Wimartini, merupakan kali pertama dilakukan tahun ini.

Menurutnya, gula merah yang dibuat dari tebu rasanya lebih manis dan lebih ringan.

Dan tak cukup sulit untuk memasarkannya. Bahkan untuk pasar lokal masih kekurangan untuk dipenuhi.

“Ada dua kelompok yang kita fasilitasi tahun ini, Cempaka

Sari dan Mandiri di Pekat, Dompu. Kedepan bisa berkembang lagi,” kata Retty ditemui di ruang kerjanya, Senin (18/4). Pemberdayaan kelompok dilakukan dengan dukungan peralatan produksi hingga gudang produksi. Di antaranya mesin penggiling tebu, wajan, alat pengaduk dan alat cetakan. Gudang produksi diberikan seluas 12 x 6 meter.

“Selama ini, kelompok tani produksinya masih sangat tradisional dan lambat. Kita mengharapkan dengan dukungan senilai lebih dari Rp 200 juta satu

kelompok ini, produksi gula merah dapat dilakukan lebih cepat,” tambahnya.

Untuk wilayah dompu, pengembangan lahan tebu terus dilakukan, di samping akan mulai beroperasinya pabrik gula oleh PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS). Selain untuk memasok ke perusahaan tersebut, kelompok petani tebu berpeluang mengembangkan sentra produksi gula merah.

“Bahan bakunya tidak saja tebu rakyat, tebu varietas yang dikembangkan untuk kebutuhan

Dalam kesempatan Ruang Pajak kali ini, Kami akan menyampaikan beberapa pengumuman mengenai penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak secara elektronik.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-49/PJ/2016 tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Elektronik. Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut menyebutkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2015 secara elektronik tidak dikenakan sanksi administrasi apabila SPT disampaikan setelah tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan 30 April 2016. SPT yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik yang dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi adalah:

(Suara NTB/bul)

Retty Wimartini pabrik gula juga bisa jadi gula merah,” demikian Retty. (bul)

Untuk itu disampaikan kepada semua Wajib Pajak karyawan baik PNS, anggota TNI/POLRI, maupun karyawan non PNS yang belum menyampaikan SPT Tahunan-nya secara elektronik (e-Filing) agar dapat segera menyampaikan SPT Tahunan-nya secara elektronik sebelum tanggal 30 April 2016.

Belum Perpanjang PKB SEBANYAK 50 unit kendaraan yang dioperasikan Rangga Taksi belum melakukan perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-nya. “Rangga Taksi ini akan kita surati, karena sudah dua tahun tidak bayar pajak,” kata Kepala Dispenda Provinsi NTB, Hj. Selly Andayani, M. Si., Senin (18/4).

Dispenda terus memonitor perusahaan-perusahaan penyedia jasa taksi yang berpotensi tak membayar PKB. Seluruh UPT di bawah Dispenda telah diinstruksikan untuk melakukan pengawasan. Selly mengatakan, tanpa terkecuali, seluruh pihak harus taat pada aturan. “Yang lain juga tolong dipantau,” demikian instruksinya kepada seluruh kepala UPT. Tidak dilihat dari besar kecilnya jumlah pajak untuk penpanjangan surat-surat kendaraan. Namun Hj. Selly menegaskan aturan dan kewajiban tidak bisa diabaikan.

Ia juga mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk tertib, terutama untuk kendaraan-kendaraan pelat merah yang belum balik nama. Dispenda melihat, masih banyak kendaraan-kendaraan yang menggunakan pelat merah namun tak membayar pajak. UPT-UPT lain ada yang susah bayar pajak, agar dipantau pelat merah di kabupaten/kota. ‘’Karena ada yang sudah penghapusan tapi pakai pelat merah, kita lihat masih banyak, harusnya sudah pelat hitam kalau sudah lebih sepuluh tahun,’’ katanya.

Sementara Kepala Bidang Pajak Daerah, Drs. Ervan Anwar memperjelas, ada sebanyak 50 unit taksi yang belum disetorkan pajaknya oleh manajemen Rangga Taksi. Ia menghitung, satu unit kendaraan taksi rata-rata Rp 700 ribu besaran pajaknya.

“Rangga Taksi menungga ada yang satu tahun, ada yang tiga tahun. Jumlah yang belum disetorkan pajaknya sampai sekarang sebanyak 50 unit. Perusahaan ini mau nambah taksi lagi sebanyak 224 unit, tapi harus diselesaikan dulu tunggakan pajaknya.

Belum termasuk dendanya,” demikian ditegaskan.

Sementara Kepala Cabang Jasa Raharja Provinsi NTB, Dr. H. Supriadi, SH, MM mengatakan, pihaknya juga melakukan komunikasi dengan perusahaan- perusahaan yang belum membayar pajak kendaraannya. Hal ini, beresiko terhadap penumpangnya jika di luar dugaan terjadi kecelakaan.

“Kalau terjadi kecelakaan, klaim tetap dapat, dan kami yang bayarkan duluan. Tetapi perusahaan harus memperpanjang pajak kendaraannya nanti,” demikian H. Supriadi.

Dihubungi terpisah, Direktur Utama Rangga Taksi, Junaidi Kasum mengatakan pihaknya tetap akan membayar kewajiban pajak kendaraan yang dioperasikan. Saat ini sedang dalam proses pembayaran pajak dimaksud.

“Lagi diajukan, sedang proses. Karena itu menjadi kewajiban kita, tetap kita akan b a y a r, ” ujarnya. (bul)

Hj. Selly Andayani (Suara NTB/dok)

1. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 dan 1770 S dalam bentuk e-SPT beserta keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, yang disampaikan dengan cara: a. Langsung ke KPP terdaftar dan diunggah (di-upload) melalui loader Tempat Pelayanan Ter padu (TPT) oleh petugas TPT, b. Dikirim melalui pos, jasa kurir, atau jasa ekspedisi ke KPP terdaftar dan kemudian diunggah (di-upload) melalui loader (TPT) oleh petugas TPT, c. Diunggah (di-upload) melalui loader DJP online, atau d. Diunggah (di-upload) melalui Laman Penyalur SPT Elektronik (ASP).

2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S dan 1770 SS yang disampaikan dengan cara: a. Mengisi formulir pada DJP online, atau b. Mengisi formulir melalui Laman Penyalur SPT Elektronik (ASP).

3. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi peserta TASPEN.

Tahapan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi secara elektronik (e-Filing) adalah yang pertama, Wajib Pajak harus meminta dan mengaktivasi EFIN (Electronic Filling Identification Number) di KPP terdekat, yang kemudian dapat digunakan untuk registrasi dan melakukan pengisian SPT Tahunan secara online melalui laman https://djponline.pajak.go.id/ Demikian disampaikan, apabila ada hal-hal yang masih kurang jelas silahkan bisa menghubungi Account Representative di KPP dimana Bapak/Ibu terdaftar atau melalui Call Center Kring Pajak 1500200.

(Suara NTB/ist)

PELUNCURAN - Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah, Plt Dirjen SDPPI KemKominfo RI Basuki Yusuf Iskandar, Direktur Penataan Sumber Daya KemKominfo RI DR. Ir. Titon Dutono, M. Eng, Senior Vice President LTE Telkomsel Hendry Mulya Sjam saat peluncuran ‘Telkomsel 4G Nation’ di Jakarta, Sabtu (16/4).

Telkomsel Luncurkan Layanan Spektakuler ”4G Nation” Mataram (Suara NTB) Setelah menjadi operator pertama di Indonesia yang menggelar layanan 4G LTE secara komersial di akhir tahun 2014, Telkomsel terus berupaya untuk memperkaya layanan 4G LTE yang ditawarkan kepada pelanggan.

Salah satunya melalui peluncuran ‘Telkomsel 4G Nation’ yang memperluas sebaran layanannya, yang kini hadir di Bali dan Nusa Tenggara, serta lebih dari 100 kota kabupaten di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kawasan Bali dan Nusa Tenggara, serta Papua.

Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah mengatakan, Telkomsel konsisten untuk menghadirkan layanan 4G LTE yang terbesar dan terluas dengan kualitas yang sesuai harapan pelanggan.

Berbagai upaya peningkatan kualitas terus dilakukan, termasuk memperluas ketersediaan layanan, di mana kini Telkomsel 4G LTE sudah bisa dinikmati di lebih dari 100 kota kabupaten di Indonesia.

Ririek menyebut bahwa Telkomsel serius membangun layanan 4G LTE di Indonesia guna memberikan pengalaman mobile digital lifestyle terbaik bagi pelanggan. Selama kuartal I 2016 (dibandingkan periode sama di 2015), layanan ini mendapatkan respon yang positif dari masyarakat di mana tingkat pertumbuhan penggunanya berlipat hingga 12 kali.

Saat ini pun pelangan 4G di jaringan Telkomsel telah mencapai angka 5 juta, dan diharapkan hingga akhir tahun 2016 Telkomsel dapat melayani 12 juta pelanggan 4G LTE. “Dalam menggelar jaringan 4G, kami selalu memastikan bahwa layanan ini dapat dinikmati sekitar 80 persen dari wilayah digelarnya jaringan, sehingga konektivitas pelanggan dengan layanan Telkomsel 4G LTE tetap terjaga pada saat beraktivitas baik di lokasi indoor maupun outdoor,” katanya pada Suara NTB, Senin (18/4).

Bahkan ketika tidak memperoleh sinyal 4G, pelanggan tetap dapat nyaman Internetan dengan layanan 3G Telkomsel yang handal melalui seamless experience. Layanan hasil kolaborasi Telkomsel dengan Telkom berupa WiFi dengan teknologi 802.11n (setara 4G) ini berfungsi untuk melengkapi coverage Telkomsel 4G LTE, terutama yang berada di kawasan dalam ruangan.

Telkomsel 4G LTE, Telkomsel juga telah bekerjasama dengan 42 mitra operator dari sekitar di 5 benua untuk International Roaming 4G LTE. Selama satu bulan penuh, mulai dari 14 April hingga 14 Mei 2016 Telkomsel akan menjelajahi Indonesia lewat sebuah program yang dinamakan Ekspedisi Langit Nusantara (Elang Nusa).

Dalam ekspedisi ini Telkomsel mengaj a k masyarakat Indonesia untuk bersamasama menguji kehandalan jaringan broadband ‘Terluas

dan Tercepat’ Telkomsel, melalui video streaming yang akan disiarkan dari dua buah drone berjenis UAV (Unmanned Aerial Vehicle) berukuran besar yang melintasi lebih dari 50 kota di Indonesia.

Dalam ekspedisi Elang Nusa ini dua buah drone berukuran besar dengan bentangan sayap hingga 2,5 m akan diterbangkan secara bersamaan, menempuh Jalur Barat (Elang Barat) dan Jalur Timur (Elang Timur) Indonesia sepanjang 8.500 km.

Selama program, kedua drone akan merekam video yang kemudian diunggah melalui jaringan terbaik Telkomsel ke www.telkomsel.com/elangnusa, sehingga masyarakat dapat mengikuti perjalanan secara lengkap, baik melalui live streaming maupun recorded. (bul)

SUARA NTB Selasa, 19 April 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Terlalu Banyak Regulasi Siapkan Generasi Berkualitas JUMLAH remaja usia 16-21 tahun di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini mencapai 193.430 jiwa. Sedangkan usia 10-21 tahun jumlahnya mencapai 364.000 jiwa. Melihat jumlah generasi penerus ini, maka sangat penting dipersiapkan generasi. Terutama persiapan menghadapi kehidupan keluarga, keluarga yang berkualitas.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berecana (BPPKB) Lotim coba mengembangkan Program Generasi Berencana (Genre). “Kita latih remaja pelajar dan mahasiswa sebagai konselor pendidikan sebaya guna memecahkan permasalahan kesehatan reproduksi dan mempersiapkan mereka menuju kehodupan berkeluarga yang lebih berkualitas,” ungkap Kepala Bidang Penggerakan Masyarakat BPPKB Lotim, Agus Masrihadi kepada Suara NTB di Selong, Senin (18/4).

Menurutnya, program keluarga berencana bukan hanya pasang alat kontrasepsi. Akan tetapi, KB lebih pada upaya menuju keluarga yang bahagia. Keluarga bahagia akan tercipta dengan perencanaan yang matang. Untuk itulah, diperlukan persiapan, khususnya bagi para generasi penerus.

Menurut Agus Masrihadi, remaja sekarang jauh berbeda dengan remaja tempo dulu, baik dari segi kecerdasan, pergaulan, pemanfaatan bahasa gaul dan menggunakan teknologi informasi. ‘’Antarsesama remaja teman sebaya, biasanya akan lebih terbuka dalam menjalin komunikasi dibandingkan dengan orang tuanya,’’ ujarnya.

Melalui pergaulan antarremaja inilah, diharapkan bisa tersalur informasi-informasi tentang persoapan remaja,seperti kesehatan reproduksi, masalah penyakit HIV-AIDS, penyalahgunaan narkoba dan lainnya.

Termasuk isu-isu pendewasaan usia pernikahan.

Pihaknya berharap generasi penerus di Lotim bisa menekan perilakuperilaku menyimpang di tengah remaja dewasa ini, seperti praktik seks bebas, penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja lainya.

Agus Masrihadi (rus) (Suara NTB/rus)

Terkait Global Hub

Warga Dua Kecamatan Harus Relokasi Tanjung (Suara NTB) Lama tak ada kabar, rencana mega proyek Global Hub di Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), semakin menunjukkan progres positif. Menurut anggota Komisi Xl DPR RI, H. Willgo Zainar, SE, MBA, rencana investasi ratusan triliun rupiah tersebut semakin mengemuka di tingkat pusat.

“Dalam waktu dekat, Islamic Development Bank (IDB) dan Kementerian Keuangan akan turun ke KLU,” kata Willgo usai gelaran Sosialisasi Sensus Ekonomi Nasional 2016 di Aula Kantor Bupati KLU, Senin (18/4).

Kepada wartawan ia menjelaskan, rencana investasi semakin memperlihatkan langkah maju. Terutama di level pemerintah pusat, di mana proyek ini sudah beberapa kali dibahas oleh Bappenas - Kementerian PPN. Termasuk kunjungan IDB dan Kementerian Keuangan dalam waktu dekat ini, akunya, bertujuan untuk mengecek kondisi infrastruktur untuk selanjutnya akan dituangkan dalam APBN. “Dengan Pak Gubernur, Islamic Bank mengatakan sangat serius untuk ambil bagian. Mereka juga ikut mencarikan investor,” sambungnya.

Lantas seperti apa kesiapan daerah menurut penilaian pusat? Menjawab itu, politisi Partai Gerindra NTB ini mengatakan, Pemda harus sudah mulai memikirkan rencana relokasi warga di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Kayangan dan Kecamatan Bayan.

Sebagaimana diketahui, dalam proyek Bandar Internasional Kayangan nantinya, radius pemanfaatan ruang yang digunakan mencakup 10 km areal memanjang dari Kayangan hingga Bayan, dan 4 km dari bibir pantai ke daratan.

Sehingga besar peluang, ratusan bahkan ribuan KK yang harus direlokasi.

“Memang, yang punya program ini nasional, tetapi daerah juga harus mendukung. Kalaupun relokasi, daerah agar memetakan masyarakat mana saja dan direlokasi ke mana,” demikian Willgo. (ari)

Daerah Diminta Efisiensi Anggaran Tanjung (Suara NTB) Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, rencana penerimaan negara oada APBN Perubahan 2016 ini mengalami rasionalisasi. Akibatnya, tidak hanya perencanaan dan target pembangunan di pusat yang harus direvisi, tetapi juga di daerah. Oleh karenanya, tindak lanjut dari rasionalisasi penerimaan pada APBNP tersebut, daerah disarankan untuk memperketat kebijakan anggaran untuk dialihkan ke anggaran yang menyentuh langsung ke masyarakat.

“Tumben terjadi sepanjang sejarah, penerimaan pada APBN P 2016 tidak realistis. Karena penerimaan turun dampaknya ke belanja. Pemerintah di daerah agar menyikapi, belanja - belanja yang tidak produktif, tidak menyentuh masyarakat, itu ditangguhkan, dibatalkan,” tegas Anggota Komisi Xl DPR RI, H. Willgo Zainar, SE.MBA, Senin (18/4).

Menurut anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Gerindra ini, akibat penurunan penerimaan negara tersebut, alokasi anggaran ke daerah dipastikan akan mengalami penyesuaian, sehingga dituntut bagi daerah untuk mengelola perencanaan anggaran dengan bijak. Misalnya, item anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas, sebaiknya ditunda, demikian halnya dengan anggaran perjalanan dinas, mulai dirasionalisasi.

Lebih jauh, kata Willgo, dinamika ekonomi global dibarengi dengan tidak realistisnya penerimaan negara nantinya, mengoreksi pertumbuhan ekonomi nasional. Target awal tahun pertumbuhan nasional sebesar 5,3 persen sampai 5,5 persen, terkoreksi menjadi 4,3 persen, maksimal 4,7 persen.

“Short fall APBN P kita diperkirakan sebesar Rp 280 triliun, belanja pemerintah pun mengalami shortcut, pemotongan, sampai dengan level provinsi dan kabupaten/kota,” ucapnya.

Ia mengakui, dampak dari turunnya asumsi penerimaan itu, maka pemerintah pusat mulai menerapkan efisiensi di angka Rp 50 triliun. Efisiensi ini akan melibatkan anggaran di sejumlah kementerian, termasuk mengurangi beban anggaran perjalanan dinas. Hal yang sama diharapkan mulai dipikirkan oleh gubernur, bupati dan walikota, untuk diterapkan pada APBD P 2016 dan mengarahkan anggaran untuk kemaslahatan masyarakat.

Menanggapi imbauan efisiensi anggaran itu, Wakil Bupati Lombok Utara, Syarifudin, SH., mengatakan akan mendiskusikannya dengan bupati. Bukan mustahil, Pemda KLU akan mengurangi beban anggaran perjalanan dinas SKPD lingkup Pemda KLU.(ari)

Ali BD: Hanya Jadi Jerat Penghambat Pembangunan Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch. Ali Bin Dachlan mengungkapkan, jika banyaknya regulasi yang ada di tatanan pemerintahan merupakan salah satu penghambat pembangunan. Selain itu, semakin panjang tata cara birokrasi dalam tatanan pemerintahan atau regulasi justru akan makin memperbesar praktik korupsi. ‘’Aturan yang terlalu banyak itu hanya sebagai jerat penghambat pembangunan,’’ ungkapnya usai membuka rapat koordinasi dengan seluruh kepala desa Se Kabupaten Lotim di Suryawangi, Senin (18/4).

Bupati mengatakan, dalam kegiatan pembangunan harus mengacu pada tujuan. Selain itu, agar Indonesia bisa maju, harus dilakukan deregulasi. “Jika ingin memberantas korupsi, bukan dengan cara membuat jerat di sana sini,” kritiknya.

Menurutnya, hampir tidak ada korelasi antara regulasi dengan korupsi. Namun, fakta sebagai bukti yang banyak terjadi di negara-negara berkembang itu banyak korupsi, karena terlalu banyak dan panjang regulasinya. “Kalau mau mengurangi dampak korupsi, Anda mempercepat dan memperpendek birokrasi,” pintanya.

Akibat regulasi yang bertele-tele yang dilahirkan pemerintah saat ini dianggap

justru menjadi penghambat penyerapan anggaran. Realisasi anggaran menjadi lambat. Seperti terjadi saat ini, di Lotim belum ada kegiatan pembangunan disebabkan birokrasi yang bertele-tele.

Mekanisme realisasi proyek pembangunan menjadi ribet disebabkan panjangnya birokras, karena berbagai aturan harus dilewati.

Diakuinya, di hadapan seluruh pejabat di lingkup Pemkab Lotim, dirinya sering marah, karena realisasi pembangunan yang lambat. Namun, ekspresi marah yang dilakukan itu, lagilagi karena alasan regulasi.

Selain itu, ujarnya, dirinya mengaku jengkel dengan alasan para pejabat yang menyebut soal aturan. Atas dasar itu, pihaknya memerintahkan pejabat di lingkup Lotim ini tidak membuatnya jengkel terus. Bupati menyebut sejumlah peraturan menteri (permen) yang diperuntukkan

(Suara NTB/rus)

SAMBUTAN - Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan menyampaikan sambutan pada acara pertemuan dengan para kepala desa di Suryawangi Labuhan Haji, Senin (18/4). kepada desa-desa yang jumlahnya sangat banyak. “Makan saja permen itu, yang penting Anda tidak nyolong, tidak mencuri,” katanya.

Dalam realisasi anggaran di desa, bupati meminta kepada seluruh pejabat di Lotim, mu-

Beras dan Rokok Ancaman Peningkatan Kemiskinan Tanjung (Suara NTB) Sensus Ekonomi Nasional (Susenas) 2016 siap digelar oleh BPS NTB di NTB. Diawali dengan sosialisasi se NTB yang terpusat di KLU, Senin (18/4), Susenas 10 tahunan yang ke 4 ini akan dilaksanakan 1-31 Mei 2016.

Kepala BPS NTB, Drs. Wahyudin, MM, meminta agar pelaksanaan Susenas 2016 ditindaklanjuti oleh pemerintah sampai ke pemerintahan terbawah. Hal ini guna mensukseskan survai dalam rangka penghimpunan data sosial ekonomi masyarakat (kecuali pertanian) dengan output data valid dan merepresentasikan kondisi lapangan.

“Susenas 2016 merupakan sensus ke 4, yang dilakukan setiap 10 tahun, mulai dari 1986, 1996, 2006, dan sekarang 2016.

Sensus ini bertujuan untuk menyajikan data dasar perekonomian, sebagai landasan penyusunan kebijakan, perencanaan dan evaluasi pembangunan,” ungkap Wahyudin.

Mencermati kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah, Wahyudin mengatakan masyarakat NTB dihadapkan pada masih tingginya angka inflasi (Maret 2016 terhadap Maret 2015 sebesar 4,33 persen). Masih tingginya pengangguran yakni 128.400 jiwa atau setara 5,69 persen menganggur, serta posisi relatif kemiskinan NTB yang berada di urutan ke 8 secara nasional, sebesar 16,54 persen atau setara 802.300 jiwa.

Kondisi tersebut, sambung Kepala BPS NTB, dihadapkan pula oleh kondisi Indeks Ked-

(Suara NTB/ari)

JELASKAN - Wakil Bupati KLU Syarifudin menjelaskan mengenai makna dan logo KLU pada anggota DPR RI Willgo Zainar dalam acara Susenas di KLU, Senin (18/4). alaman Kemiskinan (September 2015 sebesar 2,725) dan Indeks Kaparahan Kemiskinan (0,726), dengan garis kemiskinan masyarakat Rp 322.689 per kapita per bulan.

“Di antara 10 komoditas penyumbang garis kemiskinan, dua yang terbesar adalah beras dan rokok masing-masing dengan kontribusi 29,97 persen dan 8,54 persen. Inflasi pada beras cukup berpengaruh, demikian dengan konsumsi rokok kretek filter, dengan asumsi 1 orang mengkonsumsi 72 batang seminggu,” demikian Wahyudin.

Sementara, Wakil Bupati KLU, Syarifudin, SH., pada kesempatan yang sama mengharapkan agar BPS tidak terjebak dalam pola karakteristik maupun sosial masyarakat nantinya. Sebab, sebagian masyarakat Lombok Utara, ada yang tidak tergiur dengan

material atau representasi fisik (perumahan) semata.

Sebagaimana kondisi NTB di tingkat nasional, Wabup KLU juga tak menyangkal kondisi sosial, ekonomi masyarakat KLU yang masih berada di bawah kabupaten/kota lain di NTB. Di mana angka kemiskinan KLU tercatat tertinggi yakni 34,27 persen atau setara 72.192 jiwa, Garis Kemiskinan KLU lebih tinggi dari GKM Provinsi NTB atau sebesar Rp 347.150, serta bertambahnya jumlah pengangguran dari 3.148 orang menjadi 3.850 orang di tahun 2015 atau setara 5,42 persen.

“APBD tahun ini, Pemda KLU mengalokasikan Rp 271 miliar untuk sektor ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Semoga anggaran ini bisa mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta memperbaiki IPM KLU,” demikian Wabup. (ari)

lai dari BPMPD, Bappeda, Dinas PPKA dan Inspektorat untuk tidak menakut-nakuti dengan aturan. Pemerintah desa harus diberikan ruang yang luas untuk membelanjakan dana desa. “Camat, BPMPD, PPKA dan Inspektorat jangan

mempersulit,” perintahnya.

Baginya, kalau ada kepala desa tidak bisa buat APBDes, diminta agar diajari, bukan disalahkan. Termasuk tidak memperkenalkan jerat-jerat baru yang akan menghambat pembangunan di desa. (rus)

STKIP Hamzanwadi Selong Jalin Kerjasama dengan Dua PT di Eropa Selong (Suara NTB) Setelah sebelumnya menjalin kerjasama dengan sejumlah universitas luar negeri, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Hamzanwadi Selong, kembali akan menjalin kerjasama dengan dua universitas luar negeri. Langkah itu dilakukan dengan disambanginya STKIP Hamzanwadi Selong oleh dua LSM asal Eropa dari dua universitas luar negeri, yakni Harri Lappalainen dari Turku University Finlandia dan Dr. Francis Ries dari University of Sevilla, Spanyol. Sebelumnya, mereka menyempatkan diri memberikan kuliah umun pada mahasiswa di STKIP Hamzanwadi Selong.

