Issuu on Google+

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

SENIN, 18 FEBRUARI 2013

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 292 TAHUN KE 8 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Penyelundup Manfaatkan BIL

Pemprov Dorong Bea Cukai dan Imigrasi Perketat Pengawasan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mendorong dan mendesak pihak Bea Cukai dan Imigrasi untuk memperketat pengawasan ke luar masuknya barang dan orang di Bandara Internasional Lombok (BIL). Dengan semakin meningkatnya frekuensi penerbangan dan rute luar negeri ke BIL, tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan untuk menyelundupkan barangbarang ilegal dan narkoba. Sehingga dari sisi peralatan

deteksi juga harus lebih canggih disesuaikan dengan kebutuhan peralatan bandara internasional. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, MTP dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (16/2) terkait dengan penyelundupan ribuan handphone merk Blackberry dan iPhone dari Singapura melalui BIL beberapa waktu lalu.

“Tentu kita akan mendorong agar pihak Bea Cukai dilengkapi dengan alat yang lebih canggih dan petugas yang makin profesional termasuk untuk deteksi narkoba. Dengan semakin meningkatnya frekuensi penerbangan dan rute dari luar negeri ke BIL perlu antisipasi penyelundupan. Dalam waktu dekat kami akan koordinasi dengan pihak terkait,”ujar Ridwan Syah. Bersambung ke hal 5

Juandi Setiawan

Didakwa Korupsi, Divonis Kasus Pemukulan Mataram (Suara NTB) Terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi, Juandi Setiawan seperti banyak diketahui, saat ini sedang diadili dalam kasus dugaan korupsi Bansos Lobar Tahun 2009. Namun disisi lain, ia juga duduk di kursi pesakitan dalam kasus tindak pidana pemukulan. Dalam kasus penganiayaan itu, Juandi divonis delapan bulan penjara oleh hakim

Ketua, H.Budi Susilo,SH MH. Ia dinyatakan bersalah dalam kasus pemukulan korban Nanang Santoso, November 2011 lalu. Barang bukti yang disita, dua buah palu jenis hammer dijadikan barang bukti. JPU Ida Made Ayu Yuni, SH menyatakan pikir pikir atas putusan yang lebih ringan dari tuntutan ini, yakni ancaman satu tahun penjara. Bersambung ke hal 5

“Saya bukan orang NW, dan lima tahun lalu saya tidak pilih TGB. Tetapi saya harus jujur, sebagai gubernur TGB cukup berhasil. Dibandingkan calon yang ada saat ini, kalau kita pakai akal sehat,TGB masih lebih baik. Selain muda dan energik,TGB terbukti bersih dan berprestasi. TGB harus lebih kongkret lagi dalam memberikan perhatian kepada kami masyarakat yang menetap di sekitar BIL. Lapangan pekerjaan untuk kami harus lebih banyak dibuka. Saya yakin TGB akan banyak belajar dari kekurangannya selama lima tahun ini........ H. L. Ridwan Abdul Ghani

Tokoh Masyarakat Labulia, Lombok Tengah

468.019 Pemilih Fiktif Dihapus dari DPS

(Suara NTB/arn)

TO K O H Jangan Jadi Penonton

H. Gusti Muhammad Hatta

KEHADIRAN Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) diharapkan mampu menjawab kekurangan sumberdaya tenaga dalam bidang teknologi. Sebab ketersediaan tenaga teknologi saat ini yang hanya 2.671 orang tenaga per sejuta penduduk, masih jauh dari kebutuhan sebenarnya. Harapan tersebut disampaikan Menteri Negara Riset dan Teknologi Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Dari laporan resmi yang berhasil dikumpulkan KPU NTB dari 10 kabupaten/ kota di NTB, ditemukan sebanyak 468.019 pemilih fiktif yang kemudian dihapuskan dari Daftar Pemilih Sementara (DPS). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB mengaku tengah menelusuri sinyalemen adanya pengerahan massa dalam skala yang signifikan untuk menggelembungkan jumlah pemilih di daerah tertentu.

Demikian rangkuman wawancara Suara NTB dengan sejumlah narasumber yang berkaitan dengan proses penyusunan daftar pemilih Pilkada 2013, Minggu (17/2) kemarin. Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, S.Ag yang dikonfirma-

si Suara NTB, menerangkan adanya perbedaan selisih jumlah pemilih yang sangat besar antara Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Bersambung ke hal 5

”Silvester Cruise” Singgah di Lombok

(Suara NTB/nas)

WISMAN - Ratusan wisman yang diangkut kapal pesiar Silvester Cruise merapat di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Minggu (17/2).

Giri Menang (Suara NTB) Kapal pesiar Silvester Cruise berbendera Amerika Serikat, yang mengangkut sebanyak 340 wisatawan mancanegara (wisman) asal Eropa, Amerika, Australia dan lainnya menyinggahi Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, NTB Minggu (17/2) pagi sekitar pukul 08.00 Wita. Kapal pesiar tersebut bertolak dari Bali, pada Sabtu (16/2) pukul 23.00 Wita, dan para wisatawan mancanegara tersebut melakukan tour di beberapa destinasi wisata dan selanjutnya akan melanjutkan perjalanan ke Probolinggo, Jawa Timur. Perjalanan wisata wisatawan tersebut difasilitasi agen PT Express Reservation Service (ERS). Direktur PT Express Reservation Service, Halis menyebutkan, jumlah penumpang kapal pesiar Silvester Cruise itu sebanyak 340 orang dan selama beberapa jam di Pulau Lombok, Bersambung ke hal 5

Investor Tak Serius, Belasan Gili di Sekotong Belum Tergarap Giri Menang (Suara NTB) Potensi wisata di daerah Lombok Barat (Lobar), khususnya di daerah Sekotong tak kalah dengan daerah lainny. Garis pantai berpasir putih membuat kawasan itu dilirik banyak investor, tercatat enam investor sudah menyatakan minatnya menggarap kawasan itu. Di samping itu, potensi gili di

kawasan itu cukup prospektif untuk dikembangkan. Namun, ironis gili-gili itu belum tersentuh dan digarap optimal oleh Pemkab setempat. Pasalnya, dari 23 gili yang ada disana hanya empat gili saja yang sudah digarap. Sementara 19 gili lainnya belum tersentuh. Bersambung ke hal 5

GILI NANGGU - Gili Nanggu di kawasan Sekotong, Lombok Barat (Lobar), merupakan salah satu dari 23 gili yang sudah digarap investor. Namun selain Gili Nanggu, sekitar 19 gili lainnya dengan panorama yang eksotis belum disentuh investor.

(Suara NTB/dok)

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543


SUARA NTB Senin, 18 Februari 2013

Terbebas dari Rumah Kumuh KOTA Mataram merupakan ibukota Provinsi NTB. Dengan predikat itu, Pemkot Mataram dituntut untuk menjadi sebuah daerah yang terbebas dari rumah kumuh dan sejenisnya. Namun nyatanya, di Kelurahan Karang Baru Mataram, masih ada tersisa sekitar 41 unit rumah kumuh yang belum tertangani. Di akhir tahun 2011 lalu, Kelurahan Karang Baru (Suara NTB/smd) Mataram mengusulkan sebanyak 60 unit rumah ku- H. Lalu Muhammad Amin muh untuk mendapat perbaikan di tahun anggaran 2012. Dari jumlah tersebut, sebanyak 19 unit disetujui, sehingga yang masih tersisa sebanyak 41 unit. Hal itu disampaikan, Lurah Karang Baru H. Lalu Muhammad Amin, S.Sos kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Sabtu (16/2). Menurut dia, Kelurahan Karang Baru belum dikatakan terbebas dari rumah kumuh. Namun, pihaknya akan terus berupaya untuk memperjuangkan agar keberadaan rumah kumuh di kawasan tersebut bisa sedikit ditekan. “Kita terus upayakan melalui Bantuan Keluarga Miskin (BKM) dan kerjasama itu solid kita lakukan,” tegasnya. Jumlah penduduk di Kelurahan Karang Baru, lanjutnya, mencapai 12 ribu jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 3.000. Sementara untuk jumlah lingkungan, wilayah yang berada di sebelah utara Kali Jangkok itu memiliki 9 lingkungan. “Dari 9 lingkungan yang ada, terbanyak rumah kumuh itu ada di Lingkungan karang Baru Selatan,” ungkapnya tanpa merinci jumlah rumah kumuh yang ada di lingkungan itu. Diakuinya, Kelurahan Karang Baru tidak memiliki potensi yang vital. Jika di kelurahan lain di Kota Mataram banyak memiliki pertokoan, maka di Karang Baru hanya ada beberapa saja. “Jadi yang kita andalkan hanya pajak bumi dan bangunan untuk pemasukan PAD kita,” tambahnya. Namun demikian, kata dia, sejauh ini situasi di Kelurahan Karang Baru relatif aman. Masyarakat yang berbeda keyakinan bisa hidup berdampingan, karena kesibukan masing-masing. “Di sini mata pencaharian warga kebanyakan buruh dan pedagang. Untuk pegawai negeri hanya ada beberapa,” terangnya. (smd)

F IGUR

Jadi ’’Pilot Project’’

MENJADI salah satu pilot project penananaman pendidikan karakter bangsa, SMPN 10 Mataram mencoba menanamkannya melalui kegiatan pramuka. Siswa dan seluruh guru kembali diminta aktif dalam kegiatan pramuka, dengan harapan nilai-nilai pendidikan karakter yang ada di dalam kegiatan pramuka ini bisa tertanam pada seluruh siswa dan jajaran sekolah. Kepala SMPN 10 Mataram Paad Hadi Sabtu (16/2), menjelaskan, untuk mendukung penanaman pendidikan karakter ini (Suara NTB/nia) Paad Hadi sekolah telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan mewajibkan seluruh siswa untuk aktif dalam kegiatan ekstra pramuka. Untuk meningkatkan kualitas guru sebagai pembina pramuka, sekolah sudah melakukan kegiatan kursus mahir dasar yang dilaksanakan selama tiga hari menjelang pembagian rapor. “Saya sudah wajibkan seluruh siswa dan seluruh guru sebagai pembina,” terangnya. Sebanyak 63 guru di SMPN 10 Mataram saat ini telah mengikuti kursus mahir kemampuan dasar. Jumlah ini nantinya akan disebar ke 31 kelas untuk menjadi pembina dan pelatih. Karena dalam aturannya, wali kelas wajib menjadi pembina ditambah dengan bapak atau ibu guru lain. Paad melanjutkan, dari kegiatan pramuka ini, banyak nilai-nilai karakter yang terkandung dalam dasa darma pramuka untuk mendukug terciptanya pendidikan karakter di sekolah. Kegiatan pramuka di sekolah ini, dilakukan rutin setiap hari sabtu. Seluruh siswa dari mulai kelas VII hingga kelas IX diwajibkan mengikuti kegiatan ini. Selain melakukan pramuka, sekolah juga melakukan senam bersama, kegiatan gemar menanam pohon di kawasan sekolah, dan melakukan kegiatan Imtaq. Dalam kegiatan imtaq ini, SMPN 10 juga memiliki suatu terobosan berbeda, salah satunya dengan meminta peran aktif siswa untuk turut menjadi petugas pelaksana imtaq. Mulai dari pembawa acara hingga menjadi penceramah. (nia)

Calon Sekwan Diuji Dewan Mataram (Suara NTB) Setelah beberapa hari menggelar rapat terkait tiga nama calon Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Mataram. Sabtu (16/2), Ketua DPRD Kota Mataram Drs. H. M. Zaini memanggil tiga calon bersangkutan secara bergiliran. Informasi yang diperoleh Suara NTB, Sabtu pagi hingga siang hari lalu, tiga calon yang diusulkan untuk menduduki posisi Sekwan secara bergiliran masuk ke ruang Ketua dewan M. Zaini. Ke tiga calon tersebut yakni Kabag Tata Usaha Sekretaris DPRD Kota Mataram Lalu Mahsun, Kabag Hukum dan Persidangan Lalu Arya dan Sekretaris Dinas Sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kota Mataram Mahsin. Pemanggilan yang dilakukan Ketua DPRD Kota Mataram terhadap ke tiga calon itu hanya berlangsung singkat. Satu calon berada di ruangan pimpinan dewan itu tidak lebih dari 30 menit. Terkait pemanggilan itu, Ketua DPRD Kota Mataram, M. Zaini yang dikonfirmasi menyatakan, pemanggilan yang dilakukan terhadap masing-masing calon bukanlah semacam fit and proper test. “Ini bukan fit and proper test, tapi lebih ke arah pembicaraan secara umum,” katanya. Politisi Partai Demokrat ini, mengklaim, kalangan legislatif Kota Mataram sudah memiliki satu nama yang akan mengisi posisi strategis di Sekretariat Dewan itu. Bahkan, dirinya sudah menyampaikan hal itu ke masing-masing kandidat. “Dewan sudah kantongi satu nama dari tiga calon yang ada, nanti hasilnya akan kita sampaikan dalam bentuk surat,” ungkapnya tanpa bersedia menyebutkan satu nama itu kepada wartawan. Zaini menegaskan, Sekwan merupakan pejabat yang tidak bisa dipisahkan dari kalangan dewan. Menurut dia, seorang Sekwan haruslah memiliki komitmen yang sama. “Posisi Sekwan tidak sama dengan SKPD lain, jadi penunjukannya haruslah melalui pembahasan dewan,” tambahnya. Tak hanya itu, ia menjelaskan, sebelum unsur pimpinan memberikan keputusan, masukan juga diberikan oleh masingmasing fraksi yang ada. “Kita tidak memutuskan sendiri, pembahasan dan masukan tetap berasal dari masing-masing fraksi di lembaga ini,” imbuhnya. Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha membantah jika penentuan posisi Sekwan merupakan intervensi dari para politisi jalan lingkar. Menurutnya, ketentuan itu sudah sejak lama dijalankan. “Mekanismenya memang seperti itu. Jadi tidak ada semacam intervensi. Lagi pula, usulan itu berasal dari kepala daerah. Kita melakukan pembahasan saja, karena Sekwan haruslah pejabat yang paham dengan kondisi dan situasi di Dewan,” jelasnya singkat. (smd)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Tolak Pasien Miskin, Pimpinan Rumah Sakit Harus Disanksi Sindiran yang mengatakan orang miskin tidak boleh sakit sepertinya tepat dengan kondisi sekarang ini. Orang miskin atau orang yang berobat dengan kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) atau jamkesda masih dipandang sebelah mata oleh tenaga kesehatan di rumah sakit milik pemerintah. KEJADIAN yang menimpa Lili Suaiba (8) warga Kekalik Timur Kecamatan Sekar-

bela Kota Mataram adalah salah satu contoh yang terjadi di Kota Mataram. Sebelumnya, Lili ditolak dirawat di RSUD Kota Mataram, karena keluarganya membawa kartu jamkesmas yang dianggap tidak berlaku oleh petugas. Lebih ironis, pasien dengan gejala tipes yang berada dalam kondisi kritis tidak disentuh sama sekali oleh petugas di RSUD Kota Mataram. Apa yang menimpa Lili adalah satu kasus dari sekian kasus penolakan pasien dari kalangan miskin di rumah sakit milik pemerintah. Banyak pasien miskin yang menggunakan jamkesmas dan jamkesda ditolak dirawat di rumah sakit milik pe-

merintah dengan alasan yang tidak masuk akal. Padahal, sebagai rumah sakit yang didanai dari pajak rakyat tidak seharusnya menolak pasien miskin. Justru sebaliknya, pihak tenaga kesehatan dan petinggi rumah sakit harus memperbaiki layanan kepada pasien miskin. Meski demikian, apa yang terjadi di RSUD Kota Mataram menjadi evaluasi bagi jajaran direksi rumah sakit dan pemerintah daerah di seluruh NTB untuk memberikan pelayanan optimal kepada pasien miskin. Jangan sampai, dalam pemberian pelayanan kepada pasien terjadi diskriminasi dan lebih mementingkan kalangan berduit.

Jika ini terjadi, janji kepala daerah yang akan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat saat kampanye atau sesudah terpilih hanya sebatas program. Memang, kalau melihat kasus di RSUD Kota Mataram yang paling disalahkan adalah petugas yang piket saat itu. Tidak menutup kemungkinan, petugas kesehatan tersebut dianggap tidak memahami tugas pokok dan fungsinya, karena menolak pasien miskin. Namun, semuanya kembali lagi pada pimpinan di rumah sakit bersangkutan dalam menerapkan aturan atau standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Paling tidak, pimpinan rumah sakit harus

memberikan pembekalan pada seluruh jajarannya agar memberikan pelayanan kesehatan terlebih dahulu pada siapapun tanpa menanyakan asalusul pasien. Begitu juga pada pimpinan daerah tidak boleh berdiam diri terhadap kondisi yang ada. Paling tidak, kepala daerah harus memberikan teguran atau sanksi tegas pada pimpinan rumah sakit, karena dianggap tidak melaksanakan tugas dengan baik. Jika ada tindakan tegas, kejadian penolakan pasien miskin di rumah sakit milik pemerintah atau swasta tidak terulang lagi. Semuanya demi peningkatan pelayanan terbaik di bidang kesehatan. (ham)

Sidak RSUD Kota Mataram

Dewan Temukan Pasien Jamkesmas Dipungut Biaya Mataram (Suara NTB) – Komisi II DPRD Kota Mataram, Sabtu (16/2) pagi inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Kota Mataram. Sidak ini menyusul kabar penolakan pasien miskin di rumah sakit milik Pemkot Mataram itu. Namun, dalam sidak yang dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Dewan justru menemukan ada pasien Jamkesmas dipungut biaya oleh oknum perawat setempat. Modusnya, pasien miskin itu diminta membeli membayar obat. Padahal obat itu seharusnya gratis, include dengan pelayanannya di bangsal kelas III. Dalam sidak itu, Komisi II sengaja tidak menuju ruang direktur terlebih dahulu, melainkan langsung ke bagian pelayanan. Mulai dari UGD (Unit Gawat Darurat) hingga ke bangsal-bangsal perawatan. ‘’Pasien Jamkesmas itu disuruh membeli obat paracetamol yang harganya Rp 17 ribu. Bagi warga yang mampu, Rp 17 mungkin tidak ada artinya. Tapi bagi pasien Jamkesmas ini sangat memberatkan,’’ keluh Ketua Komisi II DPRD

Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos. Apalagi, paracetamol itu seharusnya gratis, malah disuruh membayar. Terkait penolakan pasien, Nyayu Ernawati, mengatakan pihaknya sudah melihat secara langsung kondisi RSUD Kota Mataram. Di sejumlah ruang perawatan memang terjadi over kapasitas pasien. Seperti di ruang NICU, yang kapasitasnya 10 pasien, saat sidak, menampung hingga 15 pasien. Sehingga kalau ada tambahan pasien lagi, tentu sangat tidak memungkinkan. Dalam hearing dengan Direktur RSUD Kota Mataram, dr. Lalu Herman Mahaputra serta beberapa stafnya, Dewan langsung mengkritisi pelayanan yang tidak semestinya kepada pasien Jamkesmas. Selain itu, komisi yang membidangi

(Suara NTB/ist)

SIDAK - Komisi II DPRD Kota Mataram yang dipimpin ketuanya, Nyayu Ernawati saat sidak di RSUD Kota Mataram, Sabtu (16/2) pagi. masalah kesehatan itu juga mempertanyakan penolakan pasien miskin seperti yang termuat di media. Dalam kesempatan itu, Direktur RSUD Kota Mataram berjanji akan men-