Ketua STKIP Hamzanwadi Selong, Dr. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd melalui Wakil Ketua I Dr. Khirjan Nahdi, M.Hum, mengatakan, kerjasama internasional yang dibangun STKIP Hamzanwadi Selong dengan perguruan tinggi luar negeri akan terus dilakukan untuk terus meningkatkan kualitasnya. Harapannya, STKIP Hamzanwadi Selong akan terus menjadi kebanggaan dan harapan masyarakat untuk dalam menelurkan Sumber Daya Alam (SDM) yang berkualitas. “Kalau akreditasi itu sudah lazim.

Sehingga yang paling diprioritaskan saat ini bagaimana memasarkan hal berbeda, sehingga bisa menjadi nilai tawar tinggi,” tegasnya.

Khirjan memaparkan, maksud dari dibangunnya

rencana kerjasama dengan dua kampus luar negeri dengan STKIP Hamzanwadi Selong dikarenakan adanya kesenjangan pendidikan antara Pulau Jawa dengan Indonesia bagian timur, seperti NTB. Sehingga, itulah yang menjadi hajatan dua kampus luar negeri itu untuk membangun pendidikan Indonesia dengan program pendidikan yang dimilikinya.

Ke depan, pihaknya mengaku akan menjalin kerjasama dengan salah satu universitas asal Australia dengan tujuan mengadopsi sistem pendidikan yang diterapkan di lembaga pendidikan itu.

Sementara, perwakilan University Finlandia, Harri Lappalainen mengatakan, selain untuk menjalin kerjasama, kedatangannya ke lingkungan YPH PPD NW Pancor itu juga untuk melihat seperti apa sistem pendidikan, pengelolaan manajemen yang diterapkan mulai dari perguruan tinggi sampai madrasah.

Baginya, NW yang merupakan organisasi terbesar di NTB memiliki prospek cukup bagus untuk dikembangkan, sehingga menjadi perguruan tinggi berkualitas.

Kendati demikian, awal 2017 nanti mereka akan memulai program kerjasamanya dalam bentuk workshop atau pelatihan di bidang pendidikan.

Termasuk, bidang penelitian dan lainnya. “Pastinya, kerjasama ini akan kita bangun, untuk pendidikan lebih baik ke depan,” paparnya. (yon)

Mabes Polri Sambangi Lotim Selong (Suara NTB) Aparat kepolisian diharapkan untuk terus meningkatkan kapasitas dan pelayanannya terhadap masyarakat dalam mengurus segala administrasi publik. Untuk melihat atau mengukur Indeks Tata Kelola (ITK) yang telah diberikan oleh Polres Lotim terhadap masyarakat, Mabes Polri, Senin (18/4) melakukan penilaian dengan mengikutsertakan responden eksternal maupun internal di lingkungan Polres Lotim.

Dalam kegiatan ITK itu, Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK, MM mengharapkan

kepada semua responden yang hadir menuangkan pendapat dan masukannya terhadap kinerja Polres Lotim dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dari penilaian ini, katanya, Tim Penilai ITK dari Mabes Polri dapat memberikan penilaian berdasarkan hasil amatan dan pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat.

“Silakan, para responden berikan tanggapannya terhadap pelayanan yang diberikan oleh Polres kepada masyarakat selama ini. Baik ataupun buruk silakan disam-

paikan baik secara lisan ataupun tulisan,” harapnya.

Dengan dilakukannya penilaian ini, katanya, tentu akan menjadi sebuah masukan bagi aparat kepolisian dalam hal ini Polres Lotim dalam melakukan pembenahan di semua satuan, seperti di Satuan Satreskrim dalam menangani kasus korupsi, Satnarkoba dalam memberantas sindikat narkoba. Satlantas dalam memberikan pelayanan yang maksimal dalam mengatur lalu lintas ataupun pada satuan-satuan yang lain. “Masukan tentu sangat diharapkan dalam melakukan pembenahan,” ujar Kapolres. (yon)

(Suara NTB/yon)

TANDA TANGAN - Penandatanganan berita acara antara pihak STKIP Hamzanwadi Selong bersama dua perwakilan dua perguruan tinggi di Eropa, Senin (18/4).

SUARA NTB Selasa, 19 April 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

ULP Loteng Resmi Jadi Percontohan Nasional Praya (Suara NTB) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Lombok Tengah (Loteng) akhirnya resmi ditetapkan sebagai satu dari 15 ULP percontohan nasional. Itu setelah ULP Loteng berhasil lolos dari beberapa tahap seleksi oleh pemerintah pusat sejak bulan Desember 2015 lalu. Penetapan ini ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) menjadi ULP percontohan nasional oleh Bupati Loteng, 14 April 2016.

Dengan begitu, Pemkab Loteng sendiri kini tinggal mengirim beberapa persyaratan untuk kelengkapan administrasi. Di antaranya, perangkat regulasi seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup) dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan ULP. Termasuk sumber daya ULP, meliputi personel ULP, personel yang sudah fungsional, anggaran, sarana dan prasarana.

Selain itu, catatan prestasi kerja yang telah diraih sebelumnya semenjak ULP Loteng terbentuk. Di samping itu juga, Pemkab Loteng juga diminta menyerahkan rencana pengembangan ULP yang tertuang dalam Road Map Kematangan ULP. Terakhir, komit-

men Pemkab Loteng tentang pengembangan, perlindungan dan kemandirian ULP yang harus dilengkapi.

Asisten III Setda Loteng, H.Nursiah, S.Sos. M.Si., mengatakan, untuk bisa ditetapkan sebagai ULP percontohan nasional, bukan perkara mudah. Sebelumnya, pemerintah pusat menyeleksi seluruh ULP yang ada di Indonesia, mulai dari ULP tingkat kementerian, ULP Provinsi hingga ULP kabupaten/Kota.

Dari sana kemudian dipilih 25 ULP yang terdiri dari 4 ULP Kementerian, 4 ULP Provinsi dan 17 ULP Kabupaten/Kota.

ULP yang terpilih kemudian menjalani seleksi tahap II berupa presentasi di Jakarta pada bulan Januari 2016 lalu dan dipilih menjadi 15 ULP. Kala itu, ULP Lombok Tengah mengirimkan tiga orang untuk presentasi dipimpin Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos, M.Si., Kepala ULP sekaligus sebagai Kabag AP-ULP, Tajudin, S.Sos dan koordinator fungsional PPBJ Maryono Ambar P, SE. “Dari 25 calon ULP percontohan, ULP Loteng terpilih menjadi 15 ULP percontohan nasional,” sebut Nursiah, Senin (18/4).

Sebagai ULP percontohan nasional Bupati Loteng telah

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

TANDATANGANI - Bupati Loteng H. M. Suhaili FT menandatangani MoU menjadi ULP Percontohan Nasional di Jakarta, Kamis (14/4/2016) lalu.

FOTO BERSAMA - Bupati Loteng H. M. Suhaili FT (paling kanan) bersama kepala daerah yang daerahnya menjadi ULP Percontohan Nasional foto bersama.

menandatangani MoU dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) pada tanggal 14 April 2016 bertempat di Hotel Bidakara Jakarta. Penandatanganan ini dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU dan Pera), Menteri Bappenas, Kepala LKPP dan beberapa pejabat tinggi negara lainnya.

Sebagai ULP percontohan,

lanjut Nursiah, nantinya 15 ULP yang telah ditetapkan termasuk ULP Loteng akan mendapatkan pendampingan dari MCA-I (Millennium Challenge Account-Indonesia). Lembaga Amerika yang akan melakukan pendampingan dalam program modernisasi pengadaan barang/ jasa dalam rangka meningkatkan kapasitas personalia ULP melalui berbagai pelatihan dan Bimtek khususnya bagi person-

el ULP yang sudah berstatus fungsional.

Program ini akan berlangsung hingga Juli 2018 mendatang dengan harapan, melalui program ini, ULP Percontohan menjadi pembina bagi ULPULP di wilayah regionalnya.

“Satu tantangan terberat yang dihadapi ULP Lombok Tengah dalam menjalankan tugasnya adalah kemandirian dan independensi,” akunya.

Dalam menjaga kemandirian dan independensi tersebut, ULP berupaya membatasi hubungan atau komunikasi dengan pihak luar baik penyedia ataupun pejabat. Jika memang diperlukan konfirmasi terhadap bahan-bahan lelang, maka hal itu dilakukan oleh personel Sekretariat ULP, bukan petugas yang masuk dalam kelompok kerja (Pokja) ULP Loteng.

Bahkan saat ini pihak ULP

sudah membuat aturan yang lebih tegas lagi dengan melarang Pokja ULP membuatkan kontrak dengan pemenang lelang. Apabila pascalelang pihak SKPD dan pemenang lelang menghendaki dibuatkan draft kontrak akan dilayani oleh pihak sekretariat bukan Pokja ULP langsung. “Hal ini sematamata untuk memutus hubungan antara Pokja dengan penyedia,” pungkas Nursiah. (kir/*)

Pemilihan Wabup Berpotensi Picu Konflik BANYAKNYA kasus kepala desa (kades) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang dilaporkan ke aparat penegak hukum, selain bisa mengganggu jalannya pemerintahan di desa bersangkutan juga bisa memicu potensi konflik di tengah masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan upaya nyata dari pemerintah daerah untuk mencegah munculnya potensi konflik yang dikhawatirkan bisa membawa efek negatif (Suara NTB/kir) bagi daerah secara lebih luas.

H. M. Ikrom Demikian disampaikan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Loteng, Dr. H.M. Ikrom, kepada Suara NTB, Senin (18/4).

Saat ini, katanya, konflik pascabanyaknya laporan yang masuk terkait dugaan korupsi kades ke Kejaksaan Negeri (kejari) Praya maupun Polres Loteng memang belum muncul. Namun bukan berarti potensi konfliknya tidak ada. “Potensi konfliknya cukup besar.

Hanya belum muncul saja,” aku mantan anggota DPRD Loteng ini.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan pemerintah daerah dalam hal ini tidak boleh lengah. Apalagi sampai berpangku tangan membiarkan potensi konflik tanpa ada upaya mencegah. Karena potensi konflik itu bisa pecah kapan saja.

Menurutnya, banyaknya kades di Loteng yang dilaporkan ke aparat penegak hukum bukan semata-mata, karena kades berniat korupsi. Tetapi bisa jadi karena kekurangpahaman kades dalam mengelola anggaran yang begitu besar, sehingga ada terjadi penyimpangan.

“Kebanyakan kades-kades di Loteng ini terpilih karena ketokohannya. Bukan karena kemampuan dan kualitas intelektual yang dimilikinya. Sehingga ketika harus berhadapan dengan pengelolaan anggaran, kades banyak yang tidak paham,” ujarnya. (kir)

Bupati Bantah Capaian Indikator RPJMD Tak Sesuai Fakta Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid membantah capaian indikator yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hanya sekadar data di atas kertas. Bupati mengklaim capaian indikator yang disajikan dalam RPMJD bukan data Pemda melainkan data statistik yang telah teruji kevalidannya.

“Itu data statistik. Kok bisa data statistik tapi tak sesuai kondisi lapangan? Kan data statistik itu diangkat dari fakta, bukan dibuat-buat,” tampik Bupati terkait tudingan dewan bahwa sajian data dalam RPJMD hanya sekedar data di atas kertas,Senin (18/4).

Menurutnya, data yang tertuang dalam RPJMD menyangkut capaian indikator kinerja daerah sebanyak 35 indikator telah mengacu data statistik. Data tersebut bukan dibuat Pemda, namun oleh BPS, sehingga tidak diragukan kevalidannya, baik antara data di atas kertas dengan di lapangan. Pihaknya yakin tidak mungkin BPS menyusun data tanpa sesuai fakta lapangan.

Jika ada yang belum dicapai, maka itu belum disentuh, sebab target capaian dalam indikator RPJMD tersebut bukan 100 persen. Ia mengakui, dari data capaian indikator RPJMD belum tercapai semuanya. Dari 35 indikator, 9 belum tercapai sedangkan 26 indikator sudah tercapai. Di antara yang belum tercapai termasuk yang disebutkan dewan aksesbilitas transportasi, sampah dan kemiskinan. Sedangkan yang sudah tercapai seperti indikator kemantapan jalan dan PAD. Menurutnya, jika disebutkan dewan sejumlah indikator tercapai, namun bertolak belakangan, itu artinya belum disentuh. Seperti kemantapan jalan telah tercapai secara indikator, namun masih ada jalan yang rusak. “Yang masih rusak ini berarti belum disentuh, jadi target RPJMD itu bukan 100 persen,” tukasnya.

Mengacu RPJMD kemantapan jalan ditargetkan 70 persen dan sudah tercapai. Perlu diketahui, Lobar paling tinggi kemantapan jalan di NTB di luar Mataram dan Kota Bima. (her)

Anggota DPRD Tak Gentar Diawasi Aparat

Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat mengaku siap diawasi aparat penegak hukum (APH) dalam proses pemilihan wakil bupati (wabup) dalam waktu dekat ini. Para wakil rakyat ini tak gentar diawasi baik oleh KPK, polisi dan Kejaksaan selama proses pemilihan wabup. ‘’Sebab menjadi tugas anggota dewan memilih wabup melalui proses pemilhan di dewan. dewan menampik beredarnya isu terkait pasang harga per suara oleh oknum dewan berkisar antara Rp 25-50 juta,’’ ujar Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Muchlis Ibrahim, Senin (18/4).

Menurutnya, pengawasan pemilihan wabup perlu dilaku-

kan tidak saja oleh aparat, namun semua pihak termasuk masyarakat. Begitu juga DPRD, jelasnya, tak tinggal diam. Pihaknya akan menindaklanjuti jika ada laporan praktik transaksional yang didukung bukti. Pemilihan wabup ini, jelasnya, memiliki kepentingan khususnya untuk kepentingan masyarakat, bu-

kan kepentingan kelompok atau segelintir orang saja.

Hal senada disampaikan Ketua DPD II PAN Lobar, Adnan.

Menurutnya, anggota DPRD Lobar tidak ada yang memasang tarif per suara. Baginya, kalau ada laporan dan mampu dibuktikan, maka tentu diproses.

Sementara itu, Ketua Fraksi Nasdem, Khatib Qazwaini

Bupati Dipesan Rajin Turun ke Bawah Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, didampingi istri bersama Sekda dan jajaran SKPD keliling berkunjung ke makam dan kediaman mantan petinggi Lobar, baik yang pernah duduk di eksekutif dan legislatif.

Kunjungan pertama diawali bupati ke kediaman mantan Ketua DPRD Lobar, H. L. Taqdir Mahdi. Tiba di rumah mantan Ketua DPRD periode 2004-2009, bupati disambut suka cita oleh mantan Ketua DPRD bersama keluarganya.

Puluhan menit di kediaman mantan ketua dewan ini, rombongan bupati berziarah ke makam tiga mantan bupati, yakni H. L. Ratmaji, H. L. Rahman dan L. Anggrat.

Kunjungan bupati dan rombongan berlanjut ke kediaman mantan Ketua DPRD Lobar, H. Umar Said di Ombe Kediri.

Bupati disambut mantan ketua didampingi istri.

Dalam kesempatan ini, Umar Said yang juga Ketua DPRD NTB ini menyampaikan terima kasih mendalam atas kunjungan bupati. Selaku mantan Ketua DPRD ia menilai silaturahmi bupati ini adalah bagus untuk membangun daerah ke depan.

Tak lama, rombongan bupati beranjak ke kediaman Drs. H. L Mudjitahid di Mataram.

Di hadapan bupati, L. Mudjitahid menyampaikan, perlunya bupati terus menghidupkan tradisi silaturahmi ke mantan pemimpin Lobar. ”Tradisi baik ini sudah diletakkan pondasi sejak dulu oleh pendahulu, ini langkah awal bagus bagi bupati untuk menjalankan amanah,” ujarnya.

Ia mengharapkan ke depan, agar bupati dalam melaksana-

(Suara NTB/her)

SILATURAHMI - Bupati dan istri bersama jajaran saat diterima di kediaman mantan Bupati Lobar H. L. Mudjitahid, Senin (18/4). kan pembangunan daerah berlandaskan nilai Patut Patuh Patju, sebab bagaimana pun jargon ini pernah mengangkat nama Lobar di level nasional dan internasional. Salah satu program yang mendunia menggerakkan masyarakat adalah Jumat Bersih dicanangkan di Lobar, secara nasional. Bahkan, negara luar seperti Tiongkok dan India sengaja datang ke Lobar belajar Jumat Bersih.

Setelah dari kediaman H. L. Mudjitahid, rombongan bupati berlanjut ke rumah mantan Ketua DPRD Lobar, H. Abdul Kasim di Sandik. Menurut H. Abdul Kasim, kunjungan bupati kali ini merupakan pertama kali setelah belasan tahun ditinggalkan. “Kemarin pas saya terima bahwa bupati akan berkunjung, saya menangis. Sebab selama ini kami mantan pejabat kurang

diperhatikan, jangankan datangi kami, kami yang ke kabupaten pun kadang kurang diperhatikan,” keluhnya.

Usai dari rumah Abdul Kasim, bupati dan rombongan menuju kediaman mantan Wabup Lobar, H. Izzul Islam di Sandik. Dalam kesempatan ini, mantan wabup ini berharap pemerintah lebih maju.

Bupati menyatakan, kegiatan anjang sana ini merupakan pengakuan langsung atas jasa para mantan pejabat dan meletakkan dasar bagi Lobar.

Kegiatan ini juga bentuk upaya menjalin silaturahmi dan komunikasi, sebab ia mendapatkan amanah di Lobar melanjutkan kepemimpinan terdahulu. “Alhamdulillah kita mendpatkan sambutan luar biasa, hal ini menandakan tradisi ini harus dilanjutkan,” tukasnya. (her)

Loteng Tetap Anggarkan Bansos Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menegaskan tetap akan mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat. Karena secara aturan, bansos dibolehkan, meski menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bansos rawan penyimpangan dan diselewengkan.

Demikian ditegaskan Asisten III Setda Loteng, H.Nursiah, S.Sos.MS., saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (18/4).

Menurutnya, saran yang diberikan oleh KPK agar anggaran bansos dihapus pada dasar bagus. Hanya saja, pemerintah daerah juga tidak bisa tidak mengalokasi anggaran untuk bansos, karena secara aturan, bansos dibolehkan oleh pemerintah pusat.

“Kecuali regulasi terkait bansos dihapus dan pemerintah pusat melarang ada bansos, tentunya tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menganggarkan bansos,” terangnya.

Pasalnya, prinsipnya keberadaan bansos juga sangat penting bagi masyarakat, terutama dalam mengakomodir kegiatan masyarakat yang mungkin tidak tertangani oleh program pemerintah. “Jadi bansos itu sendiri ada untuk membantu program masyarakat yang tidak masuk dalam program pemerintah,” tambahnya.

Jika persoalannya, bansos rawan diselewengkan,ungkapnya, maka harus ada upaya

meminimalisir potensi penyelewengan. Salah satu caranya, persyaratan pemberian bansos harus lebih diperketat, termasuk calon penerima bansos, kriterianya juga harus jelas, sehingga pertanggungjawaban penggunaan bansos jelas. “Kalau pertanggungjawaban penggunaan anggarannya jelas dan sesuai aturan, apalagi yang harus dipersoalkan,” tandasnya.

Hal itulah yang saat ini tengah diupayakan oleh Pemkab Lo-

teng. Di mana persyaratan dan kriteria penerima bansos lebih diperketat. Itu juga sesuai dengan petunjuk dan arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Disinggung besaran alokasi bansos yang disiapkan oleh Pemkab Loteng tahun ini, mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng ini, mengaku tidak terlalu besar. “Anggaran pastinya saya lupa. Tapi yang jelas kecil,” tegasnya. (kir)

menegaskan, dewan tidak pernah berpikir sedikitpun ingin melakukan politik transaksional dalam proses pemilihan wabup. Apalagi, katanya, mematok harga per suara dewan tidak pernah berani.

Dirinya menampik bahwa parpol non pengusung membangun bargaining untuk memperkuat posisi tawar agar dilirik oleh calon yang ujung-ujungnya terjadi transaksional. “Tidak benar parpol non pengusung membuat koalisi untuk membangun bargaining agar memperoleh transaksional itu, itu semua tidak benar,” kilahnya.

Sampai saat ini, sambungnya, parpol non pengusung masih wait and see. Pihaknya i masih melihat calon yang akan diusung oleh parpol pengusung terkait bagaimana kriterianya. Nasdem akan melihat sejauh mana kriteria calon yang diusung oleh parpol pengusung, jika tidak memenuhi kualifikasi Nasdem, maka tidak akan didukung pada pemilihan nanti. Pihaknya akan melihat kriteria calon dari sisi kemampuan, bargaining dan kekuatannya serta pemerimaannya dari masyarakat. (her)

Bupati Minta Pemprov Adil Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) mengusulkan pengalihan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi sepanjang 38 kilometer lebih. Namun pemprov dikabarkan hanya menyetujui 11 kilometer. Sedikitnya usulan yang disetujui ini tak sesuai harapan, sehingga bupati bersurat ke Pemprov agar mengkaji lagi usulan ini. Sebab, pengalihan jalan provinsi menjadi jalan nasional mencapai 318 kilometer. ‘’Seharusnya Pemprov membagi rata per daerah, jika jalan provinsi dialihkan 318 kilometer seharusnya jika dibagi rata per kabupaten/ kota maka per daerah memperoleh puluhan kilometer jalan yang dialihkan statusnya,’’ ungkap Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, saat silaturahmi ke kediaman pribadi Ketua DPRD NTB Umar Said, SAg, Senin (18/4).

Atas dasar itu, pihaknya meminta Ketua DPRD NTB memperjuangkan ke provinsi agar usulan itu diterima.

Menurutnya, pengusulan pengalihan status jalan ini setelah melalui kajian sehingga memenuhi kriteria atau syarat menjadi jalan provinsi.

Akan tetapi, dari 38 kilometer yang diusulkan kabarnya hanya 11 kilometer yang disetujui provinsi, di antaranya jalur di depan kantor bupati dan jalan di daerah Kediri.

Kecilnya usulan yang disetujui ini cukup mengecewakan, sehingga ia pun membalas surat pemprov dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB untuk mengkaji lagi.

Menurutnya, dampak pengalihan status jalan ini besar

bagi daerah. Sebab jika beralih status maka pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan jalan beralih menjadi tanggungan provinsi. Porsi anggaran untuk jalan provinsi juga lumayan besar, sebab spek jalannya berbeda dengan jalan kabupaten. Biaya per kilometer jalan provinsi mencapai Rp 5 miliar, sedangkan jalan kabupaten 1,5 miliar.

Sementara itu, Kadis PU Lobar, Ir. Sakri menambahkan, sejumlah ruas jalan kabupaten yang diusulkan beralih status antara lain, ruas jalan Perampuan-Jempong-Bajur, ruas jalan Montong BuwuhBatu Kumbung, Lingsar. Jalur depan Rumah Sakit Tripat Gerung-Kebon Kongok. Jalur Rumak-Jereneng-Perampuan dan ruas jalan Bengkel-Merembu-Narmada. Sedangkan di daerah Sekotong belum ada diusulkan. “Kalau jalan ini beralih status, maka menjadi tanggungan provinsi, sehingga kita bisa mengajukan status jalan desa menjadi jalan kabupaten, karena tanggungan daerah berkurang,” tukasnya.

Menanggapi usulan itu, Ketua DPRD NTB, H Umar Said menegaskan, siap membantu Lobar melobi Pemprov agar usulan pengalihan status jalan bertambah. Dirinya bersama Kadis PU Lobar akan langsung ke Dinas PU Provinsi untuk membahas masalah ini. “Kami siap memfasilitasi dan melobi ke Dinas PU provinsi,” janji politisi Partai Golkar ini. (her)

SUARA NTB Selasa, 19 April 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Tersangka Korupsi Embung Sebewe Diperiksa Jaksa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus Embung Sebewe. Termasuk melakukan pemeriksaan terhadap terangka yang dilakukan Senin (18/4).

Kajari Sumbawa, Paryono, S.H yang didampingi Kasi Pidsus, Anak Agung Raka, P.D., SH membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Dari tiga tersangka yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan. Yakni LM (Direktur CV Ngadek Jaya). Sementara dua lainnya berhalangan hadir. “Hanya satu yang memenuhi panggilan, dua lainnya tidak,” ujarnya.

Disebutkannya, pemeriksaan LM bukan dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Tetapi saksi mahkota. Di mana LM bersaksi untuk dua tersangka lainnya. Ia dimintai keterangan terkait peran dan sepengetahuannya tentang proyek tersebut.

Terhadap dua tersangka yang tidak memenuhi panggilan, satu di antaranya yakni SB (Kuasa Direktur), meminta agar pemeriksaannya ditunda. Mengingat ada kepentingan yang harus diselesaikan. Sementara SA (Pengawas Lapangan) tidak memberikan keterangan. “Kuasa direkturnya meminta agar diperiksa besok (Selasa, red). Sedangkan Pengawas Lapangan tidak ada keterangan, dan akan kami agendakan pemanggilannya lagi,” tukasnya.

Sesuai dengan yang sudah diagendakan, rencananya pihak Kejaksaan akan melakukan pemeriksaan terhadap Sekda kabupaten Sumbawa, Drs. H. Rasyidi, Rabu (20/4) mendatang. (ind)

Gaji Dokter Spesialis RSMAAkhirnya Terbayar Sumbawa Besar (Suara NTB) Gaji delapan dokter spesialis yang bertugas di Rumah Sakit Manambai Abdulkadir (RSMA) rujukan Propvinsi di Sumbawa akhirnya terbayar. Setelah pihak RSMA melunasi tunggakan gaji tiga bulan, Januari, Februari dan Maret tahun ini.

Keterlembatan pembayaran gaji ini, menurut Direktur RSMA, dr. H. Syamsul Hidayat ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (18/4), karena sempat lama menunggu keluarnya SK Gubernur. Mengingat pembayaraan gaji para dokter spesialis ini berdasarkan SK Gubernur. Pihaknya juga membantah, kalau anggaran untuk gaji para spesialis ini hanya dianggarkan sampai April tahun ini. “Mana ada dalam DPA diatur anggaran gaji hanya untuk empat bulan. Ya setahunlah, gaji itu dianggarkan,” tandasnya.

Menurut dr. Dayat, panggilan akrabnya, gaji yang diterima para dokter spesialis ini cukup besar. Untuk empat dokter spesialis dasar, seperti spesialis dalam, kandungan, dan anak dibayar masing-masing sebesar Rp 30 juta per bulan. Sedangkan empat dokter spesialis penunjang lainnya dibayar Rp 20 juta per bulan. Di luar tunjangan rumah dinas dan mobil dinas. Masih ditambah honor pula Rp 2 juta per bulan. “Kan besar itu. Kurang apalagi rumah sakit kita,” tukasnya.

Pada kesempatan tersebut, dr. Dayat juga menyampaikan perkembangan status RSMA yang sebentar lagi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh. Tinggal menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) NTB. Untuk dokumen penilaian semuanya sudah dilakukan. Tim penilai dari provinsi yang di antaranya beranggotakan Kepala BKD NTB, Kepala Dikes NTB, Ahli dari Unram dan lainnya yang terkait juga sudah turun. Penilaian BLUD di antaranya terkait tata kelola keuangan, pelayanan, sumber daya manusianya, proyeksi keuangan kedepan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) hingga aset yang dimiliki. “Hasil penilaiannya, RSMA layak mendapatkan BLUD penuh.

Sekarang tinggal menunggu Pergub,” pungkasnya. (arn)

Halaman 6

LOKASI TTG - Lokasi kegiatan gelar TTG dan BBGRM tingkat NTB di kompleks Kemuter Telu Center, Taliwang, KSB.

Persiapan TTG dan BBGRM

Seluruh SKPD Diminta Berperan Aktif Taliwang (Suara NTB) Untuk menyukseskan pelaksanaan gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat provinsi NTB tahun 2016, Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Abdul Azis, MH memimpin rapat koordinasi lintas Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

Dalam kesempatan itu, Abdul Azis menekankan, agar seluruh SKPD yang terlibat di dalam kegiatan tersebut mengambil peran secara aktif.

“Aktifnya mulai sekarang di persiapan ini. Bukan pas kegiatan saja,” ujar Sekda.

Menurut dia, pada persiapan kali ini seluruh SKPD

harus menyampaikan kendala yang dihadapinya di lapangan. Termasuk mengkoordinasikan lintas SKPD untuk mencari solusi mengatasi persoalan tersebut. “Ingat ini gawe bersama, bukan saja BPPMD. Maka dari itu kalau ada kesulitan yang dihadapi, jangan disembunyikan. Sampaikan di forum supaya kita bisa pikirkan bersama cara mengatasinya,” tegasnya.

Diakuinya, untuk kegiatan TTG dan BBGRM tingkat provinsi ini, Bupati KSB telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan kepanitiaannya. Kendati demikian bukan berarti SKPD yang tidak terlibat langsung tidak bisa ikut ambil bagian.

“SKPD yang sudah jelas masuk dalam kepanitiaan saya harap sudah punya konsep apa yang harus dilakukannya, baik dalam persiapan sekarang ini, pelaksanaannya sampai nanti setelah selesai acaranya,” cetusnya.

Asisten administrasi pembangunan, H. Masyhur Yusuf, ST, MT pada kesempatan itu meminta Badan Lingkungan Hidup (BLH) untuk menyusun draf kebutuhan anggaran untuk pembersihan dan penataan seluruh kawasan Kemuter Telu Center (KTC). KTC sendiri sebelumnya telah ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan TTG dan BBGRM yang akan dihelat pada 27 hingga 30 April mendatang. “Saya harap

BLH segera sampaikan kebutuhan anggarannya supaya cepat juga kita siapkan dananya,” tukasnya.

Tidak hanya kepada SKPD, dalam kesempatan itu pihak pendukung kelancaran kegiatan tersebut juga dimintai komitmennya. Asisten II meminta BLH agar berkoordinasi dengan PLN agar selama kegiatan berlangsung pasokan listrik ke lokasi kegiatan tetap lancar. “Upayakan jangan ada pemadaman selama kegiatan,” sebutnya.

Sementara itu kepala BPMPD, Ibrahim, S.Sos menyebutkan, persiapan yang dilakukan saat ini tinggal menunggu finalisasi, bahkan diakui bahwa pihaknya telah

mengutus stafnya untuk menghadiri rakor yang dilaksanakan pihak provinsi. “Kita tinggal sinkronisasi nanti apa hasil rapat di provinsi dengan hasil kita di sini,” katanya.

Ibrahim berharap kepada pihak yang diberikan kepercayaan untuk melakukan penataan arena pelaksanaan TTG dan BBGRM, agar segera bisa menetapkan jadwal mulai pembangunan fasilitas pendukung di arena. “Pihak event organizer (EO) yang diberikan kepercayaan harus sudah mulai mempersiapkan lokasi dan diminta untuk intens melakukan komunikasi, sehingga penataan bisa dilakukan secara bersamasama,” harapnya. (bug/*)

Nama Pejabat Kejari Sumbawa Dicatut Sumbawa Besar (Suara NTB) Nama Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, Anak Agung Raka, P.D., SH dicatut oknum tak bertanggung jawab. Hal ini guna meneror sejumlah pejabat SKPD di Kabupaten Sumbawa.

Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Anak Agung Raka, P.D., SH mengakui hal ini sudah berulang kali terjadi. Di mana oknum tersebut mengaku sebagai dirinya dan menghubungi sejumlah pejabat. Alasannnya meminta pejabat tersebut untuk menghubungi Kajari. Padahal hal itu tidak pernah dilakukannya. “Sudah beberapa kali nama saya dicatut. Awalnya Kepala Dinas Kehutanan yang melapor hal ini.

Setelah itu Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Mereka mengaku diminta untuk menelepon Pak Kajari. Dan saya tidak tahu apa maksudnya,” ujarnya.

Selain itu, baru-baru ini, ia juga menerima laporan dari Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sumbawa, Drs. H. Muhammading, M.Si. Yang mana Asisten dihubungi oleh oknum yang mengaku dirinya dengan meminta nomor telepon tiga tersangka Kasus Embung Sebewe. “Saya menegaskan, tidak pernah melakukan hal tersebut. Kalau ada yang menelepon mengatasnamakan saya atau siapapun di Kejaksaan, jangan sampai dihiraukan. Dan lebih baiknya konfirmasi langsung ke Kejaksaan,” pungkasnya.

Kajari Sumbawa, Paryono, SH me-

nambahkan, kejadian tersebut bukanlah hal yang baru. Sebelum resmi bertugas di Kejari Sumbawa, pernah dilaporkan adanya oknum yang mengaku dari Kejari Sumbawa menghubungi sejumlah pejabat. Bahkan setelah resmi menjabat hal serupa kembali terjadi. “Sebelum saya masuk ke sini (Kejari Sumbawa), saya dilaporkan oleh Kasi Intel terkait hal tersebut. Setelah saya mulai masuk, juga ada lagi. Ini tidak hanya di Kabupaten Sumbawa. Di Kabupaten Sumbawa Barat pun pernah saya dihubungi oleh Sekda bahwa ada yang mengaku sebagai Kajari menelepon Kepala dinas di sana,” terangnya.

Terhadap hal tersebut, pihaknya sudah pernah mengingatkan sejumlah pejabat SKPD melalui sosialisasi pembentukan TP4D beberapa bulan yang lalu. Baik di Kabupaten Sumbawa,

maupun di Kabupaten Sumbawa Barat.

Apabila ada oknum yang mengaku sebagai pejabat di Kejaksaan Negeri Sumbawa menghubungi melalui telepon, jangan dihiraukan. Untuk lebih jelasnya langsung menghubungi pihak Kejaksaan.

Kajari menghimbau seluruh pejabat SKPD baik Kabupaten Sumbawa maupun Kabupaten Sumbawa Barat, supaya jangan menanggapi apabila ada hal semacam itu. Kalaupun masih ada keraguan, lebih baik langsung mengkonfirmasi ke Kejaksaan. Termasuk terhadap pihak yang sedang berperkara, yang diimingi dengan segala macam. “Terhadap semua masyarakat Kabupaten Sumbawa maupun Sumbawa Barat, SKPD, BUMN, BUMD, atau pihak yang sedang berperkara, tidak usah ditanggapi kalau ada hal semacam itu. Kalau ragu, silakan konfirmasi ke kami,” tukasnya. (ind)

Pemprov Sosialisasi Rokok Ilegal di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Peredaran rokok ilegal sudah marak terjadi di Provinsi NTB, tak terkecuali di Kabupaten Sumbawa. Guna mengantisipasi peredaran rokok ilegal tersebut, pemerintah provinsi melalui Biro Administrasi Perekonomian, menggelar sosialisasi yang digelar di kantor Bupati Sumbawa, Senin (18/4).

Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Manggaukang Raba, MM menyampaikan banyak ditemukan pita cukai rokok ilegal yang beredar di masyarakat. Peredarannya sudah terjadi di daerah Dompu, Bima, KSB, tak terkecuali Sumbawa.

Bahkan sudah banyak yang ditangkap

terkait peredaran rokok ilegal tersebut.

Untuk itu, pihaknya melakukan sosialisasi kepada msayarakat, terutama para pedagang dan pengusaha rokok. Supaya semua pihak sadar tentang pentingnya pita rokok ilegal. Mengingat nanti yang dirugikan adalah para pedagang ataupun pengusaha rokok.

“Selain barangnya yang disita, juga bisa ditangkap apabila mengedar dengan sengaja,” imbuhnya.

Sementara itu Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Muhammading, M.Si menyebutkan peredaran pita cukai rokok ilegal, akhir-akhir ini sudah beredar di Sumbawa. Ber-

dasarkan informasi dari Kantor Pelayanan Pengawasan Bea Cukai Pratama Sumbawa, yang pernah melakukan operasi. Sehingga sosialisasi yang dilakukan dimaksudkan dalam rangka memberikan pemahaman serta pencerahan kepada masyarakat, termasuk para pengusaha dan penjual rokok. Supaya mengenal ciri-ciri rokok ilegal. Atas informasi yang diberikan tersebut, diharapkan nantinya dapat disalurkan kepada pedagang-pedagang dan masyarakat lain. “Jadi kita harapkan yang mengikuti sosialisasi ini dapat memberikan informasi kepada keluarga ataupun rekannya. Karena rokok ilegal ini banyak beredar di desa,” imbuhnya. (ind)

Karyawan PT Pattindo Tuntut Tunggakan Pembayaran Gaji Sumbawa Besar (Suara NTB) Ratusan karyawan PT Pattindo sampai saat ini belum menerima gaji selama tiga bulan, terhitung dari Januari lalu. Para karyawan ini menuntut agar tunggakan gajinya segera dibayar.

Guna menyelesaikan persoalan tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa mencoba memfasilitasi para pekerja dengan pihak PT, Senin (18/4).

Pertemuan tersebut berlangsung di aula Kantor Disnakertrans Sumbawa. Dalam hal ini difasilitasi Kabid Hubungan Industrial dan PTK Kabupaten Sumbawa, Khaeril Anwar, S.Sos. Hadir dalam proses mediasi tersebut, pihak PLN area Sumbawa, yang diwakili Asmen Jaringan, Hengki Purbo Lesmono, S.T dan puluhan karyawan PT Pattindo. Termasuk Suvervisor PT Pattindo dari Sumbawa dan Sumbawa Barat. Namun dalam mediasi tersebut, pihak perusahaan PT Pattindo tidak mengadiri pertemuan. Yang mana sudah disurati oleh Disnakertrans. Namun pihak PT Pattindo sudah berjanji akan melunasi gaji tersebut pada 20 April mendatang, yang disampaikan melalui telepon. Hal ini didengarkan langsung karyawan yang mengikuti hearing di Disnakertrans Sumbawa.

Sehingga dalam berita acara pertemuan tersebut disepekati enam poin penting. Yakni pihak perusahaan PT Pattindo akan membayar gaji bulan Januari sampai dengan Maret 2016 paling lambat tanggal 20 April mendatang, dan dibayarkan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan.

Terkait dengan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dan Kesehatan pengawas ketenagakerjaan Kabupaten Sumbawa akan melakukan konfirmasi kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, jika benar belum didaftarkan ke Program BPJS maka pengawas ketenagakerjaan Kabupaten Sumbawa akan meningkatkan ke proses pengawasan dan pemeriksaan. Pihak PLN Area Sumbawa tetap mendukung proses penanganan permasalahan di PT Pattindo. Kepada PT Pattindo diwajibkan untuk pembayaran upah karyawan

(Suara NTB/ind)

TUNTUT GAJI - Hearing karyawan PT Pattindo yang menuntut gaji dengan pihak Disnakertrans Sumbawa, Senin (18/4). disesuaikan dengan perubahan UMK Kabupaten Sumbawa dan UMK Kabupaten Sumbawa Barat.

Karyawan yang berada di bawah PT Pattindo tidak dapat bekerja secara maksimal untuk bekerja, karena gaji tidak dibayarkan. Dan pihak PT Pattindo tidak melakukan PHK secara sepihak terhadap karyawan.

Muslim, seorang Supervisor Pelayanan Tenaga Kerja PT Pattindo menyampaikan, para karyawan mendatangi Disnakertrans terkait permasalahan gaji. Mengingat selama ini tetap bekerja, tetapi gajinya selama tiga bulan belum dibayarkan. Dengan adanya hearing ini, ia berharap PLN Area Sumbawa dapat menekan PT Pattindo untuk melunasi hak dari para karyawan. Menurutnya, meskipun PT Pattindo sudah konsorsium dengan PT lainnya, ia berharap hak dari para karyawan, termasuk dirinya dapat diberikan sepenuhnya. Ia juga menekankan diberikan kejelasan mengenai kontrak kerja. Sehingga dalam bekerja karyawan dapat dilindungi. “Kami juga berharap Disnakertrans dapat memperjuangkan apa yang menjadi harapan kami,” ujarnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) melalui Kabid Hubungan Internasioanl dan PTK Kabupaten Sumbawa, Khaeril Anwar, S.Sos mengakui mediasi ini

dilakukan karena menyangkut masalah hak upah. Hal ini masuk dalam rana perselisihan hak baik itu upah, Jamsostek, ataupun BPJS. Bila perlu pihak PT melunasinya sebelum waktu yang ditentukan. Karena PT Pattindo ini sudah menunjuk konsorsium, sharing saham. Mudah mudahan dengan selesainya penandatanganan Akte Notaris tentang sharing saham oleh PT Pattindo dengan dua konsorsiumnya itu. Sehingga dana dari PT itu dapat menyelesaikan hak upah kurang lebih 200 karyawan itu,” ujarnya.

Pihaknya juga akan memanggil kembali PT Pattindo supaya dapat hadir pada waktu yang sudah ditentukan.

Sementara Asisten Manager PLN Area Sumbawa, Hengky Purbo Lesmono, ST mengatakan, pihaknya sudah menghubungi Manajer Jaringan PT Pattindo, dan berjanji akan menuntaskan persoalan ini sesuai dengan berita acara yang sudah dibuatkan. Mengingat tengah berada di notaris bersama dua vendor yang nantinya akan membantu keuangan PT Pattindo. Kalaupun sudah ACC di Notaris, dua vendor inilah yang mem-back up operasional termasuk gaji dari karyawan. “Kami tetap akan mengupayakan untuk berkoordinasi dengan pihak PT Pattindo. Supaya menyelesaikan persoalan karyawan yang sudah disepekati dalam berita acara,” tukasnya. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 19 April 2016

Halaman 7

Kerjasama Bappeda Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB LAKIP Pemkab Dompu Tahun 2015 (Bagian 2)

Arah Kebijakan Daerah dalam Mewujudkan Pembangunan Dompu (Suara NTB) -

Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2015 dengan visi terwujudnya masyarakat Dompu yang mandiri dan religius. Visi ini dijabarkan dalam lima misi pembangunan daerah.

Di antaranya menumbuhkan ekonomi yang berbasis sumber daya lokal dan mengembangkan investasi dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku usaha.

Mengembangkan masyarakat yang religius, berakhlak mulia, berbudaya, dan saling menghormati sesama. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan, terjangkau dan berkualitas. Melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan penataan Kota

kan pelayanan publik.

Ada beberapa tujuan pemerintah Kabupaten Dompu sesuai Visi Misinya yaitu mewujudkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, meningkatkan daya tahan dan daya tangkal masyarakat, meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dan daerah serta meningkatkan citra daerah, meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat, tersedianya infrastruktur strategis daerah yang memadai, menciptakan wajah kota yang bersih indah dan nyaman, serta lingkungan yang asri dan lestari. Tujuan lainnya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan supremasi hukum serta menciptakan tatanan organisasi pemerintah

yang indah, nyaman, dan mempesona serta lingkungan yang lestari. dan menegakkan supremasi hukum, menjalankan pemerintahan yang amanah, istiqomah, dan b e b a s d a r i KKN, serta m e mantap-

Arifuddin

yang efektivitas dan efisiensi.

Terwujudnya peningkatan produktivitas daerah yang ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang mantap, menurunnya tingkat kemiskinan menjadi dibawah rata– rata tingkat kemiskinan nasional, dan terciptanya lapangan pekerjaan dan menurunnya tingkat pengangguran di antara sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran lain yaitu mewujudkan masyarakat yang taat dan sadar hukum, mewujudkan penuntasan wajib belajar sembilan tahun, mewujudkan peningkatan usia harapan hidup penduduk Kabupaten Dompu, penurunan AKI, AKB, dan gizi buruk, serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan keluarga. Menyediakan infrastruktur yang memadai, tata ruang yang serasi, selaras dan produktif, wajah kota yang bersih, nyaman dan indah, lingkungan perumahan dan pemukiman yang layak dan sehat, kelestarian hutan dan

langan bencana. Revitalisasi pelayanan publik, dan restrukturisasi serta revitalisasi organisasi pemerintahan.

Sementara arah kebijakan daerah pada peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber modal, sarana prasarana ekonomi, pengembangan agribisnis, pariwisata industri kecil, perdagangan dan pertambangan, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, Peningkatan efektivitas dan kualitas pelayanan pendidikan, Peningkatan efektivitas pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan.

Peningkatan aksesibilitas wilayah, peningkatan cakupan pelayanan irigasi, pengembangan lingkungan permukiman dan perumahan yang layak, peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan,

sumber mata air. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, aparatur Pemerintah yang bersih profesional. Sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

Strategi yang ditempuh dengan revitalisasi dan akselerasi akses masyarakat miskin terhadap sumberdaya ekonomi, optimalisasi pertumbuhan sektor–sektor unggulan daerah berupa pertanian, perdagangan, hotel dan restoran, industri pengolahan dan pertambangan. Penyetaraan gender dan anak. Revitalisasi akses, mutu dan relevansi pendidikan, optimalisasi dan revitalisasi pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan.

Optimalisasi pembangunan infrastruktur strategis daerah, optimalisasi pendayagunaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, optimalisasi pencegahan dan penanggu-

peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.

Peningkatan koordinasi penegakan hukum, serta penataan struktur organisasi dan tata k e r j a SKPD. (ula/*)

H. Bambang M. Yasin (Suara NTB/ula)

Studi Banding DPRD Bima ke KLU Dinilai Kurang Bermanfaat

Pemda Janji Keluarkan Batulante dari Keterisoliran Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa menerima kunjungan sekaligus berdialog dengan warga kecamatan Batulante yang tergabung dalam Batulante Center (BLC) di ruang kerjanya, Senin (18/4). Warga mengeluhkan akses jalan, jaringan telekomunikasi dan listrik yang minim. Untuk itu, Wabup berjanji dalam lima tahun kepemimpinan Husni Mo, akan membangun ruas jalan di Batulante serta mengupayakan jaringan telekomunikasi, agar Batulante tak lagi menjadi daerah yang terisolir.

Perwakilan Warga dari BLC, Edi Wijaya Kusuma dan Hasrun Al Tebas, mengungkapkan daerahnya kini masih tertinggal, karena terhambat akses transportasi jalan. Ketiadaan jaringan telekomunikasi dan listrik yang tidak memadai. “Kami berharap Pemkab melakukan kajian secara lebih mendalam, agar dapat membantu kami lepas dari ketertinggalan,” harap mereka.

Wabup, Drs. H. Mahhmud Abdullah, sudah pernah melihat langsung kondisi Batulante saat kampanye Pilkada 2015 waktu itu. Pada waktu itulah, bersama Bupati, H.M. Husni Jibril, berjanji untuk membuka keterisoliran wilayah tersebut. Dimulai dengan membangun akses jalan yang layak dan memadai. Memang tidak bisa sekaligus dalam setahun.

Mengingat kondisi keuangan daerah yang terbatas. Namun, Wabup memastikan setiaap tahunnya akan dianggarkan untuk pembangunan jalan ke Batulante. Hingga diharapkan sebelum tahun kelima pemerintahannya sudah tuntas.

Kini Pemkab sedang menyusun RPJM, yang akan menjadi acuan pembangunan dalam lima tahun kedepan. Jalan Batulante menjadi priorits dan harga mati untuk dimasukkan ke dalam RPJM. Tak hanya soal jalan, Wabup juga melihat potensi besar perkebunan di wilayah Batulante. Tak hanya dikenal sebagai penghasil kopi, Batulante juga berpotensi untuk pengembangan tanaman buah buahan, seperti durian, rambutan, manggis dan lainnya. “Kita akan berupaya tempatkan satu orang penyuluh perkebunan di setiap desa di Batulante,” ujarnya.

Untuk jaringan telekomuniksi, Pemkab akan berkoordinasi dengan perusahaan seluler sambil melihat kemampuan yang ada di wilayah tersebut. Sementara bisa disiasati dengan pemasangan radio ORARI di setiap desa. Sedangkan untuk listrik diharapkan bisa terbantu kalau nantinya PLTS Senawang Orong Telu bisa dioperasionalkan. “Banyak yang bisa kita kembangkan di Batulante. Semuanya sambil jalan, kita benahi. Termausk kita coba membangun objek wisata di Batulante yang terkenal memiliki banyak air terjun. Pelan pelan akan kita benahi dan upayakan,” pungkasnya. (arn)

Bima (Suara NTB) – Studi banding yang dilakukan oleh 45 anggota DPRD Kabupaten Bima ke Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Lombok Timur (Lotim) selama satu minggu belum lama ini, dipandang tidak membuahkan hasil yang positif untuk daerah. Justru dinilai sebagai pemborosan anggaran.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Sulaiman, MT kepada Suara NTB, Senin (18/4) mengemukakan, ia terpaksa mengikuti studi banding tersebut. Hal itu, untuk menunjukkan komitmen kebersamaannya dengan anggota Dewan. Namun secara pribadi dia menolak, karena dari awal sudah memprakirakan jika hasil yang dibawa usai kegiatan itu tidak ada.

“Kami selama seminggu di sana (KLU dan Lotim), hanya untuk jalan – jalan saja. Tidak ada hasilnya, justru menghabiskan anggaran yang banyak,” akunya Dia menjelaskan, sebelum disepakati, hal itu sempat ditolak oleh dirinya. Dengan mengusulkan agar studi banding tahun ini tidak bertempat dalam satu wilayah Provinsi NTB. Apalagi, kata dia daer-

Sulaiman menginginkan studi banding bertempat di wilayah atau daerah pulau Jawa atau Kalimantan.

Meskipun mengeluarkan anggaran yang besar namun hasilnya ada.