Kawasan Tanpa Asap Rokok

Eksekutif Belum Serahkan Draf Raperda ke Legislatif Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram berencana menerapkan sebuah peraturan daerah yang bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok. Terkait itu, pihak Pemkot Mataram mencoba mengusulkan sebuah Raperda Kawasan Tanpa Asap Rokok ke DPRD Kota Mataram. Terkait itu, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha, Sabtu (16/2) mengatakan, draf Raperda Kawasan Tanpa Asap Rokok yang rencana diusulkan eksekutif belum diterima kalangan Dew-

an. Sejauh ini, kata dia, pihaknya baru hanya menerima judul dari draf yang dimaksud. “Belum, kita belum terima drafnya, kita baru hanya diberikan judul saja,” katanya. Mengenai urgensi dari raperda itu, Sugiartha mengaku rencana itu sangatlah menarik. Apalagi, anjutnya, keberadaan perda yang mengatur hal itu sudah diatur dalam peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. “Kami setuju dengan niatan itu. Karena itu perintah undang-undang walaupun hing-

ga kini masih pro dan kontra,” tambahnya. Meski demikian, kata dia, jika Pemkot Mataram ingin menerapkan perda yang sama dengan yang dilakukan di Jakarta, maka perlu ada perhitungan lain yang harus dikaji secara mendalam. Pasalnya, merokok merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati. “Kalau Pemkot Mataram mau melaksanakan itu kita dukung. Tapi perlu juga ada sarana semacam satu tempat untuk para perokok itu,” sarannya. (smd)

3.000 Siswa Miskin Peroleh Bimbel Gratis Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 3.000 siswa miskin di Kota Mataram mendapatkan bimbingan belajar (bimbel) gratis tahun 2013. Bimbel gratis ini disasar khusus untuk siswa miskin yang rentan putus sekolah, guna meningkatkan prestasi ujian nasional (UN). Bimbel gratis ini merupakan kegiatan tahunan hasil kerjasama Badan Amil Zakat (BAZDA) Kota Mataram dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora)

Kota Mataram. Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dikpora Kota Mataram Drs. H. Abdul Hamid, Sabtu (16/2)menjelaskan, bimbel gratis ini diperuntukkan bagi 1.500 siswa jenjang SMP/MTs dan 1.500 siswa jenjang SMA/MA/SMK. “Untuk jenjang pendidikan menengah ini merupakan tahun pertama,” terangnya. Hal senada disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Dikpora Kota Mataram

H. Zaenal Arifin. Menurutnya, bimbel gratis ini diperuntukkan khusus untuk siswa miskin yang rentan putus sekolah, sehingga Dikpora banyak menyasar sekolah-sekolah pinggiran yang ada di Kota Mataram. Rencananya kegiatan bimbel gratis akan dilakukan serentak, dimulai tanggal 18 Februari hingga 18 Maret 2013. ‘’Tetapi meski gratis, kita akan tetap lakukan evaluasi sejauhmana keefektifan bimbel ini bagi siswa,” pungkasnya. (nia)

Ditinggal Kunker

Molor, Penetapan Perda Inisiatif Dewan Mataram (Suara NTB) – Penetapan tiga paket perda inisiatif DPRD Kota Mataram, molor. Sedianya, tiga paket raperda inisiatif Dewan, masingmasing raperda Kesejahteraan Sosial, Raperda Diniyah Ta’miliyah dan Raperda Higienis Sanitasi, ditetapkan Sabtu (16/2). Namun karena Dewan yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Banmus) dijadwalkan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah, penetapan tiga perda itu, terpaksa ditinggal. Menurut keterangan pihak Sekretariat DPRD Kota Mataram, penetapan perda inisiatif Dewan tersebut menunggu kepulangan Banggar dan Banmus dari luar daerah, sekitar akhir pekan depan.

Dikonfirmasi soal molornya penetapan tiga raperda itu menjadi perda Kota Mataram, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., kepada Suara NTB, membenarkan penetapan raperda itu tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan DPRD Kota Mataram. ‘’Desain waktu yang sudah kita atur lewat Banmus terkait pembahasan tiga paket raperda inisiatif Dewan, itu ternyata ada perkembangan yang mengharuskan kita meng-combined dengan kegiatan lain, sehingga ada satu hari tidak kita gunakan secara efektif untuk melakukan pembahasan akibat dari membahas itu,’’ terangnya. Perkembangan yang dimaksud, menurut Didi, berkaitan

dengan pembahasan Sekwan. Ini, lanjutnya, di luar dugaan saat pihaknya melakukan pembahasan jadwal. Dengan surat Walikota yang sudah diterima Dewan, maka konsekuensinya harus direspons secara cepat. Ia menegaskan, melesetnya jadwal penetapan raperda inisiatif Dewan menjadi Perda Kota Mataram, bukan karena faktor materi dalam pembahasan ataupun perbedaan pandangan secara krusial. Secara prinsip, demikian Didi, tiga paket raperda itu tidak ada masalah. Termasuk tanggapan Walikota cukup positif. Pantauan Suara NTB, Sabtu (16/2) ketiga paket raperda inisiatif sudah rampung pembahasannya. Tinggal menunggu penjadwalan ulang. (fit)

indak bawahannya yang memperlakukan pasien Jamkesmas dengan tidak semestinya. Sedangkan terkait kabar penolakan pasien, dr. Jack, begitu ia biasa disapa, menjelaskan saat

pasien itu masuk memang tengah terjadi over kapasitas ruang perawatan yang tidak memungkinkan pihaknya menerima pasien bersangkutan, sehingga terpaksa ditujuk ke RSUP NTB. (fit/nia)

Dewan Tetap Soroti Kinerja BLHP NTB Mataram (Suara NTB) Kalangan DPRD NTB tetap menyoroti kinerja Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB dalam upaya menjaga lingkungan hidup di NTB ini. Ketua Komisi III DPRD NTB H. Suharto, ST.,MM, belum lama ini, menyampaikan pihaknya tetap mengawal program-program dari BLHP NTB. Pihaknya juga tetap memberikan anggaran yang proporsional untuk BLHP agar kinerja dan program-programnya dalam upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup tetap berjalan optimal. Dalam beberapa bulan tera-

khir ini, Suharto menilai belum ada perubahan signifikan dari kondisi lingkungan hidup. ‘’Kita lihat tidak ada perubahan signifikan. Gaungnya tidak ada. Mesin-mesin PLN masih rusak yang mengakibatkan kebisingan dan asap tebal juga masih terlihat,’’ ujarnya. Beberapa waktu lalu pihaknya pernah meminta kepada BLHP meneliti asap akibat operasional mesin pembangkit listrik PLN. Termasuk pro aktif menyusun berbagai program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga pihaknya dapat memberikan anggaran yang proporsional. (yan)


SUARA NTB Senin, 18 Februari 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Usut Penghentian Penyelidikan Dugaan SPPD Fiktif DPRD Lotim

(Suara NTB/rus)

AMBIL BATU - Sejumlah warga terlihat mengambil material batu yang sebenarnya dilarang oleh pihak kontraktor.

Untuk Beli Beras

Warga Jual Material Batu Proyek Pandandure Larangan keras mengambil material batu di areal proyek Pandandure seperti tidak digubris warga. Menggunakan palu besar dan alat seadanya, warga mencoba memecah dan mengumpulkan secara sembunyi-sembunyi batuan tersebut. Selanjutnya diangkut keluar dan dijual Rp 250 ribu/truk. “Kita jual untuk beli beras,” aku Sapri warga Desa Swangi Kecamatan Sakra kepada Suara NTB, Sabtu (16/2) lalu. Apenya, aktivitas itu dipergoki tim security proyek dan melarangnya untuk melanjutkan kegiatannya. Padahal, batuan yang sudah dipecah sudah siap diangkut. Truk pun sudah didatangkan untuk mengangkut material batu dan membawanya keluar kawasan proyek. Sebenarnya ia tidak terima larangan Kontraktor Proyek untuk mengambil batu tersebut. Alasannya, ia mengambil batu di areal tanah bekas tempatnya tinggal. Diakui tanah tersebut sudah dibebaskan. Anehnya, ketika Camat yang pihak Desa meminta batu justru dikasih begitu saja. Menurutnya, semestinya larangan mengambil batu berlaku untuk semua. Hal senada diucapkan Amaq Subur. Katanya, ia mengambil batu sebatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasalnya, pascapembebasan lahan seluas 60 are, ia kebingungan mencari mata pencaharian untuk menghidupi keluarganya. Pilihan mengambil batu di kawasan bekas tanahnya dirasa tidaklah menjadi soal. Terlebih, alasan Amaq Subur saat dibebaskan ia hanya dibayar Rp 150 ribu/are, yakni harga berlaku tahun 1995 silam. Sementara untuk membeli tanah di luar kawasan saat itu sudah seharga Rp 1 juta/are. “Saat ini harga pembebasan lahan Rp 2,5 juta tapi beli lahan tempat lainnya mencapai Rp 20 juta/are, ini sebenarnya tidak masuk akal,” keluhnya. Humas Kontraktor PT Waskita dan Brantas yang mengerjakan proyek Pandandure, L. M. Haris menyampaikan adanya larangan mengambil batu karena batu sangat dibutuhkan untuk proyek pembangunan. Haris membantah kalau pihaknya memberikan batu kepada camat dan kepala desa yang minta. Camat katanya hanya meminta tanah. Tidak disebutkan camat mana, hanya saja ditegaskan pihak kecamatan yang dituding warga sama sekali tidak pernah meminta batu. Sejumlah papan plank larangan sudah dipampang disetiap sudut lokasi proyek. Haris mengaku, larangan itu memang acap kali tidak digubris warga. Satuan Pengamanan proyek yang jaga ternyata tidak sanggup melarang warga. Dituturkan, pihaknya juga sering menegur langsung warga yang sedang mengambil. Namun terguran seperti tidak didengar warga. “Bahkan kita tonton mereka mengambil,” ucapnya. Dikhawatirkan, lambat laun batu akan habis sehingga proyek yang akan dikerjakan selama 720 hari ini tertunda. (rus)

PENANGANAN kasus dugaan penyelewengan anggaran di wilayah hukum Kejari Praya dan Polres Lotim mendapat sorotan dari kalangan masyarakat. Apalagi dari kalangan LSM, ketidakpuasan atas kinerja aparat dialamatkan kepada Polres Lotim dan Kejari Praya. Kedua lembaga kepolisian ini menjadi sorotan lantaran kebijakan yang diambil dinilai begitu praktis sehingga menimbulkan kecurigaan. Seperti diketahui Polres Lotim baru-baru ini menghentikan penyelidikan kasus dugaan SPPD Fiktif yang diduga dilakoni beberapa anggota DPRD Lombok Timur. Penghentian ini meny-

usul telah dikembalikannya uang SPPD ke kas daerah. Hal ini yang dijadikan alasan kuat oleh Polres Lotim untuk tidak melanjutkan penyelidikan kasus tersebut. Katanya, tidak ditemukan adanya kerugian negara. Keputusan Polres Lotim ini, sontak mengundang reaksi dari kalangan LSM yang sebelumnya mendorong aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Sayangnya, kasus ini justru ditutup di tengah jalan dengan alasan pelakunya sudah mengembalikan uang ke kas daerah. Padahal, seperti diungkapkan Koordinator Posko NTB, Ahyar Supriadi bahwa pengembalian kerugian negara,

tidak serta merta menghapus tindak pidana. Melainkan nantinya bisa dijadikan pertimbangan yang meringankan di persidangan. Tidak heran kalau kemudian, kalangan LSM terus menyuarakan dan mendesak supaya kasus dugaan SPPD fiktif DPRD Lotim diambilalih oleh Polda NTB. Langkah serupa juga ditempuh Kejari Praya. Lembaga penuntutan ini, menghentikan penyelidikan kasus pembebasan Lahan Pasar Batunyala, di Praya Tengah. Alasan yang diungkapkan Kejari Praya, pihaknya terpaksa menghentikan penyelidikan kasus ini, lantaran alat bukti kasus

(Suara NTB/kir)

Warga Ancam Tutup Paksa Tambang Galian C di Perampuan “Warga mengeluhkan kegiatan tambang di Desa Perampuan, karena akibat adanya tambang itu jalan rusak parah. Tambang ini juga belum berizin, karena itu kami akan stop dulu aktivitasnya sampai ada iz in,” ungkap Ke-

pala Desa Perampuan,Yusuf Ahmadi, Minggu (17/2). Dikatakan Ahmadi, masyarakat sudah sejak lama mengeluhkan aktivitas tambang galian C itu. Namun pihak perusahaan tetap bersikeras menjalankan aktivitasnya,

kendati tanpa memegang izin operasional dari Dinas Pertambangan dan Energi Lobar. Operasional tambang sifatnya temporer. Tambang akan beroperasi besar-besaran jika ada proyek dari pemilik perusahaan Jamal Buyung.

Pemprov Berutang Banyak (Suara NTB/her)

Reses I Nyoman Arsa

Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Giri Menang (Suara NTB) Anggota Komisi I, I Nyoman Arsa melaksanakan kegiatan reses di daerah pemilihannya. Kegiatan reses ini dilakukan untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat. Aspirasi itu selanjutnya dijadikan bahan untuk diajukan ke eksekutif untuk ditindaklanjuti. Menurutnya, anggota dewan wajib melakukan reses untuk mengetahui kondisi dari konstituennya. “Tidak lakukan reses itu adalah salah satu tindakan korupsi. Makanya saya setiap jadwal reses pasti saya lakukan,” ungkap Arsa di sela-sela kegiatan reses di Dusun Lilir Desa Penimbung, Jumat malam lalu. Anggota Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lobar ini mengajak masyarakat dan seluruh umat untuk bersatu. Ia menyatakan, tujuan lain reses adalah untuk bekerjasama dengan masyarakat untuk pembangunan daerah setempat. Lokasi kegiatan reses di empat lokasi. Yakni Dusun Lilir Desa Mekar Sari dan Jeringo Limbungan Desa Jeringo serta Dusun Gertok Desa Mekar Sari. Ia menyebut salah satu persoalan yang perlu segera ditanggulangi yakni kondisi jalan yang masuk ke dusun belum memadai sehingga menghambat kegiatan masyarakat. Eksekutif harus lebih tanggap ketika menerima usulan dari pihak kecamatan dan desa terkait masalah jalan itu. Masalah lain, di Dusun Malaka ketika musim kemarau tidak ada air. Dalam kegiatan resesnya kali ini, selain memberikan santunan dan sumbangan, pihaknya juga mengadakan turnamen Volly di Penimbung Barat. Kenapa bola voly? karena pemuda di daerah setempat gemar bermain voly. Pemberian santunan itu dilakukan karena selama empat bulan sekali reses belum mampu direalisasikan melalui APBD maka diberi bantuan melalui santunan. “Total dana sendiri 28 juta, itu harus habis untuk kegiatan reses, “ tukasnya. Jumlah peserta reses yang disasar mencapai 500 orang. Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Lobar, H. Sardian SP yang hadir dalam kesempatan itu menyatakan, setiap kegiatan reses anggota Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan dihadiri oleh pengurus DPC. Ini dilakukan dari awal periode 1999 sampai 2014. ‘’Dalam artian bukan ajang untuk mendompleng kampanye namun pengawalan terhadap teman-teman agar melakukan reses sebagaimana mestinya,” ujarnya. Karena hal ini menjadi tanggung jawab anggota dewan kepada kostituen khususnya dan masyarakat pada umumnya. (her/*)

Dewan setempat. Harga beli lahan tersebut diduga tidak sesuai aturan. Pasalnya, harga beli jauh di atas harga standar harga tanah di daerah tersebut. Belakangan diketahui, ternyata lahan yang sempat dibebaskan dengan harga Rp 600 juta itu, ternyata kepunyaan salah seorang anggota DPRD Loteng. Untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, baik Polda NTB maupun Kejati NTB harus segera turun tangan menyelidiki penghentian kedua kasus itu. Apakah benar memenuhi unsur untuk tidak dilanjutkan ataukah ada ’’main mata’’ sehingga kasus itu distop di tengah jalan. (fit)

BUDIDAYA IKAN - Bendungan Batujai selain memberi manfaat sebagai penyedia air baku bagi lahan pertanian di Lombok Tengah (Loteng) bagian selatan, juga bermanfaat sebagai daerah budidaya ikan air tawar. Saat ini, puluhan warga sekitar Bendungan Batujai mulai memanfaatkan daerah genangan bendungan sebagai tempat budidaya ikan dengan metode keramba apung. Tahun 2012 lalu, kawasan Bendungan Batujai mampu menghasilkan ikan air tawar hingga mencapai lebih dari 2.000 ton dengan jumlah keramba apung mencapai 400 unit. Pemkab Loteng pun kini terus mendorong masyarakat sekitar untuk terus mengembangkan kawasan genangan bendungan sebagai sentral budidaya air tawar. Mengingat kebutuhan ikan masyarakat Loteng khususnya, belum sebanding dengan tingkat produksi yang ada. Tampak dua orang warga tengah mempersiapkan keramba apung miliknya.

Giri Menang (Suara NTB) Aktivitas tambang galian C di Desa Perampuan, Lombok Barat dikeluhkan masyarakat setempat. Pasalnya, akibat lalu lalang kendaraan yang mengangkut material galian itu, menyebabkan jalan di daerah itu rusak parah. Tidak hanya itu, aktivitas tambang itu juga tidak mengantongi izin. Karena itu, warga setempat mengancam menghentikan dan menutup paksa kegiatan tambang itu.

SANTUNAN - Anggota komisi I, I Nyoman Arsa ketika memberikan santunan saat reses di Dusun Lilir.

tersebut. Ditambah, dana pembebasan lahan Pasar Batunyala itu sudah dikembalikan secara utuh oleh pemilik lahan. Pengembalian dana inilah yang membuat Kejari Praya jadi kekurangan alat bukti. Padahal sebelumnya kasus ini, seperti halnya dugaan SPPD Fiktif DPRD Lotim, mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Proses pembebasan lahan Pasar Batunyala disinyalir bermasalah. Masalahnya, proses penganggaran pembebasan lahan Pasar Batunyala itu ternyata tidak melalui usulan pemerintah daerah, melainkan muncul saat pembahasan oleh

BUPATI Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB berhutang banyak untuk pembebasan lahan areal genangan Bendungan Pandandure. Demikian disampaikan Bupati Sukiman saat bertemu dengan sejumlah warga Pandandure dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) di Pendopo Bupati, Sabtu (16/2) malam lalu. “Terus terang Pemprov memiliki utang yang banyak dalam pembebasan lahan Dam Pandandure,” ungkapnya. Acuan Bupati, berdasarkan kesepakatan awal Pemerintah Kabupaten Lotim dengan Pemprov NTB, penganggaran untuk pembebasan lahan dibagi dua,

fifty-fifty. Namun dalam pelaksanaannya, Pemprov sejauh ini menganggarkan lebih kecil. Diketahui, tahun 2009-2010 Pemprov terbilang cukup kecil sharing anggarannya dibandingkan yang dialokasikan Pemkab Lotim. Ditegaskan, mega proyek pembangunan Bendungan Pandandure merupakan proyek nasional. Karenanya, proses penuntasan pembebasan lahan tidak lepas dari perhatian Pemprov. Akibat pembebasan lahan yang belum tuntas tersebut disadari mengganggu jalannya proses pembangunan fisik bendungan. “Kalau Pemprov berkomitmen dengan kesepakatan bersama-sama mengeluarkan anggaran pembebasan lahan,

maka saat ini semua lahan sudah bisa dibebaskan,” ucap Sukiman. Sisa dana pembebasan lahan yang masih ada harapannya bisa dituntaskan oleh Pemprov NTB. “Kita tetap berharap kepada Pemprov untuk segera merealisasikan anggaran pembebasan lahan sesuai dengan kesepakatan,” pintanya. Selain utang sharing pembebasan lahan bendungan, disebut Bupati Sukiman Pemprov NTB juga memiliki utang pajak kendaraan bermotor tahun 2012. Besarannya mencapai Rp 12 miliar lebih. Ditambah lagi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Akibat utang Pemprov tersebut, sejumlah kegiatan di Lotim terkendala pelaksanaannya. (rus)

Butuh Dana Besar

Tes Urine PNS Loteng Masih Dipertimbangkan Praya (Suara NTB) Desakan supaya Pemkab Lombok Tengah (Loteng) segera menggelar tes urine bagi para pejabat dan PNS, ditanggapi Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, SH. Menurutnya, pihaknya sampai saat ini masih menimbangnimbang untuk menggelar tes urine bagi seluruh pejabat dan pegawai lingkup Pemkab Loteng. Mengingat dana yang dibutuhkan untuk mengelar tes urine tersebut, ternyata tidaklah kecil. “(tes urine) itu butuh dana besar. Jadi pemerintah sampai sejauh ini masih mempertimbangkan rencana tersebut,” tegas Bupati, saat dikonfirmas Suara NTB usai gelar Operasi Manungggal Tastura Bersatu bidang kesehatan di Halaman Kantor Bupati Loteng, Sabtu (16/2). Kendati demikian, pihaknya menegaskan rencana tersebut pasti akan dilaksanakan. Namun tentu harus melihat kemampuan anggaran daerah.