Duta partai Gerindra ini menambahkan setelah sampai di wilayah kabupaten tersebut, sebanyak 45 anggota Dewan hanya mendengarkan sambutan dan pidato dari pejabat di wilayah setempat.

“Kita hanya mendengarkan saja. Tidak ada yang kita petik dan bawa pulang dalam studi banding selama yang berlangsung selama seminggu kemarin,” pungkasnya. (uki)

ah yang menjadi tujuan studi banding tersebut merupakan kabupaten baru yang baru seumur jagung.

“Dari awal saya sama sekali tidak mendukung. Karena daerah menjadi tujuannya masih dalam wilayah Provinsi yang sama. Lagipula pemerintah yang menjadi tujuannya masih baru. Merekalah yang seharusnya ke Bima, bukan malah sebaliknya,” jelasnya.

Pemda Jemput Izin Kehutanan untuk Rababaka Komplek

Sekwan Proses Pelantikan Wakil Ketua DPRD Bima (Suara NTB/uki)

URUS DOKUMEN - Parkir motor warga yang sedang mengurus dokumen kependudukan di kantor Dinas Dukcapil Bima, Senin (18/4).

Bima (Suara NTB) – Dinilai jarang berada di kantornya untuk melayani masyarakat, Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bima, Drs. Andi Sirajuddin, M.Ap disorot. Dia dinilai lebih banyak di lapangan ketimbang berada dalam ruangannya. Justru yang paling disesalkan masyarakat, dia lebih banyak mengikuti kegiatan Bupati dan Wabup Bima yang bukan agenda dinasnya.

Salah seorang warga Sie Kecamatan Monta, mengeluhkan jika bertandang ke kantor tersebut selama ini, tidak pernah menjumpai atau bertemu dengan Kadis. Padahal, sebagai Kadis harus memberikan contoh yang baik pada bawahannya.

“Jujur saja pak, selama saya ke sini (kantor Disducapil), tidak pernah bertemu dengan kepalanya,” ucapnya saat ditemui Suara NTB, Senin (18/4).

Warga tersebut mempertanyakan apa yang dilakukan

yang bersangkutan selama tidak masuk kantor dan berada di ruangannya.

Dia mempertanyakan tugas luar Kadis itu seperti apa.

Rupanya hal itu, tidak dikeluhkan sendiri olehnya. Warga desa Rade Kecamatan Madapangga, Ahmad Maulana mengeluhkan hal serupa.

Kata Ahmad sebagai pelayan masyarakat, Kadis harus tetap berada di ruangan sampai jam kantor pulang.

Ahmad mengetahui, Kadis yang bersangkutan lebih banyak berada di lapangan. Bahkan kerap mengikuti agenda dan kegiatan Bupati dan Wabup. Yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dinas setempat.

“Saya sering melihat, setiap ada bupati atau wakil bupati blusukan, pasti Kadis juga ada. Walaupun bukan urusan dinasnya,” terangnya.

Keduanya berharap agar atasanya seperti Bupati maupun Wabup mengingatkan kepada yang bersangkutan agar lebih profesional dan disiplin

dalam bekerja. Untuk lebih banyak berada di ruangan atau kantor melayani masyarakat.

Terpisah, Kadis Disdukcapil Kabupaten Bima, Drs Andi Sirajuddin, M. Ap membantah tudingan warga tersebut. Bahkan dia menegaskan jika selama ini tidak tidur di lapangan, lantaran memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

“Saya jarang di kantor karena saya melayani masyarakat di lapangn jemput bola. Apa itu dibilang tidak profesional?,” katanya dikonfirmasi via HP. Sirajuddin mengakui, walaupun dia sering di lapangan, namun semua pekerjaan di kantor tetap diselesaikan dengan baik, tidak ada pekerjaan yang tertunda dan terbengkalai. Bahkan sebelum turun ke lapangan ia akan memastikan jika pekerjaan yang akan ditinggalakan harus rampung.

“Soal saya mengikuti kegiatan atau agenda Bupati dan Wabup, apa salah jika diundang,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ula)

Kinerja Kadis Dukcapil Bima Dipertanyakan

(Suara NTB/uki)

Bima (Suara NTB) – Sekretariat Dewan (Setwan) Kabupaten Bima telah menerima surat pergantian antar waktu (PAW) posisi wakil ketua I DPRD Bima. Saat ini surat tersebut akan diproses agar menjadi dasar hukum pelantikan Wakil Ketua baru dan menggantikan posisi pendahulunya.

Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Bima, Drs H. Supratman M.Si mengaku pihaknya sudah menerima surat dari DPD II Partai Golkar terkait jabatan yang akan mengisi posisi Wakil Ketua DPRD. “Sudah diterima. Nanti akan diumumkan dalam rapat paripurna,” ucap Sekwan saat ditemui Suara NTB, Senin (18/4).

Rencananya, saat diumumkan nanti, juga akan dibahas penyampaian usulan sebelum disampaikan ke Gubernur.

“Setelah surat pengajuan dikirim ke Gubernur. Barulah Wakil Ketua Dewan itu dilantik,” kata Supratman.

Sebelumnya anggota dewan, H. Muhamad resmi ditunjuk oleh DPP Partai Golkar untuk mengisi kursi wakil ketua DPRD Kabupaten Bima periode 2014 – 2019. Kursi Wakil Ketua DPRD Bima kosong lantaran ditinggalkan Hj. Indah Dhamayanti Putri, yang saat ini menjabat sebagai Bupati Bima.

Anggota Dewan dari daerah pemilihan empat (Dapil 4) itu, yakni Kecamatan Belo, Palibelo, Langgudu, Woha dan Lambitu yang juga Bendahara Umum DPD II partai Golkar Kabupaten Bima ini bersaing ketat dengan Sekjen yang juga Ketua Komisi II, Ir Suryadin untuk menempati kursi pimpinan dewan tersebut.

Penetapan Muhamad menjadi wakil Ketua DPRD berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPP Golkar, Nomor B298/Golkar/lll/2016.

SK itu ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham tertanggal 31 Supratman Maret 2016. (uki)

(Suara NTB/uki)

Sulaiman

Dompu (Suara NTB) Janji Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc untuk merampungkan izin pemanfaatan kawasan hutan bagi proyek Rababaka komplek dalam sepekan, langsung disikapi jajaran Pemda Dompu. Dinas Kehutanan akan menjemput izin dimaksud sambil mengantar berkas persyaratan.

Kepala Bidang Planologi Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu, Ir. Asikin kepada Suara NTB di kantor Setda Dompu, Senin (18/4) mengaku, beberapa dokumen terkait persyaratan penciutan lahan milik PT Usaha Tani Lestari (UTL) di bendungan Tanju Kecamatan Manggelewa seluas 220 ha telah dikirimkannya ke Kementerian LHK RI melalui email Minggu (17/4) malam dan Senin pagi. “Asli dokumen harus diantar, karena besok (hari ini) ada rapat di kementerian jam 14.00 WIB,” kata Asikin.

Asikin mengatakan, sesuai janji Menteri LHK akan mengeluarkan izin penciutan milik PT UTL untuk dimanfaatkan sebagai daerah genangan bendungan Tanju dalam sepekan. “Saya antar dokumen. Kalau sudah rampung, saya akan pulang membawa izinnya,” kata Asikin.

Selain izin penciutan izin PT UTL, Asikin mengaku, pihaknya telah memproses pinjam pakai lahan kawasan untuk pelebaran daerah irigasi dan tempat penumpukan material. Namun proses izinnya dilakukan secara terpisah dan tidak sampai ke Kementerian. “Kalau yang ini cukup di KPHP (Provinsi),” ungkapnya.

Pada acara Festival Pesona Tambora tahun 2016, Menteri LHK RI, Dr. Ir. Siti Nurbaya, MSc dalam sambutannya menjanjikan proses pengurusan izin kawasan yang belum rampung untuk bendungan Rababaka kompleks dalam sepekan bisa diambil. “Kami sudah rapatkan dan nanti malam saya akan rapatkan dengan Dirjennya, karena itu menyangkut banyak aspek. Pekan depan, kepala Dinas Kehutanannya bisa ambil izinnya,” kata Siti Nurbaya menjawab harapan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Sementara Gubernur menyampaikan, percetakan sawah baru harus diawali dengan membuat irigasi yang baik dan bendungan. Proyek Rababaka kompleks masih membutuhkan persetujuan dari Menteri LHK dan kehadiran Menteri diharapkan akan segera turun.

“Ada di kompleks Rababaka masih butuh persetujuan dari Menteri Kehutanan. Rababaka kompleks yang menjadi idaman masyarakat Dompu puluhan tahun akan terwujud pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini,” kata gubernur. (ula) Asikin

SUARA NTB Selasa, 19 April 2016

POLHUKAM

Halaman 8

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

Optimis Program BSS AWAL tahun 2015 lalu, Provinsi NTB telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelarangan Pemotongan Ternak Betina Produktif Besar Ruminansia. Salah satu tujuannya, sebagai upaya mewujudkan salah satu program unggulan di Provinsi NTB sebagai daerah Bumi Sejuta Sapi (BSS) yang sudah dicanangkan.

Semenjak disahkan satu tahun yang lalu, Perda tersebut memang masih baru dalam tahap sosialisasi ke masyarakat. Sehingga direncanakan setelah satu tahun berjalan, baru Perda tersebut akan bisa efektif dijalankan.

Meskipun perda tersebut masih dalam tahap sosialisasi, namun hasil yang didapatkan sudah cukup baik. Yakni sudah mampu menurunkan angka pemotongan ternak ruminansia betina produktif besar dari tahun sebelumnya Hal tersebut diakui oleh Sekretaris Komisi II DPRD NTB, Yek Agil kepada Suara NTB, Senin (18/4). Menurutnya setelah lahirnya perda itu, terjadi penurunan yang cukup segnifikan dibandingan tahun-tahun sebelumnya. “Berdasarkan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Gubernur NTB tahun anggaran 2015, di sana menyebutkan pada tahun 2015 hanya sekitar 85 ekor ternak ruminansia yang sudah dipotong,” ujarnya.

Yek Agil berharap jumlah sapi ruminansia yang sudah dipotong sepanjang tahun 2015 itu datanya benar. Meskipun ia mengakui bahwa pihaknya masih belum mengecek data yang disajikan dalam LKPJ Gubernur tersebut ke lapangan.

“Mudah-mudahan angka itu benar, tetapi kita akan tetap melihatnya ke lapangan nantinya. Kalau ini benar, maka terjadi penurunan yang drastis dari tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan politisi PKS itu, bahwa dengan melihat data yang sekarang, maka ia sangat optimis NTB akan mampu mewujudkan dirinya sebagai salah satu provinsi lumbung sapi nasional.

“Mudah-mudahan ke depan angkanya terus menurun seperti ini.

Sehingga harapan kita NTB bisa tetap menjadi salah satu provinsi lumbung sapi nasional,” pungkasn y a . (ndi)

(Suara NTB/ist)

TES URINE – Personel Bid Propam Polda NTB dan SOSIALISASI – Kasubbid Provos Bid Propam Polda NTB, Kompol I Wayan Lotera memberikan PNS Polda NTB tertib melakukan tes urine di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, akhir pekan lalu. sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada personel Polsek Ampenan.

(Suara NTB/ist)

Quick Wins Program Enam Kapolri

Polisi Bakal Tindak Tegas Oknum Terlibat Narkoba Mataram (Suara NTB) – Upaya pencegahan ke dalam terus digalakkan, mengingat masih terbukanya peluang oknum anggota kepolisian terlibat penyalahgunaan narkoba.

Implementasi Quick Wins Program Enam, polisi sebagai penggerak revolusi mental dan tertib sosial di ruang publik, dilakukan dengan menggiatkan sosialisasi dan tes urine anggota.

Jika terlibat narkoba, sejumlah sanksi menanti.

Kasubbid Provos Bid Pro-

dia, dilakukan tes urine di sejumlah satuan kerja sebagai bagian dari Operasi Bersinar 2016. Untuk mengecek dugaan keterlibatan penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri.

Khusus untuk personel Bid Propam sendiri, kerjasama dengan tim Dokpol Rumkit Bhayangkara Mataram, telah memeriksa urine 60 personel akhir pekan lalu. Pun demikian dengan unit Propam di Polres dan Polsek jajaran di seluruh NTB. “Belum ada indikasi ang-

Pengembangan Kasus SPAM KLU

Jaksa Cecar Tersangka di Persidangan

Yek Agil (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Selain pembuktian untuk menguatkan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Lombok Utara juga memperdalam keterlibatan tersangka baru.

(Suara NTB/dok)

Terapkan Prinsip ”BETAH” SELEKSI bakal calon anggota Polri 2016 dihajatkan diselenggarakan tanpa ada kecurangan sedikitpun. Masing-masing tahapan seleksi dilakukan dengan prinsip “BETAH”, yakni Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis.

Demikian disampaikan Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra Tri Budi Pangastuti, MM, Senin (18/4) di ruang kerjanya.

Kepolisian melakukan pengawasan secara komprehensif guna mencegah praktik-praktik tak jujur.

“Panitia diawasi oleh secara internal dipantau oleh Inspektorat Pengawas Polda (Itwasda),” terangnya. Pun juga secara eksternal dengan melibatkan sejumlah LSM dan tokoh masyarakat.

Hingga Senin, (18/4) pukul 05.33 Wita, jumlah pendaftar yang mengakses laman pendaftaran penerimaan.polri.go.id, mencapai 1.561 orang. Rinciannya, 112 orang pendaftar calon taruna Akpol, 105 orang pendaftar Bintara penyidik pembantu, 804 pendaftar Bintara, dan 570 orang pendaftar Tamtama.

Sementara yang telah melakukan verifikasi adalah 201 pendaftar. Rincianya dengan urutan yang sama, yakni 11 pendaftar taruna Akpol, 2 Bintara penyidik pembantu, 175 pendaftar Bintara, dan 13 pendaftar Tamtama.

Tri Budi menjelaskan bahwa kuota calon anggota Polri yang bakal diterima adalah kewenangan Mabes Polri. “Jumlahnya sesuai kebutuhan personel. Itu keputusannya dari Mabes,” ungkapnya.

Ia mengimbau kepada para pendaftar untuk percaya pada kemampuan sendiri dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin.

Sebab, tidak ada siapapun yang dapat menjanjikan kelulusan.

“Jangan percaya apabila ada orang ataupun oknum anggota yang mengaku bisa membantu meluluskan. Jangan percaya jika ada orang yang menjanjikan apapun terkait penerimaan anggota Polri,” tegasnya. Sebelumnya juga telah ditegaskan bahwa setiap orang yang menjanjikan kelulusan atau bertindak sebagai calo akan diproses pidana.

Dalam proses penerimaan calon anggota Polri, akan ada penandatanganan pakta integritas sebagai komitmen kejujuran dan sportivitas. “Nanti orang tua juga akan tanda tangan perjanjian untuk tidak melakukan suap atau upaya apapun untuk mempengaruhi proses seleksi,” Tri Budi Pangastuti tandasnya. (why)

pam Polda NTB, Kompol I Wayan Lotera didampingi Kabid Humas, AKBP Dra. Tri Budi Pangastuti, MM mengungkapkan, aturan terhadap siapapun anggota Polda NTB dan Polres jajaran terlibat tindak pidana sudah sangat jelas.

Apalagi terkait kasus narkoba.

“Akan diproses secara internal. Tindakan disiplin, sidang kode etik, maupun sanksi pidana,” tegasnya, ditemui Senin (18/4) di Mapolda NTB. Fungsi penegakkan disiplin, lanjut

Diketahui tersangka baru dalam kasus SPAM KLU adalah INY, kuasa direktur dari PT. Inverotama, rekanan pemenang tender. INY hadir di persidangan Senin (18/4) kemain, bersama tiga orang saksi lainnya. Saksi lainnya adalah Rini Retno dari PT. Indofive selaku supplier pipa HDPE, Muhammad Irsan dan Muhammad Ainudin dari panitia dan bendahara.

Sidang dipimpin Wakil Ketua PN Mataram Heri Sutanto, SH, MH, dan hakim ad hoc Edward Samosir, SH, M.Idris M. Amin, SH. Dalam persidangan, INY yang didudukkan menjadi saksi dicecar oleh JPU Thailani, SH, terkait proses memenangkan tender dengan nilai Rp 12 miliar tahun 2012.

Kapasitas INY adalah kuasa dari direktur Yohanes Roman, pemilik PT. Inverotama yang berbasis di Jakarta.

Proyek itu dijelaskannya dibangun Juli 2012, setelah melalui teken kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bambang Eko Subianto, yang menjadi terdakwa dalam perkara itu.

Dari pagu anggaran itu, nilai kontrak mencapai Rp 11,4 miliar, dengan item pekerjaan seperti pemasangan pipa HDPE, reservoar, instalasi mesin pompa, bangunan pendukung operasional serta

(Suara NTB/ars)

SAKSI - Saksi INY, yang juga ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus SPAM KLU, dalam persidangan Senin kemarin di Pengadilan Tipikor Mataram. jenset.

Dalam membuat kontrak, adakah deal dengan terdakwa? Dijawabnya tidak ada, karena proses lelang terbuka dengan penawar juga dari perusahaan lain seperti PT Jasuka dan PT Citra Nusantara.

Ketika pertanyaan masuk pada substansi pekerjaan yang sebelumnya sudah dicek ahli konstruksi Universitas Mataram, saksi menyampaikan beberapa koreksi karena dianggapnya ada kelemahan temuan ahli.

Seperti saat pengecekan pipa di lapangan, dianggapnya tim ahli belum terlalu berpengalaman. “Ahli belum berpengalaman audit pipa.

Sebab pipa ini kan tidak sekedar kaitannya dengan berat dan panjang, tapi ada sistem di dalamnya. Ada faktor engineering, ada faktor pabrikan yang harus diperhatikan,” terangnya.

Kemudian dia ditanyakan

soal spesifikasi pemasangan pipa yang kedalamannya kurang dari 100 cm sesuai kontrak, tapi hanya kisaran 75 cm berdasarakan pengecekan ahli. Apa ada yang salah dari cek fisik Unram ini? tanya Thailani lagi. “Tidak ada yang salah. Cuma, ahli harusnya cek lebih detail, karena pipa ini bisa bergeser naik ke permukaan karena pengaruh hujan, sehingga saat diperiksa ada yang 75 cm,” tegasnya.

Nah pemeriksaan bersifat sampling ini dipertanyakannya, karena bisa saja tidak mewakili realisasi pekerjaan secara keseluruhan.

Dipertanyakan juga soal panjang pipa 2.160, tapi yang dilakukan pengadaan panjang 2.900. Diakuinya ada kelebihan pengadaan. Namun ditimpali jaksa, bahwa kelebihannya itu pun dihitung sebagai kerugian negara karena tidak berfungsi sama sekali. (ars)

Buru Terduga Pelaku Pembunuhan

Polisi Dalami Keterangan Saksi Mataram (Suara NTB) – Polisi secara intensif memeriksa sejumlah saksi guna mendalami motif dugaan pembunuhan AA (65), warga Taliwang, KSB, yang ditemukan tewas di jalan menuju Pantai Mapak, Sekarbela, akhir pekan lalu.

“Kita periksa saksi dari sejumlah pihak. Masih dalam rangka penyelidikan,” ungkap Kasatreskrim Polres Mataram, AKP Haris Dinzah, SH, SIK kepada wartawan di

Mapolda NTB, Senin (18/4).

Ia menjelaskan, pihaknya masih mengklarifikasi sejumlah pihak, diantaranya, warga setempat dan beberapa anggota keluarga. “Saat ini kita baru memeriksa tujuh orang saksi,” ujarnya.

Untuk mendalami motif dan mengungkap terduga pelaku pembunuhan, sambung dia, masih memerlukan pendalaman keterangan saksi.

Juga sejumlah barang bukti

berupa telepon genggam dan pisau yang ditemukan di TKP. Disebutkan, bahwa korban yang merupakan pengusahan itu pada saat hari naas, berangkat menuju Mataram dari Taliwang pada hari yang sama, Sabtu (16/4) pagi, sekitar pukul 06.00 Wita.

“Masih kita kembangkan.

Masih penyelidikan,” tandasnya.

Sebelumnya, polisi menyebutkan dugaan pada tindak pidana pembunuhan menguat.

Ditemukan barang bukti berupa pisau di TKP. Tak jauh dari lokasi mayat yang ditemukan di parit di pinggir jalan, dekat dengan areal persawahan. Selain itu, bercak darah juga ditemukan di bagian dalam mobil pickup L300 EA 9824 H tersebut.

Jasad korban ditemukan oleh warga setempat di dalam parit di pinggir sawah sekitar pukul 15.30 Wita. Tergeletak terlentang di bawah pohon waru. Luka yang diderita kor-

ban, antara lain di kepala dan di bagian perut sebelah kanan. Diduga akibat tusukan benda tajam.

Diperkirakan, waktu kematian antara pukul 14.00 hingga 16.00 Wita. Tubuh korban masih lentur ketika dimasukkan ke kantong jenazah. Sembari mendalami keterangan sejumlah saksi, pihak Polres Mataram juga menanti hasil autopsi jenazah. Untuk menguak sebabsebab kematian. (why)

gota salahgunakan narkoba.

Ini sebagai langkah pencegahan,” ujar Lotera. Meski demikian, sambung dia, pihaknya terus menggiatkan sosialisasi dengan terjun langsung ke sejumlah Polsek.

“Polisi sebagai representasi negara harus bekerja keras memberantas narkoba. Tetapi, bagaimana mau memberantas kalau kita sendiri di dalam tidak bersih? Itulah kenapa kita tegaskan penindakan ke dalam,” ujarnya.

Bekal sosialisasi dan penyuluhan ke dalam tersebut, kata Lotera, juga diaplikasikan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dimulai dari lingkungan keluarga anggota polisi sendiri serta lingkungan sekitarnya.

“Polisi harus tertib sosial, menjadi contoh di masyarakat.

Revolusi mental perang melawan hawa nafsu. Secara bertahap agar terwujud perubahan perilaku di masyarakat demi terjaganya kamtibmas,” pungkasnya. (why/*)

Kasus Pengungsi Rohingya akan Naik ke Tahap Penuntutan Mataram (Suara NTB) – Berkas kasus dugaan pelanggaran imigrasi pengungsi Rohingya, inisial AH (44) telah dinyatakan lengkap. Pihak Kantor Imigrasi Kelas IA Mataram, bakal segera menaikkan status penanganan kasus ke tahap penuntutan.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas IA Mataram, R. Agung Wibowo, AmdIM, SH, MSi menjelaskan, berkas perkara kasus yang ditangani sejak 16/4 silam itu telah langkap atau P21.

“Tadi kami sudah menerima surat dari kejaksaan. Berkas kasus itu dinyatakan telah lengkap,” jelasnya ditemui di Mapolda NTB, Senin (18/4).

Penyidikan atas dugaan pelanggaran pemalsuan dokumen keimigrasian itu, berawal dari upaya tersangka AH mengurus dokumen, yang hendak berangkat ke Malaysia. Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan barang bukti, ditemukan adanya indikasi identitas tidak benar yang dicantumkan.

“Berkembang ke adanya dugaan pelanggaran unsur seperti diatur dalam pasal 126 huruf e UU nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian,” jelas Agung. Pelanggaran dimaksud, sambung dia, beru-

pa memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Pihak Disosdukcapil Lotim, kata Agung, pun telah diklarifikasi terkait dokumen kependudukan dimaksud, yang mana disebutkan bahwa asli dan teregister di dalam sistem.

Ia menyebutkan, sejumlah informasi yang tertera di KTP, KK, dan Akta Kelahiran yang diajukan, isinya diduga palsu. “Dalam pemeriksaan juga ditemukan dokumen UNHCR bahwa dia ini statusnya pengungsi Rohingya di Malaysia,” ungkapnya.

Pemerintah Malaysia, lanjut dia, melalui kedutaan besarnya di Indonesia telah dikonfirmasi terkait adanya pengungsi tersebut. “Memang benar dia pengungsi di salah satu tempat di wilayah Malaysia.”

Mengenai status kewarganegaraan yang bersangkutan, pihak Kantor Imigrasi Mataram akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait. “Pengungsi ini ada peraturan perundang-undangan tersendiri. Kita coba konsultasi dulu, karena ini juga menyangkut HAM,” terangnya.

Pengungsi Rohingya, Myanmar itu diduga masuk ke wilayah Indonesia secara illegal. Namun anehnya ia mengantongi dokumen kependudukan Indonesia. AH yang menikahi TKI asal Lombok itu mengalami kesulitan komunikasi dalam bahasa Indonesia, pada sesi wawancara saat mengurus paspor. (why)

(Suara NTB/why)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Selasa, 19 April 2016

Halaman 9

Minim, Pembaca Karya Sastra di Lombok (Suara NTB/lin)

Mataram (Suara NTB) Sastrawan NTB, Kiki Sulistyo menilai pembaca karya sastra di Lombok hingga kini masih minim. Ia menilai, rendahnya minat baca karya sastra tak terlepas dari belum adanya ruang yang mempertemukan pengarang dan pembaca dengan karya sastra itu sendiri.

Hotel Adi Sankara dengan Lokasi Strategis HOTEL ADI SANKARA yang berlokasi di Jalan Pramuka Nomor 12X Kota Mataram ini merupakan salah satu hotel dengan lokasi yang strategis. Jauh dari hiruk pikuk dan keramaian, namun dekat dengan pusat kota dan pusat perbelanjaan. Bukan hanya itu saja, jika ingin mengunjungi pantai lokasinya pun tidak terlalu jauh dari pantai-pantai di sekitar Kota Mataram.

“Hotel ini jauh dari keramaian, tapi dekat dengan pusat kota. Selain itu kita juga menyediakan lahan parkir yang luas untuk tamu,” ujar Manager Hotel Adi Sankara Ratih Dewanti kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (18/4).

Hotel dua lantai ini didirikan di atas tanah seluas enam are dengan 12 kamar. Ada dua tipe kamar yang disediakan, diantaranya superior dan deluxe dengan harga sewa Rp 300 ribu dan Rp 350 ribu. Selain itu, hotel ini juga menyediakan paket travel bagi tamu yang ingin berwisata keliling Lombok.

“Kami juga bekerjasama dengan travel agent, sehingga untuk tamu yang ingin berlibur juga kami sediakan paket liburan,” kata Ratih.

Hotel ini telah dibangun sejak 2013 lalu dengan berbagai fasilitas penunjang yang disediakan. Areal parkir yang luas juga telah disediakan oleh hotel untuk kenyamanan tamu yang datang. Bukan hanya itu saja, hotel ini juga mengusung konsep kekeluargaan bagi tamu yang menginap. Sehingga setiap tamu bisa merasa seperti sedang berada di rumah sendiri dengan fasilitas hotel berbintang.

Setiap tamu yang datang akan dilayani oleh tenaga kerja terlatih yang telah mendapatkan sertifikat bidang perhotelan.

Sehingga tamu bisa merasa nyaman saat berada di hotel ini. apalagi hotel ini juga dilengkapi dengan pendingin ruangan, TV LED, air panas dan air dingin. Setiap tamu dapat menikmati istirahat yang nyaman tanpa harus diganggu dengan aktifitas atau keramaian kota. (lin)

Kiki mengatakan, ruang yang dapat mempertemukan tiga hal tersebut ialah ruang netral. Ruang tersebut diasosiasikannya bisa berbentuk sebuah perpustakaan, taman baca atau sejenisnya. Kendati, upaya meningkatkan apresiasi karya sastra telah ajeg dilakukan secara masif, bagi Kiki keberadaan ruang netral untuk mempersatukan tiga hal tersebut tetap menjadi kebutuhan. Lebih - lebih demi mengembangkan dunia kesusastraan di daerah ini kedepan.

“Dua tahun lalu, dalam temu sastra di Lotim, salah satu rekomendasi kita itu adalah membuka ruang sebagai tempat mengekspresikan karya sastra, dan itu sudah terwujud di media massa.

Sekarang, kebutuhan kita selanjutnya adalah terciptanya ruang netral, ruang yang akan mempersatukan antara pengarang, pembaca dan karya sastra,” kata Kiki, Senin (18/ 4) di Pagesangan.

Kiki menjelaskan, ruang

netral tersebut bisa diisi dengan aktifitas bedah buku baik fiksi maupun kajian ilmiah.

Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan minat baca secara progresif dan berkelanjutan. Ini juga memiliki kaitan yang erat dengan minat baca karya sastra itu sendiri.

“Ruang netral itu ya bisa berupa perpustakaan. dan tentu perpustakaan itu harus punya program, misalnya dalam sebulan itu paling tidak harus menyelenggarakan agenda bedah buku. Namanya juga rumah buku, ya semestinya begitu. Kemudian dalam setahun bisa saja tiap - tiap perpustakaan melaksanakan 12 kali bedah buku,” tuturnya.

Aktifitas bedah buku tersebut, dapat menjadi gesekan yang menumbuhkan semangat dan memicu peningkatan minat baca. Aktifitas semacam ini harusnya diselenggarakan secara rutin. Tujuannya agar memengaruhi masyarakat sehingga “terjebak” keranjingan membaca. Kiki ingin mengajak masyarakat menjadikan

aktifitas membaca sebagai bagian dari gaya hidup. Menurut sastrawan kelahiran Ampenan ini, “kegilaan” dalam hal membaca hanya bisa ditumbuhkan dengan cara saling memengaruhi, baik antar individu maupun antar kelompok.

“Membaca ini memang harus dipandang sebagai bagian dari gaya hidup. Dan cara menularkan agar orang bisa gemar membaca itu ya melalui jalan saling memengaruhi antar satu sama lainnya,” katanya.

Era Digital Pada era digital seperti sekarang ini, hampir semua kebutuhan hidup telah tersaji melalui jaringan internet. Tak hanya bahan bacaan berupa buku, kebutuhan jasa transportasi, jasa servis elektronik, sampai pada jenis kebutuhan yang paling pokok bahkan sudah tersedia melalui internet.

Sayangnya, jika dikaitkan dengan minat membaca buku, kemudahan yang sifatnya sesaat ini bagi Kiki dapat menjadi bumerang. Ia mencon-

Kritikus Disamping mengharap-

kan peran ruang netral dalam mempertemukan antara pengarang, pembaca dan karya sastra, kehadiran seorang kritikus sastra juga tak kalah penting. Kritikus sastra berperan menjembatani antara sastrawan, karya sastra dengan masyarakat atau pembaca.

“Kritikus juga penting, tetapi sejauh ini penilaian saya belum ada kritikus sastra di Lombok. Kritikus sastra harus berasal dari kalangan akademisi, karena mereka memiliki pemahaman ilmu pengetahuan tentang sastra secara formal, dari kalangan praktisi seperti saya ini, ya bisa saja, tapi kurang enak rasanya. Saya ini pelaku sastra,” ujarnya.

Tugas seorang kritikus ialah untuk mengkritik karya - karya yang diproduksi oleh sastrawan. Produk yang dihasilkan seorang kritikus bisa berupa esai atau tulisan lepas yang membahas fenomena kesusastraan.

“Namanya kritikus, ya tugasnya mengkritik. Mereka harus membuat kritik untuk karya - karya sastra tertentu.

Tetapi sejauh ini saya melihat belum pernah ada buku atau esai tentang kritik sastra di Lombok ini,” tandasnya. (met)

Konflik BPPD

Disbudpar Serahkan

Penunjukan Ketua pada BPPD

Hari Kartini Kesempatan Memupuk Semangat Patriotisme Mataram (Suara NTB) Momentum perayaan Hari Kartini pada 21 April mendatang dipandang sebagai kesempatan memupuk semangat patriotisme. Bangsa Indonesia, membutuhkan penyelenggara dari kalangan orang - orang berjiwa besar, penuh keberanian, rela berkorban tanpa pamrih, tulus dan memiliki jiwa kepahlawanan yang tinggi.

Figur yang dapat dikatakan sebagai tokoh pahlawan saat ini tidak lagi harus terlihat seperti serdadu perang. Membawa senjata dan menghalau musuh demi mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Sosok pahlawan yang dirindukan ialah seorang pemimpin yang jujur, bersih, dan bijaksana. Mengedepankan aspek pemenuhan hak - hak rakyatnya demi kedaulatan serta kemaslahatan bersama. Dengan demikian, aspek kesejahteraan yang merata dapat tercapai sebagai cita - cita dan tujuan bersama dalam berbangsa dan bernegara.

Sosok pahlawan nasional Raden Adjeng (R.A) Kartini dipandang patut menjadi panutan dalam membangkitkan semangat patriotisme. Lebih - lebih di kalangan perempuan, Kartini merupakan figur wanita yang gigih dalam memperjuangkan hak - hak perempuan pribumi. Demikian disampaikan oleh Aulia Etty Kumala, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana cabang XXV Kodim 1606 Lombok Barat (Istri Dandim 1606 Lombok Barat, Letkol Inf. Ardiansyah S.Sos) saat dijumpai Suara NTB, Senin (18/4).

“Kartini merupakan sosok wanita hebat. Ia menjadi inspirasi bagi wanita untuk kedepannya lebih bisa memperjuangkan hak - hak para wanita,” ujarnya.

Saat perayaan hari Kartini, selain mengikuti upacara apel bendera, pihaknya juga menyiapkan beberapa kejutan untuk memeriahkan hari jadinya sosok pahlawan nasional kelahiran Jepara 21 April 1879 ini. Selain itu, iringan doa merupakan salah satu wujud penghormatan paling sederhana namun mendalam, kepada mendiang pahlawan nasional yang wafat di Daerah Rembang, 1904 ini.

(ant/bali post)

KERAJINAN KULIT KERANG - Seorang laki-laki menunjukkan kerajinan kulit kerang mutiara di sentra kerajinan kulit kerang mutiara Ragenda Mop di Kekalik Baru, Mataram, NTB, belum lama ini. Menurut perajin didaerah tersebut kerajinan perhiasan, plakat dan hiasan kaligrafi dari limbah kulit kerang mutiara saat ini mulai dilirik konsumen.

Tambora Diusulkan Menjadi Geopark Nasional Mataram (Suara NTB) – Saat ini Gunung Tambora telah dinyatakan sebagai salah satu taman nasional. Untuk itu, masyarakat diminta tetap menjaga taman nasional ini sembari memanfaatkannya sebagai destinasi wisata. Tidak cukup dengan itu saja. Pemprov NTB rencananya akan mengusulkan Gunung Tambora menjadi Geopark Nasional.

“Untuk saat ini masih fokus pada Gunung Tambora sebagai taman nasional. Kita minta masyarakat dapat menjaganya, tidak menutup kemungkinan bahwa Gunung Tambora juga akan kita ajukan sebagai geopark nasional,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB H.L. Muh. Faozal, S.Sos., M.Si kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (18/4).

GunungTambora dengan ketinggian hanya 2.851 mdpl (meter di atas permukaan laut) mampu memikat hati para pendaki dengan pesona alamnya yang sangat unik. Lebar kawah Gunung Tambora tujuh kilometer, keliling kawah 16 kilometer, dan kedalaman kawah dari puncak sampai dasar kawah kedalaman 800 meter, sehingga kawah Gunung Tambora terkenal dengan

The Greatest Crater in Indonesia (Kawah Terbesar di Indonesia) akibat dari adanya letusan terdahsyat di dunia terkenal dengan The Largest Volcanic Eruption in History.

Selain itu keindahan Gunung Tambora lainnya adalah padang pasir luas di sepanjang bibir kawah yang ditumbuhi bunga edelweiss kerdil sekitar 0,5 meter sampai 1,5 meter dengan jarak masing-masing berjauhan sekitar dua meter sampai 100 meter. Juga adanya keindahan batuan-batuan berlapis dan pada bagian atasnya datar seperti meja menjadikan fenomena alam yang menakjubkan. Ada pula lapisan batuan sepanjang tebing kawah yang berlapis-lapis. Hal inilah yang menjadikan Gunung Tambora dirasa cocok untuk dijadikan sebagai salah satu Geopark Nasional.

“Kita masih perlu mempersiapkan banyak hal, terutama masyarakat disana. Apalagi sebelumnya masyarakat disana hanya memanfaatkan gunung sebagai tempat bertani dan beternak. Namun saat ini sebagai destinasi juga. Kita perlu memberikan pemahaman cara menyambut dan melayani tamu,” ujarnya.

Beberapa hal yang tidak bisa dilewatkan adalah keindahan yang bisa dinikmati di puncak Gunung Tambora. Pemandangan kawah, lautan, Pulau Satonda, padang pasir luas yang indah.

Pulau Satonda sangat baik untuk menjadi tempat untuk mempelajari hutan, karena hutan di pulau tersebut hancur akibat letusan Gunung Tambora tahun 1815.

Juga banyak ditemukan jenis-jenis ikan yang baru dan hanya ditemukan di Danau Satonda saja.

Pulau tersebut menjadi habitat sejumlah besar jenisjenis burung yang dilindungi. Semua keindahan alam yang menjadi satu kesatuan menciptakan suatu fenomena yang indah dan unik. (lin)

Disbudpar Siapkan Anggaran Sertifikasi Halal Hotel

(Suara NTB/ist)

Pemutaran Film Diperkirakan, pada tanggal 21 April 2016 nanti akan ada agenda pemutaran film tentang Kartini di Bioskop XXI Epicentrum Mall. Awalnya, istri Dandim 1606 Lobar ini telah berencana mengenakan busana kebaya bersama beberapa kerabat untuk menyaksikan film tentang kartini. Namun karena ada agenda Serah Terima Jabatan (sertijab) di Makorem, pihaknya urung niat mengikuti agenda tersebut.

“Awalnya kita ada niat pakai kebaya untuk pergi nonton film kartini. Tetapi karena ada sertijab jadi kita tunda dulu.

Mungkin pada minggu kedepannya lagi baru kita laksanakan,” ujarnya.

Pemutaran film tentang Kartini, dinilai penting untuk dilakukan. Disamping untuk mengenalkan sosok figur pahlawan nasional, film tersebut dapat menjadi motivasi dan menginspirasi anak anak muda sehingga berjuang lebih keras demi membangun bangsa dan negara. Disamping itu, pemutaran film dokumenter tentang pahlawan nasional keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono tersebut dapat menginspirasi generasi muda untuk lebih mencintai sejarah.

Lebih - lebih menyangkut riwat hidup bangsanya sendiri. (met)

tohkan, di sejumlah perpustakaan khususnya di pulau Lombok telah tersedia fasilitas internet untuk memenuhi kebutuhan membaca.

Bagi Kiki, niat pengadaan fasilitas yang memudahkan itu memang sangat mulia.

Sayangnya hal itu kedepannya bisa berujung menimbulkan dampak yang kurang baik.

“Itu bagi saya, dapat menurunkan minat membaca buku.

Apalagi banyak beredar buku buku versi digital, saya sangat tidak sepakat. Fasilitas internet di perpustakaan itu juga menurut saya tidak bagus, karena orientasi pengunjung datang ke perpus bukan lagi untuk membaca, tetapi buat ngenet,” jelasnya.

Celakanya, pengunjung yang datang menikmati fasilitas internet gratis di perpustakaan perpustakaan tertentu dicatat sebagai pengunjung perpustakaan. “Orang datang ke perpustakaan bukan lagi untuk membaca buku, tetapi hanya untuk main internet,” katanya. Kiki Sulistyo yakin, fasilitas internet gratis di perpustakaan tersebut akan sangat membantu generasi untuk berlari meninggalkan buku - buku bacaan, lebih - lebih buku sastra.

Mataram (Suara NTB) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB telah menyediakan anggaran untuk membantu hotel mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indoensia (MUI). Pasalnya Sertifikasi halal ini sangat diperlukan untuk mendukung NTB sebagai salah satu destinasi halal dunia. Sementara saat ini, hotel yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI terbilang masih minim.

“Kita sudah siapkan anggarannya, dan saat ini masih dalam proses. Karena ini juga tidak bisa langsung begitu saja, ada tahapan yang harus dilewati,” kata Kepala Seksi Produk Pariwisata Bidang Destinasi Disbudpar NTB Siti Alfiah kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (18/4) kemarin.

Saat ini Disbudpar telah menyediakan anggaran untuk 100 hotel dan restoran sebesar Rp 300 juta. Bukan hanya Disbudpar, namun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB juga menyediakan anggaran untuk 200 industri hotel dan restoran. Bahkan kementerian juga turut menyumbangkan anggaran untuk mendukung sertifikasi

halal ini sebanyak 100 hotel.

“Hotel-hotel itu kan tidak mau bersertifikasi halal, tapi mereka masih dalam proses. Karena penilaiannya juga tidak mudah, semua item yang ada diperiksa oleh MUI,” kata Alfiah.

Kepala Disbudpar NTB H. L. Muh. Faozal, S.Sos., M.Si juga menyangkal jika pihak hotel tidak mau mengurus sertifikasi halalnya. Menurutnya selama ini Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB terus melakukan upaya agar pihak hotel mau mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Hanya saja masih dalam proses.

“Tunggu saja, ini masih diproses.

Karena waktu auditnya juga tidak sebentar. Paling tidak sebulan untuk satu tempat,” kata Faozal.

Saat ini NTB banyak dilirik oleh wisatawan karena telah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu destinasi wisata halal dunia. Namun hal itu tidak sejalan dengan sedikitnya perhotelan yang mendapatkan sertifikasi halal. Saat ini terdapat 116 hotel yang ada di Kota Mataram, hanya 14 diantaranya telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. (lin)

Mataram (Suara NTB) Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Taufan Rahmadi dikabarkan telah menyampaikan kepada unsur penentu kebijakan BPPD NTB rencananya mengundurkan diri dari jabatannya. Taufan lebih memilih berkarir di Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sebagai Anggota Timsus Pokja Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Kemenpar RI. Sementara, untuk penunjukan pejabat pelaksana tugas yang akan menggantikan Taufan sepenuhnya menajadi wewenang penentu kebijakan dari BPPD NTB yang berjumlah sembilan orang.

Artinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB tidak dapat mengintervensi penunjukan Plt Ketua BPPD NTB. “Itu sepenuhnya menjadi kewenangan sembilan orang penentu kebijakan di BPPD NTB. Saya tidak intervensi itu urusan mereka, Disbudpar hanya partner saja,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata NTB H. L. Muh. Faozal, S.Sos., M.Si kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (18/40 kemarin.

Pengunduran diri Taufan Rahmadi sebelumnya telah dibenarkan oleh Wakil Ketua BPPD NTB, Ainuddin, SH., MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (13/4) lalu di kantor Gubernur NTB. “Kalau secara langsung kepada kami selaku pengurus di penentu kebijakan, beliau (Taufan Rahmadi) akan mengundurkan diri dari BPPD. Dan kemudian memilih (berkarir) di kementerian (pariwisata),” kata Ainudin.

Dengan adanya permasalahan ini, Faozal tidak menampik adanya bahwa promosi pariwisata NTB menjadi sedikit terganggu.

Meski demikian, BPPD masih tetap menjalankan perannya sebagai badan promosi kendati Taufan telah mengundurkan diri.

“Terganggu sih nggak, tapi menjadi kurang maksimal saja. Sementara promosi keluar juga tetap kita lakukan bersama ASITA, PHRI dan lainnya. Kepentingan saya hanya satu, yang penting BPPD bekerja dengan baik untuk mempromosikan pariwisata kita,” harapnya.

SK pengurus BPPD NTB yang sekarang tertuang dalam SK Gubernur NTB nomor 556/352 tahun 2014 tertanggal 20 Mei 2014. Sembilan orang pengurus BPPD NTB periode 2014-2018 tersebut antara lain Awanadi Aswinabawa (Asita), Taufan Rahmadi (Asosiasi Pariwisata Islam Indonesia), I Gusti Lanang Patra (PHRI), H. Ainuddin (HPI). Keempatnya merupakan perwakilan dari unsur asosiasi kepariwisataan. Kemudian dari unsur penerbangan yakni Sudarmaji, unsur akademisi yakni Dr. Basuki Prayitno dan Halus Mandala. Kemudian dari unsur profesi seperti dari Kadin dan Apindo adalah Afan Ahmad. Serta dari unsur media adalah L. Hasanudin. (lin)

SUARA NTB Selasa, 19 April 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10

Tidak Daftar Ulang SNMPTN Merambah ke Tingkat Dusun PERHATIAN masyarakat Lombok Timur (Lotim) untuk mendirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terbilang cukup tinggi. Di mana jumlah PAUD yang masuk dalam catatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) saat ini sudah mencapai 842 unit lembaga. Jumlah ini jauh melampaui target satu PAUD satu desa. Di mana saat ini, PAUD sudah merambah sampai ke tingkat dusun.

Menurut Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (Suara NTB/rus) (PLS) pada Dinas PendidH. Lalu Nursalim ikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, H. Lalu Nursalim, dari 842 lembaga PAUD se Lotim ini, hanya 751 lembaga yang sudah dimasukkan daftar pokok pendidik (dapodik).

Sementara dalam aturan saat ini mengharuskan seluruh PAUD masuk dapodik. Langkah ini dilakukan pemerintah semata untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan di tingkat PAUD. Dikpora Lotim pun berencana melakukan revitalisasi gugus PAUD, sehingga pelaksanaan pendidikan PAUD ini jauh lebih baik.

Selain itu dalam upaya meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar di PAUD dibentuk pula kelompok kerja kepala satuan PAUD dan kelompok kerja Guru PAUD. Tenaga pendidik yang tergabung dalam kelompok kerja ini hanya sebagian kecil yang memenuhi standar keilmuannya.

Kondisi tersebut, katanya, tidak bisa dipaksakan. Karena, banyak tenaga pendidik yang hanya lulusan SMP dan SMA. ‘’Tidak bisa dipaksa harus lulusan S1. Kita justru terima kasih dengan semangat warga mendirikan lembaga untuk mendidik anak-anak didik kita,” terang Nursalim.

Kegiatan belajar mengajar anak usia 0-4 tahun di lembaga PAUD diharapkan terus meningkat kualitasnya. Dari ratusan lembaga yang ada, ujarnya, banyak yang sudah bagus. Meski sebagian besar merupakan sekolah non formal, namun sudah ada upaya meningkatkan mutu.

Sementara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2014, dibuat PAUD holistik integraktif atau sebuah layanan pendidikan PAUD terintegrasi. Dalam kegiatan PAUD harus ada layanan layanan gizi terhadap anak, ada kegiatan posyandu dan lainnya.

“Wujudnya adalah pelayanan, kalau terwujud dengan integrasi layanan kesehatan. Seperti pemberian imunisasi nasional kemarin itu bisa dilakukan di tempat siswa belajar,” ungkapnya. (rus)

Sekolah Asal Terancam Di-”blacklist” Mataram (Suara NTB) Persaingan masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) semakin ketat. Baik melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Oleh karena itu, bagi siswa yang sudah dinyatakan lulus dari SNMPTN, sebaiknya melakukan daftar ulang di saat yang ditentukan. Agar memberikan kesempatan kepada yang lain untuk mendaftar. ‘’Jika hal itu tidak dilakukan.

Konsekuensi yang diterima adalah, sekolah asal pendaftar akan masuk ke dalam catatan hitam panitia SNMPTN. Karena dianggap mengurangi kesempatan siswa lain masuk PTN,’’ tegas Koordinator Pelaksana SNMPTN untuk PTN Unram, yang juga Wakil Rektor I Unram, Prof. Dr. Ir. H. Lalu Wirasapta Karyadi, M.Si, belum lama ini.

Ia berharap, siswa yang sudah dinyatakan lulus diharapkan mendaftar ulang dan tidak lagi mengikuti SBMPTN. Hal ini penting dilakukan untuk mem-

berikan peluang kepada yang belum lulus SNMPTN agar dapat mengikuti SBMPTN. “Artinya ini akan mengurangi peluang yang lain. Konsekuensinya kami akan menandai sekolah asalnya,” ujar Wirasapta.

Dikatakan, kalau banyak siswa dari suatu sekolah tidak melakukan daftar ulang, sekolah tersebut akan masuk catatan hitam. Nantinya, jika hal itu benar terjadi, siswa angkatan selanjutnya akan kesulitan masuk SNMPTN. Ia mencontohkan, kalau nanti dari salah satu SMA

ada sepuluh siswanya lulus.

Tetapi hanya tiga orang yang daftar ulang, maka alumninya dianggap tidak konsisten.

SNMPTN dianggap sebagai alternatif saja. Padahal, kata Wirasapta, saat ini tingkat mutu sejumlah unversitas relatif sama. “Kalau lulus agar daftar ulang. Di manapun dia lulus, baik di Unram atau luar, sebaiknya dia daftar ulang,” saran Wirasapta.

Saat ini panitia pusat sudah menyelesaikan proses seleksi. PTN memverifikasi hasil seleksi di semua PTN.

(Suara NTB/ist)

DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) mengakui, atlet yang dihasilkan dari ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat kabupaten minim prestasi di level nasional. Hanya beberapa cabang lomba yang tembus nasional, itupun di nomor perseorangan. ‘’Karena itu, pihak Dikbud akan terus berupaya mendorong agar atlet O2SN mampu meraih prestasi di level nasional.

Dikbud akan melakukan pembinaan ketat secara berjenjang di masing-masing sekolah,’’ ungkap Kepala Dinas Dikbud Lobar, H. Ilham, MPd, kepada wartawan kemarin.

Di level anak usia dini, ujarnya, Lobar memiliki bibit yang unggul di cabang silat. Cabor ini termasuk unggulan. Namun, jika menilik prestasi silat Lobar di ajang O2SN belum mampu menembus juara nasional. ‘’Ada cabor karate, namun itu perorangan. Dibandingkan prestasi di level provinsi jauh lebih mencolok. Sebab di ajang O2SN tersebut, Lobar banyak meraih juara, ketika menembus nasional, gagal,’’ ungkapnya.