“Yang pasti akan kita laksanakan tapi kapan, masih kita tunggu waktu tepat dan anggaran tersedia,” timpalnya. Bupati menjelaskan, untuk melakukan tes urine guna melihat apakah ada indikasi narkoba atau tidak di kalangan pejabat dan pegawai pemerintahan, butuh dana yang tidak kecil jumlahnya. Dimana untuk melakukan tes urine bagi satu orang saja, paling tidak dibutuhkan dana hingga Rp 200 ribu karena alat yang digunakan juga tidak sembarangan. Dan, dengan jumlah pegawai yang ada di lingkup Pemkab Loteng yang mencapai hampir 11 ribu orang, bisa dibayangkan berapa besar dana yang dibutuhakan. Dikatakannya, tes urine tersebut sangat penting dilakukan. Dalam rangka mengantisipasi peredaran narkoba di kalangan pejabat dan pegawai pemerintahan. Pasalnya, peredaran narkoba di Loteng khususnya, saat ini sudah sangat mempri-

hatinkan. Bahkan sudah sampai kepada kalangan pegawai pemerintahan. Terbukti dari beberapa pelaku pengguna maupun pengedar narkoba yang berhasil dibekuk aparat kepolisian beberapa waktu lalu, banyak juga dari kalangan pegawai negeri. “Dengan adanya tes urine ini, paling tidak bisa menekan dan meminimalisir peredaran narkoba di kalangan pegawai. Jadi nanti pegawai yang mau menggunakan narkoba pasti akan berpikir dua kali untuk menggunakan narkoba,” lanjutnya. Rencana tes urine bagi kalangan pejabat dan pegawai pemerintahan lingkup Pemkab Loteng sempat mewacana pada tahun 2012 lalu. Namun tidak kunjung dilaksanakan. Lantaran terbentur persoalan kesiapan anggaran daerah yang masih terbatas. “Persoalan kita hanya anggaran dan itu yang masih kita cari solusinya,” pungkas Ketua DPD II Partai Golkar Loteng ini. (kir)

Lebih jauh diutarakan, masalah ini sudah dilaporkan oleh Kepala Dinas Pertabangan dan Energi ke pihak kepolisian. Namun sampai saat ini belum ada penyelesaian. Permasalahan lainnya, pihak perusahaan menutup total akses jalan keluar hingga tambang tradisional milik masyarakat yang lokasinya di belakang lahan perusahaan terkait. Sehingga mereka tidak bisa keluar mengangkut hasil material galian. Dari pemerintah desa sendiri sudah be-

berapa kali meminta kepada pihak perusahaan agar membuka akses jalan yang ditembok tersebut. Pihak perusahaan juga tidak pernah memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dikonformasi terpisah, Plt Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Lobar, mengakui persoalan ini sudah ditindaklanjuti ke aparat terkait. Pengelola perusahaan jelasnya, tinggal dipanggil oleh kejaksaan. “Bisa dicross check di Polda,”ujarnya. (her)

Siapkan Rp 5 Miliar

Pemkab Lobar Bangun Lima Pasar Giri Menang (Suara NTB) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lombok Barat (Lobar), H. Baihaki menungkapkan Pemkab Lobar sedang fokus mengembangan daerah terpencil melalui konsep pengembangan ekonomi yang dinamakan Cost Pius Implation. Yakni bagaimana pemerintaah bisa menekan biaya hidup dalam rangka pemerataan distribusi pendapatan, penyerapan tenaga kerja serta penurunan kemiskinan. Untuk membangun daerah terpencil tersebut, Pemkab setempat akan membangun lima pasar tradisional dan membenahi empat pasar tradisional menjadi pasar modern. Hal ini disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Lobar H. Baehaki, Sabtu (16/2). Ia menjelaskan, bentuk Cost Pius Implation untuk daerah terpencil tersebut yakni Infrasturktur jalan akan terus didorong pembangunannya di daerah terpencil. Supaya distribusi barang dan jasa tersebut mudah untuk masuk. Baehaki memisalkan jika infrasturktur jalan sudah bagus, yang tadi daerah terpencil harganya barang komoditi lebih mahal. Maka dengan infrastruktur yang bagus tentunya harganya akan ter-

jangkau alias akan sama dengan harga di daerah terpencil. “Jika infrastuktur jalan sudah bagus, maka harga di kota dan di daerah terpencil akan sama karena penawaran akan bertambah,” tukasnya. Yang kedua, jelas Baehaki untuk daerah terpencil pihaknya akan membangun pasar tradisional, untuk tahun 2012 dan 2013 ini ada Sembilan pasar yang kita Benahi dan membangun beberapa pasar kecil yang ada di desa atau kecamatan. Baehaki menjelaskan Pasar pasar tradisonal yang dibenahi yakni Pasar Tradisonal Modern Kediri, Pasar Gerung dan Pasar Tradisonal Modern Keru. Untuk pembenahan dan pembangunan pasar ini, pihaknya sudah mengalokasikan Rp 5 miliar. “Ada Sembilan pasar yang dibangun dan akan membenahi pasar pasar tradisonal menjadi pasar tradisonal modern,” jelasnya. (her)

H. Baihaki (Suara NTB/her)


SUARA NTB Senin, 18 Februari 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Kerjasama Program PAUD Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Dirancang Perbup Tentang PAUD Holistik Terintegratif Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebagai langkah awal, Pemkab Sumbawa telah membentuk tim perancang Peraturan Bupati (Perbup) tentang PAUD Holistik Terintegratif atau lebih dikenal dengan Integrasi Posyandu, PAUD, dan Bina Keluarga Balita (POSPA-BKB). Sebelum pada akhirnya nanti akan dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum pengembangan POSPA BKB di Sumbawa. Kasi PAUD Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa, Mukhlis, S.Pd, yang juga bagian dari tim perancang Perbup dimaksud mengatakan, sesuai dengan hasil pertemuan bersama Asisten I Setda Sumbawa, 13 Februari lalu, dibentuk tim Perancang Perbup, terkait dengan pengembangan POSPA PKB

sebagai ikon PAUD holistik terintegratif. “Kalau di Sumbawa lebih akrab dengan POSPA BKB. Tim ini di SKkan Bupati dan akan bekerja selama satu bulan, mencoba menghasilkan Perbup nantinya,” terangnya. Struktur kepengurusan Tim Perancang Perbup tentang POSPA BKB, terdiri dari Ketua, Kepala Diknas Kabupaten Sumbawa, Drs. Sudirman Malik, Wakil Ketua, Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Sumbawa, Ir. A. Yani, Sekretaris Kepala Bidang PNFI Dinas Diknas dan delapan orang anggota. Yakni, Bappeda Sumbawa, Bagian Hukum Setda Sumbawa, Bagian Pemerintahan, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM PD), Kasi PAUD Dinas Diknas, dan Tim Penggerak PKK Kabu-

Pengawasan Orang Tua dan Guru Dibutuhkan

Tindak Kekerasan Mengintai Pelajar Bima (Suara NTB) Perilaku pelajar baik di Kota Bima maupun di Kabupaten Bima akhir-akhir ini makin mengkhawatirkan. Pasalnya, tindakan para pelajar ini dinilai menyimpang terlalu jauh. Mulai dari kasus pembunuhan hingga upaya penyerangan terhadap siswa SMPN 6 Kota Bima, meski akhirnya berhasil digagalkan oleh aparat Kepolisian. Terkait sejumlah tindakan (Suara NTB/use) kekerasan ini, butuh andil dan Ibnu Khaldun peran serta orang tua dan guru di sekolah untuk untuk melakukan pengawasan. Kekerasan pelajar pertama terjadi AR yang baru berusia 15 tahun nekad menusuk remaja seusianya, Sahbudin (15) karena persoalan wanita. Beberapa hari kemudian di Belo, seorang pelajar nekat menusuk warga. Namun belum diketahui motif yang melatarbelakangi penusukan dimaksud. Selanjutnya, Sabtu belasan pelajar berupaya menyerang pelajar lainnya di SMPN 6 Kota Bima. Dalam upaya penyerangan ini melibatkan sejumlah pelajar SMP dan SMA/sederajat. Bahkan tragisnya, salah seorang di antaranya masih duduk di bangku SD. Menanggapi kekerasan oleh pelajar ini, salah seorang Akademisi, Ibnu Khaldun M.Si yang ditemui Sabtu (16/2) mengatakan, penyebab pelajar melakukan tindakan tersebut tak bisa terjadi karena satu variabel. Melainkan dilatarbelakangi oleh banyak hal. Sebab, usia pelajar rata-rata merupakan usia di mana remaja tersebut masih mencari jati diri. “Dan saat pencarian jati diri ini rentan melakukan banyak hal,” tandasnya. Sebab, di usia remaja pelajar tak berpikir panjang. Ketika ingin mencoba, maka anak usia tersebut langsung melakukannya meski dampak bagi dirinya maupun orang lain tidaklah kecil. Tindakan-tindakan ini, katanya, merupakan implikasi dari meniru perilaku kekerasan di masyarakat, termasuk pemberitaan di media massa juga turut memberi andil bagi kekerasan yang dilakukan pelajar. Menurut ayah dua anak yang merupakan pengurus STKIP Taman Siswa Bima ini, karakter seorang pelajar tergantung kepada individu yang membesarkannya. Apakah itu orang tua, lingkungan maupun guru di sekolah. Orang tua, terangnya, memiliki peran penuh ketika anak tersebut berusia 0 hingga 15 tahun. Selanjutnya, tuturnya, ini juga menjadi grand design bagi Kemendiknas dalam hal pendidikan karakter. Sejak 2010, grand design pendidikan ini banyak diatur. Artinya, peristiwa kekerasan yang terjadi menjadi potret buram bagi dunia pendidikan. Sebab kekerasan pelajar merupakan isu nasional dan kekerasan oleh pelajar sering terjadi di daerah yang tertinggal. Oleh karenanya, dalam kesempatan tersebut dia juga menyampaikan kritik kepada Pemerintah yang belum srius membuat Perda bahwa di sekolah harus ada pendidikan etika. Kesimpulannya, lanjut kandidat Doktor Ilmu Sosial dan Politik (Sospol) UI, bahwa kekerasan yang dilakukan tak bisa lantas menyalahkan siswa. Namun banyak faktor yang harus diperhatikan. Pihaknya juga dari perguruan tinggi bersama pemerintah juga akan memikirkan solusi, sebab ini bukan masalah satu pihak saja, melainkan masalah yang harus dipikirkan bersama. Ditanya mengenai karakter masyarakat Bima yang cenderung menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan juga turut memberi andil? Ibnu mengatakan dari segi topografi bahwasanya masyarakat Bima memang dianggap keras. Karena umumnya masyarakat Bima tinggal di kawasan gunung-gunung sehingga dalam kesehariannya juga berperilaku keras. (use)

paten Sumbawa. Pertemuan di ruang Asisten, lanjut Mukhlis, juga menindaklanjuti kegiatan BUNDA PAUD se-Indonesia (Provinsi dan Kabupaten) di Jakarta Desember 2012 lalu, bersama Direktur Jenderal PAUDNI Kemendikbud. Hasil dari kesepakatannya, daerah diminta membuat Perda tentang PAUD. Serta akan adanya pengukuhan Bunda PAUD se-Indonesia. “Yang baru dikukuhkan sampai saat ini, hanya Bunda PAUD Provinsi (istri Gubernur) dan Bunda PAUD Kabupaten (Istri Bupati). Nantinya, masing-masing Bunda PAUD akan mengukuhkan Bunda PAUD Kecamatan (istri Camat) dan Bunda PAUD Desa (Istri Kepala Desa),” jelasnya. Jadi, setelah pengukuhan Bunda PAUD hingga ke tingkat desa, maka akan terjadi gerakan pengembangan

PAUD secara massif. Dalam rangka peningkatan akses layanan PAUD bagi anak Indonesia, karena Angka Partispasi Kasar (APK) PAUD masih rendah. Untuk APK nasional PAUD, sampai Desember 2012, baru mencapai 55,5 persen. Sedangkan APK PAUD Kabupaten Sumbawa, sudah di atas APK nasional yakni, 57 persen akses layanan PAUD. Ketika Perbup sudah berjalan, harapannya ke depan akan adanya Perda sebagai landasan hukum, maka bisa mendapatkan dukungan anggaran yang lebih kuat. Kemudian strategi pengembangan PAUD juga bisa berjalan dengan baik dan dapat dilakukan semua pihak yang terkait. Mengulas penyelenggaraan PAUD di Sumbawa, sebelumnya hanya berdasarkan instruksi program dari pusat. Dalam perjalanannya, khusus

untuk Sumbawa, masuk dalam 50 Kota/Kabupaten yang mendapatkan Program PPAUD. Sebagai dasar lahirnya perjanjian bersama (MoU) antara Pemkab (Bupati) dengan Pemerintah Pusat. Begitu ada MoU, PAUD di Sumbawa mulai bergeliat. Dilihat drai keberhasilan itulah, makanya digagas Perbup sebagai tahap awal dalam menjaga keberlangsungan program PAUD di daerah ini. Mengingat PPAUD kerjasama dengan pusat akan berkahir pada 2013 ini. “Perbup ini bagian dari strategi mengawal keberlanjutan PAUD yang sudah ada agar betul-betul dijamin. Bahkan Kadis Diknas berharap, Perbup ini jangan hanya catatan, tetapi harus segera dilengkapi dengan Juklak dan Juknis agar penerapannya nanti kelihatan di lapangan,” pungkas Mukhlis. (arn)

(Suara NTB/arn)

Anak-anak di PAUD Nurul Hidayah Sumbawa, dan (insert) Mukhlis.

Merasa Diintai Intel

Dikpora Kembalikan Uang Pungutan

Dompu (Suara NTB) Dinas Dikpora Dompu yang telah memungut uang masing-masing Rp 2 juta dari 83 calon kepala sekolah (kepsek) yang lolos seleksi, kini harus mengembalikan uang tersebut. Kepala Dinas Dikpora Dompu, H. Ichtiar, SH melakukan hal itu karena merasa diintai oleh intel aparat penegak hukum. Ichtiar secara mendadak mengumpulkan calon Kepsek untuk mengumumkan rencana pengembalian uang pungutan tersebut, meski tidak seluruhnya. Dari dana yang dipungut sebesar Rp 2 juta per orang calon Kepsek, yang dikembalikan Rp1 juta per orang. Pengumpulan calon Kepsek ini diduga diintai Intelijen Kejari Dompu dan berencana menyelidiki lebih lanjut kasusnya. H. Ichtiar yang dihubungi terkait hal ini, Minggu (17/2) mengatakan, uang yang dikumpulkan dari calon Kepsek itu berupa sumbangan untuk kegiatan pelatihannya. Karena kegiatan pelatihan itu harus dilakukan, sementara anggarannya tidak ada dalam anggaran Dinas Dikpora tahun 2013. “Kalau anggaran untuk seleksinya, ada di anggaran kita (Diknas),” kata Ichtiar.

Kendati menginstruksikan calon Kepsek mengumpulkan uang, dikatakan H. Ichtiar, tidak ada keharusan, dan itu terlihat ada beberapa calon Kepsek yang mengumpulkan Rp 500 ribu. “Saya sampaikan ke mereka untuk kumpulkan uang Rp 2 juta per orang. Saya menunggu mereka memprotesnya. Tapi ternyata tidak ada yang protes dan keberatan. Saya tanya kenapa tidak keberatan? Mereka bilang, tidak berani. Karena menganggap apa yang saya sampaikan seperti sabda Nabi,” kata H. Ichtiar. Namun H. Ichtiar mengaku, membatalkan rencana penggunaan uang Rp1 juta untuk kegiatan Hardiknas 2 Mei 2013 atau Hari Jadi Dompu 11 April 2013. Karenanya, dia mengundang kembali calon Kepsek pada Sabtu (16/2) untuk mengembalikan uangnya

Rp 1 juta. “Pengembalian uang itu saya undang Jaksa untuk menyaksikan,” aku H. Ichtiar. Tetapi H. Ichtiar juga mengaku, uang yang ingin dikembalikan itu justru tidak langsung diserahkan saat calon Kepsek dikumpulkan di aula Dinas Dikpora, Sabtu pagi. Uang tersebut baru akan dikembalikan Senin (18/2) hari ini. “Iya, hari Senin (18/2) akan dikembalikan,” tambahnya. Sisa Rp 1 juta uang yang dikumpulkan, lanjut H. Ichtiar, akan digunakan untuk biaya pelatihan bagi calon Kepsek. Pelatihan juga tidak diharuskan dan hanya bagi mereka yang menginginkan. Sehingga dari 83 orang yang lolos seleksi calon Kepsek, yang akan mengikuti pelatihan hanya 78 orang selama empat hari (1821/2). Uang Rp 1 juta itu sebagiannya akan digunakan

untuk pasang tiga unit AC di ruang aula Dinas Dikpora sebagai tempat pelaksanaan pelatihan. “Usulan peserta ruangannya ber-AC, makanya kita akan pasangkan tiga unit AC di aula. Yang lainnya kita gunakan untuk beli kambing, biar mereka makan makanan yang bergizi. Maklum mereka ini calon pejabat,” kata Ichtiar. Informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB, pengumpulan uang Rp 2 juta per orang terhadap 83 calon Kepsek yang dinyatakan lolos seleksi langsung diinstruksikan Kepala Dinas Dikpora Dompu, H. Ichtiar, SH. Uang tersebut digunakan sebagai biaya pelatihan bagi calon Kepsek dan biaya kegiatan pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei 2013 mendatang. Ketika pengumpulan uang ini mencuat ke publik dan mulai dipersoalkan, Dinas Dikpora Dompu secara mendadak mengundang calon Kepsek di aula Dinas Dikpora, Sabtu (16/2) pagi. Langkah ini dilakukan agar tidak dipersoalkan karena menyadari sudah mulai disoroti.