Untuk mendorong kemampuan atlet yang lolos ajang O2SN baik level provinsi dan nasional, pihaknya melakukan pembinaan intens. Para atlet dibina di PPLP Gerung. Namun ketika mewakili provinsi, maka pembinaan perlu dilakukan. Hal inilah, katanya, kerap ada sedikit kendala, sebab pembinaan kurang maksimal ketika di provinsi.

Atas dasar itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan provinsi dalam hal melakukan pembinaan. “Termasuk atlet yang menjuarai ajang O2SN kemarin kami akan terus kawal,” tukasnya.

Ia menyebut, pada ajang O2SN lalu, Jumlah peserta keseluruhan sebanyak 2.150 orang dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA se-Lobar. Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi, atletik, karate, pencak silat, tenis meja, tenis lapangan, voli, bola, bola basket, catur, bulu tangkis, renang dan sepak bola. Waktu pelaksanaan dari tanggal 9-21 April 2016. Tempat pelaksanaan lomba di Gerung, Narmada dan lapangan atletik Mataram.

Sementara itu, Bupati Lobar H Fauzan Khalid Lobar menyatakan ajang O2SN bukan saja ajang kompetisi dan unjuk kemampuan, akan tetapi pada dasarnya, kegiatan lomba merupakan ajang pembelajaran, terutama dalam hal olah pikir, olah hati dan olah raga.

Tidak hanya itu pada pengembangan sikap dan kepribadian siswa, seperti sikap saling menghargai, saling menghormati, solidaritas dan toleransi.

Menurutnya,kalah atau menang dalam O2SN ini, bukanlah tujuan, tetapi jadikan sebagai motivasi dalam rangka mencapai tujuan. (her) H. Ilham (Suara NTB/dok)

Politeknik MFH Gelar Workshop Jurnalistik Mataram (Suara NTB) Sebanyak 100 mahasiswa Politeknik Medica Farma Husada (MFH) Mataram mengikuti workshop jurnalistik yang digelar Senin (18/4). Workshop jurnalistik ini bertemakan Meningkatkan Inisiatif dan Kreativitas Mahasiswa dalam Dunia Jurnalistik. Workshop ini menghadirkan Penanggung Jawab Harian Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok H. Agus Talino.

Ketua Yayasan Medica Cipta Mandiri Mataram, Ihwan, MM, menjelaskan, tujuan workshop jurnalistik ini adalah agar semua mahasiswa Politeknik MFH Mataram mampu menciptakan konsep berpikir ilmiah, sehingga berguna bagi mahasiswa.

Selain itu di satu sisi, workshop jurnalistik bertujuan untuk mengaktualisasikan apa yang menjadi keinginan mahasiswa sekaligus untuk meningkatkan informasi dan ilmu pengetahuan bagi mereka.

Tidak hanya itu, setelah kegiatan ini berlangsung ada keberlanjutan secara internal berupa terbentuknya lembaga pers mahasiswa yang akan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri dalam bidang tulis menulis.

“Ini tentunya akan meningkatan kemampuan akademik mahasiswa, apalagi nantinya akan ada wadah yang bisa dimanfaatkan mahasiswa,” ujarnya.

Sementara itu dalam paparannya, Penanggung Jawab

Harian Umum Suara NTB, H. Agus Talino mengemukakan setiap mahasiswa harus memiliki kecerdasan intelektualitas memadai, apalagi lulusannya nanti berprofesi sebagai perawat. Salah satunya adalah, mahasiswa harus memiliki kemampuan dalam bidang tulis menulis.

Meski berprofesi sebagai perawat, mereka harus cerdas dan intelek. Tak hanya kecerdasan intelektual, mahasiswa juga harus memiliki kecerdasan religius.

Kecerdasan, katanya, mampu melahirkan kreativitas. Seperti halnya profesi wartawan, mahasiswa harus mampu bersikap disiplin sebagai kunci sukses di masa mendatang. (dys)

Tiga Siswa Positif Narkoba

na alam selama kurun waktu dua tahun terakhir mulai dari banjir bandang, tanah longsor, penebangan pohon secara ilegal.

“Bencana-bencana itu lahir bukan semata-mata karena takdir Tuhan, tapi ada kontribusi manusia sebagai penghuni bumi ini, tidak mungkin timbul dengan sendirinya,” jelas Wardi akhir pekan kemarin.

Sebab akibat kemunculan bencana alam ini, lanjutnya, merupakan hukum kausalitas yang tidak bisa dielakkan manusia. Oleh sebab itu, setiap orang hendaknya menyadari bahwa bumi tempat tinggal ini harus

Mataram (Suara NTB) Keberadaan Politeknik Medica Farma Husada (MFH) Mataram dari tahun ke tahun kian diminati masyarakat. Hal itu tidak terlepas dari kualitas lulusan yang dihasilkan setiap tahunnya.

Kepada Suara NTB, Ketua Yayasan Medika Cipta Mandiri Mataram, Ihwan, MM., menegaskan untuk menyambut tingginya animo masyarakat tersebut, Politeknik MFH Mataram kembali akan membuka dua program studi (prodi) baru, yakni DIII Radiologi D IV Akuntansi Kesehatan Publik.

“Tahun ini kami buka Prodi baru namanya DIII Radiologi dan mudahan ada satu prodi lagi yang memang kami sedang menunggu D IV Akuntansi Kesehatan Publik,” ujarnya pada Suara NTB, Senin (18/4).

Kedua prodi ini untuk melengkapi tiga prodi yang sudah ada sebelumnya, yaitu DIII Farmasi, DIII Analis Kesehatan dan DIII Rekam Medik. Untuk tiap prodi, masing-masing dibuka untuk 30 orang kuota. Harapannya 30 orang kuota tiap prodi itu dapat menciptakan kualitas, sehingga dosen mengajar tidak terlalu banyak.

“Jadi di sisi lain kami

menyediakan prasarana, di sini ya sesuai dengan standar 30 orang saja,” ujarnya.

Selain itu, untuk menjamin kualitas lulusan, pihaknya telah bekerjasama dengan banyak rumah sakit yang tersebar di seluruh NTB. Selain itu, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan sejumlah rumah sakit luar negeri, seperti Singapura dan Malaysia.

“Jadi untuk masing-masing prodi itu kami juga bekerjasama dengan rumah sakit di Surabaya. Bahkan tahun 2015 lalu bekerjasama dengan rumah sakit Singapura dan Malaysia.

Tahun ini akan ada MoU dengan Taiwan dengan Program Studi Farmasi dan Rekam Medik, termasuk Jepang. Hampir seluruh Rumah sakit di NTB ada kerjasama”.

Dengan segala usaha yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas tersebut, tidak heran jika hampir semua alumni Politeknik MFH Mataram saat ini sudah terserap ke rumah sakit-rumah sakit yang telah menjalin kemitraan dengan Politeknik MFH Mataram.

“Kami sudah cukup siap untuk menghadapi persaingan karena jurusan kami ini langka di NTB,” klaimnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

PRAKTIK - Mahasiswa Politeknik MFH Mataram sedang praktik di laboratorium yang ada di kompleks kampus, Senin (18/4).

Kembali ke Dinas Dikbudpora

Orang Tua Harus Perketat Pengawasan pada Anak Subsidi Pendidikan Tinggi Berubah Jadi Beasiswa

Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta orang tua siswa harus memperketat pengawasan terhadap anak - anak mereka, baik di lingkungan rumah maupun lingkungan bermain. Sebab, sangat rentan kemungkinan siswa cepat terpengaruh dengan pergaulan sehari - hari.

“Saya kira kalau lingkungan keluarga kuat, pondasi kuat.

Anak - anak bisa terselamatkan,” katanya menanggapi tiga siswa yang positif mengkonsumsi narkoba, Senin (18/4).

Menurutnya, langkah dilakukan oleh BNN (Badan Nasional Narkotika) Kota Mataram dengan merehabilitasi tiga siswa ini adalah hal yang baik. Karena, mereka merupakan korban dari peredaran narkoba di Kota Mataram. Di sisi lain, tiga siswa ini dari perspektif masa depan bisa terselamatkan. Sebab, BNN lebih dahulu menyelematkan mereka sebelum terjerumus lebih

jauh. “Mereka ini kan korban.

Jadi perlu segera diselamatkan,” ujarnya.

Mohan tidak sepakat jika anak - anak yang menjadi korban narkoba ini dipidanakan. Di satu sisi akan mempengaruhi mental dan besar kemungkinan mereka akan kembali terjerumus. Ia menyarankan, anak anak jadi korban direhabilitasi, sehingga tidak merusak masa depan mereka.

Persoalan narkoba, kata Mohan, sangat kompleks. Sekolah tidak bisa langsung disalahkan dengan kasus seperti ini. Faktor lingkungan bisa jadi mempengaruhi pergaulan anak - anak saat ini, sehingga, peran orang tua, masyarakat dan pemerintah mengontrol dan mengawasi pergaulan remaja saat ini. “Iya, tidak bisa juga kita salah sekolah. Karena ini kan kuat kaitannya dengan lingkungan tinggal mereka juga,” terangnya.

Terhadap tes urine di sekolah, dikatakan Wawali, ter-

gantung kreativitas dari BNN untuk menjawab permintaan pihak sekolah. Karena selama ini, tes urine hanya dilakukan terhadap pegawai saja.

Untuk diketahui, tiga siswa ini ditangkap oleh BNN, saat menggelar pesta satu di salah satu rumah rekannya. Penangkapan ini dilakukan berkat informasi yang diterima oleh masyarakat, karena ketiga siswa ini telah lama dicurigai.

Kepala BNN Kota Mataram Nur Rahcmat dikonfirmasi sebelumnya, mengatakan, pihaknya hanya menyelamatkan ketiga siswa ini dari peredaran narkoba selama ini terjadi.

Penyelamatan itu berkat laporan masyarakat yang telah lama mencurigai gerak-gerik mereka. “Bukan ditangkap, tapi kita coba selamatkan,” katanya. Ketiga siswa ini, kemudian direhabilitasi selama tiga bulan dan tetap sekolah seperti biasanya. Namun, BNN tetap melakukan pengawasan. (cem)

KPA IAIN Ajak Mahasiswa Cinta Lingkungan Mataram (Suara NTB) Berdiri sejak setahun yang lalu, banyak kegiatan telah dilahirkan Komunitas Pencinta Alam (KPA) IAIN Mataram di bidang lingkungan. Komitmen tersebut sesuai dengan tujuan dan cita-cita lahirnya KPA IAIN Mataram yaitu untuk memelihara lingkungan dari kerusakan yang ditimbulkan oleh tangan-tangan manusia.

Kepada Suara NTB, Ketua Umum KPA IAIN Mataram, Ahmad Saeful Wardi mengaku saat ini alam NTB dalam kondisi memperihatinkan. Hal itu terbukti dari banyaknya benca-

Di Unram, katanya, untuk mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN rencananya sebanyak 40 persen dari daya tampung keseluruhan, khusus untuk sarjana, sehingga dari 40 persen itu jumlahnya sekitar 1800 mahasiswa. “Tapi dari perkembangan, jumlah peminat Unram agak berkurang dibanding tahun 2015. Saat ini yang mengikuti SNMPTN sekitar 18 ribu mahasiswa,” katanya.

Dari jumlah yang sebanyak itulah, hampir 16 ribu akan tidak lulus SNMPTN. Biasanya akan mengikuti SBMPTN. Karenanya bagi yang lulus SNMPTN, sebaiknya mendaftar ulang. “Supaya jangan ada dari 1800 yang lulus ikut lagi ke tes tulis SNMPTN lagi. Paling fatal adalah mengurangi kesempatan siswa lain untuk masuk PTN,” ujar Wirasapta. (ron)

Politeknik MFH akan Buka Dua Prodi Baru

MATERI - Penanggung Jawab Harian Suara NTB H. Agus Talino saat memberikan materi dalam acara Workshop Jurnalistik yang digelar Politeknik MFH Mataram, Senin (18/4).

Dikbud Lobar Upayakan Atlet O2SN Lobar Tembus Juara Nasional

Paling lambat, di minggu ini proses verifikasi sudah selesai. Dan, PTN akan mengirim kembali hasil verifikasi ke panitia nasional.

Selanjutnya, Wirasapta mengatakan, di tanggal 7 Mei, akan dilakukan klarifikasi akhir oleh semua peserta PTN untuk persiapan pengumuman kelulusan secara nasional, “Barulah di tanggal 10 Mei akan diumumkan kelulusan,” ujarnya.

Tahapan berikutnya, bagi peserta yang dinyatakan lulus, diwajibkan melakukan registrasi atau daftar ulang pada tanggal 31 mei. Bersamaan dengan tanggal pelaksanaan ujian tulis Paper Base Test (PBT) dan Computer Base Test (CBT) SBMPTN. “Pendaftaran ulang bersamaan dengan ujian tulis, sengaja dilakukan, Maksudnya, agar yang lulus SNMPTN jangan ikut SBMPTN lagi,” kata Wirasapta.

dirawat dan dipelihara dengan baik. Caranya adalah dengan mematuhi hukum-hukum alam dan menghargai keberadaan alam sebagaimana mereka menghargai diri mereka sendiri.

Selain itu, mahasiswa jurusan Pendidikan Biologi ini menyebut dari data yang ada menunjukkan saat ini mata air di hampir seluruh bagian di NTB mengalami penyusutan luar biasa. Sebabnya adalah illegal logging yang tidak terbendung di hutan-hutan yang harusnya dapat dijaga dan dipelihara. Termasuk juga perubahan iklim yang kini dirasakan masyarakat adalah

bagian dari akibat pemeliharaan alam yang kurang baik.

Masih kata Wardi, pihaknya juga menilai komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang pro lingkungan juga dinilai masih kurang. Padahal berdasarkan undang-undang, setiap daerah wajib menyediakan 30 persen lahan sebagai lahan terbuka hijau.

“Sekarang mana ada 30 persen ruang terbuka hijau, komitmen pemerintah kita yang masih sangat kurang, tidak pro terhadap lingkungan. Kita butuh pembangunan

berbasis pada pro lingkungan,” sarannya.

Untuk itu, ia meminta agar setiap orang dapat memelihara lingkungan sekitar terdekat dengan mereka. Minimal mereka dapat membuang sampah pada tempatnya.

“Hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang, buah sampah pada tempatnya, tidak menyumbang polusi dengan cara berhenti merokok karena tidak saja merusak kesehatan perokok, tapi juga masyarakat yang menghirup udara menjadi tercemar,” pungkasnya. (dys)

Taliwang (Suara NTB) Perombakan menyeluruh dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada pelaksanaan program subsidi pendidikan tinggi dalam bentuk SPP bagi para mahasiswa. Jika sebelumnya pengelolaan anggaran subsidi tersebut dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD) KSB. Terhitung tahun 2016 ini, program ini kembali diserahkan pengelolaannya kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) KSB. “Mulai tahun ini subsidi bagi mahasiswa dalam bentuk SPP itu yang kelola di Dikbudpora,” jelas Kepala DPPKD KSB Ir. Amin Sudiono kepada media ini akhir pekan kemarin.

Tidak hanya pengelolaan programnya, Amin Sudiono memaparkan, mekanisme penerimaan subsidi bagi mahasiswa ini juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya subsidi diserahkan hampir kepada seluruh mahasiswa yang mengajukan permohonan baik yang kuliah di luar daerah maupun di luar daerah. Tapi mulai tahun ini, bentuknya berubah total.

Subsidi diberikan Pemda KSB kepada para mahasiswa dalam bentuk beasiswa. Bantuan dalam bentuk beasiswa itu, secara otomatis akan membatasi jumlah mahasiswa penerima. Sebab untuk mendapatkan bantuan mahasiswa harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan. “Subsidi sebelumnya memang ada persyaratannya. Tapi karena ini dalam bentuk beasiswa tentu syaratnya akan lebih ketat lagi,”

katanya seraya menyampaikan, terkait syarat penerima seluruhnya akan diatur oleh Dinas Dikbudpora.

“Kalau soal persyaratan silakan tanya Dikbudpora karena mereka yang mengelola program ini termasuk juga soal anggarannya,” sambung pria yang akrab disapa Dion ini.

Ditanya soal besaran anggaran yang disiapkan Pemda KSB untuk program ini, Dion mengaku tidak mengetahuinya secara pasti. Hanya saja ia memperkirakan, jumlah penerima beasiswa itu disiapkan pemerintah untuk sekitar ratusan mahasiswa saja. “Pasti lebih terbatas karena ada persyaratan ketat yang akan diberlakukan untuk mendapatkan bantuan dari Pemda dalam bentuk beasiswa itu,” tukasnya.

Untuk diketahui, program subsidi bagi mahasiswa ini sudah dijalankan Pemda KSB sekitar 5 tahun lalu. Di awal program ini menyasar hampir seluruh mahasiswa KSB baik yang kuliah di luar daerah maupun dalam daerah bisa mendapatkannya tanpa melihat status perguruan tinggi tempatnya mengenyam pendidikan. Dalam perjalanannya sekitar tahun 2013, Pemda kemudian mengurangi jumlah penerimanya setelah berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan terdapat mahasiswa yang berkuliah di lembaga pendidikan yang tidak tercatat di Dikmenti. Alhasil untuk mahasiswa yang kuliah di dalam daerah, hanya mahasiswa Universtitas Cordova (Undova) yang berhak menikmati subsidi tersebut.(bug)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 19 April 2016

(Suara NTB/ist)

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Serie A Italia Rabu, 20 April 2016 02:40 Napoli vs Bologna @beIN Sports 1 Kamis, 21 April 2016 00:25 Sassuolo vs Sampdoria @beIN Sports 2 La Liga Spanyol Kamis, 21 April 2016 02:00 Deportivo La Coruna vs Barcelona @Festival Orange TV 02:45 Athletic Bilbao vs Atletico Madrid @Quad Sports Orange TV 03:30 Real Madrid vs Villarreal @RCTI Liga Primer Inggris Kamis, 21 April 2016 02:00 Liverpool vs Everton @beIN Sports 3 02:40 West Ham United vs Watford @beIN Sports 2 02:55 Manchester United vs Crystal Palace @beIN Sports 1

TERTUNDUK – Penyerang Barcelona, Lionel Messi tertunduk dalam laga melawan Valencia dimana mereka dikalahkan dengan skor 2-1 di Camp Nou, Senin kemarin.

Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Hasil Pertandingan Sepak Bola Serie A Italia Senin, 18 April 2016 00:00 Lazio 2 vs 0 Empoli La Liga Spanyol Senin, 18 April 2016 00:15 Atletico Madrid 3 vs 0 Granada 02:00 Barcelona 1 vs 2 Valencia

Dibuka Wabup

Ratusan Pelajar Bersaing di POPDA 2016 Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Sumbawa menggelar Pekan OlahragaPelajar Daerah (POPDA) Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 di GOR Mampis Rungan Sumbawa, Senin (18/4) kemarin. Dengan jumlah peserta dari kalangan pelajar seluruhnya 376 orang.

Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah dalam sambutan pembukaannya menyampaikan, Popda tidak hanya menjadi agenda rutin semata. Namun event tersebut harus menjadi titik lanjut pembibitan dan pembinaan olahraga di Tana Samawa secara konsisten. Melalui Popda diharapkan terjaring bibit-bibit potensial atlet pelajar berbakat yang akan dibina lebih lanjut sehingga dapat berprestasi lebih baik lagi di tingkat nasional bahkan internasional.

“Melalui berbagai even olahraga ini menjadi upaya memfasilitasi atlet-atlet pelajar mengukur sejauh mana kemampuannya, dan kemudian bisa menjadi duta yang mengharumkan nama daerah pada jenjang selanjutnya,” kata Wabup.

Satuan pendidikan dalam konteks keolahragaan, diharapkan mampu memantau, menggali, memandu dan membina potensi pelajar. Paradigma keolahragaan yang harus dibangun adalah bagaimana atlet-atlet pelajar mampu berprestasi di tingkat nasional dan tidak menutup kemungkinan hingga di tingkat internasional.

Meskipun baru pada cabang olahraga tertentu atlet-atlet pelajar kita mampu berprestasi hingga tingkat internasional. Namun tidak menutup kemungkinan pada cabang olah raga lainnya para pelajar akan mampu berkiprah hingga tingkat internasional.

“Tidak ada yang tidak mungkin untuk diraih jika kita berupaya dengan sungguh-sungguh. Untuk itulah mengapa saya sampaikan hal ini, agar anak-anakku sekalian dapat menjadikannya motivasi untuk terus berlatih meningkatkan kualitas olah raga baik secara fisik maupun mental.

Hindari hal-hal yang dapat merusak citra pelajar dan menodai makna berolahraga,” harapnya.

Kepala Bidang Olahraga Disporabudpar, Drs. Abdussalim melaporkan Popda dilaksanakan tiap dua tahun sekali. Sebagai ajang seleksi atlit pelajar kabupaten untuk nantinya akan mewakili Kabupaten Sumbawa pada event yang lebih tinggi, yaitu Popda Provinsi NTB, Popwil, dan Popnas, meningkatkan kecintaan dan apresiasi terhadap bidang olahraga, meningkatkan kecakapan kolaboratif dan kooperatif, meningkatkan kesehatan jasmani, menciptakan kondisi kompetitif secara sehat, melatih sifat sportifitas dan tanggung jawab, serta mengembangkan bakat dan minat pelajar dalam bidang olahraga.

Popda akan digelar selama enam hari sejak 18 April hingga 23 April 2016 yang akan diadakan di beberapa lokasi yakni GOR Mampis Rungan, Gedung Bulu Tangkis Pragas, Lapangan Basket SMAN 3 Sumbawa, serta Lapangan Tenis Sumer Bater. Cabang olahraga yang akan dipertandingkan yaitu Tenis Meja, Basket, Bulu Tangkis, Tenis Lapangan, dan Sepak Takraw. Dengan jumlah peserta seluruhnya 376 orang. (arn)

Madrid Para pemain Barcelona tampaknya perlu segera bangun dari mimpi buruk mereka yang masih berlanjut hingga Senin dini hari kemarin.

Tampil di depan pendukungnya sendiri, Lionel Messi dkk dipermalukan Valencia dengan skor 2-1.

Hasil itu seolah menggenapkan rangkaian mimpi buruk di laga-laga sebelumnya. Beberapa hari lalu, mereka ditekuk dengan dua gol tanpa balas oleh Atletico Madrid

di perempat final Liga Champions. Sebelumnya, mereka juga kalah dari Real Madrid di laga El Classico.

Kendati kalah melawan Valencia, Barcelona memang masih tetap di puncak klasemen La Liga dengan 76 poin namun memiliki poin yang sama dengan Atletico Madrid di tempat kedua. Adapun Valencia di posisi 12 dengan 40 poin.

Valencia unggul 1-0 berkat gol bunuh diri Ivan Rakitic akibat salah mengantisipasi umpan silang bek kiri

Valencia, Guilherme Siqueira, pada menit 26.

Valencia menggandakan keunggulan atas Barcelona 20 setelah Daniel Parejo mengirimkan umpan kepada Santi Mina yang terlepas dari kawalan Sergi Roberto pada menit 45. Skor 2-0 keunggulan Valencia menutup interval babak pertama.

Barcelona bisa memperkecil ketertinggalan lewat sontekan mendatar Lionel Messi dari depan gawang Los Che setelah bekerja sama

Kelelahan, Petenis NTB Hanya Mampu Raih Perak Mataram (Suara NTB) – Tim tenis NTB yang diperkuat empat atlet hanya mampu membawa pulang medali perak di Liga Tenis Nasional Piala Wakil Presiden (Wapres) di Tegal, Jawa Tengah (Jateng) 16-17 April. Faktor cuaca mengakibatkan kelelahan atlet NTB di babak puncak kejuaraan tersebut.

Atlet Tenis NTB, Panji Untung Setiawan yang dikonfirmasi via ponselnya, Senin (18/ 4) kemarin mengatakan medali perak diraih NTB di kelas double putra. Dia yang berpasangan dengan rekannya Ibnu Nurmadi gagal memenangkan pertandingan final, sehingga hanya mampu merebut medali perak. “Kita meraih medali perak di double putra,” ucap Panji.

Petenis yang baru saja

menjuarai Thailand Open ini mengatakan dirinya yang berpasangan dengan Ibnu Nurmadi dikalahkan oleh tim Jabar, Maruf-Tio Juliandi di final dengan skor 2-1 (6-4,1-6 dan 10-8) “Cuaca sangat panas. Rekan saya Ibnu kehabisan tenaga. Dan kami kalah karena kelelahan,” jelasnya.

Menurut Panji, dia bersama rekannya cukup senang dengan hasil tersebut, pasalnya dia

bersama Ibnu mampu memberikan perlawanan dengan tim-tim kuat di Pulau Jawa.

Sebelum melaju ke babak final mereka berhasil menaklukan tim double PON DKI Jakarta yang diperkuat Indra Adiguna dan Jeremi Nahor.

Hasil event itu akan menjadi bahan evaluasi mereka dalam menghadapi PON Jabar 2016. Dalam hal ini kedepan mereka akan berusaha tampil lebih baik lagi. (fan)

“satu-dua” dengan Jordi Alba pada menit 63. Itu merupakan gol ke-500 Messi sepanjang karirnya. Sayangnya, itu merupakan gol terakhir di laga tersebut. Skor 2-1 untuk Valencia bertahan hingga laga selesai, demikian Skysports.