Kahadiran pihak Kejari Dompu yang disebut H. Ichtiar sebenanya tidak diundang, tetapi sengaja mengintai rencana pengembalian uang tersebut dan bahkan informasinya pihak Dikpora akan ditangkap tangan dan dijerat kasus Korupsi. Karena pihak Kejari yang hadir saat itu tidak masuk dalam ruang aula, tetapi berada di luar aula dan terkesan berusaha menyembunyikan identitasnya. Intelijen Kejari Dompu ini baru menemui Kadis Dikpora setelah pertemuan berakhir. Kasi Intelijen Kejari Dompu, M. Junaidi HS, SH yang dihubungi terkait hal ini mengatakan, pihaknya tetap akan menyelidiki pengumpulan uang guru calon Kepsek yang dikumpulkan oleh Dikpora Dompu dengan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Sehingga pihaknya akan mengawasi rencana penggunaan uang tersebut apa adanya. “Kita sama-sama mengawal agar uang tersebut dimanfaatkan benar sesuai rencananya,” ungkapnya. (ula)

Kembangkan SDA dan SDM di Sumbawa

UTS Tandatangani Kerjasama dengan Sejumlah Lembaga

(Suara NTB/use)

TAWURAN - Empat pelajar pelaku tawuran yang gagal saat diamankan Polres Bima Kota, Sabtu (16/2), tengah diberikan pembinaan oleh anggota Polres.

Polisi Gagalkan Tawuran Pelajar di Bima Kota Bima (Suara NTB) Empat orang pelajar asal lingkungan Tanjung, kelurahan Tanjung, kecamatan Rasa NaE Barat, Kota Bima diamankan aparat Buser Polres Bima Kota, Sabtu (16/2). Keempat pelajar ini diamankan saat hendak menyerang siswa SMPN 6 Kota Bima bersama belasan kawannya yang lain. Tragisnya, dari keempat siswa ini ada juga yang masih duduk di Sekolah Dasar (SD). Dari tangan mereka aparat juga mengamankan sejumlah senjata tajam yang dibawa, termasuk panah dan pisau pemotong. Keempat pelajar yang berhasil diamankan ini masing-masing berinisial Ar siswa kelas 2 SMKN 2, Dd siswa SMPN 13, Bis siswa SMKN 1 dan Man yang masih duduk dibangku SD. Pengamanan para siswa ini bermula ketika keempatnya bersama belasan pelajar lainnya asal Lingkungan Tanjung hendak berkonsentrasi di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda. Rencananya saat itu, mereka hendak menyerang siswa SMPN 6. Bahkan kabarnya, sebelum ditangkap mereka sempat melepaskan beberapa anak panah. Sementara siswa SMPN 6 masih berada di sekolah karena masih jam belajar. Warga yang merasa resah atas perilaku para siswa ini

akhirnya melaporkan ke aparat Polres Bima Kota. Sejurus kemudian, sejumlah tim buser lantas mendatangi lokasi dan mengamankan para siswa. Namun sejumlah siswa lainnya berhasil kabur dan aparat hanya berhasil mengamankan keempatnya. Bersama mereka aparat Buser juga berhasil mengamankan sejumlah senjata yang sudah dipersiapkan sebelumnya, termasuk panah dan pisau cutter. Saat itu juga, keempat siswa ini pun digelandang ke Sat Reskrim Polres Bima Kota. Di Sat Reskrim, mereka kemudian diinterogasi dan diberi pembinaan agar tak mengulangi hal yang sama. Mereka kemudian diizinkan pulang setelah masing-masing orang tua dipanggil. Kasat Reskrim Polres Bima Kota Iptu Welman Feri yang dikonfirmasi mengatakan, pengamanan ini dilakukan menyusul adanya laporan dari masyarakat yang merasa resah atas tindakan tersebut. Mereka kemudian diinterogasi terkait peristiwa tersebut. Hanya saja, karena masih di bawah umur, terhadap para pelajar ini hanya diberi pembinaan. “Saya rasa tidak bisa lanjut, karena tindak pidanannya juga belum ada,” katanya. Terlebih, tak

ada korban. Sementara itu, salah seorang pelajar yang dikonfirmasi mengaku aksi penyerangan ini dilakukan karena dilatari dendam. Sekitar sebulan lalu, katanya, salah seorang kawan mereka dipukul oleh pelajar asal Kelurahan Dara saat pertandingan sepak bola remaja Kelurahan Dara dan Kelurahan Tanjung. Pelajar dimaksud bersekolah di SMPN 6 sehingga ia dan kawankawan hendak menyerang ke sekolah yang terletak di samping Kantor PLN Bima ini. “Kawan saya itu dipukul oleh anak-anak Dara,” ujar Ar. Hanya saja saat ditanyai siapa yang mengajak? Ar mengaku tak tahu. Ia hanya ikutikutan karena rasa solidaritas. Begitu juga saat ditanyai siapa yang membawa senjata tajam, Ar yang saat itu mengenakan celana pendek dan kaos oblong hitam juga mengaku tak tahu. Sebab katanya, senjata tajam itu dibawa menjadi satu dalam sebuah tas. Sementara itu berdasarkan pantauan, usai diperiksa para pelajar ini kemudian dibawa pulang oleh orang tua maupun wali yang mewakili. Tak terlihat rasa bersalah maupun raut ketakutan sedikit pun dari raut para pelajar ini saat di interogasi. (use)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) melakukan penandatanganan Letter Of Intens atau semacam kesepahaman dari keinginan bersama dengan sejumlah institusi/lembaga. Seperti dengan Lembaga Pusat Ilmu Pengetahuan (LIPI) untuk bersama-sama mengembangkan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang ada di daerah ini. Penandatanganan tersebut dilakukan di sela-sela Seminar Nasional “Integrasi Teknologi, Industrialisasi, dan dunia Keuangan Menuju Pembangunan Indonesia Timur, Sabtu (16/1) di kantor Bupati. Dari UTS diwakili masing-masing dekan fakultas yang ada di kampus tersebut, mulai dari Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Fakultas lainnya dengan Pusat Penelitian Metalurgi LIPI, Pusat Penelitian Oceanografi (bidang kelautan) LIPI, Pusat Inovasi LIPI, Suara NTB, HIPMI, dan Bappeda Sumbawa. Menurut Advisor UTS, Dr. Nurul Taufiqu Rochman, M. Eng, PhD, kesepahaman ini dibangun karena adanya keinginan kuat untuk bersamasama mengembangkan potensi SDA, SDM dan sosial masyarakat di lingkungan NTB, khususnya di Sumbawa. Pengembangan SDA yang berbasis teknologi. Penandatanganan tersebut ditindaklanjuti dengan kerjasama-kerjasama, seperti pengolahan mineral batuan emas dan tembaga dengan LIPI, pengembangan Sumber daya Laut dan sebagainya. “Termasuk pula pengembangan pendidikan, kajian bersama dan lainnya,” jelas Nurul yang juga Ketua Masyarakat Nano Indonesia. Sementara itu, Rektor UTS, Dr. Zulkiflimansyah,

dalam sambutannya kembali mengawali cerita dari ilustrasi elang yang dierami oleh ayam hingga akhirnya menetas dan berprilaku seperi anak ayam sesuai lingkungannya. UTS hadir dengan paradigma berbeda, hadir di Sumbawa mengerami telur elang yang ada di sini. Sehingga suatu saat ini, elang yang berasal dari Sumbawa, bisa menjadi pemimpin tidak hanya di Sumbawa, sekaligus memberikan gambaran, lingkungan menciptakan cara memandang dunia dan sebagainya. Sedangkan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Arasi Muhkan, memandang kegiatan ini sebagai momentum memajukan daerah. Apalagi dengan adanya kunjungan Menristek, para teknokrat, pelaku usaha dan lainnya. “Momentum ini kami pandang sebagai peluang emas yang kita syukuri dalam upaya mengeksplorasi dunia akademik dan pengembangan teknologi di Indonesia Timur. Sebagai wahana kolaborasi, menguatkan semangat dan wawasan kita dalam rangka pengelolan sumber daya lokal yang nantinya diintegrasikan dengan sain dan teknologi didukung dunia keuangan,” terangnya. Kalau dicermati lebih jauh, pembangunan pendidikan di Indonesia, lebih banyak terpusat pada wilayah perkotaan. Sehingga kualitas pendidikan masih rendah dan belum merata, terkait dengan banyaknya institusi penduidikan yang bertumpuk di Jawa. Makin ke timur makin kurang. Sementara institusi pendidikan di daerah masih relatif jarang. “Makanya, ketika UTS mulai digagas, Pemkab menyambut baik, sebagai pusat pertumbuhan bagi pengembangan pendidikan teknologi, mencetak SDM yang brilian, membuka peluang baru masyarakat Sumbawa. Paling tidak mampu meningkatkan IPM,” tukasnya. (arn)


RAGAM

SUARA NTB Senin, 18 Februari 2013

468.019 Pemilih Fiktif Dihapus dari DPS Dari Hal. 1 Fauzan merincikan, jumlah pemilih berdasarkan DP4 yang diserahkan pemerintah daerah 3.917.974 pemilih. Sementara, setelah dilakukan pemutakhiran oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), jumlah pemilih yang tersisa dalam DPS hanya sebesar 3.449.955 pemilih. Dengan demikian, berdasarkan laporan resmi yang telah mereka terima, terdapat selisih 468.019 pemilih antara DP4 dengan DPS. Menurut Fauzan, DP4 tersebut merupakan rujukan KPU NTB untuk membuat Daftar Pemilih Pilkada NTB. DP4 tersebut diserahkan oleh Pemprov NTB pada tanggal 12 Oktober 2012 lalu. Fauzan menambahkan, DPS yang telah dibuat tersebut saat ini sudah diumumkan dan disosialisasikan kepada masyarakat NTB melalui kecamatan-kecamatan masing-masing. Ia menegaskan, perubahan daftar pemilih masih sangat dimungkinkan karena penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) baru akan dilakukan pada 22 Maret 2013. Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu NTB, Bambang Karyono, mengungkapkan adanya sinyalemen pembengkakan jumlah pemilih dengan menggunakan modus mobilisasi di sebuah daerah tertentu. “Kami juga mulai menge-zoom (mencermatired) titik – titik tertentu dimana kita mencurigai adanya pembengkakan – pembengkakan suara,” ujar Bambang. Menurutnya, pemicu adanya pembengkakan jumlah pemilih tersebut bisa beragam, mulai dari faktor buruknya sistim administrasi kependudukan kita yang lama, hingga adanya unsur kesengajaan oknum tertentu yang melakukan pengerahan massa secara tidak wajar. Bambang sendiri menegaskan, karena penelusuran masih berlangsung, maka pihaknya belum berani memastikan apakah pembengkakan suara tersebut dipicu oleh persoalan administratif semata ataukah memang akibat dari terjadinya pengerahan massa secara tidak wajar dari suatu daerah ke daerah tertentu. Yang jelas, ujarnya, pihaknya baru menemukan indikasi awal yang memperlihatkan sinyalemen ketidakwajaran tersebut. “Ada titik – titik tertentu yang penggelembungannya tidak wajar,” sebut Bambang. Bambang menambahkan,

persoalan data pemilih ini kerap kali menjadi bahan persoalan yang kemudian dijadikan alat untuk menggugat atau untuk mempertanyakan kembali hasil pilkada, oleh peserta yang kalah. “Kami tidak menginginkan hal itu terjadi pada pilkada sekarang,” ujarnya. Menurutnya, solusi untuk mengatasi persoalan ini adalah, para peserta pilkada, parpol, tim sukses, dan pihak – pihak terkait lainnya jangan mendiamkan masalah ini. “Jadi harus ada upaya proaktif juga dari parpol pengusung, kandidat untuk memastikan validitas atau pengawal pada proses pemutakhiran data pemilih ini. Kalau ada hal yang janggal, mencurigakan ditemukan, dengan bukti – bukti, kami 24 jam siap menerima pengaduan siapapun yang punya bukti,” imbaunya. Anggota Komisi I (Bidang Politik dan Pemerintahan) DPRD NTB, Drs. Noerdin H. M. Yacub, yang dikonfirmasi terpisah menegaskan, sejak awal, pihaknya memang telah mengingatkan KPU NTB untuk berhati – hati dalam mengolah DP4 yang diserahkan oleh pemerintah daerah. “Amanat undang – undang, tugas KPU dan jajarannya adalah melakukan verifikasi faktual (pemutakhiran data pemilih-red). Itu kewajiban. Dan proses ini, Bawaslu harus mengawasi,” ujar Noerdin. Ia menambahkan, jika memang masih ditemukan indikasi adanya penggelembungan suara di titik tertentu, maka indikasi itu harus ditelusuri dan kebenarannya harus ditemukan. “Saya kira ini harus diselesaikan. Kalau tidak, ini termasuk kejahatan pemilu yang wajib dipertanggungjawabkan oleh KPU dan Bawaslu,” pungkasnya. Dikonfirmasi mengenai persoalan ini, Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil NTB, H. Bachruddin, S.Sos, menegaskan akan terlebih dulu berkoordinasi dengan pihak kabupaten kota untuk memperoleh penjelasan lebih mendalam. “Nanti saya tanya kabupaten kota dulu. Karena kami hanya mengumpulkan data di server. Nanti saya berikan penjelasan lebih mendalam,” ujarnya. (aan)

Jangan Jadi Penonton Dari Hal. 1 (Menristek) RI, Prof. Dr. Ir. H. Gusti Muhammad Hatta, M.S., yang bertindak sebagai keynote speaker Seminar Nasional Integrasi Teknologi, Industrialisasi, dan Dunia Keuangan Menuju Pembangunan Indonesia Timur, di Kantor Bupati Sumbawa, Sabtu (16/2). Menurutnya, tahun yang akan datang, tenaga keinsinyuran dalam bidang teknologi sangat diperlukan dalam jumlah besar. Mengingat rasio perbandingan tenaga teknologi di Indonesia yang sebanyak 2.671 orang per sejuta penduduk sangat kecil bila dibandingkan dengan negara tetangga. “Padahal tetangga-tetangga kita itu sudah memiliki 8.000, mau ke 9.000 orang tenaga teknologi,” sebutnya. Harapan ini tidaklah berlebihan, bila melihat potensi sumberdaya di Sumbawa. Hanya masih kurang mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi. Untuk itu, terobosan mendirikan UTS merupakan jawaban yang tepat atas ketersediaan sumberdaya yang belum banyak memiliki kesempatan, dan kekurangan tenaga di bidang teknologi di Indonesia. Terkait hal ini, Kemenristek mendukung keberadaan UTS. Setiap program pelatihan yang berada di bawah koordinasi Kemenristek, terbuka peluang untuk diikuti oleh mahasiswa dari UTS nantinya. Seperti program Techno Preneurship Pemuda yang bertujuan melatih kewirausahaan khususnya di bidang teknologi. “Kami punya program Techno Preneurship Pemuda dan banyak lagi. Kalau nanti mahasiswa UTS mau ikut, akan dilibatkan. Saya yakin di sini banyak orang-orang yang pintar tapi belum berkesempatan. Kami akan dukung,” tandas Menristek, seraya berharap UTS juga melibatkan masyarakat lokal Sumbawa, agar tidak menjadi penonton di

daerah sendiri. Apalagi hingga saat ini, kesiapan teknologi Indonesia masih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Dalam skala internasional, daya saing Indonesia berada pada peringkat ke-46 dari 180 negara. Namun, kalau dilihat dari inovasi tinggi, Indonesia berada di urutan ke 37. Indonesia banyak melakukan inovasi-inovasi dari anak bangsa. “Indonesia telah melakukan banyak penelitian namun tertahan pada tingkat prototype. Sebab, tidak ada yang meneruskan hasil penelitian dan riset tersebut ke tingkat produksi dalam jumlah besar,” tukas menteri. Untuk itu, sambung Gusti, Kemenristek tetap mendorong prototype tersebut menjadi produksi massal menggunakan teknologi. Sebab, teknologi membantu masyarakat untuk memecahkan masalah di masyarakat, melayani dan meningkatkan hasil produksi. Sehingga, Kemenristek telah membentuk pusat-pusat unggulan di masingmasing daerah tergantung dari potensi yang ada, dan mencakup kegiatan hulu ke hilir. Siap produksi, siap jual dan siap konsumsi, agar memiliki nilai tambah. “Kita bikin juga paten. Setiap daerah ada, tergantung potensi, agar tidak hanya menumpuk di Pulau Jawa saja. Penciptaan pusat unggulan tersebut akan terlaksana dengan baik dengan sinergi ABG (Akademisi, Bussinesment, dan Government), seperti yang terjadi pada tiga daerah yang telah diresmikan dan di-SK-kan. Misalnya, pusat unggulan kakao di Jember dan kelapa sawit di Sumatera,” katanya mencontohkan. (arn)

”Silvester Cruise” Singgah di Lombok Dari Hal. 1 mereka terbagi dalam dua paket wisata yang kemudian melakukan perjalanan wisata ke berbagai destinasi di Pulau Lombok, NTB. “Sebanyak 111 orang yang membeli paket perjalanan wisata Lombok Historical dan 39 orang yang membeli paket perjalanan wisata Lombok Craft and Art,”ujarnya ditemuai disela-sela penyambutan ratusan wisatawan mancanegara tersebut di pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Minggu (17/2) pagi kemarin.

Untuk paket perjalanan wisata Lombok Historical, katanya, ratusan wisatawan mancanegara tersebut akan di bawa melihat objek wisata sejarah seperti Taman Mayura, Taman Narmada, Lingsar dan Sayang-Sayang. Sedangkan untuk paket wisata Lombok Craft and Art para wisatawan akan dibawa mengunjungi destinasi wisata seperti Kerajinan Tenun Sukarara, Lombok Tengah, kerajinan mutiara di Mataram dan Sayang-Sayang. (nas)

Halaman 5

Semalam, Tiga Toko Dibobol Maling Mataram (Suara NTB) Hanya dalam semalam, maling membobol tiga toko sekaligus. Aksi kawanan maling itu diperkirakan berlangsung Sabtu (16/2) dini hari lalu. Tiga toko yang dibobol itu, Supermarket Jembatan Baru Mart, toko Crystal Wallpaper serta rumah Mode Gibrahar. Ketiga toko berdampingan di di Jalan Sriwijaya Mataram. Dari toko di Jalan Sriwijaya Nomor 7, 8 dan 12 itu raib uang jutaan rupiah. Sementara isi di dalam toko dalam keadaan berantakan. Hasil olah TKP, dari ketiga toko tersebut modus pelaku sama. Diduga kawanan maling masuk dengan cara naik ke atas tembok kemudian membobol pintu di lantai atas kemudian turun ke lantai dasar. Aksi pembobolan di Jembatan Baru Mart 8 pertama kali diketahui oleh karyawan yang akan membuka toko pada

sekitar pukul 06.30 Wita. Karyawan bernama Wayan Srihartini mengaku membuka toko pada sekitar jam 06.30 Wita. Awalnya sama sekali tidak mengetahui toko tempat ia kerja dibobol maling karena gembok pintu tidak rusak. Namun baru diketahui setelah pintu dibuka dan melihat isi toko sudah berantakan. Setelah itu ia kemudian mengecek langsung ke lantai dua dan melihat pintu rusak dan terbuka.”Saya melihat berantakan dan pintu rusak, saya

Polres Berencana Fasilitasi Keluarga Sirajudin ke Jakarta Dompu (Suara NTB) Kapolres Dompu, AKBP Benny Basir Warmansyah berencana memfasilitasi keluarga Sirajuddin ke Jakarta untuk melihat mayat terduga teroris yang masih berada di RS Karamat Jati. Ini untuk mengenali langsung mayat tersebut milik anaknya Sirajuddin atau tidak. Karena masih ada 1 mayat di RS Krama Jati milik Faiz yang disebut-sebut warga Dompu. “Saya berencana memfasilitasi keluarga Sirajuddin ke Jakarta untuk melihat langsung mayat di sana (RS Kramat Jati Jakarta). Apakah mayat yang masih ada itu miliknya Sirajuddin atau bukan. Tapi yang pasti, mayat yang masih tersisa tinggal 1 orang dan bukan Sirajuddin namanya,” kata Kapolres Dompu, AKBP Benny Basir Warmansyah, Minggu (17/2) kemarin. Berdasarkan KTP dalam dompet terduga teroris, lanjut Benny, nama terduga teroris

Faiz. Tetapi alamat dalam KTP-nya Poso, bukan Dompu. “Makanya sekarang Densus sedang mencari keluarga di Poso sesuai alamat KTP di dompetnya,” kata Benny. Kendati sanggup memfasilitasi untuk memberangkatkan keluarga Sirajuddin ke Jakarta, Benny mengaku, biaya keberangkatannya ditanggung sendiri oleh keluarga Sirajuddin yang berangkat. Karena merekalah yang berkepentingan untuk mengetahui kabar anaknya. “Kalau kita tidak punya anggaran untuk itu,” katanya. Tetapi bila keluarga Sirajuddin tidak memiliki biaya untuk berangkat, Benny mengatakan, pihaknya akan menkomunikasikannya dengan Bupati, sehingga bisa menggunakan anggaran Pemda Dompu atau Dinas Sosial Dompu. “Itukan warganya Bupati juga, makanya saya coba komunikasikan dengan Bupati dulu,” ungkap Benny. (ula)

PWRI KLU Berkomitmen Bantu Sukseskan Pemberdayaan Masyarakat Tanjung (Suara NTB) Pensiunan PNS Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Cabang KLU menyatakan dukungannya untuk membantu Pemda KLU dalam program pemberdayaan keluarga. Seperti yang dilakukan di Dusun Gol, Desa Medana Kecamatan Tanjung, beberapa waktu lalu, program tersebut cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat meski program yang dijalankan belum maksimal. “Pada pertengahan 2012 lalu, PWRI meluncurkan program Pos Pemberdayan Keluarga yang disingkat Pos Daya. Program ini bertujuan untuk memberikan pendampingan pendampingan kepada rumah tangga agar menjadi keluarga yang mampu/berdaya secara ekonomi menurut potensi yang dimiliki keluarga itu,” kata Wakil Ketua PWRI KLU, H. Sjamsi AM. S.Sos., Sabtu (16/2). Dikatakannya Program Pos Daya PWRI KLU diapresiasi oleh Pemprov NTB. Provinsi menilai, meski program itu baru digalakkan, namun sinergitas PWRI bersama TP PKK KLU, Dharma Wanita KLU dan sejumlah SKPD, mengitegrasikan kebutuhan keluarga/rumah tangga berdasarkan pembinaan yang diberikan. Sjamsi menyebut, lintas lembaga pada pada program Pos

Daya telah berhasil membina belasan keluarga dengan indikator keberhasilan terwujudnya peningkatan kualitas keluarga, kebutuhan keluarga secara ekonomi, pendidikan dan kesehatan mengalami perubahan pemenuhan. Lebih penting dari pola pembinaan yang dilakukan, adalah terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan munculnya pelaku ekonomi/ UMKM di wilayah bersangkutan. “Ruang gerak kita tak terbatas, karena kita juga didukung oleh lebih dari 200 orang anggota dengan kompetensi dan pengalaman yang berbeda. Kita terus berbenah, dan senantiasa memperaiki, merancang program supaya PWRI betul-betul dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya. Lebih lanjut Sjamsi menambahkan, bahwa program Pos Daya tak hanya berorientasi ekonomi. Di bidang kesehatan, pendampingan yang diberikan dalam bentuk pendampingan penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Sementara di bidang Pendidikan, PWRI akan terus menanamkan edukasi pentingnya pendidikan dalam keluarga. Pada taraf yang paling kecil, pendidikan dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sehingga PWRI pun membantu memfasilitasi berdirinya PAUD di satu wilayah. (ari)

langsung lapor bos,” ceritanya. Hal serupa juga dengan yang terjadi di toko Crystal Wallpaper yang terletak di jalan Sriwijaya No 11, kejadian pertama kali diketahui oleh karyawannya bernama Haris. Haris mengetahui toko tempatnya bekerja dibobol maling, setelah membuka toko pada sekitar jam 07.15 Wita dan melihat isi laci meja sudah berhamburan di lantai. Setelah mengecek uang di dalam laci sebesar Rp 3,3 juta, sudah raib.

Sedangkan di rumah Mode Gibrahar di jalan yang sama, dari dalam toko yang juga digunakan untuk usaha laundry itu, pelaku menggasak uang yang ada di dalam kotak amal. Namun tidak diketahui pasti berapa uang yang raib. Penjaga malam di sekitar pertokoan bernama Saeful, mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya aksi pembobolan tersebut. Seaful juga mengaku pada saat itu ia juga masuk jaga sudah larut malam hingga hingga pagi hari. ‘’Saya jaga tadi malam mulai jam 00.00 Wita malam dan jam 05.00 Wita baru pulang, tapi tidak lihat ada pencuri,” cerita Saeful. Aparat kepolisian yang mendapatkan laporan langsung

mendatangi TKP dan memasang garis polisi serta melakukan olah TKP. Guna membantu penyelidikan di TKP, juga didatangkan anjing pelacak dari Unit Satwa Polda NTB. Kapolsek Mataram, Kompol Yunus Junaidi, mengatakan polisi mendapat laporan sekitar pukul 08.00 Wita,kemudian setelah itu polisi langsung mendatangi TKP. Ia menduga pelaku masuk ke dalam toko setelah naik lewat tembok belakang. ‘’Pelaku diduga masuk setelah naik tembok,” ungkapnya ditemui di lokasi kejadian. Selain itu pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari beberapa saksi, terutama karyawan toko. (ars)

Polres Dompu Lepas Kayu Hasil ”Illegal Logging” Dompu (Suara NTB) Polres Dompu akhirnya melepas kayu hasil tangkapan Dinas Kehutanan Dompu yang diduga hasil illegal logging. Penyidik berdalih, kayu tersebut lengkap dokumennya dan telah dimintai keterangan ahlinya. Namun pihak Dishut Dompu mengaku kayu tersebut diduga hasil illegal logging, karena hasil cek tonggak tidak ditemukan kayu dimaksud di lokasi sesuai surat alas hak kayu. Kapolres Dompu, AKBP Benny Basir Warmansyah kepada wartawan, Minggu

(17/2) kemarin, mengatakan, kayu yang diangkut dua truk yang diamankan dan dilimpahkan Dinas Kehutanan Dompu telah dilepasnya. Karena kayu tersebut memiliki dokumen dan pihaknya telah memeriksa saksi ahlinya. “Dokumennya lengkap dan sudah diperiksa saksi ahlinya, makanya kita lepas,” kata Benny. Ketika ditanya hasil cek tonggak sesuai alas hak yang ditunjuk pemilik kayu, Kapolres tetap berpedoman pada dokumen yang sudah lengkap sehingga pihaknya melepas kayu milik adik ipar mantan

Wakapolres Dompu tersebut. “Dilepas, tentu karena semuanya sudah lengkap,” terangnya. Kepala Bidang Pengawasan Dinas Kehutanan Dompu, Drs. Zulfaidin yang dihubungi terpisah sebelumnya, mengatakan, hasil cek tonggal yang dilakukan pihaknya sesuai surat alas hak yang ditunjukan pemilik kayu di Desa Doropeti Kecamatan Pekat tidak ditemukan jenis kayu seperti dalam dokumen kayu. “Tidak ada kayu seperti dalam dokumen kayu yang ditunjukan,” kata Zulfaidin. (ula)

Kasus Bantuan Rumah Kumuh

Dokumen Kemenpera Dikonfrontir dengan Keterangan Tersangka Mataram (Suara NTB) Tim Kejati NTB akhirnya merampungkan tugasnya di Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Hasilnya, ratusan dokumen yang berkaitan dengan aliran dana bantuan rumah kumuh ke Kabupaten Dompu disita. Berkas ini masih diteliti untuk dikonfrontir dengan keterangan tersangka, NN. Sejak kembali ke Mataram akhir pekan kemarin, tim Kejati yang dipimpin Wakajati I Gede Sudiatmaja,SH,MH langsung memimpin evaluasi penanganan kasus yang sudah menetapkan Direktur Koperasi Masyarakat, NN sebagai tersangka. Jumlah dokumen yang disita pun mencapai ra-

tusan eksemplar. “Dokumen yang disita ratusan lembar, intinya berisi permintaan dana dari Kopermas, kemudian juklak juknis bantuan dari Kemenpera,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa SH Minggu (17/2). Dalam kasus ini, alur bantuan Kemenpera tersebut diawali dari pengajuan proposal permintaan bantuan dana oleh NN sebagai Direktur Kopermas. Pengajuan dana subsidi itu direncanakan untuk lima titik kawasan pesisir di Kabupaten Dompu. Pihak Kemenpera pun menyerahkan data terkait dokumen pencairan dana ke Kejaksaan. Dana Rp 511 juta tersebut, sesuai

juklak juknis harus diserahkan Rp 7 juta per masyarakat penerima berjumlah 97 orang. “Semua dokumen, mulai dari pengajuan permintaan oleh Kopermas sampai pencairan, sudah kami sita,” ulasnya. Selanjutnya, Kejaksaan tengah mengkonfrontir data yang diperoleh dari Kemenpera tersebut dengan fakta lapangan di Kabupaten Dompu, termasuk keterangan saksi dan tersangka NN. “Data data ini untuk melengkapi hasil penyidikan kami di lapangan. Semua sudah lengkap, termasuk keterangan tersangka,” kata Sutapa, mempertegas terkait penelitian dokumen dimaksud. (ars)

Harus Bekerja Maksimal KEPALA Biro Pemerintahan Setda NTB, Dr. H. L. Sajim Sastrawan, SH, MH mengharapkan KPU harus bekerja maksimal. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan kepada KPU NTB pada Oktober 2012 dan Februari 2012 lalu harus menjadi acuan KPU dalam melakukan verifikasi di lapangan. “Itu data yang sah diserahkan oleh gubernur kepada KPUD. Sekarang menjadi tugasnya KPUD untuk melakukan verifikasi di lapangan. KPUD punya dana dan personel yang lengkap,”ujarnya menanggapi

banyaknya pemilih fiktif yang ditemukan KPU NTB. Dengan dana yang begitu besar untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, kata Sajim, diharapkan KPU dapat melaksanakan verifikasi data pemilih hingga ke masyarakat yang tinggal gunung-gunung dan pelosok daerah terpencil lainnya. Diketahui, jumlah DP4 NTB yang diserahkan kepada KPU pada Oktober 2012 sebanyak 3.889.749 jiwa . Setelah dilakukan penyempurnaan, pada 7 Februari 2013, Pemprov NTB kembali menyerahkan DP4 yang

merupakan perbaikan dari sebelumnya dengan jumlah 3.881.731 j i w a atau berkur a n g seban y a k 36.244 j i w a . (nas)

H. L. Sajim Sastrawan (Suara NTB/dok)

Pemprov Dorong Bea Cukai dan Imigrasi Perketat Pengawasan Dari Hal. 1 Dijelaskan, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 tahun 2002 tentang penyelenggaraan bandara umum, yang bertanggung jawab mengawasi keluar masuknya barang merupakan kewenangan pihak Bea Cukai. Untuk melakukan tugas tersebut, Bea Cukai menggunakan alat mereka sendiri yang diadakan oleh

pemerintah. Sedangkan untuk ke luar masuknya orang dari luar negeri ke Indonesia merupakan tanggung jawab pihak keimigrasian. “Yang bertanggung jawab adalah Imigrasi sesuai dengan aturan keimigrasian,” ungkapnya. Sejak beroperasinya BIL, tercatat beberapa kali petugas melakukan upaya penggagalan aksi penyelundupan narkoba dan terakhir HP ilegal. (nas)

Didakwa Korupsi, Divonis Kasus Pemukulan Dari Hal. 1 Kejadian pemukulan itu diketahui berlangsung Nopember 2011 lalu, motifnya diduga cemburu. Juandi memukul korban, karena diduga menjalin hubungan dengan mantan istrinya, Puji Astuti Setiawan. Tahun 2009 lalu, Puji Astuti alias Putut yang kabur dari rumah dan menjadi istri siri Nanang Santoso. Diduga karena cemburu, terdakwa menghajar korban.

Namun dari kejadian itu, tanggal 25 November 2012 lalu pelaku dan korban damai. Sebagai tanda damai, Juandi yang kini di posisi PNS di Sat Pol PP membayar Rp 6,5 juta. Bukti perdamaian dengan surat pernyataan. Dasar surat pernyataan itu dijadikan Juandi sebagai bahan pembelaan di depan persidangan. Atas vonis itu, Juandi yang tidak didampingi pengacara menyatakan menerima putusan tersebut. (ars)

Investor Tak Serius, Belasan Gili di Sekotong Belum Tergarap Dari Hal. 1 Hal ini diakui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lobar, Drs. I Gede Renjana, MBA, dikonfirmasi Minggu (17/2). ‘’Dari 23 gili yang ada di Sekotong, hanya empat saja yang sudah digarap sementara yang lainnya belum tersentuh,”kata Renjana. Disebutkan Renjana, dari sekian banyak investor yang melirik kawasan wisata Sekotong antara lain PT. Menang Pinansula Resort dan PT Teluk Mekaki Indah yang sejauh ini serius. Sementara empat investor yang sudah memegang izin di kawasan Bangko-Bangko belum beraktivitas sama sekali. Kendala pengembangan kawasan ini, diakui Renjana karena pembenahan infrastruktur pendukung yang belum menyentuh kawasan itu. Karena Pemkab melalui Disbudpar masih fokus pembenahan kawasan wisata di utara dan tengah. Ditargetkan, pembenahan kawasan Sekotong dimulai

tahun 2014 mendatang. Konsep pengembangan Sekotong sendiri diarahkan untuk wisata alam pantai dipadukan dengan wisata tambang. Konsep ini terus digodok pihaknya bersama Dinas Pertambangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Disebutkannya, 23 giili itu sebagian besar berada di daerah Pelangan, Sekotong Barat. Sedangkan empat yang sudah dikembangkan antara lain, Gili Gede, Gili Nanggu, Gili Tangkong dan Gili Sudak. Diakui Renjana, kendati dilirik banyak investor namun tampaknya investor belum serius karena para investor masih melihat perkembangan Sekotong kedepannya. Untuk menggairahkan wisata di Sekotong, pihaknya ke depan akan mengarahkan kegiatan event wisata untuk diadakan ke daerah itu. Disparsitas Pembangunan Sementar itu, anggota Komisi II DPRD Lobar, Sulhan Muchlis Ibrahim ST mengata-

kan, wilayah Sekotong yang belum tergarap maksimal harus diperhatikan betul oleh pemda. Menurutnya, pengembangan kawasan wisata yang dilakukan Pemkab Lobar dilakukan masih sebatas di wilayah utara dan tengah namun selatan belum tergarap. Padahal, kawasan Selatan tak kalah dengan kawasan lain di Lobar. “Masih terjadi disparsitas dan ketimpangan infrastruktur antara kawasan wisata utara, tengah dan selatan. Khusus di Sekotong belum maksimal,”tegasnya Menurutnya, pembehanan destinasi dan persoalan ketimpangan infrastruktur antara kawasan Selatan, tengah dan utara menjadi salah satu pemicu belum adanya investor yang mau serius mengembangkan Sekotong. Karena itu, Komisi II menyarankan agar Pemda tidak hanya memfokuskan kegiatan dan event di kawasan Senggigi saja dan sebaiknya mulai diarahkan di Sekotong. (her)


SUARA NTB Senin, 18 Februari 2013

Disparitas Picu Kecemburuan POTENSI Sumber Daya Alam (SDA) NTB sangat melimpah, sudah tak dipungkiri lagi. Sumber daya mineral mulai dari tembaga, emas, pasir besi serta berbagai sumber mineral lainnya bernilai jual tinggi. Begitu juga hasil lautnya sangat melimpah. Keindahan alamnya, sudah tak diragukan lagi. Sehingga tak meragukan, jika NTB ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata nasional di Indonesia. Namun untuk pengelolaan dan pengembangan potensi keindahan alam, khususnya sebagai destinasi wisata, tampaknya belum optimal. Sebut saja potensi wisata Lombok Barat (Lobar) di wilayah Sekotong misalnya. Potensi gili (pulau kecil) yang jumlahnya sekitar 23 gili, baru sebagian kecil yang digarap. Sementara yang 19 gili lainnya, dengan potensi yang sama belum disentuh sama sekali. Ironisnya lagi, empat investor yang sudah memegang izin di kawasan Bangko-Bangko belum beraktivitas sama sekali. Konon, kendala pengembangan kawasan ini, karena terbatasnya infrastruktur pendukung. Alasannya, dengan keterbatasan anggaran, Pemkab Lombok Barat (Lobar) harus membagai kawasan yang digarap. Misalnya, saat ini Pemkab Lobar masih fokus membenahi kawasan wisata di wilayah utara dan tengah. Ditargetkan, pembenahan kawasan Sekotong dimulai tahun 2014 mendatang. Kebijakan Pemkab Lobar yang memprioritaskan menggarap kawasan wisata di wilayah Utara dan Tengah, dikhawtirkan mengundang kecemburuan. Pasalnya kawasan Sekotong dengan begitu banyak gugusan pulau kecilnya yang indah dan bernilai jual tinggi, belum mendapat prioritas. Bahkan muncul kesan, terjadi disparitas pembenahan destinasi dan pembangunan di wilayah Lobar. Seperti disampaikan, angggota Komisi II DPRD Lobar, Sulhan Muchlis Ibrahim ST. ‘’Masih terjadi disparsitas dan ketimpangan infrastruktur antara kawasan wisata utara, tengah dan selatan. Khusus di Sekotong belum maksimal,’’ ujarnya. Mencermati masukan ini, Pemkab Lobar mestinya jangan mengabaikannya. Jika ini diabaikan, bisa memicu kecemburuan masyarakat. Karena adanya disparitas ini, bisa menjadi salah satu pemicu belum adanya investor yang mau serius mengembangkan Sekotong. Karena itu, dibutuhkan adanya pemerataan pembangunan di berbagai sektor, khususnya pembangunan di bidang wisata. Pembangunan sektor ini, akan memancing tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor lainnya. Mulai perhotelan, restoran dari industri kerajinan, kuliner termasuk jasa transportasi. Tumbuhnya usaha-usaha ini, akan menyerap tenaga dalam jumlah besar. Berkembangnya daerah ini, juga akan memberi kontribusi besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena tak dipungkiri bahwa sektor pariwisata, dengan fasilitas yang beragam disedikan di kawasan itu, akan menjadi pundipundi PAD bagi Lobar. (*)