Bek Barcelona, Gerard Pique meminta seluruh penggawa Barcelona agar tidak langsung berkecil hati untuk dapat meraih gelar sebagai juara Liga Spanyol.

“Kita buktikan bahwa kita mampu meraih kemenangan

dalam lima laga ke depan,” kata pemain timnas Spanyol.

“Banyak hal berkelebat di kepala anda. Sulit juga untuk melihat bintang dalam situasi seperti sekarang. Perkembangan yang terakhir merupakan obat mujarab untuk menghidupkan optimisme,” katanya.

“Tim ini sama dalam dua atau tiga pekan lalu. Secara psikologis kami dalam kondisi baik dan siap tempur. Hanya saja setiap laga punya keunikannya sendiri. Kami akan terus berjuang,” katanya. (ant/bali post)

Dua Pesilat NTB Ditarik dari Pelatnas Mataram ( Suara NTB) Rencana IPSI NTB menarik dua atletnya dari Pelatnas benar-benar terjadi. Kedua atlet silat NTB, Milasari dan Maryati akhirnya diizinkan oleh PB IPSI untuk mengikuti Pelatda Sentralisasi yang ada di GOR 17 Desember Turide Mataram.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) IPSI NTB, Dedi Suryadi Darere yang dikonfirmasi Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (18/4) mengatakan kedua atletnya, Maryati dan Milasari resmi kembali ke Mataram, Minggu (17/4) lalu.

Kedua atlet itu akan menjalani Pelatda di Mataram hingga pelaksanaan PON Jabar September 2016.

“Milasari dan Maryati sudah kembali masuk Pelatda hari ini. Mereka mendapat izin dari PB IPSI untuk mengikuti latihan sentralisasi di Mataram,” ucap Dedi yang juga menjabat sebagai Pelatih Pelatda silat NTB.

Meski PB IPSI mengizinkan dua atlet silat NTB itu meninggalkan Pelatnas namun status kedua atlet NTB itu masih sebagai atlet Pelatda PON NTB. Dalam hal ini selama latihan di NTB Milasari dan Maryati bukan sebagai status atlet Pelatnas. Itu artinya, kedua atlet belum mendapat izin untuk menjalani Pelatnas di NTB. Pihak IPSI NTB terpaksa menarik kedua atletnya dari Pelatnas agar kedua atletnya benar-benar fokus mempersiapkan diri menghadapi PON Jabar 2016. Maklum target silat meraih dua emas di PON 2016.

Disayangkan Dedi, selama dua bulan di Pelatnas kondisi fisik kedua atletnya mengalami penurunan. Hal itu disebabkan program latihan yang dijalani kedua atlet silat selama di Pelatnas tidak tepat sasaran. Tugas dia saat ini mengembalikan kondisi stamina atlet yang mulai menurun. (fan)

SUARA NTB Pembangunan Jalan Lingkar Pantai Diharapkan Tak Sekadar Wacana

Halaman 12

Selasa, 19 April 2016

Mataram (Suara NTB) Warga pesisir Kota Mataram menyambut baik renca-

na pembangunan jalan lingkar pantai sepanjang sembilan kilometer dari pesisir Sekarbela

sampai Ampenan. Namun mereka berharap rencana ini bisa segera direalisasikan, tidak sekadar wacana saja.

Salah satu warga pesisir, Islam ditemui Suara NTB, Senin (18/ 4) menyampaikan menurutnya sangat bagus jika di pinggir pantai ada akses jalan yang memadai. Dengan demikian akses warga pesisir khususnya para nelayan menjadi lebih mudah.

“Kalau tidak merugikan masyarakat, ndak apa-apa. Bagus sih pemerintah buat jalan di sini. Tapi semoga benar-benar diwujudkan,” cetusnya.

Dengan adanya jalan di pinggir pantai, para nelayan disampaikan warga Lingkungan Karang Buyuk, Ampenan Selatan ini bisa langsung menjual hasil tangkapan mereka kepada pengepul. Pengepul juga bisa datang langsung jika akses jalan telah tersedia.

“Jadi nelayan juga tidak perlu lagi ke pasar, bisa langsung dijual di sini,” ujarnya.

Dengan pembangunan jalan ini diharapkan juga dapat mencegah abrasi dimana semakin hari air laut terus naik ke permukaan. Pemkot Mat-

aram juga diharapkan Islam bisa memperhatikan persoalan abrasi ini. Abrasi ini menurutnya ancaman yang serius bagi warga pesisir. Ia berharap Pemkot Mataram menambah batu-batu besar sebagai pengikis abrasi di pinggir pantai. “Air laut semakin naik tiap tahun,” cetusnya.

Warga lainnya, Khalidi berharap pembangunan jalan lingkar pesisir ini tak hanya sekadar wacana, tapi benarbenar diwujudkan oleh pemerintah. Tidak hanya itu, jika pembangunan jalan akan dilaksanakan, ia berharap tempat parkir perahu bagi

nelayan juga tetap diperhatikan sehingga para nelayan bisa tetap memarkir perahunya di pinggir pantai. “Kalau kita sebagai rakyat biasa setuju saja dengan rencana ini, kami ikut kata pemerintah saja, asalkan ini diwujudkan,” ujarnya.

Jemah, warga Ampenan Selatan lainnya yang ditemui di

Pantai Penghulu Agung kemarin juga menyambut baik rencana pembangunan jalan lingkar pantai tersebut. Dengan adanya akses jalan tersebut, kawasan pesisir khususnya di Ampenan Selatan menjadi semakin ramai dan diharapkan dapat berdampak pada peningkatan perekonomian warga.

Jemah juga berharap jika pembangunan jalan akan dilaksanakan, warga sekitar juga bisa dilibatkan untuk bekerja dalam proyek jalan tersebut. “Kami setuju saja yang penting sebagai rakyat kami juga dapat manfaatnya, apalagi bisa dilibatkan bekerja dalam proyek jalannya,” cetusnya. (ynt)

HILANG HILANG BPKB R4 TOYOTA DR1868 AN. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTB NOKA/NOSIN : MHF11KF8330091347/7K-0641194 NO. BPKB : 6295564.G HLG DSKTR MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR4259CD, NOKA/NOSIN : MH1JF8115DK765248 / JF81E1759423 AN. HETTI THERESIA NATHAN. HILANG DISEKITAR JALAN LINGKAR SELATAN

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 19 April 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Selasa, 19 April 2016

Jangan hanya Formalitas PRODUKTIFITAS DPRD Kota Mataram dalam memproduksi Perda (Peraturan Daerah) patut diacungi jempol. Sudah banyak Perda inisiatif yang dihasilkan oleh para politisi Lingkar Selatan itu. Belum lagi Perda yang berasal dari eksekutif. Tetapi di sisi lain, persoalan justru muncul setelah perda itu diketok. Nyatanya, banyak perda yang setelah diketok di dewan dan disosialisasikan oleh eksekutif, justru tidak jelas juntrungannya.

Di Kota Mataram misalnya, perda-perda yang dihasilkan Dewan maupun eksekutif, banyak yang tidak bisa diterapkan. Alasan mengapa perdaperda itu tidak bisa diterapkan meskipun sudah disosialisasikan adalah Perwal (Peraturan Walikota). Perwal merupakan aturan teknis yang mengatur bagaimana Perda itu dilaksanakan.

Seperti diketahui, sejumlah Perda yang telah ditetapkan namun tidak kunjung berlaku, antara lain Perda pengelolaan parkir, perda pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, raperda tentang keamanan dan ketertiban umum, perda tentang pendidikan anak usia dini serta perda krama adat sasak. Sebagian besar perda yang telah diketok Dewan itu, belum memiliki aturan turunan atau Perwal.

SKPD teknis sepertinya kewalahan menyusun Perwal. Bagian Hukum pun demikian. Kondisi ini, sebagaimana disampaikan Kepala bagian Hukum Setda Kota Mataram, Mansur, SH., MH., di media beberapa waktu lalu, karena minimnya SDM yang berkompeten di bidang penyusunan Perwal. Alasan itu membuat perda yang sudah ditetapkan, menjadi terhambat untuk diterapkan.

Sebetulnya kendala ini bukan tidak diketahui oleh Pemkot Mataram. Sayangnya, belum ada tindak lanjut atas kondisi minimnya SDM terkait penyusunan Perwal. Padahal, yang masyarakat pahami bahwa inisiatif Dewan maupun eksekutif dalam menelurkan Perda, sudah jelas alasannya. Regulasi tersebut dianggap sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi nyatanya, kondisi ini sudah berlangsung lama dan tidak ada perubahan.

Artinya, Perda ini akhirnya menjadi mubazir ketika tidak bisa diterapkan. Kondisi ini memang tidak hanya terjadi di Kota Mataram. Di sejumlah daerah lainnya mungkin juga mengalami nasib yang sama. Mestinya, ini menjadi perhatian bersama. Karena intensitas eksekutif maupun Dewan mengajukan usulan Perda, selama ini belum dibarengi dengan kesanggupan eksekutif menyediakan Perwal.

Padahal, Perda ini, sejak mulai diusulkan namanya, hingga diketok di Dewan, menelan anggaran yang cukup besar. Apalagi perda inisiatif Dewan. Di DPRD Kota Mataram, Pansus dalam melaksanakan tugasnya menyusun regulasi daerah itu, dilengkapi dengan fasitas pendampingan tenaga ahli. Menggunakan tenaga ahli yang notabene dari kalangan akademisi, tentu tidak gratis.

Sekretariat Dewan harus merogoh kocek untuk membayar mereka.

Namun yang kemudian menjadi ironis, perda yang menelan anggaran besar dengan hajatan yang mulia demi kepentingan masyarakat, justru tidak berfungsi. Ini mestinya menjadi evaluasi bersama antara eksekutif dengan Dewan. Mungkin eksekutif maupun Dewan tidak perlu mengajukan usulan perda terlalu banyak dalam setahun. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana perda itu disusun, disahkan dan berlaku.

Jangan sampai pengajuan perda hanya formalitas belaka demi mengejar kuantitas perda tanpa mempedulikan apakah perda itu akan berlaku atau sebaliknya. (*)

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Perpustakaan dan Intervensi Internet ERPUSTAKAAN tempat orang mencari buku, untuk dipinjam, dan kemudian dibaca.

Bisa untuk keperluan studi formal, penelitian, atau sekadar untuk memenuhi hasrat akan bacaan. Pekerjaan membaca adalah pekerjaan yang penting, lantaran sifatnya yang mengantar si pembaca pada aktivitas otak. Dengan membaca kita dibiasakan untuk berpikir, membuka pintu imajinasi dan melakukan reproduksi terhadap teks. Setelah kelisanan (orality), keberaksaraan (literacy) menjadi jalan baru bagi perkembangan peradaban.

Tapi kita tahu, bahwa di Indonesia pada umumnya, pekerjaan membaca tidak menjadi aktivitas yang dianggap penting. Persoalan rendahnya minat baca sudah diketahui menjadi salah satu penyebab mengapa kualitas SDM kita rendah. Kehadiran perpustakaan atau taman baca masih terbilang langka lantaran sepi peminatnya.

Untuk perpustakaan misalnya, hampir tidak ada perpustakaan swasta atau perorangan yang dibuka untuk umum. Yang ada hanyalah perpustakaan yang dikelola oleh pemerintah. Lebih khusus lagi di NTB. Karena itu dapat kita simpulkan betapa vital peran perpustakaan untuk menjaga, merawat dan mengembangkan keberaksaraan.

Untuk itu tugas perpustakaan adalah menyediakan buku sebanyak-banyaknya, perihal berbagai macam hal, dari sebanyak-banyaknya penulis dan penerbit. Semakin banyak koleksi buku suatu perpustakaan semakin mungkin perpustakaan tersebut menjadi jembatan bagi perkembangan intelektualitas dan kreativitas. Pengelolaan perpustakaan juga menjadi aspek penting, dimana peran pustakawan menjadi signifikan. Pada titik ini materi utama adalah buku. Dengan kata lain berbicara tentang perpustakaan adalah berbicara tentang buku. Orang datang ke perpustakaan untuk berurusan dengan buku.

Buku adalah jendela dunia. Begitu ungkapan yang terkenal. Di mana semua pemikiran, ide, telaah, imajinasi dan cerita diabadikan.

Kehadiran buku di mana saja menjadi penanda akan suatu tingkat intelektual dan peradaban. Buku menyimpan dan mengabadikan momen-momen penting dalam sejarah manusia, sekaligus memberi kesempatan pada generasi-generasi yang akan datang untuk mengetahui banyak hal tentang itu. Hampir semua kitab suci agama-agama dibuat dalam bentuk ‘buku’, menandakan bagaimana efektifitas dan efisiensi buku dalam menyebarkan dan ‘mempertahankan’ kandungan dari suatu ajaran.

Melihat pentingnya peran perpustakaan, sangat disayangkan jika kemudian posisi itu ter-intervensi oleh kehadiran hal-hal di luar buku.

Yang paling mutakhir adalah kehadiran internet gratis di perpusta-

Oleh:

Kiki Sulistyo (Komunitas Akarpohon, Mataram)

Upaya meningkatkan kunjungan ke perpustakaan sebagai bagian dari strategi menggiatkan minat membaca buku, mestinya dilakukan dengan mengedepankan kehadiran buku. Bisa misalnya dilakukan dengan acara-acara bedah buku, peluncuran buku, atau diskusi-diskusi terbuka. Dengan begitu buku menjadi sesuatu yang pokok di sana. kaan. Mungkin saja kehadiran jaringan internet gratis ini mendongkrak jumlah kunjungan ke perpustakaan. Tetapi kunjungan tersebut tidak bersifat esensial, bahkan mengalami dislokasi. Orang datang ke perpustakaan hanya lantaran mengejar internet gratis. Lantas berselancar di dunia maya, sign in di media sosial dan berbusa-busa akan perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Sayangnya, jenis kunjungan semacam itu sering dihitung sebagai sesuatu yang seolah-olah menunjukkan bahwa pengunjung perpustakaan itu meningkat. Tentu saja meningkat, tetapi tidak meningkatkan apalagi menghidupkan aktivitas utama di perpustakaan, yakni membaca buku.

Lebih baik jika internet di perpustakaan hanya dipakai oleh petugas saja. Lagipula sekarang ini orang sudah gampang mengakses internet lewat perangkat telepon genggam, dimana setiap saat, dimana saja, bisa sign in untuk melihat apa yang sedang terjadi di media sosial.

Plus, jika perpustakaan menyediakan internet gratis, di samping orang justru jadi semakin malas

RADIO

membaca buku juga bisa mematikan usaha-usaha lain, seperti warnet, misalnya. Jadi mestinya kalau mau internetan, jangan di perpustakaan, di warnet saja.

Intervensi internet gratis di perpustakaan membawa efek buruk bukan karena internetnya, tapi karena mental penggunanya. Kesadaran media dalam ber-internet belum benar-benar terbangun, sehingga sulit untuk bisa memanfaatkan internet dengan sekadarnya saja. Informasi (serba setengah) yang ada di di dunia maya, sering dijadikan sebagai jalan pintas untuk mendapat pengetahuan. Untuk beberapa hal boleh saja, tapi untuk sejumlah hal lain yang membutuhkan pengetahuan mendalam, dunia maya tidak bisa diandalkan.

Kesadaran media tersebut tidak terbangun karena memang belum atau tidak melalui fase keberaksaraan. Artinya, nalar kritis terhadap media tidak terbangun lantaran tidak terbiasa dengan buku-buku.

Kebutuhan akan internet telah menjadi primer, sesuatu yang mestinya bersifat sekunder atau bahkan tersier. Yang dimaksud dengan

kebutuhan akan internet di sini, terutama adalah kebutuhan untuk selalu ter-update, tersambung dengan ruang sosial baru di dunia maya. Dunia yang tidak benar-benar nyata.

Bukan berarti keberadaan internet tidak penting. Yang pokok adalah bagaimana menyikapinya.

Salah satu bentuk yang keliru dalam melihat keberadaan internet, adalah membiarkannya mengintervensi dunia buku. Dimana yang ‘analog’, atau yang materi digantikan oleh yang digital, atau yang maya.

Buku-buku tentu saja jadi tersingkirkan, merana di rak-rak. Sungguh ironis jika kejadian seperti itu terjadi di perpustakaan, rumah bagi buku-buku.

Upaya meningkatkan kunjungan ke perpustakaan sebagai bagian dari strategi menggiatkan minat membaca buku, mestinya dilakukan dengan mengedepankan kehadiran buku. Bisa misalnya dilakukan dengan acara-acara bedah buku, peluncuran buku, atau diskusi-diskusi terbuka. Dengan begitu buku menjadi sesuatu yang pokok di sana. Minat membaca di kalangan anak-anak muda lebih mungkin dilakukan melalui penularan. Jadikan membaca buku sebagai gaya hidup, dan yang namanya gaya hidup itu menular. Apabila membaca buku sudah menjadi gaya hidup, perlahan-lahan dia juga menjadi bagian dari kebutuhan. Apabila sudah menjadi kebutuhan, tentu tidak perlu terlalu repot untuk membuat proyek peningkatan minat baca.

NTB rawan disusupi sindikat internasional Tingkatkan kewaspadaan

***

Lotim punya magnet besar jadi KEK Yang paling penting dampak positifnya dinikmati masyarakat

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 19 April 2016

Pemkot Tidak Ingin RTH Pagutan Dikelola Pihak Ketiga Mataram (Suara NTB) Ruang terbuka hijau (RTH) Pagutan rencananya akan dijadikan pusat agrowisata di Kota Mataram.

Namun hingga kini rencana tersebut belum direalisasikan. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan pihaknya tidak ingin pengembangan RTH Pagutan menjadi objek agrowisata tersebut pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga.

Mohan menyampaikan pihaknya lebih memilih pengelolaan RTH Pagutan dilakukan sendiri oleh Pemkot Mataram. “Pemkot sajalah (yang mengelola),” cetusnya, Senin (18/4). Jika ada investor yang benar-benar serius, Pemkot Mataram juga tidak menutup kemungkinan. Namun belajar dari pengalaman sebelumnya, kebanyakan investor disampaikan Mohan kerap kali wanprestasi.

“Kalau ada yang serius dan ada komitmen untuk itu dan ada dampak kemanfaatannya bagi masyarakat kita, kenapa ndak,” ujarnya. Jika pengelolaannya akan dilakukan Pemkot Mataram, penataan RTH ini akan dilakukan secara bertahap dan menurutnya itu yang menjadi kendala jika pemerintah yang mengembangkan RTH ini. “Kalau investor kan barangkali bisa mereka bangun dalam waktu singkat dan lebih cepat, kalau kita kan harus bertahap pembangunannya,” ujarnya.

Konsep pengembangan yang akan dilakukan Pemkot Mataram tetap mengacu pada pengembangan agrowisata. Persoalan RTH ini disampaikan Mohan menjadi atensi khusus pihaknya, tidak hanya RTH Pagutan, tapi semua RTH yang ada di Kota Mataram. Kebutuhan RTH di Kota Mataram saat ini masih belum mencukupi sesuai dengan yang dipersyaratkan undang-undang yaitu 30 persen dari luas wilayah kota. “Ini kita jauh dari cukup dan kita maksimalkan potensi yang ada,” ujarnya.

Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram akan menanam cabai di atas lahan seluas dua hektar di RTH Pagutan. Setelah pelaksanaan Festival Hortikultura Nasional (FHN) pada tahun 2015 lalu, banyak lahan di sekitar kawasan tersebut yang tak terurus. Untuk itulah Dinas PKP akan fokus untuk pengembangan tanaman cabai di lahan tersebut. Selain menanam cabai, pemanfaatan RTH Pagutan yang diwacanakan menjadi taman hortikultura di Kota Mataram ini juga untuk mengembangkan tanaman berbagai jenis bunga dan buah-buahan. (ynt)

Kejaksaan Lirik Cetak Sawah Baru di Kabupaten Bima Dari Hal. 1 Persoalan ini sebelumnya disampaikan anggota DPRD Kabupaten Bima H.Mustahid H. Kako. Ia mengaku menemukan puluhan hektar pembukaan sawah baru di Sampungu diduga bermasalah. Selain tidak ada akses irigasi, alat berat yang diturunkan hanya membuat areal pematang

sawah saja, setelah itu di lepas. Kasus lainnya ditemukan anggota DPRD Bima lainnya Edy Muhlis, yang mengaku menemukan ada indikasi pekerjaan pemborong alat berat tidak sesuai juklak juknis. ‘’Saya bahkan sudah pernah panggil pemborong alat beratnya,’’ kata Edy. (ars)

Belum Ada Inovasi Dari Hal. 1 yang digelar secara tertutup di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (18/4).

Rapim dipimpin Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi didampingi Wakil Gubernur, H. Muh. Amin, SH, M.Si dan Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH. ‘’Program-program unggulan, inovasi-inovasi beberapa SKPD bagaimana progresnya.

Dan rata-rata, memang sudah ada inovasi dan ada juga yang tidak. Bukan tidak ada program, ada yang tidak ada inovasi tahun 2016. Secara umum saja, itu ada yang tidak punya inovasi,’’ katanya.

Dikatakan, pimpinan dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur menginginkan seluruh SKPD memiliki program inovasi yang berkaitan dengan peningkatan kinerja maupun yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. ‘’Diharapkan masing-masing

SKPD punya inovasi. Inovasi itu hal-hal baru yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat atau meningkatkan kinerja. Kita harapkan tahun berikutnya ada (inovasI),’’ harapnya.

Wagub mengatakan, selain membahas mengenai program inovasi SKPD, rapim tersebut juga membahas mengenai realisasi anggaran sampai triwulan I 2016. Secara umum, kata Wagub, realisasi anggaran baik fisik maupun keuangan sampai 31 Maret lalu cukup bagus. Namun, ia mengakui ada beberapa SKPD yang masih kurang maksimal capaiannya. ‘’Secara umum capaiannya bagus untuk triwulan pertama. Ada juga kendalakendala teknis, tapi saya tak hafal. Tapi yang jelas ada punya alasan tapi bisa diterima alasannya. Cukup bagus progresnya untuk triwulan pertama,’’tandasnya. (nas)

Belum Tekan Kemiskinan Dari Hal. 1 ‘’Jadi persoalannya adalah menanggulangi kemiskinan tidak seketika. Jadi, berproses. Masalah miskin ini bukan hanya kaitan soal pendapatan saja, tapi kompleks. Karena harga jual tenaga murah atau hasil jual hasil pertanian murah. Karena infrastruktur tidak bagus, tata kelola tidak bagus. Tentu dia membutuhkan penanganan komprehensif,” kata Bachrudin ketika dikonfirmasi di Mataram, Senin (18/4) siang kemarin.

Dikatakan, tahun 2015 lalu, NTB mendapatkan dana desa sebesar Rp 301 miliar lebih. Artinya, rata-rata setiap desa memperoleh dana sekitar Rp 200-300 juta. Tahun 2016 ini, dana desa yang diperoleh NTB meningkat tajam menjadi Rp 667 miliar lebih.

Dana tersebut diperuntukkan bagi 995 desa di seluruh NTB. Jika dihitung, rata-rata setiap desa memperoleh dana sekitar Rp 565 juta pada tahun ini.

Bachrudin menjelaskan, dana desa ini dimaksudkan untuk menjadi daya ungkit terhadap persoalan-persoalan yang menyebabkan masyarakat menjadi miskin.

Misalnya, masyarakat kesulitan air untuk mengairi pertanian. Karena tak bisa dibelikan pompa air, maka

masyarakat dibelikan air supaya mereka tetap produksi dan terhindar dari gagal panen. Kemudian, dana desa juga bisa digunakan untuk membangun jaringan irigasi tersier dan jalan usaha tani. Sehingga bisa menekan biaya produksi. ‘’Ini kita coba usahakan.

Proses itu tidak bisa langsung dana desa muncul tahun pertama langsung selesai. Secara bertahap.

Kontribusi itu akan nampak dalam pengurangan angka kemiskinan jika terakumulasi dana desa itu menjadi Rp 4-5 miliar.

Saya kira akan kelihatan,’’ ucapnya.

Mantan Penjabat Bupati Bima ini menambahkan, dana desa yang digelontorkan tahun lalu telah mampu menggerakkan perekonomian di desa. Seperti jalan usaha tani yang dulunya tidak ada menjadi ada. Saluran irigasi menuju sawah-sawah petani yang dulunya tidak ada menjadi ada. Namun, hal itu tak serta merta dapat menurunkan angka kemiskinan. ‘’Mungkin lima tahunan baru bisa terlihat kontribusinya dalam menurunkan angka kemiskinan,’’pungkasnya. (nas)

Halaman 15

Oknum Konselor BNNP Kedapatan Nyabu

Mataram (Suara NTB) Seorang oknum anggota LSM, IS ditangkap polisi, Minggu (17/4) di salah satu hotel di kawasan Lingsar, Lombok barat (Lobar). Oknum anggota LSM itu sebelumnya mendampingi penyalahguna narkoba (konselor) yang direhabilitasi.

Namun, akhir pekan lalu, ia yang kedapatan menyalahgunakan narkoba.

“Yang bersangkutan ini pendamping atau konselor di BNNP NTB,” terang Kasubdit II Ditresnarkoba Polda NTB, AKBP I Komang Satra, dikonfirmasi Senin (18/4). IS ditangkap bersama satu kawannya, IW. Saat digerebek, bong yang diduga digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu

masih hangat. Polisi pun kemudian melakukan penggeledahan. Ditemukan bong sabu, gunting, dan skop sabu. “Sebelumnya, pelaku diduga telah berusaha menghilangkan barang bukti,” sambung Satra.

Hasil tes urine menunjukkan bahwa keduanya positif menyalahgunakan narkoba.

Para pelaku kemudian digelandang ke Mapolda NTB guna pemeriksaan lebih lanjut. “Teridentifikasi mengandung sabu,” ungkapnya.

Satra menyebutkan, para pelaku dilimpahkan penanganannya kepada BNNP NTB untuk dilakukan assesment untuk menentukan langkah rehabilitasi selanjutnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala BNNP NTB, Kombes Pol Sriyanto mengatakan, LSM yang menaungi pelaku IS sebelumnya pernah bekerjasama dengan BNNP NTB pada 2015 silam. Perannya membantu membina para penyalahguna narkoba.

Untuk binaan BNNP NTB, kata Sriyanto, sekarang diambil alih langsung oleh Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). “Nanti mereka yang akan memberikan penyuluhan terhadap para penyalahguna narkoba,” terangnya.

BNNP NTB tetap juga membina LSM swasta tersebut, meski kerjasama seperti dijalin sebelumnya tidak lagi dilanjutkan. “Mereka juga bertindak sebagai konselor.”

LSM itu juga melakukan pendekatan kepada para pecandu ringan maupun berat untuk menjauhi narkoba. Dia menyarankan agar tidak menjadi bumerang bagi LSM yang bersangkutan, oknum anggota LSM terlibat narkoba harus dikeluarkan dan dibina secara khusus. (why)

Pengabdian kepada Masyarakat

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Pelatihan Aksara Bali Mataram (Suara NTB) Sebagai salah satu program pengabdian kepada masyarakat, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar pelatihan aksara bali dan penyuluhan. Kegiatan tersebut dimulai 18 - 24 April 2016 di Gedung Sekretariat Bersama PHDI NTB. Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Putu Listiawati SE,Ak,MM yang hadir membuka secara resmi agenda pelatihan tersebut, Senin (18/4) mengemukakan, pelatihan tersebut merupakan program pengabdian masyarakat yang diselenggarakan secara rutin dari tahun ke tahun. Ke depan, lanjutnya, masih tersisa sedikitnya empat program pengabdian kepada masyarakat yang juga segera dilaksanakan. ‘’Dalam Tri Darma Perguruan Tinggi salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Pelatihan aksara Bali ini merupakan program kegiatan berkelanjutan yang kami selenggarakan. Kegiatan yang menjadi dedikasi perguruan tinggi kepada masyarakat ini mudah - mudahan dapat membantu memenuhi kebutuhan sosial masyarakat,’’ harapnya.

Sementara Ketua PHDI NTB Drs. I Gede Mandra, M.Si yang hadir dalam pembukaan program pengabdian kepada masyarakat oleh jurusan Dharma Duta, program studi Penerangan Aga-

ma Hindu tersebut, memberikan apresiasi positif terhadap kegiatan yang diselenggarakan STAHN Gde Pudja Mataram. Ia berharap, melalui program pelatihan aksara Bali ini, nantinya dapat menumbuhkan minat generasi muda mempelajari kearifan dalam kebudayaan yang melatari kehidupannya. Mandra menilai, sejauh ini generasi muda sudah mulai acuh dan pasif dalam menggali ilmu - ilmu pengetahuan warisan para leluhur. ‘’Untuk pengenalan aksara Bali ini sudah sangat penting. Lebih - lebih anak muda generasi sekarang ini nampaknya sangat tidak peduli tentang aksara Bali. Kita berharap, melalui pelatihan ini pemahaman terhadap aksara Bali di kalangan masyarakat bisa ditingkatkan,’’ harapnya.

Dikatakan, pemahaman masyarakat lokal terhadap aksara Bali sejauh ini telah disalip oleh orang asing. Kekhawatirannya, jangan sampai orang asing justru lebih mahir dalam memahami ilmu ilmu yang diwariskan oleh para leluhur.

Jika kondisinya demikian, masyarakat lokal kedepannya hanya akan menjadi penonton yang menyaksikan kearifan lokalnya dituturkan oleh orang luar. ‘’Jangan sampai kita yang punya budaya tidak peduli dengan kekayaan kita sendiri. Orang - orang asing sekarang sudah mulai mempelajari aksara Bali.

Bahkan mereka mungkin sudah jauh

(Suara NTB/met)

BANTUAN - Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Putu Listiawati, SE., Ak., MM, saat menandatangi berkas bukti penyerahan bantuan berupa inventarisir Gedung Sekretariat Bersama PHDI NTB. Bantuan tersebut secara kelembagaan diterima langsung oleh Ketua PHDI NTB Drs. I Gede Mandra, M.Si. lebih pandai dalam membaca lontar.

Kenapa kok generasi muda kita sekarang ini pasif untuk mempelajari hal itu,” ujarnya.

Ketua Panitia Penyelenggara Program Pengabdian kepada Masyarakat, Drs. I Nyoman Sulastra M.Si menja-

barkan, jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tersebut mencapai 35 orang. Ia berharap, dari pelatihan kali ini, pihaknya dapat menemukan pola yang sederhana tentang upaya pemahaman aksara Bali sehingga bisa diterapkan ke depannya. (met/*)

HUT Ke-3 Banjar Pancor Anang Berlangsung Meriah Giri Menang (Suara NTB) Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Banjar Pancor Anang ke 3 diadakan di Lapangan Desa Peresak, Tanak Tepong Selatan, Kecamatan Narmada, Lombok Barat berlangsung meriah. HUT dimeriahkan dengan kegiatan Rolling Religi Motor dan live musik dan live DJ, musik dangdut, pembagian door prize, pemotongan tumpeng dan acara tersebut didukung oleh PT.

Nikki Super Tobacco Indonesia Cabang Mataram.

Hadir juga dalam acara tersebut Kapolsek Narmada, Kepala Desa Peresak, Kadus Tanak Tepong Selatan, tokoh masyarakat dan semua anggota Banjar Pancor Anang. Memasuki usianya yang ke tiga tahun, sudah banyak prestasi yang diraih. Tahun 2014 banjar ini keluar sebagai juara satu lomba siskamling tingkat Kabupaten Lombok Barat. Kemudi-

Kejari Panggil Pengelola TK-SD Model Mataram Dari Hal. 1 “Kami tanya soal pembangunan gedung juga,” terang dia.

Dalam pengelolaan aset ini, sambung dia, bukan saja melibatkan pemkot dan pihak Unram. Tapi ada juga dari pihak swasta yang ditunjuk untuk menanganinya. Pengelola ini disebut pihak ketiga.

“Ada yang dari swasta.

Mereka yang tangani pembangunan gedung dan fasilitas lain,” terang dia.

Klarifikasi ketua panitia pengelola aset ini berlangsung hingga siang hari. Pengelola yang masih dirahasiakan identitasnya ini dicecar di ruang Seksi Pidsus.

Herya menambahkan, permintaan keterangan terus berlanjut. Rencananya, jaksa akan meminta klarifikasi pihak Dikpora Kota Mataram dan Unram.

“Kalau Dikpora dan Unram

belum. Kami masih agendakan,” tandasnya.

Pengelolaan anggaran aset ini diduga bermasalah. Besaran nilai transfer dana imbal swadaya dari 2004-2009 terindikasi terdapat selisih. Nilai bantuan pusat berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berbeda.

Merujuk dari dokumen berita acara serah terima aset TKSD Model dari Pemkot Mataram maupun Unram tertanggal 28 Juni 2014, nilai transfer APBN dari 2004-2009 sebesar Rp 13.486.748.884.

Sementara itu dari pusat berdasarkan surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, gelontoran uang dari 2004-2009 Rp 15,5 miliar. Besaran itu belum termasuk dana pendamping Pemkot Mataram 30 persen yang diklaim lebih dari Rp 7 miliar. (ars)

an juara satu lomba siskamling tingkat Provinsi NTB. Terkait rangkaian kegiatan HUT ke 3, H. Akhmad Nuruddin, S.Pd.I berharap kedepannya warga Banjar Pancor Anang bisa lebih kompak lagi antara warga yang satu dengan yang lainnya. Selain itu dengan adanya Banjar Pancor Anang di Desa Peresak tindak kriminal semakin berkurang sehingga bisa terciptanya suasana yang damai dan tenteram di lingkungan tersebut.

Tujuan Penyelengaraan pengamanan lingkungan pemukiman adalah tercapainya kondisi lingkungan pemukiman yang sehat dan kemantapan ketahanan lingkungan pemukiman di bidang Kamtibmas. Adanya mentalitas masyarakat yang mampu menjadi daya tangkai terhadap setiap ancaman, gangguan dan hambatan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepekaan masyarakat terhadap masalah-masalah Kamtibmas yang terjadi lingkun-

gan disertai respons profesional sesuai norma-norma yang berlaku.Masyarakat dapat menikmati rasa bebas dari gangguan maupun ancaman, rasa dilindungi dan rasa ketentraman lahiriah dan batiniah sehingga masyarakat dapat melaksanaan segala kegiatan usahanya dalam rangka meningkatkan kese-

jahteraan.

H. Akhmad Nuruddin, S.Pd.I selaku pendiri sekaligus Ketua Banjar Pancor Anang Desa Peresak Kecamatan Narmada menambahkan, masyarakat dapat berperan aktif sesuai peran dan fungsinya masing-masing dalam mengimplementasikan sistem Kamtibmas di lingkungannya masing-masing. (r)

(Suara NTB/ist)

MERIAH - Suasana perayaan HUT ke 3 Banjar Pancor Anang yang berlangsung meriah.

NTB Rawan Disusupi Sindikat Internasional Dari Hal. 1 ‘’Perlu diketahui wilayah NTB merupakan daerah pariwisata yang daerahnya sangat luas. Diharapkan peran pemerintah setempat membangun dengan regulasi yang ada untuk keamanannya agar lebih terjamin,’’ katanya.

Daerah pariwisata diketahui perputaran uang dan

pertukaran budaya sangat cepat. Sehingga diharapkan kepada pemerintah daerah untuk mengawasi, agar jangan sampai pemuda malah terkena dampak negatif dari kehadiran orang asing tersebut.

Ada 169 visa wisata yang bisa bebas masuk ke Indonesia.

Sedangkan untuk visa yang lain dilarang. Hal ini masih memungkinkan masuknya pengaruh

asing dalam bentuk tindak kejahatan trans nasional. “Harus bersama-sama mewujudkan sinergisitas untuk keamanan melalui sosialisasi dan dimasyarakat harus mengambil langkah dengan deteksi dini, cegah dini dan lapor dini dan diharapkan untuk anak bangsa untuk waspada dengan aspekaspek Ipoleksosbud hankam ini,” tegasnya. (ars)

Serapan Anggaran Tak Maksimal Dari Hal. 1 Terbesar masuk dari dana perimbangan sebesar 27,27 persen sementara realisasi belanja per 31 maret 2016 mencapai 13,70 persen. Ini meningkat dalam satu pekan sebesar 3 persen persen atau menjadi 16,09 persen per 15 April 2016.

Menurut Yusron, capaian pendapatan triwulan 1 tahun 2016 ini jika dibandingkan dengan capaian triwulan 1 tahun 2015 lalu terjadi peningkatan sebesar 2,23 persen.

Demikian juga halnya dengan realisasi belanja triwulan 1 tahun 2016 lebih baik dengan capaian pada triwulan

yang sama tahun 2015.

Dalam rapim tersebut, ungkap Yusron, Gubernur menanyakan program strategis masing-masing SKPD. Gubernur menanyakan satu persatu program inovatif semua SKPD. Hampir semua SKPD memiliki program inovatif yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan serta memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menyebutkan, seperti Kesbangpoldagri memiliki program inovatif kampung madani, Biro Organisasi dengan program inovasi administrasi pembangunan dengan pelayanan adminsitra-

si terpadu kecamatan (Paten).

BKD dan Diklat dengan program inovasi rapat klinis kepegawaian. Ada juga program inovasi lumbung bersaing dari BPMPD, revitalisasi bale IT dari Bappeda, Kampung Media dan forum LLAJ dari Dishubkominfo.

Kemudian perizinan penelitian online dari BLHP, digitalisasi promosi investasi dan promosi investasi dalam bahasa Cina, Arab, Inggris dari BPMPT. Rebranding pariwisata dan revitalisasi kawasan wisata dari Disbudpar, sistem monev dari Biro AP, pengembangan e-MoU dari Biro Kerjasama, kampung unggas dari

Disnakeswan, evaluasi IUP dan regulasi pertambagan rakyat dari Distamben. Selanjutnya, pabrik olahan rumput laut dari Dislutkan, pusat informasi barang strategis dari Diperindag.

Program inovasi provinsi literasi dan rumah pintar dari Dikpora, Program Ashar dari Dikes, Pasol dari RSJ, pusat layanan jantung di RSUP, kampung dialog warga dari BP3AKB, penguatan kemitraan baik Disos dan BPBD, eArsip NTB dalam satu menit dari Biro Umum dan Koordinasi dengan Baperpusda Arsip.

Selain itu, ada program Samsat Gendong dan Samsat

Bucu dari Dispenda, alih media dari Baperpusda Arsip, CMS dari BPKAD dan karya anak negeri-pengembangan media sosial, pelatihan jurnalistik dan optimalisasi media online untuk publikasi informasi pembangunan dari Biro Humas dan Protokol.

“Menyikapi berbagai inovasi ini, gubernur menyatakan inovasi ini bertujuan selain untuk memastikan efektivitas pelayanan publik dan wahana untuk percepatan pencapaian target pembangunan. Semua SKPD harus memiliki kegiatan inovatif di tahun 2016 masih ada waktu dirancang dan dilaksanakan,’’ katanya. (nas)

Gubernur Minta TKPKD Mobilisasi Perbankan dan Perusda Dari Hal. 1 ‘’Kalau kita bisa memadukan semua potensi yang ada, saya yakin akan jauh lebih baik di masa mendatang.

Maka semua potensi itu saya minta mari disinergikan semuanya. Jadi, Baznas dalam perencanaannya, Bank NTB melaui CSR jumahnya cukup

besar, PD. BPR NTB dengan pola penyaluran kreditnya.

Dan semua lembaga yang ada, termasuk perbankan swasta yang ada di NTB itu bersamasama merumuskan,’’ kata gubernur.

Gubernur sudah menyampaikan tentang ini kepada Ketua TKPKD NTB yang juga Wakil Gubernur NTB, H. Muh.

Amin, SH, M.Si. Gubernur mengatakan dirinya sudah menerima laporan bahwa langkah awal sudah dilakukan TKPKD terkait hal itu. ‘’Saya harapkan, mulai 2017, itu betul-betul terealisasi sumber daya kita ini dapat kita padukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan memajukan masyarakat kita

yang memang sangat membutuhkan,’’ucapnya.

Gubernur memaparkan angka kemiskinan di NTB tahun 2008, awal dirinya menjadi gubernur pada periode pertama. Angka kemiskinan pada waktu itu sekitar 25 persen. Akhir 2015 lalu, angka kemiskinan di NTB tersisa sekitar 16,54

persen. Artinya, ada sekitar 800 ribu lebih masyarakat NTB yang masih berada dalam garis kemiskinan. ‘’Tugas untuk mengangkat saudara kita yang 800 ribu itu menjadi lebih mulia, terhormat, bermartabat tidak mungkin hanya bisa ditunaikan oleh kapasitas pemerintah daerah,’’ pungkasnya. (nas)

Selasa, 19 April 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dewan Siapkan Hibah untuk BPN

Tertibkan 20 Ribu Hektar Lebih Lahan Telantar Mataram (Suara NTB) Sekitar 20 ribu hektar lebih lahan yang dikuasai oleh badan hukum diduga ditelantarkan. Lahan yang ditelantarkan tersebut sangat merugikan daerah, karena tidak dikembangkan sesuai dengan izin pemanfaatan yang sudah diberikan.

Terkait dengan persoalan itu, Komisi I DPRD NTB memberikan atensi cukup serius agar lahan-lahan telantar tersebut diinventarisir untuk kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Demikian disampaikan Sekretaris Komisi I, H. Rumaksi SJ, SH, Senin (18/4) kemarin. “Dampaknya tentu saja daerah dirugikan, kita tidak dapat pajak. Pertumbuhan ekonomi tidak berjalan. Kan harapan kita, kalau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Sehingga pertumbuhan ekonominya akan bagus, ekonomi kita bergerak. Tetapi kalau tidak ada yang dikembangkan, kan kosong, daerah tidak dapat apa-apa,’’ ujarnya.

Menurut politisi Partai Hanura itu, salah satu cara agar lahan-lahan telantar tersebut segera bisa diinventa-

risir, adalah daerah harus hadir untuk mengintervensi kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN). Karena selama ini, BPN dinilai oleh Komisi I tidak mampu melakukan invetarisasi lahan-lahan yang ditelantarkan tersebut karena kekurangan anggaran. ‘’Mereka memang instansi vertikal, tetapi anggaran yang ada di mereka itu tidak cukup saya lihat untuk mengintervensi tanah yang telantar itu. Nah perlu diintervensi oleh pemerintah daerah. Mungkin bisa dalam bentuk hibah, karena ini untuk kepentingan daerah. Bagaimanapun BPN ini berkaitan dengan administrasi Biro Pemerintahan. Nanti kita akan komunikasikan hal itu ke BPKAD,” ujarnya.

Berdasarkan Undang-undang no-

mor 23 tahun 2014 tentang pemerinthan daerah, pada dasarnya ada sembilan sub sektor kewenangan yang sudah dilimpahkan ke pemerintah provinsi. Akan tetapi secara de facto, ternyata sembilan sum sektor tersebut masih dikerjakan oleh BPN. Sehingga hal tersebut menjadi permasalahn yang perlu mendapat perhatikan dari pemerintah daerah. ‘’Sekarang kita punya regulasi untuk menetapkan tanah telantar itu, di mana sebelumnya ditentukan oleh pemerintah pusat. Sementara kan yang pegang tanah ini adalah “gajahgajah” semua. Kita sedang menunggu Peraturan Pemerintah (PP) dari UU 23 tahun 2014 itu yang sampai sekarang belum turun,” terangnya.

Rumaksi menambahkan, apa yang disampaikannya itu akan menjadi rekomendasi Komisi I dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB tahun anggaran 2015. Harapannya rekomendasi itu kemudian bisa ditindaklanjuti oleh eksekutif. (ndi)

(Suara NTB/aan)

MENGANGKUT KAYU – Sejumlah lelaki tua dan dua perempuan mengangkut kayu yang telah ditebang dari sebuah kebun di Mantang, Lombok Tengah, belum lama ini. Warga setempat mengutarakan, kayu-kayu tersebut ditebang karena lahan kebun akan disulap menjadi areal pertokoan.

Konsultasi Klinis, Minimalisir Penyalahgunaan Dana Desa Mataram (Suara NTB) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) NTB mengaku terus melakukan pembinaan kepada desa-desa di daerah ini untuk mengantisipasi atau meminimalisir penyalahgunaan dana desa.

Rencana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan melakukan audit khusus penggunaan dana desa pada semester II 2016 ini dinilai sebagai bentuk pembinaan. ‘’Yang diaudit (BPK) mungkin administrasi, perencanaannya, RKP, APBDes. Insya Allah kita berusaha meminimalisir kesalahan. Namanya ini barang baru, salahpun ini juga proses pembinaan. BPK juga membina, teman-teman di kabupaten selalu memberikan konsultasi klinis, dipanggil desa-desa itu,’’ kata Kepala BPMPD NTB, Drs. Bachrudin, M.Pd ketika dikonfirmasi di Mataram, Senin (18/4) siang kemarin.

Tahun 2016, NTB memperoleh dana desa sebesar Rp 667 miliar

lebih. Dana tersebut diperuntukkan bagi 995 desa di seluruh NTB. Jika dihitung, rata-rata setiap desa memperoleh dana sekitar Rp 565 juta pada tahun 2016. Tahun 2015 lalu, alokasi dana desa untuk NTB sebesar Rp 301 miliar lebih. Artinya, rata-rata setiap desa memperoleh dana sekitar Rp 200-300 juta.

Bachrudin mengatakan, pihaknya melalui BPMPD kabupaten juga terus mendorong penggunaan dana desa sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Sepanjang itu dilakukan maka kepala desa tak perlu takut, karena sesuai ketentuan yang berlaku. Penggunaan dana desa harus mengcover kebutuhan riil. ‘’Murni untuk pemberdayaan dana desa ini, perbaikan infrastruktur, pembangunan sosial. Yang dibiayai ini yang telah disepakati. Kalau mau memaksakan itu baru menyalahi.

Tentu ini barang baru (dana desa), ada perselisihan antara BPD dengan

kepala desa. Namun dia akan menjadi lebih baik(penggunaan dana desa),’’ tandasnya.

Dana desa tahun 2016 ini disalurkan dalam dua tahap. Untuk tahap I mulai disalurkan pada April ini. Sementara tahap II kemungkinan pada Agustus. Pada Maret lalu, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) NTB masih menunggu laporan Surat Pertangungjawaban (SPJ) penggunaan dana desa tahun 2015. Sedikitnya masih ada 25-30 persen desa yang belum tuntas membuat SPJ. Untuk penyaluran dana desa tahap pertama, lanjutnya, baru Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang menerima.

Sementara, kabupaten lainnya masih belum lantaran ada yang Peraturan Bupati (Perbup) belum tuntas. ‘’Tahap pertama, 60 persen ditransfer dari dana itu. Desa yang lambat, dia kita minta tetap selesaikan SPJ baru kita transfer ke desanya,’’ tandas mantan Penjabat Bupati Bima ini. (nas)

Bicarakan Persoalan TKI

KBRI Brunei Darussalam Koordinasi dengan Pemprov NTB Mataram (Suara NTB) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam melakukan kunjungan ke Pemprov NTB dalam rangka memohon bantuan pihak Pemda untuk memfasilitasi pertemuan dengan instansi terkait. Selain itu juga pertemuan bisnis antara PPTKIS di Indonesia dan agensi tenaga kerja di Brunei Darussalam.

Rombongan dari KBRI Bandar Seri Begawan itu diterima langsung Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, S.H., M.Si di ruang kerjanya Senin (18/4). Wakil Kepala Perwakilan RI KBRI Bandar Seri Begawa, Pribadi Sutiono mengatakan maksud kunjungannya ke NTB untuk berkoordinasi dengan Pemprov dan dinas terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)

NTB dan Disnakertrans kabupaten/ kota. Selain itu, berkoordinasi dengan BP3TKI, Imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Polda NTB mengenai masalah tenaga kerja.

Sekaligus membicarakan perihal kesempatan kerja di Brunei Darussalam. Dikatakan, minat warga Indonesia khususnya NTB bekerja Brunei Darussalam dalam kurun waktu 2-3 tahun ini meningkat. ‘’Tidak hanya sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) tapi juga pegawai konstruksi,’’ katanya.

Pribadi mengatakan, KBRI di Brunei Darussalam sedang mengupayakan penandatanganan MoU antara Pemerintah Brunei dan Indonesia. ‘’Saat ini kami juga sedang mengupayakan untuk penandatanganan MoU yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja kita apabila sesuatu yang ditakutkan terjadi nantinya saat proses mereka bekerja di sana. Dan juga telah menaikkan upah minimum kami di Brunei, dari 250 dolar menjadi 350 dolar,’’sebutnya.

Wagub yang didampingi Kepala Disnakertrans NTB, H. Wildan, mengapresiasi kunjungan tersebut. Pasalnya, NTB sebagai provinsi yang masuk empat besar daerah pengirim tenaga kerja untuk bekerja ke negara-negara tetangga. ‘’Pemerintah sudah tidak bisa lagi membendung minat warga menjadi tenaga kerja.

Ini jadi semacam kebutuhan masyarakat karena tuntutan perbaikan kesejahteraan, sehingga itulah yang jadi pilihan mereka,’’ katanya.

Wagub menilai kunjungan ini adalah sebagai bentuk respons dan langkah positif KBRI terhadap nasib TKI di Brunei Darussalam. Ia juga berharap peran aktif KBRI, tidak hanya pada saat terjadi kasus saja. “Apapun yang terjadi dengan TKI kita, bisa kita antisipasi. Kalaupun sudah terjadi, kita bisa ambil langkah-langkah sesuai peraturan yang berlaku untuk melindungi warga kita. Saya kira ini merupakan bagian tanggung jawab pemerintah di daerah dan pemerintah pusat,’’tandasnya. (nas)