OPINI

Halaman 6

Pergantian Lahan Bangunan: Antara Kemajuan dan Nilai Histori Oleh : NTB saat ini sedang gencar-gencarnya dilirik oleh investor asing. Baik dari sektor pertambangan, pariwisata, pertanian, perdagangan, dan sebagainya. Khusus untuk investasi di sektor pariwisata, yaitu pembangunan hotel di Pulau Lombok kini telah mencapai tampungan lebih dari 5000 kamar hotel (Suara NTB, 12/12/12). Bahkan Jumlah hotel berbintang di Pulau Lombok mencapai 40 unit. Melihat jumlah yang bisa dibilang wah, masyarakat tentunya paham akan peningkatan yang terjadi guna melancarkan program Visit Lombok Sumbawa 2012. Ditambah lagi dengan adanya rencana program Visit Lombok Sumbawa 2015 dengan target dua juta wisatawan. Di awal bulan Februari ini (Suara NTB, 08/02/13) telah diberitakan bahwa SDN 2 Cakranegara sedang dilirik oleh investor untuk lahannya ditukar dengan bangunan hotel. SD Negeri tersebut menjadi incaran dengan alasan sangat strategis bagi target wisatawan. Letaknya yang dekat dengan pusat perbelanjaan dan sarana umum menjadi suatu daya tarik yang dapat memudahkan wisatawan. Seperti halnya Hotel Mataram Plaza yang terletak di daerah Cakranegara juga. Seketika hal ini menjadi perbincangan di kalangan orangtua murid yang tidak ingin sekolah anaknya pindah ke daerah yang “di luar Kota Mataram”. Banyak orangtua yang memilih SDN 2 Cakranegara sebagai tempat menimba ilmu anak mereka. Selain kualitasnya yang tidak diragukan lagi, juga letak sekolahnya pun memang strategis. Tidak heran jika berita tersebut menjadi ancaman deras bagi orangtua murid. Jika benar investor akan menempati lahan SDN 2 Cakranegara, maka sekolah dasar itu pun harus direlokasikan ke tempat lain. Mungkin nasibnya akan sama seperti SMPN 6 Mataram dan SPP Mataram. Memang pemindahan tidaklah mudah dilakukan. Namun lambat laun pasti akan terlaksana sepanjang hal itu disetujui. Berbagai Dampak Selain dampak negatif yang dipaparkan oleh para orangtua murid, banyak pula yang menyambut positif niatan investor tersebut. Seperti yang terlihat pada pagi hari di Mataram Mall, salah satu pusat perbelanjaan besar di Kota Mataram. Sudah menjadi pemandang-

Baiq Ilda Karwayu

(Mahasiswi FKIP Universitas Mataram anggota UKPKM MEDIA Unram)

Tidak hanya bangunan sekolah dan lahan-lahan produktif, tapi juga berlaku untuk semuanya. Suatu kejanggalan pun dapat dilihat dalam pembangunan yang tengah terjadi di Kota Mataram ini. Tata kota yang kini dirasa cukup aneh menjadikan Mataram sebagai kota yang tidak pandai mengelompokkan kepentingan bangunan.

an yang biasa bahwa siswa siswi SDN 2 Cakaranegara menjadi pengunjung pertama saat Mall baru saja buka pada pukul sembilan pagi. Ini kembali lagi pada pengawasan sekolah. Sudah menjadi resiko dan tugas para pendidik untuk menantisipasi muridnya agar tetap berada di lingkungan sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung. Bukan dibiarkan berjalan-jalan di Mall walaupun letaknya hanya berbatasan dengan jalan raya. Banyak pula masyarakat yang berpendapat bahwa patutnya ditukar saja dengan hotel kalau memang sudah direncanakan. Bukannya ingin membela investor dan menjatuhkan sekolah. Namun ada baiknya juga kita kembali pada tujuan lembaga pendidikan. Bagaimana bisa seorang siswa sekolah dasar kelak mampu menjadi pribadi yang tidak egois jika pada jam pelajaran saja mereka dibiarkan nge-Mall? Untuk masalah pemindahan lokasi, memang kekhawatiran orangtua juga patut dipertimbangkan dengan matang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa jarak sekolah yang jauh dari kota akan menimbulkan kesan bahwa sekolah tersebut bukanlah sekolah unggulan. Padahal pemikiran tersebut tidak sepenuhnya benar. Banyak sekolah yang le-

taknya tidak di tengah kota namun memiliki prestasi yang tidak kalah dengan sekolah kota. Salah satunya adalah SMA 1 Jonggat yang terletak di perbatasan Lombok Tengah dan Lombok Barat telah banyak mencetak lulusan berkualitas dan mampu bersaing di masyarakat. Nilai Histori dan Perbaikan Tata Letak Lain halnya dengan berbagai dampak yang ditimbulkan, hal yang saat ini banyak dilupakan orang adalah nilai histori sebuah bangunan. Seandainya kita bertanya pada alumni dari sekolah-sekolah yang pernah dipindahkan, pasti jawabannya beragam. Bahkan tidak jarang ada yang terharu saat mengenang kisah sejarah yang pernah mereka toreh di sana. Belum lepas pula ingatan masyarakat Karang Kelok yang rela melepas tanah Kebon Kupi demi pembangunan rumah dinas anggota DPRD. Dulu sebelum terjadi pembongkaran lahan, Kebon Kupi terkenal sebagai kebun yang simbit (mengerikan/berhantu). Kisah ini menjadi sejarah tersendiri bagi masyarakat disana. Itu pun semp at menjadi identitas Karang Kelok. Lain lagi dengan penghasilan masyarakat dari kopi yang dikelola di sana. Bisa

STASIUN RADIO

disaksikan dan dinilai sendiri, bagaimana komplek bangunan itu kini mulai lapuk tak terurus bahkan menjadi rumah anjing-anjing liar pada siang hari, dan tempat rawan kriminal pada malamnya. Tidak hanya bangunan sekolah dan lahan-lahan produktif, tapi juga berlaku untuk semuanya. Suatu kejanggalan pun dapat dilihat dalam pembangunan yang tengah terjadi di Kota Mataram ini. Tata kota yang kini dirasa cukup aneh menjadikan Mataram sebagai kota yang tidak pandai mengelompokkan kepentingan bangunan. Sekali lagi, bukannya ingin menutup diri dari perkembangan zaman. Namun sekiranya dapatlah diperhitungkan matang-matang masalah penggantian bangunan dan lahan ini. Kepentingan pembangunan toh dapat dilihat dari fungsi dan manfaatnya untuk seluruh masyarakat. Jangan sampai malah memberatkan masyarakat dalam pembangunannya. Belum rampung dan tegak berdiri saja sudah menyusahkan masyarakat, apalagi saat sudah rampung kelak? Begitulah istilahnya.

POJOK Investor tak serius, belasan gili di Sekotong belum tergarap Jangan gampang digombali investor

***

Ditinggal kunker, penetapan Perda Inisiatif Dewan molor Yang penting hasil kunker konkrit untuk rakyat

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.


EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Senin, 18 Februari 2013

Halaman 7

Butuh ’’Convention Hall’’ Bertaraf Internasional NTB telah ditetapkan sebagai daerah MICE (Meeting, Incentive,Conference, Exhibition) sejak tahun 2011 lalu. Sisi lainnya penetapan tersebut harus dipenuhi fasilitas penunjang lainnya. Karena itu dibutuhkan ruang pertemuan besar, seperti halnya convention hall yang bertarap internasional untuk mendukung itu. Apalagi, tingkat pertemuan di daerah ini dianggap akan semakin padat, serta melibatkan unsur dalam jumlah besar. “Memang sudah waktun(Suara NTB/dok) ya pemerintah, bersama Agus Mulyadi stakeholder lainnya mendirikan tempat pertemuan bertaraf internasional. Kita masih punya eks Bandara Selaparang. Lihat saja daerah-daerah lain sudah memiliki itu,” terang Ketua ASITA NTB, Agus Mulyadi kepada Suara NTB di Mataram, Minggu (17/2). Tidak sedikit pertemuan berskala nasional dan internasional yang sudah digelar di NTB, bahkan hotel yang adapun terkadang tak mampu menampung itu. Berangkat dari kondisi ini, sudah perlu diperhatikan pembangunan convention hall yang lebih besar, guna menjawab pertumbuhan industri MICE. Dari sisi bisnis, tentu dianggapnya keberadaan convention hall sebagai peluang pengembangan usaha. Demikian pula untuk pemerintah daerah, akan mendatangkan penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara langsung. Dari sekian ruang pertemuan atau convention hall yang ada sekarang menurutnya masih belum berstandar internasional dari sisi kapasitasnya. “Perlu ada penambahan tempat berkapasitas besar, yang mampu menunjang pertemuan-pertemuan besar di daerah kita. Mungkin tidak seperti JCC (Jakarta Convention Center), tapi setidaknya yang bisa memenuhi kebutuhan pertemuan pada even-even besar,” katanya. Dengan demikian, pameran-pameran besarpun tidak menutup kemungkinan akan dilakukan secara rutin, bahkan bisa saja melibatkan pihak-pihak dari luar secara langsung. Ia menilai keberadaan convention hall nantinya akan menyedot perhatian terhadap daerah ini. Apalagi program pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan kunjungan dua juta wisatawan hingga tahun 2014 mendatang, sudah mulai terasa peningkatannya dari sekarang. Tetapi, tidak lupa pembenahan infrastruktur pendukung lainnyapun harus terus dikembangkan. Demikian pula pada penambahan frekuensi penerbangan yang melibatkan semua maskapai, jika memungkinan. (bul)

Praya (Suara NTB) Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dalam dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di NTB, pertumbuhan ekonomi Loteng termasuk yng tertinggi. Melihat tren positif tersebut, Pemkab Loteng tahun ini tidak ragu-ragu memasang target pertumbuhan ekonomi diatas 10 persen. (Suara NTB/dok) Demikian dikatakan Bupati H. Suhaili FT Loteng, H. M. Suhaili, FT. S.H., kepada wartawan di Praya Sabtu (16/2). “Tahun ini target pertumbuhan ekonomi kita (Loteng) bisa mencapai dua digit,” sebutnya. Kian membaiknya iklim ekonomi serta stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) Loteng yang tetap terjaga, menjadi dasar optimisme pemerintah daerah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut. Belum lagi, lanjutnya, laju pembangunan di Bumi Tatas Tuhu Trasne juga terus menanjak. Sehingga pemerintah daerah tidak ragu menargetkan angka pertumbuhan ekonomi di atas dua digit. “Kalau target itu bisa dicapai, maka Loteng akan semakin banyak dilirik oleh investor luar,” jelasnya. Dikatakannya, angka pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka. Tetapi justru memiliki makna strategis dalam menunjang kemajuan pembangunan suatu daerah. Dimana semakin tinggi, pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka itu bisa menggambarkan kalau perekonomian dan daya beli masyarakat juga tinggi. Sehingga dengan sendirinya akan semakin menarik minat investor untuk berinvestasi di Loteng. Besaran angka pertumbuhan ekonomi juga tidak bisa dibuat-buat. Tetapi memang dihitung berdasarkan berbagai indikator ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran dari kondisi ekonomi daerah itu sendiri. “Semakin tinggi, jelas semakin baik. Itu berarti perekonomian di Loteng berjalan,” timpalnya. Ia mengakui, ada beberapa faktor pendorong yang memicu membaiknya pertumbuhan ekonomi Loteng dalam dua tahun terakhir. Salah satunya, mulai beroperasinya Bandara Internasional Lombok (BIL) dan berbagai proyek besar di Loteng. Ditunjang dengan mulai masuknya investor-investor luar. “Mulai beroperasinya BIL memiliki daya ungkit cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Loteng,” imbuhnya. Bagaimana tidak, sebelum BIL mulai beroperasi, laju pertumbuhan ekonomi Loteng masih di bawah 8 persen. Tapi pada tahun 2011 setelah BIL beroperasi, pertumbuhan ekonomi Loteng mulai merangkak mencapai 8,5 persen. Kemudian tahun 2012 lalu, bisa menembus angka 9,3 persen. Dan, tahun 2013 ini target bisa di atas 10 persen. Untuk itu, pemerintah berharap dukungan bisa terus diberikan masyarakat Loteng. Dengan paling tidak turut bersama-sama membantu menjaga stabilitas keamanan. Karena keamanan merupakan salah satu faktor pendukung utama. Tanpa stabilitas kamtibmas, mustahil bisa mencapai target pertumbuhan yang tinggi. Karena tentunya, roda perekonomian tidak bisa berjalan sesuai harapan. Kalau sudah begitu, lanjut mantan Ketua DPRD NTB ini, para investor luar juga pasti enggan berinvestasi di Loteng. “Intinya, dukungan semua pihak sangat diharapkan. Dalam rangka terus menggenjot laju pertumbuhan ekonomi daerah,” timpal Bupati. (kir)

Program MP3EI

Antisipasi Tergusurnya Masyarakat Lokal Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat telah menetapkan pelaksanaan program Master Plan Percepatan Pembanguan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Desain program tersebut memetakan wilayah timur Indonesia, NTB termasuk provinsi yang dijadikan sebagai pintu gerbang pariwisata nasional, pada rancangan besar pemerintah.

(Suara NTB/bul)

Loteng Targetkan Pertumbuhan Ekonomi di Atas 10 Persen

(Suara NTB/nas)

BONGKAR SEMEN – Sebuah kapal tengah melakukan bongkar muat semen dan barang lainnya di pelabuhan Lembar, Minggu (17/2) pagi kemarin. Pada waktu-waktu tertentu atau pada saat cuaca buruk sering terjadi kelangkaan akibat padatnya aktivitas bongkar muat sehingga pasokan semen dan pupuk kadang-kadang sering terganggu. Untuk mengatasi itu, pemerintah daerah dan PT Pelindo III mendorong pemerintah pusat untuk memperluas pelabuhan Lembar. Bahkan PT Pelindo III akan membebaskan lahan seluas 50 hektar untuk perluasan dan pengembangan pelabuhan Lembar.

Siapa yang bisa membuktikan bahwa MP3EI mampu mensejahterakan,” Siti Noor Laila

Ada hal yang dinilai terlupakan di balik MP3EI, pada pelaksanaannya hingga tahun 2025 mendatang, yakni keterancaman terusirnya masyarakat lokal dari tanahnya sendiri. Secara nasional, terdapat 25 ribu juta jiwa, dipastikan akan tergusurnya warga dari wilayahnya sendiri, hingga selesainya program tersebut. “Kita akan terusir dari tanah kita sendiri. Terdapat sebanyak 25 ribu juta yang sudah terancam hingga 2025 mendatang,” terang Komisioner Komnas HAM RI, Siti Noor Laila dikonfirmasi media ini

di Mataram, Sabtu (16/2). Dampak yang ia maksudkan secara rinci, menyangkut lahan-lahan masyarakat yang akan dijadikan sebagai denah investasi sebagai wilayah yang total akan dikuasi oleh para investor. Sebagian besar lahan yang dijadikan untuk investasi , pada prinsipnya Hak Guna Usaha (HGU). HGU ini sendiri, prosesnya adalah pembebasan tanah rakyat. Meski pada rancangan besarnya, MP3EI dianggap akan memberikan kesejahteraan kepada rakyat, namun hingga saat ini, dampak perekonomian yang

dimaksudkan, belum ada pembuktiannya secara real, khususnya pada masyarakat sekitar wilayah investasi. kalaupun masyarakat sekitar akan disuruh bekerja, namun tidak pada posisi-posisi strategis, mentok pada buruh dengan upah yang murah. Belum lagi, semua yang terelokasi tidak bisa ditampung bekerja sepenuhnya. Laila mencontohkan, program MP3EI yang dilaksanakan pada sektor perkebunan, di mana terdapat daerah yang dijadikan area pengembangan sawit. Pada pelaksanaannya, tidak sedikit penduduk yang tersingkir. Tapi dalam perjalanannya, per satu hektar lahan, hanya dua orang pekerja yang dibutuhkan, sementara yang lainnya tak jelas. Jika MP3EI, pelaksanaannya pada sektor pariwisata, bisa dibayangkan berapa jiwa yang dijadikan wilayahnya sebagai

kawasan perhotelan maupun sebagainya, hanya akan menjadi penonton. Kendati terakomodir, jumlahnya pun menurutnya bisa dihitung, hanya pada yang memiliki keterampilan lebih. “Siapa yang bisa membuktikan bahwa MP3EI mampu mensejahterakan,” demikian Laila. Pada dasarnya, MP3EI pada perencanaan ekonominya lebih mengedepankan kepentingan investor, tanpa mempersiapkan perangkat perlindungan rakyat sebelumnya. Sehingga kemiskinan di balik itu sudah datang. Pemerintah daerah diharapkan menyiapkan alternatif yang lebih mensejahterakan masyarakat dalam menyongsong realisasi MP3EI. Karena dalam rencana pembangunan, HAM menurutnya tak saja berbicara pembunuhan, tetapi juga berbicara soal hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, hak politik. (bul)

Wirausaha Dilatih Pengadaan Pabrik Tortila Mataram (Suara NTB) Kementerian Koperasi dan UKM RI, telah memastikan akan mengembangkan pelaku wirausaha. Tak kurang dari Rp 20 miliar anggaran yang disiapkan untuk menunjang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) secara nasional. Sejalan dengan itu, pemerintah provinsi melalui Dinas Koperasi dan UMKM NTB memaksimalkan SDM wirausaha yang akan diperankan sebagai pelaku operasional pabrik tortila, yang direncanakan sudah terbangun di NTB tahun ini. Dalam dua hari terakhir, Kemenkop RI dan Diskop NTB memberikan pelatihan kepada 40 pelaku usaha yang akan mengisi posisi teknis pada pabrik yang dipastikan akan memakan 3 sampai 5 ton bahan baku/harinya. Deputi Bidang Pengembangan SDM Kemenkop RI, Talkah Badrus menyebutkan, pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan di NTB pada awal tahun ini, ditargetkan pada pengembangan wirausaha yang memiliki mutu dan SDM memadai, pada kompetisi perencanaan bisnis. “Tujuan utamanya terkait dengan gerakan kewirausahaan nasional. Karena Kemenkop

juga akan mempertemukan 80 ribu wirausaha di Indonesia di GBK (Gelora Bung Karno) mendatang. Guna memacu pertumbuhan wirausaha yang lebih besar di Indonesia,” demikian Badrus pada pembukaan Diklat di hotel Lombok Raya Mataram. Ia menyebutkan, berbagai bekal yang diberikan kepada wirausahawan peserta, di antaranya menyangkut fokus usaha, pengembangan usaha, serta langkah dan peluang usaha. Mencakup peningkatan SDM secara umum. Kedepan Kemenkop RI rencananya tidak lagi memberikan Diklat secara langsung, tetapi dengan memberikan bimbingan dengan sistem pelatihan jarak jauh. Dimana calon dan pelaku wirausaha dapat mengakses langsung melalui website. Sementara itu, Sekretaris Diskop NTB, Hendro Kartiko, M. Si pada bagian lain menyebut, penumbuhan wirausaha ini, pada intinya berkaitan erat dengan program pemerintah daerah merealisasikan sebanyak 100.000 wirausaha, hingga 2013 ini. Sejak pelaksanaan program dari tahun 2009, dua program unggulan melalui Diskop NTB,

(Suara NTB/bul)

PELATIHAN WIRAUSAHA - Deputi Bidang Pengembangan SDM Kemenkop RI, Talkah Badrus (kanan), didampingi Sekretaris Diskop NTB, Hendro Kartiko pada pelatihan wirausaha di Mataram, Sabtu (17/2). yakni penciptaan Wirausaha Baru (WUB) terealiasai sebanyak 74.206 (74 persen), semantara untuk penumbuhan 200 ribu koperasi berkualitas, sudah tercapai sebanyak 82 persen. Sisanya akan dituntaskan dalam beberapa bulan kedepan. Tapi pada intinya, pelatihan dan pemantapan wirausaha yang dilakukan, sebagai upaya untuk menentukan tim teknis inti yang akan mengisi posisi saat terealisasinya pembangunan pabrik tortila.”Cuma saja, kapan waktu realisasi pabrik ini, masih menunggu kejelasan perkembangan dari Dinas Perindag dan Bappeda,” terangnya. Pada harapan yang lebih besar, masing-masing wirausaha yang sudah dilatih akan menularkan ilmu yang diterima, setidaknya kepada anggota keluarga, sehingga dengan sendirinya akan terjadi penambahan wirausaha secara berkelanjutan. (bul)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB OJEK

BENGKEL

RUMAH MAKAN

RUKO


Halaman 8

SUARA NTB Senin, 18 Februari 2013

Roma – Gol Francesco Totti berhasil membuat AS Roma menang atas Juventus dengan skor 1-0 di Stadion Olimpico, Roma, dalam lanjutan Liga Utama Italia, Minggu dini hari. AS Roma menang di di depan para pendukungnya. Sang Pangeran Roma berhasil melesatkan tendangan kerasnya pada menit 54, lewat kesempatan tendangan bebas dengan jarak 23 meter dari gawang Juve. Menurut laman Football Italia, tendangan itu memiliki kecepatan 113 km/ jam dan mengarah ke pojok. “Kami memang kurang baik di babak pertama, lalu melangkah dan bisa membuat kemenangan,” ujar Totti. Kemenangan atas Juve, merupakan kemenangan pertama kalinya bagi Roma pada

2013. Meskipun begitu, Totti tidak mau puas karena satu kemenangan saja. Menurut dia, Roma harus bisa jadikan hasil baik ini untuk melangkah lebih jauh lagi. Totti menjelaskan tak ada alasan lagi bagi timnya tetap berada di peringkat tujuh klasemen sementara Serie A. “Saya sangat berharap setelah kemenangan ini... Kami tidak pantas berada di peringkat yang sekarang,” ujar pemain berusia 36 tahun itu. Sementara Pelatih Juven-

tus, Antonio Conte, beralasan anak-anak asuhnya kalah 01 atas AS Roma karena kelelahan. Conte bersilat lidah dengan menyesali pengaturan jadwal pertandingan yang kurang baik, sehingga “Si Nyonya Besar” harus melakoni tiga laga sekaligus minggu ini. Pertama saat berhadapan dengan Fiorentina (10/2), lalu bertandang ke Celtic (12/2) dalam Liga Champions, dan dini hari tadi harus menghadapi Roma. “Saya sudah berkata se-

jak laga melawan Fiorentina bahka kami tidak suka ada tiga pertandingan dalam tujuh hari,” ujar Conte seperti dikutip laman Football Italia. Menurut pelatih berusia 43 tahun itu, jadwal ketat juga membuat Juve tanpa persiapan kuat ketika harus menghadapi Roma. Dia menjelaskan bahwa tidak cukup waktu mempelajari gaya permainan tim ibu kota tersebut, apalagi mereka memiliki pelatih baru. Conte juga kesal terhadap pasukannya, yang tidak bermain sesuai arahan. Terutama Juventus sangat terlihat bermain individual dan kekurangan kerja sama tim. (ant/bali post) (Suara NTB/ist)

SELEBRASI - Selebrasi Kapten AS Roma Fransesco Totti setelah berhasil menjebol gawang Juventus di Liga Italia, Minggu dinihari kemarin.

Lama Vakum

Pengurus FPTI Loteng Resmi Terbentuk Praya (Suara NTB) Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) cabang Lombok Tengah (Loteng), akhirnya memiliki kepengurusan yang definitif setelah lama vakum tanpa ada kepengurusan yang jelas. Sabtu(16/2), pengurus FPTI Loteng resmi terbentuk di bawah kendali M. Samsul Qomar. M. Samsul Qomar yang merupakan salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah Rakyat (DPRD) Loteng ini, bakal memimpin organisasi ini hingga 4 tahun ke depan. “Kita menaruh harapan besar kepada pengurus FPTI Loteng kali ini. Bisa melahirkan atlet-atlet berprestasi dibidang olahraga panjat tebing,” ungkap Wakil Bupati Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, saat memberikan sambutan pelantikan pengurus FPTI Loteng. Di hadapan pengurus KONI NTB serta sejumlah pejabat lingkup Pemka Loteng yang hadir, Wabup mengakui kalau potensi Loteng untuk cabang olahraga panjat tebing cukup besar. Hanya saja, karena tidak ada proses pembinaan dan tidak

Komposisi Personalia Perkemi NTB Segera Rampung Mataram (Suara NTB) Tim formatur Pengprov Perkemi NTB memastikan jajaran personalia kepengurusan Perkemi NTB masa bhakti 2013-2017rampung disusun bulan ini. Tujuannya, pelantikan kepengurusan Pengprov Perkemi NTB yang dipimpin I Nengah Sugiartha bisa dilakukan bulan Maret ini.

Ketua Pengprov Perkemi NTB , I Nengah Sugiartha yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Minggu (17/2), menegaskan, pihaknya segera mengirim berkas personalia kepengurusan tersebut ke PB Perkemi dalam minggu ini untuk disahkan. Meski telah rampung disusun, namun nama-nama personalia yang masuk dalam

kepengurusan itu belum bisa diungkap, karena harus mendapat pengesahan dari PB Perkemi. Pihaknya mengharapkan, akhir bulan ini Surat Keputusan (SK) dari PB Perkemi sudah keluar, sehingga pelantikan pengurus Perkemi NTB masa bhakti 20132017 dapat digelar sesuai jadwal bulan Maret.

Ical sapaan I Nengah Sugiartha menegaskan, komposisi kepengurusan Perkemi NTB tetap mengakomodir pengurus lama dengan komposisi 60 persen. Apalagi, banyak di antara mereka layak dipertahankan, karena kapabilitas mereka pernah membawa olahraga kempo mengukir prestasi di kancah nasional. (fan)

Tuan Rumah Kejurnas

PRSI NTB Dapat Lampu Hijau (Suara NTB/kir)

DILANTIK - Pengurus FPTI Loteng yang baru, diambil sumpahnya oleh pejabat KONI NTB, di Bencingah Agung Praya, Sabtu (16/2). adanya organisasi yang memayungi, membuat potensi besar tersebut belum bisa tereksplorasi dengan maksimal. Tetapi dengan adanya kepengurusan FPTI Loteng yang definitif, maka diharapkan potensi besar itu bisa segera digali. Sehingga nantinya, bisa lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah. Tidak hanya di kancah

regional, tetapi juga nasional bahkan internasional. Untuk mewujudkan harapan tersebut, lanjutnya, pengurus FPTI harus kompak. Sekaligus bisa memberikan kinerja terbaik. Demi menunjang jalannya organisasi dan mencapai tujuan organisasi. “Berikan kinerja yang terbaik. Demi kemajuan organisasi,” timpalnya. (kir)

Mataram (Suara NTB) Rencana NTB menjadi tuan rumah Kejurnas Renang sudah mendapat lampu hijau dari Pengurus Besar (PB) Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI). Itu artinya, pihak PB PRSI akan merekomendasikan NTB untuk jadi tuan rumah Kejurnas Renang April mendatang. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Pengprov PRSI NTB, Ahmad Musafa, yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Minggu (17/2), menjelaskan, hasil investigasi dari tim PB PRSI

menyebutkan, NTB sudah layak menjadi kejurnas renang. Pertimbangan PB PRSI memilih NTB jadi tuan rumah juga telah dikoordinasikan dengan pengurus renang, Solo, Jawa Tengah (Jateng) yang semula juga ingin mencalonkan diri sebagai tuan rumah. Namun, Solo juga mendukung NTB untuk menjadi tuan rumah kejurnas dengan alasan pemerataan tempat pelaksanaan kejurnas. Meski demikian, katanya, salah satu hal yang menjadi sandungan Pengprov PSRI NTB saat ini adalah jajaran personalia kepengurusan PRSI NTB yang

sudah berakhir sejak tahun 2011 lalu. Sementara persyaratan untuk menjadi tuan rumah kejurnas harus memiliki legalitas formal. Itu artinya kepengurusan PRSI NTB harus dalam kondisi aktif. Untuk membuat legalitas formal itu pihak Pengprov PRSI NTB akan menggelar Musorprov dengan agenda pemilihan ketua umum yang baru, sebab kepengurusan yang lama sudah berakhir 2011 lalu. Sementara soal kesiapan NTB untuk menjadi tuan rumah dipastikan sudah siap 70 persen. (fan)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU RUPA-RUPA

RUMAH MAKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok Hanya :

PENGOBATAN

KONTRAKAN DIKONTRAKKAN RUMAH DEKAT INDOMARET CEMARA MATARAM

COCOK UNTUK KANTOR Jl. Hos Cokro Aminoto No. 25A Cemara Mataram

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris)

HP. 087 864 023 731 Telp. 0370 - 6677407

BOUTIQUE

RUPA-RUPA

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)


SUARA NTB

Senin, 18 Februari 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN

SALON

KOMPUTER

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Fax

PROPERTY

Hub. 081 803 730 764

FASHION

ACCU

PENGOBATAN

HOTEL

TELEVISI

RUPA - RUPA

KOS/KONTRAKAN

RUPA-RUPA

RUPA - RUPA

BANK

RUPA - RUPA

PERAWATAN AC

BENGKEL

TRAVEL


SUARA NTB

Senin, 18 Februari 2013

Halaman 10

KONI NTB Apresiasi Model Pelantikan KONI Dompu

Yakin Bisa Majukan Olahraga Dompu Dompu (Suara NTB) Pengurus Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Dompu yang diketuai Yuhasmin, SP, MSi., resmi dilantik. Pelantikannya pun dilangsungkan di hadapan peserta sepeda santai di samping Kantor KONI Dompu di GOR Ginte Kandai Dua, Minggu (17/2) pagi. Pelantikan ini pun diapresiasi oleh KONI NTB karena baru pertama terjadi di Indonesia. Ketua KONI NTB, H. M.S Kasdiono, SH dalam sambutannya pada pelantikan pengurus KONI Dompu, Minggu kemarin, mengatakan, pelantikan pengurus KONI Dompu yang dilangsungkan di lapangan di tengah masyarakat pecinta olah raga merupakan kali pertama dilakukan oleh pengurus KONI di Indonesia. Selama ini, pengurus KONI dilantik dalam gedung dan menggunakan jas yang rapi. “Ini bukan meniru gaya Jokowi. Saya berharap ini terus dilanjutkan,” harapnya. Kasdiono juga memberikan apresiasinya kepada Ketua Umum (Ketum) KONI Dompu yang baru yang dinilainya cukup tangkas dan semangat. Ini menjadi indikator awal kemajuan olahraga Dompu, apalagi

didukung dengan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin yang juga semangat dalam memajukan olahraga. “Dengan semangat Bupati, saya yakin bisa memajukan olahraga,” katanya. Target KONI Dompu yang ingin meraih lima besar pada Porprov NTB 2014 mendatang, disarankan Kasdiono, harus diawali dengan mengidentifikasi cabang olahraga (Cabor) unggulan untuk memberi kontribusi prestasi pada Porprov dan bahkan di PON ke-XVI di Bandung Jawa Barat. Langkah inilah yang dilakukan KONI NTB sehingga bisa melebihi target emas pada PON Riau dari ditargetkan Gubernur NTB hanya 10 mendali emas menjadi 11 mendali emas. “Target ini awalnya dipandang pesimis oleh sejumlah pihak dan dinilai tidak mungkin bisa tercapai. Karena pada PONPON sebelumnya, NTB hanya memperoleh 3 emas,” jelas Kasdiono. Selain itu, Kasdiono juga mengajak semua pihak untuk memanfaatkan momentum pelantikan pengurus KONI Dompu untuk merefleksikan diri. Karena Bangsa Indonesia dikenal di kancah Internasional

Ketua KONI NTB dan Kapolres Dompu lepas sepeda santai KONI Dompu

Wabup ikuti sepeda santai

bukan karena kemajuan dunia pendidikan, kemajuan teknologinya, tapi karena prestasi olahraganya. Fakta yang tidak terbantahkan, bahwa lagu kebangsaan bisa dinyanyikan di kancah Internasional hanya karena dua faktor. Yaitu karena kunjungan Presiden dan karena prestasi olahraga yang diraih anak bangsa. “Olahraga harus dilihat secara proporsional dan olahraga prestasi juga berperan dalam memajukan ekonomi suatu daerah,” katanya. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin pada kesempatan yang sama, juga memberikan apresiasi kepada KONI Dompu yang didaulat sebagai model pelantikan yang merakyat dan baru kali pertama terjadi di Indonesia. Model pelantikan ini diharapkan bisa dilanjutkan pada pelantikan lain yang disesuaikan momennya. “Untuk dukungan dana bagi kemajuan olahraga, Pemda sudah alokasikan dana untuk KONI dalam APBD,” katanya. H. Bambang juga mengungkapkan akan menyerahkan bonus bagi atlet Dompu yang berhasil meraih mendali pada PON Riau. Peraih emas sebesar Rp 15 juta, perak Rp 10

juta, perunggu Rp 7,5 juta dan bagi pelatih yang atletnya meraih mendali juga akan mendapatkan bonus sebesar Rp 7,5 juta. “Kita akan berkonsentrasi pada cabor yang menjanjikan dan lebih prespektif untuk kita (dapat mendali). Tapi bukan berarti olahraga lain tidak diperhatikan,” ungkap H. Bambang merespon masukan KONI NTB. Bupati juga mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah menunggu jawaban dari pemerintah pusat untuk rehab dan melengkapi fasilitas olahraga lain di GOR Ginte. Rencananya, lapangan bola di GOR disesuaikan dengan standar lapangan profesional. “Lapangan GOR kita ini selalu berkunci dan harus dicari-cari penjaganya. Ketika ditemukan harus menyerahkan uang baru dikasi kuncinya. Kalau harus ada uang, harus jelas berapa tarifnya,” ungkap H. Bambang yang mengharapkan KONI bisa membenahinya. Ketua KONI Dompu, Yuhasmin, SP, M.Si., dalam sambutannya mengatakan, kegiatan pelantikan pengurus KONI Dompu sengaja dirangkaikan dengan kegiatan fun bike (sepeda santai) yang diikuti oleh

600 orang peserta. Kegiatan ini sengaja dilakukan untuk menumbuhkan semangat berolah raga masyarakat, karena dengan olah raga akan bisa membangun sportivitas. “Semangat hari ini harus kita lanjutkan hingga akhir periode kepengurusan untuk memajukan olahraga sehingga bisa meraih sukses pada Porprov NTB 2014. Kita targetkan pada kesempatan ini bisa meraih lima besar,” kata Yuhasmin. Tambah Yuhasmin, ciri negara maju yaitu memiliki kekuatan ekonomi, kekuatan angkatan bersenjata yang tangguh dan prestasi olahraga. “Kita jadikan hari ini sebagai titik bangkit olahraga Dompu di tingkat regional dan nasional. Kalau kita bangkit bersama, maka prestasi nasional akan kita capai,” ungkapnya. Kegiatan fun bike KONI Dompu ini berhasil membagikan satu unit sepeda motor Yamaha Mio Fino, satu unit kulkas dua pintu, empat unit sepeda Polygon, lima TV 21 Inch, lima unit kipas angin, lima rice cooker dan 5 helm sepeda Polygon sebagai hadiah utamanya. Peserta juga dibagikan beberapa hadiah hiburan. (ula)

Ketua KONI Dompu terima pataka KONI dari KONI NTB

Ketua KONI NTB pasang pin KONI pada Ketua KONI Dompu

Bupati dompu saat mencabut kupon undian hadiah sepeda santai KONI Dompu

Raja Akbar didampingi Ketua KONI dan pemilik Rizky Motor saat menerima hadiah utama sepeda motor yang diserahkan Bupati


SUARA NTB Senin, 18 Februari 2013

SUARA NUSANTARA

Halaman 11

Hari Tanoe ”Loncat” ke Hanura Jakarta (Suara NTB) Bos MNC Grup, Hari Tanoesoedibjo resmi bergabung dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Kepindahannya ke Hanura, disambut bak pahlawan pulang dari medan perang. Laiknya pahlawan menang perang, politisi sekaligus pebisnis media massa, Hary Tanoesoedibjo, disambut barongsai pada kedatangannya di Kantor DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta. Tidak ketinggalan karpet merah digelar untuk dia. “Kami punya prosedur untuk mengambil keputusan strategis dan penting. Saya laporkan, Hary Tanoe masuk partai kita dan menjadi ketua dewan pertimbangan,” kata Ketua Umum DPP Partai Hanura, Wiranto, Minggu. Hary Tanoe telah disetujui secara aklamasi pada rapat pengurus harian Partai Hanura, yang diikuti 50 orang. “Di sini saya jelaskan, semua aspirasi ditampung untuk menyusun visi misi kedepannya dan kami amanatkan kepada Dewan Pertimbangan Partai Hanura, Hary Tanoe,” katanya. Sementara itu, Hary Tanoe menjelaskan bergabungnya ke dalam Partai Hanura tersebut setelah melalui berbagai pemikiran yang matang. “Saya telah berbicara dan diajak bicara oleh Hanura. Setelah itu, saya mempertimbangkan matang-matang perubahan untuk Indonesia secara maksimal. Singkatnya, saya memilih Hanura,” katanya. Hary datang bersama rombongan mantan kader Partai NasDem serta pesulap Limbad, yang selalu diam seribu bahasa itu. Hary Tanoe sebelumnya bergabung dengan Partai NasDem. Dia menjabat sebagai ketua Dewan Pakar Partai NasDem, yang didirikan Surya Paloh tersebut. Namun karena berseberangan dengan Surya Paloh, Hary memutuskan keluar dari partai tersebut bersama dengan tiga pengurus inti lainnya. Menjelang Pemilu 2014, parpol – parpol memang tengah sibuk mengkonsolidasikan diri. Beragam metode ditempuh, mulai dari menghimpun tokoh – tokoh besar hingga menarik parpol – parpol yang tidak lolos verifikasi di KPU untuk bergabung. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PK NU) misalnya, telah resmi berkoalisi menghadapi Pemilu 2014. Mereka membentuk organisasi sayap dinamakan Gerakan Rakyat Ahlus Sunnah wal Jamaah. “Hari ini Gerindra mendapat kekuatan baru, yang melebur ke dalam barisan, untuk bersama-sama melakukan perubahan demi perbaikan rakyat Indonesia,” kata Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Jakarta, Minggu kemarin. Dengan tambahan massa PK NU itu, Prabowo berharap Gerindra dapat mengembangkan sayapnya ke daerah-daerah basis kuat PK NU. Secara tradisional, NU mengakar di Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang menyumbang pemilih paling banyak, lebih dari 60 juta orang dari sekitar 120 juta pemilih. Partai Gerindra, kata pensiunan letnan jenderal TNI AD itu, tidak boleh menjadi yayasan sosial dan menampung orang-orang yang hanya ingin hidup enak. ”Karena itu, secara sadar, seksama dan jernih, Gerindra memilih strategi membuka barisan untuk menampung semua kekuatan prorakyat,” katanya. Sementara itu, Ketua Umum PK NU, Chairul Anam, mengatakan, dengan basis konstituen masyarakat kecil yang dimiliki, kedua partai itu dapat bersama-sama memperjuangkan kepentingan masyarakat Indonesia. (ant/bali post)

(ant/bali post)

PAKTA INTEGRITAS - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menerima dokumen pakta integritas dari anggota Dewan Pembina PD EE Mangindaan disaksikan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat Rapimnas partai tersebut di Jakarta, Minggu (17/2).

Rapimnas Demokrat Tidak Gusur Anas

Jakarta (Suara NTB) Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat menyatakan bahwa Rapimnas Partai Demokrat hanya mengagendakan pembenahan parpol tersebut, tanpa ada hasil yang luar biasa seperti yang tengah dispekulasikan beberapa hari terakhir. “Setelah Partai Demokrat melakukan pembenahan, maka selanjutnya akan kembali berkarya untuk masyarakat,” kata Susilo Bambang Yudhoyono ketika memberikan pernyataan pada konsprensi pers, di lokasi rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Jakarta, Minggu. Menurut Yudhoyono, pada forum Rapimnas ini memang sengaja belum membahas persiapan pemilu 2014 karena, saat ini masih fokus untuk menyelesaikan persoalan Partai Demokrat yang harus segera diselesaikan. Ia juga mengatakan, Partai Demokrat dalam beberapa bulan terakhir terbentuk opini publik

negatif yakni sejumlah kadernya yang tersandung kasus dugaan kasus korupsi. “Hal ini sangat merugikan Partai Demokrat,” katanya. Yudhoyono menambahkan, jika ada kader-kader Partai Demokrat yang melakukan kesalahan, mohon agar masyarakat mau memaafkan dan memberikan doa restu untuk masa depan Partai Demokrat. Kalau ada masyarakat yang menunggu hasil Rapimnas yang luar biasa, menurut Yudhoyono, hal itu tidak akan terjadi. “Rapimnas ini sasarannya untuk melakukan perbaikan partai,” katanya. Menurut dia, jika selama

Rapimnas ini sasarannya untuk melakukan perbaikan partai

Susilo Bambang Yudhoyono beberapa pekan terakhir muncul ada beberapa analisis yang seolah-olah persoalan Partai Demokrat adalah menghadap-hadapkan antara Ketua Majelis Tinggi (Susilo Bambang Yudhoyono) dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dalam konflik. “Sesungguhnya, kami berdua duduk di majelis tinggi. Anas selaku ketua umum juga duduk sebagai wakil ketua

majelis tinggi,” katanya. Karena itu, dalam penyelesaian persoalan Partai Demokrat yang dilakukan Majelis Tinggi, menurut Yudhoyono, Anas Urbaningrum juga berada di dalamnya. Presiden Yudhoyono menegaskan, persoalan Partai Demokrat adalah terus menurunnya tingkat elektabilitas partai, sehingga tema besar pada Rapimnas ini adalah mengembalikan elektabilitas partai. Sementara itu, Permintaan Ketua DPP Partai Demokrat bidang Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai, Ulil Abdallah, agar Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mundur dianggap tidak pantas. “Sebaiknya pengurus DPP jangan berkomentar yang makin memperkeruh internal PD,” kata Ketua DPP PD, Umar Arsal, di Jakarta, Minggu. Ibaratnya mengomentari isi dapur sendiri. ”Ulil dinilai sebagai tokoh muda Partai

Demokrat yang menghormati konstitusi. Sangat tidak pantas keluar dari mulut tokoh sekaliber beliau,” ujarnya. Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menegaskan, rapat pimpinan nasional Partai Demokrat, di Jakarta kemarin hanya forum konsolidasi meningkatkan soliditas kader. Dia menegaskan, “Bukan sarana menuju kepada kongres luar biasa untuk pergantian pimpinan partai.” Sementara itu, di tepi Jalan Raya Sudirman, Jakarta, di depan lokasi Rapimnas, terpasang sejumlah spanduk dukungan kepada Urbaningrum yang isinya menyatakan penolakan KLB. Spandukspanduk itu bergambar foto Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Yudhoyono, dan Urbaningrum; antara lain bertuliskan, “Konsolidas Yes! KLB No!” dan dibagian bawahnya tertulus Forum DPD dan DPC Demokrat Nusantara. (ant/bali post)

Publik Khawatir SBY Tak Fokus pada Tugasnya Jakarta (Suara NTB) Temuan riset opini publik terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan mayoritas publik atau 68,42 persen dari responden merasa khawatir dengan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menjalankan tugasnya. Peneliti Senior LSI M Barkah Pattimahu didampingi Hanggoro DP kepada pers di Jakarta, Minggu, mengatakan, hanya 24,29 persen publik yang menyatakan tidak merasa khawatir terhadap komitmen Presiden SBY, dan si(ant/bali post)

GABUNG HANURA - Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo bersama dewan pengurus pusat partai Hanura mengangkat tangan bersama-sama saat bergabungnya secara resmi Hary Tanoesoedibjo ke Partai Hanura di Kantor DPP Partai Hanura, Jakarta, Minggu (17/2).

Banjir Rendam Ratusan Rumah di Musi Banyuasin Palembang (Suara NTB) Banjir melanda Desa Air Baluy, yang dihuni oleh sekitar 600 kepala keluarga, di Kecamatan Sangadesa, Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, setelah hujan lebat yang menyebabkan sungai di daerah itu meluap. Banjir itu tidak hanya merendam rumah dan akses jalan antardesa tetapi juga ratusan hektare lahan pertanian dan perkebunan warga setempat. “Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa,” kata Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sumsel MS Sumarwan. Untuk meringankan penderitaan korban banjir tersebut, sekarang ini pihaknya telah menurunkan relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) melakukan pendataan para korban, bantuan apa yang dibutuhkan, dan menyiapkan tenda penampungan sementara, katanya. Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu daerah di provinsi yang memiliki 15 kabupaten/kota ini yang cukup rawan dilanda banjir. Sebelumnya pada awal Januari 2013, banjir pernah melanda Kecamatan Sanga Desa dengan korban yang lebih banyak seperti di Desa Keban I dan mengakibatkan 100 kepala keluarga (KK) terkena banjir, Desa Trans Air Baluy 660 KK, dan Desa Ulak Embacang mengakibatkan 650 KK mengalami banjir. Selain itu juga banjir melanda ribuan warga di beberapa kecamatan lainnya dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin seperti Kecamatan Lais, Kecamatan Bayung Lencir, dan Kecamatan Batang Hari Leko. Melihat kondisi cuaca di wilayah Sumsel masih terdapat curah hujan yang cukup tinggi, pihaknya akan terus meningkatkan kesiagaan relawanan Tagana binaan Dinas Sosial terutama pada daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor. Dengan kesiagaan yang tinggi, relawan Tagana bisa cepat turun ke lapangan guna membantu masyarakat yang tertimpa bencana sehingga bisa dihindari timbulnya berbagai permasalahan sosial, kata Sumarwan yang juga sebagai Koordinator Tagana Sumsel itu. (ant/bali post)

sanya 7,29 persen responden tidak menjawab. Survei pengumpulan data LSI itu dilaksanakan 11—14 Februari 2013 dengan mengambil jumlah 1.200 responden di 33 provinsi, menggunakan metode multistage random sampling, wawancara “handset” (Quick Poll) dan tingkat kesalahan sekitar 2,9 persen. Barkah menjelaskan, Keputusan SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) mengurusi secara langsung PD dinilai kontraproduktif oleh publik. “Hal ini terbukti bahwa hanya 32,67 persen publik yang percaya bahwa pengam-

bil-alihan komando PD dibawah kendali SBY tidak akan mempengaruhi kinerjanya selaku presiden, sedangkan 67,33 persen publik percaya akan mempengaruhi kinerja SBY,” katanya. Selain itu, 27,31 persen publik merasa yakin bahwa elektabilitas PD akan membaik dibawah komando langsung SBY, sedangkan 60,38 persen publik merasa tak yakin bahwa pengambialihan itu akan membantu elektabilitas PD, dan hanya 12,31 persen publik tidak menjawab. Barkah menambahkan, berdasarkan Survei LSI pada Januari 2013 bahwa hanya 13,01

persen publik merasa yakin bahwa kondisi Indonesia akan menjadi lebih baik pada sisa pemerintahan Kabinet Indonesia Beratu (KIB) jilid II, sedangkan 66,65 persen menyatakan ragu-ragu, dan hanya 20,34 persen publik percaya kondisi akan lebih buruk lagi. Survei LSI tersebut juga menemukan ada tiga kondisi yang diidealkan oleh publik mengenai hubungan presiden dengan partai politik, pertama yaitu 91,77 persen publik berharap presiden mendatang tidak lagi mengurusi parpol dan lebih fokus mengurusi rakyat, yang tidak setuju hanya 6,01 persen publik, dan 2,22

persen tidak menjawab. Kedua, sebanyak 77,85 persen publik setuju bahwa presiden di masa mendatang tidak campur tangan dalam urusan internal parpol, dan hanya 16,45 persen publik yang menyatakan tidak setuju, sedang sisanya 5,70 persen publik tidak menjawab. Ketiga, sebanyak 76,43 persen publik setuju presiden mendatang melepaskan jabatan apa pun di parpol, sedangkan 18,15 persen publik menyatakan tidak setuju, dan sisanya 5,42 persen publik tidak menjawab. (ant/bali post)

Hujan Padamkan Titik Panas di Riau Menkumham Tak Risaukan Pekanbaru (Suara NTB) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru menyatakan hujan yang terjadi secara berturut-turut dalam tiga hari terakhir menyebabkan padamnya titik panas yang sempat bermunculan di Riau. “Titik panas (hotspot) di Riau sejak tiga hari ini nilil. Hal ini disebabkan tingginya intensitas hujan di Riau secara merata dalam tiga hari terakhir,” kata Analis BMKG Stasiun Pekanbaru Warih Budi Lestari di Pekanbaru, Minggu kemarin. Tiga hari sebelumnya, demikian Warih, titik panas sempat bermunculan di berbagai wilayah Riau, khususnya yang menjadi daerah langga-

nan kebakaran hutan atau lahan meliputi Kabupaten Rokan Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu dan Kota Dumai. Kemunculan titik panas pekan lalu menurut dia bahkan sempat mencapai belasan titik hingga berpotensi terjadinya kabut asap yang biasanya berdampak pada terganggunya aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru. “Potensi hujan sampai saat ini masih cukup besar untuk wilayah Riau. Seluruh kabupaten dan kota berpotensi dilanda hujan berintensitas ringan dan sedang,” katanya. Beberapa daerah seperti Kabupaten Kampar dan Kuantan Singingi serta Kabupaten

Kepulauan Meranti bahkan cenderung akan dilanda hujan lebat. Peluang hujan untuk sejumlah wilayah di Riau terkosentrasi pada Riau bagian selatan, utara dan tengah termasuk Kota Pekanbaru. “Hujan berpeluang terjadi pada sore hingga malam hari. Beberapa wilayah bahkan terjadi hujan pada siang hari,” katanya. Tingginya intensitas hujan di Riau menurut hasil monitoring cuaca, kata Warih, bakal terjadi hingga Senin (18/2). Kondisi tersebut kata di disebabkan adanya daerah tekanan rendah pada Laut Australia dan Nusa Tenggara yang menyebabkan terjadinya percepatan pertumbuhan awan penyebab terjadinya hujan. (ant/bali post)

Polisi Tangkap 30 Pelajar SMP Bersenjata Tajam Sukabumi (Suara NTB) Kepolisian Sektor Sukalarang menangkap sebanyak 30 pelajar sekolah menengah pertama yang membawa senjata tajam ketika mereka menumpang truk tronton dari Sukabumi menuju Cianjur. Namun, sebelum sampai tujuan, polisi menyetop truk tersebut di Kampung Gedung, Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Sukabumi, Jawa Barat, kemudian menggeledah tas mereka masing-masing. “Sebagian dari pelajar itu membawa senjata tajam, seperti golok, celurit, dan sabuk kepala besi, serta gir motor,” kata Kapolsek Sukalarang

AKP Supardi kepada wartawan, Sabtu. Ia mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendataan terhadap setiap pelajar tersebut, kemudian melakukan pembinaan dan memanggil orang tuanya masingmasing. Agar kasus itu tidak lagi dilakukan oleh mereka, lanjut dia, setiap pelajar menandatangani surat keterangan tidak akan mengulangi perbuatannya. Jika mengulangi, mereka siap menerima sanksi tegas. Senjata tajam yang diduga untuk tawuran sudah disita oleh petugas. “Mereka yang membawa senjata tajam itu masih dalam pendataan,” kata Kapolsek Sukalarang. (ant/bali post)

Kaburnya Ridwan Hakim

Jakarta (Suara NTB) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsudin mengatakan soal kepergian Ridwan Hakim ke Turki sehari sebelum permohonan cegah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum perlu diributkan terlebih yang bersangkutan bukan tersangka dan baru pemanggilan sebagai saksi yang pertama. “Insya Allah benar bahwa dia tidak ada rencana berangkat satu hari sebelumnya karena tahu soal pencegahan. Jadi tidak perlu diributkan dulu,” kata Amir Syamsudin di Jakarta, Sabtu (16/ 2). Amir masih merasa yakin Ridwan Hakim yang merupakan putra Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin terbang ke Turki bukan karena tahu soal rencana pencegahan oleh KPK. Ia pun meyakini Ridwan akan kembali ke Indonesia dan mengklarifikasi semuanya demi nama besar Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin. “Mudah-mudahan dia mendengar keramaian soal keberangkatannya ke Turki, dan segera kembali untuk menjelaskan. Terlebih lagi dia kan bukan tersangka,” ujar dia. Ia pun mengatakan kondisi seperti ini kadang memang terjadi, saat KPK melayangkan surat pencegahan tetapi orang tersebut sedang berada

(ant/bali post)

Amir Syamsudin di luar negeri. Pihak imigrasi sejauh ini hanya bekerja berdasarkan permintaan pencegahan dan pencekalan. Sebelumnya Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan pihak telah mengirim surat pemanggilan sebagai saksi dan berencana akan melayangkan panggilan kedua. Diharapkan Ridwan akan taat dan hadir pada pemanggilan kedua. Johan mengatakan saksi bisa saja dipanggil dengan paksa jika tidak hadir pada pemanggilan ketiga dengan alasan yang tidak dapat diterima secara hukum. KPK melayangkan surat pencegahan terhadap Ridwan pada tanggal 8 Februari 2013. Namun Ridwan yang seharusnya menjadi saksi untuk mantan Predisen PKS Lutfi Hasan Ishaq terkait dugaan suap kuota daging sapi impor sudah tidak berada di Indonesia pada 7 Februari 2013. (ant/bali post)


TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Senin, 18 Februari 2013

Launch Teh Pucuk Harum 350ml

Meriahkan Penyambutan Hari Raya IMLEK di Vihara/Klenteng Avalokitesvara Sweta dan Bodhi Darma Ampenan Pulau Lombok Teh Pucuk Harum masih terus setia hadirkan kesegarannya, dan kali ini Teh Pucuk Harum berbagi kesegarandankenikmatannya di 2 (Klenteng/Vihara) dalam rangka penyambutan Hari Raya Imlek. Tidak jauhbedadenganprogram MT Teh Pucuk Harum sebelumnya seperti di Mataram Mall, tapi MT Teh PucukHarumkaliinilebihdekat dengan masyarakat khususnya yang sedang menyambutperayaanHari Raya Imlek, dimana Teh Pucukharumlangsunghadir di 2 (Dua) Vihara/ Klenteng yaitu Avalokitesvara Sweata dan Bhodi Darma Ampenan Mataram. Pada Sabtumalam9Februari13, MT Teh Pucuk Harum hadir menambah kesegaran khidmadnya perayaan Imlek di Vihara/Klenteng

Avalokisvara Sweata di malam hari. Untuk perayaan Imlek di Vihara/Klenteng Bhodi Darma Ampenan, MT Teh Pucuk Harum memberikan kesegarannya di pagi Minggu 17 Februari 13 sampai sore hari. ProgramMTTehPucukHarumkali ini memberikan berbagai macam program pembelian yangmenarikbagimasyarakat yangmerayakanHariRayaImlek di Klenteng/vihara, seperti pembelianpaketdenganharga spesial,sertapembelianberhadiah dari Pohon Angpaw yang sudah disediakan, dan konsumen bisa mengenal lebih dekat lagi tentang Teh Pucuk Harum yang langsung di jelaskan oleh Brand Product Teh Pucuk harum. Teh Pucuk Harum 350 ml merupakan kemasan terbaru yang hadir lebih segar dan tentunya dari daun pucuk teh pilhan yang beraroma jas-

mine sehingga menambah cita rasa baru. Keunggulan lain dari Teh Pucuk Harum adalah pengolahan yang sangat medern tanpa tersentuh tangan dan kemasannya hanya untuk sekali pakai saja. Kegiatan MT Teh Pucuk Harum memeriahkan perayaanImlekinitentunyadirancangpenuholehTeamCreative Deck Production yang diprakarsailangsungolehPT.Mayora Indahsertakoordinasidankerjasama yang baik dari pihak Klenteng/ViharaAvalokitevara Sweata dan Bhodi Darma Mataram. Kegiatan MT Teh Pucuk Harum ini merupakan programpendekatanBrandsecara langsung dengan Konsumen serta ungkapan terimakasih kepada konsumen setia Teh

Pucuk Harum. Teh Pucuk Harum merupakan minuman teh jasmine berkualitas, yang merupakan salah satu produk terbaik dan berkualitas dari PT. Mayora Indah, Beverage Division. Minuman Teh Pucuk Harum diolah dari daun teh teratas , sehingga membuat Teh Pucuk Harum memilikikualitasrasatehterbaik. Produk Teh Pucuk Harum diprosesdenganteknologicanggihyaitu:AdvancedSterillizing Technology,sehinggamembuat Teh Pucuk Harum bisa tidak menggunakan tambahan bahan pengawet apapun dan bertahanselama12Bulan.Selainitu produk ini juga tidak menggunakan pemanis buatan serta tanpabahanpewarna. Kandungan nutrisi dalam

Teh Pucuk Harum juga tetap terjaga, karena dalam prosesnya daun teh asli yang berkualitas diseduh secara langsung ( real brewed ).

Daun teh kualitas terbaik hanya digunakan untuk satu kali proses produksi the pucuk harum, sehingga rasa dan aroma the dalam teh pucuk

masih asli seperti teh yang baru diseduh. Rasa manisnya pas, dan harum teh jasmine yang ada sangat menyegarkan.

Bawa terus kesegaran Teh Pucuk Harum kemana pun anda pergi !!!

Teh Pucuk Harum, Rasa Teh Terbaik ada di pucuknya...

Pemerintah Inggris Terpecah Soal Cina London Perpecahan diduga terjadi dalam pemerintahan Inggris mengenai hubungan dengan Cina yang akhir-akhir ini menegang, tulis harian The Sunday Times, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya. Perdana Menteri Inggris, David Cameron, dan Menteri Keuangan Inggris, George Osborne, di satu pihak berniat menghindari tindakan yang membuat hubungan dengan Cina semakin menegang karena khawatir dapat merusak hubungan dagang kedua negara. Namun di sisi lain, menteri Luar Negeri Inggris, William Hague, bersikap berseberangan. Menurut dia Inggris

tidak boleh menurunkan kritik keras terhadap pelanggaran HAM di Cina. Sementara itu Wakil Perdana Menteri Inggris, Nick Clegg, juga bersikeras Inggris harus memegang teguh prinsipnya dalam persoalan penanganan masyarakat Tibet. “Hague dan Clegg berada dalam pihak sama soal HAM. Mereka percaya Inggris harus bersuara keras terhadap Cina,” kata sumber dari kemenenterian pemerintahan sebagaimana dikutip dari The Sunday Times. “Bagi Clegg, HAM adalah prinsip yang tidak bisa dinego-

siasikan. Untuk Hague, persoalannya adalah Inggris tidak boleh terlalu menaruh hormat pada Cina karena jika tidak, negara itu akan menghina Inggris,” kata dia. “Sementara Cameron dan Osborne fokus pada soal perdagangan. Mereka ingin mempertahankan hubungan kedua negara,” tambahnya. Inggris saat ini sedang berusaha menarik investasi Cina dalam berbagai proyek infrastruktur untuk memacu ekonomi yang sedang mengalami perlambatan pertumbuhan. Namun, hubungan antara London dan Beijing telah memburuk dalam sembilan bulan terakhir saat pihak keamanan melaporkan bangkitnya mata-mata Cina di jaringan internet, kata The Sunday Times. Namun orang dalam di kementerian mengatakan, perilaku Beijing kepada London akhir-akhir ini semakin kekanak-kanakan setelah Cameron bertemu dengan pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama, pada tahun lalu. Meskipun Inggris beranggapan Tibet adalah bagian dari Cina, pertemuan CameronDalai Lama memunculkan protes resmi dari Beijing, yang menilai biarawan Budha tersebut sebagai separatis yang berbahaya. (ant/bali post)


SUARA NTB 18 FEBRUARI 2013